Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang PENGANTAR

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja DJPU tahun 2011 sebagai salah satu Unit Eselon I Kementerian Keuangan. LAKIP DJPU disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP diharapkan dapat menjadi wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas, pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi serta sebagai alat penilaian dan pengendalian dalam rangka memacu peningkatan kinerja organisasi. Sejalan dengan proses reformasi birokrasi, indikator keberhasilan yang digunakan dalam LAKIP DJPU diukur berdasarkan peta strategi (strategy map) DJPU yang disusun dengan menggunakan metodologi Balanced Scorecard (BSC). Peta strategi tersebut memetakan setiap Sasaran Strategis (SS) yang akan dicapai dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang diemban. Setiap SS memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target kinerja yang telah ditentukan. Pada tahun 2011, DJPU memiliki peta strategi dengan 13 SS dan 26 IKU yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dengan Menteri Keuangan. Pengukuran LAKIP dengan menggunakan IKU diharapkan sekaligus menjadi bentuk transparansi dan pertanggungjawaban pencapaian target kinerja dalam setahun. Secara best practice, agenda reformasi birokrasi telah memberikan tekanan sekaligus tantangan yang cukup besar bagi DJPU untuk mampu mengombinasikan fungsinya sebagai organisasi birokrasi sekaligus sebagai unit yang terkait dengan pasar keuangan, baik domestik maupun internasional. Pasar keuangan yang berkembang dengan sangat dinamis dan disertai meningkatnya kompleksitas pekerjaan ini menuntut DJPU untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance secara konsisten serta meningkatkan kualitas organisasi untuk dapat menjaga kepercayaan pasar.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

i


Dalam menjalankan tugasnya, DJPU telah menetapkan visi, yaitu “Menjadi unit yang profesional dalam mendukung pembiayaan APBN secara efisien dan aman untuk menuju kemandirian keuangan negara”. Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam 4 misi, yakni sebagai berikut: a. Mewujudkan pengelolaan portofolio utang pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel dengan strategi yang mengedepankan peningkatan daya dukung terhadap ketahanan dan kesinambungan fiskal; b. Mengendalikan pengadaan/penerbitan utang melalui penetapan kapasitas berutang yang mendukung stabilitas fiskal; c. Mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan nasional melalui upaya mengedepankan sumber-sumber dalam negeri

dan pengembangan pasar

keuangan domestik yang efisien dan stabil; d. Mewujudkan kerjasama internasional dalam rangka memperoleh sumber pembiayaan alternatif, sekaligus mendukung stabilitas pasar keuangan regional. Dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan untuk periode tahun 20102014, DJPU diharapkan dapat mencapai target kinerja secara lebih terarah, transparan, dan akuntabel, serta mampu menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang,

Rahmat Waluyanto NIP 195610031985101001


ii


IKHTISAR EKSEKUTIF LAKIP DJPU Tahun 2011 disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja DJPU selama tahun 2011. Pada tahun 2011 DJPU telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dengan Menteri Keuangan yang terdiri dari 13 SS dan 26 IKU. Capaian SS dan IKU DJPU tahun 2011 adalah: 12 SS dan 24 IKU berstatus hijau atau memenuhi dan atau di atas target dan 1 SS dan 2 IKU berstatus kuning atau kurang memenuhi target. Secara garis besar, uraian atas pencapaian Sasaran Strategis beserta IKU DJPU selama tahun 2011 adalah sebagai berikut: 1. Pencapaian SS Pembiayaan dalam jumlah yang cukup, efisien, dan aman bagi kesinambungan fiskal dengan indikator persentase pemenuhan target pembiayaan melalui utang yang cukup, efisien, dan aman, persentase pencapaian target effective cost, dan persentase pemenuhan struktur portofolio utang sesuai dengan strategi, pada tahun 2011 dapat tercapai dengan baik. Capaian IKU untuk SS tersebut pada tahun 2011, adalah sebagai berikut: a. Persentase pemenuhan target pembiayaan melalui utang yang cukup, efisien, dan aman ditargetkan sebesar ditargetkan sebesar Rp220,46 triliun yang kemudian berdasarkan APBN-P dan kebijakan Menteri Keuangan direvisi sehingga menjadi Rp219,96 triliun (100%) dengan realisasi sebesar Rp218,13 triliun (99,17%); b. Pencapaian target effective cost ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 83,50%. Keberhasilan penurunan biaya utang (target effective cost) disebabkan antara lain, pemilihan instrumen pembiayaan melalui SBN yang tepat, strategi komunikasi yang efektif dengan pelaku pasar, kondisi fundamental Ekonomi Indonesia yang baik, likuiditas Pasar SBN yang meningkat di Pasar Perdana (lelang) maupun Pasar Sekunder, serta membaiknya kondisi risiko kredit Indonesia; c. Persentase pemenuhan struktur portofolio utang sesuai dengan strategi direncanakan sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 96,80%. Keberhasilan indikator ini didukung dengan kegiatan restrukturisasi utang melalui pembelian kembali sebelum jatuh tempo (buyback) dan pengurangan Utang melalui skema debt switching.


iii


2. Pencapaian SS transparansi pengelolaan utang dengan indikator persentase publikasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang dapat tercapai dengan baik. Pada tahun 2011,

persentase

publikasi

dalam

rangka

transparansi

pengelolaan

utang

direncanakan sebesar (100%) dengan realisasi sebesar 104,87%. 3. Pencapaian SS akuntabilitas pengelolaan utang dengan indikator opini BPK terhadap LK BA Pengelolaan Utang dan Hibah relatif dapat tercapai dengan baik. Pada tahun 2011, Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Bagian Anggaran (LK BA) Pengelolaan Utang dan Hibah Tahun Anggaran 2010 ditargetkan 100% (Wajar Tanpa Pengecualian/WTP), dengan realisasi 87,50 %, yaitu: a. LK BA Pengelolaan Utang memperoleh opini WTP (100%); dan b. LK BA Hibah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (75%), karena berdasarkan opini BPK yang disampaikan melalui surat nomor 62/S/IVXV.2/05/2011 tanggal 30 Mei 2011 terdapat pendapatan hibah yang diterima langsung oleh Kementerian/Lembaga dan belum dapat diyakini kelengkapannya karena tidak terdapat dokumen sumber. 4. Pencapaian SS kredibilitas pengelolaan utang dengan indikator indeks kepuasan pengguna layanan dan persentase pembayaran utang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran, dapat tercapai dengan baik. Capaian IKU untuk SS tersebut pada tahun 2011, adalah sebagai berikut: a. Indeks kepuasan pengguna layanan ditargetkan sebesar 3,87 (puas) dengan realisasi 4,02 (sangat puas); b. Persentase pembayaran utang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran ditargetkan 100% dengan realisasi 100%, yaitu telah dilaksanakan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran (tidak ada denda keterlambatan). Realisasi pembayaran kewajiban utang pada tahun 2011 sebesar Rp226,73 triliun melalui 3.344 SPM. 5. Pencapaian SS perumusan strategi dan kebijakan pengelolaan utang yang berkualitas dengan indikator persentase penyediaan peraturan dan keputusan yang mendukung pengelolaan utang dan persentase penyelesaian dokumen strategi pengelolaan utang dapat tercapai dengan baik. Capaian IKU untuk SS tersebut pada tahun 2011, adalah sebagai berikut: a. Persentase penyediaan peraturan dan keputusan yang mendukung pengelolaan utang ditargetkan sebesar 100% (32 set) dengan realisasi sebesar 143,75% (46 set);


iv


b. Persentase penyelesaian dokumen strategi pengelolaan utang ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%. Dokumen strategi pengelolaan utang telah ditetapkan melalui Kepdirjen Nomor KEP-46/PU/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Strategi Pembiayaan Tahunan melalui utang tahun 2012. 6. Pencapaian SS pengembangan pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid, dengan indikator tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi dan persentase jumlah nominal penawaran yang masuk dalam transaksi SBN rupiah terhadap target indikatif dapat tercapai dengan baik. Capaian IKU untuk SS tersebut pada tahun 2011, adalah sebagai berikut: a. Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi ditargetkan sebesar 70% (efektif), dengan realisasi sebesar 76,32% (efektif). Capaian tersebut diperoleh melalui penyebaran kuisioner kepada peserta sosialisasi; b. Persentase jumlah nominal penawaran yang masuk dalam transaksi SBN rupiah terhadap target indikatif ditargetkan sebesar rata-rata sebesar 151,5% dengan realisasi sebesar 338,71%. Tingginya penawaran yang masuk disebabkan antara lain, membaiknya credit story Indonesia dan adanya peningkatan country rating Indonesia menjadi investment grade, kesesuaian instrumen SBN yang ditawarkan dengan preferensi investasi investor, sosialisasi kepada investor yang efektif, calendar of issuance yang terencana secara baik dan diinformasikan/dipublikasikan tepat waktu, meningkatnya kepercayaan investor atas komitmen Pemerintah dalam menjaga stabilitas pasar SBN, dan belum pulihnya kondisi perekonomian global khususnya di Amerika dan Eropa mendorong terus masuknya modal asing ke pasar SBN domestik. 7. Pencapaian SS pengelolaan portofolio utang yang optimal dengan indikator rasio beban bunga terhadap rata-rata outstanding utang, akurasi penetapan yield/imbalan SBN dan biaya pinjaman terhadap benchmark dan persentase pemenuhan target pembiayaan melalui utang yang bersumber dari dalam negeri, relatif dapat tercapai dengan baik. Capaian IKU untuk SS tersebut pada tahun 2011, adalah sebagai berikut: a. Rasio beban bunga terhadap rata-rata outstanding utang ditargetkan sebesar 6,11% sesuai dengan perubahan target dalam APBN-P dengan realisasi sebesar 5,30%. Sampai dengan akhir tahun realisasi bunga utang Rp92,08 triliun sedangkan ratarata outstanding utang akhir tahun 2011 adalah Rp1738,76 triliun;


v


b. Akurasi penetapan yield/imbalan SBN dan biaya pinjaman terhadap benchmark ditargetkan sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 95,56%. Capaian tersebut diperoleh dari rata-rata capaian akurasi antara benchmark yang ditetapkan dengan yield SBN dan biaya pinjaman; c. Persentase pemenuhan target pembiayaan melalui utang yang bersumber dari dalam negeri ditargetkan sebesar Rp174,33 triliun, realisasi sebesar 99,88% (Rp174,12triliun). 8. Pencapaian SS pengelolaan kewajiban utang yang efektif dengan indikator persentase dokumen tagihan yang diverifikasi secara tepat waktu dapat tercapai dengan baik. Pada tahun 2011, persentase dokumen tagihan yang diverifikasi secara tepat waktu ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%, dimana pada tahun 2011 terdapat 6.751 dokumen tagihan/NOP telah diverifikasi secara tepat waktu, yaitu paling lambat 6 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo. 9. Pencapaian SS monitoring dan evaluasi kepatuhan yang efektif dalam pengelolaan utang dengan indikator persentase tingkat kepatuhan pengelolaan utang yang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dan pata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan dapat tercapai dengan baik. Capaian IKU untuk SS tersebut pada tahun 2011, adalah sebagai berikut: a. Persentase tingkat kepatuhan pengelolaan utang yang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 99,62%; b. Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%. Monitoring terhadap pelaksanaan SOP Layanan Unggulan dilaksanakan pada Direktorat Pinjaman dan Hibah, Direktorat Surat Utang Negara, Direktorat Pembiayaan Syariah, dan Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen. 10. Pencapaian SS pembentukan dan pembinaan SDM yang berkompetensi tinggi dengan indikator persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya, rasio jam pelatihan pegawai DJPU dibandingkan jam kerja, dan persentase penyusunan Standard Kompetensi Jabatan (Hard Competency), dapat tercapai dengan baik. Capaian IKU untuk SS tersebut pada tahun 2011, adalah sebagai berikut: a. Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya ditargetkan sebesar 80% dengan realisasi sebesar 87,83%;


vi


b. Rasio jam pelatihan pegawai DJPU dibandingkan jam kerja ditargetkan sebesar 2,18% (10.728 jamlat), dengan realisasi sebesar 2,33% (11.464 jamlat), yang dicapai melalui 22 jenis pelatihan dari target 20 jenis pelatihan; c. Persentase

penyusunan

Standar

Kompetensi

Jabatan

(Hard

Competency)

ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi 100% yaitu dengan ditetapkannya Keputusan Dirjen Pengelolaan Utang Nomor KEP-47/PU/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Standar Kompetensi Jabatan Hard Competency Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan DJPU. 11. Pencapaian SS penataan organisasi yang andal, dengan indikator Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi, persentase UPR yang menerapkan manajemen risiko, dan persentase penyelesaian SOP, dapat tercapai dengan baik. Capaian IKU untuk SS tersebut pada tahun 2011, adalah sebagai berikut: a. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi ditargetkan sebanyak 4 dokumen dengan realisasi 4 dokumen yaitu, 1 dokumen LAKIP DJPU Tahun 2010, 1 dokumen Rencana Kinerja Tahunan DJPU Tahun 2011, 1 dokumen Penetapan Kinerja DJPU Tahun 2011, dan 1 dokumen bahan masukan Rencana Kerja Kementerian Keuangan; b. Persentase UPR yang menerapkan manajemen risiko ditargetkan sebesar 60% dengan realisasi 100% (6 UPR dari 6 UPR); c. persentase penyelesaian SOP ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100, yang dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu pada tahap I tahun 2011 telah diselesaikan 143 SOP yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen PU Nomor KEP30/PU/2011 pada tanggal 25 Juli 2011 dan pada tahap II telah disetujui sebanyak 83 SOP oleh Sekretaris Jenderal melalui surat nomor S-2423/SJ/2011 tanggal 30 Desember 2011. 12. Pencapaian SS perwujudan Sistem TIK yang terintegrasi dengan indikator persentase pengembangan Database Utang yang terintegrasi dapat tercapai dengan baik. Persentase pengembangan Database Utang yang terintegrasi ditargetkan sebesar 45% dengan realisasi 45% yang meliputi, pengembangan data warehouse Tahap I (meliputi penambahan elemen data Pinjaman Dalam Negeri dan data Belanja Hibah) dan pengembangan sistem aplikasi Tahap I (meliputi dashboard dan sistem pelaporan disesuaikan dengan kebutuhan user dan perubahan elemen data pada data warehouse).


vii


13. Pencapaian SS pengelolaan anggaran yang optimal dengan indikator persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai) dan persentase pencapaian penyerapan anggaran dan kinerja output dapat tercapai dengan baik. Capaian IKU untuk SS tersebut pada tahun 2011, adalah sebagai berikut: a. Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai) ditargetkan sebesar 80% (Rp77,86 miliar) dari pagu tahun 2011 sebesar Rp97,32 miliar dengan realisasi sebesar 95,57% (Rp93,02 miliar); b. Persentase pencapaian penyerapan anggaran dan kinerja output ditargetkan sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 101,54%. Dengan rincian realisasi yaitu target anggaran (seluruh belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal yang tercantum pada DIPA) sebesar 100% (Rp112,14 miliar) dengan realisasi sebesar 95,78% (Rp107,41 miliar) dan target kinerja sebesar 100% (4.406 output) dengan realisasi sebesar 107,29% (4.727 output). Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar target kinerja DJPU pada tahun 2011 telah berhasil dicapai. Keberhasilan pencapaian tersebut diupayakan untuk semakin ditingkatkan, sedangkan untuk beberapa kegiatan yang belum terlaksana/terdapat permasalahan (pending matters) akan diupayakan untuk dapat diselesaikan. Dengan disusunnya LAKIP ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi DJPU dan menjadi umpan balik peningkatan kinerja DJPU pada periode berikutnya.


viii


DAFTAR ISI PENGANTAR ............................................................................................................................ IKHTISAR EKSEKUTIF...........................................................................................................

Hal. i iii

DAFTAR ISI ...............................................................................................................................

ix

I.

PENDAHULUAN ........................................................................................................ A. Tugas, Fungsi, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia …............................... B. Mandat yang Diberikan kepada Instansi ............................................................ C. Peran Strategis Instansi ......................................................................................... D. Sistematika Penyajian ............................................................................................

1 1 8 10 13

II.

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA ................................... A. Rencana Strategis 2010-2014 ................................................................................... B. Penetapan Kinerja ...................................................................................................

14 14 20

III.

AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN ........... A. Capaian IKU ............................................................................................................. B. Evaluasi dan Analisis Kinerja ................................................................................ C. Kinerja Lainnya ........................................................................................................ D. Perkembangan Pending Matters Renstra 2010-2014 ............................................ E. Akuntabilitas Keuangan...........................................................................................

24 24 27 104 120 122

IV.

PENUTUP ...................................................................................................................... A. Kesimpulan ............................................................................................................... B. Saran ..........................................................................................................................

124 124 127


ix


Hal. DAFTAR BAGAN Bagan 1.1 Best Practise ………....……………………………………………….…... Bagan 1.2 Proses Bisnis DJPU ……………………………………………………... Bagan 2.1 Nilai-nilai Kementerian Keuangan …………………………………… Bagan 2.2 Peta Strategi DJPU Tahun 2011 ………………………………………...

2 3 16 12

DAFTAR GRAFIK Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Menurut Golongan……..……………………….. Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Menurut Unit Eselon II.……………………..….. Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan……………..………………….. Grafik 1.4 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin…………………………. Grafik 3.1 Ikhtisar Capaian Kinerja DJPU ………………………………………... Grafik 3.2 Perkembangan Penerbitan SBSN Seri IFR melalui metode lelang Tahun 2009 – 2011 ………………………………………………………. Grafik 3.3 Perkembangan Penerbitan SDHI Tahun 2009 – 2011 ……………….. Grafik 3.4 Sebaran Investor Global Sukuk SNI18 Berdasarkan Tipe Investor… Grafik 3.5 Sebaran Investor Global Sukuk SNI18 Berdasarkan Wilayah ……… Grafik 3.6 Perkembangan penyerapan DIPA (non belanja pegawai) Tahun 2008-2011…………………………………………………………………. Grafik 3.7 Realisasi Penyerapan Anggaran dan Kinerja Output ………………. Grafik 3.8 Rasio Utang terhadap PDB 2007-2011 ………………………………... Grafik 3.9 Rasio Utang terhadap PDB di berbagai Negara 2011 dan Perubahannya 2003-2011……………………………………………… Grafik 3.10 Rasio Defisit APBN terhadap PDB …………………………………… Grafik 3.11 Penurunan Biaya Utang Indonesia dibandingkan Peer Country…… Grafik 3.12 Penurunan biaya utang (2009-2011) ………………………………….. Grafik 3.13 Volume Perdagangan SBN (2006-2011) ……………………………… Grafik 3.14 Debt Maturity Profile ……………………………………………………..

7 7 8 8 26 37 39 43 43 101 103 106 107 107 111 111 112 113

DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Posisi Utang Pemerintah (2006-2011) ...………………………………. Tabel 2.1 Target Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-One Tahun 2011 ……... Tabel 3.1 Capaian IKU Kemenkeu-One Tahun 2011 …………………………… Tabel 3.2 Sumber, Target, dan Realisasi Pinjaman Program Tahun 2011 …… Tabel 3.3 Target dan Realisasi SBN Tahun 2011 ………………………………... Tabel 3.4 Perbandingan Distribusi Investor Sukuk Ritel Berdasarkan Wilayah ………………………………………………………………….. Tabel 3.5 Perbandingan Distribusi Investor Sukuk Ritel Berdasarkan Profesi…………………………………………………………………….. Tabel 3.6 Realisasi Publikasi Tahun 2011………………………………………… Tabel 3.7 Indeks kepuasan pengguna berdasarkan unsur/dimensi layanan... Tabel 3.8 Realisasi Pembayaran Utang antara Tahun Anggaran 2006 – 2011... Tabel 3.9 Realisasi peraturan dan keputusan yang mendukung pengelolaan utang……………………………………………………………………… Tabel 3.10 Efektifitas edukasi dan komunikasi dalam Sosialisasi Surat Utang Negara Tahun 2011 ……………………………………………………. Tabel 3.11 Efektifitas edukasi dan komunikasi dalam Sosialisasi Surat

12 22 24 30 31 41 41 51 58 60 63 69


x


Tabel 3.12 Tabel 3.13 Tabel 3.14 Tabel 3.15 Tabel 3.16 Tabel 3.17 Tabel 3.18 Tabel 3.19 Tabel 3.20 Tabel 3.21 Tabel 3.22 Tabel 3.23

Berharga Syariah Negara Tahun 2011………………………………... Target dan realisasi pembayaran bunga dan rata-rata outstanding................................................................................................. Outstanding Utang, 2006-2011 ………………………………………… Hasil Pengukuran Tingkat Kepatuhan Tahun 2011 …………………. Hasil Pengukuran Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan Tahun 2011 …………………………………………………... Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya Tahun 2011………………………………………………….. Realisasi pengembangan Database Utang yang terintegrasi Tahun 2011 ……………………………………………………………………….. Penyerapan DIPA (non belanja pegawai) DJPU Tahun 2011……….. Perkembangan Pembiayaan melalui Utang 2007-2011 ……………… Perkembangan Stok Utang Luar Negeri berdasarkan Mata Uang (2006-2011) ……………………………………………………………….. Perkembangan Credit Rating Indonesia (2006-2011) ………………... Pagu dan Realiasi Anggaran Tahun 2011 (per belanja) ……………... Pagu dan Realiasi Anggaran Tahun 2011 (per programkegiatan)…………………………………………………………………..


xi

70 76 77 86 88 90 99 100 105 109 110 122 123

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang PENGANTAR

Recommend Documents