DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Daftar Isi Bagian 1

15.

Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenisjenis Utang, Landasan Hukum

Penarikan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Jenis Pembiayaan, 2006-2011

16.

Penarikan PLN Pembiayaan Proyek 2011

17.

Penarikan PLN Pembiayaan Proyek 2011 (Grafik)

1.

Latar Belakang (1)

2.

Latar Belakang (2)

3.

Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang

4.

Jenis-jenis Utang (1)

5.

Jenis-jenis Utang (2)

6.

Landasan Hukum Pengelolaan Utang

Bagian 3 Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman Luar Negeri) 18. Posisi Utang Pemerintah 2006-2011

Bagian 2

19.

Posisi Utang Pemerintah 2006-2011 (Grafik)

APBN, Perkembangan Defisit dan Pembiayaan APBN

20.

Profil Jatuh tempo Utang per 31 Maret 2011 (Grafik)

21.

Posisi Surat Berharga Negara Desember 2007 – 31 Maret 2011

22.

Posisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Negara/Lembaga Kreditor 2006-2011

23.

Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Negara Kreditor, 2006-2011 (Grafik)

24.

Posisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sektor Ekonomi 2006 - 2011

25.

Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sektor Ekonomi 2006 – 2011 (Grafik)

7.

APBN 2006 – 2011

8.

Defisit dan Pembiayaan APBN 2006-2011

9.

Defisit Global di berbagai Negara 2007-2010

10.

Cashflow Pembiayaan 2008-2011

11.

Perkembangan Pembiayaan melalui Utang 20062011

12.

Realisasi Penerbitan SBN 2011

13.

Pinjaman Program 2006-2011

14.

Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2006 – 2011 (Grafik)

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Daftar Isi 26.

Posisi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 2006-2011

37.

Restrukturisasi Tahun 2008 : Restrukturisasi Tingkat Bunga SU-002 dan SU-004

27.

Proporsi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 2006-2011 (Grafik)

38.

Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri 2006-31 Maret 2011

28.

Proporsi Penarikan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Jenis Pinjaman, 2006-2011

39.

Rasio Pembayaran Kewajiban Pinjaman Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa 2006-2011

40.

Rasio Utang thd PDB di berbagai Negara 2010 dan perubahannya 2003-2010

41.

Utang per Kapita di berbagai Negara 2006-2010

42.

Utang per Kapita di berbagai Negara 2010 dan perubahannya 2003-2010

Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utang dan perbandingan antar negara, Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN) 29.

Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB, 2006-2011

30.

Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara, 2006-2010

Bagian 5 Biaya-biaya berbagai instrumen utang (Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri) 43.

Prosentase Rasio Utang thd. PDB di Beberapa Negara, 2008-2014

Rasio Bunga Utang thd Pendapatan dan Belanja 2006-2011

44.

Jatuh Tempo (tradable) SBN akhir 2001 & 31 Maret 2011

Rasio Bunga Utang terhadap Total Utang 20062011

45.

Realisasi Pembayaran Bunga Utang 2006-2011

33.

Program Debt Switching dan Buyback SBN

46.

Biaya Pinjaman Program

34.

Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap

35.

Restrukturisasi 2003

36.

Restrukturisasi 2006

31. 32.


Daftar Isi 47.

Kurva Imbal Hasil (Yield Curve) SBN Rupiah

Bagian 7

48.

Pergerakan Kurva Imbal Hasil (Yield Curve) SUN Valas

Rating, Opini BPK, HIPCs, Kesimpulan

Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktifitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh Investor) 49.

Perdagangan rata-rata Harian Surat Utang Negara Rupiah di Pasar Sekunder per 31 Maret 2011

50.

Posisi Kepemilikan SBN Bank dan Non Bank per 31 Maret 2011

51.

Posisi Kepemilikan SBN Domestik oleh Berbagai Jenis Investor

52.

Posisi Kepemilikan SBN Domestik oleh Berbagai Jenis Investor (dalam persentase)

53.

Kepemilikan SBN oleh Asing berdasarkan Tenor (tahun jatuh tempo)

54.

Spread terhadap UST- Feb 16

55.


56.


57.

Rating Indonesia

58.

Perkembangan Credit Rating Indonesia (1)

59.


60.

Peningkatan Performa Sovereign Rating Indonesia (1)

61.

Peningkatan Performa Sovereign Rating Indonesia (2)

62.

Opini BPK tentang Laporan Keuangan 2009

63.

Kesimpulan


Bagian 1 Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Utang, Landasan Hukum


Latar Belakang (1)  Utang merupakan bagian dari Kebijakan Fiskal (APBN)

yang menjadi bagian dari Kebijakan Pengelolaan Ekonomi secara keseluruhan.  Tujuan Pengelolaan Ekonomi adalah:  Menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk:   

Penciptaan kesempatan kerja. Mengurangi kemiskinan. Menguatkan pertumbuhan ekonomi.

 Menciptakan

keamanan.

 Utang adalah konsekuensi dari postur APBN (yang

mengalami defisit), dimana Pendapatan Negara lebih kecil daripada Belanja Negara. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Latar Belakang (2) 

Pembiayaan APBN melalui utang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang lazim dilakukan oleh suatu negara:  Utang merupakan instrumen utama pembiayaan APBN untuk menutup defisit APBN, dan untuk membayar kembali utang yang jatuh tempo (debt refinancing);  Refinancing dilakukan dengan terms & conditions (biaya dan risiko) utang baru yang lebih baik.



Kenaikan jumlah nominal utang Pemerintah berasal dari:  Akumulasi utang di masa lalu (legacy debts) yang memerlukan refinancing yang cukup besar;  Dampak krisis ekonomi tahun 1997/1998: 





Pembiayaan defisit APBN merupakan keputusan politik antara Pemerintah dan DPR-RI antara lain untuk:      



Depresiasi Rupiah terhadap mata uang asing; BLBI dan Rekapitalisasi Perbankan; Sebagian setoran BPPN dari asset-recovery digunakan untuk APBN selain untuk melunasi utang/obligasi rekap.

Menjaga stimulus fiskal melalui misalnya pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi,dan proyek padat karya; Pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat misalnya PNPM, BOS, Jamkesmas,Raskin, PKH,Subsidi; Mendukung pemulihan dunia usaha termasuk misalnya insentif pajak; Mempertahankan anggaran pendidikan 20%; Peningkatan anggaran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista); Melanjutkan reformasi birokrasi.

Akses terhadap pinjaman luar negeri dengan persyaratan sangat lunak dari lembaga keuangan multilateral bagi Indonesia dibatasi oleh:  Status Indonesia yang tidak lagi tergolong sebagai low income country;  Batas maksimum pinjaman yang dapat disalurkan ke suatu negara (country limit). Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang  Tujuan Tujuan umum pengelolaan utang dalam jangka panjang adalah meminimalkan biaya utang dengan tingkat risiko yang semakin terkendali.

 Kebijakan   





Tidak ada agenda politik yang dipersyaratkan oleh pihak kreditor; Persyaratan lunak (jangka panjang, biaya relatif ringan), terutama dari multilateral dan kreditor bilateral (G to G); Tambahan pinjaman luar negeri neto dianggarkan negatif sejak 2004, artinya jumlah pembayaran kembali utang dianggarkan lebih besar dibanding dengan jumlah penarikan pinjaman luar negeri baru; Mengutamakan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Rupiah di pasar dalam negeri  Mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan APBN;  Mendukung pengembangan pasar modal dengan memperluas basis investor melalui diversifikasi berbagai instrumen investasi bagi masyarakat;  Membantu pengelolaan likuiditas pasar, misalnya melalui penerbitan instrumen pasar uang (SPN). Membuka akses sumber pembiayaan di pasar internasional (global bond, global sukuk, samurai bond) untuk meningkatkan posisi tawar Pemerintah sebagai peminjam (upper-hand borrower)


Jenis-jenis Utang (1)  Pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri : 

Pinjaman Luar Negeri World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank dan kreditor bilateral (Jepang, Jerman, Perancis dll), serta Kredit Ekspor. 





Pinjaman Program: Untuk budget support dan pencairannya dikaitkan dengan pemenuhan Policy Matrix di bidang kegiatan untuk mencapai MDGs (pengentasan kemiskinan, pendidikan, pemberantasan korupsi), pemberdayaan masyarakat, policy terkait dengan climate change dan infrastruktur. Pinjaman proyek : Untuk pembiayaan proyek infrastruktur di berbagai sektor (perhubungan, energi, dll); proyek-proyek dalam rangka pengentasan kemiskinan (PNPM).

Pinjaman Dalam Negeri   

Peraturan Pemerintah (PP) No.: 54 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah ; Berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Pemerintah Daerah,dan Perusahaan Daerah; Untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri dan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum; kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Jenis-jenis Utang (2)  Surat Berharga Negara (SBN) dalam Rupiah dan valuta asing,

tradable & non-tradable, fixed & variable : 

Surat Utang Negara (SUN)  

Surat Perbendaharaan Negara (SPN/T-Bills): SUN jangka pendek (s.d. 12bln); Obligasi Negara (> 1 thn) 





Coupon Bond  Tradable: ORI, FR/VR bond, Global bond  Non tradable: SRBI untuk BLBI, dan Surat Utang/SU ke BI untuk penyehatan dan restrukturisasi perbankan Zero coupon

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara dalam Rupiah dan valuta asing dengan berbagai struktur, misalnya Ijarah, Musyarakah, Istisna dll 



SBSN jangka pendek (Islamic T-Bills); SBSN Ritail (Sukri); SBSN jangka panjang (IFR/Ijarah Fixed Rate; Global Sukuk; SDHI/Sukuk Dana Haji Indonesia). Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Landasan Hukum Pengelolaan Utang  Ketentuan Perundang-undangan: Undang-Undang No 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara  Undang-Undang No 24/2002 tentang Surat Utang Negara  Peraturan Pemerintah No 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah  Peraturan Pemerintah No 54/2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah 

 Mengatur a.l, prinsip-prinsip good governance: Pengadaan/penerbitan utang melalui mekanisme APBN/mendapatkan persetujuan DPR  Koordinasi Pemerintah (Kementerian Keuangan, Kementrian PPN/Bappenas), dan BI dalam perencanaan dan pengelolaan utang  Pengawasan perdagangan SBN di pasar sekunder oleh otoritas pasar modal  Pertanggungjawaban pengelolaan utang dan publikasi data & informasi utang 


Bagian 2 APBN, Perkembangan Defisit dan Pembiayaan APBN


APBN 2006 – 2011 [ Triliun Rupiah ]

2006

2007

2008

2009

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

A. Pendapatan Negara dan Hibah

638.0

707.8

981.6

848.8

992.4

1,014.0

102.2% 1,086.4

1,104.9

I. Penerimaan Dalam Negeri

636.2

706.1

979.3

847.1

990.5

1,011.6

102.1% 1,082.6

1,101.2

1. Penerimaan Perpajakan

409.2

491.0

658.7

619.9

743.3

744.1

100.1%

839.5

850.3

2. Penerimaan Bukan Pajak

227.0

215.1

320.6

227.2

247.2

267.5

108.2%

243.1

250.9

1.8

1.7

2.3

1.7

1.9

3.7

667.1

757.6

985.7

937.4

1,126.1

2.4 #DIV/0! 127.4% 3.7 1,053.5 93.5% 1,202.0

440.0

504.6

693.4

628.8

781.5

708.7

90.7%

823.6

836.6

79.1

79.8

88.4

93.8

105.7

88.3

83.6%

116.4

115.2

- Dalam Negeri

54.9

54.1

59.9

63.8

71.9

61.5

85.5%

80.4

79.4

- Luar Negeri

24.2

25.7

28.5

30.0

33.8

26.9

79.6%

36.0

35.8

b. Subsidi

107.4

150.2

275.3

138.1

201.3

214.1

106.4%

184.8

187.6

II. Transfer Daerah

226.2

253.3

292.4

308.6

344.6

344.7

100.0%

378.4

393.0

(29.1)

(49.8)

(4.1)

(88.6)

(133.7)

(39.5)

29.5%

(115.7)

(124.7)

29.4

42.5

84.1

112.6

133.7

89.2

66.7%

115.7

124.7

II. Hibah B. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat a. Bunga Utang

D. Surplus/ (Defisit) Anggaran (A-B) E. Pembiayaan

2010

2011

APBN-P Realisasi

%

R-APBN

APBN

1,229.6


Defisit dan Pembiayaan APBN 1999-2011 [ Triliun Rupiah ]



99

120

Sejak tahun 2005 SBN menjadi instrumen utama pembiayaan APBN Kenaikan SBN periode 2006-2011, antara lain untuk refinancing utang lama yang jatuh tempo, dan refinancing dilakukan dengan utang baru yang mempunyai terms & conditions yang lebih baik. 86

100

89

11 10

127

140



116

7

80 57

1.8

60

29

17

1.3

29

0.6

3 2

4

0

1

(24)

2006

2007

SBN - neto

Pinjaman DN & LN - neto

2008

2009

(2)

(9)

(16)

(27)

(40)

(18)

(20)

5 4

39

0.1

0.9

6

4

20

1.6

9

20

36

40

50

9 8

91

160

[ % thd. PDB ]

(1) (2)

Non-Utang - neto

Defisit (Surplus) APBN

2010*

2011**

Defisit APBN, % thd. PDB (RHS)

Sumber: Kementerian Keuangan

Catatan: APBN 2006-2008 adalah angka PAN/LKPP-Audited + Realisasi Sementara ++ APBN 2011 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Defisit Global di berbagai Negara 2007-2010 2007

2008

2009

2010

Global

(0.7)

(2.6)

(8.1)

(6.4)

Developed

(1.0)

(3.1)

(9.3)

(7.4)

US Japan

(1.2) (2.5)

(3.2) (6.4)

(10.6) (13.5)

(8.3) (6.7)

Euro Area

(0.6)

(1.9)

(5.7)

(6.3)

(2.6)

(6.2)

(13.0)

(13.1)

Emerging Market

0.5

(0.8)

(3.9)

(2.9)

Latin America Brazil Mexico

(0.2) (2.2) -

(1.5) -

(2.7) (2.7) (2.5)

2.4 (3.0) (2.5)

Emerging Asia

0.8

(1.4)

(3.7)

(2.6)

China Indonesia

0.6 (1.3)

(0.4) (0.1)

(3.0) (1.6)

(2.0) (2.1)

0.6

-

(5.4)

(4.2)

(5.0) (2.0) 5.4

(3.3) (3.9) 4.1

(3.8) (5.0) (7.6)

(3.5) (4.0) (5.0)

UK

CEEMA Hungary Poland Russia

Sumber: JPMorgan per Juni 2009

Keterangan: 1. Nominal dalam % terhadap PDB 2. Khusus untuk Indonesia, tahun 2007 s.d. 2009 menggunakan angka LKPP, dan tahun 2010 menggunakan APBN-P 

Defisit Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan defisit di negara lain.



UU No 17/2003 ttg Keuangan Negara membatasi defisit nasional 3% dari PDB, dengan demikian tambahan utang untuk pembiayaan defisit juga dibatasi. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Cashflow Pembiayaan 2008-2011 [ Miliar Rupiah ]

Kebutuhan Pembiayaan Defisit Pembayaran Utang

Jatuh Tempo dan Buyback Surat Berharga Negara Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri Penerusan Pinjaman Pembiayaan Non utang

Dana Invest. Pmrth & Restruk. BUMN Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Pinjaman Kepada PT. PLN Kewajiban Penjaminan Sumber Pembiayaan

2009

2010*

2010**

2011**

(115,579)

(224,292)

(297,695)

(195,870)

(274,167)

(4,121)

(88,619)

(133,748)

(39,473)

(124,657)

(108,958)

(123,279)

(141,474)

(135,598)

(133,543)

(40,333) (63,435) (5,189)

(49,067) (68,031) (6,181)

(70,541) (54,136) (16,797)

(76,465) (50,633) (8,501)

(74,000) (47,818) (11,725)

(2,500)

(12,395)

(22,474)

(20,799)

(15,968)

(2,500) -

(12,395) -

(12,924) (1,000) (7,500) -

(12,299) (1,000) (7,500) -

(13,932) (1,000)

195,529

Utang

Penerbitan SBN, Bruto Penerbitan SBN Domestik Penerbitan SBN Valas Penarikan Pinjaman LN Pinjaman Program Pinjaman Proyek untuk K/L Pinjaman Proyek untuk Penerusan Pinjaman Penarikan Pinjaman DN Non Utang

Privatisasi Pengelolaan Asset Perbankan Dalam Negeri Kelebihan / (Kekurangan) Pembiayaan Net Cash Flow Pembiayaan Surat Berharga Negara Pinjaman Luar Negeri Pinjaman Dalam Negeri Non Utang

Catatan: APBN 2008-2009 PAN/LKPP - Audited *) APBN-P 2010 **) Realisasi Sementara

2008

***) APBN 2011

248,257

297,695

241,721

(1,036) 274,167

176,468

207,200

249,818

217,018

260,587

126,249 86,932 39,317 50,219 30,100 14,929 5,189 -

148,538 101,736 46,802 58,662 28,938 23,544 6,181 -

178,041 153,491 24,550 70,777 29,422 24,559 16,797 1,000

167,301 142,593 24,708 49,547 29,052 11,994 8,501 170

200,654 58,933 19,813 27,396 11,725 1,000

19,061

41,057

47,877

24,703

13,580

82 2,820 16,159

41,057

1,200 1,200 45,477

2,099 1,126 21,478

340 583 12,657

79,950 89,261 85,916 (13,217) 16,561

23,965 111,256 99,442 (16,848) 28,662

(0) 133,748 107,500 (156) 1,000 25,403

45,851 85,324 90,836 (9,586) 170 3,904

(0) 124,656 126,654 (609) 1,000 (2,388)


Perkembangan Pembiayaan melalui Utang 2006-2011 [ Triliun Rupiah ]

2006

Surat Berharga Negara (neto)

2007

2008

2009

2010*

2010** 2011***

36.0 61.0

57.2 100.0

85.9 126.2

99.5 148.5

107.5 178.0

90.8 167.3

Domestik

42.6

86.4

86.9

101.7

136.6

142.6

Valas

18.5

13.6

39.3

46.8

41.4

24.7

Pembayaran Pokok dan Pembelian Kembali

(25.1)

(42.8)

(40.3)

(49.1)

(70.5)

(76.5)

(74.0)

Pembiayaan Pinjaman (neto)

(26.6) 26.1

(23.9) 34.1

(18.4) 45.0

(15.5) 52.5

0.8 54.0

(9.4) 41.0

0.4 47.2

Pinjaman program

13.6

19.6

30.1

28.9

29.4

29.1

19.8

Pinjaman proyek

12.5

14.5

20.1

29.7

41.4

20.5

39.1

Penerbitan, bruto

Penarikan PLN, bruto

Penerusan PLN

Pembayaran Cicilan Pokok PLN Penarikan Pinjaman Dalam Negeri, bruto

126.7 200.7

-

-

(5.2)

(6.2)

(16.8)

(8.5)

(11.7)

(52.7) -

(57.9) -

(63.4)

(68.0)

(54.1)

(50.6)

(47.8)

-

-

1.0

0.2

1.0

9.4

33.3

67.5

83.9

108.3

81.4

127.0

Total Pembiayaan Utang Catatan: APBN 2006-2008 PAN/LKPP - Audited *) APBN-P 2010 **) Realisasi Sementara ***) APBN 2011


Realisasi Penerbitan SBN 2011 (Per 31 Maret 2011) Target APBN Kebutuhan Penerbitan 2011

202,654,000

Realisasi (ao 31 Mar 2011) 56,091,410

SUN SUN Domestik - ON - ZC - SPN - ORI SUN Valas SBSN

-

40,250,000 40,250,000 31,000,000 9,250,000 -

-

15,841,410

IFR SBSN Ritel SDHI SBSN Valas

-

2,500,000 7,341,410 6,000,000 -

% realisasi (Target APBN) 27.68%

Catatan: *) - Rencana penerbitan menggunakan asumsi kurs APBN 2011 Rp9.250 /USD Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Pinjaman Program 2006-2011 [ Juta USD ]

No

Lender

1 WB

Nama Program 1. Development Policy Loan (DPL) 1 s.d 7 2. Infrastructure Development Policy Loan (IDPL) 1 s.d 4 3. BOS-KITA Refinancing 1 sd. 2 4. PNPM Refinancing 5. Climate Change

Sub Total WB 2 ADB 1. State Audit Reform Sector Development Program (STARSDP) 2. Development Policy Support Program (DPSP) 1 s.d 6 3. Local Government Finance Reform and Governance Reform 4. Infrastructure Reform Sector Development Program (IRSDP) 1-3 5. Capital Market Development Cluster Program (CMDCP) 1 dan 2 6. Poverty Reduction and MDG Acceleration Program 7. Local Government Finance Reform 8. Countercyclical Support Facility (CSF) Sub Total ADB 3 JBIC/ JICA 1. Development Policy Loan (cofinancing dengan World Bank) 1 s.d 7 2. Infrastructure Reform Sector Development Program 1 dan 2 3. Indonesia Disaster Recovery and Management 4. Climate Change Program Loan 1 s.d 3 5. Economic Stimulus and Budget Support Loan 6. Others Sub Total JBIC/ JICA 4 France Climate Change Program Loan 1 s.d 3 Sub Total France 5 IDB Liquid Funds Sub Total IDB TOTAL

2006

2007

2008

2009

600

600

750 400 47

750 250 553

600

600

1,197

1,553

200

200

200

200

400

280 300 400

2010 APBN-P Real 600 200 164 544 200 1,708

600 200 171 533 200 1,704

200

200

500 700 200

500 700 198

1,542

300 350

600 100

900 100 100 200

830 200

500 100 100

300

300 100

300

307

300

600 300 300

500 300 300

505 300 300

200

100

400

200 200

-

500 200 200

-

-

-

-

-

-

1,900

2,727

2,953

3,208

3,209

2,142

1,500

Keterangan : terdiri dari DPL VI sebesar USD 100 juta dan DPL VII sebesar USD 100 juta

2011 APBN


100

Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2006 - 2011 2006

2007

2008

2009

2010*

2011**

70 45.0

[ Triliun Rupiah ]

50 30

58.9

54.0

52.5

34.1

26.1

10 -0.2

-10 -30

-26.6

-15.5

-18.4

-23.9

-0.6

-50 -52.7

-70

-54.1

-57.9

-63.4

-59.5

-68.0

-90 Penarikan Pinjaman LN, bruto

Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman LN

Pembiayaan Pinjaman LN (neto)

[ Triliun Rupiah ] 2006 Penarikan Pinjaman LN, bruto

2007

2008

2009

2010*

2011**

26.11

34.07

45.01

52.48

53.17

58.93

Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman LN

(52.68)

(57.92)

(63.44)

(68.03)

(59.13)

(59.54)

Pembiayaan Pinjaman LN (neto)

(26.57)

(23.85)

(18.42)

(15.55)

(5.96)

(0.61)

Keterangan: * Realisasi Sementara ** APBN 2011


Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pembiayaan, 2006-2011 Per 31 Maret 2011 2011 JENIS PEMBIAYAAN

1. Pinjaman Program

2006

2007

2008

2009

2010

Real. s.d. 31 Mar 2011 APBN

Nominal

% thd. Pagu APBN

13.53

19.90

30.28

28.57

29.05

19.81

1.57

ekuivalen dlm miliar US$

1.50

2.11

2.77

3.04

3.23

2.14

0.18

a. World Bank

5.50

5.66

12.91

14.65

15.34

14.26

1.57

b. A D B

5.51

8.47

9.17

5.06

6.39

2.78

-

0.0%

c. JEPANG

0.90

3.77

4.87

6.07

4.59

1.85

-

0.0%

2.20

2.79

2.73

0.93

-

0.0%

d. PERANCIS e. IDB f. Lain-Lain

1.83

1.79

-

-

-

-

0.0% 0.0%

-

-

-

-

-

-

12.54

14.46

14.93

23.54

20.50

39.12

3.06

2.20

1.54

1.36

2.50

2.28

4.23

0.35

3. Pinjaman Dalam Negeri

-

-

-

0.17

1.00

0.08


-

-

-

0.02

0.11

0.01

26.06

34.36

45.21

52.11

49.72

59.93

4.72

3.70

3.65

4.13

5.54

5.51

6.48

0.54


TOTAL ekuivalen dlm miliar US$

11.0%

-

-

2. Pinjaman Proyek

7.9%

Catatan: Nominal dalam Triliun Rupiah Kementerian KementerianKeuangan Keuangan– –Republik Republik Indonesia Indonesia

7.8% 8.3% 7.9%

Penarikan Pinjaman 2011 Pembiayaan Proyek, per 31 Maret 2011 NEGARA KREDITOR

PAGU APBN 2011 * Juta USD

REALISASI PER 31 MARET 2011 Miliar IDR

% THD PAGU 2011

Juta USD

Miliar IDR

39.87

358.76

0.9%

0.9%

AUSTRALIA

-

-

0.0%

0.0%

GERMANY

13.31

118.91

0.3%

0.3%

IBRD

24.23

215.97

0.6%

0.6%

IDA

6.46

58.22

0.2%

0.1%

IDB

6.39

57.83

0.2%

0.1%

JAPAN

143.06

1,279.68

3.4%

3.3%

SPAIN

1.62

14.47

0.0%

0.0%

CHINA

45.26

242.80

1.1%

0.6%

FRANCE

4.16

37.13

0.1%

0.1%

KOREA

33.49

299.01

0.8%

0.8%

3.08

27.24

0.1%

0.1%

49.72

436.00

1.2%

1.1%

370.65

3,146.04

8.8%

8.0%

ADB

SINGAPORE OTHERS 4,229.23

39,120.35

USD

IDR

Catatan : Angka sementara menggunakan data alokasi Penarikan Pinjaman Proyek Bruto dalam DIPA APBN 2011

Kementerian KementerianKeuangan Keuangan– –Republik Republik Indonesia Indonesia

Penarikan Pinjaman 2011 Pembiayaan Proyek, per 31 Maret 2011 [%]

[ Miliar Rupiah ]

4,000

4.0% 3.3%

3,500

3.5%

3,000

3.0%

2,500

2.5%

2,000

2.0%

1,500 1,000

1.1%

0.9% 0.3%

500

0.0%

0.8%

0.6%

0.6% 0.1%

0.1%

0.0%

0.1%

1.5% 1.0%

0.1%

-

0.5% 0.0%

Penarikan dlm Miliar Rupiah

% thd Pagu DIPA Penarikan ( RHS ) Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 3 Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman Luar Negeri)


Posisi Utang Pemerintah, 2006-2011 2006

2007

2008

2009

2010

Mar '11

+

Nominal

%

a. Pinjaman (dlm. miliar US$) 1). Pinjaman Luar Negeri Bilateral *) Multilateral **) Komersial ***) Suppliers ***) Lain-Lain ***) 2). Pinjaman Dalam Negeri

62.02

62.25

66.69

65.02

68.12

68.49

62.02

62.25

66.69

65.02

68.10

68.44

41.07

41.03

44.28

41.27

41.89

42.12

21.6%

18.84

19.05

20.34

21.53

23.13

23.15

11.9%

2.01

2.08

1.98

2.15

3.02

3.12

1.6%

0.11

0.08

0.09

0.07

0.06

0.06

0.0%

b. Surat Berharga Negara (dlm. miliar US$)

82.34

85.26

82.78

5.50

7.00

76.84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.0%

0.02

0.05

104.20

118.39

126.09

64.8%

11.20

15.23

18.02

18.00

9.2%

78.26

71.58

88.97

100.37

108.09

55.6%

144.36

147.51

149.47

169.22

186.50

194.58

100.0%

1,302.16

1,389.41

1,636.74

1,590.66

1,676.85

1,694.63

100.0%

693.12

737.13

783.86

836.31

902.43

941.37

55.6%

49.61

65.93

122.64

143.15

161.97

156.73

9.2%

0.17

0.48

0.0% 35.2%

Denominasi Valas Denominasi Rupiah

Total Utang Pemerintah Pusat (dlm. miliar US$) Total Utang Pemerintah Pusat

-

35.2%

(ekuivalen dlm. triliun Rupiah) diantaranya SBN Denominasi Rupiah (triliun Rupiah)

SBN Denominasi Valas (triliun Rupiah) Pinjaman Denominasi Rupiah (triliun Rupiah) Pinjaman Denominasi Valas (triliun Rupiah) Nilai Tukar Rupiah (IDR/US$1)

Catatan: + Angka Sangat-Sangat Sementara , per 31 Maret 2011 * Termasuk semi commercial ** Beberapa termasuk semi concessional *** Seluruhnya termasuk commercial

-

-

-

-

559.43

586.36

730.25

611.20

612.28

596.05

9,020

9,419

10,950

9,400

8,991

8,709


Posisi Utang Pemerintah, 2006-2011 [ triliun rupiah ]

1,600 1,400

Penerbitan SBN/Surat Berharga Negara,terutama di pasar domestik a.l. Untuk: refinancing utang lama, mengurangi Pinjaman Luar Negeri, dan untuk mengembangkan pasar keuangan domestik

1,200 1,000

559

730

611

906

979

2008

2009

612

597

1,064

1,098

2010

2011+

586

800 600 400

743

803

2006

2007

200 -

Pinjaman

Surat Berharga Negara

[dalam %]

Tahun

2006

2007

2008

2009

2010

2011+

Pinjaman

43%

42%

45%

38%

37%

35%

Surat Berharga Negara

57%

58%

55%

62%

63%

65%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Total Utang Pemerintah Pusat

Catatan: + Angka Sangat-Sangat Sementara , per 31 Maret 2011

Kenaikan Pinjaman Luar Negeri, terutama karena volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap berbagai denominasi mata uang dalam Pinjaman Luar Negeri Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Profil Jatuh Tempo Utang per 31 Maret 2011 [Triliun Rupiah] 140 4 120

Surat Utang eks BLBI kepada BI/SRBI-001

100 50

35

50 36

44

18

28

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

24

21

11

-

1

2 7 0

5

33 1 2

3

1 0

2

2040-2055

21

10

2039

25

11

6

9

2038

26

16

2037

41

46

20

55

2036

20

49

6

2035

51

1

14

2034 0

63

25

2033

56

53

67

2032

67

2031

30

40

2030

38

2029

60

37

2028

48

38

2027

80

2026

46

Tahun Pinjaman Surat Berharga Negara

Pinjaman Surat Berharga Negara 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 42% 40% 47% 44% 48% 47% 49% 44% 40% 35% 54% 49% 49% 48% 33% 58% 60% 53% 56% 52% 53% 51% 56% 60% 65% 46% 51% 51% 52% 67%

Tahun Pinjaman Surat Berharga Negara

2026 50% 50%

2027 41% 59%

2028 2029 30% 100% 70% 0%

2030 20% 80%

2031 2032 2033 2034 19% 100% 100% 100% 81% 0% 0% 0%

2035 11% 89%

2036 37% 63%

2037 5% 95%

2038 2039 2040 2% 100% 100% 98% 0% 0%


Posisi Surat Berharga Negara Desember 2007 – 31 Maret 2011 SURAT BERHARGA NEGARA

Dec '07

Jun '08

Dec '08

Dec-09

Jun-10

Dec-10

Jan-11

Feb-11

31-Mar-11

A. Dapat Diperdagangkan

543,680

623,548

648,335

724,898

777,865

803,191

813,042

819,133

831,645

1. Denominasi Rupiah

477,747

520,228

525,695

581,748

621,226

641,215

649,947

660,210

674,910

477,747 4,169 10,500 294,453 168,625

520,228 5,250 19,023 330,338 165,617

520,995 10,012 11,491 353,558 145,934

570,215 24,700 8,686 393,543 143,286

596,741 28,595 2,680 422,571 142,895

615,498 29,795 2,512 440,396 142,795

624,231 27,645 2,512 451,278 142,795

627,152 27,845 2,512 454,000 142,795

639,352 28,495 2,512 465,550 142,795

-

-

4,700 4,700

11,533 11,533

24,485 24,485

25,717 25,717

25,717 25,717

33,058 33,058

35,558 35,558

65,933 7,000 -

103,320 11,200 -

122,640 11,200 -

143,150

156,639

161,976

163,095

158,923

156,735

14,200

16,200

16,200

16,200

16,200

16,200

650

650

650

650

650

650

35,000

35,000

95,000

95,000

95,000

95,000

259,404

258,208

258,160

254,561

258,124

261,215

261,215

266,463

266,463

259,404 -

258,208 -

258,160 -

251,875

250,196

248,432

248,432

247,680

247,680

-

-

-

-

-

-

2,686

7,928

12,783

12,783

18,783

18,783

803,084

881,756

906,495

979,459

1,035,989

1,064,406

1,074,257

1,085,595

1,098,107

9,400 101.70

9,083 102.58

8,991 110.29

9,057 110.36

8,823 107.95

8,709 105.14

a. Surat Utang Negara (SUN) 1) Surat Perbendaharan Negara 2) Obligasi Negara Tanpa Kupon 3) Obligasi Negara Fixed Rate +) 4) Obligasi Negara Variable Rate b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 1) Surat Berharga Syariah Negara Fixed Rate ++) 2. Denominasi Valuta Asing a. SUN Valas (dalam juta US$) b. SBSN Valas (dalam juta US$) c. SUN Valas (dalam juta JPY) B. Tidak Dapat Diperdagangkan a. Surat Utang kepada Bank Indonesia b. Surat Perbendaharaan Negara/ Private Placement c. Surat Berharga Syariah Negara/ SDHI TOTAL SURAT BERHARGA NEGARA (A +B) Catatan: - Nominal dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain - +) Termasuk ORI - ++) Termasuk Sukuk Ritel - Asumsi Kurs (IDR/US$1) - Asumsi Kurs (IDR/JPY1)

9,419

9,225

10,950


Posisi Pinjaman Berdasarkan Negara/Lembaga Kreditor, 2006-2011 [Miliar USD]

31 Mar - 2011 NEGARA

2006

2007

2008

2009

2010 Nmnl

JEPANG

% Total

24.47

24.63

29.61

27.61

30.49

30.00

43.8%

ADB

9.41

10.18

10.87

10.89

11.15

11.02

16.1%

WORLD BANK

8.74

8.37

8.96

10.10

11.37

11.46

16.7%

Lain-Lain*)

19.40

19.07

17.24

16.43

15.10

16.01

23.4%

TOTAL**)

62.02

62.25

66.69

65.02

68.10

68.49

*)

Catatan: *) termasuk outstanding multilateral lainnya & bilateral selain Jepang **) tidak termasuk SBN Valas. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Proporsi Pinjaman Berdasarkan Negara/Lembaga Kreditor, 2006-2011 100% 90% 80%

31%

31%

70% 60% 50%

15%

16%

22%

23%

16%

16%

16%

17%

17%

26%

25%

16%

17%

13%

14%

13%

39%

40%

44%

42%

40%

40%

2006

2007

2008

2009

2010

2011*)

40% 30% 20% 10%

0% Lain-Lain Catatan: *) Data per tanggal 31 Maret 2011

ADB

World Bank

Jepang

Pinjaman Luar negeri dari multilateral (WB, ADB) dan bilateral (Jepang) merupakan alternatif sumber pembiayaan yang relatif murah dan jangka panjang Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi, 2006-2011 [ Juta USD ]

2006 Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan

2007

2008

2009

2010

2011

1,755

1,641

1,615

1,784

2,016

1,998

623

662

804

776

837

837

Industri Pengolahan

2,387

2,415

2,659

2,291

2,218

2,144

Listrik, Gas & Air Bersih

6,607

6,157

6,838

5,473

5,818

5,804

10,277

10,049

11,145

12,251

12,871

12,817

Perdagangan, Hotel & Restoran

1,036

955

960

821

777

769

Pengangkutan & Komunikasi

3,144

2,897

2,723

2,368

2,226

2,462

Keuangan, Persewaan & Jasa Keuangan

7,103

7,913

8,768

8,723

9,635

9,480

Jasa-jasa

13,509

13,730

15,252

15,463

16,772

17,167

Sektor Lain

15,580

15,833

15,926

15,072

14,927

15,017

62,021

62,253

66,689

65,021

68,099

68,495

Pertambangan & Penggalian

Bangunan

TOTAL Sumber: Kementerian Keuangan RI & Bank Indonesia

Catatan: -Data per tanggal 31 Maret 2011 -Pengelompokan Sektor Ekonomi didasarkan pada standar yg digunakan oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Proporsi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi, 2006-2011 Sumber: Kementerian Keuangan RI & Bank Indonesia

[ Juta USD ] 16,000

15,000 14,000

13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan

Pertambangan & Penggalian

Industri Pengolahan

Listrik, Gas & Air Bersih

Bangunan

Perdagangan, Hotel & Restoran

Pengangkutan & Komunikasi

Keuangan, Persewaan & Jasa Keuangan

Jasa-jasa

Sektor Lain

Catatan: Data per tanggal 31 Maret 2011


Posisi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 2006-2011 2006

2007

2008

2009

2010

2011***

Dalam Mata Uang Asli IDR*)

693.1

737.1

783.9

836.3

902.6

941.8

USD**)

27.5

28.4

32.8

37.1

40.5

40.5

JPY**)

3,066.0

2,941.9

2,820.5

2,713.8

2,689.8

2,685.7

EUR**)

7.8

7.2

6.7

6.0

5.4

5.4

Mata Uang Lainnya

-------------------------- Berbagai Mata Uang --------------------------

Ekuivalen dlm Miliar US$ IDR

76.8

78.3

71.6

89.0

100.4

108.1

USD

27.5

28.4

32.8

37.1

40.5

40.5

JPY

25.8

25.9

31.2

29.4

33.0

32.4

EUR

10.2

10.5

9.5

8.6

7.2

7.6

4.0

4.4

4.4

5.2

5.4

5.9

144.4

147.5

149.5

169.2

186.5

194.6

Asumsi Kurs Tengah IDR/US$1

9,020.00

9,419.00

10,950.00

9,400.00

8,991.00

8,709.00

Asumsi Kurs Tengah JPY/US$1

119.01

113.39

90.33

92.42

81.53

82.83

Asumsi Kurs Tengah EUR/US$1

0.76

0.68

0.71

0.70

0.75

0.71

Mata Uang Lainnya Total

Catatan: Nominal dalam miliar *) Nominal IDR dalam Triliun Rupiah, **) Nominal dalam Miliar, ***) Per 31 Maret 2011 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Proporsi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 2006-2011 100% 90% 80%

7%

7%

18%

18%

19%

19%

53%

53%

2006

2007

6% 21%

5%

4%

4%

17%

18%

17%

22%

22%

21%

53%

54%

56%

2009

2010

2011*)

70% 60%

22%

50% 40%

30% 20%

48%

10% 0% Others Catatan: *) Data per tanggal 31 Maret 2011

EUR

2008 JPY

USD

IDR

Secara rata-rata, proporsi utang dalam Rupiah antara tahun 2006 s.d. 2011 lebih dari 50%, meskipun pada tahun 2008 sedikit menurun karena depresiasi nilai tukar Rupiah akibat krisis keuangan global Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Proporsi Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pinjaman, 2006-2011 [ Triliun Rupiah ]

[%]

80%

35

70%

30

60%

25

50%

39.12

40

40% 30% 20% 1.00

0.17

19.81

20.50

29.05

28.57

14.93

30.28

14.46

19.90

5

12.54

10

13.53

15

23.54

20

-

10% 0%

2006*

2007*

2008*

2009*

2010**

2011**

PINJAMAN PROGRAM

PINJAMAN PROYEK

PINJAMAN DLM NEGERI

% PINJ. PROGRAM (RHS)

% PINJ. PROYEK (RHS)

% PINJ. DLM. NEGERI (RHS) [Triliun Rupiah]

JENIS PINJAMAN

2006*

%

2007*

%

2008*

%

2009*

%

2010**

%

2011***

%

PINJAMAN PROGRAM

13.53 52%

19.90 58%

30.28 67%

28.57 55%

29.05 58%

19.81

33%

PINJAMAN PROYEK

12.54 48%

14.46 42%

14.93 33%

23.54 45%

20.50 41%

39.12

65%

0.17 0%

1.00

PINJAMAN DALAM NEGERI TOTAL

Catatan: *) Angka Realisasi LKPP/PAN **) Angka Realisasi Sementara ***) Angka APBN 2011

26.06

0%

34.36

0%

45.21

0%

52.11

0%

49.72

59.93


2%

Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utang dan perbandingan antar negara, Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN)


Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB 2006-2011 [ triliun rupiah ] 8,000

[%] 120%

7,000

100%

6,000 80%

5,000 4,000 3,000

60% 39%

35%

33%

40%

28%

2,000

26%

26%

20%

1,000 0

0% 2006

2007

2008

Outstanding Utang

2009

2010*

PDB

2011**

Rasio Utang thd. PDB (RHS) [ Triliun Rupiah ]

Pinjaman Surat Berharga Negara Total

2006 559 743 1,302

2007 586 803 1,389

2008 730 906 1,637

Tambahan utang 2004-2008 menghasilkan tambahan PDB yang jauh lebih besar, sehingga rasio utang menurun tajam dari 57% akhir 2004 dan diproyeksikan menjadi sekitar 32% akhir 2009 (realisasi 28% pada akhir 2009) atau lebih baik dari sebelum krisis 1997 sekitar 38%. Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS, diolah

+

Mar'09 732 968 1,700

+

Jun'09 644 961 1,606

2009 611 979 1,591

2010* 612 1,064 1,677

2011** 613 1,191 1,804

Catatan: Angka Realisasi PAN/LKPP - Audited *) Angka sangat sementara, Realisasi Sementara ** Angka sangat sangat sementara, menggunakan asumsi APBN 2011 Rasio Pembayaran Kewajiban = Bunga Utang LN + Amortisasi Pinjaman LN Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara, 2006-2010 Indonesia lebih baik dibandingkan dengan ‘non investment grade peer group’ (Argentina, Filipina dan Turki), bahkan dibandingkan dengan USA, UK, Jepang, dan Italia.

180

140

100

60

20 2006 Argentina

2007 Jepang

Sumber: Economist Intelligence Unit

Indonesia

2008 Filipina

Turki

2009 Italia

2010

Inggris

Amerika Serikat


Prosentase Rasio Utang terhadap PDB di beberapa Negara, 2008-2014 Brazil Germany India Japan United Kingdom United States G - 20 Advanced G - 20 Countries Emerging Market G - 20 Countries

2008f

2009f

2010f

2014f

65.4

64.7

62.9

54.1

68.7

76.1

80.1

77.2

80.6

82.7

82.9

71.6

202.5

217

225.1

222.3

50.4

61

68.7

76.2

68.7

81.2

90.2

99.5

65.5

72.5

76.7

76.8

83.2

93.2

99.8

103.5

35.7

37.6

37.8

32

Sumber : International Monetary Fund, “The State of Public Finances; Outlook and Medium-Term Policies After the 2008 Crisis”



Indonesia termasuk ke dalam Emerging Market G – 20



Tambahan utang di negara maju lebih besar dibandingkan di negara berkembang Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Jatuh Tempo (tradable) SBN akhir 2001 dan 31 Maret 2011 [Triliun Rupiah]

Reprofilling sejak 2002 telah memperbaiki struktur jatuh tempo sehingga mengurangi refinancing risk

75

per 31 Maret 2011

Akhir tahun 2001

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

-


2038

2037

2036

2035

2031

2030

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Catatan: Surat Berharga Negara/SBN terdiri dari Surat Utang Negara (2001 & 2009), dan Surat Berharga Syariah Negara/Sukuk (2009)

Program Debt Switching dan Buyback SBN Debt Switching : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk mengurangi refinancing risk Frekuensi Lelang

Jumlah Seri Yang Hendak Ditukar

2005

1x

9 series

< 1 year s.d. 4 years

15 years

2006

12 x

7 s.d. 21 series


2007

9x

12 s.d. 21 series

2008

2x

2009

Tahun

Tenor Seri Yang Hendak Ditukar

Tenor Seri Penukar

Vol. Penawaran Vol. Yang Yang Masuk Diterima (milliar Rupiah) (milliar Rupiah) 7,721

5,673

5 s.d. 19 years

54,177

31,179


11 s.d. 20 years

30,681

15,782

21 s.d. 31 series


14 s.d. 15 years

7,490

4,571

6x

24 s.d. 28 series


12 s.d. 15 years

8,663

2,938

2010

6x

11 s.d. 28 series


10 s.d. 21 years

8,349

3,920

s.d. 31 Mar 2011

1x

27 series


15 years

2,172

233

119,253

64,296

Total

Buyback : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk stabilisasi pasar dan mengurangi outstanding utang Frekuensi (Lelang dan Transaksi Langsung)

Jumlah Seri Yang Dibeli Kembali Dalam Setiap Transaksi

2003

2 x

4 s.d. 7 seri

2004

1 x

5 seri

2005

4 x

2 s.d. 8 seri

2007

2 x

11 s.d. 13 seri

2008

3 x

4 s.d. 8 seri

2009

2 x

4 seri

2010

13 x

s.d. 31 Mar 2011

3 x

Tahun

Total

Tenor Seri Yang Dibeli Kembali

Vol. Dibeli Kembali (milliar Rupiah)

1 year s.d. 3 years

8,127

3 years s.d. 5 years

1,962


5,158

<1

2,859

year s.d. 5 years


2,375

< 1 year

8,528

1 s.d. 11 seri


3,201

4 s.d. 3 series


367 32,577 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap Pemerintah melakukan Debt Swap dengan berbagai negara sehingga memperoleh komitmen pengurangan utang sebesar EUR 149.3 juta dan realisasi sebesar EUR 82.7 juta serta USD 46.2 juta dan realisasi sebesar USD 18.8 juta serta AUD 75 juta dan realisasi sebesar AUD 0 Country

Debt Swap

1

2

Germany Debt Swap I

Italy

USA

Project

Cancelation

Title

Amount

Commitment

Realization

3

4

5

6

Elementary Education

EUR

12.8 EUR

25.6 EUR

25.6

Debt Swap II

Junior Secondary Education

EUR

11.5 EUR

23.0 EUR

0.0

Debt Swap IIIa

Financial Assistance for Environmental Investements EUR for Micro and Small Enterprises Project

6.3 EUR

12.5 EUR

3.2

Debt Swap IIIb

Strengthening the Development of National Parks in Fragile Ecosystems

EUR

6.3 EUR

12.5 EUR

0.0

Debt Swap IV

School Reconstruction and Rehabilitation in Earthquake Area in Yogyakarta and Central Java

EUR

10.0 EUR

20.0 EUR

20.0

Debt Swap V

Global Fund to Fight AIDS, Tubercolosis and Malaria EUR (GFATM)

25.0 EUR

50.0 EUR

30.0

Debt Swap I

Housing and Setlement

EUR

5.7 EUR

5.7 EUR

3.9

USD

24.2 USD

24.2 USD

16.7

USD

20.0 USD

22.0 USD

2.1

AUD

37.5 AUD

75.0 AUD

0.0

EUR

77.5 EUR

149.3 EUR

82.7

USD

44.2 USD

46.2 USD

18.8

AUD

37.5 AUD

75.0 AUD

0.0

Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA

Australia Debt Swap

Debt2Health

TOTAL

TOTAL Ekuivalen Juta USD

186.8

323.6 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

131.3

Restrukturisasi 2003 Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 1 Agustus 2003 Mengenai Penyelesaian BLBI Serta Hubungan Keuangan Pemerintah dan Bank Indonesia 

Jumlah BLBI yang disepakati sebesar Rp144.536.094.294.530  

SU-001 sebesar Rp80.000.000.000.000 SU-003 sebesar Rp64.536.094.294.530

Kedua seri tersebut diganti dengan SU baru, seri SRBI-01/MK/2003 sebesar Rp144.536.094.294.530, efektif per 1 Agustus 2003.  Pelunasan dengan skema burden sharing: 

 



Jika rasio modal terhadap kewajiban moneter BI lebih dari 10%, maka surplus yang menjadi bagian Pemerintah digunakan untuk membayar sisa pokok SRBI-01 Jika rasio dimaksud di bawah 3%, maka Pemerintah membayar charge sebesar kekurangan untuk mencapai 3% tersebut.

Tingkat bunga SRBI-01/MK/2003: 0,1% per tahun (fixed, semi annual) Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Restrukturisasi 2006 Sebelum Restrukturisasi  SU-002/MK/1998:    



Terbit: 23 Oktober 1998; Nominal: Rp20.000.000.000.000,Pokok diindeks terhadap inflasi setiap tahun. Bunga 3% setahun yang dibayar setiap enam bulan terhadap pokok setelah dilakukan indeksasi. Pokok diamortisasi setiap enam bulan mulai 1 Oktober 2003 dan berakhir 1 April 2018.

 SU-004/MK/1999:    



Terbit: 28 Mei 1999; Nominal: Rp53.779.500.000.000,Pokok diindeks terhadap inflasi setiap tahun. Bunga 3% setahun yang dibayar setiap enam bulan terhadap pokok setelah dilakukan indeksasi. Pokok diamortisasi setiap enam bulan mulai 1 Juni 2004 dan berakhir 1 Desember 2018.

 Tunggakan bunga dan indeksasi SU-002 & SU-004 Rp. 54.862.150.308.421:  

Tunggakan bunga: Rp16.929.470.080.766 Indeksasi terhadap inflasi: Rp37.932.680.227.655

Pasca Restrukturisasi  SU-002/MK/1998:   

Nominal: Rp20.000.000.000.000,Bunga 1% setahun dibayar setiap enam bulan. Pokok diamortisasi setiap enam bulan mulai 1 April 2010 dan berakhir 1 April 2025 (tidak diindeks terhadap inflasi).

 SU-004/MK/1999:   

Nominal: Rp53.779.500.000.000,Bunga 3% setahun dibayar setiap enam bulan. Pokok diamortisasi setiap enam bulan mulai 1 Juni 2010 dan berakhir 1 Desember 2025 (tidak diindeks terhadap inflasi).

 SU-007/MK/2007   

Nominal: 54.862.150.308.421 Non tradable, bunga 0,1% per tahun Pokok diangsur secara eksponensial secara tunai atau dengan SUN tradable sampai dengan 2025.


Restrukturisasi Tahun 2008 : Restrukturisasi tingkat bunga SU-002 & SU-004  Berdasarkan Laporan Panja Belanja Pemerintah Pusat tanggal 16 – 28 Oktober 2008, Panja menyepakati antara lain bahwa dalam tahun 2009 dilakukan restrukturisasi SU-002 dan SU-004 dengan tingkat bunga sebesar Rp0,1% atau dengan benchmark dan terms and condition seperti SRBI-01.  Berdasarkan hasil pembahasan Kementerian Keuangan dan BI disepakati bahwa tingkat bunga SU-002 dan SU-004 diturunkan, dari masing-masing 1% dan 3% menjadi masing-masing 0,1% per tahun, efektif 1 Januari 2009. Posisi SU dan SRBI per 31 Maret 2011 Seri

Terbit

Jatuh Tempo

SU-002/MK/1998

23-Oct-98

2010 - 2025

19,420,583,064,850.00

SU-004/MK/1999

28-May-99

2010 - 2025

52,315,360,704,352.00

SRBI-01/MK/2003

07-Aug-03

01-Aug-33

SU-007/MK/2007

01-Jan-06

2007 - 2025

TOTAL

• Amortisasi SU-007 telah dilakukan sejak 2007 • Amortisasi SU-002 dan SU-004 dimulai sejak tahun 2010

Nominal

126,697,947,827,429.00 49,245,739,760,935.00

247,679,631,357,566.00


Pemanfaatan Pinjaman 2006 – 31 Maret 2011  

Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri semakin efisien ditunjukan dengan undisbursed loan (sisa pinjaman yang tidak/belum dimanfaatkan) yang semakin turun Perbaikan kinerja karena penerapan readiness criteria dan monitoring & evaluasi pelaksanaan proyek [%]

[Miliar USD] 200

100% 80%

150

60%

100 40% 50 5.4%

5.8%

5.3%

5.3%

5.2%

20%

4.8%

0

0%

Net Commitment

Disbursement

Undisbursed

% Undisbursed (RHS) [Miliar USD]

Tahun

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Net Commitment

170.7

181.7

201.1

205.5

219.4

220.7

Disbursement

161.4

172.1

189.6

194.7

208.0

210.1

9.3

9.7

11.6

10.8

11.4

10.7

Undisbursed

Net commitment = jumlah pinjaman yang disepakati; disbursement = jumlah pinjaman yang dicairkan. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Rasio Pembayaran Kewajiban Pinjaman Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa 2006-2011 25% 20.6% 20%

18.0%

17.9% 16.8%

15% 10.6%

10.6%

2010**

2011***

10%

5%

0% 2006

2007

2008

Catatan: Pembayaran kewajiban utang = Pembayaran Bunga dan Pokok Utang + Angka Sementara ++ Angka Sangat Sementara +++ Angka Proyeksi Sederhana, asumsi: 1) kewajiban PLN menggunakan angka APBN 2011, 2) angka cadangan devisa adalah nilai rata-rata 31 Maret 2010 s.d. 31 Maret 2011.

2009*

Secara umum penurunan rasio sejak 2006 ini menunjukkan kemampuan yang semakin baik untuk membayar pinjaman luar negeri dalam jangka pendek Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Rasio Utang thd PDB di berbagai Negara 2010 dan Perubahannya 2003-2010 Debt to GDP ratio Indonesia relatif rendah dengan pengurangan yang tercepat/terbesar dibandingkan dengan negara lain termasuk negara maju Public Debt, 2010 (in percent of GDP)

Public Debt, changes 2003-2010 (in percent of GDP)

Turki Thailand Polandia Malaysia Kolombia Jepang Inggris Indonesia India Filipina Chile Brasil Australia Amerika Serikat Afrika Selatan

Turki Thailand Polandia Malaysia Kolombia Jepang Inggris Indonesia India Filipina Chile Brasil Australia Amerika Serikat Afrika Selatan

0

Sumber: IMF

100

200

-30

-10

10

30


50

Utang per Kapita di berbagai Negara 2006-2010  

Cina dan India mempunyai rasio yang lebih tinggi meskipun jumlah penduduknya jauh lebih banyak dibandingkan dengan Indonesia. Brasil dan Italia dengan rating investment grade mempunyai rasio lebih tinggi dibanding Indonesia dengan rating „non-investment grade‟

5,000

50,000

4,500

45,000

4,000

40,000

3,500

35,000

3,000

30,000

2,500

25,000

2,000

20,000

1,500

15,000

1,000

10,000

500

5,000

-

2006

Brazil

2007

Indonesia

Sumber: Economist Intelligence Unit

2008

Filipina

Turki

2009

Cina

2010

India

Italia [RHS] Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Utang Per Kapita di berbagai Negara 2010 dan Perubahannya 2003-2010 Utang per kapita Indonesia termasuk paling rendah dengan perubahan yang tidak signifikan dibandingkan negara lain Public Debt per Capita, 2010 (in US$)

Public Debt per Capita, changes 2003-2010 (in US$) Turki Thailand Polandia Malaysia Kolombia Inggris Indonesia India Filipina Chile Brasil Australia Amerika Serikat Afrika Selatan

Turki Thailand Polandia Malaysia Kolombia Inggris Indonesia India Filipina Chile Brasil Australia Amerika Serikat Afrika Selatan

0 Sumber: IMF

10000

20000

30000

0

5000

10000

15000


Bagian 5 Biaya-biaya berbagai instrumen utang (Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri)


Rasio Bunga Utang terhadap Pendapatan dan Belanja 2006-2011 15% 13%

9.4%

10.4% 8.4%

3%

8.7%

10.0%

11.0%

11.3%

9.0% 9.0%

5%

10.5%

7%

11.9%

9%

Biaya utang yang semakin efisien

12.4%

11%

1%

-1%

2006

2007

2008

2009

terhadap Penerimaan Penerimaan Belanja Pembayaran Bunga Utang

2006 636,153 667,129 79,083

2007 706,108 757,650 79,806

2010*

terhadap Belanja 2008 981,609 985,731 88,430

Keterangan: Angka realisasi 2006-2009 berdasarkan APBN 2006-2009 PAN/LKPP-Audited * angka realisasi sementara ** angka proyeksi berdasarkan APBN 2011

2009 848,763 937,398 93,782

2010* 1,013,992 1,053,465 88,339

2011** [Miliar Rupiah] 2011** 1,104,902 1,229,558 115,209


Rasio Bunga Utang terhadap Total Utang 2006-2011 [ Triliun Rupiah ]

[ Persentase ]

2,000

18%

1,800

16%

1,600

14%

1,400

12%

1,200

10%

1,000 800

6.1%

5.7%

5.4%

5.9%

8%

6.4% 5.3%

6%

600 400

4%

200

2%

-

0% 2006

2007

Total Utang

2008

2009

2010*

Pembayaran Bunga

2011**

Rasio (RHS) [Triliun Rupiah]

Total Utang Pembayaran Bunga

2006

2007

2008

2009

1,302.16

1,389.41

1,636.74

1,590.66

1,676.85

1,803.90

79.08

79.81

88.34

93.78

88.34

115.21

Catatan: Angka Realisasi PAN/LKPP - Audited *) Angka sangat sementara, Realisasi Sementara. **) Angka sangat sangat sementara, menggunakan asumsi APBN 2011.

2010*

2011**


Realisasi Pembayaran Bunga Utang 2006-2011 100% 90% 80% 70% 60%

69%

68%

68%

68%

70%

69%

31%

32%

32%

32%

30%

31%

2006

2007

2008

2009

2010 *

2011 **

50% 40% 30% 20% 10% 0%

Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri

Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri [ triliun rupiah ]

2006 Pembayaran Bunga Utang a. Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri b. Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri

2007

2008

2009

Nml 79.10 54.90

% 100.00 69.41

Nml 79.80 54.10

% 100.00 67.79

Nml 88.60 59.90

% 100.00 67.61

Nml 93.78 63.76

% 100.00 67.98

24.20

30.59

25.70

32.21

28.70

32.39

30.03

32.02

Catatan: Angka Realisasi PAN/LKPP - Audited *) Angka sementara, realisasi sementara,

2010* Nml % 88.34 100.00 61.5 69.56 26.9

30.44

2011** Nml % 115.21 100.00 79.40 68.91 35.81

**) Angka sangat sementara, menggunakan asumsi APBN 2011. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

31.09

Biaya Pinjaman Program Kreditor/ Program

Syarat & Kondisi Tenor

Bunga

Biaya*

Asian Development Bank 1. Development Policy Support Program (DPSP) 5 2. Capital Market Development Cluster

15.0 15.0

LIBOR + 0.2% LIBOR + 0.2%

0.15% 0.15%

World Bank 1. Development Policy Loan 7 2. Biaya Operasional Sekolah (BOSKITA) 2 3. Infrastructure Development Policy Loan 4

24.5 24.5 24.5

LIBOR + 0.48% LIBOR + 0.24% LIBOR + 0.48%

0.25% 0.25% 0.25%

Jepang (JBIC/JICA) 1. Climate Change Program 2. Economic Stimulus and Budget Support Loan 3. Infrastructure Reform Sector Development 4. Development Program Loan 5

15.0 15.0 15.0 15.0

0.15% JPY LIBOR 0.70% 0.70%

-

Perancis 1. Climate Change Program

15.0

EURIBOR - 0.3%

-

Catatan: Data per 31 Maret 2011 * ADB mengenakan Comitment Fee dan Bank Dunia mengenakan Front End Fee ** Dana pinjaman tidak secara langsung digunakan membiayai kegiatan dalam rangka climate change Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Kurva Imbal Hasil/Cost of Fund SBN Rupiah [persentase] [in percentage]

12

10

Tenor

8

6

31-Mar-11

Nov '10

Dec '09

Jun '09

1Y

5.66

4.42

6.72

7.66

2Y

6.48

5.37

7.61

8.36

3Y

7.09

5.97

8.23

9.08

4Y

7.14

6.06

8.75

9.50

5Y

7.64

6.36

8.80

9.81

6Y

7.81

6.70

9.06

10.10

7Y

7.92

7.10

9.24

10.31

10Y

8.03

7.39

10.04

11.05

15Y

8.79

8.26

10.64

11.96

20Y

9.29

8.58

10.72

12.18

30Y

9.65

8.85

10.97

12.30

4 1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y 10Y

31 Mar '11

15Y

22 Nov '10

20Y

Dec '09

30Y

Jun '09

Setelah mengalami tren penurunan yang cukup dalam hingga akhir tahun 2010, yield curve mencari titik keseimbangan baru. Namun demikian secara umum yield saat ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan yield pada pertengahan tahun 2009 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Pergerakan Kurva Imbal Hasil (Yield Curve) SUN Valas [Persentase] 12 10.58

10 9.94 9.617 9.218

9.538

8 6.842 6.326

6

5.3285.401 5.186 4.976 4.4864.9364.982 4.2994.659 4.339 4.5254.595 4.222 3.778 4.016 3.566 3.707 2.896 3.284

4

6.098

31-Dec-08

31-Dec-09 31-Dec-10

2.703

31-Mar-11

2

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia 42

30

Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktifitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh Investor)


Perdagangan Rata-rata Harian SUN Rupiah di Pasar Sekunder per 31 Maret 2011 [ Frekuensi]

[ Triliun Rupiah]

9.0

8.0

7.0

6.0

450

Trend volume dan frekuensi perdagangan rata-rata harian SUN menunjukkan likuiditas pasar yang semakin baik sd 2007. Krisis global berdampak pada penurunan perdagangan sejak 2008, namun rata-rata aktifitas perdagangan masih lebih baik di banding selama krisis tahun 2005.

400

350

300

5.0

250

4.0

200

3.0

150

2.0

100

1.0

50

0.0

0 J J A S O N D J F M AM J J A S O N D J F M AM J J A S O N D J F M AM J J A S O N D J F M AM J J A S O N D J F M AM J J A S O N D J F M AM J J A S O N D J F M 2004

2005

Volume

2006

2007

2008

Rata-Rata Volume per Tahun

2009

2010

Frekuensi - RHS Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

2011

Posisi Kepemilikan SBN Per 31 Maret 2011 Rp Triliun 800

35.00%

 Investor SBN semakin terdiversifikasi tercermin dari berkurangnya

kepemilikan oleh bank, dan meningkatnya kepemilikan oleh lembaga keuangan non-bank, investor ritel dan asing.

700

30.00%

 Trend peningkatan kepemilikan oleh asing menunjukkan

peningkatan kepercayaan pasar terhadap SBN

600

25.00% 500 20.00%

400 15.00%

300 10.00% 200

5.00%

100

NON-BANK

Catatan: Non-Bank termasuk Institusi Pemerintah

BANK

Jan'11

Jun'10

Nov'09

Apr'09

Sep'08

Feb '08

Jul'07

Dec'06

May'06

Oct'05

Mar'05

-

Aug'04

0

% Asing thd. Total - RHS


Posisi Kepemilikan SBN Domestik oleh Berbagai Jenis Investor Dec '07

BANK Bank BUMN Rekap Bank Swasta Rekap Bank Non Rekap BPD Rekap Bank Syariah

268.65 154.67 72.63 35.37 5.97

Dec'08

Dec'09

Mar'10

Jun'10

Aug'10

Sep'10

Oct'10

Nov'10

Dec'10

Jan'11

Feb'11

31-Mar-11

258.75 144.72 61.67 45.17 6.50 0.69

254.36 144.19 59.98 42.40 6.02 1.77

237.74 141.03 54.32 36.78 3.62 1.99

232.67 137.79 55.07 35.46 1.68 2.68

230.92 136.84 55.00 34.09 1.84 3.17

233.96 137.55 56.23 35.10 1.90 3.18

225.19 135.32 52.70 32.70 1.58 2.89

228.04 134.30 56.11 33.36 1.48 2.79

217.27 131.72 54.93 26.26 1.41 2.95

224.00 134.16 55.00 30.06 1.71 3.07

220.92 131.64 56.98 28.33 1.72 2.25

230.38

2.09

Institusi Pemerintah

14.86

23.01

22.50

18.71

19.12

19.11

14.61

15.43

12.89

17.42

15.53

15.40

7.19

Bank Indonesia *

14.86

23.01

22.50

18.71

19.12

19.11

14.61

15.43

12.89

17.42

15.53

15.40

7.19

NON-BANK Reksadana Asuransi Asing Dana Pensiun Sekuritas Lain-lain

194.24 26.33 43.47 78.16 25.50 0.28 20.50

243.93 33.11 55.83 87.61 32.98 0.53 33.87

304.89 45.22 72.58 108.00 37.50 0.46 41.12

336.71 44.18 78.04 132.46 37.24 0.42 44.37

369.43 48.84 77.44 162.05 36.48 0.13 44.49

395.32 52.27 80.61 177.99 37.10 0.30 47.05

396.51 51.56 79.94 182.26 36.57 0.20 45.98

402.37 51.91 77.78 191.99 36.29 0.14 44.25

401.89 52.27 77.74 191.20 36.53 0.15 44.00

406.53 51.16 79.30 195.76 36.75 0.13 43.43

410.43 51.09 83.30 194.97 37.34 0.25 43.48

410.43 51.20 85.66 200.40 37.69 0.13 48.79

437.34 51.41 88.19 211.57 37.36 0.10 48.71

TOTAL

477.75

525.69

581.75

593.16

621.23

645.36

645.08

642.98

642.81

641.21

649.95

649.95

674.91

Catatan: • Nominal dalam triliun rupiah; • Termasuk kepemilikan SBSN • Asing terdiri dari Bank, Private Banking, Reksadana, dan Sekuritas Asing; • Lain-lain terdiri dari Perusahaan, Perorangan, Yayasan, dll. *) Sejak 8 Februari 2008, termasuk transaksi repo SUN kepada Bank Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia 45

Posisi Kepemilikan SBN Domestik oleh Berbagai Jenis Investor (dalam Persentase) Dec '07

Dec'08

Dec'09

Mar'10

Jun'10

Aug'10

Sep'10

Oct'10

Nov'10

Dec'10

Jan'11

Feb'11

31-Mar-11

BANK

56.23%

49.22%

43.72%

40.08%

37.45%

35.78%

36.27%

35.02%

35.47%

33.88%

34.46%

33.46%

34.14%

Bank BUMN Rekap Bank Swasta Rekap Bank Non Rekap BPD Rekap Bank Syariah

32.38% 15.20% 7.40% 1.25%

27.53% 11.73% 8.59% 1.24% 0.13%

24.79% 10.31% 7.29% 1.03% 0.30%

23.78% 9.16% 6.20% 0.61% 0.34%

22.18% 8.86% 5.71% 0.27% 0.43%

21.20% 8.52% 5.28% 0.28% 0.49%

21.32% 8.72% 5.44% 0.29% 0.49%

21.05% 8.20% 5.08% 0.25% 0.45%

20.89% 8.73% 5.19% 0.23% 0.43%

20.54% 8.57% 4.10% 0.22% 0.46%

20.64% 8.46% 4.62% 0.26% 0.47%

19.94% 8.63% 4.29% 0.26% 0.34%

0.31%

3.11%

4.38%

3.87%

3.15%

3.08%

2.96%

2.26%

2.40%

2.00%

2.72%

2.39%

2.33%

1.06%

3.11%

4.38%

3.87%

3.15%

3.08%

2.96%

2.26%

2.40%

2.00%

2.72%

2.39%

2.33%

1.06%

NON-BANK

40.66%

46.40%

52.41%

56.77%

59.47%

61.26%

61.47%

62.58%

62.52%

63.40%

63.15%

64.21%

64.80%

Reksadana

5.51%

6.30%

7.77%

7.45%

7.86%

8.10%

7.99%

8.07%

8.13%

7.98%

7.86%

7.76%

7.62%

Asuransi

9.10%

10.62%

12.48%

13.16%

12.47%

12.49%

12.39%

12.10%

12.09%

12.37%

12.82%

12.98%

13.07%

16.36%

16.66%

18.56%

22.33%

26.09%

27.58%

28.25%

29.86%

29.74%

30.53%

30.00%

30.35%

31.35%

Dana Pensiun

5.34%

6.27%

6.45%

6.28%

5.87%

5.75%

5.67%

5.64%

5.68%

5.73%

5.74%

5.71%

5.54%

Sekuritas

0.06%

0.10%

0.08%

0.07%

0.02%

0.05%

0.03%

0.02%

0.02%

0.02%

0.04%

0.02%

0.01%

Lain-lain

4.29%

6.44%

7.07%

7.48%

7.16%

7.29%

7.13%

6.88%

6.84%

6.77%

6.69%

7.39%

7.22%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Institusi Pemerintah Bank Indonesia*

Asing

Catatan: • Nominal dalam triliun rupiah; • Termasuk kepemilikan SBSN • Asing terdiri dari Bank, Private Banking, Reksadana, dan Sekuritas Asing; • Lain-lain terdiri dari Perusahaan, Perorangan, Yayasan, dll. *) Sejak 8 Februari 2008, termasuk transaksi repo SUN kepada Bank Indonesia

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia 46

Kepemilikan SBN oleh Asing berdasarkan Tenor (Tahun Jatuh Tempo) [Rp miliar] 250,000

Mayoritas investor asing merupakan „longterm investors‟, dimana kepemilikan mereka atas SBN bertenor panjang (lebih dari 5 th) mencapai 66,53% per 31 Maret 2011.

200,000

150,000

67,79%

66,53%

17,26%

15,99%

4,42%

5,69%

10,51%

11,79%

100,000

50,000

0 Dec-07

Dec-08

Dec-09

Jun-10

Jul-10

Aug-10

Sep-10

Oct-10

Nov-10

Dec-10

Jan-11

Feb-11

31-Mar11

Total

78,156

87,606

107,997

162,055

172,221

177,991

182,265

191,991

191,199

195,755

194,971

200,405

211,574

>5

52,294

61,055

76,702

116,675

118,854

122,199

125,956

128,489

128,257

131,232

132,550

135,846

140,767

>2-5

17,243

20,374

21,361

28,632

31,737

32,503

33,274

38,375

38,143

35,511

33,855

34,633

33,823

>1-2

4,374

4,491

5,119

6,742

8,345

8,689

5,462

4,623

5,811

9,077

7,736

8,858

12,039

0-1

4,246

1,687

4,816

10,006

13,284

14,601

17,573

20,505

18,988

19,935

20,829

21,069

24,945


Spread over UST- Feb 16 600

DATE

30-Jun-10 31-Dec-10 31-Jan-11 28-Feb-11 25-Mar-11 28-Mar-11 29-Mar-11 30-Mar-11 31-Mar-11

INDO-16 PHIL-16

4.18 3.71 3.80 3.67 3.75 3.74 3.72 3.72 3.72

VIET-16 COLM-16 UST-16 TURK-16

3.66 2.89 2.72 2.91 3.04 3.05 3.06 3.07 3.07

5.86 5.94 5.93 5.74 5.90 5.73 5.72 5.72 4.97

5.34 4.70 4.52 4.34 4.08 4.08 4.16 4.16 4.12

1.98 2.02 1.91 2.07 2.08 2.10 2.15 2.10 2.16

4.81 3.94 4.43 4.56 4.24 4.28 4.31 4.29 4.25

INDO-16

PHIL-16

VIET-16

COLM-16

TURK-16

400

200

0 31-Mar-10

31-May-10

31-Jul-10

30-Sep-10

30-Nov-10

31-Jan-11

31-Mar-11


Spread over UST- Feb 20 400 DATE


300

PHIL-20

5.13 4.34 4.52 4.51 4.58 4.61 4.63 4.66 4.62

UST-20 COLM-20

2.88 3.04 3.05 3.11 3.13 3.12 3.18 3.12 3.16

5.23 4.90 4.55 4.69 4.71 4.67 4.69 4.68 4.71

INDO-20 EGYP-20 TURK-20 GMTN

5.13 4.60 4.80 4.87 4.90 4.96 4.96 4.95 4.93

5.59 5.17 7.03 6.81 6.42 6.15 6.12 6.06 6.12

5.58 4.82 5.35 5.50 5.23 5.24 5.25 5.21 5.17

200

100 PHIL-20

COLM-20

INDO-20 GMTN

TURK-20

0 31-Mar-10

31-May-10

31-Jul-10

30-Sep-10

30-Nov-10

31-Jan-11

31-Mar-11


Spread over UST-Feb 38 400 DATE


300

COLMINDO-38 UST-38 TURK-38 EGYP-40 TURK-40 37

6.03 5.93 5.85 5.93 5.93 5.93 5.94 5.96 5.95

6.34 6.10 6.28 6.22 6.23 6.26 6.26 6.25 6.25

3.87 4.30 4.53 4.46 4.47 4.47 4.52 4.48 4.48

6.66 5.96 6.54 6.68 6.40 6.43 6.47 6.44 6.40

7.05 6.38 7.84 7.73 7.69 7.59 7.59 7.52 7.56

6.71 5.99 6.55 6.72 6.44 6.45 6.49 6.47 6.44

200

100 COLM-37

INDO-38

TURK-38

TURK-40

0 31-Mar-10

31-May-10

31-Jul-10

30-Sep-10

30-Nov-10

31-Jan-11

31-Mar-11


Bagian 7 Rating, Opini BPK, HIPCs, Kesimpulan


Rating Indonesia  Faktor Penentu Perbaikan Rating 

Ketahanan Perekonomian Indonesia dalam menghadapi krisis global 20072008



Kestabilan politik dan perbaikan law enforcement



Pengelolaan utang pemerintah yang prudent:   

Penurunan rasio utang terhadap PDB Ketepatan waktu pembayaran kewajiban utang Meningkatnya kepercayaan investor/ kreditor

 Sovereign Credit Rating (Fitch, Moody‟s, S&P) 

Peningkatan rating 1 notch berpotensi menurunkan yield SBN valas baru sekitar 75-115bps

 Country Risk Classification (CRC) 

Pengukuran risiko kredit suatu negara oleh negara-negara anggota OECD



Rentang 0 (berisiko rendah) sampai dengan 7 (berisiko tinggi)



Penurunan 1 level CRC berpotensi menurunkan biaya pinjaman luar negeri khususnya fasilitas kredit ekspor baru sekitar 130-150bps Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Perkembangan Credit Rating Indonesia (1) Menunjukkan perkembangan yang menggembirakan Perkembangan Rating Indonesia 1999 - 2011

Year

Rating S&P

Fitch

Moody's

R&I

JCRA

CRC

1999

CCC+

B-

B3

B-

-

6

2000

B-

B-

B3

B-

-

6

2001

CCC

B-

B3

B-

-

6

2002

CCC+

B

B3

B-

B

6

2003

B

B+

B2

B-

B

6

2004 2005

B+

B+

B2

B

B+

6

B+

BB-

B2

BB-

B+

5

2006

BB-

BB-

B1

BB-

BB-

5

2007

BB-

BB-

Ba3

BB+

BB

5

2008

BB-

BB

Ba3

BB+

BB

5

2009

BB-

BB

Ba2

BB+

BB+

5

2010 2011

BB BB

BB+ BB+

Ba2 Ba1

BB+ BB+

BBBBBB-

4 4

S&P: 2 notch menuju investment grade Fitch: 1 notch menuju investment grade Moody’s: 1 notch menuju investment grade R & I : 1 notch menuju investment grade JCRA : telah masuk kategori investment grade




Dalam thn 2001 & 2003 mengalami Selective Default/SD dua kali



Perbaikan rating secara signifikan terjadi setelah 2004

BBB+14 Krisis ekonomi 1998

BBB 13

Rekapitalisasi Perbankan

BBB-12

Reprofiling VR & HB, Asset-Bond Swap, & penerbitan SUN jk panjang

Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback

Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback, & Debt Swtiching

Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback, Debt Swtiching, & diversivikasi instrumen

Baa1

13

Baa2

12

Baa3

11

Ba1

BB

10

10

Ba2

BB-

9

9

Ba3

B+

8

8

B1

B

7

7

B2

B-

6

6

B3

5

Caa1

4

Caa2

3

Caa3

2

Ca

1

C

S&P‟s menaikan rating ke BB per 15 Maret 2010

CCC+ 5 CCC

4

CCC- 3 CC

2

R/C

1

Moodys‟s menaikan rating ke Ba1 per 17 Januari 2011

S&P sempat menurunkan rating ke Selective Default namun direvisi kembali 2 hari kemudian

SD/DDD 1997

1997

Fitch‟s menaikan rating ke BB+ per 25 Januari 2010 dan outlook Positif per 25 Februari 2011

-

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

S&P's

Fitch's

2005

2005

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2010 2011

Moody's (RHS) Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Non Investment grade

Non Investment grade

BB+ 11

14

Investment grade

Investment grade


Peningkatan Performa Sovereign Rating Indonesia (1)  Tanggal 17 Januari 2011 Moody’s menaikan peringkat kredit Indonesia dari Ba2

menjadi Ba1, adapun highlight dari Moody’s antara lain sebagai berikut:





“Key factors supporting the action were (1) economic resilience is accompanied by sustained macroeconomic balance; (2) Improved government’s debt position and central bank’s foreign currency reserve adequacy; and (3) Improved prospects for foreign direct investment inflows which expected to fortify Indonesia’s external position and economic outlook.” “Further improvements on the abovementioned factors will be the determinants for further increase in the country’s sovereign rating.”

 Tanggal 25 Januari 2010, Fitch’s menaikan peringkat kredit Indonesia dari BB menjadi

BB+ dengan outlook stable, adapun highlight dari Fitch’s antara lain sebagai berikut:



“The rating action reflects Indonesia's relative resilience to the severe global financial stress test of 2008 - 2009 which has been underpinned by continued improvements in the country's public finances, a fundamental sovereign rating strength, and a material easing of external financing constraint. ”

 Tanggal 15 Maret 2010, S&P menaikan peringkat kredit Indonesia dari BB- menjadi

BB dengan outlook positive, adapun highlight dari S&P antara lain sebagai berikut:



"The positive outlook reflects Standard & Poor's expectation that the political pressures experienced by the administration will prove to be only a temporary distraction from implementing its fiscal, administrative, and structural reform agenda,"

 Tanggal 2 April 2010, CRC menaikkan peringkat kredit Indonesia dari klasifikasi 5

menjadi klasifikasi 4, adapun highlight dari OECD sebagai berikut:



“The main factor supporting the upgrades is Indonesian impressive macroeconomic indicators as the economy is one of the most resilient amid the global financial crises and Indonesia is one of the few countries that experienced positive economic growth in 2009. Improvement in macroeconomic performance and economic stability is the result of a combination of good and forward looking economic policy, ongoing structural reforms, as well as good debt management” Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Peningkatan Performa Sovereign Rating Indonesia (2)  Tanggal 13 Juli 2010 JCRA menaikan peringkat kredit Indonesia hingga masuk

kategori Investment Grade dari BB+ menjadi BBB-, adapun highlight dari JCRA antara lain sebagai berikut:



“JCR explained that the upgrade reflects (i) enhanced political and social stability along with the progress in democratization and decentralization, (ii) sustainable economic growth outlook underpinned by solid domestic demand, (iii) alleviated public debt burden as a result of prudent fiscal management, (iv) reinforced resilience to external shocks stemming from the foreign reserves accumulation and an improved capacity for external debt management and (v) efforts made by the second Yudhoyono administration to outline the framework to deal with structural issues such as infrastructure development.”

 Tanggal 14 Oktober 2010, R & I merubah outlook Indonesia dari Stable menjadi

Positive dengan peringkat BB+, adapun highlight dari R & I antara lain sebagai berikut:

 “The outlook revision and rating affirmation reflects that Indonesia is considered successful in maintaining high growth despite the global financial turmoil. R&I believes an upgrade to the ‘investment grade’ or BBB rating category is possible once Indonesia is set to sustain balanced economic growth by boosting investment in infrastructure.”

 Tanggal 25 Februari 2011, Fitch menaikkkan outlook rating Indonesia dari stable

menjadi positif, mengindikasikan adanya potensi kenaikan rating.


Opini BPK tentang Laporan Keuangan 2009

 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan

Keuangan Bagian Anggaran terkait Pengelolaan Utang (BA999.01)  Akuntabilitas kinerja pengelolaan utang membaik  

Sistem Pengendalian Internal (SPI) Kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku


Kesimpulan  Utang Pemerintah diperlukan untuk membiayai defisit APBN, penyediaan

arus kas jangka pendek, dan refinancing utang lama.  Meskipun utang nominal mengalami peningkatan, namun rasio terhadap PDB cenderung menurun dan saat ini telah mencapai batas yang aman  Pengelolaan utang pemerintah diarahkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan dengan biaya dan risiko rendah, jangka panjang, dan tidak ada ikatan politik.  Pengelolaan fiskal & utang Indonesia relatif semakin baik: 

Berbagai rasio utang dan rasio biaya utang menunjukkan trend yang membaik dan bahkan dibandingkan rasio-rasio yang sama di negara lain, termasuk negara maju



Kegiatan pengelolaan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin transparasi dan akuntabilitas publik



LKPP 2008 dan LKPP 2009 terkait pengelolaan utang dinilai Wajar Tanpa Pengecualian/WTP oleh BPK/Badan Pemeriksa Keuangan



Perbaikan rating terutama sejak 2005, dan pada tanggal 12 Maret 2010 perbaikan peringkat oleh S&P dari BB- menjadi BB meskipun di tengah krisis global yang sampai saat ini masih dirasakan di beberapa negara. Sementara oleh JCRA Indonesia telah dimasukkan dalam kategori investment grade Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

© 2011 Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Telepon : 021-3449230 psw. 5647, 021-3864778 Faksimili : 021-3843712 www.dmo.or.id

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents