DIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PINJAMAN PEMERINTAH TAHUN 2010
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI………………………………………………………………………..
2
RINGKASAN LAPORAN………………………………………………………...
3
BAB I: PENDAHULUAN…………………………………………………………
5
BAB II: PINJAMAN PROGRAM………………………………………………..
7
I.
PINJAMAN WORLD BANK (WB)…………………………...
7
II.
PINJAMAN ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB)………
12
III.
PINJAMAN JEPANG (JICA)…………………………………
13
IV.
PINJAMAN PERANCIS (AFD)……………………………….
15
BAB III: PINJAMAN PROYEK………………………………………………….
17
PINJAMAN MULTILATERAL……………………………….. .
17
a) Pinjaman World Bank
17
b) Pinjaman Asian Development Bank (ADB)
18
PINJAMAN BILATERAL……………………………………...
21
a) Pinjaman Bilateral Pemerintah Jepang (JICA)
21
b) Pinjaman Bilateral Pemerintah Perancis (AFD)
22
c) Pinjaman Bilateral Pemerintah Korea
23
d) Pinjaman Bilateral Pemerintah Arab Saudi
23
e) Pinjaman Bilateral Pemerintah Spanyol (ICO)
24
III.
PINJAMAN KOMERSIAL/KREDIT EKSPOR……………..
25
IV.
PINJAMAN DALAM NEGERI…………………………………
35
I.
II.
2
RINGKASAN LAPORAN
Sebagai bagian dari pengelolaan Keuangan Negara, Pinjaman Luar Negeri harus dikelola dengan baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam rangka asas transparan tersebut, maka perlu disusun sebuah laporan yang menggambarkan kegiatan pinjaman pemerintah pada tahun 2010. Laporan ini menyajikan realisasi pinjaman baru yang telah ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2010 dengan rincian sebagai berikut: a) Pinjaman Program yang digunakan untuk membiayai defisit APBN, diperoleh dari World Bank (WB), Asian Development Bank (ADB), Pemerintah Jepang melalui JICA dan Pemerintah Perancis melalui AFD. b) Pinjaman Proyek yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan/proyek terdiri dari Pinjaman Multilateral (WB, ADB dan IDB, IFAD), Pinjaman Bilateral (Jepang, Perancis, Korea, Arab Saudi dan Spanyol), Pinjaman Komersial dan Kredit Ekspor serta Pinjaman Dalam Negeri. Pinjaman program untuk Tahun Anggaran 2010 berasal dari pinjaman ADB, WB, Jepang dan Perancis dengan total komitmen sebesar USD4.154,98Juta dan realisasi penarikan sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar USD3.187,06juta. Pinjaman Program dari WB yang telah ditarik sampai dengan 31 Desember 2010 berjumlah USD1.687,06juta untuk membiayai: 1) additional financing PNPM Mandiri baik perdesaan maupun perkotaan sebesar USD515,76juta, 2) Climate Change Program Loan sebesar USD200juta, 3) Additional Financing BOSKITA II sebesar USD171,30juta, 4) Fourth Infrastructure Development Policy Loan sebesar USD200juta dan 6) Seventh Development Policy Loan sebesar USD600juta. Sedangkan selama tahun 2010, juga telah disepakati pemberian Pinjaman Program dari ADB sejumlah USD700juta untuk membiayai 2 program kegiatan yaitu: Countercyclical Support Facility sebesar USD500juta dan Infrastructure Reform Sector Development Program-Subprogram 3 sebesar USD200juta. Selain dua lembaga di atas, pada tahun 2010 Pemerintah Jepang dan Pemerintah Perancis juga telah memberikan komitmen terhadap pelaksanaan pembangunan dengan memberikan Pinjaman Program. Pinjaman Program dari Pemerintah Jepang tahun 2010 sebesar USD500juta digunakan untuk membiayai program kegiatan berikut: 1) Sixth Development Policy Loan sebesar USD100juta, 2) Seventh Development Policy Loan sebesar USD100juta dan 3) Climate Change Program Loan sebesar USD300juta. Sedangkan Pemerintah Perancis juga memberikan Pinjaman Program sebesar USD300juta untuk membiayai Climate Change Program Loan III. Selama tahun 2010, Pemerintah Indonesia juga menerima Pinjaman Proyek yang terdiri atas Pinjaman Multilateral (WB dan ADB) sebesar USD510juta, Pinjaman Bilateral (Jepang, Perancis, Korea, Arab Saudi dan Spanyol) yang berjumlah JPY40.537juta, USD178,60juta dan EUR3,69juta. Adapun Pinjaman komersial/kredit ekspor yang diterima Pemerintah Indonesia sebesar EUR67,91juta, USD436,31juta, CHF4,09juta dan JPY5.509,56juta. Sedangkan untuk tahun 2010 Pemerintah Indonesia tidak menerima pinjaman yang berasal dari Islamic Development Bank (IDB) dan International Fund for Agriculture Development (IFAD). 3
Dalam rangka pembiayaan alutsista TNI/Kementerian Pertahanan dan alutsista Kepolisian Negera RI, Pemerintah memperoleh pembiayaan melalui mekanisme Pinjaman Dalam Negeri yang diperoleh dari Perbankan Nasional. Dalam rangka implementasi PP Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri (PDN) oleh Pemerintah, untuk Tahun Anggaran 2010 telah dialokasikan PDN sebesar Rp.1 Triliun, yang terdiri dari Rp200Milyar untuk Alut Polri dan Rp800Milyar untuk Alutsista TNI/Kementerian Pertahanan. Dari target 32 KJB senilai Rp1 Triliun, yang direalisasikan sebanyak 27 KJB sebesar Rp855.705.379,32 (84%), sedangkan 5 KJB masih dalam proses di Kemenhan.
4
BAB I PENDAHULUAN
Sebagai bagian dari pengelolaan Keuangan Negara, Pinjaman Luar Negeri harus dikelola dengan baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana amanat Undang-undang No 17 Tahun 2003 Pasal 3 ayat 1 yang berbunyi ”Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”. Dalam rangka asas transparan tersebut, maka perlu disusun sebuah laporan yang menggambarkan kegiatan pinjaman pemerintah pada tahun 2010. Laporan dalam rangka transparansi Pinjaman Pemerintah 2010 ini disusun juga dalam rangka mewujudkan amanat Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2006 pasal 27 ayat 1 yang berbunyi ”Menteri menyelenggarakan publikasi informasi mengenai pinjaman dan/atau hibah luar negeri”. Untuk menyusun laporan pinjaman luar negeri ini, data dan dokumen yang dipergunakan adalah (i) Laporan Perkembangan Pinjaman Luar Negeri Triwulanan yang diterbitkan oleh Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, (ii) Penjelasan singkat yang disarikan dari masing-masing Perjanjian Pinjaman, dan (iii) Data APBN 2010. Dalam struktur Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) pada bagian Pembiayaan, Pinjaman dikategorikan menjadi dua yaitu Pinjaman Luar Negeri dan Pinjaman Dalam Negeri. Pinjaman Luar Negeri sendiri dibagi menjadi dua kategori yaitu Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek. Dalam Laporan ini Jenis Pinjaman akan dikategorikan menjadi Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek. Pinjaman Proyek sendiri terbagi menjadi beberapa jenis yaitu Pinjaman Multilateral, Bilateral, Pinjaman Komersial/Kredit Ekspor dan Pinjaman Dalam Negeri. Pinjaman Program merupakan pinjaman yang terkait dengan program yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pinjaman program ini dikaitkan dengan pemenuhan matriks kebijakan yang telah disepakati besama antara Lender dengan Pemerintah. Untuk pinjaman proyek merupakan pinjaman yang terkait langsung dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Masing-masing pinjaman proyek mempunyai tujuan dan desain khusus untuk membiayai kegiatan pembangunan tertentu.
5
Sesuai target pembiayaan utang APBN-P 2010, netto pinjaman luar negeri ditetapkan sebesar minus 155.5 milyar rupiah dan pinjaman dalam negeri sebesar 1 trilyun rupiah. Dengan demikian, jumlah netto pinjaman adalah sebesar 844.5 milyar rupiah. Ringkasan Pinjaman Pemerintah Sesuai Data APBN 2010 (dalam milyar rupiah) Uraian
APBN 2010
APBN-P 2010
(8,881.5)
844.5
Pinjaman Luar Negeri
(9,881.5)
(155.5)
Penarikan pinjaman LN
57,605.8
70,777.1
a. Pinjaman Program
24,443.0
29,421.8
b. Pinjaman Proyek
33,162.8
41,355.3
Penerusan Pinjaman
8,643.8
16,796.6
(58,843.5)
(54,136.0)
1,000.0
1,000.0
Pinjaman i
Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN ii
Pinjaman Dalam Negeri
Laporan ini terdiri dari 3 Bab, yaitu (I) Pendahuluan, (II) Pinjaman Program 2010, (III) Pinjaman Proyek 2010. Pinjaman yang disampaikan dalam laporan ini merupakan pinjaman-pinjaman yang ditandatangani atau ditarik pada tahun 2010.
6
BAB II PINJAMAN PROGRAM
Pinjaman program untuk Tahun Anggaran 2010 berasal dari pinjaman ADB, WB, Jepang dan Perancis dengan total komitmen sebesar USD4.154,98juta dan realisasi
penarikan
sampai
dengan
31
Desember
2010
adalah
sebesar
USD3.187,06juta.
I.
PINJAMAN PROGRAM WORLD BANK (WB) a)
PNPM Mandiri Perdesaan (Third National Program for Community Empowerment in Rural Areas Project) dan PNPM Mandiri Perkotaan (Third National Program for Community Empowerment in Urban Areas Project) Dalam rangka lanjutan program pemerintah PNPM Mandiri, WB memberikan pinjaman program untuk Refinancing Third National Program for Community Empowerment in Rural Areas Project dan Third National Program for Community Empowerment in Urban Areas Project. Pinjaman ini ditujukan untuk i.
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar yang mendukung pengembangan kegiatan ekonomi produktif.
ii.
Memperkuat manajemen dan keuangan unit-unit Pengelola Keuangan masyarakat
agar
menjadi
basis pengembangan
ekonomi lokal. iii.
Meningkatkan kapasitas institusi lokal tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten dalam proses penyelenggaraan pembangunan
iv.
Mengembangkan pusat/ media pengetahuan dan pembelajaran antara lain dalam bentuk best practices dari berbagai mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program-program pemberdayaan masyarakat yang ada.
Adapun terms and condition pinjaman ini adalah sebagai berikut: Uraian
PNPM Mandiri Perdesaan
PNPM Mandiri Perkotaan
Loan No
Ln. 7867-ID
Ln. 7866-ID
Loan Amount
USD 785.000.000
USD 149.980.000
Signing Date
9 April 2010
9 April 2010
Closing Date
31 Desember 2012
31 Desember 2013 7
Grace Period
9 tahun 6 bulan
8 tahun 6 bulan
Repayment Period
15 tahun 6 bulan
15 tahun 6 bulan
Front end fee
0,25% of the total loan
0,25% of the total loan
Interest Rate
LIBOR + Variable Spread Loan
LIBOR + Variable Spread Loan
Executing Agency
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Pekerjaan Umum
Jumlah BLM yang akan di-refinance
USD 629.180.000
USD 115.760.000
Jumlah BLM dengan mekanisme R/K
USD 54.820.000
-
Mengingat masa pengefektifan pinjaman terlambat maka refinancing BLM sampai akhir Desember 2010 hanya dapat tertarik sebesar USD515.760.708 dan sisanya akan ditarik pada tahun 2011. b) Climate Change Development Policy Loan (CC-DPL) Climate Change Development Policy Loan (CC-DPL) merupakan pinjaman program dari WB yang ditujukan untuk membantu reformasi kebijakan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim di Indonesia. Selain dibiayai oleh WB, Program CC-DPL ini juga dibiayai oleh JICA Jepang dan AFD Perancis. Adapun terms and condition pinjaman ini adalah sebagai berikut: Loan No.
: 7915-ID
Loan Amount
:
USD 200,000,000
Signing Date
:
23 Juni 2010
Effective Date
:
7 September 2010
Closing Date
:
31 Desember 2010
Grace Period
:
9 tahun
Maturity
:
24,5 tahun
Repayment Period
:
15,5 tahun
Interest Rate
:
LIBOR + Variable Spread Loan
Front-end Fee
:
0,25% dari jumlah pinjaman akan dibayar dimuka (up-front) dan tidak dikapitalisasi dari pinjaman
Executing Agency
:
BKF, Kementerian Keuangan
8
c)
Additional Financing for The Bantuan Operasional SekolahKnowledge Improvement for Transparency and Accountability II (BOS-KITA II) Additional Financing for the Bantuan Operasional Sekolah-Knowledge Improvement for Transparency and Accountability
II (BOS-KITA II)
merupakan pembiayaan lanjutan dari pinjaman program Bank Dunia yang sebelumnya telah dicairkan pada tahun 2008 dan 2009 sebesar USD 600 juta. Tujuan Program BOS-KITA II adalah untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan yang memadai untuk usia 7 s.d. 15 tahun, dengan memperkuat sistem di sekolah dalam meningkatkan efektivitas penggunaan dana BOS. Adapun terms and condition pinjaman ini adalah: Loan No.
:
7906-ID
Loan Amount
:
USD 500,000,000
Signing Date
:
23 Juni 2010
Effective Date
:
14 Oktober 2010
Closing Date
:
31 Desember 2012
Grace Period
:
9 tahun
Maturity
:
24,5 tahun
Repayment Period
:
15,5 tahun
Interest Rate
:
LIBOR + Variable Spread Loan (0,24%)
Front-end fee
:
0,25% dari jumlah pinjaman akan dibayar dimuka (up-front) dan tidak dikapitalisasi dari pinjaman (dibayar dari APBN)
Executing Agency
:
Kemendiknas
Dalam rangka proses pengefektifan Loan Agreement dibutuhkan beberapa persyaratan yaitu: i.
Legal Opinion dari KemenkumHAM
ii.
Surat Edaran Bersama (SEB) Mendiknas dan Mendagri tentang optimalisasi peran Pemda dalam rangka pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Dalam
pelaksanaannya
pemenuhan
salah
satu
persyaratan
pengefektifan tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal (90 hari setelah tanggal penandatanganan) karena penyusunan SEB Mendiknas dan Mendagri yang membutuhkan waktu, sehingga masa pengefektifan pinjaman diperpanjang menjadi 21 September 2010. Pinjaman ini 9
berlaku efektif pada tanggal 14 Oktober 2010 setelah syarat pengefektifan lainnya yakni SEB Bersama Mendiknas dan Mendagri disampaikan kepada WB pada tanggal 12 Oktober 2010. Sampai dengan akhir Desember 2010, pinjaman ini telah tertarik sebesar USD171.305.715. d)
Local Government And Decentralization Project 7914-ID Pinjaman Local Government and Decentralization Project adalah pinjaman program yang menggunakan mekanisme Output-Based Disbursement, dimana Pemerintah Indonesia akan menarik pinjaman berdasarkan hasil verifikasi output yang dihasilkan atas pelaksanaan DAK yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Verifikasi output atas proyek-proyek yang didanai DAK tersebut akan dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tujuan utama pelaksanaan pinjaman program ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, pelaporan, dan penguatan verifikasi output DAK khususnya di bidang infrastruktur (jalan, irigasi, air bersih, dan sanitasi). Sehingga pada akhir proyek ini diharapkan akan adanya peningkatan kapasitas dan penguatan baik di tingkat pusat maupun daerah dalam hal pelaporan dan monitoring penggunaan DAK. Masa penarikan pinjaman progam ini selama 4 (empat) tahun untuk pelaksanaan DAK tahun 2011-2014. Adapun terms and conditions pinjaman ini adalah sebagai berikut: No. Loan
:
7914-ID
Loan Amount
:
USD220,000,000
Signing Date
:
23 Juni 2010
Closing Date
:
30 Juni 2014
Grace Period
:
9 tahun
Maturity
:
24,5 tahun
Repayment Period
:
15,5 tahun
Interest Rate
:
LIBOR + Variable Spread Loan (0,24%)
Front-end fee
:
0,25% dari jumlah pinjaman akan dibayar dimuka (up-front) dan tidak dikapitalisasi dari pinjaman (dibayar dari APBN)
Executing Agency
:
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu
10
Adapun status pemenuhan persyaratan pengefektifan adalah sebagai berikut: No
Persyaratan
PIC
1.
Legal Opinion
DJPU
2.
Project Operational Manual (POM) dan Project Implementing Unit (PIU)
DJPK
3.
Surat Edaran (SE) tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Lingkungan dan Sosial
Kemen PU melalui DJPK
4.
TOR Verification Output
DJPK dan BPKP
Status Sudah diterbitkan oleh Menkumham tanggal 15 November 2010 dan telah disampaikan kepada Bank Dunia melalui surat direktur PH tanggal 23 November 2010. Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan melalui surat No. S1865/PK.1/2010 telah menyampaikan kepada Bank Dunia: - SK PIU No. 432/KMK.07/2010 tgl 23 November 2010 yang sudah ditandatangani Menteri Keuangan; - Project Operation Manual (POM) Menteri Keuangan sudah menyurati Menteri PU untuk menerbitkan Surat Edaran (S-585/MK.7/2010 tanggal 23 November 2010). Draft SE belum ditandatangani Menteri PU. Verificator Arrangement telah ditandatangani oleh BPKP dan Bank Dunia pada tanggal 20 Desember 2010
Bank Dunia telah menyetujui perpanjangan masa pengefektifan pinjaman yang kedua menjadi tanggal 20 Januari 2011. Direncanakan pinjaman ini akan ditarik mulai tahun 2011. e)
Fourth Infrastructure Development Policy Loan (IDPL-4) Fourth Infrastructure Development Policy Loan (IDPL-4) adalah Pinjaman Program yang diberikan Bank Dunia yang ditujukan untuk: 1. Meningkatkan kuantitas dan efisiensi belanja pemerintah pusat pada sektor infrastruktur melalui kebijakan public service obligation (subsidi), perencanaan dan penganggaran; 2. Meningkatkan pelayanan infrastruktur daerah melalui peningkatan belanja pemerintah daerah dan kerangka insentif; 3. Meningkatkan investasi swasta pada bidang infrastruktur melalui pembentukan mekanisme public-private partnership (PPP) yang secara fisik baik, transparan dan kredibel; 4. Menguatkan tata kelola untuk sektor infrastruktur melalui land acquisition, perlindungan lingkungan, proses pengadaan dan audit dalam Kementerian Pekerjaan Umum.
11
Adapun terms and conditions pinjaman dimaksud adalah sebagai berikut:
f)
Loan No.
:
7974-ID
Loan Amount
:
USD 200,000,000
Signing Date
:
24 November 2010
Effective Date
:
10 Desember 2010
Closing Date
:
31 Maret 2011
Maturity
:
24,5 tahun
Grace Period
:
9 tahun
Repayment Period
:
15,5 tahun
Interest Rate
:
LIBOR + Variable Spread Loan
Front-end fee
:
0,25% dari jumlah pinjaman akan dibayar dimuka (up-front) dan tidak dikapitalisasi dari pinjaman (dibayar dari APBN)
Schedule Payment
:
1 April dan 1 Oktober
First Repayment Date
:
April 2020
Executing Agency
:
Kementerian Keuangan
Seventh Development Policy Loan (DPL 7) DPL-7 merupakan pinjaman program dari Bank Dunia yang mempunyai sasaran utama untuk membantu Pemerintah Indonesia mencapai pertumbuhan jangka menengah dan pengentasan kemiskinan dengan mendukung kegiatan reformasi dengan: a. Meningkatkan iklim investasi. b. Menguatkan manajemen keuangan publik. c. Meningkatkan pengurangan kemiskinan dan kegiatan pelayanan publik. Terms and conditions pinjaman ini adalah sebagai berikut: Loan No.
: 7975-ID
Loan Amount
:
USD 600.000.000
Signing Date
:
24 November 2010
Effective Date
:
10 Desember 2010
Closing Date
:
31 Maret 2011
Grace Period
:
9 tahun
Maturity
:
24,5 tahun
Repayment Period
:
15,5 tahun
Interest Rate
:
LIBOR + Variable Spread Loan (0,48%) 12
Front-end fee
:
0,25% dari jumlah pinjaman akan dibayar dimuka (up-front) dan tidak dikapitalisasi dari pinjaman (dibayar dari APBN)
Schedule Payment
:
1 April dan 1 Oktober
First Repayment Date
:
1 April 2020
Executing Agency
:
Kementerian Keuangan
Pinjaman DPL 7 sebesar USD600 juta telah ditarik seluruhnya pada Desember 2010.
II.
PINJAMAN PROGRAM ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB) a) Countercyclical Facility Support Program (Loan No. 2563-INO) Pinjaman program Countercyclical Facility Support Program 2563-INO sebesar USD500 juta, ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2009, namun penarikannya dilakukan pada tanggal 24 Maret 2010. Pinjaman CSF ini merupakan pelengkap pinjaman Public Expenditure Support Facility Program. Penarikannya telah dilakukan pada tanggal 24 Maret 2010. Pinjaman CSF ini merupakan assistance fund dalam rangka antisipasi krisis keuangan global dan juga sebagai stimulus fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan permintaan domestik, penguatan perlindungan sosial, fasilitas perdagangan dan perlindungan lapangan pekerjaan. Melalui pinjaman CSF diharapkan dapat menjaga kestabilan arus kredit dan pertumbuhan ekonomi selama masa krisis keuangan global. Pinjaman CSF ini bersumber dari Ordinary Capital Resources (OCR) yang pendanaannya berasal dari pasar komersil sehingga mempunyai terms and conditions yang berbeda dari pinjaman OCR yang berlaku umum. Selain itu, pinjaman CSF merupakan pinjaman jangka pendek dan bersifat sebagai pinjaman emergency. Adapun rincian terms and conditions-nya adalah sebagai berikut: No. Loan
: 2563-INO
Amount
:
USD 500.000.000
Loan Signing Date
:
31 Desember 2009
Closing Date
:
31 Maret 2010
Maturity
:
5 tahun termasuk grace period 3 tahun
Interest
:
LIBOR + 2%
Commitment Charge
:
0.75% pa 13
Schedule of Payment
:
15 Maret dan 15 September
First Repayment Date
:
15 Maret 2013
Disbursement Date
:
26 Maret 2010
Executing Agency
:
Kementerian Keuangan
b) Infrastructure Reform Sector Development Program-Subprogram 3 (IRSDP-SP3) Pinjaman IRSDP Subprogram 3 ini bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi Indonesia dengan menghapus hambatan-hambatan di bidang infrastruktur dan meningkatkan akses pada pelayanan infrastruktur, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan makroekonomi Jangka Menengah, khususnya pertumbuhan rata-rata Gross Domestic Product (GDP) 6% - 7% pertahun selama 2010-2014. Outcome yang diharapkan dari IRSDP ini adalah mempercepat pembangunan infrastruktur melalui Private Sector Participation (PSP) utama dan memobilisasi resources tambahan pada sektor publik. Pinjaman IRSDP Subprogram 3 memiliki terms and conditions sebagai berikut:
III.
No. Loan
:
2708-INO
Amount
:
USD 200.000.000
Maturity
:
15 tahun
Repayment Period
:
12 tahun
Grace Period
:
3 tahun
Interest Rate
:
Libor + 0.30% p.a
Commitment Charge
:
0.15% p.a
Closing Date
:
31 Maret 2011
Loan Signing
:
20 Desember 2010
Effective Date
:
28 Desember 2010
Executing Agency
:
Bappenas
PINJAMAN PROGRAM JEPANG (JICA) a) Development Policy Loan VI (DPL-VI) Pinjaman program ini merupakan pinjaman co-financing dengan Sixth DPL No. 77840-IND pinjaman dari IBRD (ditandatangani tanggal 1 Desember 2009) dan Fifth
DPSP Loan No. 2595-INO dari ADB
ditandatangani tanggal 16 Desember 2009). Terms and conditions pinjaman program Development Policy Loan VI (DPL VI) adalah sebagai berikut: 14
No Loan
:
INP-38
Loan amount
:
JPY 8,997,000,000 eq USD 100 juta
Repayment
:
15 tahun termasuk grace period 5 tahun
Interest rate
:
0,7% p.a
Commitment charge
:
0,1% p.a
Signing Date
:
19 Maret 2010
Effective Date
:
26 Maret 2010
First Repayment
:
20 Maret 2015
Schedule of Payment
:
20 Maret dan 20 September
b) Development Policy Loan VII (DPL-VII) Pinjaman program Development Policy Loan VII bertujuan mendukung program kerja pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas makro ekonomi, meningkatkan iklim investasi dan meningkatkan pengelolaan keuangan publik. Pinjaman ini merupakan co-financing dengan Pinjaman
World
Bank
seventh
DPL
Loan
No.:7975-ID
(yang
ditandatangani tanggal 24 November 2010) dan Sixth DPSP pinjaman ADB. Adapun terms and condition pinjaman DPL VII adalah sebagai berikut: No. Loan
:
INP-40
Amount
:
JPY 8,391,000,000 eq USD 100 juta
Loan Signing
:
10 Desember 2010
Effective Date
:
22 Desember 2010
Interest Rate
:
0,8% p.a
Repayment Period
:
15 tahun termasuk grace period 5 tahun
Commitment Charge
:
0,1 % p.a
First Repayment
:
20 Desember 2015
Schedule of Payment
:
20 Juni dan 20 Desember
Pinjaman Program ini telah ditarik pada tanggal 28 Desember 2010. c) Climate Change Program Loan III Pinjaman program ini merupakan pinjaman co-financing dengan CCPL III pinjaman dari AFD (ditandatangani tanggal 17 Juni 2010). Tujuan program loan ini adalah dalam rangka pembiayaan defisit APBN sekaligus untuk menjalankan reformasi kebijakan yang terkait dengan isu-isu climate change berdasarkan kerangka kerja Rencana Aksi Nasional untuk Climate Change yang disusun oleh Pemerintah 15
Indonesia. Adapun terms and conditions pinjaman program tersebut adalah sebagai berikut:
IV.
No. Loan
:
INP-39
Amount
:
JPY 27,195,000,000 (eq USD 300 juta)
Interest Rate
:
0.15%
Repayment Period
:
15 tahun
Grace Period
:
5 tahun
Grant Element
:
53.52 %
Effective Cost
:
0.150 %
Signing Date
:
23 Juni 2010
Effective Date
:
28 Juni 2010
Pinjaman Program PERANCIS (AFD) Climate Change Program Loan Tahap III merupakan lanjutan tahap 1 dan 2 yang merupakan co-finance dengan Jepang melalui JICA. Adapun tahap 3 World Bank juga ikut memberikan kontribusi dalam CCPL ini. Tujuan program loan ini adalah dalam rangka pembiayaan defisit APBN sekaligus untuk menjalankan reformasi kebijakan yang terkait dengan isu-isu climate change berdasarkan kerangka kerja Rencana Aksi Nasional untuk Climate Change yang disusun oleh Pemerintah Indonesia. Adapun policy matrix untuk tahun 2010 mencakup: - Area Mitigasi meliputi sektor kehutanan, energi and transportasi. - Area Adaptasi yang meliputi prakiraan iklim, dampak serta penilaian kerentanan, sektor sumber daya air, sektor pertanian serta sektor kelautan dan perikanan. - Area Cross Sectoral Issues meliputi pengarusutamaan perubahan iklim dalam
program
pembangunan nasional,
skema
pendanaan,
dan
koordinasi kebijakan untuk perubahan iklim serta pengurangan emisi gas rumah kaca dan pengukuran penyerapan. Adapun terms and conditions pinjaman ini adalah sebagai berikut: No. Loan
:
CID 1009 01 E
Amount
:
USD300.000.000
Interest Rate
:
LIBOR + 50bps (3,71%)
Repayment Period
:
15 tahun termasuk grace period 5 tahun
Signing Date
:
17 Juni 2010
Drawdown Date
:
28 Juni 2010 16
BAB III PINJAMAN PROYEK
I. PINJAMAN MULTILATERAL a) Pinjaman World Bank (WB) i.
Indonesian Infrastructure Financing Facility (IIFF) Indonesia Infrastructure Financing Facility (IIFF) dimaksudkan untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan aliran investasi bagi proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Pemerintah Indonesia memperoleh pinjaman dari Bank Dunia dan ADB masing-masing sebesar USD 100 juta. Kedua pinjaman tersebut selanjutnya akan diteruspinjamkan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) yang selanjutnya juga akan diteruspinjamkan lagi kepada PT.
Indonesian
Infrastructure Finance
(PT.
IIF)
sebagai
anak
perusahaan yang akan menghimpun modal dari berbagai pihak dalam berbagai instrument guna membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Adapun terms and conditions pinjaman IIFF adalah sebagai berikut: Loan Amount
: USD 100,000,000
Signing Date
:
15 Januari 2010
Closing Date
:
31 December 2013
Grace Period
:
9 tahun
Maturity
:
24,5 tahun
Interest Rate
:
LIBOR + Variable Spread Loan 0,24%
Front-end fee
:
0,25% dari total pinjaman (dibayar melalui APBN)
Executing Agency
:
Kementerian Keuangan
Belum efektifnya Loan Agreement IIFF, dikarenakan hal-hal sbb: a. Belum ditandatangani dan berlakunya Subsidiary Loan Agreement (SLA) antara PT.SMI dan PT. IIF. b. Belum ditandatangani dan berlakunya Project Agreement antara PT.SMI, PT. IIF dan Bank Dunia.
17
Batas waktu effectiveness IIFF sebelumnya telah diperpanjang dari semula 13 April 2010 menjadi 29 Oktober 2010, dan selanjutnya diperpanjang sekali lagi menjadi 29 April 2011. ii.
Power Transmission Development Project Power Transmission Development Project bertujuan untuk membantu Pemerintah memenuhi permintaan tenaga listrik di Jawa, Bali dan Sumatera Bagian Tengah dan Selatan. Pinjaman tersebut selanjutnya akan diteruspinjamkan kepada PT PLN (Persero). Pinjaman tersebut akan digunakan untuk: (i) Transmisi Jawa-Bali yakni perluasan 4 substation 50/150 kV dan 20-25 substation 150/20kV termasuk pemasangan 2 transformer baru 60MVA dan peralatannya dan (ii) Sumatera Tengah dan Selatan yakni peningkatan 5 substation 150kV melalui pemasangan transformer baru dan peralatannya serta perluasan 10-15 substation 150/20kV melalui pemasangan transformer baru dan peralatannya. Terms and Conditions pinjaman adalah sebagai berikut: Loan Amount
:
USD 225,000,000
Signing Date
:
18 November 2010
Closing Date
:
31 Desember 2015
Grace Period
:
9 tahun
Maturity
:
24,5 tahun
Interest Rate
:
LIBOR + Variable Spread Loan 0,24%
Repayment Period
:
15,5Tahun
Front-end fee
:
0,25% dari total pinjaman (dibayar melalui APBN)
Belum efektifnya Loan Agreement Power Transmission Development Project, dikarenakan hal-hal sbb:
Legal Opinion masih proses di Kemenkumham.
Belum ditandatangani dan efektifnya Subsidiary Loan Agreement (SLA) dengan PT.PLN (persero).
b) Pinjaman Asian Development Bank (ADB) i.
Indonesia Infrastructure Financing Facility Indonesia Infrastructure Financing Facility ditujukan untuk memfasilitasi pendirian perusahaan pembiayaan infrastruktur di Indonesia (PT 18
Sarana Multi Infrastruktur/PT. SMI) dengan bentuk pembiayaan berupa pinjaman sebesar USD 100 Juta dan penyertaan modal sebesar USD 40 juta. Pendirian PT. SMI adalah untuk mengerakkan sektor riil, di mana ada keengganan
dari
lembaga
keuangan
dan
perbankan
untuk
menyediakan pembiayaan proyek infrastruktur karena investasi untuk proyek infrastruktur memiliki karakteristik tersendiri diantaranya masa pengembalian investasi yang panjang (rata-rata di atas 20 tahun) dan memiliki periode penyelesaian konstruksi rata-rata di atas 5 tahun. Adapun terms and conditions pinjaman ini adalah sebagai berikut: No. Loan
:
2516-INO
Jumlah Pinjaman
:
USD 100.000.000
Loan Signing Date
:
20 Januari 2010
Closing Date
:
31 Desember 2013
Maturity
:
25 tahun termasuk grace period 5 tahun
Interest
:
LIBOR + 0.2%
Commitment Charge
:
0.15% pa
Schedule of Payment
:
1 Maret dan 1 September
First Repayment Date
:
1 September 2014
Pinjaman IIFF ini belum efektif karena masih terdapat beberapa persyaratan pengefektifan yang belum terpenuhi yaitu: a) Belum diperolehnya ijin usaha PT. Indonesia Infrastructure Finance (PT. IIF); b) Belum diperolehnya persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas akta Pendirian PT. IIF; c) Belum ditunjuknya CEO dan CFO PT. IIF; d) Belum diunjuknya environmental and social staff; e) Manual Operasi oleh PT. IIF belum berlaku Mengingat pinjaman ini merupakan co-finance dengan pinjaman WB dan berdasarkan Loan Agreement yang menyatakan bahwa pinjaman ADB dapat berlaku efektif setelah pinjaman WB dimaksud telah efektif. ii.
Java Bali Electricity Distribution Performance Improvement Project Java Bali Distribution Performance Improvement Project merupakan proyek yang dibutuhkan untuk mendukung jaringan transmisi dan distribusi ketenagalistrikan dari pusat pembangkit kepada end-users. Proyek ini ditujukan untuk (i) mengurangi biaya operasi pembangkit 19
tenaga listrik dan emisi gas buang CO2; dan (ii) meningkatkan efesiensi distribusi ketenagalistrikan di lima wilayah Jawa Bali meliputi Jakarta, Jawa Barat dan Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Proyek Java Bali Distribution Performance Improvement Project dibiayai melalui skema
co-financing
antara
ADB
dan
Agense
Francaise
de
Developpement (AFD) Perancis. Adapun terms and conditions pinjaman ini adalah: No. Loan
:
2619-INO
Jumlah Pinjaman
:
USD50Juta
Loan Signing Date
:
22 Juni 2010
Closing Date
:
30 November 2012
Maturity
:
25 tahun termasuk grace period 5 tahun
Interest
:
LIBOR + 0.2%
Commitment Charge
:
0.15% pa
Schedule of Payment
:
1 Agustus dan 1 Februari
First Repayment Date
1 Februari 2035
Pinjaman Java Bali Distribution Performance Improvement Project belum efektif karena PT.PLN (Persero) belum menyampaikan Legal Opinion untuk project agreement dan grant agreement kepada ADB. Masa
pemenuhan
persyaratan
pengefektifan
pinjaman
telah
diperpanjang sampai dengan tanggal 30 April 2011. iii.
Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP) Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP) merupakan usulan kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman ADB sebesar USD35juta yang bertujuan untuk (i) pembangunan sanitasi berbasis masyarakat, (ii) pengembangan infrastruktur saluran limbah, dan (iii) pengembangan lembaga dan dukungan pelaksanaan subproyek di Sumatera Utara dan DI Yogyakarta dengan membangun 28.000 saluran rumah dan 2 (dua) sistem pengelolaan air limbah terpusat. Adapun terms and conditions pinjaman adalah sebagai berikut: No. Loan
: 2654-INO
Jumlah Pinjaman
:
USD35.000.000
Loan Signing Date
:
21 September 2010
Effective Date
:
22 November 2010
Closing Date
:
30 Juni 2015 20
Maturity
:
25 tahun termasuk grace period 5 tahun
Interest
:
LIBOR + 0.2%
Commitment Charge
:
0.15% pa
Schedule of Payment
:
1 Agustus dan 1 Februari
First Repayment Date
:
1 Agustus 2015
Executing Agency
:
Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU
II. PINJAMAN BILATERAL a) Pinjaman Bilateral Pemerintah Jepang (JICA) i.
Regional Solid Waste Management for Mamminasata Regional Solid Waste Management for Maminasata bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan limbah padat
di daerah metropolitan
Mamminasata di Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengembangkan sistem pengolahan limbah padat regional yang memadai termasuk tempat pembuangan akhir sampah, sehingga berdampak pada perbaikan hidup dan kondisi sanitasi masyarakat, perlindungan lingkungan alam, dan peningkatan kapasitas administratif pemerintah daerah.
ii.
No. Loan
:
IP-558
Jumlah Pinjaman
:
JPY 3,543,000,000
Loan Signing Date
:
30 Maret 2010
Effective Date
:
1 September 2010
Closing Date
:
1 September 2018
Maturity
:
40 th (termasuk grace period 10 th)
Interest rate
:
a. 0.65% p.a b. 0.01% p.a
Commitment Charge
:
0.1% p.a
Schedule of Payment
:
20 Maret dan 20 September
First Repayment Date
:
20 Maret 2020
Executing Agency
:
Ditjen Cipta Karya, Pekerjaan Umum
Kementerian
Java-Sumatra Interconnection Transmission Line Project (I) Java-Sumatra Interconnection Transmission Line Project (I) merupakan pinjaman Pemerintah Jepang yang ditujukan untuk mengurangi beban kebutuhan listrik di Pulau Jawa dan Sumatra dan meningkatkan pasokan listrik dengan sistem interkoneksi dengan pembangunan 21
saluran transmisi, sehingga memberikan kontribusi bagi perbaikan iklim investasi dan pembangunan ekonomi di kedua daerah. No. Loan
:
IP-556
Jumlah Pinjaman
:
JPY 36,994,000,000
Loan Signing Date
:
30-04-2010
Maturity
:
Repayment 20 tahun Grace period 10 tahun
Interest
:
1.4% p.a
Commitment Charge
:
0.1%
Schedule of Payment
:
20 April dan 20 Oktober
First Repayment Date
:
20 April 2020
Executing agency
:
PT. PLN (Persero)
LA saat ini belum efektif dan menunggu penerbitan SLA oleh Dit. SMIDitjen Perbendaharaan, adapun batas waktu pengefektifan LA telah diperpanjang menjadi 27 Februari 2011. b) Pinjaman Bilateral Pemerintah Perancis melalui AFD Java Bali Electricity Distribution Performance Improvement Project merupakan proyek yang dibiayai melalui skema co-financing antara ADB dan AFD
dengan
pembiayaan
masing-masing
sebesar
USD50juta
dan
pembiayaan PT. PLN selaku executing agency sebesar USD19juta. Proyek ini ditujukan untuk (i) mengurangi biaya operasi pembangkit tenaga listrik dan emisi
gas
buang
CO2;
dan
(ii)
meningkatkan
efisiensi
distribusi
ketenagalistrikan di lima wilayah Jawa Bali meliputi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Berdasarkan Credit Facility Agreement (CFA), terms and conditions pinjaman ini adalah sebagai berikut: No Loan
: CID 1009 01F
Jumlah Pinjaman
:
USD50.000.000
Loan Signing Date
:
3 Juni 2010
Closing Date
:
30 November 2012
Maturity
:
15 tahun termasuk grace period 5 tahun
Interest
:
fixed rate LIBOR swap + 47 bps
Schedule of Payment
:
1 Februari dan 1 Agustus
First Repayment Date
:
1 Agustus 2015
Executing Agency
:
PT. PLN
22
Status saat ini dalam proses pemenuhan conditions precedent, persyaratan yang menjadi kewenangan Kemenkeu sudah disampaikan kepada AFD, dan saat ini menunggu persyaratan pernyataan efektif untuk loan agreement yang dibiayai oleh ADB.
c) Pinjaman Bilateral Pemerintah Korea Development of Automation of Intellectual Property Rights Development of Automation of Intellectual Property Rights (INA-16) merupakan pinjaman dari Pemerintah Korea yang
dibutuhkan oleh
masyarakat dalam rangka automatisasi pendaftaran hak cipta dan hak paten. Proyek ini juga merupakan salah satu faktor pendorong ekonomi, karena negara asing melihat infrastruktur teknologi informasi dan perlindungan kekayaan intelektual sebagai salah satu tolak ukur perekonomian. Untuk tahun 2009 saja terdapat sekitar 15.000 pendaftaran hak cipta dan hak paten, dan selama ini proses pendaftarannya dilakukan secara manual. Proyek ini nantinya akan diimplementasikan di 33 Kantor Wilayah Kemkumham di seluruh Indonesia, sehingga akan memudahkan proses pendaftaran hak cipta dan hak paten. Adapun terms and conditions pinjaman ini adalah sebagai berikut: No. Loan
:
INA-16
Jumlah Pinjaman
:
USD33.000.000 (equivalent Korean Won)
Loan Signing Date
:
19 Agustus 2010
Maturity
:
40 Tahun
Interest
:
0.10 % pa
Service Charge
:
0.10% flat
First Repayment Date
:
19 Agustus 2040
Executing agency
:
Kementerian Hukum dan HAM
d) Pinjaman Bilateral Pemerintah Arab Saudi Development of Medical Education & Research Center and Two University Hospitals (Andalas-Padang & Sebelas Maret-Solo) adalah proyek yang dibiayai Saudi Fund for Development (SFD) dan Islamic Development Bank (IDB) berdasarkan Aide Memoire antara Pemerintah Indonesia dan IDB tanggal 11 Agustus 2009 yang mengatur share pembiayaan untuk proyek dimaksud.
23
Adapun terms and conditions pinjaman ini adalah sebagai berikut: Jumlah Pinjaman
:
SFD135.000.000 eq. USD37.601.000
Loan Signing Date
:
22 September 2010
Effective Date
:
28 November 2010
Closing Date
:
31 Desember 2015
Maturity
:
25 tahun/5 tahun
Interest
:
2,0%
Effective Cost
:
2,01%
Grant Element
:
62,56%
Executing Agency
:
Kementerian Pendidikan Nasional
Untuk pinjaman dari IDB, direncanakan akan ditandatangani pada tahun 2011.
e) Pinjaman Bilateral Pemerintah Spanyol (ICO) Strengthening the Capacity Building Program of National Resilience Institute (SCBP-Lemhannas) merupakan pembiayaan yang telah disepakati melalui pinjaman Pemerintah Spanyol dengan mekanisme mix credit (Pinjaman Campuran), yang terdiri dari 50% pinjaman lunak dari Instituto de Credito Oficial, Spanyol (ICO) dan 50% pinjaman komersial dari Fortis Bank, Spanyol (Fortis). Berdasarkan hasil negosiasi, terms and conditions pinjaman ICO yang disepakati adalah: Amount
:
EUR 3,695,046
Drawdown Period
:
30 bulan setelah efektif
Maturity
:
30 tahun
Repayment
:
15 tahun setelah efektif
Interest
:
0.15 % p.a.
Signing Date
:
2 Juli 2010 (Dirjen PU) dan 26 Juli 2010 (ICO)
Effective Date
:
20 Desember 2010
Executing Agency
:
Lemhanas
24
III. PINJAMAN KOMERSIAL/KREDIT EKSPOR a) Procurement of 30 Airport Rescue and Fire Fighting Vehicles by Indonesia Dalam rangka pengadaan dan pengiriman 30 unit kendaraan telah disepakati pembiayaan dari ORET Grant Belanda dan Pinjaman ING Bank Belanda. Sebagai salah satu syarat memperoleh ORET Grant dimaksud adalah rencana pembiayaan sebesar 60,6% tidak dapat dibiayai dari grant. Untuk itu telah dilakukan kesepakatan dengan ING Bank Belanda untuk dapat memberikan pinjaman dari sisa yang tidak dapat dibiayai dari hibah. Adapun terms and conditions pinjaman tersebut adalah sebagai beikut: Jumlah Pinjaman
: EUR13.490.503
Proposal Pembiayaan
:
60% dari nilai kontrak
Tenor
:
9 Tahun
Grace Period
:
2 Tahun
Repayment
:
7 tahun (14 kali per tengah tahunan)
Interest
:
6 month EURIBOR + margin 1.75% p.a.
Fees
:
Seluruh biaya yang terkait dengan pinjaman ini (Insurance Premium, bank cost, dan biaya lainnya) dijadikan salah satu komponen dari nilai kontrak, yaitu Financing Costs sebesar € 2.303.125. Berdasarkan ketentuan ORET, 75% dari Financing Costs dapat dibiayai dari hibah ORET. Dengan dimasukkannya Financing Costs ke dalam nilai kontrak, maka proporsi hibah ORET untuk proyek tersebut naik dari semula 36% menjadi 40%.
Executing Agency
:
Kementerian Perhubungan
Signing Date
:
11 Juni 2010
b) Pinjaman Credit Suisse AG, Switzerland untuk Kementerian Pertahanan Terms and conditions pinjaman ini adalah sebagai berikut: Nilai Kontrak
:
CHF4,815.000,00
Nilai Pinjaman
:
CHF4,092,750.85
Interest rate
:
Libor (CHF) + 0.85% p.a.
Commitment Fee
:
0.25% flat
Front-end Fee
:
0.35% p.a.
Risk Premium
:
7.43%
Repayment Period
:
8 tahun (16 kali semi-annually)
Grace Period
:
18 bulan
Effective Cost
:
2.99%
Signing Date
:
10 Januari 2010
Effective Date
:
21 Oktober 2010 25
c) Pinjaman PT. BNI (Persero) Tbk. Singapore Branch untuk Kementerian Pertahanan (A) Terms and conditions pinjaman adalah sebagai berikut: Nilai Kontrak
:
USD4,499,146.00
Jumlah Pinjaman
:
USD3,874,274,10
Interest Rate
:
USD LIBOR 6m+1.75% p.a.
Arrangging & Management Fee
:
0.75%
Commitment Fee
:
0.50%
Upfront Fee
:
4.00%
Total Tenor
:
60 bulan
Repayment Period
:
4 Tahun (8 kali semi annually)
First Repayment
:
6 bln setelah final disbursement
Availability Period
:
15 bulan
Effective Cost
:
4.22%
Signing Date
:
9 November 2010
d) Pengadaan PT. BNI (Persero) Tbk. Singapore Branch untuk Kementerian Pertahanan (B) Terms and conditions pinjaman adalah sebagai berikut: Nilai Kontrak
:
USD2,999,218.81
Jumlah Pinjaman
:
Interest Rate
:
USD2,549,335.99 USD LIBOR 6m + 1.75% p.a.
Arrangging and Management Fee
:
0.75% p.a
Commitment Fee
:
0.50% flat
Upfront Fee
:
4.00%
Total Tenor
:
60 bulan
Repayment Period
:
4 tahun (8 kali semi-annually)
First Repayment
:
6 bln setelah final disbursement
Availability Period
:
13 bulan
Effective Cost
:
4.54%
Signing Date
:
19 November 2010
e) Pinjaman PT. BNI (Persero) Tbk. Singapore Branch untuk Kementerian Pertahanan (C) Terms and conditions pinjaman adalah sebagai berikut: Nilai Kontrak
:
USD 13,499,997.30
Nilai Pinjaman
:
USD 11,475,000.00
Interest rate
:
USD LIBOR 6m + 1.75% p.a. 26
Commitment Fee
:
0.50% flat
Arrangging and Management Fee
:
0.75% p.a.
Upfront Fee
:
4.00%
Repayment Period
:
4 tahun (8 kali semi-annually)
First Repayment
:
6 bulan setelah final disbursement
Availability Period
:
30 bulan (from the date of entry of the Loan Agreement)
Effective Cost
:
4.17%
Signing Date
:
31 Desember 2010
f) Pinjaman dari Kementerian Keuangan Rusia untuk Kementerian Pertahanan (State Loan Rusia) Sebagai bagian kesepakatan dalam Inter-governmental Agreement dan Technical Arrangement untuk State Loan Rusia untuk pengadaan alutsista TNI, maka sejak tahun 2009 telah disepakati total pinjaman sebesar USD1Milyar. Adapun untuk tahun 2010 dan sebagai bagian dari kesepakatan di atas, telah disepakati dua pinjaman dengan jumlah pinjaman masingmasing sebesar USD56.000.000 dan USD3.000.000 dengan terms and conditions sebagai berikut: Nilai Komitmen Pemerintah Rusia
: USD56,000,000&USD3,000,000.
Loan Maturity
:
15 tahun
Grace Period
:
5 tahun
Repayment Period
:
10 tahun (20 kali tengah tahunan)
Interest Rate
:
5,3% p.a
Late Interest
:
6,3% p.a
Effective Cost
:
5,52%
Executing Agency
:
Kementerian Pertahanan
g) Pinjaman
Societe
Generale
(SG),
Perancis
untuk
Kementerian
Pertahanan Terms and conditions pinjaman adalah sebagai berikut : Loan Amount
:
EUR 9,807,591.55
Loan Signing Date
:
28 april 2010
Closing Date
:
31 Juli 2013
Maturity
:
8.5 tahun
Interest
:
EURIBOR + 1.70%
Arrangement Fee
:
1 % flat
27
Commitment Fee
:
0.80% p.a. (paid s.a. on undisbursed amount)
Insurance premium
:
Indikasi 6.8% flat + application fee
Schedule of Payment
:
1st interest payment setelah dilakukan penarikan.
First Repayment Date
:
30 Oktober 2013
Status saat ini adalah dalam proses pemenuhan Conditions Precedent (Article 3 dalam Credit Agreement). Dokumen-dokumen pemenuhan Conditions Precedent yang menjadi tanggung jawab Kemenkeu telah disampaikan kepada Societe Generale, Perancis melalui surat tanggal 31 Agustus 2010. Sementara itu, permintaan pemenuhan CP yang menjadi tanggung jawab Kemenhan masih dalam proses karena tertunda oleh proses pencairan tanda bintang di DPR. h) Pinjaman CIC, Perancis untuk Kementerian Pertahanan Pinjaman CIC Perancis untuk Kementerian Pertahanan terdiri atas 2 Credit Facility Agreement (CFA). Adapun terms and conditions kedua pinjaman tersebut adalah sebagai berikut: Loan Amount
:
USD 10,625,000 & USD 5,100,000
Loan Signing Date
:
12 Mei 2010
Closing Date
:
12 Juli 2012 / 12 Februari 2013
Maturity
:
7.5 tahun / 8 tahun
Interest
:
CIRR (2.96%) + margin (0.625%)
Management Fee
:
0.75 % flat
Commitment Fee
:
0.50% p.a. (paid s.a. on undisbursed amount)
COFACE premium
:
3.94% flat
Schedule of Payment
:
1st interest payment: 6 months after the First Disbursement Date, paid s.a.
First Repayment Date
:
12 Oktober 2012 / 12 Mei 2013
Status saat ini adalah dalam proses pemenuhan Conditions Precedent (Article 3 dalam kedua Credit Facility Agreement). Dokumen-dokumen pemenuhan CP yang menjadi tanggung jawab Kemenkeu telah disampaikan kepada CIC, Perancis terakhir melalui surat tanggal 16 Agustus 2010. Sementara itu, permintaan pemenuhan CP yang menjadi tanggung jawab Kemenhan masih dalam proses karena tertunda oleh proses pencairan tanda bintang di DPR.
28
i)
Pinjaman BNP Paribas, Perancis (mandated lead arranger) dan Credit Agricole, Perancis (co-lead arranger) untuk Kementerian Pertahanan, Terms and conditions pinjaman adalah sebagai berikut : Loan Amount
:
Loan Signing Date Closing Date
: :
Maturity Interest Commitment Fee Management Fee Coface Premium
: : : : :
Schedule of Payment First Repayment Date
: :
EUR 40,921,595.05, terdiri dari: Tranche A EUR 39,639,795.05 Tranche B EUR 1,281,800.00 11 Agustus 2010 5 bulan setelah Starting Date of Repayment atau Tranche A : 41 bulan setelah kontrak efektif Tranche B : 50 bulan setelah kontrak efektif Sekitar 12 tahun CIRR (3.56%) + margin (0.500%) 0.50% p.a. (paid s.a.) 0.85% flat indikasi Tranche A : 5.38% indikasi Tranche B : 5.59% 1st payment: 6 months after the First Disbursement Date, paid s.a. Tranche A : 42 bulan setelah kontrak efektif Tranche B : 51 bulan setelah kontrak efektif
Status saat ini adalah dalam proses pemenuhan Conditions Precedent. Persyaratan yang menjadi wewenang Kemenhan masih dalam proses karena tertunda proses pencairan tanda bintang di Kemenhan. Permintaan perpanjangan
batas
waktu
pemenuhan
Conditions
Precedent
dari
sebelumnya tanggal 11 November 2010 menjadi tanggal 11 Februari 2011 dan permintaan Notice of Payment telah disampaikan kepada BNP Paribas pada tanggal 8 November 2010 namun hingga saat ini belum mendapat jawaban. j)
Pinjaman Korean Export Import Bank (KEXIM) untuk Kementerian Pertahanan (A) Terms and conditions pinjaman ini adalah sebagai berikut: Jumlah Pinjaman
:
USD 6,799,524.00 (85% nilai kontrak)
Loan Signing Date
:
31 Agustus 2010
Closing Date
:
31 Agustus 2015
Maturity
:
5 Tahun
Interest
:
CIRR =2.32% pa
Exposure Fee
:
4.08% (OECD Country Risk Classification 4)
Commitment Charge
:
0.50% pa 29
Management Fee
0.30 % flat
First Repayment Date
:
31 Agustus 2015
Executing agency
:
Kementerian Pertahanan
k) Pinjaman Korean Export Import Bank (KEXIM) untuk Kementerian Pertahanan (B) Terms and conditions pinjaman ini adalah sebagai berikut: Jumlah Pinjaman
:
USD 5,097,267.25 (85% nilai kontrak)
Loan Signing Date
:
27 Agustus 2010
Closing Date
:
27 Agustus 2013
Maturity
:
3 Tahun
Interest
:
CIRR =2.32% pa
Exposure Fee
:
2.65% (OECD Country Risk Classification 4)
Commitment Charge
:
0.50% pa
Management Fee
l)
0.30 % flat
First Repayment Date
:
27 Agustus 2013
Executing agency
:
Kementerian Pertahanan
Pinjaman Korean Export Import Bank (KEXIM) untuk Kementerian Pertahanan (C) Terms and conditions pinjaman ini adalah sebagai berikut: Jumlah Pinjaman
: USD 16,574,253.78 (85% nilai kontrak)
Loan Signing Date
:
31 Agustus 2010
Closing Date
:
31 Agustus 2015
Maturity
:
5 Tahun
Interest
:
CIRR =2.32% pa
Exposure Fee
:
4.34% (OECD Country Risk Classification 4)
Commitment Charge
:
0.50% pa
Management Fee
0.30 % flat
First Repayment Date
:
31 Agustus 2015
Executing agency
:
Kementerian Pertahanan
m) Pinjaman Korean Export Import Bank (KEXIM) untuk Kementerian Pertahanan (D) Terms and conditions pinjaman ini adalah sebagai berikut: Jumlah Pinjaman
: USD 7,649,405.47 (85% nilai kontrak)
Loan Signing Date
:
27 Agustus 2010
Closing Date
:
27 Agustus 2013
Maturity
:
5 Tahun 30
Interest
:
CIRR =2.32% pa
Exposure Fee
:
4.34% (OECD Country Risk Classification 4)
Commitment Charge
:
0.50% pa
Management Fee
0.30 % flat
First Date
27 Agustus 2015
Repayment :
Executing agency
:
Kementerian Pertahanan
n) Pinjaman Korean Export Import Bank (KEXIM) untuk Kementerian Pertahanan (E) Terms and conditions pinjaman ini adalah sebagai berikut: Loan amount
: USD2.549.990,65 (85% kontrak)
Loan Signing
:
12 Oktober 2010
Closing Date
:
12 Desember 2011
Maturity
:
3 Tahun
Interest Rate
:
CIRR=1,98% pa
Exposure Fee
:
2,93% flat (OECD,CRC 4)
Commitment Fee
:
0,50% pa
Management Fee
:
0,30% flat
Effective Cost
:
3,75%
First Repayment Date
:
12 Oktober 2013
Executing agency
:
POLRI
o) Pinjaman Korean Export Import Bank (KEXIM) untuk Kementerian Pertahanan (F) Terms and conditions pinjaman ini adalah sebagai berikut: Loan amount
:
USD21.250.000,00 (85% Kontrak)
Loan Signing Date
:
12 Oktober 2010
Closing Date
:
12 Agustus 2012
Maturity
:
3 Tahun
Availability Period
:
22 months
Interest Rate
:
CIRR=1,98% pa
Exposure Fee
:
2,99% (OECD Country Risk Classification 4)
Commitment Fee
:
0,50% pa
Management Fee
:
0,30% flat
Effective Cost
:
3,60%
First repayment Date
:
12 Oktober 2013
31
p) Pinjaman Korean Export Import Bank (KEXIM) untuk Kementerian Pertahanan (G) Terms and conditions pinjaman ini adalah sebagai sebagai berikut: Loan amount
: USD4.250.000,00 (85% kontrak)
Loan Signing Date
:
12 Oktober 2010
Closing Date
:
12 Mei 2012
Maturity
:
3 Tahun
Interest Rate
:
CIRR= 1,98%
Exposure Fee
:
2,91% Flat (OECD, CRC 4)
Commitment Fee
:
0,50% pa
Management Fee
:
0,30% flat
Effective cost
:
3,69%
First Repayment Date
:
12 Oktober 2013
Executing agency
:
POLRI
q) Pinjaman Korean Export Import Bank (KEXIM) untuk Kementerian Pertahanan (H) Terms and conditions pinjaman adalah sebagai berikut: Loan amount
: USD85.000.000,00 (85%kontrak)
Loan Signing Date
:
9 November 2010
Closing Date
:
9 September 2012
Repayment
:
10 Tahun (20 installments)
Interest Rate
:
CIRR=3,10% pa
Commitment Fee
:
0,50% pa
Management Fee
:
0,30% flat
Exposure Fee
:
7,37% (OECD Country Risk Classification 4)
Effective cost
:
4,85%
Executing Agency
:
POLRI
r) Pinjaman Korean Export Import Bank (KEXIM) untuk Kementerian Pertahanan (I) Terms and conditions pinjaman yang disepakati adalah sebagai berikut: Loan amount
: USD2.549.988,24 (85% kontrak)
Loan Signing Date
:
17 Desember 2010
Closing Date
:
17 Mei 2013
Repayment
:
3 Tahun (6 installments)
Interest Rate
:
CIRR= 1,57% pa
Commitment Fee
:
0,50% pa 32
Management Fee
:
0,30% flat
Availability Period
:
29 months
Exposure Fee
:
3.16% flat (OECD, CRC 4)
Effective Cost
:
3,17%
First Repayment Date
:
17 Desember 2013
Executing agency
:
Kementerian Pertahanan
s) Rehabilitation and Modernization Project of Saguling Hydro Electric Power Plant (CLA No.3)-JBIC Proyek ini merupakan bagian kesepakatan dalam General Agreement (GA) antara Pemerintah Indonesia dan JBIC senilai JPY 27,500 milyar (eq.USD 200 juta) untuk pembiayaan proyek-proyek sektor kelistrikan melalui JBIC Export Credit line ditandatangani tanggal 26 November 2004. Proyek ini ditujukan untuk rehabilitasi dan modernisasi PLTA Saguling. Terms and conditions pinjaman adalah sebagai berikut: No. Loan
:
CLA No.3
Jumlah Pinjaman
:
JPY 1,303,638,324
Loan Signing Date
:
26-03-2010
Effective Date
:
13-07-2010
Closing Date
:
30-09-2012
Maturity
:
Repayment 8 tahun Grace period 2 tahun
Interest
:
3,46% p.a
Commitment Charge
:
0.2%
Schedule of Payment
:
15 Agustus dan 15 Februari
First Repayment Date
:
15 Agustus 2012
Executing agency
:
PT. PLN (Persero)
t) Rehabilitation of Paiton Steam Power Plant Unit 1&2 (CLA No.4)-JBIC Proyek ini juga merupakan Bagian kesepakatan dalam General Agreement di atas yang ditujukan untuk rehabilitasi Uni PLTU Paiton 1 dan 2. Adapun terms and conditions yang disepakati adalah sebagai berikut: No. Loan
:
CLA No.4
Jumlah Pinjaman
:
JPY 4,205,930,906
Loan Signing Date
:
26-03-2010
Effective Date
:
13-07-2010
Closing Date
:
30-09-2012
Maturity
:
Repayment 8 tahun 33
Grace period 2 tahun Interest
:
3,29 % p.a
Commitment Charge
:
0.2%
Schedule of Payment
:
15 Agustus dan 15 Februari
First Repayment Date
:
15 Agustus 2012
Executing agency
:
PT. PLN (Persero)
u) Strengthening the Capacity Building Program of National Resilience Institute (SCBP-Lemhannas) Sebagai Bagian pembiayaan melalui mix-credit yang dibiayai juga dari ICO Spanyol maka pembiayaan juga diperoleh dari Fortis Bank Spanyol dengan terms and conditions sebagai berikut: Amount
:
Drawdown Period
: 18 bulan
Maturity
: 9 tahun
Repayment
: 7 tahun
Interest
: EURIBOR + 1.75 %
Year calc. base
: 360 hari
Delay Interest
: 1 % flat
Prepayment fee
: 1%
Management Fee
: 1 % flat
Commitment Fee
: 1 % pa
Insurance Premium
:
5.033% (EUR 185,999.38) (CRC 4; 95% Coverage)
Effective Cost
:
4.75 %
Signing Date
:
2 Juli 2010
Closing Date
:
8 tahun 6 bulan setelah efektif
EUR 3,695,046
Mengingat Loan ICO telah efektif pada tanggal 20 Desember 2010 maka saat ini menunggu pengefektifan untuk loan BNP Fortis Bank, Spain dimana masa pemenuhan Conditions Precedent telah diperpanjang sampai dengan tanggal 8 Januari 2011. v) Pinjaman dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Hongkong untuk Kementerian Pertahanan Terms and conditions pinjaman yang disepakati adalah sebagai berikut: Loan Amount
:
USD 3,272,500.00
Availability Period
:
12 months
Repayment Period
:
5 tahun 34
Tenor
:
6 tahun
Interest Rate
:
SIBOR + 1.70% p.a.
Commitment Fee
:
0.25% p.a.
Management Fee
:
1.90% flat
Upfront Fee
:
6.35% flat
Effective Cost (EC)
:
5.687%
Signing Date
:
29 Juni 2010
w) Pinjaman BRI-Cayman Island untuk Kementerian Pertahanan (A) Terms and conditions pinjaman adalah sebagai berikut: Jumlah Pinjaman
:
USD 67,998,533.75
Loan Signing Date
:
5 Oktober 2010
Maturity
:
7 tahun
Interest
:
LIBOR 6 months + Margin (3.25%)
Up Front Fee
:
0.5% flat
First Repayment Date
:
39 bulan setelah penarikan pertama
Executing agency
:
Kementerian Pertahanan
Status saat ini adalah dalam proses pengefektifan Loan Agreement. x) Pinjaman BRI-Cayman Island untuk Kementerian Pertahanan (B) Terms and conditions sebagai berikut: Jumlah Pinjaman
:
USD 120.699.998,73
Loan Signing Date
:
22 Desember 2010
Maturity
:
8 tahun
Interest
:
LIBOR 6 months + Margin (3.25%)
Up Front Fee
:
0.5% flat
First Repayment Date
:
30 bulan setelah penarikan pertama
Executing agency
:
Kementerian Pertahanan
Status saat ini adalah dalam proses countersign Loan Agreement oleh BRI Cayman Island (pihak BRI Cayman Island lupa untuk menandatangani bagian yang berbahasa inggris).
IV. PINJAMAN DALAM NEGERI Pembiayaan Alutsista TNI dan Alut Polri juga dibiayai melalui Pinjaman Dalam Negeri Tahun Anggaran 2010. a)
Dalam rangka implementasi PP Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan
dan
Penerusan
Pinjaman
Dalam
Negeri
(PDN)
oleh
Pemerintah, untuk Tahun Anggaran 2010 telah dialokasikan PDN sebesar 35
Rp.1 (satu) triliun, yang terdiri dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) untuk Alut Polri dan Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar Rupiah) untuk Alutsista TNI/Kementerian Pertahanan. b)
Berdasarkan
Inpres
Nomor
1
Tahun
2010
tentang
Percepatan
Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, bahwa pelaksanaan PDN ini adalah menjadi salah satu target prioritas kinerja Pemerintah. c)
Menteri Keuangan dengan surat tanggal 15 Desember 2009 No: S192/MK.8/2009 kepada Menteri Pertahanan Repulik Indonesia telah menyampaikan 20 kegiatan untuk Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU senilai Rp800 miliar dan dengan surat tanggal 15 Desember 2009 No: S193/MK.8/2009 kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan 5 kegiatan senilai Rp200 miliar.
Pelaksanaan PDN tahun 2010 Sesuai Pasal 14 ayat (1) PP 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan PDN oleh Pemerintah dan PMK 90/PMK.08/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Calon Pemberi PDN, telah dilakukan Lelang pemilihan Calon Pemberi PDN melalui dua tahap lelang: a)
Lelang Pertama sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah) untuk Polri, TNI AL, dan TNI AD. Pemberi Pinjaman adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan syarat dan ketentuan finansial sebagai berikut: No. 1
Jumlah Komitmen
2
Masa Penarikan Pinjaman Jangka Waktu Pinjaman (tenor) Masa tenggang (grace period) Tingkat Imbalan/Bunga
3 4 5 b)
Syarat dan Ketentuan
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk maksimum Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah) sampai dengan Desember 2010, dan dapat diperpanjang 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan setelah penarikan terakhir JIBOR 3 bulan + 1,1% per tahun, dibayar semi annual
Lelang Kedua sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) untuk Mabes TNI dan TNI AU. Pemberi Pinjaman adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan syarat dan ketentuan finansial sebagai berikut: 36
No.
Syarat dan Ketentuan
1
Jumlah Komitmen
2
Masa Penarikan Pinjaman Jangka Waktu Pinjaman (tenor) Masa tenggang (grace period) Tingkat Imbalan/Bunga
3 4 5
PT BRI (Persero) Tbk maksimum Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) sampai dengan Juni 2011, dan dapat diperpanjang 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan setelah penarikan terakhir JIBOR 3 bulan + 1,1% per tahun, dibayar semi annual
(Lelang tidak dapat dilaksanakan sekaligus karena adanya perubahan kegiatan di Mabes TNI dan TNI AU Kemenhan) Sesuai Bab VIII PMK Nomor 90/PMK.08/2010, setelah ditetapkan Pemenang Lelang selanjutnya dilakukan penandatanganan dokumen Kontrak Kerja, yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Induk PDN dan Perjanjian Realisasi PDN untuk masing-masing kegiatan. 1. Kontrak Kerja antara Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri Keuangan dengan Direktur Utama PT BNI (Persero) Tbk. telah ditandatangani pada tanggal 4 Oktober 2010, sedangkan Kontrak Kerja Lelang Kedua dengan Direktur Utama PT BRI (Persero) Tbk. telah ditandatangani pada tanggal 3 November 2010. 2. Implementasi Perjanjian PDN dilakukan dengan menggunakan mekanisme Credit Line, dimana perjanjian dibuat dalam bentuk General Agreement (Pinjaman Induk) yang mengatur Pinjaman secara umum dan Individual Contract
Loan
Agreement
(Perjanjian
Realisasi)
yang
syarat
dan
ketentuannya disesuaikan dengan masing-masing Kontrak Jual Beli (KJB) untuk Alut Polri dan Alutsista TNI berkenaan. 3. Perjanjian Induk dengan PT BNI (Persero) Tbk. telah ditandatangani pada tanggal 4 Oktober 2010, sedangkan Perjanjian Induk dengan PT BRI (Persero) Tbk. ditandatangani pada tanggal 11 November 2010. 4. Dari target 32 KJB senilai Rp1 triliun, yang direalisasikan sebanyak 27 KJB sebesar Rp855.705.379,32 (84%), sedangkan 5 KJB masih dalam proses di Kemenhan. 5. Sebagai tindak lanjut atas KJB di atas, telah ditandatangani 27 Naskah Perjanjian Realisasi PDN senilai Rp855.705.863.379,32, yaitu dengan PT BNI (Persero) Tbk. senilai Rp495.312.894.702 dan dengan PT BRI (Persero) Tbk. senilai Rp360.392.485.161,32.
37
