KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG
Daftar Isi Bagian 1
16.
Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2014
Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Utang, Landasan Hukum
17.
Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2014 (Grafik)
1.
Latar Belakang (1)
2.
Latar Belakang (2)
3.
Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang
4.
Jenis-jenis Utang (1)
5.
Jenis-jenis Utang (2)
6.
Landasan Hukum Pengelolaan Utang
Bagian 2 APBN, Pembiayaan APBN dan Perkembangan Defisit 7.
APBN 2009–2014
8.
Cashflow Pembiayaan 2009-2014
9.
Defisit dan Pembiayaan APBN 2009-2014
10.
Defisit Anggaran di Berbagai Negara 2009-2014
11.
Pagu dan Realisasi Belanja dan Pembiayaan Utang Tahun 2014
12.
Realisasi Penerbitan SBN 2014
13.
Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pembiayaan, 2009-2014
14.
Pinjaman Program 2009-2014
15.
Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2009 – 2014
Bagian 3 Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman) 18. Posisi Utang Pemerintah 2009-2014 19.
Posisi Utang Pemerintah 2009-2014 (Grafik)
20.
Profil Jatuh tempo Utang per 30 Juni 2014
21.
Posisi Surat Berharga Negara 2009 – 2014
22.
Posisi Pinjaman Berdasarkan Kreditur
23.
Posisi Pinjaman Berdasarkan Kreditur (Grafik)
24.
Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi
25.
Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi (Grafik)
26.
Posisi Utang Pemerintah Berdasarkan Beberapa Mata Uang Utama
27.
Posisi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang Lainnya
28.
Posisi Utang Pemerintah Beberapa Mata Uang Utama (Grafik)
29.
Posisi Pinjaman Berdasarkan Status & Jumlah Loan
30.
Proporsi Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pinjaman Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Daftar Isi Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utang dan Perbandingan Antar Negara, Pemanfaatan Pinjaman, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN) 31.
Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB
32.
Bagian 5 Biaya-Biaya Berbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri) 42.
Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara
Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Tahun Anggaran 2013-2014
43.
33.
Perubahan Rasio Utang terhadap PDB di Berbagai Negara Tahun 2004-2014
Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Tahun Anggaran 2014 (Grafik)
44.
Rasio Pembayaran Bunga Utang
34.
Jatuh Tempo SBN Tradable 30 Juni 2014
45.
Realisasi Pembayaran Bunga Utang
35.
Program Debt Switch dan Buyback SBN
46.
Biaya Pinjaman dari Kreditur Multilateral
36.
Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap
47.
Biaya Pinjaman dari Kreditur Bilateral (Jepang)
37.
Pemanfaatan Pinjaman
48.
Kurva Imbal Hasil SBN Rupiah
38.
Rasio Kewajiban Utang Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa
49.
Kurva Imbal Hasil SBN Valas
39.
Perubahan Rasio Utang Per Kapita di Berbagai Negara Tahun 2003-2013
40.
Utang per Kapita di Berbagai Negara Tahun 2003 – 2013
41.
Indikator Risiko Utang 2009-2014
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Daftar Isi Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktivitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh Investor) 50.
Perdagangan Rata-Rata Harian SBN Rupiah di Pasar Sekunder
51.
Posisi Kepemilikan SBN
52.
Posisi Kepemilikan SBN Domestik
53.
Posisi Kepemilikan SBN Domestik (dalam persentase)
54.
Kepemilikan SBN oleh Asing berdasarkan Tenor
55.
Spread over UST- Des 19
56.
Spread over UST- Nov 23
57.
Spread over UST- Nov 43
Bagian 7
Rating, Penjaminan, Opini BPK, Kesimpulan 58.
Rating Indonesia
59.
Perkembangan Credit Rating Indonesia (1)
60.
Perkembangan Credit Rating Indonesia (2)
61.
Peningkatan Performa Sovereign Rating Indonesia (1)
62.
Peningkatan Performa Sovereign Rating Indonesia (2)
63.
Posisi Penjaminan Pemerintah dan Alokasi APBN
64.
Opini BPK tentang Laporan Keuangan 2012
65.
Kesimpulan
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 1 Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Utang, Landasan Hukum
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Latar Belakang (1) Utang merupakan bagian dari Kebijakan Fiskal (APBN)
yang menjadi bagian dari Kebijakan Pengelolaan Ekonomi secara keseluruhan. Tujuan Pengelolaan Ekonomi adalah: Menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk:
Penciptaan kesempatan kerja; Mengurangi kemiskinan; Menguatkan pertumbuhan ekonomi.
Menciptakan
keamanan.
Utang terutama merupakan konsekuensi dari postur
APBN (yang mengalami defisit), dimana Pendapatan Negara lebih kecil daripada Belanja Negara. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Latar Belakang (2)
Pembiayaan APBN melalui utang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang lazim dilakukan oleh suatu negara: Utang merupakan instrumen utama pembiayaan APBN untuk menutup defisit APBN, dan untuk membayar kembali utang yang jatuh tempo (debt refinancing); Refinancing dilakukan dengan terms & conditions (biaya dan risiko) utang baru yang lebih baik.
Kenaikan jumlah nominal utang Pemerintah berasal dari: Akumulasi utang di masa lalu (legacy debts) yang memerlukan refinancing yang cukup besar; Dampak krisis ekonomi tahun 1997/1998:
Pembiayaan defisit APBN merupakan keputusan politik antara Pemerintah dan DPR-RI antara lain untuk:
Depresiasi Rupiah terhadap mata uang asing; BLBI dan Rekapitalisasi Perbankan; Sebagian setoran BPPN dari asset-recovery digunakan untuk APBN selain untuk melunasi utang/obligasi rekap.
Menjaga stimulus fiskal melalui misalnya pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi,dan proyek padat karya; Pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat misalnya PNPM, BOS, Jamkesmas, Raskin, PKH,Subsidi; Mendukung pemulihan dunia usaha termasuk misalnya insentif pajak; Mempertahankan anggaran pendidikan 20%; Peningkatan anggaran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista); Melanjutkan reformasi birokrasi.
Akses terhadap pinjaman luar negeri dengan persyaratan sangat lunak dari lembaga keuangan multilateral bagi Indonesia dibatasi oleh: Status Indonesia yang tidak lagi tergolong sebagai low income country; Batas maksimum pinjaman yang dapat disalurkan ke suatu negara (country limit). Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang Tujuan
Tujuan Jangka Panjang:
Mengamankan Kebutuhan Pembiayaan APBN melalui utang dengan biaya minimal pada tingkat risiko terkendali, sehingga kesinambungan fiskal dapat terpelihara;
Mendukung upaya untuk menciptakan pasar surat berharga negara (SBN) yang dalam, aktif dan likuid.
Tujuan Jangka Pendek:
Memastikan tersedianya dana untuk menutup defisit dan pembayaran kewajiban pokok utang secara tepat waktu dan efisien.
Kebijakan
Mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber domestik melalui penerbitan SBN rupiah maupun penarikan pinjaman dalam negeri; Melakukan pengembangan instrumen utang agar diperoleh fleksibilitas dalam memilih berbagai instrumen yang lebih sesuai, cost-efficent dan risiko yang minimal; Pengadaan pinjaman luar negeri dilakukan sepanjang digunakan untuk memenuhi kebutuhan prioritas, memberikan terms & conditions yang wajar (Favourable) bagi pemerintah, dan tanpa agenda politik dari kreditor; Mempertahankan kebijakan pengurangan pinjaman luar negeri dalam periode jangka menengah; Meningkatkan koordinasi dengan otoritas moneter dan otoritas pasar modal, terutama dalam rangka mendorong upaya financial deepening; Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan pinjaman dan sovereign credit rating. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Jenis-jenis Utang (1) Pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri :
Pinjaman Luar Negeri World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank dan kreditor bilateral (Jepang, Jerman, Perancis dll), serta Kredit Ekspor.
Pinjaman Program : Untuk budget support dan pencairannya dikaitkan dengan pemenuhan Policy Matrix di bidang kegiatan untuk mencapai MDGs (pengentasan kemiskinan, pendidikan, pemberantasan korupsi), pemberdayaan masyarakat, policy terkait dengan climate change dan infrastruktur. Pinjaman proyek : Untuk pembiayaan proyek infrastruktur di berbagai sektor (perhubungan, energi, dll); proyek-proyek dalam rangka pengentasan kemiskinan (PNPM).
Pinjaman Dalam Negeri
Peraturan Pemerintah (PP) No.: 54 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah ; Berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Pemerintah Daerah,dan Perusahaan Daerah; Untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri dan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum; kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Jenis-jenis Utang (2) Surat Berharga Negara (SBN) dalam Rupiah dan valuta asing,
tradable & non-tradable, fixed & variable :
Surat Utang Negara (SUN)
Surat Perbendaharaan Negara (SPN/T-Bills): SUN jangka pendek (s.d.12 bln); Obligasi Negara (> 1 thn)
Coupon Bond Tradable: ORI, FR/VR bond, Global bond Non tradable: SRBI untuk BLBI, dan Surat Utang/SU ke BI untuk penyehatan dan restrukturisasi perbankan Zero coupon
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara dalam Rupiah dan valuta asing dengan berbagai struktur, misalnya Ijarah, Musyarakah, Istisna dll
SBSN jangka pendek (Islamic T-Bills); Surat Perbendaharaan Negara Syariah; SBSN Ritail (Sukri); SBSN jangka panjang (IFR/Ijarah Fixed Rate; Global Sukuk; SDHI/Sukuk Dana Haji Indonesia); Project Based Sukuk (PBS).
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Landasan Hukum Pengelolaan Utang Ketentuan Perundang-undangan:
Undang-Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang No 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang No 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara; Undang-Undang No 24/2002 tentang Surat Utang Negara; Peraturan Pemerintah No 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah; Peraturan Pemerintah No 54/2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah.
Mengatur a.l, prinsip-prinsip good governance:
Pengadaan/penerbitan utang melalui mekanisme APBN/mendapatkan persetujuan DPR; Koordinasi Pemerintah (Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas), dan BI dalam perencanaan dan pengelolaan utang; Pengawasan perdagangan SBN di pasar sekunder oleh otoritas pasar modal; Pertanggungjawaban pengelolaan utang dan publikasi data & informasi utang. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 2 APBN, Pembiayaan APBN dan Perkembangan Defisit
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
APBN 2009–2014 [ Triliun Rupiah ]
A. Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Bukan Pajak / II. Hibah B. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat a. Bunga Utang - Dalam Negeri - Luar Negeri b. Subsidi / II. Transfer Daerah C./ Keseimbangan Primer D. / Surplus/ (Defisit) Anggaran (A-B) E. Pembiayaan I. Pembiayaan Utang II. Pembiayaan Non-Utang Kelebihan (Kekurangan) Pembiayaan
2009 848.8 847.1 619.9 227.2 1.7 937.4 628.8 93.8 63.8 30.0 138.1 308.6 (5.2) (88.6) 112.6 87.1 25.5 23.9
2010 995.3 992.3 723.3 268.9 3.0 1,042.1 697.4 88.4 61.4 26.9 192.7 344.7 41.5 (46.8) 91.6 86.9 4.6 44.7
LKPP 2011 1,210.6 1,205.4 873.9 331.5 5.2 1,295.0 883.7 93.2 79.6 13.6 295.3 411.3 8.8 (84.4) 130.9 102.7 28.3 (46.6)
2012 1,338.1 1,332.3 980.5 351.8 5.8 1,491.4 1,010.6 100.5 70.2 30.3 346.4 480.6 (52.8) (153.3) 175.2 137.0 38.1 21.9
2013 1,438.9 1,432.1 1,077.3 354.8 6.8 1,650.6 1,137.2 113.0 98.7 14.3 355.0 513.3 (98.6) (211.7) 237.4 219.3 18.1 25.7
APBN-P 2014 1,635.4 1,633.1 1,246.1 386.9 2.3 1,876.9 1,280.4 135.5 120.6 14.9 403.0 596.5 (106.0) (241.5) 241.5 253.7 (12.2) 0.0
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Cashflow Pembiayaan 2009-2014 [ Miliar Rupiah ]
LKPP Kebutuhan Pembiayaan Defisit Pembayaran Utang
Jatuh Tempo dan Buyback Surat Berharga Negara Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri Penerusan Pinjaman Pembiayaan Non utang
Sumber Pembiayaan Utang
Penerbitan SBN, Bruto Penerbitan SBN Domestik Penerbitan SBN Valas Penarikan Pinjaman LN Pinjaman Program Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat Pinjaman Proyek untuk Penerusan Pinjaman Penarikan Pinjaman DN Non Utang
Kelebihan / (Kekurangan) Pembiayaan Net Cash Flow Pembiayaan Utang Neto
Surat Berharga Negara Pinjaman Luar Negeri Pinjaman Dalam Negeri Non Utang Neto
2009
2010
2011
2012
2013
APBN-P 2014
(236,975)
(203,538)
(245,479)
(357,337)
(393,596)
(493,134)
(88,619)
(46,846)
(84,399)
(153,301)
(211,673)
(241,494)
(120,145)
(135,893)
(138,818)
(178,174)
(164,301)
(233,012)
(49,067) (68,031) (3,047)
(76,532) (50,633) (8,729)
(87,272) (47,323) (4,224)
(123,193) (51,115) (113) (3,753)
(103,075) (57,204) (141) (3,881)
(165,199) (64,160) (245) (3,407)
(28,211)
(20,799)
(22,262)
(25,863)
(17,622) -904
(18,628) -904
419,317 342311.435
493,135 342311.435
260,939
248,243
292,029
379,195
207,200
222,822
241,503
315,214
383,643
486,736
148,538 101,736 46,802 58,662 28,938 26,678 3,047 -
167,634 142,593 25,041 54,795 28,975 17,091 8,729 394
207,136 176,659 30,477 33,747 15,266 14,257 4,224 619
282,897 31,403 15,003 12,647 3,753 913
327,748 55,280 18,426 32,973 3,881 616 750
430,183 54,130 16,900 33,823 3,407 2,423 750
53,740
25,421
50,526
63,981
35,674
23,965 112,583
44,706 91,552
46,549 130,949
21,858 175,158
25,722 -0.1 237,395
6,399
0 -0.1 241,495
87,055
86,929
102,685
137,040
219,342
253,724
99,471 (12,416) -
91,102 (4,566) 394
119,864 (17,799) 619
159,704 (23,464) 800
224,673 161485.7 (5,805) 474
264,984 161485.7 (13,437) 2,178
25,528
4,622
28,264
38,119
18,053
(12,230)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Defisit dan Pembiayaan APBN 2009-2014 Sejak tahun 2005 SBN menjadi instrumen utama pembiayaan APBN Kenaikan SBN periode 2009-2014, antara lain untuk refinancing utang lama yang jatuh tempo, dan refinancing dilakukan dengan utang baru yang mempunyai terms & conditions yang lebih baik.
[ Triliun Rupiah ] 270 250 230 210 190 170 150 130 110 90 70 50 30 10 (10) (30) (50) (70) (90) (110) (130) (150) (170) (190) (210) (230) (250)
[ % thd. PDB ] 265
4
225 3 160 2
120 99
91 1
38
28
26
18
5 (89)
(12)
(47)
(4) (0.7)
(84) (17)
(153)
(212)
(5)
(23)
(11) (12)
(241) (1)
(1.1) (1.6) (1.9)
(2) (2.3)
(2.4) (3)
(4)
2009
SBN (neto)
2010
Pinjaman DN & LN (neto)
2011
Non-Utang (neto)
2012
Surplus (Defisit) APBN
2013
2014*
Rasio Defisit APBN thd. PDB (RHS)
Catatan: *) APBN-P 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Defisit Anggaran di berbagai Negara 2009-2014 4.0 2.0 0.0
-2.0 -4.0 -6.0 -8.0 -10.0 -12.0 -14.0 2009 Brazil
2010 China
Indonesia
2011 Japan
2012 Mexico
Russia
2013 United Kingdom
2014 United States
Sumber : International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2014 & Ministry of Finance Keterangan : - Nominal dalam % terhadap PDB - Khusus untuk Indonesia, Tahun 2009-2013 menggunakan data LKPP dan 2014 menggunakan APBN-P
Defisit anggaran Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan defisit di negara lain.
UU No 17/2003 ttg Keuangan Negara membatasi defisit nasional 3% dari PDB, dengan demikian tambahan utang untuk pembiayaan defisit juga dibatasi. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pagu dan Realisasi Belanja dan Pembiayaan Utang Tahun 2014 (miliar Rp)
No.
Uraian
APBN-P
(2)
(1)
Sisa dari Pagu
Realisasi s.d. tgl 30 Juni 2014 Nominal
%
(4)
(5) = (4) : (3)
Nominal
%
(6) = (3) - (4)
(7) = (6) : (3)
A. Belanja Utang
135,453.2
65,115.7
53.7
70,337.5
51.9
1
120,566.2
57,520.8
52.7
63,045.4
52.3
14,887.0 253,724.0 267,161.7
7,594.9 142,279.3 158,594.2
62.3 76.9 77.0
7,292.1 111,444.7 108,567.5
49.0 43.9 40.6
2,178.0
138.8
14.4
2,039.2
93.6
2,423.4
209.4
16.8
2,214.0
91.4
(245.4)
(70.6)
24.6
(174.8)
71.2
264,983.7 (13,437.7) 54,129.6
158,455.5 (16,314.9) 15,934.0
77.3 78.0 40.7
106,528.2 2,877.2 38,195.6
40.2 (21.4) 70.6
a. Pinjaman Program
16,899.6
3,813.9
97.8
13,085.7
77.4
b. Pinjaman Proyek 1. Pinjaman Proyek Pusat 2. SLA / Penerusan Pinjaman
37,230.0 33,822.6 3,407.4
12,120.1 11,018.2 1,101.9
34.4 32.4 89.9
25,109.9 22,804.4 2,305.5
67.4 67.4 67.7
(3,407.4) (64,159.9)
(1,101.9) (31,147.0)
89.9 53.0
(2,305.5) (33,012.9)
67.7 51.5
Bunga Utang Dalam Negeri
2 Bunga Utang Luar Negeri B. Pembiayaan I Pembiayaan Dalam Negeri A. Pinjaman Dalam Negeri (Netto) 1. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri 2. Cicilan Pokok PDN
B. Surat Berharga Negara (Netto) II Pembiayaan Luar Negeri (Netto) 1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)
2. Penerusan Pinjaman (SLA) 3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri
Catatan: *) Termasuk realisasi Commitment Fee sebesar Rp 194,30 Miliar Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Realisasi Penerbitan SBN 2014 (jutaan Rupiah)
Uraian
Target
Target APBN-P
Nominal Realisasi (30 Juni 2014)
% Realisasi
SBN Netto (APBN 2014)
205,068,831
264,983,700
158,455,464
59.80%
SBN Jatuh Tempo 2014
164,764,045
165,199,045
90,554,582
3,000,000
3,000,000
970,968
54.82% 32.37%
369,832,876
430,182,745
248,973,680
57.88%
- Rencana Buyback
Kebutuhan Penerbitan 2014 (Gross)* SUN SUN Domestik - ON - SPN - SPNNT 20140303 - SUN RITEL SUN Valas - Sun Valas - Sun Valas Domestik SBSN SBSN Domestik SBSN Valas
208,844,335 156,390,885 117,050,000 24,550,000 12,400,000 2,390,885 52,453,450 52,453,450 40,129,345 40,129,345 -
* Menyesuaikan Realisasi Cash Management & Debt Switch Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pembiayaan, 2009-2014 [triliun rupiah]
LKPP JENIS PEMBIAYAAN
2009
2010
2014
2011
2012
2013 *)
Real. Per 30 Juni 2014 APBN-P
Nominal
%
TOTAL
58.66
55.19
34.37
32.32
50.05
56.55
16.14
equivalent dlm miliar USD
6.24
5.51
3.79
3.34
4.51
4.88
1.37
28.94
28.97
15.27
15.00
18.39
16.90
3.81
3.08
3.22
1.68
1.55
1.55
1.51
0.32
14.65
15.34
10.76
8.62
9.60
9.34
2.57
27.5%
b. A D B
5.06
6.39
3.63
5.81
4.90
4.64
-
0.0%
c. JAPAN
6.07
4.59
0.87
-
3.89
-
0.0%
d. FRANCE
2.79
2.73
-
-
-
1.16
1.24
e. I D B
-
-
-
0.57
-
-
-
0.0%
f. GERMANY
-
-
-
-
-
2.32
-
0.0%
29.72
25.82
18.48
16.40
31.12
37.23
12.12
3.16
2.87
2.04
1.70
2.91
3.21
1.03
3. Pinjaman Dalam Negeri
-
0.39
0.62
0.91
0.54
2.42
0.21
equivalent dlm miliar USD
-
0.04
0.07
0.09
0.05
0.21
0.02
1. Pinjaman Program equivalent dlm miliar USD a. World Bank
2. Pinjaman Proyek equivalent dlm miliar USD
28.5% 22.6%
107.2%
32.6% 8.6%
Catatan: *) Angka sementara Kementerian KementerianKeuangan Keuangan– –Republik Republik Indonesia Indonesia
Pinjaman Program 2009-2014 [ juta USD]
Realisasi 2010 2011
2012
1,553
1,704
1,011
907
B. ASIAN DEVELOPMENT BANK
500
700
400
600
800 400
C. JICA, JAPAN
600
505
100
-
352
D. FRANCE
300
300
-
-
-
100
101
E. GERMANY
-
-
-
-
-
200
-
TOTAL
2,953
3,209
1,511
1,566
1,552
1,506
PEMBERI PINJAMAN A. WORLD BANK
2009
2014 2013 APBN-P Real 806
221
400
322
*) Data per tanggal 30 Juni 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2009 - 2014 2009 70
2011
2012
2013*
2014**
55.6
46.1
50
[ triliun Rupiah ]
2010
42.3 29.5
30
37.9
27.7
10
-10 -30
-12.4
-4.6 -17.8
-50
-47.3
-50.6 -70
-23.5
-16.9
-51.1
-20.9
-58.8
-59.2
-68.0
-90 Penarikan Pinjaman LN, bruto
Pembayaran Pokok Pinjaman LN
Pembiayaan Pinjaman LN, neto
[ triliun Rupiah ] 2009
2010
2011
2012
2013*
2014**
Penarikan Pinjaman LN, bruto
55.62
46.07
29.52
27.65
42.34
37.91
Pembayaran Pokok Pinjaman LN
(68.03)
(50.63)
(47.32)
(51.11)
(59.21)
(58.81)
Pembiayaan Pinjaman LN, neto
(12.42)
(4.57)
(17.80)
(23.46)
(16.87)
(20.90)
Keterangan: *) APBN-P 2013 ** APBN- 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2014 APBN NEGARA
A. Organisasi Internasional
Juta USD
Realisasi per 30 Juni 2014 Miliar IDR
Juta USD
Miliar IDR
% thd APBN
828.37
8,697.85
399.73
4,661.35
29.5%
423.92
4,451.11
368.98
4,294.06
11.0%
ADB
135.95
1,427.49
19.59
231.81
0.6%
IDB
249.92
2,624.20
9.89
120.70
0.3%
18.58
195.06
1.27
14.78
0.0%
2,527.13
26,534.89
955.32
11,272.63
28.5%
JAPAN
830.33
8,718.49
106.26
1,226.09
3.2%
CHINA
146.61
1,539.42
4.44
52.23
0.1%
FRANCE
29.36
308.24
237.53
2,839.22
7.1%
KOREA
198.80
2,087.38
140.48
1,629.67
4.2%
13.22
138.76
14.14
165.10
0.4%
5.72
60.04
16.84
196.20
0.5%
1,303.10
13,682.56
435.64
5,164.13
13.0%
3,355.50
35,232.74
1,355.05
15,933.98
40.4%
WORLD BANK (IBRD & IDA)
IFAD B. Negara
AUSTRALIA SPAIN NEGARA LAINNYA TOTAL
Kementerian KementerianKeuangan Keuangan– –Republik Republik Indonesia Indonesia
Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2014 (Grafik) [ % dari Pagu Pinjaman Proyek di APBN ]
[ Miliar Rupiah ]
13.0%
6,000 5,000
11.0%
14.0% 12.0%
10.0%
4,000 7.1%
8.0%
3,000 6.0%
4.2%
2,000
3.2%
1,000
0.6%
0.3%
4.0% 0.4%
0.1%
0.0%
0.5%
-
2.0% 0.0%
Penarikan
APBN-P NEGARA TOTAL
Juta USD 3,355.50
% thd APBN 2014 (RHS)
Realisasi per 30 Juni 2014
Miliar IDR 35,232.74
Juta USD 1,355.05
Miliar IDR 15,933.98
% thd APBN 40.4%
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 3 Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Utang Pemerintah, 2009-2014 2009
2010
2011
2012
2013
Mei 2014 #)
Juni 2014 #) Nominal
Total Utang Pemerintah Pusat (dlm. triliun IDR)
%
1,590.66
1,681.66
1,808.95
1,977.71
2,375.50
2,461.36
2,507.52
100.0%
a. Pinjaman (dlm. triliun IDR)
611.20
617.25
621.29
616.61
714.44
681.21
696.35
27.8%
1). Pinjaman Luar Negeri Bilateral *) Multilateral **) Komersial ***) Suppliers ***) 2). Pinjaman Dalam Negeri
611.20
616.86
620.28
614.81
712.17
678.81
693.94
27.7%
387.92
380.67
381.66
359.80
383.53
367.10
372.66
14.9%
202.37
208.28
212.96
230.23
288.29
271.05
278.27
11.1%
20.24
27.34
25.15
24.37
40.00
40.36
42.70
1.7%
0.66
0.57
0.50
0.41
0.35
0.30
0.31
0.0%
-
0.39
1.01
1.80
2.27
2.40
2.41
0.1%
b. SBN (dlm. triliun IDR)
979.46
1,064.40
1,187.66
1,361.10
1,661.05
1,780.15
1,811.17
72.2%
Denominasi Valas ##) Denominasi Rupiah
143.15
161.97
195.63
264.91
399.40
397.29
409.58
16.3%
836.31
902.43
992.03
1,096.19
1,261.65
1,382.87
1,401.59
55.9%
169.22
187.04
199.49
204.52
194.89
211.99
209.50
100.0%
88.97
100.37
109.40
113.36
103.51
119.10
117.10
55.9%
15.23
18.02
21.57
27.39
32.77
34.22
34.22
16.3%
0.04
0.11
0.19
0.19
0.21
0.20
0.1%
65.02
68.61
68.40
63.58
58.43
58.46
57.98
27.7%
9,400
8,991
9,068
9,670
12,189
11,611
11,969
Total Utang Pemerintah Pusat (equivalent dlm. miliar US$) terdiri dari :
SBN Denominasi Rupiah SBN Denominasi Valas
(miliar US$) (miliar US$)
Pinjaman Denominasi Rupiah
(miliar US$)
Pinjaman Denominasi Valas
(miliar US$)
Nilai Tukar Rupiah (IDR thd US$1)
Catatan : * Termasuk semi commercial ** Beberapa termasuk semi concessional *** Seluruhnya termasuk commercial
-
#) ##)
Angka sementara Termasuk SUN Valas Domestik Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Utang Pemerintah, 2009-2014 (Grafik) [ Triliun Rupiah ]
2,200
696 714
2,000 1,800 617
1,600
621 1,400
617
611
1,200
1,811
1,661
1,000 800 979
1,064
2009
2010
1,361
1,188
600 400 2011
2012
Pinjaman
2013
2014*)
SBN
[ triliun Rupiah dan % ] Tahun
2009
2010
2011
2012
2013
2014*)
Pinjaman
611
38%
617
37%
621
37%
617
31%
714
28%
696
28%
SBN
979
62%
1,064
63%
1,188
63%
1,361
69%
1,661
72%
1,811
72%
1,591
100%
1,682
100%
1,809
100%
1,978
100%
2,375
100%
2,508
100%
Total Utang Pemerintah Pusat Catatan: *) Angka sementara
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Profil Jatuh Tempo Utang per 30 Juni 2014 [triliun Rupiah] 200 180 160
5
55
140
66
120
56 52
57
35 45
100 80
29
40
64
33 144
70
98
12
82 21 48
43
20
53
12
12
29
31
55
22
7
2 4
47
53
46
3 25 2035
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
-
Pinjaman
1
41
47
10
1 8
1 9 2041-2055
92
11
2040
100
13
2039
86
15
2038
98
18
25
2037
104 40
126
117
2036
126
60
SBN
Tahun Pinjaman SBN
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 32% 39% 39% 40% 36% 31% 36% 36% 25% 26% 19% 36% 49% 68% 61% 61% 60% 64% 69% 64% 64% 75% 74% 81% 64% 51%
2027 27% 73%
Tahun Pinjaman SBN
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041-2055 22% 19% 30% 28% 20% 18% 14% 15% 23% 5% 3% 12% 10% 3% 78% 81% 70% 72% 80% 82% 86% 85% 77% 95% 97% 88% 90% 97% Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Surat Berharga Negara 2009 – 2014 SURAT BERHARGA NEGARA
Dec-09
Dec-10
Dec-11
Dec-12
Dec-13
May-14
Jun-14
A. Dapat Diperdagangkan
724,898
803,191
919,236
1,085,173
1,394,652
1,509,142
1,541,210
1. Denominasi Rupiah
581,748
641,215
723,606
820,266
995,252
1,111,854
1,131,630
570,215 24,700 8,686 393,543 143,286
615,498 29,795 2,512 440,396 142,795
684,618 29,900 2,512 517,142 135,063
757,231 22,820 1,263 610,393 122,755
908,078 34,050 751,273 122,755
1,011,601 40,850 847,996 122,755
1,030,301 42,600 864,946 122,755
11,533 11,533
25,717 25,717
143,150
161,976
38,988 37,668 1,320 195,630
63,035 62,840 195 264,907
87,174 78,541 8,633 399,400
100,253 95,343 4,910 397,288
101,329 95,894 5,435 409,580
14,200
16,200
18,700
22,950
27,140
29,190
29,190
650
650
1,650
2,650
4,150
3,500
3,500
35,000
95,000
95,000
155,000
155,000
155,000
155,000
254,561
261,215
268,419
275,927
266,403
271,012
269,957
251,875
248,432
244,636
240,144
234,870
233,088
232,033
-
-
-
-
-
-
-
2,686
12,783
23,783
35,783
31,533
35,533
35,533
a. Surat Utang Negara (SUN) 1) Surat Perbendaharan Negara 2) Obligasi Negara Tanpa Kupon 3) Obligasi Negara Fixed Rate +) 4) Obligasi Negara Variable Rate b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 1) Surat Berharga Syariah Negara Fixed Rate 2) Surat Perbendaharaan Negara-Syariah 2. Denominasi Valuta Asing a. SUN Valas (dalam juta US$) +++) b. SBSN Valas (dalam juta US$) c. SUN Valas (dalam juta JPY)
++)
B. Tidak Dapat Diperdagangkan a. Surat Utang kepada Bank Indonesia b. Surat Perbendaharaan Negara/ Private Placement c. Surat Berharga Syariah Negara/ SDHI d. SPPNNT20140303 e. SBR001 TOTAL SURAT BERHARGA NEGARA (A +B)
-
-
2,391
2,391
979,459
1,064,406
1,187,655
1,361,101
1,661,055
1,780,154
1,811,166
9,400 101.70
8,991 110.29
9,068 116.80
9,670 111.97
12,189 116.17
11,611 114.35
11,969 118.15
Catatan: - Nominal dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain - ***) Indexation Value -
+)
-
++)
Termasuk ORI Termasuk Sukuk Ritel
- +++) Termasuk SUN Valas domestik - Asumsi Kurs (IDR/US$1) - Asumsi Kurs (IDR/JPY1)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Pinjaman Berdasarkan Kreditur [ triliun IDR ]
Per 30 Juni 2014 NEGARA
PINJAMAN LUAR NEGERI
2009
2010
2011
2012
2013 Nominal
% Total
611.20
616.86
620.28
614.81
712.17
693.94
99.7%
1. BILATERAL
387.92
380.67
381.66
359.80
383.53
372.66
53.5%
a. Jepang
259.50
274.47
280.45
256.10
254.71
248.08
35.6%
b. Perancis
25.56
21.88
20.90
21.30
25.94
25.49
3.7%
c. Jerman
28.34
22.65
20.29
20.00
23.71
21.62
3.1%
d. Lainnya
74.52
61.68
60.02
62.39
79.17
77.49
11.1%
202.37
208.28
212.96
230.23
288.29
278.27
40.0%
94.96
102.23
108.73
122.53
163.77
162.78
23.4%
102.32
100.40
97.92
100.37
114.58
105.89
15.2%
c. IDB
2.96
3.76
4.23
5.09
7.22
7.02
1.0%
d. Lainnya
2.13
1.89
2.09
2.24
2.73
2.59
0.4%
20.24
27.34
25.15
24.37
40.00
42.70
6.1%
0.66
0.57
0.50
0.41
0.35
0.31
0.0%
0.39
1.01
1.80
2.27
2.41
0.3%
617.25
621.29
616.61
714.44
696.35
100.0%
2. MULTILATERAL a. Bank Dunia
*)
b. ADB
3. KOMERSIAL BANK 4. SUPPLIERS PINJAMAN DALAM NEGERI TOTAL*)
611.20
Catatan: *) tidak termasuk SBN Valas. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Pinjaman Berdasarkan Kreditur (Grafik) 100%
90%
17%
16%
16%
16%
17%
18%
16%
16%
15%
23%
23%
36%
36%
2013
Juni 2014
80%
70%
20%
60%
50% 40% 30%
20%
42%
45%
2009
2010
45%
42%
10%
0%
2011
Jepang Perancis Bilateral lainnya Bank Dunia IDB Luar Negeri dari multilateral Multilateral lainnya Pinjaman (WB, ADB) SUPPLIERS Pinjaman Dalammurah Negeri alternatif sumber pembiayaan yang relatif
2012
Jerman ADB KOMERSIAL bilateral (Jepang)
dan dan jangka panjang
merupakan
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi [ miliar IDR ]
2009 Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan
2010
2011
2012
2013
2014 *)
16,773
19,946
19,593
17,369
19,124
18,283
7,294
7,620
7,479
7,052
7,138
6,923
Industri Pengolahan
21,534
19,946
18,483
14,916
14,027
13,215
Listrik, Gas & Air Bersih
51,442
53,408
53,145
49,532
51,488
49,482
115,160
113,448
114,340
112,227
122,628
118,305
7,717
6,990
6,290
5,276
4,801
4,461
Pengangkutan & Komunikasi
22,257
21,476
20,001
20,176
20,764
19,470
Keuangan, Persewaan & Jasa Keuangan
81,995
86,422
88,092
98,963
127,770
123,688
Jasa-jasa
145,353
153,544
163,684
168,519
214,405
218,688
Sektor Lain
141,673
134,452
130,185
122,575
132,295
123,837
611,198
617,252
621,292
616,605
714,441
696,354
Pertambangan & Penggalian
Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran
TOTAL Sumber: Kementerian Keuangan RI & Bank Indonesia
Catatan: *) Data per tanggal 30 Juni 2014 - Pengelompokan Sektor Ekonomi didasarkan pada standar yg digunakan oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik - Angka Sektor Keuangan didominasi oleh Pinjaman Program Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi (Grafik) Sumber: Kementerian Keuangan RI & Bank Indonesia
214,405
2010
2012
2013
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan
Pertambangan & Penggalian
Industri Pengolahan
Listrik, Gas & Air Bersih
Bangunan
Perdagangan, Hotel & Restoran
Pengangkutan & Komunikasi
Keuangan, Persewaan & Jasa Keuangan
Jasa-jasa
2014 *)
Sektor Lain
Catatan: *) Data per tanggal 30 Juni 2014
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
123,837
123,688 4,461 19,470
18,283 6,923 13,215 49,482
118,305
132,295
127,770
122,628 4,801 20,764
19,124 7,138 14,027 51,488
98,963
112,227
5,276 20,176
17,369 7,052 14,916 49,532
2011
122,575
163,684 130,185
88,092
114,340 6,290 20,001
19,593 7,479 18,483 53,145
86,422
113,448
2009
6,990 21,476
19,946 7,620 19,946 53,408
81,995
16,773 7,294 21,534 51,442
7,717 22,257
-
145,353 141,673
115,160
100,000
153,544 134,452
150,000
168,519
200,000
50,000
218,688
[ miliar IDR ]
Posisi Utang Pemerintah Berdasarkan Beberapa Mata Uang Utama 2009
2010
2011
2012
2013
2014***
836.31
902.82
992.84
1,097.99
1,263.93
1,404.00
USD**)
35.80
39.77
44.35
49.83
56.77
58.31
JPY**)
2,713.84
2,698.75
2,585.42
2,511.84
2,395.29
2,291.74
EUR**)
5.97
5.44
4.71
4.49
4.23
4.17
SDR**)
2.01
2.15
2.19
2.17
2.07
2.00
AUD**)
0.24
0.29
0.33
0.40
0.45
0.46
dalam mata uang asli IDR*)
Mata Uang Lainnya
-------------------------- Berbagai Mata Uang --------------------------
equivalent dlm triliun Rupiah IDR
836.31
902.82
992.84
1,097.99
1,263.93
1,404.00
USD
336.54
357.61
402.16
481.86
691.97
697.92
JPY
276.01
297.62
301.98
281.23
278.26
270.75
EUR
80.68
64.99
55.30
57.54
71.11
68.10
SDR
29.57
29.83
30.44
32.41
38.93
37.04
AUD
2.05 29.49 1,590.66
2.66 26.13 1,681.66
3.05 23.18 1,808.95
4.03 22.65 1,977.71
4.85 26.45 2,375.50
5.20 24.51 2,507.52
Kurs Tengah IDR thd US$1
9,400.00
8,991.00
9,068.00
9,670.00
12,189.00
11,969.00
Kurs Tengah JPY thd US$1
92.42
81.53
77.64
86.37
104.92
101.31
Kurs Tengah EUR thd US$1
0.70
0.75
0.77
0.75
0.72
0.73
Mata Uang Lainnya Total
Catatan: *) Nominal IDR dalam Triliun Rupiah,
**) Nominal dalam Miliar,
***) Per 30 Juni 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang Lainnya 2009
2010
2011
2012
2013
2014**
0.20 0.16 0.17 0.33 0.00 0.06 0.51
0.27 0.14 0.16 0.30 1.43 0.05 0.46
0.30 0.13 0.15 0.27 1.55 0.05 0.41
0.34 0.11 0.14 0.24 1.55 0.04 0.36
0.38 0.09 0.45 0.21 1.55 0.04 0.31
0.38 0.08 0.12 0.20 1.55 0.03 0.28
184.82 0.01 0.13 1.12
184.32 0.01 0.12 0.71
196.63 0.01 0.11 0.42
213.32 0.01 0.10 0.21
219.57 0.01 0.09 0.10
215.27 0.01 0.08 0.06
2.90 1.50 1.49
3.69 1.30 1.41
4.22 1.16 1.31
5.09 1.06 1.35
7.22 1.09 1.48
7.02 0.94 1.39
3.02 0.00 0.10 7.69 1.49 0.43 0.32 10.56
2.83 1.94 0.08 6.36 1.47 0.37 0.28 6.39
2.62 2.23 0.07 5.77 1.54 0.20 0.26 3.78
2.55 2.38 0.07 5.66 1.93 0.30 0.26 1.99
2.92 3.10 0.08 6.19 2.53 0.32 0.29 1.23
2.62 3.02 0.07 5.66 2.55 0.28 0.27 0.69
dalam mata uang asli ACU*) ADB*) CAD*) CHF*) CNY*) DKK*) GBP*) KRW*) KWD*) SAR*) WBD*) equivalent dlm triliun Rupiah ACU ADB CAD CHF CNY DKK GBP KRW KWD SAR WBD TOTAL
Catatan: *) Nominal dalam Miliar,
29.49
26.13
23.18
22.65
26.45
24.51
**) Per 30 Juni 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Utang Pemerintah Berdasarkan Beberapa Mata Uang Utama (Grafik) 100%
2%
2% 5%
2%
1%
1% 2%
2%
17%
3%
3%
14%
12%
18%
17%
29%
70% 60%
2%
4%
90% 80%
3%
1%
1% 2%
3% 11%
28%
21%
21%
22%
24%
53%
54%
55%
56%
53%
56%
2009
2010
2011
2012
2013
2014*)
50% 40% 30%
20% 10% 0%
IDR
USD
JPY
EUR
SDR
AUD
Lainnya
Catatan: *) Data per tanggal 30 Juni 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
1%
Posisi Pinjaman Berdasarkan Status dan Jumlah Loan ACTIVE NEGARA Jml Loan PINJAMAN LUAR NEGERI
FULLY DISBURSED
Outstanding (dlm Milyar IDR)
Jml Loan
TOTAL
Outstanding (dlm Milyar IDR)
Jml Loan
Outstanding (dlm Milyar IDR)
%
192
119,810
1401
574,131
1593
693,941
99.7%
1. NEGARA
117
73,958
1035
341,714
1152
415,671
59.7%
a. Jepang
43
31,914
315
216,941
358
248,855
35.7%
b. Perancis
14
6,978
96
24,995
110
31,973
4.6%
c. Jerman
6
2,090
69
20,155
75
22,245
3.2%
d. Amerika Serikat
6
4,677
178
13,710
184
18,388
2.6%
e. Belanda
4
2,928
49
11,098
53
14,025
2.0%
f. Negara lainnya
44
25,371
328
54,814
372
80,185
11.5%
75
45,853
366
232,417
441
278,270
40.0%
a. Bank Dunia
29
28,410
156
134,367
185
162,777
23.4%
b. ADB
18
12,850
161
93,040
179
105,890
15.2%
c. IDB
23
3,553
34
3,463
57
7,016
1.0%
d. IFAD
5
1,040
4
721
9
1,761
0.3%
e. EIB
0
-
2
524
2
524
0.1%
f. NIB
0
-
9
302
9
302
0.0%
PINJAMAN DALAM NEGERI
24
455
81
TOTAL
216
120,265
2. ORGANISASI INTERNASIONAL
1482
1,958
105
2,413
0.3%
576,089
1698
696,354
100.0%
Catatan: *) Data per tanggal 30 Juni 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Proporsi Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pinjaman [%]
[ Triliun Rupiah ] 40
100%
35 80%
30
37.91
2009
2010
2011
2012
60%
2013*
20%
0.96
0.50
40%
3.90
-
11.13
15.00 16.40
15.27 18.48
5
28.97
10
28.94
15
25.82
29.72
20
35.23
25
0%
2014**
PINJAMAN PROGRAM
PINJAMAN PROYEK
PINJAMAN DLM NEGERI
% PINJ. PROGRAM (RHS) [Triliun Rupiah]
JENIS PINJAMAN
2009
%
2010
%
2011
%
2012
%
2013*
%
2014**
%
PINJAMAN PROGRAM
28.94
49%
28.97 53%
15.27 44%
15.00 46%
11.13 22%
3.90 10%
PINJAMAN PROYEK
29.72
51%
25.82 47%
18.48 54%
16.40 51%
37.91 77%
35.23 88%
-
0%
PINJAMAN DALAM NEGERI TOTAL
58.66
0.39 55.19
1%
0.62 34.37
2%
0.91 32.32
3%
0.50 49.54
1%
0.96
2%
40.10
Catatan: *) Angka APBN-P 2013 **) Angka APBN 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utang dan Perbandingan Antar Negara, Pemanfaatan Pinjaman, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB [ %]
[ triliun rupiah]
100.0% 10,000
90.0% 80.0%
8,000
70.0% 60.0%
6,000 50.0% 40.0%
4,000 28.3%
2,000
17.4%
10.9%
26.2%
25.6%
16.5%
18.3%
18.9%
7.5%
7.9%
6.6%
26.1%
24.4%
24.0%
16.5%
16.0%
9.6%
8.4%
0
30.0% 20.0% 10.0%
0.0% 2009
2010
2011
2012
2013
2014*)
Pinjaman
SBN
PDB
Rasio Pinjaman thd PDB (RHS)
Rasio SBN thd PDB (RHS)
Rasio Total Utang thd. PDB (RHS)
[ triliun Rupiah ]
Pinjaman SBN Total Utang PDB
2009 611 979 1,591 5,613
2010 617 1,064 1,682 6,443
2011 621 1,188 1,809 7,427
2012 617 1,361 1,978 8,242
2013 714 1,661 2,375 9,084
2014*) 669 1,907 2,576 10,063
Catatan : *) Angka APBN-P 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara 300.0 250.0 200.0 150.0
100.0 50.0 0.0
2004
2014
Sumber : IMF, World Economic Outlook Database, April 2014 & Kementerian Keuangan
Keterangan: - Nominal dalam % terhadap PDB
Tambahan utang di negara maju lebih besar dibandingkan di negara berkembang Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Perubahan Rasio Utang terhadap PDB di Berbagai Negara Tahun 2004-2014 Debt to GDP ratio Indonesia relatif rendah dengan pengurangan yang tercepat/terbesar dibandingkan dengan negara lain termasuk negara maju -60.0
-10.0
40.0
90.0
140.0
Indonesia Turkey Philippines Colombia India Brazil Thailand Chile Poland South Africa Germany Malaysia Italy Japan United States Australia United Kingdom Keterangan: - Nominal dalam % terhadap PDB Sumber: World Economic Outlook Database (IMF) Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Jatuh Tempo SBN Tradable 30 Juni 2014 [Trilliun Rupiah] 120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
TOTAL
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 61,
97,
87,
75,
89,
111
75,
65,
99,
84,
108
27,
19,
45,
50,
50,
25,
27,
42,
47,
40,
19,
4,1
34,
39,
-
-
13,
38,
26,
31,
SUKUK USD
-
-
-
-
11,
17,
-
-
11,
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUKUK IDR
5,4
18,
14,
20,
8,7
-
1,6
-
1,2
-
-
1,5
-
3,7
-
-
2,1
-
-
-
-
-
4,1
10,
-
-
-
-
-
8,1
-
-
-
-
-
-
4,1
7,0
-
7,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUN USD
-
11,
10,
18,
22,
23,
23,
29,
23,
29,
23,
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19,
-
17,
23,
-
-
-
26,
17,
23,
SUN IDR
56,
66,
62,
37,
45,
65,
43,
35,
55,
54,
84,
26,
19,
41,
50,
50,
23,
27,
42,
47,
40,
-
-
6,4
15,
-
-
13,
12,
-
8,0
SUN JPY
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Program Debt Switch dan Buyback SBN Debt Switching : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk mengurangi refinancing risk Tenor Seri Yang Hendak Ditukar
Tenor Seri Penukar
Vol. Yang Diterima (milliar Rupiah) 5.673
Tahun
Frekuensi Lelang
2005
1
< 1 tahun s.d. 4 tahun
15 tahun
2006
12
< 1 tahun s.d. 5 tahun
5 s.d. 19 tahun
31.179
2007
9
< 1 tahun s.d. 6 tahun
11 s.d. 20 tahun
15.782
2008
2
< 1 tahun s.d. 4 tahun
14 s.d. 15 tahun
4.571
2009
6
< 1 tahun s.d. 5 tahun
12 s.d. 15 tahun
2.938
2010
6
< 1 tahun s.d. 8 tahun
10 s.d. 21 tahun
3.920
2011
4
< 1 tahun s.d. 4 tahun
15 tahun
2012
4
< 1 tahun s.d. 5 tahun
10 s.d. 15 tahun
2013
5
< 1 tahun s.d. 9 tahun
5 s.d. 15 tahun
1.976
2014
2
< 1 tahun s.d. 5 tahun
5 s.d. 20 tahun
4.672
664 11.859
Total
83.234
Buyback : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk stabilisasi pasar, pengelolaan portofolio utang dan mengurangi outstanding utang yang diterbitkan dengan kupon tinggi Ta hun
Fre kue nsi (Le la ng da n Tra nsa ksi La ngsung)
Te nor Se ri Ya ng Ke mba li
2003
2
1 tahun s.d. 3 tahun
8.127
2004
1
3 tahun s.d. 5 tahun
1.962
2005
4
< 1 tahun s.d. 4 tahun
5.158
2007
2
<1
2.859
2008
3
< 1 tahun s.d. 19 tahun
2.375
2009
2
< 1 tahun
8.528
2010
13
< 1 tahun s.d. 4 tahun
3.201
2011
10
< 1 tahun s.d. 20 tahun
3.500
2012
6
< 1 tahun s.d. 5 tahun
1.138
2013
5
3 tahun s.d. 25 tahun
1.551
2014
3
s.d 15 tahun
Tota l
Dibe li
tahun s.d. 5 tahun
Vol. Dibe li Ke mba li (millia r Rupia h)
1.351 39.750
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap [ Dalam Juta]
Proyek Negara
Debt Swap
1
2
Germany Debt Swap I
Pembatalan
Nama
Jumlah
Komitmen
Realisasi
3
4
5
6
Elementary Education
EUR
12.8 EUR
25.6 EUR
25.6
Debt Swap II
Junior Secondary Education
EUR
11.5 EUR
23.0 EUR
23.0
Debt Swap IIIa
Financial Assistance for Environmental Investements EUR for Micro and Small Enterprises Project
6.3 EUR
12.5 EUR
3.2
Debt Swap IIIb
Strengthening the Development of National Parks in Fragile Ecosystems
EUR
6.3 EUR
12.5 EUR
0.0
Debt Swap IV
School Reconstruction and Rehabilitation in Earthquake Area in Yogyakarta and Central Java
EUR
10.0 EUR
20.0 EUR
20.0
Debt Swap V
Global Fund to Fight AIDS, Tubercolosis and Malaria EUR (GFATM)
25.0 EUR
50.0 EUR
50.0
Debt Swap VII
Indonesian - German Scholarship Program
EUR
9.4 EUR
18.8 EUR
0.0
Italy
Debt Swap I
Housing and Setlement
EUR
5.7 EUR
5.7 EUR
5.7
USA
Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA
USD
20.0 USD
29.9 USD
20.3
Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA II
USD
23.8 USD
29.5 USD
16.2
AUD
37.5 AUD
75.0 AUD
15.6
EUR
87.0 EUR
168.0 EUR
127.5
USD
43.8 USD
59.4 USD
36.5
AUD
37.5 AUD
75.0 AUD
15.6
Australia Debt Swap
Debt2Health
TOTAL
TOTAL Equivalent juta USD Keterangan: *) untuk TFCA
Jumlah kontribusi dari GoI sebesar USD 20 juta Jumlah kontribusi dari NGO Conservation Int'l Foundation & Yayasan Kehati sebesar USD 2 juta Jumlah yang akan dicancel dikemudian hari sebesar USD 29,921,500 (principal + interest)
197.0
357.9
224.5
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
*)
Pemanfaatan Pinjaman Komitmen Belum Availability Penarikan Pinjaman Tertarik Period Kegiatan Pada Kementerian/Lembaga 15,327.24 5,466.94 9,860.30 2001-2023 1 B I G 62.91 52.36 10.55 2007-2017 2 Bappenas 306.28 116.24 190.04 2006-2023 3 BMG 41.35 25.53 15.82 2011-2015 4 BP Batam 50.00 50.00 2014-2018 5 BPKP 57.75 3.12 54.63 2012-2018 6 BPS 47.00 47.00 2011-2018 7 Kemenag 211.05 0.48 210.57 2006-2017 8 Kemenakertrans 32.47 32.47 2013-2017 9 Kemendagri 514.98 205.38 309.60 2008-2016 10 Kemendikbud 981.10 171.63 809.48 2007-2018 11 Kemenhan 4,937.51 2,207.55 2,729.96 2009-2018 12 Kemenhub 1,825.63 359.79 1,465.83 2001-2021 13 Kemenkes 42.60 35.83 6.77 2003-2014 14 Kemenkeu 165.00 41.50 123.50 2004-2015 15 Kemenkominfo 94.24 11.66 82.58 2007-2018 16 KemenPU 5,297.66 2,151.45 3,146.21 2005-2021 17 Kemenristek 95.00 7.26 87.74 2013-2020 18 Kementan 148.95 38.50 110.44 2006-2019 19 KKP 278.16 21.42 256.74 2008-2019 20 LIPI 20.06 13.19 6.87 2011-2014 21 POLRI 117.54 4.05 113.49 2011-2017 Penerusan Pinjaman 3,921.04 532.73 3,388.31 2005-2022 1 PT PERTAMINA 566.20 3.56 562.63 2011-2019 2 PT PII 29.60 29.60 2012-2018 3 PT PLN 3,125.24 342.56 2,782.68 2005-2022 4 PT SMI 200.00 186.60 13.40 2010-2015 Sub Total (K/L+BUMN) 19,248.28 5,999.67 13,248.61 2001-2023 *Availability period : periode sejak pinjaman ditandatangani hingga batas akhir penarikan dana No.
Executing Agency
No.
Nama
Local Government Decentralization Project National Program For Community 2 Empowerment In Rural Areas 2012-2015 National Community 3 Empowerment Program In Urban Areas For 2012-2015 Program Loan Grand Total (K/L+BUMN+Program loan) 1
- Data per 30 Juni 2014; angka dalam Juta US Dolar
Komitmen pinjaman
Penarikan
Belum Tertarik
Pemberi Pinjaman
220.00
122.78
97.22
IBRD
200.00
195.26
4.74
IBRD
100.00
25.28
74.72
IBRD
520.00 19,768.28
343.32 6,342.99
176.68 13,425.29
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Kewajiban Utang Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa 20.0% 18.0%
17.9%
16.0% 14.0% 12.0% 9.0%
10.0%
7.4%
8.0%
7.9%
7.1% 6.1%
6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 2009
2010
2011
2012
2013
2014*
Catatan: Pembayaran kewajiban utang = Pembayaran Bunga dan Pokok Utang • *) Angka Sementara, APBNP 2014 • Data Per 30 Juni 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Perubahan Rasio Utang Per Kapita di Berbagai Negara Tahun 2003-2013 (%)
200 180 160 140 120
100 80 60 40 20 0
Sumber: CEIC Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Utang per Kapita di Berbagai Negara Tahun 2003-2013 Utang per kapita Indonesia termasuk paling rendah dengan perubahan yang tidak signifikan dibandingkan negara lain Dalam USD 80,000 70,000
60,000 50,000 40,000 10,000 9,000 8,000 7,000
6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0
2003
Sumber: CEIC
2013 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Indikator Risiko Utang 2009-2014 Interest Rate Risk 28.2
22.0
Exchange Rate Risk 47.4
26.1
22.5
20.3
23.2 16.0
2011
Variable rate ratio [%]
2012
2013*)
46.7
44.4
44.5
15.0 13.4
2010
45.1
21.0
18.8 16.2
2009
46.2
25.9
Q1-2014
12.1
2009
Refixing rate [%]
11.0
2010
10.6
2011
FX Debt to GDP ratio (%)
Average Time To Maturity (ATM)-Years
2012
12.2
11.5
2013*)
Q1-2014
FX Debt to total debt ratio (%)
Debt Maturing in 1, 3 and 5 Years 9.9
34.6
34.2
33.2
33.7
33.4
32.4
9.7
9.7
9.6
20.3
20.8
22.7
21.5
21.8
21.6
9.5 9.3
7.6
7.1
2009 2009
2010
2011
2012
2013*)
Average Time to Maturity (in percentage)
Q1-2014
2010
8.2
2011
Maturity debt portion < 1 year (%)
8.6
7.2
2012
2013*)
7.4
Q1-2014
Maturity debt portion < 3 year (%)
Maturity debt portion < 5 year (%)
Catatan: *) Angka realisasi sementara. Sumber: Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 5 Biaya-Biaya Berbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Tahun Anggaran 2013 dan 2014 [ miliar Rupiah ]
Pagu DIPA 2013 I. POKOK A. PINJAMAN
Realisasi 2013
% thd Pagu DIPA
Pagu APBN 2014
Realisasi Pembayaran 2014 *) Q-1
April
Mei
Juni
Q-2
Total
188,884
160,421
84.93%
247,696
71,003
20,991
51,149
11,662
83,801
154,804
% thd Pagu APBN 62.50%
59,460
57,346
96.44%
59,097
9,716
5,652
25,335
8,760
39,747
49,464
83.70%
a. Pinjaman Dalam Negeri b. Pinjaman Luar Negeri
250 59,210
141 57,204
56.50% 96.61%
287 58,810
9,716
5,652
7,090 18,246
71 8,689
7,160 32,587
7,160 42,303
2495.21% 71.93%
B. SURAT BERHARGA NEGARA
129,424
103,075
79.64%
188,599
61,286
15,339
25,813
2,902
44,054
105,340
55.85%
125,424 109,025 16,399 4,000 4,000 -
103,075 86,904 16,172 -
82.18% 79.71% 98.61% 0.00% 0.00% 0.00%
145,799 112,538 33,260 42,800 35,650 7,150
46,403 25,076 21,327 14,884 14,884 -
7,805 7,348 458 7,534 7,534
11,815 255 11,560 13,999 13,999
2,902 2,902
22,522 10,505 12,018 21,532 21,532
68,925 35,581 33,344 36,416 14,884 21,532
47.27% 31.62% 100.25% 85.08% 41.75% 0.00%
112,675
112,638
99.97%
121,286
33,885
9,387
17,083
7,845
34,315
68,200
56.23%
14,437
14,435
99.99%
12,334
2,208
1,953
13,999
1,822
17,773
19,981
162.00%
a. Pinjaman Dalam Negeri b. Pinjaman Luar Negeri
111 14,326
111 14,324
100.00% 99.99%
150 12,184
2,208
63 1,890
1,707 12,292
31 1,790
1,800 15,973
1,800 18,181
1200.12% 149.22%
B. SURAT BERHARGA NEGARA
98,238
98,203
99.96%
108,952
31,677
7,434
3,084
6,024
16,542
48,219
44.26%
80,383 70,325 10,058 17,854 17,830 24
80,348 70,290 10,058 17,854 17,830 24
99.96% 99.95% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
86,025 74,660 11,365 22,926 20,701 2,225
24,247 21,054 3,193 7,430 6,918 512
4,329 3,376 952 3,105 2,774 331
2,665 794 1,871 419 419 -
6,022 5,491 531 2 2
13,015 9,661 3,354 3,526 3,195 331
37,262 30,716 6,547 10,956 10,113 844
43.32% 41.14% 57.60% 47.79% 48.85% 37.91%
301,559
273,059
90.55%
368,981
104,888
30,378
68,231
19,507
118,116
223,004
60.44%
1. SBN Rupiah a. SUN b. SBSN 2. SBN Valas a. SUN b. SBSN II. BUNGA A. PINJAMAN
1. SBN Rupiah a. SUN b. SBSN 2. SBN Valas a. SUN b. SBSN III. TOTAL POKOK + BUNGA
-
-
Catatan : *) Angka sementara, realisasi per 30 Juni 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Tahun Anggaran 2014 (Grafik) 200,000
180%
162%
180,000
188,599
160%
160,000
140%
140,000
Miliar Rupiah
120% 120,000 100%
105,340 108,952
84%
100,000
80% 80,000 56% 60,000
60% 48,219 44%
59,097 49,464
40%
40,000 19,981
20,000
20%
12,334 -
0% A. PINJAMAN
B. SBN
A. PINJAMAN
POKOK
Pagu
B. SBN BUNGA
Realisasi *)
% thd Pagu (RHS)
Catatan : *) Angka sementara, realisasi per 30 Juni 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Pembayaran Bunga Utang 12% 10%
8% 6% 4% 2% 0% 2009 terhadap Penerimaan
terhadap Penerimaan terhadap Belanja terhadap Rata-rata Outstanding terhadap PDB
2010
2011
terhadap Belanja
2009 11.0% 10.0% 5.8% 1.7%
2012
2013
2014*
terhadap Rata-rata Outstanding
2010 8.9% 8.5% 5.4% 1.4%
2011 7.7% 7.2% 5.4% 1.3%
2012 7.5% 6.7% 5.3% 1.2%
terhadap PDB
2013 7.9% 6.8% 5.3% 1.2%
2014* 8.3% 7.2% 5.5% 1.3%
Keterangan: Angka LKPP * angka proyeksi berdasarkan APBN-P 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Realisasi Pembayaran Bunga Utang 100% 90%
80% 70% 60%
68%
70%
70%
85%
50%
86%
90%
14%
10%
2013*
2014**
40%
30% 20% 10%
32%
30%
30%
15%
0%
2009
2010
2011
2012
Pembayaran Bunga Utang DN
Pembayaran Bunga Utang LN
[triliun Rupiah ]
2009
2010
Pembayaran Bunga Utang
2013* 2014** Nml % Nml % Nml % Nml % Nml % Nml % 93.78 100.00 88.38 100.00 93.20 100.00 100.52 100.00 112.52 100.00 121.29 100.00
a. Pembayaran Bunga Utang DN b. Pembayaran Bunga Utang LN
63.76 30.03
67.98 32.02
61.4 27.0
2011
69.47 30.53
79.60 13.60
2012
85.41 14.59
70.22 30.29
69.86 30.14
96.76 15.76
85.99 109.10 14.01 12.18
Catatan: *) Angka sementara APBN-P 2013. **) Angka sementara APBN - 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
89.95 10.05
Profil Pinjaman dari Kreditur Multilateral Multilateral
Description
IBRD-WB
IFAD
IDB
ADB-OCR
24.5 years
15-18 years
14-20 years
up to 32 years
9 years
3 years
3-5 years
up to 8 years
15.5 years
12 years
9-16 years
5-27 years
-
-
-
0.15%
Front End Fee
0.25%
-
-
-
Service Charge
-
-
-
-
Loan Maturity Grace Period Repayment Period Commitment Charge
Interest Rate/ Mark-up ***)
LIBOR + 0,40% LIBOR + 1.0% (Fixed Spread) LIBOR + 0.48% (Variable Spread)
LIBOR (swap) + 1.35%
*)
IFAD Referenc e Rate (Semester I 2012= 1.39%)
ALM ≤ 13 years = Nil **) 13 years< ALM ≤ 16 years = 0.10 % p.a
Maturity Premium
**) 16< ALM < 19 years = 0.20% p.a **)
*) Untuk Negosiasi yang dilaksanakan pada dan/atau setelah 1 Juli 2011 **) Untuk Negosiasi yang dilaksanakan pada atau setelah 1 April 2012 ***) Mark-up = margin (khusus Loan IDB) ALM = Average Loan Maturity
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Profil Pinjaman dari Kreditur Bilateral (Jepang) Bilateral Jepang/ Japan (JICA) General terms Description
Prefential terms
STEP
S t a nda rd O ption1 O ption2 S t a nda rd O ption1 O ption2 O ption3 S t a nda rd O ption
Loan Maturity
25 years
20 years
15 years
40 years
30 years 20 years
15 years
40 years
30 years
Grace Period
7 years
6 years
5 years
10 years
10 years
5 years
10 years
10 years
25 years
20 years
15 years
40 years
30 years 20 years
15 years
40 years
20 years
Repayment Period Commitment Charge
-
Front End Fee Service Charge
6 years
0.20% -
-
-
-
-
-
-
-
-
0,95%
0,80%
0,30%
0,25%
0,20%
0,15%
0,10%
0,10%
Interest Rate (for non c onsultant servic es) 1,40%
Interest Rate (for c onsultant servic es)
0,01%
Maturity Premium
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kurva Imbal Hasil SBN Rupiah [%] 30 Jun '14
Dec-13
Dec-12
Des '11
Des '10
12
10
8
6
Tenor
30 Jun '14
Dec-13
Dec-12
Des '11
Des '10
1Y
6,41
6,67
3,96
4,35
5,36
2Y
6,95
7,43
4,32
4,92
5,82
3Y
7,34
7,63
4,52
5,22
6,27
4Y
7,49
7,84
4,63
5,24
6,34
5Y
7,69
7,91
4,65
5,35
6,78
6Y
7,85
8,02
4,88
5,45
6,96
7Y
7,97
8,20
4,98
5,83
7,16
10Y
8,15
8,38
5,15
5,96
7,57
15Y
8,54
8,89
5,87
6,56
8,78
20Y
8,72
8,97
6,24
7,02
9,24
30Y
8,82
9,21
6,34
7,26
9,68
4
1Y
2Y
3Y
4Y
5Y
6Y
7Y
10Y
15Y
20Y
30Y
Peningkatan cost of fund SBN Rupiah (bagi Pemerintah) antara awal dan akhir tahun 2013 menunjukkan dampak dari gejolak pasar yang diakibatkan isu tapering yang akan segera dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat, dimana isu nya mulai berhembus sejak pertengahan tahun 2013. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kurva Imbal Hasil SBN Valas [%] 12
31-Dec-08 31-Dec-09 30-Dec-11 28-Dec-12 31-Dec-13 30-Jun-14
10
Dec-09 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y 20 Y 25 Y 30 Y
8
6
4
2
4,188 4,387 4,886 5,107 5,255 5,346 6,731 6,806
Dec-11 2,707 2,991 3,079 3,374 3,515 3,899 3,955 3,970 5,044 5,201
Dec-12 1,416 1,421 1,647 1,965 2,141 2,448 2,666 2,826 2,902 4,268 4,297 4,235
31-Dec-13 30-Jun-14 1,677 0,956 2,212 1,240 2,991 1,958 3,556 2,526 4,249 3,200 4,720 4,960 3,981 5,213 5,337 5,404 4,499 6,634 6,623 6,098 5,677
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 15 16 17 18 19 20 25 26 27 28 29 30
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia 42
Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktivitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh Investor)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Perdagangan Rata-Rata Harian SBN Rupiah di Pasar Sekunder [ Triliun Rupiah]
24,0 23,0 22,0 21,0 20,0 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0
[ Frekuensi]
800
Trend volume dan frekuensi perdagangan rata-rata harian SUN menunjukkan likuiditas pasar yang semakin baik.
700
600
500
400
300
200
100
-
J F MAM J J A S ON D J F MAM J J A S ON D J F MAM J J A S ON D J F MAM J J A S ON D J F MAM J J A S ON D J F MAM J
2009
2010 Volume
2011 Rata-Rata Volume per Tahun
2012
2013
2014
Frekuensi - RHS Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Kepemilikan SBN [Rp Triliun] 1200
50,00%
Investor SBN semakin terdiversifikasi tercermin dari berkurangnya
kepemilikan oleh bank, dan meningkatnya kepemilikan oleh lembaga keuangan non-bank, investor ritel dan asing. 1000
45,00%
Trend peningkatan kepemilikan oleh asing menunjukkan menariknya return
40,00%
di pasar SBN domestik.
35,00% 800 30,00%
600
25,00%
20,00% 400
15,00%
10,00% 200 5,00%
Mar-14
August-13
% Asing thd. Total - RHS
June-12
Nop'11
Apr'11
Sep'10
Feb'10
Jul'09
Des'08
BANK
January-13
NON-BANK
Mei'08
Oct '07
Mar'07
Agust'06
Jan'06
0
Catatan: Non-Bank termasuk Institusi Pemerintah Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Kepemilikan SBN Domestik Dec-09
Dec-10
Dec-11
254.36
217.27
265.03
299.66
335.43
343.08
340.19
355.58
Institusi Pemerintah
22.50
17.42
7.84
3.07
44.44
53.42
53.89
51.19
NON-BANK
304.89
406.53
450.75
517.53
615.38
693.28
717.77
724.86
Reksadana Asuransi Asing Dana Pensiun Sekuritas Individu Lain-lain
45.22 72.58 108.00 37.50 0.46
51.16 79.30 195.76 36.75 0.13
47.22 93.09 222.86 34.39 0.14
43.19 83.42 270.52 56.46 0.30
41.12
43.43
53.05
63.64
42.50 129.55 323.83 39.47 0.88 32.48 46.68
44.82 145.71 377.00 39.07 0.91 33.93 51.84
45.81 150.67 397.16 39.13 0.93 32.52 51.56
45.80 151.36 403.59 38.95 0.96 31.42 52.78
TOTAL
581.75
641.21
723.61
820.27
995.25
1,089.78
1,111.85
1,131.63
BANK
Dec-12
Dec-13
Apr-14
May-14
Jun-14
Catatan: • Nominal dalam triliun rupiah; • Termasuk kepemilikan SBSN • Asing terdiri dari Bank (termasuk Bank Sentral), Private Banking, Fund/Asset Management, Sekuritas, Asuransi, Dana Pensiun.; • Lain-lain terdiri dari Korporasi dan Yayasan. • Sejak Desember 2013 Individu dikategorikan tersendiri (semula dikategorikan Lain-lain) *) Sejak 8 Februari 2008, termasuk transaksi repo SUN kepada Bank Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia 45
Posisi Kepemilikan SBN Domestik (dalam Persentase) Dec-09 BANK
Dec-10
Dec-11
Dec-12
Dec-13
Apr-14
May-14
Jun-14
43.72%
33.88%
36.63%
36.53%
33.70%
31.48%
30.60%
31.42%
3.87%
2.72%
1.08%
0.37%
4.47%
4.90%
4.85%
4.52%
NON-BANK
52.41%
63.40%
62.29%
63.09%
61.83%
63.62%
64.56%
64.05%
Reksadana Asuransi Asing Dana Pensiun Sekuritas Individu Lain-lain
7.77% 12.48% 18.56% 6.45% 0.08%
7.98% 12.37% 30.53% 5.73% 0.02%
6.53% 12.86% 30.80% 4.75% 0.02%
5.27% 10.17% 32.98% 6.88% 0.04%
7.07%
6.77%
7.33%
7.76%
4.27% 13.02% 32.54% 3.97% 0.09% 3.26% 4.69%
4.11% 13.37% 34.59% 3.59% 0.08% 3.11% 4.76%
4.12% 13.55% 35.72% 3.52% 0.08% 2.92% 4.64%
4.05% 13.38% 35.66% 3.44% 0.08% 2.78% 4.66%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Institusi Pemerintah
Total
Catatan: • Nominal dalam triliun rupiah; • Termasuk kepemilikan SBSN • Asing terdiri dari Bank (termasuk Bank Sentral), Private Banking, Fund/Asset Management, Sekuritas, Asuransi, Dana Pensiun.; • Lain-lain terdiri dari Korporasi dan Yayasan. • Sejak Desember 2013 Individu dikategorikan tersendiri (semula dikategorikan Lain-lain) *) Sejak 8 Februari 2008, termasuk transaksi repo SUN kepada Bank Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia 46
Kepemilikan SBN oleh Asing berdasarkan Tenor 100,00%
46,00%
38,23%
45,01%
44,46%
45,97%
40,69%
40,06%
40,63%
41,43%
35,72%
80,00%
30,53%
32,98% 30,80%
60,00%
24,93%
33,64%
37,60%
32,04%
31,35%
12,88%
11,02%
10,74%
2,83% 7,84%
5,41% 5,20%
6,06% 5,60%
Dec-12
Dec-2013
Feb-2014
27,83%
40,00%
32,31%
33,48%
40,00%
35,66%
34,59%
34,10%
32,93%
33,07%
20,00%
21,03%
18,14%
16,78% 16,50%
20,00% 4,64% 10,18%
8,19% 11,87%
0,00% Dec-10
0-1
Dec-11
>1-2
>2-5
>5-10
>10
14,70%
14,84%
15,47%
5,41% 5,55%
4,48% 6,67%
4,78%
6,82%
2,96% 7,06%
Mar-2014
Apr-2014
May-2014
30-Jun-14
0,00%
% Kepemilikan Asing terhadap Total (RHS)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Spread terhadap UST- Des 19 600 INDO 19
TURK 19
PHIL 19
BRAZ 19
MEX 19
400
200
0 5-Jan-14
27-Jan-14
18-Feb-14
12-Mar-14
3-Apr-14
25-Apr-14
17-May-14
8-Jun-14
30-Jun-14
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Spread terhadap UST- Nov 23
450
BRA 24
TURK 23
PHIL 24
INDO 24
MEX 23 350
250
150
50
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Spread terhadap UST- Nov 43 600
COLM 41
BRAZ 41
TURK 43
MEX 44
INDO 43
400
200
0 2-Dec-13
23-Dec-13 13-Jan-14
3-Feb-14
24-Feb-14 17-Mar-14
7-Apr-14
28-Apr-14 19-May-14
9-Jun-14
30-Jun-14
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 7 Rating, Penjaminan, Opini BPK, Kesimpulan
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rating Indonesia Faktor Penentu Perbaikan Rating
Ketahanan Perekonomian Indonesia dalam menghadapi krisis global 20072008
Kestabilan politik dan perbaikan law enforcement
Pengelolaan utang pemerintah yang prudent:
Penurunan rasio utang terhadap PDB Ketepatan waktu pembayaran kewajiban utang Meningkatnya kepercayaan investor/ kreditor
Sovereign Credit Rating (Fitch, Moody’s, S&P)
Peningkatan rating 1 notch berpotensi menurunkan yield SBN valas baru sekitar 75-115bps
Country Risk Classification (CRC)
Pengukuran risiko kredit suatu negara oleh negara-negara anggota OECD
Rentang 0 (berisiko rendah) sampai dengan 7 (berisiko tinggi)
Penurunan 1 level CRC berpotensi menurunkan biaya pinjaman luar negeri khususnya fasilitas kredit ekspor baru sekitar 130-150bps Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Perkembangan Credit Rating Indonesia (1) S&P: Tanggal 2 Mei 2013 melakukan afirmasi peringkat kredit Indonesia di tingkat BB+ dengan outlook stable
Perkembangan Rating Indonesia 1999 - 2013
Tahun 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
S&P CCC+ BCCC CCC+ B B+ B+ BBBBBBBBBB BB+ BB+ BB+
Fitch BBBB B+ B+ BBBBBBBB BB BB+ BBBBBBBBB-
Rating Moody's R&I B3 BB3 BB3 BB3 BB2 BB2 B B2 BBB1 BBBa3 BB+ Ba3 BB+ Ba2 BB+ Ba2 BB+ Ba1 BB+ Baa3 BBBBaa3 BBB-
JCRA B B B+ B+ BBBB BB BB+ BBBBBBBBBBBB-
CRC 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4 4 3 3
Fitch: Tanggal 21 November 2012 melakukan afirmasi peringkat kredit indonesia di tingkat BBB- dengan outlook stable R&I: Tanggal 18 Oktober 2012 menaikkan kredit Indonesia dari BB+ menjadi BBB-
OECD: Tanggal 30 Maret 2012 menaikkan peringkat CRC Indonesia dari klasifikasi 4 menjadi klasifikasi 3 Moody’s: Tanggal 18 Januari 2012 menaikkan sovereign credit rating Republik Indonesia dari Ba1 menjadi Baa3 dengan outlook stable JCRA: Tanggal 13 Juli 2010 menaikan peringkat kredit Indonesia hingga masuk kategori Investment Grade dari BB+ menjadi BBBKementerian Keuangan – Republik Indonesia
Krisis ekonomi 1998
Rekapitalisasi Perbankan
Reprofiling VR & HB, Asset-Bond Swap, & penerbitan SUN jk panjang
Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback
Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback, & Debt Swtiching
Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback, Debt Swtiching, & diversivikasi instrumen
BBB12
Baa1 Baa2 Baa3
BB+ 11 BB 10
Ba2
BB-9
Ba3
B+8
B1
Ba1
B7
B2
Moodys’s menaikan rating ke Ba1 per 17 Januari 2011
B-6 CCC+ 5 CCC4 CCC3
B3
Moodys’s menaikan rating ke Baa3 per 18 Januari 2012 S&P sempat menurunkan rating ke Selective Default namun direvisi kembali 1 hari kemudian
Caa1 Caa2
S&P’s menaikan rating ke BB+ per 8 April 2011
CC2 R/C1
Caa3 Ca
Fitch’s menaikan rating ke BBBper 15 Desember 2011
C
SD/DD -
1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2008 2009 2012 2013 2003 2004 1997 1998 1998 1999 2000 Fitch’s
S&P’s
Moody’s
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Non Investment grade
Non Investment grade
14 BBB+ BBB 13
Investment grade
Investment grade
Perkembangan Credit Rating Indonesia (2)
Performa Sovereign Rating Indonesia (1) Tanggal 2 Mei 2013, S&P melakukan afirmasi peringkat kredit Indonesia di tingkat
BB+ dengan outlook stable, adapun highlight dari S&P antara lain sebagai berikut:
“Indonesia supported by decade of moderately strong growth, conservative fiscal policy, and modest public sector debt burden. Meanwhile, the weakening policy environment may ultimately have a negative impact on growth prospects and the generally sound economic conditions. In addition, the external sector is also experiencing vulnerability shown by the current account deficit and increasing private sector external debt."
Tanggal 21 November 2012, Fitch melakukan afirmasi peringkat kredit indonesia di
tingkat BBB- dengan outlook stable, adapun highlight dari Fitch’s antara lain sebagai berikut:
the relatively high economic growth that is resilient to the declining global condition, high investment rate, low andPublic Relation Group declining public debt ratios and the strong overall macroeconomic policy framework.“
Pada tanggal 18 Oktober 2012 R&I menaikkan Sovereign Credit Rating Indonesia
menjadi BBB- dengan Outlook stabil. R&I menyatakan bahwa faktor kunci yang mendukung keputusan upgrade bagi sovereign credit rating Indonesia adalah (1) Kekuatan Indonesia mencapai pertumbuhan yang tinggi ditengah penurunan ekonomi global (2) Pengelolaan fiskal yang konservatif (3) Utang pemerintah yang rendah dan (4) Sistem keuangan yang semakin stabil Pada tanggal 30 Maret 2012, OECD menaikkan peringkat CRC (Country Risk Classification) Indonesia dari klasifikasi 4 menjadi klasifikasi 3. Saat ini Indonesia berada dalam kelompok yang sama dengan negara-negara seperti Thailand, Uruguay, Afrika Selatan, Rusia, India, Brasil dan Peru. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Performa Sovereign Rating Indonesia (2) Tanggal 18 Januari 2012, Moody's Investors Services menaikkan sovereign credit
rating Republik Indonesia dari Ba1 menjadi Baa3 dengan outlook stable. Adapun highlight dari Moody's antara lain sebagai berikut:
"Some of the key drivers of the decision are Moody's anticipation that government financial metrics will remain in line with Baa peers, the demonstrated resilience of Indonesia's economic growth to large external shocks, the presence of policy buffers and tools that address financial vulnerabilities and a healthier banking system capable of withstanding stress"
Tanggal 13 Juli 2010 JCRA menaikan peringkat kredit Indonesia hingga masuk
kategori Investment Grade dari BB+ menjadi BBB-, adapun highlight dari JCRA antara lain sebagai berikut:
“JCR explained that the upgrade reflects (i) enhanced political and social stability along with the progress in democratization and decentralization, (ii) sustainable economic growth outlook underpinned by solid domestic demand, (iii) alleviated public debt burden as a result of prudent fiscal management, (iv) reinforced resilience to external shocks stemming from the foreign reserves accumulation and an improved capacity for external debt management and (v) efforts made by the second Yudhoyono administration to outline the framework to deal with structural issues such as infrastructure development.”
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Penjaminan Pemerintah dan Alokasi APBN Alokasi APBN (Miliar Rupiah) No
Program Penjaminan
Jumlah Surat Jaminan
Nilai Jaminan (Miliar Rupiah)
Outstanding 2008
2009
2010
2012
2013
2014
889.0
623.3
611.2 1,017.9
1 Fast track Program Phase 1 (FTP 1)
34
81,251.2
57,917.7
2 Program Percepatan Penyediaan Air Minum (Clean Water Avaliability Program) 3 Penjaminan Proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership Project) 4 Fast track Program Phase 2 (FTP 2)
5
205.2
156.6
-
-
50.0
15.0
10.0
35.0
2.1
1
36,492.8
-
-
-
-
-
-
59.8
46.7
5
39,956.2
-
-
-
-
-
-
45
157,905.4
904.0
633.3
TOTAL
58,074.3
283.0 1,000.0 1,000.0
2011
283.0 1,000.0 1,050.0
-
706.0 1,066.7
Catatan : - Data per 31 Maret 2014 - Asumsi kurs: Rp. 11.404,- per USD
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Opini BPK tentang Laporan Keuangan 2012
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan
Keuangan Bagian Anggaran terkait Pengelolaan Utang (BA999.01) Akuntabilitas kinerja pengelolaan utang membaik
Sistem Pengendalian Internal (SPI) Kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kesimpulan Utang Pemerintah diperlukan untuk membiayai defisit APBN, penyediaan
arus kas jangka pendek, dan refinancing utang lama. Meskipun utang nominal mengalami peningkatan, namun rasio terhadap PDB cenderung menurun dan saat ini telah mencapai batas yang aman Pengelolaan utang pemerintah diarahkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan dengan biaya dan risiko rendah, jangka panjang, dan tidak ada ikatan politik. Pengelolaan fiskal & utang Indonesia relatif semakin baik:
Berbagai rasio utang dan rasio biaya utang menunjukkan trend yang membaik dan bahkan dibandingkan rasio-rasio yang sama di negara lain, termasuk negara maju
Kegiatan pengelolaan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin transparasi dan akuntabilitas publik
LKPP 2008, LKPP 2009, LKPP 2010, dan LKPP 2011 terkait pengelolaan utang dinilai Wajar Tanpa Pengecualian/WTP oleh BPK/Badan Pemeriksa Keuangan
Perbaikan rating terutama sejak 2005, dan pada tanggal 12 Maret 2010 perbaikan peringkat oleh S&P dari BB- menjadi BB meskipun di tengah krisis global yang sampai saat ini masih dirasakan di beberapa negara. Sementara oleh JCRA, Fitch, Moody’s dan R&I, Indonesia telah dimasukkan dalam kategori investment grade Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
© 2014 Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Republik Indonesia Gedung Frans Seda Lantai 7 Jl. DR. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Tel. 021-3864778; fax. 021-3843712 www.djpu.kemenkeu.go.id CP:
[email protected] /
[email protected] Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
