DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Daftar Isi B i 1 Bagian
16.
Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Utang, Landasan Hukum
Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2006 – 2011 (Grafik)
17.
Penarikan PLN Pembiayaan Proyek 2011 Penarikan PLN Pembiayaan Proyek 2011 (Grafik)
1.
Latar Belakang (1)
18.
2 2.
Latar Belakang (2)
3.
Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang
4.
Jenis-jenis Utang (1)
5.
Jenis-jenis Utang (2)
Bagian 3 Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman Luar Negeri) 19. Posisi Utang Pemerintah 2006-2011
6.
Landasan Hukum Pengelolaan Utang
Bagian 2 APBN, Perkembangan Defisit dan Pembiayaan APBN
20.
Posisi Utang Pemerintah 2006 2006-2011 2011 (Grafik)
21.
Profil Jatuh tempo Utang per 30 September 2011 (Grafik)
22.
Posisi Surat Berharga Negara Desember 2007 – 30 September 2011
23.
Posisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Negara/Lembaga Kreditor 2006-2011
7.
APBN 2006 – 2011
8.
Defisit dan Pembiayaan APBN 2006-2011
9.
Defisit Global di berbagai Negara 2007-2011
10.
Cashflow Pembiayaan 2008-2011
24.
11.
Perkembangan g Pembiayaan y melalui Utang g 20062011
Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Negara Kreditor, 2006-2011 (Grafik)
25.
12.
Pagu dan Realisasi Pembiayaan Utang
Posisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sektor Ekonomi 2006 – 2011
13.
Realisasi Penerbitan SBN 2011
26.
14.
Penarikan Pinjaman j Luar Negeri g Berdasarkan Jenis Pembiayaan, 2006-2011
Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sektor Ekonomi 2006 – 2011 (Grafik)
27 27.
15.
Pinjaman Program 2006-2011
Posisi Utang Pemerintah Beberapa Mata Uang Utama, 2006-2011 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Daftar Isi 28.
Posisi P i i Utang U P Pemerintah i h Mata Uang Lainnya, 2006-2011
39.
Restrukturisasi Tahun 2008 : Restrukturisasi Tingkat Bunga SU-002 dan SU-004
29.
Proporsi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 2006-2011 (Grafik)
40.
Pengaruh Penerbitan SPN 3 Bulan Terhadap Target Penerbitan SBN Bruto dalam Tahun Berjalan
30 30.
Proporsi Penarikan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Jenis Pinjaman, 2006-2011
41 41.
Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri 2006-30 September 2011
42.
Rasio Pembayaran Kewajiban Pinjaman Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa 2006-2011
43.
Rasio Utang g thd PDB di berbagai g Negara g 2011F dan perubahannya 2003-2011F
44.
Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB, 2006-2011
Rasio Utang Luar Negeri thd PDB di berbagai Negara 2011F dan Perubahannya 2003-2011F
45.
Rasio R i Utang U terhadap h d PDB Indonesia I d i dan d berbagai b b i Negara, 2006-2011F
Rasio Pembayaran Bunga Utang terhadap PDB Indonesia d i dan d berbagai b b i Negara, 2006-2011F 2006 20
46.
Persentase Rasio Utang thd. PDB di Beberapa Negara, 2006-2011
Rasio Utang thd Pendapatan di berbagai Negara 2011F dan perubahannya 2003-2011F
47.
Rasio Pembayaran Bunga thd Pendapatan di berbagai Negara 2011F dan perubahannya 20032011F
Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio g dan p perbandingan g antar negara, g , Pemanfaatan f Utang Pinjaman Luar Negeri, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN) 31. 32 32. 33. 34 34.
Jatuh Tempo (tradable) SBN akhir 2001 & 30 September 2011
35.
Program Debt Switching dan Buyback SBN
48.
Utang per Kapita di berbagai Negara 2006-2011
36.
Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap
49.
37 37.
Restrukturisasi 2003
Utang per Kapita di berbagai Negara 2011F dan perubahannya p y 2003-2011F
38.
Restrukturisasi 2006 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Daftar Isi Bagian 5 Biaya-biaya berbagai instrumen utang (Realisasi Pembayaran Utang, Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri)
61 61.
Kepemilikan K ilik SBN oleh l h Asing A i berdasarkan b d k Tenor T (tahun jatuh tempo)
62.
Spread terhadap UST- Feb 16
63.
Spread terhadap UST- Feb 20
64 64.
S Spread d terhadap t h d USTUST Feb F b 38
50.
Realisasi Pembayaran y Utang g Pemerintah Tahun Anggaran 2011
51.
Rasio Bunga Utang thd Pendapatan dan Belanja 2006-2011
52.
Rasio Bunga Utang terhadap Total Utang 2006-2011
65.
Rating Indonesia
53.
Realisasi Pembayaran Bunga Utang 2006-2011
66.
Perkembangan Credit Rating Indonesia (1)
54.
Biaya Pinjaman Program
67.
Perkembangan Credit Rating Indonesia (2)
55.
Kurva Imbal Hasil (Yield Curve) SBN Rupiah
68.
56.
Kurva Imbal Hasil ((Yield Curve)) SUN Valas
Peningkatan Performa Sovereign Rating Indonesia (1)
69.
Peningkatan Performa Sovereign Rating Indonesia (2)
70.
Opini BPK tentang Laporan Keuangan 2010
71.
Kesimpulan
Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktifitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh Investor) 57.
Perdagangan rata-rata Harian Surat Utang Negara R i h di Pasar Rupiah P S k d per 30 September Sekunder S t b 2011
58.
Posisi Kepemilikan SBN Bank dan Non Bank per 30 September 2011
59.
Posisi Kepemilikan SBN Domestik oleh Berbagai Jenis Investor
60.
Posisi Kepemilikan SBN Domestik oleh Berbagai Jenis Investor (dalam persentase)
Bagian 7 Rating, Opini BPK, HIPCs, Kesimpulan
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian B gi 1 Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Jenis jenis Utang, Utang Landasan Hukum
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Latar Belakang (1) [ Utang merupakan bagian dari Kebijakan Fiskal (APBN)
yang menjadi bagian dari Kebijakan Pengelolaan Ekonomi secara keseluruhan. keseluruhan [ Tujuan Pengelolaan Ekonomi adalah: Menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk: ¾ ¾ ¾
Penciptaan kesempatan kerja. Mengurangi kemiskinan. Menguatkan pertumbuhan ekonomi.
Menciptakan
keamanan.
[ Utang Ut adalah d l h konsekuensi k k i dari d i postur t APBN ((yang
mengalami defisit), dimana Pendapatan Negara lebih kecil daripada Belanja Negara. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Latar Belakang (2) [
Pembiayaan APBN melalui utang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang lazim dilakukan oleh suatu negara: Utang merupakan instrumen utama pembiayaan APBN untuk menutup defisit APBN, dan untuk membayar kembali utang yang jatuh tempo (debt refinancing); Refinancing R fi i dil dilakukan k k dengan d t terms & conditions diti (bi (biaya d dan risiko) i ik ) utang t b baru yang llebih bih b baik. ik
[
Kenaikan jumlah nominal utang Pemerintah berasal dari: Akumulasi utang di masa lalu (legacy debts) yang memerlukan refinancing yang cukup besar; Dampak krisis ekonomi tahun 1997/1998: ¾ ¾
Pembiayaan defisit APBN merupakan keputusan politik antara Pemerintah dan DPR-RI antara lain untuk: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
[
Depresiasi Rupiah terhadap mata uang asing; BLBI dan Rekapitalisasi Perbankan; Sebagian setoran BPPN dari asset-recovery digunakan untuk APBN selain untuk melunasi utang/obligasi rekap.
Menjaga stimulus fiskal melalui misalnya pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi,dan proyek padat karya; Pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat misalnya PNPM, BOS, Jamkesmas,Raskin, PKH,Subsidi; Mendukung pemulihan dunia usaha termasuk misalnya insentif pajak; Mempertahankan anggaran pendidikan 20%; Peningkatan anggaran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista); Melanjutkan reformasi birokrasi.
Akses terhadap pinjaman luar negeri dengan persyaratan sangat lunak dari lembaga keuangan multilateral bagi Indonesia dibatasi oleh: Status Indonesia yang tidak lagi tergolong sebagai low income country; Batas maksimum pinjaman yang dapat disalurkan ke suatu negara (country limit). Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang [ Tujuan Tujuan umum pengelolaan utang dalam jangka panjang adalah meminimalkan biaya utang dengan tingkat risiko yang semakin terkendali.
[ Kebijakan
Tidak ada agenda politik yang dipersyaratkan oleh pihak kreditor; Persyaratan lunak (jangka panjang, biaya relatif ringan), terutama dari multilateral dan kreditor bilateral (G to G); Tambahan pinjaman luar negeri neto dianggarkan negatif sejak 2004, artinya jumlah pembayaran kembali utang dianggarkan lebih besar dibanding dengan jumlah penarikan pinjaman luar negeri baru; Mengutamakan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Rupiah di pasar dalam negeri ¾ Mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan APBN; ¾ Mendukung pengembangan pasar modal dengan memperluas basis investor melalui diversifikasi berbagai instrumen investasi bagi masyarakat; ¾ Membantu pengelolaan likuiditas pasar, pasar misalnya melalui penerbitan instrumen pasar uang (SPN). Membuka akses sumber pembiayaan di pasar internasional (global bond, global sukuk, samurai bond) untuk meningkatkan posisi tawar Pemerintah sebagai peminjam (upper-hand borrower)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Jenis-jenis Utang (1) [ Pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri :
Pinjaman Luar Negeri World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank dan kreditor bilateral (Jepang, Jerman, Perancis dll), serta Kredit Ekspor. ¾
¾
Pinjaman Program: Untuk budget support dan pencairannya dikaitkan dengan pemenuhan Policy Matrix di bid bidang kegiatan k i t untuk t k mencapaii MDG MDGs ((pengentasan t k kemiskinan, i ki pendidikan, didik pemberantasan korupsi), pemberdayaan masyarakat, policy terkait dengan climate change dan infrastruktur. Pinjaman proyek : Untuk pembiayaan proyek infrastruktur di berbagai sektor (perhubungan, energi, dll); proyek-proyek dalam rangka pengentasan kemiskinan (PNPM).
Pinjaman Dalam Negeri ¾ ¾ ¾
Peraturan Pemerintah (PP) No.: 54 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah ; Berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Pemerintah Daerah,dan Perusahaan Daerah; Untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri dan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum; kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Jenis-jenis Utang (2) [ Surat Berharga Negara (SBN) dalam Rupiah dan valuta asing,
tradable & non-tradable, fixed & variable :
Surat Utang Negara (SUN) ¾ ¾
Surat Perbendaharaan Negara (SPN/T-Bills): SUN jangka pendek (s.d. 12bln); Obligasi Negara (> 1 thn) Ä
Ä
Coupon Bond } Tradable: ORI, FR/VR bond, Global bond } Non tradable: : SRBI untuk BLBI,, dan Surat Utang/SU g ke BI untuk p penyehatan y dan restrukturisasi perbankan Zero coupon
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara dalam Rupiah dan valuta asing dengan berbagai struktur, misalnya Ijarah, Musyarakah, Istisna dll ¾ ¾
SBSN jangka pendek (Islamic T-Bills); SBSN Ritail (Sukri); SBSN jangka panjang (IFR/Ijarah Fixed Rate; Global Sukuk; SDHI/Sukuk Dana Haji Indonesia). Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Landasan Hukum Pengelolaan Utang [ Ketentuan Perundang-undangan:
Undang-Undang No 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara U d Undang-Undang U d No N 24/2002 ttentang t Surat S t Utang Ut N Negara Peraturan Pemerintah No 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah P Peraturan t P Pemerintah i t h No N 54/2008 tentang t t T Tata t C Cara P Pengadaan d d dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah
[ Mengatur a.l, prinsip-prinsip good governance:
Pengadaan/penerbitan utang melalui mekanisme APBN/mendapatkan persetujuan DPR Koordinasi Pemerintah (Kementerian Keuangan, Kementrian PPN/Bappenas), dan BI dalam perencanaan dan pengelolaan utang Pengawasan perdagangan SBN di pasar sekunder oleh otoritas pasar modal Pertanggungjawaban pengelolaan utang dan publikasi data & informasi utang Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 2 APBN, Perkembangan Defisit dan Pembiayaan y APBN
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
APBN 2006 – 2011 [ Triliun Rupiah ]
2010 A. Pendapatan Negara dan Hibah A Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Bukan Pajak II Hibah II. Hibah B. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat a. Bunga Utang ‐ Dalam Negeri ‐ Luar Negeri b. Subsidi II. Transfer Daerah C. Keseimbangan Primer D. Surplus/ (Defisit) Anggaran (A‐B) E. Pembiayaan I Pembiayaan Utang I. Pembiayaan Utang II. Pembiayaan Non‐Utang Kelebihan/ (Kekurangan) Pembiayaan
2011
APBN
APBN‐P
LKPP
949.7 949 7 948.1 742.7 205.4 1.5 15 1,047.7 725.2 115.6 77.4 38.2 157.8 322.4 17.6 (98.0) 98.0 95.5 95 5 2.5 ‐
992.4 992 4 990.5 743.3 247.2 1.9 19 1,126.1 781.5 105.7 71.9 33.8 201.3 344.6 (28.1) (133.7) 133.7 108.3 108 3 25.4 ‐
995.3 995 3 992.3 723.3 268.9 3.0 30 1,042.1 697.4 88.4 61.4 26.9 192.7 344.7 41.5 (46.8) 91.5 86.9 86 9 4.6 44.7
% 100.3% 100 3% 100.2% 97.3% 108.8% 158 2% 158.2% 92.5% 89.2% 83.7% 85.4% 79.6% 95.7% 100.0% ‐147.8% 35.0% 68.4% 80 2% 80.2% 18.2%
APBN
APBN‐P
Selisih
11,104.9 104 9 1,101.2 850.3 250.9 3.7 37 1,229.6 836.6 115.2 79.4 35.8 187.6 393.0 (9.4) (124.7) 124.7 127.0 127 0 (2.4) ‐
11,169.9 169 9 1,165.3 878.7 286.6 4.6 46 1,320.7 908.2 106.5 76.6 29.9 237.2 412.5 (44.3) (150.8) 150.8 125.3 125 3 25.5 ‐
65.0 65 0 64.1 28.4 35.7 0.9 09 91.1 71.6 (8.7) (2.8) (5.9) 49.6 19.5 (34.9) (26.1) 26.1 (1.7) (1 7) 27.9 ‐
% prbhn. 55.9% 9% 5.8% 3.3% 14.2% 23 0% 23.0% 7.4% 8.6% ‐7.6% ‐3.5% ‐16.5% 26.4% 5.0% ‐368.9% ‐21.0% 21.0% ‐11.4% 4% 1167.9%
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Defisit dan Pembiayaan APBN 2006-2011 [ Triliun T ili Rupiah R i h] 160
[ % thd thd. PDB ] 151
Sejak tahun 2005 SBN menjadi instrumen utama pembiayaan APBN Kenaikan SBN periode 2006-2011, antara lain untuk refinancing utang lama yang jatuh tempo, dan refinancing dilakukan dengan utang baru yang mempunyai terms & conditions yang lebih baik. 9 99
120
86
100
89
9 8 7 6
57
80
5
50 29
0.7
4
0.1
9
20
29
17
1.3
47
4
1
0.9
5
20
36 6
1.6
26
60 40
3
-2.1
2 1 -
(16)
(27)
(24)
(20)
(18)
(4))
-
(40)
11 10
91
140
127
(1) (2)
(60)
(3) 2006 006
SBN - neto
2007 00
Pinjaman DN & LN - neto
2008 008
Non-Utang - neto
2009 009
Defisit (Surplus) APBN
2010 0 0
2011* 0
Defisit APBN, % thd. PDB (RHS)
Sumber: Kementerian Keuangan g
Catatan: APBN 2006-2010 adalah angka PAN/LKPP-Audited * APBN-P 2011 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Defisit Global di berbagai Negara 2007-2011 2007
2008
2009
2010
2011
(2.7) (2.4)
(6.5) (4.2)
(12.7) (10.3)
(10.6) (9.5)
(10.8) (10.0)
(2.7)
(4.9)
(10.3)
(10.4)
(8.6)
(2.7) (1 3) (1.3)
(1.4) (1 3) (1.3)
(3.1) (4.8) (4 8)
(2.9) (4 1) (4.1)
(2.4) (1 8) (1.8)
0.9 (1.3)
(0.4) (0.1)
(3.1) (1.6)
(2.6) (0.7)
(1.6) (2.1)
(5.0) (1.9) 6.8
(3.7) (3.7) 4.9
(4.3) (7.2) (6.3)
(4.1) (7.9) (3.6)
3.9 (5.7) (1.6)
Developed US Japan
Euro Area UK
Emerging Market Brazil M i Mexico
Emerging Asia China Indonesia
CEEMA Hungary Poland Russia
Sumber: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2011
Keterangan: ‐ Nominal dalam % terhadap PDB ‐ Khusus untuk indonesia, tahun 2007‐2010 menggunakan angka LKPP dan tahun 2011 menggunakan APBN‐P
Defisit Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan defisit di negara lain. lain
UU No 17/2003 ttg Keuangan Negara membatasi defisit nasional 3% dari PDB, dengan demikian tambahan utang untuk pembiayaan defisit juga dibatasi. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Cashflow Pembiayaan 2008-2011 [ Miliar Rupiah ]
Kebutuhan Pembiayaan Defisit Pembayaran Utang
Jatuh Tempo dan Buyback Surat Berharga Negara Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri Penerusan Pinjaman Pembiayaan Non utang
Dana Invest. Pmrth & Restruk. BUMN Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Pinjaman Kepada PT. PLN Pinjaman Kepada PT. PLN Kewajiban Penjaminan Sumber Pembiayaan Utang
Penerbitan SBN, Bruto Penerbitan SBN Domestik Penerbitan SBN Valas Penarikan Pinjaman LN Pinjaman Program Pinjaman Proyek untuk K/L Pinjaman Proyek untuk Penerusan Pinjaman Penarikan Pinjaman DN Non Utang
Privatisasi & Penjualan Aset Program Restrukturisasi Privatisasi & Penjualan Aset Program Restrukturisasi Perbankan Dalam Negeri Kelebihan / (Kekurangan) Pembiayaan Net Cash Flow Pembiayaan Surat Berharga Negara Pinjaman Luar Negeri Pinjaman Dalam Negeri Non Utang
Catatan: APBN 2008-2010 PAN/LKPP - Audited *) APBN-P 2011
2008
2009
2010
2011*
(115,579)
(224,292)
(203,538)
(319,026)
(4,121)
(88,619)
(46,846)
(150,837)
(108,958)
(123,279)
(135,893)
(143,555)
(40,333) (63,435) ‐ (5,189)
(49,067) (68,031) ‐ (6,181)
(76,532) (50,633) ‐ (8,729)
(84,526) (47,235) (70) (11,725)
(2,500)
(12,395)
(20,799)
(24,634)
(2,500) ‐ ‐
(12,395) ‐ ‐
(12,299) (1,000) (7,500) ‐
(21,112) (2,618) (904)
195,529
248,257
248,243
176,468
207,200
222,822
319,026 268,885
126,249 86,932 39,317 50,219 30,100 14,929 5,189 ‐
148,538 101,736 46,802 58,662 28,938 23,544 6,181 ‐
167,634 142,593 25,041 54,795 28,975 17,091 8,729 394
211,180 ‐ ‐ 56,183 19,202 25,256 11,725 1,522
19,061
41,057
25,421
50,141
2,902 2 902 16,159
‐ 41,057
3,232 3 232 22,189
1,391 1 391 48,751
79,950 84,072 85,916 (18,406) 16,561
23,965 112,554 99,442 (15,550) 28,662
44,706 91,552 91,102 (4,566) 394 4,622
0 150,837 126,654 (2,777) 1 452 1,452 25,508
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Perkembangan Pembiayaan melalui Utang 2006-2011 [ Triliun Rupiah ]
Surat Berharga Negara (neto) Surat Berharga Negara (neto) Penerbitan, bruto
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
36 0 36.0
57 2 57.2
85 9 85.9
99 5 99.5
91 1 91.1
126 7 126.7
61.0 100.0 126.2 148.5
167.6 211.2
Domestik
42.6
86.4
86.9
101.7
142.6
Valas
18.5
13.6
39.3
46.8
25.0
Pembayaran Pokok dan Pembelian Kembali
Pembiayaan Pinjaman (neto) Penarikan PLN, bruto Penarikan PLN, bruto
(25.1) (42.8) (40.3) (49.1) (76.5) (84.5) (26.6)
(23.9)
(18.4)
(15.5)
(4.2)
(1.3)
26.1
34.1
45.0
52.5
46.1
44.5
Pinjaman program
13.6
19.6
30.1
28.9
29.0
19.2
Pinjaman proyek
12.5
14.5
20.1
29.7
25.8
37.0
(5.2)
(6.2)
(8.7)
Penerusan PLN
Pembayaran Cicilan Pokok PLN b l k k Penarikan Pinjaman Dalam Negeri, bruto
Total Pembiayaan Utang Total Pembiayaan Utang Catatan: APBN 2006-2010 PAN/LKPP - Audited *) APBN-P 2011
-
-
(11.7)
(63 4) (63.4) (68 0) (68.0) (50 6) (50.6) (47 2) (47.2) (52.7) ( ) (57.9) ( ) ‐ ‐ ‐ ‐ 0.4 1.5
9.4
33.3
67.5
83.9
86.9
125.4
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pagu dan Realisasi Pembiayaan Utang [ Triliun T ili Rupiah R i h]
Instrumen PINJAMAN
Pagu APBN
Q 1
Q 2
Juli
Agustus September
Total [ % ] Realisasi
59.93
6.67 2.74 1.89 2.52 0.49 14.31
23.9%
Pinjaman Luar Negeri
58.93
6.59 2.64 1.86 2.50 0.49 14.09
23.9%
Pinjaman Program Pinjaman Program
19.81 19 81
2.45 2 45
3.56 3 56
17 9% 17.9%
Pinjaman Proyek
39.12
4.14 2.58 1.86 1.47 0.48 10.53
26.9%
1.00
0.08 0.10 0.03 0.02 ‐
0.23
22.7%
155.22
73.5%
Pinjaman Dalam Negeri
SURAT BERHARGA NEGARA 211.18 * 56.09
TOTAL
0.06 0 06
60.99
‐
14.95
1.03 1 03
11.04
0.01 0 01
12.15
271.11 62.77 63.73 16.84 13.56 12.64 169.54 62.5%
Catatan: Data Per 30 September 2011 * Target Penerbitan SBN Bruto dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kebutuhan pembiayaan dalam rangka pengelolaan portofolio SBN Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Realisasi Penerbitan SBN 2011 (Per 30 September 2011) (dalam Rupiah)
Uraian SBN Netto (APBN) Kebutuhan Penerbitan 2011
Realisasi (ao 30 September 2011)
Target
% realisasi thd Target
126 653 900 126,653,900
82 146 934 82,146,934
64 86% 64.86%
211.179.862 *
155,223,910
73.50%
SUN SUN Domestik - ON - ZC - SPN - ORI SUN Valas
-
134,742,500 113,300,000 84,100,000 29,200,000 21,442,500
SBSN
-
20,481,410
IFR SBSN Ritel SDHI SPN-S SBSN Valas
-
4,240,000 7,341,410 8,000,000 900,000 -
Catatan: Rencana penerbitan menggunakan asumsi kurs APBN 2011 Rp9.250 /USD * Target Penerbitan SBN Bruto dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kebutuhan pembiayaan dalam rangka pengelolaan portofolio SBN Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pembiayaan, 2006-2011 Per 30 September 2011 2011 JENIS PEMBIAYAAN
1. Pinjaman Program
2006
2007
2008
2009
2010
Real. s.d. 30 Sept 2011 APBN
Nominal
% thd. Pagu APBN
13.53
19.90
30.28
28.57
29.05
19.81
3.54
ekuivalen dlm miliar US$
1.50
2.11
2.77
3.04
3.23
2.14
0.40
a. World Bank
5.50
5.66
12.91
14.65
15.34
14.26
2.67
18.7%
b AD B b.
5 51 5.51
8 47 8.47
9 17 9.17
5 06 5.06
6 39 6.39
2 78 2.78
-
0 0% 0.0%
c. JEPANG
0.90
3.77
4.87
6.07
4.59
1.85
0.87
47.2%
-
-
2.20
2.79
2.73
0.93
-
0.0%
1.83
1.79
-
-
-
-
-
0.0%
-
-
-
-
-
-
-
0.0%
12.54
14.46
14.93
23.54
20.50
39.12
10.54
2.20
1.54
1.36
2.50
2.28
4.23
1.19
3. Pinjaman Dalam Negeri
-
-
-
0.17
1.00
0.23
ekuivalen dlm miliar US$
-
-
-
0.02
0.11
0.03
26.06
34.36
45.21
52.11
49.72
59.93
14.31
3.70
3.65
4.13
5.54
5.51
6.48
1.62
d. PERANCIS e. IDB f. Lain-Lain
2. Pinjaman Proyek ekuivalen dlm miliar US$
TOTAL ekuivalen dlm miliar US$
17.9%
27.0% 22.7% 23.9%
Catatan: Nominal dalam Triliun Rupiah Kementerian KementerianKeuangan Keuangan– –Republik Republik Indonesia Indonesia
Pinjaman Program 2006-2011 [ J t USD ] [ Juta USD ]
2006 No
Lender
1 WB
2007
2008
2009
Nama Program
1. Development Policy Loan (DPL) 1 s.d 7 2. Infrastructure Development Policy Loan (IDPL) 1 s.d 4 3. BOS‐KITA Refinancing 1 sd. 2 4. PNPM Refinancing 5. Climate Change
Sub Total WB 2 ADB 1. State Audit Reform Sector Development Program (STARSDP) 1 State Audit Reform Sector Development Program (STARSDP) 2. Development Policy Support Program (DPSP) 1 s.d 6 3. Local Government Finance Reform and Governance Reform 4. Infrastructure Reform Sector Development Program (IRSDP) 1‐3 5. Capital Market Development Cluster Program (CMDCP) 1 dan 2 6. Poverty Reduction and MDG Acceleration Program 7. Local Government Finance Reform 8. Countercyclical Support Facility (CSF) Sub Total ADB 3 JBIC/ JICA 1. Development Policy Loan (cofinancing dengan World Bank) 1 s.d 7 2. Infrastructure Reform Sector Development Program 1 s.d. 3 3. Indonesia Disaster Recovery and Management 4. Climate Change Program Loan 1 s.d 3 5 Economic Stimulus and Budget Support Loan 5. Economic Stimulus and Budget Support Loan 6. Others Sub Total JBIC/ JICA 4 France Climate Change Program Loan 1 s.d 3 Sub Total France 5 IDB Liquid Funds Sub Total IDB Sub Total IDB TOTAL
600 600
750 400 47
750 250 553
600 600
1,197
1,553
200 200
200
200
400
280 300 400
2010
2011
APBN‐P
Real
APBN
Revisi Realisasi APBN
600 200 164 544 200 1,708
600 200 171 533 200 1,704
1,542
1,242
197
200
200
500 700 200
500 700 198
300
500
‐
300 350
600 900 100 100 100 200
100 400 ‐ ‐ 200 200 ‐
830 200
500 100 100
300
300 100
300
307
500 200 200
600 300 300
500 300 300
505 300 300
200
300
100
100
100
‐
‐
‐
‐
‐
‐
1,500 1,900 2,727 2,953 3,208 3,209 2,142 2,142 297
Keterangan : terdiri dari DPL VI sebesar USD 100 juta dan DPL VII sebesar USD 100 juta Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2006 - 2011 2006
2007
2008
2009
70
[ Trriliun Rupiah ]]
30
2011* 56.2
54.8
52.5
45.0
50
2010
34.1
26.1
10 10 ‐10 ‐30
‐2.8
‐4.6 ‐26.6
‐15.5
‐18.4
‐23.9
‐50 ‐52.7 ‐70
‐57.9
‐59.0
‐59.4
‐63.4
‐68.0
‐90 Penarikan Pinjaman LN, bruto
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman LN
Pembiayaan Pinjaman LN (neto) [ Triliun Rupiah ]
2006 Penarikan Pinjaman LN, bruto
2007
2008
2009
2010
2011*
26.11
34.07
45.01
52.48
54.79
56.18
y Cicilan Pokok Pinjaman j LN Pembayaran
((52.68))
((57.92))
((63.44))
((68.03))
((59.36))
((58.96))
Pembiayaan Pinjaman LN (neto)
(26.57)
(23.85)
(18.42)
(15.55)
(4.57)
(2.78)
Keterangan: * APBN-P 2011
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Penarikan Pinjaman 2011 Pembiayaan Proyek, per 30 September 2011 NEGARA KREDITOR
PAGU APBN 2011 * Juta USD
REALISASI PER 30 SEPTEMBER 2011 Miliar IDR
Juta USD
Miliar IDR
% THD PAGU 2011 USD
IDR
A D B
160.17 1,326.98
3.8%
3.4%
AUSTRALIA
59.63 509.57
1.4%
1.3%
GERMANY
19.10 133.76
0.5%
0.3%
I B R D
106.74 921.82
2.5%
2.4%
I D A
30.36 263.73
0.7%
0.7%
I D B
25.47 222.63
0.6%
0.6%
JAPAN
504.85 4,361.00
11.9%
11.1%
SPAIN
13.93 111.76
0.3%
0.3%
CHINA
80.29 544.22
1.9%
1.4%
FRANCE
45.18 45 18 384.11 384 11
1 1% 1.1%
1 0% 1.0%
KOREA
86.01 748.67
2.0%
1.9%
SINGAPORE
52.53 453.57
1.2%
1.2%
OTHERS
133.20 133 20 775.36 775 36
3 1% 3.1%
2 0% 2.0%
4,229.23 39,120.35 1,317.47 10,757.18
31.2%
27.5%
Catatan : Angka sementara menggunakan data alokasi Penarikan Pinjaman Proyek Bruto dalam DIPA APBN 2011
Kementerian KementerianKeuangan Keuangan– –Republik Republik Indonesia Indonesia
Penarikan Pinjaman 2011 Pembiayaan Proyek, per 30 September 2011 [ % dari Total Pagu Pinjaman Proyek di APBN ]
[ Miliar Rupiah ] 5,500
11.0%
4,500
9.0%
3,500
7.0%
2,500
5.0% 3.4% 2.4%
1,500
1.4%
1.3% 500
0.3%
0.7%
0.6%
2.0%
1 9% 1.9% 1.0%
3.0%
1.2%
0.3%
1.0%
(500) (500)
‐1 1.0% 0%
Penarikan dlm Miliar Rupiah
% thd Pagu DIPA Penarikan ( RHS ) Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 3 Portofolio Utang ((Outstanding g Utang, g, Profil Jatuh Tempo p Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman Luar Negeri)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Utang Pemerintah, 2006-2011 2006
2007
2008
2009
2010
Sept '11 Nominal
+
%
a. Pinjaman (dlm. miliar US$)
62.02
62.25
66.69
65.02
68.12
69.15
1). Pinjaman Luar Negeri Bilateral *) Multilateral **) Komersial ***) Suppliers ***) Lain-Lain ***) 2). Pinjaman Dalam Negeri
62.02
62.25
66.69
65.02
68.10
69.08
41 07 41.07
41 03 41.03
44 28 44.28
41 27 41.27
41 89 41.89
43 34 43.34
21 8% 21.8%
18.84
19.05
20.34
21.53
23.13
22.76
11.4%
2.01
2.08
1.98
2.15
3.02
2.93
1.5%
0.11
0.08
0.09
0.07
0.06
0.06
0.0%
-
-
-
-
-
-
0.0%
-
-
-
-
0.02
0.07
b. Surat Berharga Negara (dlm. miliar US$) Denominasi Valas Denominasi Rupiah
Total Utang Pemerintah Pusat (dlm. miliar US$) Total Utang Pemerintah Pusat
34.8%
82.34
85.26
82.78
104.20
118.39
129.75
65.2%
5.50
7.00
11.20
15.23
18.02
20.59
10.4%
76.84
78.26
71.58
88.97
100.37
109.16
54.9%
144.36
147.51
149.47
169.22
186.50
198.90
100.0%
1,302.16
1,389.41
1,636.74
1,590.66
1,676.85
1,754.91
100.0%
693.12
737.13
783.86
836.31
902.43
963.13
54.9%
49 61 49.61
65 93 65.93
122 64 122.64
143 15 143.15
161 97 161.97
181 67 181.67
10 4% 10.4%
0.17
0.62
0.0% 34.7%
(ekuivalen dlm. triliun Rupiah) diantaranya SBN Denominasi Rupiah (triliun Rupiah)
SBN Denominasi Valas (triliun Rupiah) Pinjaman Denominasi Rupiah (triliun Rupiah) Pinjaman Denominasi Valas (triliun Rupiah) Nilai Tukar Rupiah (IDR/US$1)
-
-
-
-
559.43
586.36
730.25
611.20
612.28
609.48
9,020
9,419
10,950
9,400
8,991
8,823
Catatan: C + Angka Sangat-Sangat Sementara , per 30 September 2011 * Termasuk semi commercial ** Beberapa termasuk semi concessional *** Seluruhnya termasuk commercial
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Utang Pemerintah, 2006-2011 [ triliun rupiah ]
1,600 1,400
Penerbitan SBN/Surat Berharga Negara,terutama di pasar domestik a.l. Untuk: refinancing utang lama, mengurangi Pinjaman Luar Negeri, dan untuk mengembangkan pasar keuangan domestik
1,200 1,000
559
610 612
730
611
906
1,064
1,145
979
2008
2009
2010
2011+
586
800 600 400
743
803
2006
2007
200 -
Pinjaman
Surat Berharga Negara [ dalam Triliun Rupiah dan % ]
Tahun
2006
2007
2008
2009
2010
2011+
Pinjaman
559
43%
586
42%
730
45%
611
38%
612
37%
610
35%
Surat Berharga Negara
743
57%
803
58%
906
55%
979
62%
1,064
63%
1,145
65%
Total Utang Pemerintah Pusat
1 302 100% 1,302
Catatan: + Angka Sangat-Sangat Sementara , per 30 September 2011
1 389 100% 1,389
1 636 100% 1,636
1 591 100% 1,591
1 677 100% 1,677
1 755 100% 1,755
Kenaikan Pinjaman Luar Negeri, terutama karena volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap berbagai denominasi mata uang dalam Pinjaman Luar Negeri Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Profil Jatuh Tempo Utang per 30 September 2011 [Triliun Rupiah] 140 4 120
53
38
53 47
52
16
41
47
55
23
58 25
18 18
12 28
1
6 10
6
9 21
20
5
27
2033
2032
2031
2030
1
33 1 3
2
2029
2028
2027
2026
2025
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Pinjaman
1
1
7 0
2012
2011
-
21
10
15
0 0
Surat Berharga Negara
2040--2055
51
27
2039
68
2038
56
62
2037
80
2024
40
2036
41
60
33
39 40
2035
51
2034 0
80
20
Surat Utang eks BLBI kepada BI/SRBI-001
48
100
Tahun Pinjaman Surat Berharga Negara
2011 61% 39%
2012 38% 62%
2013 49% 51%
2014 46% 54%
2015 50% 50%
2016 47% 53%
2017 50% 50%
2018 46% 54%
2019 41% 59%
2020 36% 64%
2021 36% 64%
2022 52% 48%
2023 52% 48%
2024 51% 49%
2025 35% 65%
Tahun Pinjaman Surat Berharga Negara
2026 39% 61%
2027 34% 66%
2028 2029 29% 100% 71% 0%
2030 20% 80%
2031 17% 83%
2032 37% 63%
2033 2034 3% 100% 97% 0%
2035 8% 92%
2036 19% 81%
2037 3% 97%
2038 2039 2% 100% 98% 0%
2040 9% 91%
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Surat Berharga Negara Desember 2007 – 30 September 2011 SURAT BERHARGA NEGARA
Dec '07
Dec '08
Des-'09
Des-10
Mar-11
Juni-11
Jul-11
Aug-11
30-Sep-11
A. Dapat Diperdagangkan
543,680
648,335
724,898
803,191
831,645
867,523
874,665
879,775
878,234
1. Denominasi Rupiah
477,747
525,695
581,748
641,215
674,910
691,033
700,183
703,979
696,561
477,747 477 747 4,169 10,500 294,453 168,625
520,995 520 995 10,012 11,491 353,558 145,934
570,215 570 215 24,700 8,686 393,543 143,286
615,498 615 498 29,795 2,512 440,396 142,795
639,352 639 352 28,495 2,512 465,550 142,795
654,475 654 475 23,600 2,512 491,950 136,413
663,625 663 625 21,950 2,512 502,750 136,413
665,781 665 781 21,900 2,512 504,956 136,413
658,363 658 363 23,000 2,512 497,787 135,063
-
4,700 4,700
11,533 11,533
25,717 25,717
35,558 35,558
36,558 36,558
36,558 36,558
65,933 7,000 -
122,640 11,200 -
143,150
161,976
156,735
176,490
174,481
38,198 37,298 900 175,796
38,198 37,298 900 181,673
14,200
16,200
16,200
18,700
18,700
18,700
18,700
650
650
650
650
650
650
650
35 000 35,000
95 000 95,000
95 000 95,000
95 000 95,000
95 000 95,000
95 000 95,000
95 000 95,000
259,404
258,160
254,561
261,215
266,463
267,363
267,363
266,573
266,573
259,404 -
258,160 -
251,875
248,432
247,680
246,580
246,580
245,790
245,790
-
-
-
-
-
-
-
2,686 ,
12,783 ,
18,783 ,
20,783 ,
20,783 ,
20,783 ,
20,783 ,
803,084
906,495
979,459
1,064,406
1,098,107
1,134,886
1,142,028
1,146,348
1,144,807
9,400 101.70
8,991 110.29
8,709 105.14
8,597 106.72
8,481 109.20
8,539 111.22
8,823 115.24
aa. Surat Utang Negara (SUN) 1) Surat Perbendaharan Negara 2) Obligasi Negara Tanpa Kupon 3) Obligasi Negara Fixed Rate +) 4) Obligasi Negara Variable Rate b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 1) Surat Berharga Syariah Negara Fixed Rate ++) 2) Surat Perbendaharaan Negara-Syariah 2. Denominasi Valuta Asing a. SUN Valas (dalam juta US$) b. SBSN Valas (dalam juta US$) c SUN Valas (dalam juta JPY) c. B. Tidak Dapat Diperdagangkan a. Surat Utang kepada Bank Indonesia b. Surat Perbendaharaan Negara/ Private Placement c. Surat Berharga Syariah Negara/ SDHI TOTAL SURAT BERHARGA NEGARA (A +B) Catatan: - Nominal dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain -
+)
-
++))
Termasuk ORI Termasuk Sukuk Ritel
- Asumsi Kurs (IDR/US$1) - Asumsi Kurs (IDR/JPY1)
9,419
10,950
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Pinjaman Berdasarkan Negara/Lembaga Kreditor, 2006-2011 [ Mili Miliar USD ]
30 Sept - 2011 NEGARA PINJAMAN LUAR NEGERI
2006
2007
2008
2009
2010 Nmnl
% Total
62.02
62.25
66.69
65.02
68.10
69.22
99.9%
1. BILATERAL
30.87
31.02
35.61
33.34
35.72
37.05
53.5%
a. Jepang
24.47
24.63
29.61
27.61
30.49
31.85
46.0%
b. Perancis
2.56
2.57
2.54
2.72
2.71
2.71
3.9%
c. Jerman
3.84
3.81
3.45
3.02
2.52
2.42
3.5%
18.55
18.78
20.09
21.30
22.92
22.59
32.6%
9.41
10.18
10.87
10.89
11.15
10.74
15.5%
b. Bank Dunia
8.74
8.37
8.96
10.10
11.37
11.36
16.4%
c. IDB
0.40
0.23
0.26
0.31
0.40
0.42
0.6%
12.31
12.18
10.74
10.15
9.25
9.33
13.5%
0.29
0.27
0.25
0.23
0.21
0.24
0.3%
PINJAMAN DALAM NEGERI
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.07
0.1%
TOTAL*))
62.02
62.25
66.69
65.02
68.12
69.29
100.0%
2. MULTILATERAL a. ADB
*)
3. BILATERAL LAINNYA 4. MULTILATERAL LAINNYA
Catatan: *) tidak termasuk SBN Valas. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Proporsi Pinjaman Berdasarkan Negara/Lembaga Kreditor, 2006-2011 100% 90%
16.1%
15.6%
13.6%
13.6%
13.4%
15.5%
16.7%
16.4%
16.3%
16.7%
16.4%
15.5%
39.6%
44.4%
42.5%
44.8%
46.0%
2007
2008
2009
2010
2011*)
19.9%
19.6%
14 1% 14.1%
13 5% 13.5%
15.2%
16.3%
39.5%
2006
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
JEPANG
PERANCIS
JERMAN
ADB
WORLD BANK
IDB
BILATERAL LAINNYA (TERMASUK PDN)
MULTILATERAL LAINNYA
Pinjaman Luar negeri dari multilateral (WB, ADB) dan bilateral merupakan alternatif sumber pembiayaan yang relatif murah dan jangka panjang Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Catatan: (Jepang) *) Data per tanggal 30 September 2011
Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi, 2006-2011 [ Juta J t USD ]
2006 Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan
2007
2008
2009
2010
2011
1,755
1,641
1,615
1,784
2,016
2,010
623
662
804
776
837
869
Industri Pengolahan
2,387
2,415
2,659
2,291
2,218
2,147
Listrik, Gas & Air Bersih
6,607
6,157
6,838
5,473
5,818
5,955
10,277
10,049
11,145
12,251
12,871
13,134
Perdagangan, Hotel & Restoran
1,036
955
960
821
777
764
Pengangkutan & Komunikasi
3,144
2,897
2,723
2,368
2,226
2,383
Keuangan Persewaan & Jasa Keuangan Keuangan,
7 103 7,103
7 913 7,913
8 768 8,768
8 723 8,723
9 635 9,635
9 331 9,331
Jasa-jasa
13,509
13,730
15,252
15,463
16,791
17,526
Sektor Lain
15,580
15,833
15,926
15,072
14,927
15,029
62 021 62,021
62 253 62,253
66 689 66,689
65 021 65,021
68 118 68,118
69 149 69,149
Pertambangan & Penggalian
Bangunan
TOTAL Sumber: Kementerian Keuangan RI & Bank Indonesia
Catatan: - Data per tanggal 30 September 2011 - Pengelompokan Sektor Ekonomi didasarkan pada standar yg digunakan oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik - Angka Sektor Keuangan didominasi oleh Pinjaman Program Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Proporsi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi, 2006-2011 [J [ Juta USD ] USD ]
2007
2008
2009
2010
9,331 76 64 2,383 3
2,010 86 69 2,147 5,955
2011
Pertanian Peternakan Kehutanan & Perikanan Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan
Pertambangan & Penggalian Pertambangan & Penggalian
Industri Pengolahan
Listrik, Gas & Air Bersih
Bangunan
Perdagangan, Hotel & Restoran
Pengangkutan & Komunikasi Pengangkutan & Komunikasi
Keuangan Persewaan & Jasa Keuangan Keuangan, Persewaan & Jasa Keuangan
Jasa‐jasa
Sektor Lain
Catatan: Data per tanggal 30 September 2011
17,294 15,029
4 13,134
16,791 14,927
77 77 2,226 6
2,016 83 37 2,218 5,818
8,,723
9,635
12,871
15,463 15,072 12,251 1,784 77 76 2,291 5,473
21 82 2,368 8
‐ 2006
8,,768
11,145
960 23 2,72
955 2,897
7,103
1,641 62 66 2,415 6,157
2 000 2,000
1 1,036 3,1 144
4,000
1,755 623 2,387 6,607
8,000
10,049
10,277
10,000
1,615 80 04 2,659 6,838
12,000
7,913
14,000
6,000
13,7 730 15,833
13,50 09 15,580
16,000
15,252 15,926
S b Kementerian Sumber: K t i Keuangan K RI & Bank B k Indonesia I d i
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Utang Pemerintah Beberapa Mata Uang Utama, 2006-2011 2006
2007
2008
2009
2010
2011***
693.12
737.13
783.86
836.31
902.60
963.75
USD**)
27.28
28.14
32.55
35.80
39.64
41.94
JPY**)
3,066.02
2,941.88
2,820.48
2,713.84
2,689.78
2,629.99
EUR**)
7.77
7.19
6.75
5.97
5.41
5.12
SDR**)
1.17
1.41
1.74
2.01
2.15
2.20
AUD**)
0.00
0.08
0.14
0.24
0.29
0.33
Dalam Mata Uang Asli IDR*)
Mata Uang Lainnya
-------------------------- Berbagai Mata Uang --------------------------
Ekuivalen dlm Miliar US$ IDR
76.8
78.3
71.6
89.0
100.4
109.2
USD
27 3 27.3
28 1 28.1
32 6 32.6
35 8 35.8
39 6 39.6
41 9 41.9
JPY
25.8
25.9
31.2
29.4
33.0
34.4
EUR
10.2
10.5
9.5
8.6
7.2
6.9
SDR
1.8
2.2
2.7
3.1
3.3
3.4
AUD
-
0.1
0.1
0.2
0.3
0.3
2.5
2.4
1.8
3.1
2.7
2.7
144.4
147.5
149.5
169.2
186.5
198.9
Asumsi Kurs Tengah IDR/US$1
9,020.00
9,419.00
10,950.00
9,400.00
8,991.00
8,823.00
Asumsi Kurs Tengah g JPY/US$1
119.01
113.39
90.33
92.42
81.53
76.56
Asumsi Kurs Tengah EUR/US$1
0.76
0.68
0.71
0.70
0.75
0.74
Mata Uang Lainnya Total
Catatan: *) Nominal IDR dalam Triliun Rupiah,
**) Nominal dalam Miliar,
***) Per 30 September 2011 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Utang Pemerintah Mata Uang Lainnya, 2006-2011 2006
2007
2008
2009
2010
2011***
ACU**)
0.03
0.03
0.02
0.20
0.26
0.27
ADB**)
0.23 0.20 0.49 0.00 0.10
0.22 0.19 0.43 0.00 0.08
0.20 0.18 0.38 0.00 0.07
0.16 0.17 0.33 0.00 0.06
0.14 0.16 0.30 0.00 0.05
0.13 0.15 0.29 1.55 0.05
0.70 148.87 0.02 0.15 0.00
0.64 152.00 0.02 0.15 0.00
0.58 168.47 0.01 0.14 0.00
0.51 184.82 0.01 0.13 1.12
0.46 184.32 0.01 0.12 0.71
0.43 193.80 0.01 0.11 0.50
0.04 0.23
0.04 0.22
0.03 0.20
0.31 0.16
0.40 0.14
0.42 0.13
0.17 0.40 0.00 0.02 1.37
0.19 0.38 0.00 0.02 1.28
0.15 0.36 0.00 0.01 0.84
0.16 0.32 0.00 0.01 0.82
0.16 0.32 0.00 0.01 0.71
0.15 0.32 0.24 0.01 0.68
0.16 0.06 0.04 0.00
0.16 0.06 0.04 0.00
0.13 0.05 0.04 0.00
0.16 0.05 0.03 1.12
0.16 0.04 0.03 0.71
0.16 0.04 0.03 0.50
2.5
2.4
1.8
3.1
2.7
2.7
Dalam Mata Uang Asli
CAD**)) CAD CHF**) CNY**) DKK**) GBP**) KRW**)) KWD**) SAR**) WBD**) Ekuivalen dlm Miliar US$ ACU ADB CAD CHF CNY DKK GBP KRW KWD SAR WBD TOTAL
Catatan: Nominal dalam Miliar US Dollar,
*) Per 30 September 2011 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Proporsi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 2006-2011 100% 90% 80%
7%
7%
18%
18%
19%
19%
6%
21%
5%
4%
3%
17%
18%
17%
21%
21%
21%
53%
54%
55%
2009
2010
2011*)
70% 60%
22%
50% 40% 30% 53%
53%
2006
2007
48%
20% 10% 0%
IDR
USD
2008 JPY
EUR
SDR
AUD
Others
Secara rata-rata, proporsi utang dalam Rupiah antara tahun 2006 s.d. 2011 lebih dari 50%, meskipun pada tahun 2008 sedikit menurun karena Catatan: *) Data per tanggal 30 September 2011 depresiasi nilai tukar Rupiah akibat krisis keuangan global Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Proporsi Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pinjaman, 2006-2011 [ Triliun Rupiah ]
[%]
80%
35
70%
30
60%
36.98
40
25
255.82
40% 20%
1.52
19.20
30% 0.39
28.97
28.57
14.93
30.28
14.46
19.90
5
12.54
10
13.53
15
23.54
20
50%
10%
‐
0%
2006* 2006
2007* 2007
2008* 2008
2009* 2009
2010* 2010
2011** 2011
PINJAMAN PROGRAM
PINJAMAN PROYEK
PINJAMAN DLM NEGERI
% PINJ. PROGRAM (RHS)
% PINJ. PROYEK (RHS)
% PINJ. DLM. NEGERI (RHS) [Triliun Rupiah]
JENIS PINJAMAN
2006*
%
2007*
%
2008*
%
2009*
%
2010*
%
2011**
%
PINJAMAN PROGRAM
13.53 52%
19.90 58%
30.28 67%
28.57 55%
28.97 53%
19.20
33%
PINJAMAN PROYEK
12.54 48%
14.46 42%
14.93 33%
23.54 45%
25.82 47%
36.98
64%
0.39 1%
1.52
3%
PINJAMAN DALAM NEGERI TOTAL Catatan: *) Angka Realisasi LKPP/PAN **) Angka APBN-P 2011
26 06 26.06
0%
34 36 34.36
0%
45 21 45.21
0%
52 11 52.11
0%
55 19 55.19
57 70 57.70
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utang dan perbandingan antar negara Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri negara, Negeri, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB 2006-2011 [ triliun rupiah ]
[%] 120%
8,000 7,000
100%
6,000 80%
5,000
60%
4,000 3,000
39.0%
35.1%
33.0%
40%
28.3%
2 000 2,000
26.0%
24 9% 24.9% 20%
1,000 0
0%
2006
2007
2008
Outstanding Utang
2009
PDB
2010
2011*
Rasio Utang thd. PDB (RHS) [ Triliun Rupiah ]
Pinjaman Surat Berharga Negara Total
2006 559 743 1,302
2007 586 803 1,389
Tambahan utang 2004-2008 menghasilkan tambahan PDB yang jauh lebih besar, besar sehingga rasio utang menurun tajam dari 57% akhir 2004 dan diproyeksikan menjadi sekitar 32% akhir 2009 (realisasi 28% pada akhir 2009) atau lebih baik dari sebelum krisis 1997 sekitar 38%. Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS, diolah
2008 730 906 1,637
2009 611 979 1,591
2010 612 1,064 1,677
2011* 611 1,191 1,802
Catatan: Angka Realisasi PAN/LKPP - Audited *) Angka sangat sangat sementara, menggunakan asumsi APBN-P 2011 Rasio Pembayaran Kewajiban = Bunga Utang LN + Amortisasi Pinjaman LN Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara, 2006-2011F Indonesia lebih baik dibandingkan dengan ‘non investment grade peer group’ (Argentina dan Turki), bahkan dibandingkan dengan USA, UK, Jepang, dan Italia. 220
199.4 180
140
119 6 119.6 100
72.7 67.2
60
52.3 49.2 26.8
20 2006 Argentina
2007 Jepang
Sumber: Country Rating Statistic Database
2008 Indonesia
2009 Turki
Italia
2010F Inggris
2011F Amerika Serikat
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Persentase Rasio Utang terhadap PDB di beberapa Negara, 2006-2011 2006
2007
2008
2009
2010
2011
Argentina
76.4
67.7
58.1
57.6
47.8
40.7
Brazil
66.7
65.2
70.7
67.9
66.1
65.7
Germany
67.6
64.9
66.3
73.5
80.0
80.1
India
75.7
73.0
73.0
71.1
69.2
68.2
Indonesia
40.4
36.9
33.2
28.6
26.9
25.4
Italy
106.6
103.6
106.3
116.1
119.0
120.3
Japan
191.3
187.7
195.0
216.3
220.3
229.1
Turkey
46.1
39.4
39.5
45.5
41.7
39.4
United Kingdom
43.1
43.9
52.0
68.3
77.2
83.0
United States
61.1
62.2
71.2
84.6
91.6
99.5
Sumber: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2011 Sumber: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2011
Keterangan: ‐ Nominal dalam % terhadap PDB
Tambahan utang di negara maju lebih besar dibandingkan di negara berkembang Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Jatuh Tempo (tradable) SBN akhir 2001 dan 30 September 2011 Reprofilling R filli g sejak j k 2002 telah t l h memperbaiki b iki struktur t kt jjatuh t h ttempo sehingga hi gg mengurangi refinancing risk
[Triliun Rupiah] 75
per 30 September 2011
Akhir tahun 2001
70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 -
2041
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
2038
2037
2036
2035
2031
2030
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Catatan: Surat Berharga Negara/SBN terdiri dari Surat Utang Negara (2001 & 2009), dan Surat Berharga Syariah Negara/Sukuk (2009)
Program Debt Switching dan Buyback SBN Debt Switching : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk mengurangi refinancing risk Frekuensi Lelang
Jumlah Seri Yang Hendak Ditukar
2005
1x
9 seri
< 1 tahun s.d. 4 tahun
15 tahun
2006
12 x
7 s.d. 21 seri
< 1 tahun s.d. 5 tahun
2007
9x
12 s.d. 21 seri
2008
2x
2009
Tahun
Tenor Seri Yang Hendak Ditukar
Tenor Seri Penukar
Vol. Penawaran Yang Masuk (milliar Rupiah)
Vol. Yang Diterima (milliar Rupiah)
7,721
5,673
5 s.d. 19 tahun
54,177
31,179
< 1 tahun s.d. 6 tahun
11 s.d. 20 tahun
30,681
15,782
21 s.d. 31 seri
< 1 tahun s.d. 4 tahun
14 s.d. 15 tahun
7,490
4,571
6x
24 s s.d. d 28 seri
< 1 tahun s s.d. d 5 tahun
12 s s.d. d 15 tahun
8 663 8,663
2 938 2,938
2010
6x
11 s.d. 28 seri
< 1 tahun s.d. 8 tahun
10 s.d. 21 tahun
8,349
3,920
s.d. 30 September 2011
3x
22 s.d. 27 seri
< 1 tahun s.d. 4 tahun
15 tahun
3,015
664
120,096
64,727
Total
Buyback : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk stabilisasi pasar, pengelolaan portofolio utang dan mengurangi outstanding utang yang diterbitkan dengan kupon tinggi Frekuensi (Lelang dan Transaksi Langsung)
Jumlah Seri Yang Dibeli Kembali Dalam Setiap Transaksi
2003
2 x
4 s.d. 7 seri
1 tahun s.d. 3 tahun
8,127
2004
1 x
5 seri
3 tahun s.d. 5 tahun
1,962
2005
4 x
2 s.d. 8 seri
< 1 tahun s.d. 4 tahun
5,158
2007
2 x
11 s.d. 13 seri
<1 tahun s.d. 5 tahun
2,859
2008
3 x
4 s.d. 8 seri
2009
2 x
4 seri
2010
13 x
1 s.d. 11 seri
s.d. 30 September 2011
9 x
1 s.d. 8 seri
Tahun
Total
Tenor Seri Yang Dibeli Kembali
Vol. Dibeli Kembali (milliar Rupiah)
< 1 tahun s.d. 19 tahun
2,375
< 1 tahun
8 528 8,528
< 1 tahun s.d. 4 tahun
3,201
< 1 tahun s.d. 20 tahun
3,500 32,577 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap Pemerintah P i h melakukan l k k Debt D b Swap S d dengan b b berbagai i negara sehingga hi memperoleh l h komitmen k i pengurangan utang sebesar EUR 149.3 juta dan realisasi sebesar EUR 117.5 juta serta USD 46.2 juta dan realisasi sebesar USD 32.7 juta serta AUD 75 juta dan realisasi sebesar AUD 7.5 Country
Debt Swap
1
2
Germany Debt Swap I
Italy
USA
Project
Cancelation
Title
Amount
Commitment
Realization
3
4
5
6
Elementary Education
EUR
12.8 EUR
25.6 EUR
25.6
Debt Swap II
Junior Secondary Education
EUR
11.5 EUR
23.0 EUR
23.0
Debt Swap IIIa
Financial Assistance for Environmental Investements EUR for Micro and Small Enterprises Project
6.3 EUR
12.5 EUR
3.2
Debt Swap IIIb
Strengthening the Development of National Parks in Fragile Ecosystems
EUR
6.3 EUR
12.5 EUR
0.0
Debt Swap IV
School Reconstruction and Rehabilitation in Earthquake Area in Yogyakarta and Central Java
EUR
10.0 EUR
20.0 EUR
20.0
Debt Swap V
Global Fund to Fight AIDS, Tubercolosis and Malaria EUR (GFATM)
25.0 EUR
50.0 EUR
40.0
Debt Swap I
Housing and Setlement
EUR
5.7 EUR
5.7 EUR
5.7
USD
24.2 USD
24.2 USD
24.2
USD
20.0 USD
22.0 USD
8.5
AUD
37.5 AUD
75.0 AUD
7.5
EUR
77.5 EUR
149.3 EUR
117.5
USD
44.2 USD
46.2 USD
32.7
AUD
37.5 AUD
75.0 AUD
7.5
Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA
Australia Debt Swap
Debt2Health
TOTAL
TOTAL Ekuivalen Juta USD
200.0
349.4
215.1
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Restrukturisasi 2003 Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 1 Agustus 2003 Mengenai Penyelesaian BLBI Serta Hubungan Keuangan Pemerintah dan Bank Indonesia
Jumlah BLBI yang disepakati sebesar Rp144.536.094.294.530 ¾ ¾
Kedua seri tersebut diganti dengan SU baru, seri SRBI-01/MK/2003 sebesar Rp144.536.094.294.530, efektif per 1 Agustus 2003. Pelunasan dengan skema burden sharing: ¾ ¾
SU-001 sebesar Rp80.000.000.000.000 SU-003 sebesar Rp64.536.094.294.530
Jika rasio modal terhadap kewajiban moneter BI lebih dari 10%, maka surplus yang menjadi bagian Pemerintah digunakan untuk membayar sisa pokok SRBI-01 Jika rasio dimaksud di bawah 3%, maka Pemerintah membayar charge sebesar kekurangan untuk mencapai 3% tersebut.
Tingkat bunga SRBI-01/MK/2003: 0,1% per tahun (fixed, semi annual) Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Restrukturisasi 2006 Sebelum Restrukturisasi [ SU-002/MK/1998:
Terbit: 23 Oktober 1998; Nominal: Rp20.000.000.000.000,Pokok diindeks terhadap inflasi setiap tahun. Bunga 3% setahun yang dibayar setiap enam bulan terhadap pokok setelah dilakukan indeksasi indeksasi. Pokok diamortisasi setiap enam bulan mulai 1 Oktober 2003 dan berakhir 1 April 2018.
[ SU-004/MK/1999:
Terbit: 28 Mei 1999; Nominal: Rp53.779.500.000.000,Pokok diindeks terhadap inflasi setiap tahun. Bunga 3% setahun yang dibayar setiap enam bulan terhadap pokok setelah dilakukan indeksasi. Pokok diamortisasi setiap enam bulan mulai 1 Juni 2004 dan berakhir 1 Desember 2018.
[ Tunggakan bunga dan indeksasi SU-002 &
Pasca Restrukturisasi [ SU-002/MK/1998:
Nominal: Rp20.000.000.000.000,Bunga 1% setahun dibayar setiap enam bulan. Pokok diamortisasi setiap enam bulan mulai 1 April 2010 dan berakhir 1 April 2025 (tidak diindeks terhadap inflasi).
[ SU-004/MK/1999: SU 004/MK/1999
Nominal: Rp53.779.500.000.000,Bunga 3% setahun dibayar setiap enam bulan. Pokok diamortisasi setiap enam bulan mulai 1 Juni 2010 dan berakhir 1 Desember 2025 (tidak diindeks terhadap inflasi).
[ SU-007/MK/2007
Nominal: 54.862.150.308.421 Non tradable, tradable bunga 0,1% 0 1% per tahun Pokok diangsur secara eksponensial secara tunai atau dengan SUN tradable sampai dengan 2025.
SU-004 SU 004 Rp. Rp 54.862.150.308.421: 54 862 150 308 421:
Tunggakan bunga: Rp16.929.470.080.766 Indeksasi terhadap inflasi: Rp37.932.680.227.655
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Restrukturisasi Tahun 2008 : Restrukturisasi tingkat bunga SU-002 & SU-004 [ Berdasarkan Laporan Panja Belanja Pemerintah Pusat tanggal 16 – 28 Oktober
2008, Panja menyepakati antara lain bahwa dalam tahun 2009 dilakukan restrukturisasi SU SU-002 002 dan SU SU-004 004 dengan tingkat bunga sebesar Rp0,1% atau dengan benchmark dan terms and condition seperti SRBI-01. [ Berdasarkan hasil pembahasan Kementerian Keuangan dan BI disepakati bahwa
tingkat bunga SU-002 dan SU-004 diturunkan, dari masing-masing 1% dan 3% menjadi masing-masing 0,1% per tahun, efektif 1 Januari 2009. Posisi SU dan SRBI per 30 September 2011
Seri
Terbit
Jatuh Tempo
Nominal
SU‐002/MK/1998
23‐Oct‐98
01‐Apr‐25
19,108,969,810,702.00
SU‐004/MK/1999
28‐May‐99
01‐Dec‐25
51,527,939,449,009.00
SRBI‐01/MK/2003
07‐Aug‐03
01‐Aug‐33
126,697,947,827,429.00
SU‐007/MK/2006
01‐Jan‐06
01‐Aug‐25
48,455,566,511,832.00
TOTAL • Amortisasi SU-007 telah dilakukan sejak 2007 • Amortisasi SU-002 dan SU-004 dimulai sejak tahun 2010
245,790,423,598,972.00 245 790 423 598 972 00
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pengaruh Penerbitan SPN 3 Bulan Terhadap Target Penerbitan SBN Bruto dalam Tahun Berjalan [ Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Undang-
Undang No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menerbitkan SBN setiap tahunnya maksimal sebesar nilai bersih (SBN neto) eto) ya yang gd ditetapkan tetap a dala dalam U Undang-Undang da g U da g APBN N ya yang g be berlaku. la u. [ Berdasarkan target SBN neto, Pemerintah dapat menghitung besaran target penerbitan SBN
bruto yang akan dicapai pada tahun berjalan, yang diperoleh dari penjumlahan target SBN neto,, SBN jjatuh tempo p dan target g p pembelian kembali ((buyback) y ) SBN y yang g akan dilakukan dalam tahun berjalan. Sehingga, sepanjang tidak ada perubahan jumlah target penerbitan SBN neto, SBN yang jatuh tempo dan pembelian kembali (buyback) SBN maka besaran target penerbitan SBN bruto akan sama dari waktu ke waktu dalam tahun berjalan. [ Pada bulan Maret 2011, Pemerintah telah melelang Surat Perbendaharaan Negara dengan
tenor 3 bulan (SPN 3 bulan) sebagai referensi kupon Obligasi Negara jenis variable rate. SPN 3 bulan tersebut sesuai dengan tenornya akan jatuh tempo dalam waktu 3 bulan berikutnya sejak j tanggal gg p penerbitan. Dengan g demikian,, jjumlah nominal SBN y yang g jjatuh tempo p p pada tahun berjalan akan berubah pula dari waktu ke waktu karena adanya realisasi tambahan penerbitan SPN 3 bulan ini dan pada akhirnya mempengaruhi angka target kebutuhan penerbitan SBN bruto dari waktu ke waktu. Namun demikian, perubahan nominal penerbitan SBN bruto tersebut tidak menyebabkan y perubahan target p g maksimal p penerbitan SBN neto sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN yang berlaku. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pemanfaatan Pinjaman 2006 – 30 September 2011 Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri semakin efisien ditunjukan dengan undisbursed loan (sisa pinjaman yang tidak/belum dimanfaatkan) yang semakin turun Perbaikan kinerja karena penerapan readiness criteria dan monitoring & evaluasi pelaksanaan proyek
[ % ]
[Miliar USD] 200
100% 80%
150
60% 100 40% 50 5.4%
5.3%
5.8%
5.3%
5.2%
20%
5.0%
0
0%
Net Commitment
Disbursement
Undisbursed
% Undisbursed (RHS) [Miliar USD]
Tahun
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Net Commitment
170.7 181.7 201.1 205.5 219.4 228.0
Di b Disbursement t
161.4 161 4
Undisbursed
9.3 9.7 11.6 10.8 11.4 11.3
172.1 172 1
189.6 189 6 194.7 194 7
208.0 208 0
216.7 216 7
Net commitment = jumlah pinjaman yang disepakati; disbursement = jumlah pinjaman yang dicairkan. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Pembayaran Kewajiban Pinjaman Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa 2006-2011 25% 20.6% 20%
18.0%
17.9% 16.8%
15% 10.6% 10%
8.8%
5%
0% 2006
2007
2008
Catatan: Pembayaran kewajiban utang = Pembayaran Bunga dan Pokok Utang + Angka g Sementara ++ Angka Sangat Sementara +++ Angka Proyeksi Sederhana, asumsi: 1) kewajiban PLN menggunakan angka APBN 2011, 2) angka cadangan devisa adalah nilai rata-rata 30 September 2011 2010 s.d. 30 September 2011.
2009*
2010**
2011***
Secara umum penurunan rasio sejak 2006 ini menunjukkan kemampuan yang semakin baik untuk membayar pinjaman luar negeri dalam jangka pendek Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Utang thd PDB di berbagai Negara 2011F dan Perubahannya 2003-2011F Debt to GDP ratio Indonesia relatif rendah dengan pengurangan yang tercepat/terbesar dibandingkan dengan negara lain termasuk negara maju Public Debt,, 2011F (in percent of GDP)
g 2003-2011F Public Debt,, changes (in percent of GDP)
Jepang
Jepang
Amerika Serikat
Inggris
Inggris
Amerika Serikat
India
Polandia
Brasil
Malaysia
Polandia
Australia
Filipina
Brasil
Malaysia
Thailand
Turki
Afrika Selatan
Kolombia
Chili
Afrika Selatan
Kolombia
Thailand
India
Indonesia
Filipina
Australia
Turki
Chili
Indonesia
-30
20
70
120
170
220
-40
-20
0
20
40
Sumber: Country Rating Statistic Database Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Utang Luar Negeri thd PDB di berbagai Negara 2011F dan Perubahannya 2003-2011F External Debt to GDP ratio Indonesia relatif moderat dengan pengurangan yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan negara lain termasuk negara maju External Debt,, 2011F g 2003-2011F External Debt,, changes (in percent of GDP)
(in percent of GDP)
Polandia
Filipina
Chili
I d Indonesia i
Turki
Brasil
Filipina
Kolombia
Malaysia y
Chili
Indonesia
Malaysia
Thailand
Thailand
Afrika Selatan
Turki
Kolombia
India
Brasil
Afrika Selatan
India
Polandia 0
20
40
60
‐60.0
‐40.0
‐20.0
0.0
20.0
Sumber: Country Rating Statistic Database Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Pembayaran Bunga Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara, 2006-2011F 7
Indonesia lebih baik dibandingkan dengan ‘non investment grade peer group’ (Filipina dan Turki), bahkan dibandingkan dengan USA, UK, Jepang, dan Italia.
6
5
4
3
2
1
0 2006
2007
Jepang Indonesia Sumber: Country Rating Statistic Database
2008 Filipina
2009 Turki
Italia
2010F Inggris
2011F Amerika Serikat
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Utang thd Pendapatan di berbagai Negara 2011F dan Perubahannya 2003-2011F Debt to Revenue ratio Indonesia relatif moderat dengan pengurangan yang tercepat/terbesar dibandingkan dengan negara lain termasuk negara maju Public Debt,, 2011F (in percent of Revenue)
g 2003-2011F Public Debt,, changes (in percent of Revenue)
Jepang
Jepang
Filipina
Amerika Serikat
India
Inggris
Amerika Serikat
Malaysia
Malaysia
Australia
Inggris
Polandia
Indonesia
Thailand
Thailand
Brazil
Kolombia
Afrika Selatan
Brazil
Chile
Polandia
Kolombia
Turki
Turki
Afrika Selatan
India
Australia
Filipina
Chile
Indonesia ‐
200
400
600
800
‐200
‐100
0
100
200
Sumber: Country Rating Statistic Database Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Pembayaran Bunga Utang thd Pendapatan di berbagai Negara 2011F dan Perubahannya 2008-2011F Interest Payment to Revenue ratio Indonesia relatif moderat dengan perubahan yg relatif moderat pula Interest Payment, y , 2011F (in percent of Revenue)
y , changes g 2008-2011F Interest Payment, (in percent of Revenue)
India Filipina Brasil Kolombia Turki Malaysia Indonesia Jepang Afrika Selatan Poland Amerika Serikat Amerika Serikat Inggris Australia Chile
Malaysia Australia Poland Indonesia Jepang Inggris Afrika Selatan Amerika Serikat Kolombia Chile Brasil Filipina India Turki 0%
5%
10% 15% 20% 25%
‐6%
‐4%
‐2%
0%
2%
4%
Sumber: Country Rating Statistic Database Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Utang per Kapita di berbagai Negara 2006-2011 Cina dan India mempunyai rasio yang lebih tinggi meskipun jumlah penduduknya jauh lebih banyak dibandingkan dengan Indonesia. Brasil dan Italia dengan rating investment grade mempunyai rasio lebih tinggi dibanding Indonesia dengan rating ‘non-investment grade’
7,000
44,000
6,000
42,000
5,000
40,000
4,000
38,000
3,000
36,000
2,000
34,000
1,000
32,000
-
30,000 2006
2007 Brazil
Indonesia
Sumber: Country Rating Statistic Database
2008 Filipina
2009 Turki
2010F Cina
India
2011F Italia [RHS]
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Utang Per Kapita di berbagai Negara 2011F dan Perubahannya 2003-2011F Utang per kapita Indonesia termasuk paling rendah dengan perubahan yang tidak signifikan dibandingkan negara lain Public Debt p per Capita, p , 2011F (in US$)
per Capita, p , changes g 2003-2011F Public Debt p (in US$)
Jepang Amerika Serikat Inggris Australia Polandia Brasil Malaysia Turki Afrika Selatan Kolombia Thailand Filipina India Indonesia Chile
Jepang Amerika Serikat Inggris Australia Polandia Brasil Mala sia Malaysia Kolombia Turki Afrika Selatan Thailand India Filipina Indonesia Chile 0
50
100
0
20
40
Sumber: Country Rating Statistic Database Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 5 Biaya-biaya berbagai instrumen utang (Realisasi Pembayaran Utang, Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Tahun Anggaran 2011 Realisasi Pembayaran Pagu DIPA APBN I. POKOK A. PINJAMAN
151,078
Triwulan I
Triwulan II
Juli
Agustus
September
25,634
38,428
8,943
15,861
22,635
[[ dalam Miliar Rupiah ] l l h] % terhadap Pagu DIPA Total APBN 111,502
73.80%
47,818 7,620 15,298 2,669 2,865 2,463 30,915
64.65%
a. Pinjaman Dalam Negeri
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
0.00%
b Pinjaman Luar Negeri b. Pinjaman Luar Negeri
47,818 47 818
30,915 30 915
64 65% 64.65%
103,260 18,014 23,130 6,275 12,996 20,172 80,587
78.04%
1. SBN Rupiah
102,260 18,014 23,130 6,275 12,996 20,172 80,587
78.81%
2. SBN Valas
1,000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
0.00%
B. SURAT BERHARGA NEGARA
II. BUNGA A. PINJAMAN
7,620 7 620
15,298 15 298
2,669 2 669
2,865 2 865
2,463 2 463
115,209 26,226 19,749 10,133 6,087 10,480 72,675
63.08%
19,701 2,013 4,876 595 682 677 8,844
44.89%
a. Pinjaman Dalam Negeri
200 ‐ 19 ‐ ‐ ‐ 19
9.57%
b. Pinjaman Luar Negeri
19,501
8,825
45.25%
95,508 24,214 14,873 9,537 5,404 9,803 63,831
66.83%
1. SBN Rupiah
79,196 19,893 12,827 7,975 4,980 7,628 53,303
67.31%
2. SBN Valas
16,312 4,320 2,045 1,563 424 2,175 10,528
64.54%
B. SURAT BERHARGA NEGARA
III. TOTAL POKOK + BUNGA
2,013
4,857
595
682
677
266,287 51,861 58,177 19,076 21,947 33,115 184,176
69.16%
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Bunga Utang terhadap Pendapatan dan Belanja 2006-2011 Biaya utang yang semakin efisien
15%
9.1% 8.1%
10.0 0%
8.5% %
3%
8.9%
11.0% %
9.0% 9.0% %
5%
10..5%
7%
11.3% %
9%
11.9%
11%
12.4%
13%
1% -1%
2006
2007
2008
2009
terhadap Penerimaan
Penerimaan Belanja Pembayaran Bunga Utang
2006 636,153 667,129 79,083
2007 706,108 757,650 79,806
2010
2011*
terhadap Belanja 2008 981,609 985,731 88,430
2009 848,763 937,398 93,782
2010 995,272 1,042,117 88,383
[Miliar Rupiah] [Mili R i h] 2011* 1,169,915 1,320,751 106,584
Keterangan: Angka realisasi 2006-2010 berdasarkan APBN 2006-2010 PAN/LKPP-Audited * angka proyeksi berdasarkan APBN-P 2011 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Bunga Utang terhadap Total Utang 2006-2011 [ Triliun Rupiah ]
[ Persentase ]
2,000
18%
1,800
16%
1,600
14%
1,400
12%
1,200
10%
1,000 800
6.1%
5.7%
5.9%
5 4% 5.4%
8%
5.9%
5 3% 5.3%
6%
600 400
4%
200
2%
‐
0% 2006
2007
Total Utang
2008
2009
2010
Pembayaran Bunga
2011*
Rasio (RHS) [Triliun Rupiah]
Total Utang Pembayaran Bunga
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
1,302.16
1,389.41
1,636.74
1,590.66
1,676.85
1,802.18
79.08
79.81
88.34
93.78
88.38
106.58
Catatan: Angka Realisasi PAN/LKPP - Audited *) Angka sangat sangat sementara, menggunakan asumsi APBN-P 2011. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Realisasi Pembayaran Bunga Utang 2006-2011 100% 90% 80% 70% 60%
69% 69%
68%
68%
68%
70%
69%
31%
32%
32%
32%
30%
31%
2006
2007
2008
2009
2010
2011 *
50% 40% 30% 20% 10% 0%
Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri
Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri [ triliun rupiah ]
2006 Pembayaran Bunga Utang a. Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri b. Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri
2007
2008
2009
2010
Nmll N 79.10 54.90
% 100.00 69.41
Nmll N 79.80 54.10
% 100.00 67.79
Nmll N 88.60 59.90
% 100.00 67.61
Nmll N 93.78 63.76
% 100.00 67.98
Nmll N 88.38 61.4
% 100.00 69.47
24.20
30.59
25.70
32.21
28.70
32.39
30.03
32.02
27.0
30.53
Catatan: Angka Realisasi PAN/LKPP - Audited *) Angka sangat sangat sementara, menggunakan asumsi APBN-P 2011.
2011* N l Nml % 106.58 100.00 76.61 71.88 29.97
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
28.12
Biaya Pinjaman Program Kreditor/ Program
Syarat & Kondisi Tenor
Bunga
Biaya*
Asian Development Bank 1 Development Policy Support Program (DPSP) 5 1. 2. Capital Market Development Cluster
15.0 15 0 15.0
LIBOR + 0.2% 0 2% LIBOR + 0.2%
0.15% 0 15% 0.15%
World Bank 1 Development Policy Loan 7 1. 2. Biaya Operasional Sekolah (BOSKITA) 2 3. Infrastructure Development Policy Loan 4
24.5 24 5 24.5 24.5
LIBOR + 0.48% 0 48% LIBOR + 0.24% LIBOR + 0.48%
0.25% 0 25% 0.25% 0.25%
Jepang (JBIC/JICA) 1. Climate Change Program 2. Economic Stimulus and Budget Support Loan 3. Infrastructure Reform Sector Development 4 Development 4. D l t Program P L Loan 5
15.0 15.0 15.0 15 0 15.0
0.15% JPY LIBOR 0.80% 0 80% 0.80%
0.10% 0 10% 0.10%
Perancis 1. Climate Change Program
15.0
EURIBOR - 0.3%
-
Catatan: Data per 28 Februari 2011 * ADB dan JICA mengenakan Comitment Fee dan Bank Dunia mengenakan Front End Fee ** Dana pinjaman tidak secara langsung digunakan membiayai kegiatan dalam rangka climate change
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kurva Imbal Hasil/Cost of Fund SBN Rupiah [persentase]
12
10
8 Tenor
6
30-Sep-11
Des '10
Des '09
Jun '09
1Y
4,87
5,36
6,72
2Y
5 73 5,73
5 82 5,82
7 61 7,61
7,66 8 36 8,36
3Y
6,10
6,27
8,23
9,08
4Y
6,28
6,34
8,75
9,50
5Y
6,46
6,78
8,80
9,81
6Y
6,63
6,96
9,06
10,10
7Y
6,85
7,16
9,24
10,31
10Y
7,17
7,57
10,04
11,05
15Y
7,68
8,78
10,64
11,96
20Y
7 96 7,96
9 24 9,24
10 72 10,72
12 18 12,18
30Y
8,11
9,68
10,97
12,30
4 1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y 10Y 30 Sep '11
15Y Des '10
20Y Des '09
30Y Jun '09
Penurunan cost of fund SBN Rupiah (bagi Pemerintah) secara signifikan menunjukkan kepercayaan pasar yang meningkat terhadap pengelolaan fiskal yang kredibel dan pengelolaan utang yang prudent. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kurva Imbal Hasil (Yield Curve) SUN Valas [P [Persentase] t ] 12 10,58
10 9,94 9,617 9,218
9,538
8 6,842
6
5,746 6,098 6 098
5 3285,401 5,328 5,186 4,976 4,4864,7744,8544,776 4,299 4,477 4,595 3,981 4,222 3,794 4,016 3,328 3 707 3,707
4
2,888
31‐Dec‐08 3Y 4 Y 5 Y 6 Y 7 Y 8 Y 9 Y 10 Y 10 Y 30 Y
3,284 2,703
2
31‐Dec‐09
9,218 9,617 10,58
4,299 4,486 4,976 5,186 5,328 5,401 6,842
9,94 9,538
31‐Dec‐10 2,703 3,284 3,707 4,016 4,222
30‐Sep‐11 2,888 3,328 3,794 3,981 4,477 4,774 4,854
4,595 6,098
31-Dec-08 31-Dec-09 31-Dec-10 30-Sep-11
5,746
0 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia 42
30
Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktifitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh I Investor) t )
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Perdagangan Rata-rata Harian SUN Rupiah di Pasar Sekunder per 30 September 2011 2011 [ Frekuensi]
[ Triliun Rupiah]
9,0
8,0
450
Trend volume dan frekuensi perdagangan rata-rata harian SUN menunjukkan likuiditas pasar yang semakin baik. baik
400
7,0
350
6,0
300
5,0
250
4,0
200
3,0
150
2,0
100
1,0
50
0,0
0 J J A S O N D J F M AM J J A S O N D J F M AM J J A S O N D J F M AM J J A S O N D J F M AM J J A S O N D J F M AM J J A S O N D J F M AM J J A S O N D J F M AM J J A S 2004
2005
2006
Volume
2007
2008
Rata-Rata Volume per Tahun
2009
2010
2011
Frekuensi - RHS
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Kepemilikan SBN Per 30 September 2011 2011 Rp Triliun 800
700
Investor SBN semakin terdiversifikasi tercermin dari berkurangnya kepemilikan oleh bank, dan meningkatnya kepemilikan oleh lembaga keuangan non-bank, investor ritel dan asing.
35,00%
Trend p peningkatan g kepemilikan p oleh asing g menunjukkan j peningkatan kepercayaan pasar terhadap SBN
30 00% 30,00%
600 25,00% 500 20,00% 400 15,00% 300 10,00% 200
5,00%
NON-BANK
Catatan: Non-Bank termasuk Institusi Pemerintah
BANK
Jaan'11
Juun'10
Noop'09
Appr'09
Seep'08
Febb '08
Juul'07
Deec'06
Meei'06
Okkt'05
Maar'05
0
Agusst'04
100
% Asing thd. Total - RHS
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
-
Posisi Kepemilikan SBN Domestik oleh Berbagai Jenis Investor Des '07
Dec'08
Dec'09
Jun'10
Dec'10
Mar'11
Juni'11
Juli'11
Agust'11
30-Sept-2011
BANK
268.65
258.75
254.36
232.67
217.27
230.38
226.54
220.72
226.25
239.19
Bank BUMN Rekap Bank Swasta Rekap Bank Non Rekap BPD Rekap Bank Syariah
154.67 72.63 35 37 35.37 5.97
144.72 61.67 45 17 45.17 6.50 0.69
144.19 59.98 42 40 42.40 6.02 1.77
137.79 55.07 35 46 35.46 1.68 2.68
131.72 54.93 26 26 26.26 1.41 2.95
130.38 62.58 33 47 33.47 1.86 2.09
133.26 59.77 29 99 29.99 1.63 1.89
130.48 56.69 29 29 29.29 2.43 1.83
123.80 58.82 37 28 37.28 4.67 1.45
128.96 54.44 50 22 50.22 3.81 1.76
Institusi Pemerintah
14.86
23.01
22.50
19.12
17.42
7.19
3.12
4.86
3.99
17.03
Bank Indonesia *
14.86
23.01
22.50
19.12
17.42
7.19
3.12
4.86
3.99
17.03
NON-BANK
194.24
243.93
304.89
369.43
406.53
437.34
461.38
474.60
473.74
440.34
Reksadana A Asuransi i Asing Dana Pensiun Sekuritas Lain-lain
26.33 43 47 43.47 78.16 25.50 0.28 20.50
33.11 55.83 55 83 87.61 32.98 0.53 33.87
45.22 72.58 72 58 108.00 37.50 0.46 41.12
48.84 77.44 77 44 162.05 36.48 0.13 44.49
51.16 79.30 79 30 195.76 36.75 0.13 43.43
51.41 88.19 88 19 211.57 37.36 0.10 48.71
48.76 93.42 93 42 234.99 36.69 0.07 47.44
48.60 93.34 93 34 248.87 36.21 0.11 47.47
48.57 93.31 93 31 247.38 35.85 0.08 48.55
46.81 92.95 92 95 218.09 35.71 0.23 46.54
TOTAL
477.75
525.69
581.75
621.23
641.21
674.91
691.03
700.18
703.98
696.56
Catatan: • Nominal dalam triliun rupiah; • Termasuk kepemilikan SBSN • Asing terdiri dari Bank, Private Banking, Reksadana, dan Sekuritas Asing; • Lain-lain terdiri dari Perusahaan, Perorangan, Yayasan, dll. *) Sejak 8 Februari 2008, termasuk transaksi repo SUN kepada Bank Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia 45
Posisi Kepemilikan SBN Domestik oleh Berbagai Jenis Investor (dalam Persentase) Des '07
Dec'08
Dec'09
Jun'10
Dec'10
Mar'11
Juni'11
Juli'11
Agust'11
30-Sept-2011
BANK
56.23%
49.22%
43.72%
37.45%
33.88%
34.14%
32.78%
31.52%
32.14%
34.34%
Bank BUMN Rekap
32.38%
27.53%
24.79%
22.18%
20.54%
19.32%
19.28%
18.64%
17.59%
18.51%
Bank Swasta Rekap
15.20%
11.73%
10.31%
8.86%
8.57%
9.27%
8.65%
8.10%
8.35%
7.82%
Bank Non Rekap
7.40%
8.59%
7.29%
5.71%
4.10%
4.96%
4.34%
4.18%
5.30%
7.21%
BPD Rekap
1.25%
1.24%
1.03%
0.27%
0.22%
0.28%
0.24%
0.35%
0.66%
0.55%
0.13%
0.30%
0.43%
0.46%
0.31%
0.27%
0.26%
0.21%
0.25%
3 11% 3.11%
4 38% 4.38%
3 87% 3.87%
3 08% 3.08%
2 72% 2.72%
1 06% 1.06%
0 45% 0.45%
0 69% 0.69%
0 57% 0.57%
2 45% 2.45%
3.11%
4.38%
3.87%
3.08%
2.72%
1.06%
0.45%
0.69%
0.57%
2.45%
NON-BANK
40.66%
46.40%
52.41%
59.47%
63.40%
64.80%
66.77%
67.78%
67.29%
63.22%
R k d Reksadana
5 51% 5.51%
6 30% 6.30%
7 77% 7.77%
7 86% 7.86%
7 98% 7.98%
7 62% 7.62%
7 06% 7.06%
6 94% 6.94%
6 90% 6.90%
6 72% 6.72%
Asuransi
9.10%
10.62%
12.48%
12.47%
12.37%
13.07%
13.52%
13.33%
13.25%
13.34%
16.36%
16.66%
18.56%
26.09%
30.53%
31.35%
34.01%
35.54%
35.14%
31.31%
Dana Pensiun
5.34%
6.27%
6.45%
5.87%
5.73%
5.54%
5.31%
5.17%
5.09%
5.13%
Sekuritas Se u tas
0.06%
0.10%
0.08%
0.02%
0.02%
0.01%
0.01%
0.02%
0.01%
0.03%
Lain-lain
4.29%
6.44%
7.07%
7.16%
6.77%
7.22%
6.86%
6.78%
6.90%
6.68%
Total
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Bank Syariah Institusi Pemerintah Bank Indonesia*
Asing
Catatan: • Nominal dalam triliun rupiah; • Termasuk kepemilikan SBSN • Asing terdiri dari Bank, Private Banking, Reksadana, dan Sekuritas Asing; • Lain-lain terdiri dari Perusahaan, Perorangan, Yayasan, dll. *) Sejak 8 Februari 2008, termasuk transaksi repo SUN kepada Bank Indonesia
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia 46
Kepemilikan SBN oleh Asing berdasarkan Tenor (Tahun Jatuh Tempo) [Rp miliar] 250.000
Mayoritas investor asing merupakan ‘longterm investors’, dimana kepemilikan mereka atas SBN bertenor panjang (lebih dari 5 th) mencapai 65,08% per 30 September 2011.
200.000
150.000 64,60%
65,08%
100.000
15,52% 17,55%
50.000 7,77% 9,62% 12,12% 7,74%
0
Total >5 >2‐5 >1‐2 0‐1
4.246
1.687
4.816
10.006
19.935
20.829
21.069
24.945
28.746
26.698
28.318
30.465
29.988
16.883
Dec‐07 78.156 52.294 17.243 4.374 4.246
Dec‐08 87.606 61.055 20.374 4.491 1.687
Dec‐09 107.997 76.702 21.361 5.119 4.816
Jun‐10 162.055 116.675 28.632 6.742 10.006
Dec‐10 195.755 131.232 35.511 9.077 19.935
Jan‐11 194.971 132.550 33.855 7.736 20.829
Feb‐11 200.405 135.846 34.633 8.858 21.069
Mar‐11 211.574 140.767 33.823 12.039 24.945
Apr‐11 221.424 145.158 35.065 12.454 28.746
Mei‐11 225.319 143.260 42.134 13.227 26.698
Juni‐11 234.992 148.742 40.422 17.510 28.318
Jul‐11 248.869 159.348 42.309 16.747 30.465
Aug‐11 247.381 159.796 38.387 19.210 29.988
Sep‐11 218.091 141.943 38.278 20.988 16.883
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Spread over UST- Feb 16 800 DATE
600
31‐Dec‐10 31‐Mar‐11 30‐Jun‐11 30 Jun 11 29‐Jul‐11 31‐Aug‐11 23‐Sep‐11 26‐Sep‐11 27‐Sep‐11 28 Sep 11 28‐Sep‐11 29‐Sep‐11
INDO‐16 PHIL‐16
3.53 3.72 3 11 3.11 2.89 2.90 3.60 3.79 3.85 3 85 3.85 3.92
2.89 3.07 2 84 2.84 2.57 2.58 2.92 3.05 3.09 3 07 3.07 3.05
VIET‐16 COLM‐16 UST‐16 TURK‐16
5.74 5.01 5 21 5.21 5.12 5.35 5.72 6.37 6.63 6 75 6.75 6.84
4.70 4.17 3 70 3.70 4.07 3.82 3.85 4.15 3.90 4 04 4.04 4.14
2.02 2.16 1 56 1.56 1.10 0.76 0.72 0.75 0.78 0 78 0.78 0.82
3.94 4.25 3 87 3.87 3.68 3.78 4.57 4.88 4.67 4 61 4.61 4.51
INDO‐16
PHIL‐16
VIET‐16
COLM‐16
TURK‐16
400
200
0 29‐Sep‐10
29‐Nov‐10
29‐Jan‐11
29‐Mar‐11
29‐May‐11
29‐Jul‐11
29‐Sep‐11
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Spread over UST- Feb 20 500 Date
400
300
29‐Apr‐11 31‐May‐11 30‐Jun‐11 29‐Jul‐11 31‐Aug‐11 23‐Sep‐11 26‐Sep‐11 27 Sep 11 27‐Sep‐11 28‐Sep‐11 29‐Sep‐11
COLM 20 PHIL 21
UST 21 TURK 21 INDO 21
4.37 4.24 4.13 3.77 3.55 4.05 4.15 4.15 4 15 4.16 4.10
3.29 3.02 3.11 2.74 2.12 1.72 1.79 1.86 1 86 1.87 1.89
4.48 4.35 4.22 3.95 3.76 4.14 4.33 4.26 4 26 4.07 4.16
5.07 4.97 5.02 4.88 4.71 5.65 5.76 5.48 5 48 5.44 5.29
4.86 4.64 4.56 4.20 4.01 4.71 5.04 4.85 4 85 4.66 4.76
COLM 20
PHIL 21
TURK 21
INDO 21
200
100
‐ 28‐Apr‐11
18‐May‐11
7‐Jun‐11
27‐Jun‐11
17‐Jul‐11
6‐Aug‐11
26‐Aug‐11
15‐Sep‐11
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Spread over UST-Feb 38 500 DATE
400
300
31‐Dec‐10 31‐Mar‐11 31 Mar 11 30‐Jun‐11 29‐Jul‐11 31‐Aug‐11 23‐Sep‐11 26‐Sep‐11 26 Sep 11 27‐Sep‐11 28‐Sep‐11 29‐Sep‐11
COLM‐ INDO‐38 UST‐38 TURK‐38 TURK‐40 37
5.91 5.93 5.48 5.29 4.99 5.28 5.39 5.29 5.27 5.22
6.06 6.25 5.90 5.54 5.38 5.80 5.99 5.93 5.82 5.83
4.30 4.48 4.32 4.06 3.52 2.84 2.93 3.01 3.02 3.00
5.96 6.40 6.11 6.10 5.94 6.57 6.64 6.43 6.45 6.38
5.99 6.44 6.15 6.15 5.99 6.63 6.66 6.46 6.41 6.39
COLM‐37
INDO‐38
TURK‐38
TURK‐40
200
100
0 29‐Sep‐10
29‐Nov‐10
29‐Jan‐11
29‐Mar‐11
29‐May‐11
29‐Jul‐11
29‐Sep‐11
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 7 Rating, Opini BPK, HIPCs, Kesimpulan
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rating Indonesia [ Faktor Penentu Perbaikan Rating
Ketahanan Perekonomian Indonesia dalam menghadapi krisis global 20072008
Kestabilan politik dan perbaikan law enforcement
Pengelolaan utang pemerintah yang prudent: ¾ ¾ ¾
Penurunan rasio utang g terhadap p PDB Ketepatan waktu pembayaran kewajiban utang Meningkatnya kepercayaan investor/ kreditor
[ Sovereign g Credit Rating g (Fitch, ( , Moody’s, y , S&P))
Peningkatan rating 1 notch berpotensi menurunkan yield SBN valas baru sekitar 75-115bps
[ Country Risk Classification (CRC)
Pengukuran risiko kredit suatu negara oleh negara-negara anggota OECD
Rentang 0 (berisiko rendah) sampai dengan 7 (berisiko tinggi)
Penurunan 1 level CRC berpotensi menurunkan biaya pinjaman luar negeri khususnya fasilitas kredit ekspor baru sekitar 130-150bps Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Perkembangan Credit Rating Indonesia (1) Performa yang semakin membaik
S&P: per 8 April 2011 menaikan peringkat kredit Indonesia dari BB menjadi BB+ dengan outlook positive, satu tingkat di bawah in estment grade investment
Perkembangan Rating Indonesia 1999 - 2011 Year
Rating S&P
Fitch
Moody's
R&I
JCRA
CRC
1999
CCC+
B-
B3
B-
-
6
2000
BB
BB
B3
BB
-
6
2001
CCC
B-
B3
B-
-
6
2002
CCC+
B
B3
B-
B
6
2003
B
B+
B2
BB
B
6
2004 2005
B+
B+
B2
B
B+
6
B+
BB-
B2
BB-
B+
5
2006
BBBB
BBBB
B1
BBBB
BBBB
5
2007
BB-
BB-
Ba3
BB+
BB
5
2008
BB-
BB
Ba3
BB+
BB
5
2009
BBBB
BB
Ba2
BB+
BB+
5
2010 2011
BB BB+
BB+ BB+
Ba2 Ba1
BB+ BB+
BBBBBB-
4 4
Fitch: per 24 Februari 2011 menaikkkan outlook rating Indonesia dari stable menjadi positif, i if satu tingkat i k di bawah b h investment grade Moody’s: per 17 Januari 2011 sudah menaikkan rating Indonesia menjadi satu tingkat di bawah investment grade R & I : per 14 Oktober 2010 menaikkan outlook rating menjadi positif dari stable satu tingkat di bawah investment grade J JCRA : per p 13 Juli J 2010 sudah masuk ke dalam investment grade Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Dalam thn 2001 & 2003 mengalami Selective Default/SD dua kali
Perbaikan rating secara signifikan terjadi setelah 2004 Baa1
BBB+14
14
BBB13
Krisis ekonomi 1998
BBB-12
Rekapitalisasi Perbankan
Reprofiling VR & HB, Asset-Bond Swap, & penerbitan SUN jk panjang
Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback
Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback, & Debt Swtiching
Baa2
13
Baa3
12
11
Ba1
BB
10
10
Ba2
BB-
9
9
Ba3
B+
8
8
B1
B
7
7
B2
B-
6
6
B3
5
Caa1
4
Caa2
3
Caa3
2
Ca
1
C
S&P’s menaikan rating ke BB+ per 8 April 2011
CCC+5 CCC 4 CCC- 3 CC
2
R/C
1
Moodys’s menaikan rating ke Ba1 per 17 Januari 2011
S&P sempat menurunkan rating g ke Selective Default namun direvisi kembali 2 hari kemudian
Fitch’s menaikan rating ke BB+ per 24 Februari 2011
SD/DDD
1997
1997
-
1998
1998
1999
1999
2000
2000
2001
2001 S&P's
2002
2002
2003
2003
2004
2004
Fitch's
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2011
2010 2011
Moody's (RHS) Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Non Investment grade
Non Investme ent grade
BB+ 11
Lelang g penerbitan p SUN secara reguler, program Buyback, Debt Swtiching, & diversivikasi instrumen
Inv vestment g grade
Investm ment grad de
Perkembangan Credit Rating Indonesia (2)
Peningkatan Performa Sovereign Rating Indonesia (1) [ Tanggal 24 Februari 2011, Fitch’s merevisi outlook peringkat kredit Indonesia dari BB+
stable menjadi BB+ dengan outlook positive, adapun highlight dari Fitch’s antara lain sebagai berikut:
"The Positive Outlook reflects Fitch's view that Indonesia's favorable macroeconomic prospects are likely to see the credit profile strengthen further over the next twelve to eighteen months, despite near‐term risks from inflation and dit fil t th f th th t t l t i ht th d it t ik f i fl ti d potentially volatile capital flows,“
[ Tanggal 17 Januari 2011 Moody’s menaikan peringkat kredit Indonesia dari Ba2
menjadi Ba1, adapun highlight dari Moody’s antara lain sebagai berikut:
“Key factors supporting the action were (1) economic resilience is accompanied by sustained macroeconomic “K f t ti th ti (1) i ili i i db t i d i balance; (2) Improved government’s debt position and central bank’s foreign currency reserve adequacy; and (3) Improved prospects for foreign direct investment inflows which expected to fortify Indonesia’s external position and economic outlook.” “Further improvements on the abovementioned factors will be the determinants for further increase in the country’s sovereign rating ” sovereign rating.
[ Tanggal 8 April 2011, S&P menaikan peringkat kredit Indonesia dari BB menjadi BB+
dengan outlook positive, adapun highlight dari S&P antara lain sebagai berikut:
“The main factor supporting this decision is continuing improvements in the government's balance sheet and external liquidity, against a backdrop of a resilient economic performance and cautious fiscal management" external liquidity, against a backdrop of a resilient economic performance and cautious fiscal management
[ Tanggal 2 April 2010, CRC menaikkan peringkat kredit Indonesia dari klasifikasi 5
menjadi klasifikasi 4, adapun highlight dari OECD sebagai berikut:
“The main factor supporting the upgrades is Indonesian impressive macroeconomic indicators as the economy is one of the most resilient amid the global financial crises and Indonesia is one of the few countries that experienced of the most resilient amid the global financial crises and Indonesia is one of the few countries that experienced positive economic growth in 2009. Improvement in macroeconomic performance and economic stability is the result of a combination of good and forward looking economic policy, ongoing structural reforms, as well as good debt management” Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Peningkatan Performa Sovereign Rating Indonesia (2) [ Tanggal 13 Juli 2010 JCRA menaikan peringkat kredit Indonesia hingga masuk
kategori Investment Grade dari BB+ menjadi BBB‐, adapun highlight dari JCRA antara lain sebagai berikut:
“JCR JCR explained that the upgrade reflects explained that the upgrade reflects (i) enhanced political and social stability along with the (i) enhanced political and social stability along with the progress in democratization and decentralization, (ii) sustainable economic growth outlook underpinned by solid domestic demand, (iii) alleviated public debt burden as a result of prudent fiscal management, (iv) reinforced resilience to external shocks stemming from the foreign reserves accumulation and an improved capacity for external debt management and (v) efforts made by the second Yudhoyono administration to outline the framework to deal with structural issues such as second Yudhoyono administration to outline the framework to deal with structural issues such as infrastructure development.”
[ Tanggal 14 Oktober 2010, R & I merubah outlook Indonesia dari Stable menjadi
Positive dengan peringkat BB+, adapun highlight dari R & I antara lain sebagai berikut:
“The outlook revision and rating affirmation reflects that Indonesia is considered successful in maintaining high growth despite the global financial turmoil. R&I believes an upgrade to the ‘investment grade’ or BBB rating category is possible once Indonesia is set to sustain balanced economic growth by boosting investment in infrastructure.”
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Opini BPK tentang Laporan Keuangan 2010
[ Wajar j Tanpa p Pengecualian g (WTP) ( ) terhadap p Laporan p
Keuangan Bagian Anggaran terkait Pengelolaan Utang (BA999.01) [ Akuntabilitas Ak bili ki kinerja j pengelolaan l l utang membaik b ik Sistem Pengendalian Internal (SPI) Kepatuhan p terhadap p peraturan p dan ketentuan yang y g berlaku
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kesimpulan [ Utang Ut P Pemerintah i t h diperlukan di l k untuk t k membiayai bi i defisit d fi it APBN, APBN penyediaan di
arus kas jangka pendek, dan refinancing utang lama. [ Meskipun utang nominal mengalami peningkatan, namun rasio terhadap PDB cenderung menurun dan saat ini telah mencapai batas yang aman [ Pengelolaan utang pemerintah diarahkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan dengan biaya dan risiko rendah, jangka panjang, dan tidak ada ikatan politik. [ Pengelolaan fiskal & utang Indonesia relatif semakin baik:
Berbagai rasio utang dan rasio biaya utang menunjukkan trend yang membaik dan bahkan dibandingkan g rasio-rasio y yang g sama di negara g lain,, termasuk negara maju
Kegiatan pengelolaan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin transparasi dan akuntabilitas publik
LKPP 2008, LKPP 2009, dan LKPP 2010 terkait pengelolaan utang dinilai Wajar Tanpa Pengecualian/WTP oleh BPK/Badan Pemeriksa Keuangan
Perbaikan rating terutama sejak 2005, dan pada tanggal 12 Maret 2010 perbaikan peringkat oleh S&P dari BBBB menjadi BB meskipun di tengah krisis global yang sampai saat ini masih dirasakan di beberapa negara. Sementara oleh JCRA Indonesia telah dimasukkan dalam kategori investment grade Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
© 2011 Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Telepon : 021-3449230 psw. 5647, 021-3864778 Faksimili : 021-3843712 www.dmo.or.id
