DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Daftar Isi B i 1 Bagian
15.
Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenisjenis Utang, Landasan Hukum
Penarikan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Jenis Pembiayaan, 2007-2011
16.
Penarikan PLN Pembiayaan Proyek 2011
17.
Penarikan PLN Pembiayaan Proyek 2011 (Grafik)
1.
Latar Belakang (1)
2.
Latar Belakang (2)
3.
Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang
4.
Jenis-jenis Utang (1)
5.
Jenis-jenis Jenis jenis Utang (2)
6.
Landasan Hukum Pengelolaan Utang
Bagian 3 Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman Luar N Negeri) i) 18. Posisi Utang Pemerintah 2002-2011
Bagian 2
19.
Posisi Utang Pemerintah 1999-2011 (Grafik)
APBN, Perkembangan Defisit dan Pembiayaan APBN
20.
Profil Jatuh tempo Utang per 31 Januari 2011 (G fik) (Grafik)
21.
Posisi Surat Berharga Negara Desember 2007 – 31 Januari 2011
22.
Posisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan N Negara/Lembaga /L b K dit 1999-2011 Kreditor 1999 2011
23.
Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Negara Kreditor, 2002-2011 (Grafik)
24.
Posisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sektor Ek Ekonomi i 2005 - 2011
25.
Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sektor Ekonomi 2005 – 2011 (Grafik)
7.
APBN 2005 – 2011
8.
Defisit dan Pembiayaan APBN 1999-2011
9.
Defisit Global di berbagai Negara 2007-2010
10.
Cashflow Pembiayaan 2004 2004-2011 2011
11.
Perkembangan Pembiayaan melalui Utang 20032011
12.
Realisasi Penerbitan SBN 2011
13 13.
Pinjaman Program 2007-2011 2007 2011
14.
Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2001 – 2011 (Grafik)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Daftar Isi 26.
Posisi Utang Pemerintah h Berdasarkan Mata Uang, 2002-2011
37.
Restrukturisasi Tahun 2008 : Restrukturisasi Tingkat Bunga SU-002 dan SU-004
27.
Proporsi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 2001-2011 (Grafik)
38.
Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri 1999-31 Januari 2011
28.
Proporsi Penarikan k Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Jenis Pinjaman, 2006-2011
39.
Rasio Pembayaran Kewajiban Pinjaman Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa 2000-2011
40.
Rasio Utang thd PDB di berbagai Negara 2010 dan perubahannya 2003-2010
41.
Utang per Kapita di berbagai Negara 2001-2010
42.
Utang per Kapita di berbagai Negara 2010 dan perubahannya 2003-2010
Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio i Utang dan perbandingan i antar negara, Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN) 29.
Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB, PDB 1999-2011 1999 2011
30.
Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara, 1999-2010
31. 32.
Bagian 5 Biaya-biaya berbagai instrumen utang (Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri) 43.
Prosentase Rasio Utang thd. PDB di Beberapa Negara 2008-2014 Negara, 2008 2014
Rasio Bunga Utang thd Pendapatan dan Belanja 2001-2011
44.
Jatuh Tempo (tradable) SBN akhir 2001 & 31 Januari 2011
Rasio Bunga Utang terhadap Total Utang 20012011
45.
Rasio Pembayaran Bunga Utang thd Pendapatan 2011 di berbagai Negara dan perubahannya 2008 2011 2008-2011
33.
Program Debt Switching dan Buyback SBN
34.
Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap
35.
Restrukturisasi 2003
46.
Realisasi Pembayaran Bunga Utang 2003-2011
36.
Restrukturisasi 2006
47.
Biaya Pinjaman Program Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Daftar Isi 48.
Kurva Imbal Hasil (Yield Curve) SBN Rupiah
Bagian 7
49.
Pergerakan Kurva Imbal Hasil (Yield Curve) SUN Valas
Rating, Opini BPK, HIPCs, Kesimpulan
Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktifitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh Investor) 50.
Perdagangan rata-rata Harian Surat Utang Negara Rupiah di Pasar Sekunder per 31 Januari 2011
51.
Posisi Kepemilikan SBN Bank dan Non Bank per 31 Januari 2011
52.
Posisi Kepemilikan SBN Domestik oleh Berbagai J i Investor Jenis I t
53.
Posisi Kepemilikan SBN Domestik oleh Berbagai Jenis Investor (dalam persentase)
54.
Kepemilikan SBN oleh Asing berdasarkan Tenor (t h jatuh (tahun j t h tempo) t )
55.
Spread terhadap UST- Feb 16
56.
Spread terhadap UST- Feb 20
57.
Spread p terhadap p UST- Feb 38
58.
Rating Indonesia
59.
Perkembangan Credit Rating Indonesia (1)
60.
Perkembangan Credit Rating Indonesia (2)
61.
Peningkatan Performa Sovereign Rating Indonesia (1)
62 62.
Peningkatan Performa Sovereign Rating Indonesia (2)
63.
Opini BPK tentang Laporan Keuangan 2009
64.
Kesimpulan
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian B gi 1 Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Jenis jenis Utang, Utang Landasan Hukum
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Latar Belakang (1) [ Utang merupakan bagian dari Kebijakan Fiskal (APBN)
yang menjadi bagian dari Kebijakan Pengelolaan Ekonomi secara keseluruhan. keseluruhan [ Tujuan Pengelolaan Ekonomi adalah: Menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk: ¾ ¾ ¾
Penciptaan kesempatan kerja. Mengurangi kemiskinan. Menguatkan pertumbuhan ekonomi.
Menciptakan
keamanan.
[ Utang Ut adalah d l h konsekuensi k k i dari d i postur t APBN ((yang
mengalami defisit), dimana Pendapatan Negara lebih kecil daripada Belanja Negara. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Latar Belakang (2) [
Pembiayaan APBN melalui utang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang lazim dilakukan oleh suatu negara: Utang merupakan instrumen utama pembiayaan APBN untuk menutup defisit APBN, dan untuk membayar kembali utang yang jatuh tempo (debt refinancing); Refinancing R fi i dil dilakukan k k dengan d t terms & conditions diti (bi (biaya d dan risiko) i ik ) utang t b baru yang llebih bih b baik. ik
[
Kenaikan jumlah nominal utang Pemerintah berasal dari: Akumulasi utang di masa lalu (legacy debts) yang memerlukan refinancing yang cukup besar; Dampak krisis ekonomi tahun 1997/1998: ¾ ¾
Pembiayaan defisit APBN merupakan keputusan politik antara Pemerintah dan DPR-RI antara lain untuk: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
[
Depresiasi Rupiah terhadap mata uang asing; BLBI dan Rekapitalisasi Perbankan; Sebagian setoran BPPN dari asset-recovery digunakan untuk APBN selain untuk melunasi utang/obligasi rekap.
Menjaga stimulus fiskal melalui misalnya pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi,dan proyek padat karya; Pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat misalnya PNPM, BOS, Jamkesmas,Raskin, PKH,Subsidi; Mendukung pemulihan dunia usaha termasuk misalnya insentif pajak; Mempertahankan anggaran pendidikan 20%; Peningkatan anggaran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista); Melanjutkan reformasi birokrasi.
Akses terhadap pinjaman luar negeri dengan persyaratan sangat lunak dari lembaga keuangan multilateral bagi Indonesia dibatasi oleh: Status Indonesia yang tidak lagi tergolong sebagai low income country; Batas maksimum pinjaman yang dapat disalurkan ke suatu negara (country limit). Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang [ Tujuan Tujuan umum pengelolaan utang dalam jangka panjang adalah meminimalkan biaya utang dengan tingkat risiko yang semakin terkendali.
[ Kebijakan
Tidak ada agenda politik yang dipersyaratkan oleh pihak kreditor; Persyaratan lunak (jangka panjang, biaya relatif ringan), terutama dari multilateral dan kreditor bilateral (G to G); Tambahan pinjaman luar negeri neto dianggarkan negatif sejak 2004, artinya jumlah pembayaran kembali utang dianggarkan lebih besar dibanding dengan jumlah penarikan pinjaman luar negeri baru; Mengutamakan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Rupiah di pasar dalam negeri ¾ Mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan APBN; ¾ Mendukung pengembangan pasar modal dengan memperluas basis investor melalui diversifikasi berbagai instrumen investasi bagi masyarakat; ¾ Membantu pengelolaan likuiditas pasar, pasar misalnya melalui penerbitan instrumen pasar uang (SPN). Membuka akses sumber pembiayaan di pasar internasional (global bond, global sukuk, samurai bond) untuk meningkatkan posisi tawar Pemerintah sebagai peminjam (upper-hand borrower)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Jenis-jenis Utang (1) [ Pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri :
Pinjaman Luar Negeri World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank dan kreditor bilateral (Jepang, Jerman, Perancis dll), serta Kredit Ekspor. ¾
¾
Pinjaman Program: Untuk budget support dan pencairannya dikaitkan dengan pemenuhan Policy Matrix di bid bidang kegiatan k i t untuk t k mencapaii MDG MDGs ((pengentasan t k kemiskinan, i ki pendidikan, didik pemberantasan korupsi), pemberdayaan masyarakat, policy terkait dengan climate change dan infrastruktur. Pinjaman proyek : Untuk pembiayaan proyek infrastruktur di berbagai sektor (perhubungan, energi, dll); proyek-proyek dalam rangka pengentasan kemiskinan (PNPM).
Pinjaman Dalam Negeri ¾ ¾ ¾
Peraturan Pemerintah (PP) No.: 54 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah ; Berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Pemerintah Daerah,dan Perusahaan Daerah; Untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri dan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum; kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Jenis-jenis Utang (2) [ Surat Berharga Negara (SBN) dalam Rupiah dan valuta asing,
tradable & non-tradable, fixed & variable :
Surat Utang Negara (SUN) ¾ ¾
Surat Perbendaharaan Negara (SPN/T-Bills): SUN jangka pendek (s.d. 12bln); Obligasi Negara (> 1 thn) Ä
Ä
Coupon Bond } Tradable: ORI, FR/VR bond, Global bond } Non tradable: : SRBI untuk BLBI,, dan Surat Utang/SU g ke BI untuk p penyehatan y dan restrukturisasi perbankan Zero coupon
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara dalam Rupiah dan valuta asing dengan berbagai struktur, misalnya Ijarah, Musyarakah, Istisna dll ¾ ¾
SBSN jangka pendek (Islamic T-Bills); SBSN Ritail (Sukri); SBSN jangka panjang (IFR/Ijarah Fixed Rate; Global Sukuk; SDHI/Sukuk Dana Haji Indonesia). Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Landasan Hukum Pengelolaan Utang [ Ketentuan Perundang-undangan:
Undang-Undang No 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara U d Undang-Undang U d No N 24/2002 ttentang t Surat S t Utang Ut N Negara Peraturan Pemerintah No 2/2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri dan Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Peraturan Pemerintah No 54/2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah
[ Mengatur M t a.l, l prinsip-prinsip i i i i good d governance:
Pengadaan/penerbitan utang melalui mekanisme APBN/mendapatkan persetujuan DPR Koordinasi Pemerintah (Kementerian Keuangan, Kementrian PPN/Bappenas), dan BI dalam perencanaan dan pengelolaan utang Pengawasan perdagangan SBN di pasar sekunder oleh otoritas pasar modal Pertanggungjawaban pengelolaan utang dan publikasi data & informasi utang Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 2 APBN, Perkembangan Defisit dan Pembiayaan y APBN
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
APBN 2005 – 2011 [ Triliun Rupiah ]
A. Pendapatan Negara dan Hibah
2005
2006
2007
2008
2009
2010
LKPP
LKPP
LKPP
LKPP
LKPP
APBN‐P Realisasi
495.2
638.0
707.8
981.6
848.8
992.4
1,014.0
2011 %
R‐APBN
102.2% 1,086.4
APBN 1,104.9
I. Penerimaan Dalam Negeri
493.9 636.2 706.1 979.3 847.1 990.5 1,011.6
102.1% 1,082.6 1,101.2
1. Penerimaan Perpajakan
347.0 409.2 491.0 658.7 619.9 743.3 744.1
100.1% 839.5 850.3
2 Penerimaan Bukan Pajak 2. Penerimaan Bukan Pajak
146 9 146.9
108 2% 243.1 108.2% 243 1
II. Hibah B. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat a. Bunga Utang
227 0 227.0
215 1 215.1
320 6 320.6
227 2 227.2
247.2 247 2
267.5 267 5
250.9 250 9
1.3 1.8 1.7 2.3 1.7 1.9 2.4
127.4% 3.7 3.7
509.6 667.1 757.6 985.7 937.4 1,126.1 1,053.5
93.5% 1,202.0 1,229.6
361.2
90.7% 823.6
440.0
504.6
693.4
628.8
781.5
708.7
836.6
65.2 79.1 79.8 88.4 93.8 105.7 88.3
83.6% 116.4 115.2
‐ Dalam Negeri
42.6 54.9 54.1 59.9 63.8 71.9 61.5
85.5% 80.4 79.4
‐ Luar Negeri
22.6 24.2 25.7 28.5 30.0 33.8 26.9
79.6% 36.0 35.8
b b b. Subsidi II. Transfer Daerah D. Surplus/ (Defisit) Anggaran (A‐B) p /( ) gg ( ) E. Pembiayaan
120.8
107.4
150.2
275.3
138.1
201.3
214.1
150.5 226.2 253.3 292.4 308.6 344.6 344.7 ((14.4)) ((29.1)) ((49.8)) ((4.1)) ((88.6)) ((133.7)) ((39.5)) 11.1 29.4 42.5 84.1 112.6 133.7 89.2
106.4% 184.8
187.6
100.0% 378.4 393.0 29.5% ((115.7)) ((124.7)) 66.7% 115.7 124.7
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Defisit dan Pembiayaan APBN 1999-2011 [ Triliun Rupiah ]
[ % thd. PDB ]
160
11
Sejak tahun 2005 SBN menjadi instrumen utama pembiayaan APBN Kenaikan SBN periode 2005-2011, antara lain untuk refinancing utang lama yang jatuh tempo, tempo dan refinancing dilakukan dengan utang baru yang mempunyai terms & conditions yang lebih baik.
140
116
89
91
86
100
9 8
99
120
10
127
7 6
80 57
29
17
20
1.8 4
9
0.6 4
1
4
39
1
1999
SBN - neto
2000
2001
2002
Pinjaman DN & LN - neto
2003
2004
2005
Non-Utang - neto
2006
2007
(2))
(16)
(18)
(24)
(27)
(28)
(40)
(6)
(1)
(10)
(3))
(2)
(20)
3 2
0
36
1.3
7
7
16 1.6 0.1
29
14
-
-
-
24
24
5 50
09 0.9
0.5
35
23
19
10
10
16
6
20
30
29
1.2 14
40
1.3
40
38
44
1.1
1.7
2.4
42 2
4.0
60
(1) (2)
2008
Defisit (Surplus) APBN
2009
2010*
2011**
Defisit APBN, % thd. PDB (RHS)
Sumber: Kementerian Keuangan
Catatan: APBN 1996-2008 1996 2008 adalah d l h angka gk PAN/LKPP-Audited PAN/LKPP A dit d + Realisasi Sementara ++ APBN 2011 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Defisit Global di berbagai Negara 2007-2010 2007
2008
2009
2010
Global
(0.7)
(2.6)
(8.1)
(6.4)
Developed
(1.0)
(3.1)
(9.3)
(7.4)
US Japan
Euro Area UK
(0.2) (0 2) (2.2) ‐ 0.6 (1.3) (5.0) (2.0) 5.4
(6.2) ‐ (1.5) ‐
(0.4) (0.1)
(3.3) (3.9) 4.1
(13.0)
(2.7) (2 7) (2.7) (2.5)
(3.0) (1.6)
(3.8) (5.0) ((7.6))
2.4 2 4 (3.0) (2.5)
(2.6)
(5.4)
(13.1)
(2.9)
(3.7)
(8.3) (6.7)
(6.3)
(3.9)
(10.6) (13.5)
(5.7)
(1.4)
0.6
(0.8)
0.8
CEEMA Hungary Poland Russia
(2.6)
(3.2) (6.4)
(1.9)
0.5
Emerging Asia China Indonesia
(0.6)
Emerging Market LLatin America ti A i Brazil Mexico
(1.2) (2.5)
(2.0) (2.1)
(4.2)
(3.5) (4.0) ((5.0))
Sumber: JPMorgan per Juni 2009
Keterangan: 1. Nominal dalam % terhadap PDB 2. Khusus untuk Indonesia, tahun 2007 s.d. 2009 menggunakan angka LKPP, dan tahun 2010 menggunakan APBN‐P
Defisit Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan defisit di negara lain. lain
UU No 17/2003 ttg Keuangan Negara membatasi defisit nasional 3% dari PDB, dengan demikian tambahan utang untuk pembiayaan defisit juga dibatasi. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Cashflow Pembiayaan 2004-2011 [ Miliar Rupiah ]
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010*
2010**
2011**
(73,045)
(83,722)
(89,970)
(144,129)
(115,579)
(224,292)
(297,695)
(195,870)
(274,167)
Defisit
(23,810)
(14,408)
(29,141)
(49,844)
(4,121)
(88,619)
(133,748)
(39,473)
(124,657)
Pembayaran Utang
(71,948)
(61,569)
(77,741)
(100,705)
(108,958)
(123,279)
(141,474)
(135,598)
(133,543)
(25,456) (46,491)
(24,456) (37,112) ‐
(25,060) (52,681) ‐
(42,783) (57,922) ‐
(40,333) (63,435) (5,189)
(49,067) (68,031) (6,181)
(70,541) (54,136) (16,797)
(76,465) (50,633) (8,501)
(74,000) (47,818) (11,725)
Kebutuhan Pembiayaan
Jatuh Tempo dan Buyback Surat Berharga Negara Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri Penerusan Pinjaman Pembiayaan Non utang
Dana Invest. Pmrth & Restruk. BUMN Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Pinjaman Kepada PT. PLN Kewajiban Penjaminan Kewajiban Penjaminan Sumber Pembiayaan Utang
Penerbitan SBN, Bruto Penerbitan SBN Domestik Penerbitan SBN Valas Penarikan Pinjaman LN Penarikan Pinjaman LN Pinjaman Program Pinjaman Proyek untuk K/L Pinjaman Proyek untuk Penerusan Pinjaman Penarikan Pinjaman DN Non Utang
Privatisasi Pengelolaan Asset Perbankan Dalam Negeri Kelebihan / (Kekurangan) Pembiayaan Net Cash Flow Pembiayaan Surat Berharga Negara Pinjaman Luar Negeri Pinjaman Dalam Negeri Non Utang
Catatan: APBN 2008-2009 PAN/LKPP - Audited *) APBN-P 2010 **) Realisasi Sementara
22,713
(7,745)
16,913
6,420
(2,500)
(12,395)
(22,474)
(20,799)
(15,968)
‐
(5,195) ‐ ‐
(2,000) ‐ ‐
(2,000) ‐ ‐
(2,500) ‐ ‐
(12,395) ‐ ‐
(12,924) (1,000) (7,500) ‐
(12,299) (1,000) (7,500) ‐
(13,932) (1,000) (1,036) (1 036)
70,031
80,435
90,244
136,742
195,529
248,257
297,695
245,568
50,761
73,871
87,160
134,025
176,468
207,200
249,818
220,865
260,587
32,327
47,031 22,540 24,491 26,840 26 840 12,265 14,576 ‐ ‐
61,046 42,579 18,467 26,115 26 115 13,580 12,535 ‐ ‐
99,955 86,380 13,575 34,070 34 070 19,607 14,463 ‐ ‐
126,249 86,932 39,317 50,219 50 219 30,100 14,929 5,189 ‐
148,538 101,736 46,802 58,662 58 662 28,938 23,544 6,181 ‐
178,041 153,491 24,550 70,777 70 777 29,422 24,559 16,797 1,000
167,301 142,593 24,708 53,170 53 170 29,052 15,618 8,501 394
200,654 ‐ ‐ 58,933 58 933 19,813 27,396 11,725 1,000
5,059 13,375
274,167
19,270
6,564
21,997
11,137
19,061
41,057
47,877
24,703
13,580
3,520 15,751
‐ 6,564
400 2,684 18,913
304 2,413 8,420
82 2,820 16,159
‐ ‐ 41,057
1,200 1,200 45,477
2,099 1,126 21,478
340 583 12,657
(3,014) 6,870 (28,057) 41,983
(3,287) 11,121 22,575 (10,272) (1,181)
***) RAPBN & APBN 2011
274 48,328 35,985 (26,566) 38,909
(7,388) 50,876 57,172 (23,852) 17,557
79,950 89,261 85,916 (13,217) 16,561
23,965 111,256 99,442 (16,848) 28,662
(0) 133,748 107,500 (156) 1,000 25,403
49,697 89,170 90,836 (5,963) 394 3,904
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
(0) 124,656 126,654 (609) 1,000 (2,388)
Perkembangan Pembiayaan melalui Utang 2003-2011 [ Triliun T ili Rupiah R i h]
2003
Surat Berharga Negara (neto) Penerbitan bruto Penerbitan, bruto Domestik Valas
2004
(3.1) 6.9 11.3 11 3 32.3 32 3 11.3 -
2005 22.6 47.0 47 0
2006
2007
36.0 57.2 61.0 61 0 100.0 100 0
2008
2009
2010* 2010** 2011***
85.9 126.2 126 2
99.5 148.5 148 5
107.5 178.0 178 0
90.8 167.3 167 3
23.4
22.5
42.6
86.4
86.9
101.7
136.6
142.6
9.0
24.5
18.5
13.6
39.3
46.8
41.4
24.7
126.7 200.7 200 7
Pembayaran Pokok dan Pembelian Kembali
(14.4) (25.5) (24.5) (25.1) (42.8) (40.3) (49.1) (70.5) (76.5) (74.0)
Pembiayaan Pinjaman (neto) Pembiayaan Pinjaman (neto)
0.5 0 5 (28 1) (10.3) (28.1) (10 3) (26.6) (26 6) (23.9) (23 9) (18.4) (18 4) (15.5) (15 5) 08 0.8 (5 6) (5.6) 04 0.4 20.4 18.4 26.8 26.1 34.1 45.0 52.5 54.0 44.7 47.2
Penarikan PLN, bruto Pinjaman program Pinjaman proyek Penerusan PLN
Pembayaran Cicilan Pokok PLN Penarikan Pinjaman Dalam Negeri, bruto
Total Pembiayaan Utang
1.8
5.1
12.3
13.6
19.6
30.1
28.9
29.4
29.1
19.8
18.6
13.4
14.6
12.5
14.5
20.1
29.7
41.4
24.1
39.1
(5.2)
(6.2)
-
-
-
-
-
(16.8)
(8.5)
(11.7)
(63.4) (68.0) (54.1) (50.6) (47.8) (19.8) (46.5) (37.1) (52.7) (57.9) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1.0 0.4 1.0
(2.6)
(21.2)
12.3
9.4
33.3
67.5
83.9
108.3
85.3
127.0
Catatan: C t t APBN 2005-2008 PAN/LKPP - Audited *) Realisasi Sementara **) APBN 2011
Tambahan Pinjaman Luar Negeri Neto NEGATIF sejak 2004
Total pembiayaan melalui utang tahun 2003 dan 2004 negatif negatif, karena sumber pembiayaan APBN mengandalkan Penjualan Aset Negara melalui privatisasi BUMN dan pelepasan aset ex BPPN/bank rekap Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Realisasi Penerbitan SBN 2011 (Per 31 Januari 2011)
70,949,976 126 653 900 126,653,900 3,050,124
Realisasi (ao 31 Jan 2011) 2,150,000 8 732 800 8,732,800 367,200
% realisasi (Target APBN) 3.03% 6 90% 6.90% 12.04%
Kebutuhan Penerbitan 2011
200,654,000
11,250,000
5.61%
SUN
173,154,000
11,250,000
6.50%
SUN Domestik - ON - ZC - SPN - ORI SUN Valas SBSN
148,054,000 101,054,000 40,000,000 7,000,000 25,100,000
11,250,000 11,250,000 -
Target APBN SBN jatuh tempo 2011 SBN Netto (APBN) Rencana Buyback
IFR SBSN Ritel SDHI SBSN Valas
27,500,000
-
10,562,500 8,000,000 2,000,000 , , 6,937,500
-
0.00%
Catatan: *) - Rencana penerbitan menggunakan asumsi kurs APBN 2011 Rp9.250 /USD Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pinjaman Program 2007-2011 [ J t USD ] [ Juta USD ]
No
Lender
1 WB
Nama Program 1. Development Policy Loan (DPL) 1 s.d 7 2. Infrastructure Development Policy Loan (IDPL) 1 s.d 4 3. BOS‐KITA Refinancing 1 sd. 2 4. PNPM Refinancing 5. Climate Change
Sub Total WB 2 ADB 1. State Audit Reform Sector Development Program (STARSDP) 2 Development Policy Support Program (DPSP) 1 s d 6 2. Development Policy Support Program (DPSP) 1 s.d 6 3. Local Government Finance Reform and Governance Reform 4. Infrastructure Reform Sector Development Program (IRSDP) 1‐3 5. Capital Market Development Cluster Program (CMDCP) 1 dan 2 6. Poverty Reduction and MDG Acceleration Program 7. Local Government Finance Reform 8. Countercyclical Support Facility (CSF) Sub Total ADB 3 JBIC/ JICA 1. Development Policy Loan (cofinancing dengan World Bank) 1 s.d 7 2. Infrastructure Reform Sector Development Program 1 dan 2 3. Indonesia Disaster Recovery and Management 4 Climate Change Program Loan 1 s d 3 4. Climate Change Program Loan 1 s.d 3 5. Economic Stimulus and Budget Support Loan 6. Others Sub Total JBIC/ JICA 4 France Climate Change Program Loan 1 s.d 3 Sub Total France 5 IDB Liquid Funds Sub Total IDB TOTAL
2007
2008
2009
2010 APBN‐P
600
750 400 47
750 250 553
600
1,197
1,553
200
200
200
280 300 400
Real
2011 APBN
600 200 164 544 200 1,708
600 200 171 533 200 1,704 1,542
200
200
500 700 200
500 700 300 198
300 350
900 100 100 200
830 200
500 100 100
300
300 100
300
307
‐
500 200 200
600 300 300
500 300 300
505 200 300 300 100
‐
‐
‐
‐
‐
1,900
2,727 2,953 3,208 3,209 2,142
400
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
‐
Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2001 - 2011 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010*
2011**
70 52.5
58.9
54.0
45.0
50 34.1 [ Triiliun Rupiah ]
30
26.2 18.9
26.8
20.4
26.1
18.4
10 10.3
6.6
‐10 10 ‐15.9
0.5 0.5
‐00.22 ‐10.3
‐12.3
‐30
‐19.8
‐23.9
‐26.6
‐28.1
‐18.4
‐0 6 ‐0.6
‐15.5
‐37.1
‐50
‐46.5
‐52.7
‐57.9
‐70
‐54.1 ‐63.4
‐59.5
‐68.0
‐90 Penarikan Pinjaman LN, bruto j
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman LN y j
Pembiayaan Pinjaman LN (neto) y j ( ) [ Triliun Rupiah ]
2001 Penarikan Pinjaman LN, bruto Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman LN Pembiayaan Pinjaman LN (neto)
Keterangan: * Realisasi Sementara ** APBN 2011
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010*
2011**
26.15
18.89
20.36
18.43
26.84
26.11
34.07
45.01
52.48
53.17
58.93
(15.88)
(12.26)
(19.81)
(46.49)
(37.11)
(52.68)
(57.92)
(63.44)
(68.03)
(59.13)
(59.54)
10.27
6.63
0.55
(28.06)
(10.27)
(26.57)
(23.85)
(18.42)
(15.55)
(5.96)
(0.61)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pembiayaan, 2007-2011 Per 31 Januari 2011 2011 JENIS PEMBIAYAAN
1. Pinjaman Program
2007
2008
2009
2010
Real. s.d. 31 Jan 2011 APBN
Nominal
% thd. Pagu APBN
19.90
30.28
28.57
29.05
19.81
-
ekuivalen dlm miliar US$
2.11
2.77
3.04
3.23
2.14
-
a. World Bank
5.66
12.91
14.65
15.34
14.26
-
0.0%
b AD B b.
8 47 8.47
9 17 9.17
5 06 5.06
6 39 6.39
2 78 2.78
-
0 0% 0.0%
c. JEPANG
3.77
4.87
6.07
4.59
1.85
-
0.0%
2.20
2.79
2.73
0.93
-
0.0%
d. PERANCIS e. IDB
-
-
-
-
-
-
0.0%
-
-
-
-
-
-
0.0%
14.46
14.93
23.54
20.50
39.12
0.86
1.54
1.36
2.50
2.28
4.23
0.09
3 Pinjaman Dalam Negeri 3.
-
-
-
0 17 0.17
1 00 1.00
0 08 0.08
ekuivalen dlm miliar US$
-
-
-
0.02
0.11
0.01
34.36
45.21
52.11
49.72
59.93
0.94
3.65
4.13
5.54
5.51
6.48
0.10
f. Lain-Lain
2. Pinjaman Proyek ekuivalen dlm miliar US$
TOTAL ekuivalen dlm miliar US$ $
1.79
0.0%
Catatan: Nominal dalam Triliun Rupiah Kementerian KementerianKeuangan Keuangan– –Republik Republik Indonesia Indonesia
2.2% 8 3% 8.3% 1.6%
Penarikan Pinjaman 2011 Pembiayaan Proyek, per 31 Januari 2011 NEGARA KREDITOR A D B AUSTRALIA GERMANY I B R D I D A I D B JAPAN SPAIN CHINA FRANCE KOREA SINGAPORE OTHERS
PAGU APBN 2011 * REALISASI PER 31 JANUARI 2011 Juta USD Miliar IDR Juta USD Miliar IDR ‐ ‐ ‐ ‐ 0.70 6.40 11.40 71.67 ‐ ‐ ‐ ‐ 56.54 509.05 ‐ ‐ 36.72 165.91 ‐ ‐ 9.64 87.16 ‐ ‐ 11.38 102.91 4,229.23 39,120.35 126.39 943.10
% THD PAGU 2011 USD IDR 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% 1.3% 0.0% 0.0% 0.9% 0.4% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 3.0%
Catatan : Angka sementara menggunakan data alokasi Penarikan Pinjaman Proyek Bruto dalam DIPA APBN 2011
2.4%
Kementerian KementerianKeuangan Keuangan– –Republik Republik Indonesia Indonesia
Penarikan Pinjaman 2011 Pembiayaan Proyek, per 31 Januari 2011 [%]
[ Miliar R Rupiah piah ]
4,000
4.0%
3,500
3.5%
3,000
3.0%
2,500
2.5%
2,000
2.0% 1.3%
1,500
1.5%
1 000 1,000 500
1 0% 1.0% 0.4% 0.0%
0.0%
0.0%
0.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.2%
0.3% 0.0%
‐
0.5% 0.0%
Penarikan dlm Miliar Rupiah
% thd Pagu DIPA Penarikan ( RHS ) Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 3 Portofolio Utang ((Outstanding g Utang, g, Profil Jatuh Tempo p Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman Luar Negeri)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Utang Pemerintah, 2002-2011 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Jan '11 Nominal
+
%
a. Pinjaman (dlm. miliar US$)
63.74
68.91
68.59
63.09
62.02
62.25
66.69
65.02
68.27
68.57
1). Pinjaman Luar Negeri Bilateral *)) Multilateral **) Komersial ***) Suppliers ***) Lain-Lain ***) 2) Pi 2). Pinjaman j D Dalam l Negeri N i
63.74
68.91
68.59
63.09
62.02
62.25
66.69
65.02
68.10
68.52
40 37 40.37
46 19 46.19
46 48 46.48
42 16 42.16
41 07 41.07
41 03 41.03
44 28 44.28
41 27 41.27
41 89 41.89
42 29 42.29
22 6% 22.6%
20.61
19.98
19.48
18.78
18.84
19.05
20.34
21.53
23.13
23.08
12.3%
2.20
2.19
2.17
1.82
2.01
2.08
1.98
2.15
3.02
3.09
1.7%
0.39
0.37
0.29
0.17
0.11
0.08
0.09
0.07
0.06
0.06
0.0%
0.17
0.17
0.17
0.17
-
-
-
-
-
-
0.0%
-
-
-
-
-
-
-
-
0 17 0.17
0 05 0.05
b. Surat Berharga Negara (dlm. miliar US$) Denominasi Valas Denominasi Rupiah
Total Utang Pemerintah Pusat (dlm. miliar US$) Total Utang Pemerintah Pusat
73.30
76.64
-
-
36.6%
71.29
70.51
82.34
85.26
82.78
104.20
118.39
118.61
63.4%
1.00
3.50
5.50
7.00
11.20
15.23
18.02
18.01
9.6% 53.7%
73.30
76.64
70.29
67.01
76.84
78.26
71.58
88.97
100.37
100.60
137.04
145.55
139.88
133.60
144.36
147.51
149.47
169.22
186.65
187.19 100.0%
1,225.15
1,232.04
1,299.50
1,313.29
1,302.16
1,389.41
1,636.74
1,590.66
1,678.21
1,695.34 100.0%
655.31
648.75
653.03
658.67
693.12
737.13
783.86
836.31
902.43
911.16
53.7%
34 41 34.41
49 61 49.61
65 93 65.93
122 64 122.64
143 15 143.15
161 97 161.97
163 09 163.09
9 6% 9.6%
1.53
0.48
0.0% 36.6%
(ekuivalen dlm. triliun Rupiah) diantaranya SBN Denominasi Rupiah (triliun Rupiah)
SBN Denominasi Valas (triliun Rupiah)
-
-
9 29 9.29
Pinjaman Denominasi Rupiah (triliun Rupiah)
-
-
-
Pinjaman Denominasi Valas (triliun Rupiah) Nilai Tukar Rupiah (IDR/US$1)
-
-
-
-
-
569.84
583.30
637.18
620.22
559.43
586.36
730.25
611.20
612.28
620.60
8,940
8,465
9,290
9,830
9,020
9,419
10,950
9,400
8,991
9,057
Catatan: + Angka Sangat-Sangat Sementara , per 31 Januari 2011 * Termasuk semi commercial ** Beberapa termasuk semi concessional *** Seluruhnya termasuk commercial
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Utang Pemerintah, 1999-2011 [ triliun rupiah ]
1,600 1,400
Penerbitan SBN/Surat Berharga Negara,terutama di pasar domestik a.l. Untuk: refinancing utang lama, mengurangi Pinjaman Luar Negeri, dan untuk mengembangkan pasar keuangan domestik
1,200
730
611
906
979
2008
2009
612
621
1,064
1,074
2010
2011+
586 1,000
583
613
637
583
570
620
559
800 438 600 400 200
661
655
649
662
693
743
803
652
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
502
1999
Pinjaman
Surat Berharga Negara [[dalam %]]
Tahun
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011+
Pinjaman
47%
47%
48%
47%
47%
49%
47%
43%
42%
45%
38%
37%
37%
Surat Berharga Negara
53%
53%
52%
53%
53%
51%
53%
57%
58%
55%
62%
63%
63%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Total Utang Pemerintah Pusat
Catatan: + Angka Sangat-Sangat Sementara , per 31 Januari 2011
Kenaikan Pinjaman Luar Negeri, terutama karena volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap berbagai denominasi mata uang dalam Pinjaman Luar Negeri Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Profil Jatuh Tempo Utang per 31 Januari 2011 [Triliun Rupiah] 140 4 120
Surat Utang eks BLBI kepada BI/SRBI-001
100 37
52 50
38 40
41
11 26
25
21
18
28
12
21 7 0
2028
2027
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Pinjaman
2026
6
-
2011
6
9
5
1
2
16
5
3
34 1 0
Surat Berharga Negara
1 0
2
2040 0-2055
42
17
2039
20
47
21
55
2038
52
2037
56
2036
56
1
14
2035
60
25
2034 0
65
68
2033
31
40
2032
45
60
38
2031
52
2030
47
2029
45 80
Tahun Pinjaman Surat Berharga Negara
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 41% 44% 48% 48% 49% 52% 49% 45% 40% 35% 55% 50% 50% 48% 34% 59% 56% 52% 52% 51% 48% 51% 55% 60% 65% 45% 50% 50% 52% 66%
Tahun Pinjaman Surat Berharga Negara
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 65% 42% 31% 100% 19% 25% 100% 3% 100% 11% 100% 5% 2% 100% 100% 35% 58% 69% 0% 81% 75% 0% 97% 0% 89% 0% 95% 98% 0% 0% Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Surat Berharga Negara Desember 2007 – 31 Januari 2011 SURAT BERHARGA NEGARA
Dec '07
Jun '08
Dec '08
Dec-09
Jun-10
Dec-10
31-Jan-11
A. Dapat Diperdagangkan
543,680
623,548
648,335
724,898
777,865
803,191
813,042
1. Denominasi Rupiah
477,747
520,228
525,695
581,748
621,226
641,215
649,947
477,747 477 747 4,169 10,500 294,453 168,625
520,228 520 228 5,250 19,023 330,338 165,617
520,995 520 995 10,012 11,491 353,558 145,934
570,215 570 215 24,700 8,686 393,543 143,286
596,741 596 741 28,595 2,680 422,571 142,895
615,498 615 498 29,795 2,512 440,396 142,795
624,231 624 231 27,645 2,512 451,278 142,795
-
-
4,700 4 700 4,700
11,533 11 533 11,533
24,485 24 485 24,485
25,717 25 717 25,717
25,717 25 717 25,717
65,933 7,000 -
103,320 11,200 -
122,640 11,200 -
143,150
156,639
161,976
163,095
14,200
16,200
16,200
16,200
650
650
650
650
35 000 35,000
35 000 35,000
95 000 95,000
95 000 95,000
259,404
258,208
258,160
254,561
258,124
261,215
261,215
259,404 -
258,208 -
258,160 -
251,875
250,196
248,432
248,432
-
-
-
-
2 686 2,686
7 928 7,928
12 783 12,783
12 783 12,783
803,084
881,756
906,495
979,459
1,035,989
1,064,406
1,074,257
9,400 101.70
9,083 102.58
8,991 110.29
9,057 110.36
a. Surat Utang Negara (SUN) a 1) Surat Perbendaharan Negara 2) Obligasi Negara Tanpa Kupon 3) Obligasi Negara Fixed Rate +) 4) Obligasi Negara Variable Rate b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) b 1) Surat Berharga Syariah Negara Fixed Rate
++)
2. Denominasi Valuta Asing a. SUN Valas (dalam juta US$) b. SBSN Valas (dalam juta US$) c. SUN Valas V l (dalam (d l juta j t JPY) B. Tidak Dapat Diperdagangkan a. Surat Utang kepada Bank Indonesia b. Surat Perbendaharaan Negara/ Private Placement c Surat Berharga Syariah Negara/ SDHI c. TOTAL SURAT BERHARGA NEGARA (A +B) Catatan: - Nominal dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain -
+)
Termasuk ORI
++)
Termasuk Sukuk Ritel - Asumsi Kurs (IDR/US$1) - Asumsi Kurs (IDR/JPY1)
9,419
9,225
10,950
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Pinjaman Berdasarkan Negara/Lembaga Kreditor, 1999-2011 [Miliar USD]
31 Jan - 2011 NEGARA
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 Nmnl % Total
26.00
24.16
21.88
24.97
28.38
28.64
25.58
24.47
24.63
29.61
27.61
30.49
30.46
44.4%
7 21 7.21
7 67 7.67
8 04 8.04
8 65 8.65
8 77 8.77
9 04 9.04
9 16 9.16
9 41 9.41
10 18 10.18
10 87 10.87
10 89 10.89
11 15 11.15
11 05 11.05
16 1% 16.1%
WORLD BANK 12.09
12.42
12.17
11.53
10.67
9.90
9.11
8.74
8.37
8.96
10.10
11.37
11.41
16.6%
22.8%
JEPANG
ADB
*) Lain-Lain*)
16.42
16.85
16.82
18.58
21.09
21.01
19.25
19.40
19.07
17.24
16.43
15.10
15.65
TOTAL**)
61 73 61.73
61 10 61.10
58 90 58.90
63 74 63.74
68 91 68.91
68 59 68.59
63 09 63.09
62 02 62.02
62 25 62.25
66 69 66.69
65 02 65.02
68 10 68.10
68 57 68.57
Catatan: C t t *) termasuk outstanding multilateral lainnya & bilateral selain Jepang **) tidak termasuk SBN Valas. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Proporsi Pinjaman Berdasarkan Negara/Lembaga Kreditor, 2002-2011 100% 90% 80%
29%
31%
31%
31%
31%
31%
70% 60% 50%
14%
13%
13%
18%
15%
14%
14%
14%
13%
39%
41%
42%
41%
40%
40%
15%
15%
16%
22%
23%
16%
16%
16%
17% %
17%
45%
45%
44% %
26%
25%
16%
17%
13%
% 44%
40% 30% 20% 10% 0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*) Lain-Lain Catatan: *) Data per tanggal 31 Januari 2011
ADB
World Bank
Jepang
Pinjaman Luar negeri dari multilateral (WB, (WB ADB) dan bilateral (Jepang) merupakan alternatif sumber pembiayaan yang relatif murah dan jangka panjang Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi, 2005-2011 [ Juta J USD ]
2005 Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan
2006
2007
2008
2009
2010
1,846
1,755
1,641
1,615
1,784
2,013
424
623
662
804
776
843
Industri Pengolahan
2,593
2,387
2,415
2,659
2,291
2,209
Listrik, Gas & Air Bersih
7,232
6,607
6,157
6,838
5,473
5,922
10,669
10,277
10,049
11,145
12,251
12,944
Perdagangan, Hotel & Restoran
1,158
1,036
955
960
821
774
Pengangkutan & Komunikasi
3,477
3,144
2,897
2,723
2,368
2,470
Keuangan Persewaan & Jasa Keuangan Keuangan,
6 593 6,593
7 103 7,103
7 913 7,913
8 768 8,768
8 723 8,723
9 543 9,543
Jasa-jasa
13,274
13,509
13,730
15,252
15,463
16,901
Sektor Lain
15,827
15,580
15,833
15,926
15,072
14,955
63,094
62,021
62,253
66,689
65,021
68,575
Pertambangan & Penggalian
Bangunan
TOTAL Sumber: Kementerian Keuangan RI & Bank Indonesia
Catatan: -Data per tanggal 31 Januari 2011 -Pengelompokan Sektor Ekonomi didasarkan pada standar yg digunakan oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Proporsi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi, 2005-2011 S b Kementerian Sumber: K t i Keuangan K RI & Bank B k Indonesia I d i
[ Juta USD ] 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6 000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 ‐ 2005
2006
2007
2008
2009
2010
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan
Pertambangan & Penggalian
Industri Pengolahan
Listrik, Gas & Air Bersih
Bangunan
Perdagangan, Hotel & Restoran
Pengangkutan & Komunikasi
Keuangan, Persewaan & Jasa Keuangan
Jasa‐jasa
Sektor Lain
Catatan: Data per tanggal 31 Januari 2011
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 2002-2011 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011***
Dalam Mata Uang Asli IDR*) USD**) JPY**) EUR**)
655.3
648.7
653.0
658.7
693.1
737.1
783.9
836.3
902.4
911.6
27.9
24.4
24.2
26.4
27.5
28.4
32.8
37.1
40.5
40.5
2,855.5 3,242.8 3,137.4 3,184.4 3,066.0 2,941.9
2,820.5
2,713.8
2,689.8
2,703.6
6.7
6.0
5.4
5.4
8.2
8.4
8.0
8.1
7.8
7.2
-------------------------- Berbagai Mata Uang --------------------------
Mata Uang Lainnya Ekuivalen dlm Miliar US$ IDR
73.3
76.6
70.3
67.0
76.8
78.3
71.6
89.0
100.4
100.7
USD
27 9 27.9
24 4 24.4
24 2 24.2
26 4 26.4
27 5 27.5
28 4 28.4
32 8 32.8
37 1 37.1
40 5 40.5
40 5 40.5
JPY
24.0
30.3
30.5
27.0
25.8
25.9
31.2
29.4
33.0
32.9
EUR
8.6
10.5
10.9
9.6
10.2
10.5
9.5
8.6
7.2
7.4
Mata Uang Lainnya
3.2
3.7
3.9
3.5
4.0
4.4
4.4
5.2
5.4
5.7
137.0
145.5
139.9
133.6
144.4
147.5
149.5
169.2
186.5
187.2
Asumsi Kurs Tengah IDR/US$1
8,940.00
8,465.00
9,290.00
9,830.00
9,020.00
9,419.00
10,950.00
9,400.00
8,991.00
9,057.00
Asumsi Kurs Tengah JPY/US$1
118.75
107.11
102.74
117.83
119.01
113.39
90.33
92.42
81.53
82.07
Asumsi Kurs Tengah EUR/US$1
0.95
0.79
0.73
0.84
0.76
0.68
0.71
0.70
0.75
0.74
Total
Catatan: Nominal dalam miliar *) Nominal IDR dalam Triliun Rupiah, **) Nominal dalam Miliar, ***) Per 31 Januari 2011 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Proporsi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 2001-2011 100% 6%
6%
17%
18%
90% 80%
8%
7%
7%
7%
6%
22%
20%
18%
18%
21%
19%
19%
7% 21%
5%
4%
4%
17%
18%
18%
22%
22%
22%
53%
54%
54%
2009
2010
2011*)
70% 60%
23%
20%
17%
17%
20%
22%
50% 40% 30% 52%
53%
53%
50%
50%
53%
53%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
20%
48%
10% 0% Others
Catatan: *) Data per tanggal 31 Januari 2011
EUR
JPY
2008 USD
IDR
Secara rata-rata, proporsi utang dalam Rupiah antara tahun 2000 s.d. 2011 lebih dari 50%, meskipun pada tahun 2008 sedikit menurun karena depresiasi nilai tukar Rupiah akibat krisis keuangan global Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Proporsi Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pinjaman, 2006-2011 [ Triliun Rupiah ]
[%]
80%
35
70%
30
60%
39.12
40
25
40%
1.00
19.81
30% 0.17
20.550
29.05
28.57
14.93
30.28
14.46
19.90
5
12.54
10
13.53
15
23.54
20
50%
‐
20% 10% 0%
2006* 2006
2007* 2007
2008* 2008
2009* 2009
2010** 2010
2011** 2011
PINJAMAN PROGRAM
PINJAMAN PROYEK
PINJAMAN DLM NEGERI
% PINJ. PROGRAM (RHS)
% PINJ. PROYEK (RHS)
% PINJ. DLM. NEGERI (RHS) [Triliun Rupiah]
JENIS PINJAMAN
2006* 2006
%
2007* 2007
%
2008* 2008
%
2009* 2009
%
2010** 2010
%
2011*** 2011
%
PINJAMAN PROGRAM
13.53 52%
19.90 58%
30.28 67%
28.57 55%
29.05 58%
19.81
33%
PINJAMAN PROYEK
12.54 48%
14.46 42%
14.93 33%
23.54 45%
20.50 41%
39.12
65%
0.17 0%
1.00
PINJAMAN DALAM NEGERI TOTAL
Catatan: *) Angka Realisasi LKPP/PAN **) Angka Realisasi Sementara ***) Angka APBN 2011
26.06
0%
34.36
0%
45.21
0%
52.11
0%
49.72
59.93
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
2%
Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utang dan perbandingan antar negara Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri negara, Negeri, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB 1999-2011 [ triliun rupiah ] 8,000
[%] 120%
7,000 , 6,000
85%
100%
89% 77%
5,000
80% 67% 61%
4,000
57%
60% 47% 39%
3,000
35%
33%
2,000
28%
40% 26%
26%
20%
1,000 0
0% 1999
2000
2001
2002
2003
Outstanding Utang
Pinjaman Pi j Surat Berharga Negara Total
2004
2005
2006
PDB
2007
2008
2009
2010* 2011**
Rasio Utang thd. PDB (RHS) [ Triliun Rupiah ]
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 438 583 613 570 583 637 620 559 586 730 611 502 652 661 655 649 662 693 743 803 906 979 940 1,234 1,273 1,225 1,232 1,300 1,313 1,302 1,389 1,637 1,591
Tambahan utang 2004-2008 menghasilkan tambahan PDB yang jauh lebih besar, besar sehingga rasio utang menurun tajam dari 57% akhir 2004 dan diproyeksikan menjadi sekitar 32% akhir 2009 (realisasi 28% pada akhir 2009) atau lebih baik dari sebelum krisis 1997 sekitar 38%. Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS, diolah
2010* 612 1,064 1,677
2011** 613 1,191 1,804
Catatan: Angka Realisasi PAN/LKPP - Audited sementara Realisasi Sementara *)) Angka sangat sementara, ** Angka sangat sangat sementara, menggunakan asumsi APBN 2011 Rasio Pembayaran Kewajiban = Bunga Utang LN + Amortisasi Pinjaman LN Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara, 1999-2010 Indonesia lebih baik dibandingkan dengan ‘non investment grade peer group’ (Argentina, Filipina dan Turki), bahkan dibandingkan dengan USA, UK, Jepang, dan Italia.
198.8
180
140
121.3
100 82.8
62.2 60.3
60
54.9 50.7
25.5
20 1999
2000
Argentina
2001
2002
Jepang
Sumber: Economist Intelligence Unit
2003
Indonesia
2004 Filipina
2005 Turki
2006 Italia
2007
2008
Inggris
2009
2010
Amerika Serikat
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Prosentase Rasio Utang terhadap PDB di beberapa Negara, 2008-2014 Brazil Germany India Japan United Kingdom United States G - 20 Advanced G - 20 Countries Emerging Market G - 20 Countries
2008f
2009f
2010f
2014f
65.4
64.7
62.9
54.1
68 7 68.7
76 1 76.1
80 1 80.1
77 2 77.2
80.6
82.7
82.9
71.6
202.5
217
225.1
222.3
50.4
61
68.7
76.2
68.7
81.2
90.2
99.5
65.5
72.5
76.7
76.8
83.2
93.2
99.8
103.5
35.7
37.6
37.8
32
Sumber S b : International I t ti l Monetary M t Fund, F d “The “Th State St t off Public P bli Finances; Fi Outlook O tl k and d Medium-Term M di T Policies P li i Aft After th the 2008 Crisis”
Indonesia termasuk ke dalam Emerging Market G – 20
Tambahan utang di negara maju lebih besar dibandingkan di negara berkembang Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Jatuh Tempo (tradable) SBN akhir 2001 dan 31 Januari 2011 [Triliun Rupiah]
Reprofilling sejak 2002 telah memperbaiki struktur jatuh tempo sehingga mengurangi refinancing risk
75 70
per 31 Januari 2011
Akhir tahun 2001
65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5
Catatan: Surat Berharga Negara/SBN terdiri dari Surat Utang Negara (2001 & 2009), dan Surat Berharga Syariah Negara/Sukuk (2009) Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
20 038
20 037
20 035
20 028
20 027
20 026
20 025
20 024
20 023
20 022
20 021
20 020
20 019
20 018
20 017
20 016
20 015
20 014
20 013
20 012
20 011
20 010
20 009
20 008
20 007
20 006
20 005
20 004
20 003
20 002
-
Program Debt Switching dan Buyback SBN Debt Switching : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk mengurangi refinancing risk Frekuensi Lelang
Jumlah Seri Yang Hendak Ditukar
2005
1x
9 series
< 1 year s.d. 4 years
15 years
2006
12 x
7 s.d. 21 series
< 1 year s.d. 5 years
2007
9x
12 s.d. 21 series
2008
2x
2009
Tahun
Tenor Seri Yang Hendak Ditukar
Tenor Seri Penukar
Vol. Penawaran Yang Masuk (milliar p ) Rupiah)
Vol. Yang Diterima (milliar Rupiah)
7,721
5,673
5 s.d. 19 years
54,177
31,179
< 1 year s.d. 6 years
11 s.d. 20 years
30,681
15,782
21 s.d. 31 series
< 1 year s.d. 4 years
14 s.d. 15 years
7,490
4,571
6x
24 s.d. 28 series
< 1 year s.d. 5 years
12 s.d. 15 years
8,663
2,938
2010
6x
11 s.d. 28 series
< 1 year s.d. 8 years
10 s.d. 21 years
8,349
3,920
s.d. 31 Jan. 2011
1x
27 series
< 1 year s.d. 4 years
15 years
2,172
233
119,253
64,296
Total
Buyback : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk stabilisasi pasar dan mengurangi outstanding utang
2003
2x
Jumlah Seri Yang Dibeli Kembali Dalam Setiap Pembelian Kembali 4 s.d. 7 series
2004
1x
5 series
2005
4x
2 s.d. 8 series
< 1 year s.d. 4 years
5,158
2007
2x
11 s.d. 13 series
<1 year s.d. 5 years
2,859
2008
3x
4 s.d. 8 series
< 1 year s.d. 19 years
2,375
2009
1x
4 series
< 1 year
8,528
2010
13 x
1 s.d. 11 series
< 1 year s.d. 17 years
3,201
3x
4 s.d. 3 series
Frekuensi (Lelang dan Transaksi Langsung)
Tahun
s.d. 31 Jan. 2011 Total
Tenor Seri Yang Dibeli Kembali
Vol. Dibeli Kembali (milliar Rupiah)
1 year s.d. 3 years
8,127
3 years s.d. 5 years
1,962
< 1 year s.d. 4 years
367 32,577
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap Pemerintah P i h melakukan l k k Debt D b Swap S d dengan b b berbagai i negara sehingga hi memperoleh l h komitmen k i pengurangan utang sebesar EUR 149.3 juta dan realisasi sebesar EUR 82.7 juta serta USD 46.2 juta dan realisasi sebesar USD 18.8 juta serta AUD 75 juta dan realisasi sebesar AUD 0 Country
Debt Swap
1
2
Germany Debt Swap I
Italy
USA
Project
Cancelation
Title
Amount
Commitment
Realization
3
4
5
6
Elementary Education
EUR
12.8 EUR
25.6 EUR
25.6
Debt Swap II
Junior Secondary Education
EUR
11.5 EUR
23.0 EUR
0.0
Debt Swap IIIa
Financial Assistance for Environmental Investements EUR for Micro and Small Enterprises Project
6.3 EUR
12.5 EUR
3.2
Debt Swap IIIb
Strengthening the Development of National Parks in Fragile Ecosystems
EUR
6.3 EUR
12.5 EUR
0.0
Debt Swap IV
School Reconstruction and Rehabilitation in Earthquake Area in Yogyakarta and Central Java
EUR
10.0 EUR
20.0 EUR
20.0
Debt Swap V
Global Fund to Fight AIDS, Tubercolosis and Malaria EUR (GFATM)
25.0 EUR
50.0 EUR
30.0
Debt Swap I
Housing and Setlement
EUR
5.7 EUR
5.7 EUR
3.9
USD
24.2 USD
24.2 USD
16.7
USD
20.0 USD
22.0 USD
2.1
AUD
37.5 AUD
75.0 AUD
0.0
EUR
77.5 EUR
149.3 EUR
82.7
USD
44 2 USD 44.2
46 2 USD 46.2
18 8 18.8
AUD
37.5 AUD
75.0 AUD
0.0
Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA
Australia Debt Swap
Debt2Health
TOTAL
TOTAL Ekuivalen Juta USD
186.8
323.6 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
131.3
Restrukturisasi 2003 Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 1 Agustus 2003 Mengenai Penyelesaian BLBI Serta Hubungan Keuangan Pemerintah dan Bank Indonesia
Jumlah BLBI yang disepakati sebesar Rp144.536.094.294.530 ¾ ¾
Kedua seri tersebut diganti dengan SU baru, seri SRBI-01/MK/2003 sebesar Rp144.536.094.294.530, efektif per 1 Agustus 2003. Pelunasan dengan skema burden sharing: ¾ ¾
SU-001 sebesar Rp80.000.000.000.000 SU-003 sebesar Rp64.536.094.294.530
Jika rasio modal terhadap kewajiban moneter BI lebih dari 10%, maka surplus yang menjadi bagian Pemerintah digunakan untuk membayar sisa pokok SRBI-01 Jika rasio dimaksud di bawah 3%, maka Pemerintah membayar charge sebesar kekurangan untuk mencapai 3% tersebut.
Tingkat bunga SRBI-01/MK/2003: 0,1% per tahun (fixed, semi annual) Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Restrukturisasi 2006 Sebelum Restrukturisasi [ SU-002/MK/1998:
Terbit: 23 Oktober 1998; Nominal: Rp20.000.000.000.000,Pokok diindeks terhadap inflasi setiap tahun. Bunga 3% setahun yang dibayar setiap enam bulan terhadap pokok setelah dilakukan indeksasi indeksasi. Pokok diamortisasi setiap enam bulan mulai 1 Oktober 2003 dan berakhir 1 April 2018.
[ SU-004/MK/1999:
Terbit: 28 Mei 1999; Nominal: Rp53.779.500.000.000,Pokok diindeks terhadap inflasi setiap tahun. Bunga 3% setahun yang dibayar setiap enam bulan terhadap pokok setelah dilakukan indeksasi. Pokok diamortisasi setiap enam bulan mulai 1 Juni 2004 dan berakhir 1 Desember 2018.
[ Tunggakan bunga dan indeksasi SU-002 &
Pasca Restrukturisasi [ SU-002/MK/1998:
Nominal: Rp20.000.000.000.000,Bunga 1% setahun dibayar setiap enam bulan. Pokok diamortisasi setiap enam bulan mulai 1 April 2010 dan berakhir 1 April 2025 (tidak diindeks terhadap inflasi).
[ SU-004/MK/1999: SU 004/MK/1999
Nominal: Rp53.779.500.000.000,Bunga 3% setahun dibayar setiap enam bulan. Pokok diamortisasi setiap enam bulan mulai 1 Juni 2010 dan berakhir 1 Desember 2025 (tidak diindeks terhadap inflasi).
[ SU-007/MK/2007
Nominal: 54.862.150.308.421 Non tradable, tradable bunga 0,1% 0 1% per tahun Pokok diangsur secara eksponensial secara tunai atau dengan SUN tradable sampai dengan 2025.
SU-004 SU 004 Rp Rp. 54 54.862.150.308.421: 862 150 308 421:
Tunggakan bunga: Rp16.929.470.080.766 Indeksasi terhadap inflasi: Rp37.932.680.227.655
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Restrukturisasi Tahun 2008 : Restrukturisasi tingkat bunga SU-002 & SU-004 [ Berdasarkan Laporan Panja Belanja Pemerintah Pusat tanggal 16 – 28 Oktober
2008, Panja menyepakati antara lain bahwa dalam tahun 2009 dilakukan restrukturisasi SU SU-002 002 dan SU SU-004 004 dengan tingkat bunga sebesar Rp0,1% atau dengan benchmark dan terms and condition seperti SRBI-01. [ Berdasarkan hasil pembahasan Kementerian Keuangan dan BI disepakati bahwa
tingkat bunga SU-002 dan SU-004 diturunkan, dari masing-masing 1% dan 3% menjadi masing-masing 0,1% per tahun, efektif 1 Januari 2009. Posisi SU dan SRBI per 31 Januari 2011
Seri
Terbit
Jatuh Tempo
Nominal
SU‐002/MK/1998
23‐Oct‐98
2010 ‐ 2025
19,420,583,064,850.00
SU‐004/MK/1999
28‐May‐99
2010 ‐ 2025
52,315,360,704,352.00
SRBI‐01/MK/2003
07‐Aug‐03
01‐Aug‐33
126,697,947,827,429.00
SU‐007/MK/2007
01‐Jan‐06
2007 ‐ 2025
49,998,285,712,461.00
TOTAL • Amortisasi SU-007 telah dilakukan sejak 2007 • Amortisasi SU-002 dan SU-004 dimulai sejak tahun 2010
248,432,177,309,092.00
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pemanfaatan Pinjaman 1999 – 31 Januari 2011 Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri semakin efisien ditunjukan dengan undisbursed loan (sisa pinjaman yang tidak/belum dimanfaatkan) yang semakin turun Perbaikan kinerja karena penerapan readiness criteria dan monitoring & evaluasi pelaksanaan proyek
[ % ]
[Miliar USD] 200
100% 80%
150
60% 100 29.8%
50
25.2%
40% 21.4%
17.1%
13.9% 6.2%
6.0%
5.4%
5.3%
5.8%
5.3%
5.2%
20%
5.0%
0
0%
N tC Net Commitment it t
Di b Disbursement t
U di b Undisbursed d
% U di b % Undisbursed (RHS) d (RHS) [Miliar USD]
Tahun
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Net Commitment
178.4 166.4 157.3 166.2 178.4 172.2 164.5 170.7 181.7 201.1 205.5 219.4 219.9
Disbursement
125.3 124.5
123.6
137.7
153.5
161.6
154.6 161.4
172.1
189.6
194.7
208.0
208.9
Undisbursed 53.1 42.0 33.7 28.5 24.8 10.6 9.9 9.3 9.7 11.6 10.8 11.4 11.0 Net commitment = jumlah pinjaman yang disepakati; disbursement = jumlah pinjaman yang dicairkan. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Pembayaran Kewajiban Pinjaman Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa 2000-2011 25% 21.7% 20.6% 20%
18 1% 18.1%
18 0% 18.0%
17.9% 16.8%
15.2% 15%
13.8% 13.4% 11.5%
10.6%
11.2%
10%
5%
0% 2000
2001
2002
2003
2004
Catatan: Pembayaran kewajiban utang = Pembayaran Bunga dan Pokok Utang + Angka g Sementara ++ Angka Sangat Sementara +++ Angka Proyeksi Sederhana, asumsi: 1) kewajiban PLN menggunakan angka APBN 2011, 2) angka cadangan devisa adalah nilai rata-rata 31 Januari 2010 s.d. 31 Januari 2011.
2005
2006
2007
2008
2009* 2010** 2011***
Secara umum penurunan rasio sejak 2004 ini menunjukkan kemampuan yang semakin baik untuk membayar pinjaman luar negeri dalam jangka pendek Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Utang thd PDB di berbagai Negara 2010 dan Perubahannya 2003-2010 Debt to GDP ratio Indonesia relatif rendah dengan pengurangan yang tercepat/terbesar dibandingkan dengan negara lain termasuk negara maju Public Debt,, 2010 (in percent of GDP)
g 2003-2010 Public Debt,, changes (in percent of GDP)
Turki Thailand Polandia Malaysia Kolombia Jepang Inggris gg Indonesia India Filipina Chile Brasil Australia Amerika Serikat Afrika Selatan
Turki Thailand Polandia Malaysia Kolombia Jepang Inggris Indonesia India Filipina Chile Brasil Australia Amerika Serikat Afrika Selatan
0
Sumber: IMF
100
200
‐30
‐10
10
30
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
50
Utang per Kapita di berbagai Negara 2001-2010 Cina dan India mempunyai rasio yang lebih tinggi meskipun jumlah penduduknya jauh lebih banyak dibandingkan dengan Indonesia. Brasil dan Italia dengan rating investment grade mempunyai rasio lebih tinggi dibanding Indonesia dengan rating ‘non-investment grade’
5,000
50,000
4,500
45,000
4,000
40,000
3,500
35,000
3,000
30,000
2,500
25,000
2,000
20,000
1,500
15,000
1,000
10,000
500
5,000
-
2001
2002
Brazil
Sumber: Economist Intelligence Unit
2003
2004
Indonesia
2005
Filipina
2006
Turki
2007
Cina
2008
India
2009
2010
Italia [RHS] Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Utang Per Kapita di berbagai Negara 2010 dan Perubahannya 2003-2010 Utang per kapita Indonesia termasuk paling rendah dengan perubahan yang tidak signifikan dibandingkan negara lain Public Debt p per Capita, p , 2010 (in US$)
per Capita, p , changes g 2003-2010 Public Debt p (in US$) Turki Thailand Polandia Malaysia Kolombia Inggris I d Indonesia i India Filipina Chile Brasil Australia Amerika Serikat Afrika Selatan
Turki Thailand Polandia Malaysia Kolombia Inggris I d Indonesia i India Filipina Chile Brasil Australia Amerika Serikat Afrika Selatan
0 Sumber: IMF
10000
20000
30000
0
5000
10000
15000
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 5 Biaya-biaya berbagai instrumen utang (Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Bunga Utang terhadap Pendapatan dan Belanja 2001-2011 29.0%
25%
29.4%
30%
Biaya utang yang semakin efisien
9.4%
10.4%
8.4%
8.7%
10.0%
11.0%
9.0%
9.0%
10.5%
11.3%
11.9%
12.4% %
13.2% %
12.8%
5%
14.6%
10%
15.5%
17.4%
19.2%
225.5%
15%
27.2%
20%
0% 2001
2002
2003
2004
2005
2006
terhadap Penerimaan
Penerimaan Belanja Pembayaran Bunga Utang
2001 300,600 341,563 87,142
2002 298,527 322,180 87,667
2003 340,928 376,505 65,351
2004 403,105 427,177 62,486
2007
2008
2009
2010*
2011**
terhadap Belanja
2005 493,919 509,633 65,200
2006 636,153 667,129 79,083
Keterangan: Angka realisasi 2000-2009 berdasarkan APBN 2000-2009 PAN/LKPP-Audited * angka realisasi sementara ** angka proyeksi berdasarkan APBN 2011
2007 706,108 757,650 79,806
2008 981,609 985,731 88,430
2009 848,763 937,398 93,782
[Miliar Rupiah] 2010* 2011** 1,013,992 1,104,902 1,053,465 1,229,558 88,339 115,209
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Bunga Utang terhadap Total Utang 2001-2011 [ Triliun Rupiah ]
[ Persentase ]
2,000
18%
1,800
16%
1,600
14%
1,400
12%
1,200 1,000 800
10% 6.8%
7.2% 5.3%
600
6 1% 6.1% 4.8%
5.0%
5.7%
5.4%
5.9%
6 4% 6.4% 5.3%
8% 6%
400
4%
200
2%
‐
0% 2001
2001
2003
2004
Total Utang
2005
2006
2007
2008
2009
Pembayaran Bunga
2010*
2011**
Rasio (RHS) [Triliun Rupiah]
2001 Total Utang Pembayaran e baya a Bunga u ga
2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1,273.18 1,225.15 1,232.04 1,299.50 1,313.29 1,302.16 1,389.41 1,636.74 1,590.66 887.14
887.67 6
65.35 65 35
662.499
Catatan: Angka Realisasi PAN/LKPP - Audited *) Angka sangat sementara, Realisasi Sementara. **) Angka sangat sangat sementara, menggunakan asumsi APBN 2011.
65.200 65
79.08 9 08
79.81 98
88.34 88 3
93.788 93
2010*
2011**
1,676.68 1,803.73 88.34 88 3
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
115.21 5
Rasio Pembayaran Bunga Utang thd Pendapatan 2011 di berbagai Negara dan Perubahannya 2008-2011 Rasio pembayaran bunga Indonesia relatif moderat, dengan perubahan urutan ke-4 setelah Malaysia, Australia dan Polandia Perubahan Rasio P b Pembayaran B Bunga U Utang thd Pendapatan 2008-2011
Rasio P b Pembayaran B Bunga U Utang thd Pendapatan 2011
India Fili i Filipina Brasil Kolombia Turki Malaysia Indonesia Jepang Afrika Selatan Poland Amerika Serikat Inggris Australia Chile
Malaysia A t li Australia Poland Indonesia Jepang Inggris Afrika Selatan Amerika Serikat Kolombia Chile Brasil Filipina India Turki 0%
5%
10%
15%
20%
25%
Sumber: Moody’s Statistical Handbook November 2010 Edition
‐6%
‐4%
‐2%
0%
2%
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
4%
Realisasi Pembayaran Bunga Utang 2003-2011 100% 90% 80% 70% 60%
71% 71%
63%
65%
69%
68%
68%
68%
70%
69% 69%
29%
37%
35%
31%
32%
32%
32%
30%
31%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 *
2011 **
50% 40% 30% 20% 10% 0%
2003
Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri
Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri [ triliun rupiah ]
Pembayaran Bunga Utang a. Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri b. Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011** Nml % Nml % Nml % Nml % Nml % Nml % Nml % Nml % Nml % 65.40 100.00 62.40 100.00 65.20 100.00 79.10 100.00 79.80 100.00 88.60 100.00 93.78 100.00 88.34 100.00 115.21 100.00 46.40 70.95 39.60 63.46 42.60 65.34 54.90 69.41 54.10 67.79 59.90 67.61 63.76 67.98 61.5 69.56 79.40 68.91 19.00
29.05
22.80
Catatan: Angka Realisasi PAN/LKPP - Audited *) Angka sementara, realisasi sementara,
36.54
22.60
34.66
24.20
30.59
25.70
32.21
28.70
32.39
30.03
32.02
26.9
30.44
35.81
**) Angka sangat sementara, menggunakan asumsi APBN 2011. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
31.09
Biaya Pinjaman Program Kreditor/ Program
Syarat & Kondisi Tenor
Bunga
Biaya*
Asian Development Bank p Policy y Support pp Program g ((DPSP)) 5 1. Development 2. Capital Market Development Cluster
15.0 15.0
LIBOR + 0.2% LIBOR + 0.2%
0.15% 0.15%
World Bank 1. Development Policy Loan 7 2. Biaya Operasional Sekolah (BOSKITA) 2 3. Infrastructure Development Policy Loan 4
24.5 24.5 24.5
LIBOR + 0.48% LIBOR + 0.24% LIBOR + 0.48%
0.25% 0.25% 0.25%
Jepang (JBIC/JICA) 1. Climate Change Program 2. Economic Stimulus and Budget Support Loan 3. Infrastructure Reform Sector Development 4. Development Program Loan 5
15.0 15.0 15.0 15.0
0.15% JPY LIBOR 0.70% 0.70%
-
Perancis 1. Climate Change Program
15.0
EURIBOR - 0.3%
-
Catatan: Data per 31 Januari 2011 * ADB mengenakan Comitment Fee dan Bank Dunia mengenakan Front End Fee ** Dana pinjaman tidak secara langsung digunakan membiayai kegiatan dalam rangka climate change Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kurva Imbal Hasil/Cost of Fund SBN Rupiah [ [persentase] ]
[in percentage]
12
10
Tenor
8
6
31-Jan-11
Dec '10
Dec '09
Jun '09
1Y
6.47
5.36
6.72
7.66
2Y
7.65
5.82
7.61
8.36
3Y
7.87
6.27
8.23
9.08
4Y
7.90
6.34
8.75
9.50
5Y
8.18
6.78
8.80
9.81
6Y
8.37
6.96
9.06
10.10
7Y
8.55
7.16
9.24
10.31
10Y
8.85
7.57
10.04
11.05
15Y
9.68
8.78
10.64
11.96
20Y
10 09 10.09
9 24 9.24
10 72 10.72
12 18 12.18
30Y
10.40
9.68
10.97
12.30
4 1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y 10Y
31 Jan '11
15Y
31 Dec '10
20Y
Dec '09
30Y
Jun '09
Setelah mengalami tren penurunan yang cukup dalam hingga akhir tahun 2010, yield curve mencari titik keseimbangan baru. Namun demikian secara umum yield saat ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan yield pada pertengahan tahun 2009 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pergerakan Kurva Imbal Hasil (Yield Curve) SUN Valas [P [Persentase] t ] 12 10.58
10 9.94 9.617 9.218
9.538
8 6.842 6.33
6
5.3285.401 5.186 4.976
6.098
4.941 4.486 4.789 4.299 4.586 4.419 4.5254.595 4.067 4.222 4.016 3.545 3.707 3.129 3.284
4
31-Dec-08 31-Dec-09 31-Dec-10
2.703
31-Jan-11
2
0 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia 42
30
Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktifitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh I Investor) t )
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Perdagangan Rata-rata Harian SUN Rupiah di Pasar Sekunder per 31 Januari 2011 [F Frekuensi] k i]
[ Triliun Rupiah] 9.0
8.0
7.0
6.0
450
Trend volume dan frekuensi perdagangan rata-rata harian SUN menunjukkan likuiditas pasar yang semakin baik sd 2007. Krisis global berdampak pada penurunan perdagangan sejak 2008, namun rata-rata aktifitas perdagangan masih lebih baik di banding selama krisis tahun 2005.
400
350
300
5.0
250
4.0
200
3.0
150
2.0
100
1.0
50
0.0
0 J J ASOND J FMAM J J ASOND J FMAM J J ASOND J FMAM J J ASOND J FMAM J J ASOND J FMAMJ J ASOND J FMAMJ J ASOND J 2004
2005
Volume
2006
2007
2008
Rata-Rata Volume per Tahun
2009
2010
Frekuensi - RHS Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
2011
Posisi Kepemilikan SBN Per 31 Januari 2011 Rp Triliun 700
35.0%
Investor SBN semakin terdiversifikasi tercermin dari berkurangnya kepemilikan oleh bank, dan meningkatnya kepemilikan oleh lembaga g keuangan g non-bank,, investor ritel dan asing. g
600
30.0%
Trend peningkatan kepemilikan oleh asing menunjukkan peningkatan kepercayaan pasar terhadap SBN
500
25.0%
400
20.0%
300
15.0%
200
10.0%
100
5 0% 5.0%
NON-BANK
Catatan: Non-Bank termasuk Institusi Pemerintah
BANK
Ja an'11
Ju un'10
No ov'09
Ap pr'09
Se ep'08
Feb b '08
Ju ul'07
De ec'06
Ma ay'06
Oc ct'05
Ma ar'05
-
Au ug'04
0
% Asing thd. Total - RHS Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Kepemilikan SBN Domestik oleh Berbagai Jenis Investor Dec '07
BANK Bank BUMN Rekap Bank Swasta Rekap Bank Non Rekap BPD Rekap Bank Syariah
268.65 154.67 72.63 35.37 5.97
Dec'08
Dec'09
Mar'10
Jun'10
Aug'10
Sep'10
Oct'10
Nov'10
Dec'10
31-Jan-11
258.75
254.36
237.74
232.67
230.92
233.96
225.19
228.04
217.27
224.00
144.72 61.67 45.17 6.50 0.69
144.19 59.98 42.40 6.02 1.77
141.03 54.32 36.78 3.62 1.99
137.79 55.07 35.46 1.68 2.68
136.84 55.00 34.09 1.84 3.17
137.55 56.23 35.10 1.90 3.18
135.32 52.70 32.70 1.58 2.89
134.30 56.11 33.36 1.48 2.79
131.72 54.93 26.26 1.41 2.95
3.07
Institusi Pemerintah
14.86
23.01
22.50
18.71
19.12
19.11
14.61
15.43
12.89
17.42
15.53
Bank Indonesia *
14.86
23.01
22.50
18.71
19.12
19.11
14.61
15.43
12.89
17.42
15.53
NON-BANK
194.24
243.93
304.89
336.71
369.43
395.32
396.51
402.37
401.89
406.53
410.43
Reksadana Asuransi Asing Dana Pensiun Sekuritas Lain-lain
26.33 43.47 78.16 25.50 0.28 20.50
33.11 55.83 87.61 32.98 0.53 33.87
45.22 72.58 108.00 37.50 0.46 41.12
44.18 78.04 132.46 37.24 0.42 44.37
48.84 77.44 162.05 36.48 0.13 44.49
52.27 80.61 177.99 37.10 0.30 47.05
51.56 79.94 182.26 36.57 0.20 45.98
51.91 77.78 191.99 36.29 0.14 44.25
52.27 77.74 191.20 36.53 0.15 44.00
51.16 79.30 195.76 36.75 0.13 43.43
51.09 83.30 194.97 37.34 0.25 43.48
TOTAL
477.75
525.69
581.75
593.16
621.23
645.36
645.08
642.98
642.81
641.21
649.95
Catatan: • Nominal dalam triliun rupiah; • Termasuk kepemilikan SBSN • Asing terdiri dari Bank, Private Banking, Reksadana, dan Sekuritas Asing; • Lain-lain terdiri dari Perusahaan, Perorangan, Yayasan, dll. *) Sejak 8 Februari 2008, termasuk transaksi repo SUN kepada Bank Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia 45
Posisi Kepemilikan SBN Domestik oleh Berbagai Jenis Investor (dalam Persentase) Dec '07
Dec'08
Dec'09
Mar'10
Jun'10
Aug'10
Sep'10
Oct'10
Nov'10
Dec'10
31-Jan-11
BANK
56.23%
49.22%
43.72%
40.08%
37.45%
35.78%
36.27%
35.02%
35.47%
33.88%
Bank BUMN Rekap
32.38%
27.53%
24.79%
23.78%
22.18%
21.20%
21.32%
21.05%
20.89%
20.54%
p Bank Swasta Rekap
15.20%
11.73%
10.31%
9.16%
8.86%
8.52%
8.72%
8.20%
8.73%
8.57%
Bank Non Rekap
7.40%
8.59%
7.29%
6.20%
5.71%
5.28%
5.44%
5.08%
5.19%
4.10%
BPD Rekap
1.25%
1.24%
1.03%
0.61%
0.27%
0.28%
0.29%
0.25%
0.23%
0.22%
0.13%
0.30%
0.34%
0.43%
0.49%
0.49%
0.45%
0.43%
0.46%
0.47%
3.11%
4.38%
3.87%
3.15%
3.08%
2.96%
2.26%
2.40%
2.00%
2.72%
2.39%
3.11%
4.38%
3.87%
3.15%
3.08%
2.96%
2.26%
2.40%
2.00%
2.72%
2.39%
NON-BANK
40.66%
46.40%
52.41%
56.77%
59.47%
61.26%
61.47%
62.58%
62.52%
63.40%
63.15%
Reksadana
5.51%
6.30%
7.77%
7.45%
7.86%
8.10%
7.99%
8.07%
8.13%
7.98%
7.86%
Asuransi
9 10% 9.10%
10 62% 10.62%
12 48% 12.48%
13 16% 13.16%
12 47% 12.47%
12 49% 12.49%
12 39% 12.39%
12 10% 12.10%
12 09% 12.09%
12 37% 12.37%
12 82% 12.82%
16.36%
16.66%
18.56%
22.33%
26.09%
27.58%
28.25%
29.86%
29.74%
30.53%
30.00%
Dana Pensiun
5.34%
6.27%
6.45%
6.28%
5.87%
5.75%
5.67%
5.64%
5.68%
5.73%
5.74%
Sekuritas
0.06%
0.10%
0.08%
0.07%
0.02%
0.05%
0.03%
0.02%
0.02%
0.02%
0.04%
Lain-lain
4.29%
6.44%
7.07%
7.48%
7.16%
7.29%
7.13%
6.88%
6.84%
6.77%
6.69%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Bank Syariah Institusi Pemerintah Bank Indonesia*
Asing
Total
Catatan: • Nominal dalam triliun rupiah; • Termasuk kepemilikan SBSN • Asing terdiri dari Bank, Private Banking, Reksadana, dan Sekuritas Asing; • Lain-lain terdiri dari Perusahaan, Perorangan, Yayasan, dll. *) Sejak 8 Februari 2008, termasuk transaksi repo SUN kepada Bank Indonesia
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia 46
34.46%
Kepemilikan SBN oleh Asing berdasarkan Tenor (Tahun Jatuh Tempo) [Rp miliar] 200,000
Mayoritas investor asing merupakan ‘long-term investors’, dimana kepemilikan mereka atas SBN bertenor panjang (lebih dari 5 th) mencapai 67,98% per 31 Januari 2011.
150,000
100,000
50,000
67,04%
67,98%
18,14%
17,36%
4,64%
3,97%
10,18%
0
10,68%
Dec‐07
Dec‐08
Dec‐09
Jun‐10
Jul‐10
Aug‐10
Sep‐10
Oct‐10
Nov‐10
Dec‐10
Jan‐11
Total
78,156
87,606
107,997
162,055
172,221
177,991
182,265
191,991
191,199
195,755
194,971
>5
52,294
61,055
76,702
116,675
118,854
122,199
125,956
128,489
128,257
131,232
132,550
>2‐5
17,243
20,374
21,361
28,632
31,737
32,503
33,274
38,375
38,143
35,511
33,855
>1‐2
4,374
4,491
5,119
6,742
8,345
8,689
5,462
4,623
5,811
9,077
7,736
0‐1
4,246
1,687
4,816
10,006
13,284
14,601
17,573
20,505
18,988
19,935
20,829
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Spread over UST- Feb 16 600
400
DATE
31‐Dec‐09 30‐Jun‐10 30‐Sep‐10 31‐Dec‐10 25‐Jan‐11 26‐Jan‐11 27‐Jan‐11 28‐Jan‐11 31‐Jan‐11
INDO‐16 PHIL‐16 VIET‐16 COLM‐16 UST‐16 TURK‐16
4.98 4.18 3.06 3.71 3.74 3.97 3.81 4.22 4.07
4.70 3.66 2.53 2.89 2.73 2.73 2.72 2.72 2.72
6.32 5.86 4.61 5.94 5.76 5.93 5.76 5.93 5.93
5.37 5.34 3.93 4.70 4.40 4.39 4.41 4.52 4.52
3.07 1.98 1.38 2.02 1.95 1.99 1.95 1.88 1.91
5.08 4.81 3.65 3.94 4.14 4.16 4.27 4.41 4.43
INDO‐16
PHIL‐16
VIET‐16
COLM‐16
TURK‐16
200
0 31‐Jan‐10
31‐Mar‐10
31‐May‐10
31‐Jul‐10
30‐Sep‐10
30‐Nov‐10
31‐Jan‐11
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Spread over UST- Feb 20 400
300
200
DATE
100
0
31‐Dec‐09 30‐Jun‐10 30‐Sep‐10 31‐Dec‐10 25‐Jan‐11 26‐Jan‐11 27‐Jan‐11 28‐Jan‐11 31‐Jan‐11
31‐Jan‐10
PHIL‐20
5.48 5.13 3.92 4.34 4.53 4.48 4.49 4.54 4.52
UST‐20 COLM‐20
3.85 2.88 2.39 3.04 3.03 3.11 3.08 3.00 3.05
5.91 5.23 4.18 4.90 4.63 4.63 4.55 4.60 4.55
31‐Mar‐10
INDO‐20 EGYP‐20 TURK‐20 GMTN
5.13 3.97 4.60 4.77 4.84 4.73 4.91 4.94
5.59 4.77 5.17 5.78 5.89 6.29 6.56 7.03
5.77 5.58 4.44 4.82 5.05 5.07 5.16 5.38 5.35
31‐May‐10
31‐Jul‐10
30‐Sep‐10
PHIL‐20
COLM‐20
INDO‐20 GMTN
TURK‐20
30‐Nov‐10
31‐Jan‐11
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Spread over UST-Feb 38 400 COLM‐37
INDO‐38
TURK‐38
TURK‐40
300
200
DATE
100
31‐Dec‐09 30‐Jun‐10 30‐Sep‐10 31‐Dec‐10 25‐Jan‐11 26‐Jan‐11 27‐Jan‐11 28‐Jan‐11 31‐Jan‐11
0 31‐Jan‐10
COLM‐ INDO‐38 UST‐38 TURK‐38 EGYP‐40 TURK‐40 37
6.70 6.03 5.21 5.93 5.81 5.81 5.87 5.90 5.85
6.84 6.34 5.30 6.10 6.28 6.33 6.24 6.28 6.33
4.62 3.87 3.63 4.30 4.45 4.55 4.53 4.49 4.53
31‐Mar‐10
6.75 6.66 5.75 5.96 6.27 6.29 6.39 6.53 6.54
7.05 5.93 6.38 6.91 7.00 7.21 7.40 7.84
6.71 5.76 5.99 6.31 6.35 6.45 6.59 6.55
31‐May‐10
31‐Jul‐10
30‐Sep‐10
30‐Nov‐10
31‐Jan‐11
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 7 Rating, Opini BPK, HIPCs, Kesimpulan
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rating Indonesia [ Faktor Penentu Perbaikan Rating
Ketahanan Perekonomian Indonesia dalam menghadapi krisis global 20072008
Kestabilan politik dan perbaikan law enforcement
Pengelolaan utang pemerintah yang prudent: ¾ ¾ ¾
Penurunan rasio utang g terhadap p PDB Ketepatan waktu pembayaran kewajiban utang Meningkatnya kepercayaan investor/ kreditor
[ Sovereign g Credit Rating g (Fitch, ( , Moody’s, y , S&P))
Peningkatan rating 1 notch berpotensi menurunkan yield SBN valas baru sekitar 75-115bps
[ Country Risk Classification (CRC)
Pengukuran risiko kredit suatu negara oleh negara-negara anggota OECD
Rentang 0 (berisiko rendah) sampai dengan 7 (berisiko tinggi)
Penurunan 1 level CRC berpotensi menurunkan biaya pinjaman luar negeri khususnya fasilitas kredit ekspor baru sekitar 130-150bps Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Perkembangan Credit Rating Indonesia (1) Menunjukkan perkembangan yang menggembirakan Perkembangan Rating Indonesia 1999 - 2011
Year
Rating S&P
Fitch
Moody's
R&I
JCRA
CRC
1999
CCC+
B-
B3
B-
-
6
2000
B-
B-
B3
B-
-
6
2001
CCC
B-
B3
B-
-
6
2002
CCC+
B
B3
B-
B
6
2003
B
B+
B2
B-
B
6
2004 2005
B+
B+
B2
B
B+
6
B+
BB-
B2
BB-
B+
5
2006
BB-
BB-
B1
BB-
BB-
5
2007
BB-
BB-
Ba3
BB+
BB
5
2008
BB-
BB
Ba3
BB+
BB
5
2009
BBBB
BB
Ba2
BB+
BB+
5
2010 2011
BB BB
BB+ BB+
Ba2 Ba1*)
BB+ BB+
BBBBBB-
4 4
S&P: 2 notch S&P t h menuju j investment grade Fitch: 1 notch menuju i investment t t grade d Moody’s: 1 notch menuju investment grade d R & I : 1 notch menuju investment grade JCRA : telah masuk kategori investment grade Keterangan: *) Forecast Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Dalam thn 2001 & 2003 mengalami Selective Default/SD dua kali
Perbaikan rating secara signifikan terjadi setelah 2004
BBB+
14
Krisis ekonomi k i 1998
BBB 13 BBB- 12
Rekapitalisasi Perbankan
Reprofiling VR & HB, Asset-Bond Swap, & penerbitan SUN jk panjang
Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback
Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback, & Debt Swtiching
Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback, Debt Swtiching, & diversivikasi instrumen
Baa1
13
Baa2
12
Baa3
11
Ba1
BB
10
10
Ba2
BB-
9
9
Ba3
B+
8
8
B1
B
7
7
B2
B-
6
6
B3
5
Caa1
4
Caa2
3
Caa3
2
C Ca
1
C
S&P’s menaikan rating ke BB per 12 Maret 2010
CCC+ 5 CCC
4
CCC-
3
CC
2
R/C
1
Moodys’s menaikan rating ke Ba2 per 16 September 2009
S&P sempat menurunkan rating ke Selective Default e ault namun a u direvisi kembali 2 hari kemudian
Fitch’s Fit h’ menaikan ik rating ti g ke k BB+ per 25 Januari 2010
SD/DDD
1997
1997
-
1998
1998
1999
1999
2000
2000
S&P's
2001
2001
2002
2002
2003
2003
2004
2004
Fitch's
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
Moody's (RHS) Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Non Investm ment grade
Non Investm ment grade
BB+ 11
14
Investtment gra ade
Invesstment grrade
Perkembangan Credit Rating Indonesia (2)
Peningkatan Performa Sovereign Rating Indonesia (1) [ Tanggal 17 Januari 2011 Moody’s menaikan peringkat kredit Indonesia dari Ba2
menjadi Ba1, adapun highlight dari Moody’s antara lain sebagai berikut:
“Key factors supporting the action were (1) economic resilience is accompanied by sustained macroeconomic balance; (2) Improved government’s debt position and central bank’s foreign currency reserve adequacy; and (3) I Improved prospects for foreign direct investment inflows which expected to fortify Indonesia’s external position and d t f f i di t i t t i fl hi h t d t f tif I d i ’ t l iti d economic outlook.” “Further improvements on the abovementioned factors will be the determinants for further increase in the country’s sovereign rating.”
[ Tanggal 25 Tanggal 25 Januari 2010, Fitch 2010, Fitch’ss menaikan peringkat kredit Indonesia dari BB menaikan peringkat kredit Indonesia dari BB menjadi
BB+ dengan outlook stable, adapun highlight dari Fitch’s antara lain sebagai berikut:
“The rating action reflects Indonesia's relative resilience to the severe global financial stress test of 2008 ‐ 2009 which has been underpinned by continued improvements in the country's public finances, a fundamental sovereign rating strength, and a material easing of external financing constraint. ”
[ Tanggall 12 Maret 2010, S&P menaikan & ik peringkat kredit Indonesia dari BB‐ i k k di d i d i menjadi j di
BB dengan outlook positive, adapun highlight dari S&P antara lain sebagai berikut:
"The positive outlook reflects Standard & Poor's expectation that the political pressures experienced by the administration will prove to be only a temporary distraction from implementing its fiscal, administrative, and structural reform agenda," structural reform agenda,
[ Tanggal 2 April 2010, CRC menaikkan peringkat kredit Indonesia dari klasifikasi 5
menjadi klasifikasi 4, adapun highlight dari OECD sebagai berikut:
“The main factor supporting the upgrades is Indonesian impressive macroeconomic indicators as the economy is one of the most resilient amid the global financial crises and Indonesia is one of the few countries that experienced of the most resilient amid the global financial crises and Indonesia is one of the few countries that experienced positive economic growth in 2009. Improvement in macroeconomic performance and economic stability is the result of a combination of good and forward looking economic policy, ongoing structural reforms, as well as good debt management” Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Peningkatan Performa Sovereign Rating Indonesia (2) [ Tanggal 13 Juli 2010 JCRA menaikan peringkat kredit Indonesia hingga masuk
kategori Investment Grade dari BB+ menjadi BBB‐, adapun highlight dari JCRA antara lain sebagai berikut:
“JCR JCR explained that the upgrade reflects explained that the upgrade reflects (i) enhanced political and social stability along with the (i) enhanced political and social stability along with the progress in democratization and decentralization, (ii) sustainable economic growth outlook underpinned by solid domestic demand, (iii) alleviated public debt burden as a result of prudent fiscal management, (iv) reinforced resilience to external shocks stemming from the foreign reserves accumulation and an improved capacity for external debt management and (v) efforts made by the second Yudhoyono administration to outline the framework to deal with structural issues such as second Yudhoyono administration to outline the framework to deal with structural issues such as infrastructure development.”
[ Tanggal 14 Oktober 2010, R & I merubah outlook Indonesia dari Stable menjadi
Positive dengan peringkat BB+, adapun highlight dari R & I antara lain sebagai berikut:
“The outlook revision and rating affirmation reflects that Indonesia is considered successful in maintaining high growth despite the global financial turmoil. R&I believes an upgrade to the ‘investment grade’ or BBB rating category is possible once Indonesia is set to sustain balanced economic growth by boosting investment in infrastructure.”
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Opini BPK tentang Laporan Keuangan 2009
[ Wajar j Tanpa p Pengecualian g (WTP) ( ) terhadap p Laporan p
Keuangan Bagian Anggaran terkait Pengelolaan Utang (BA999.01) [ Akuntabilitas Ak bili ki kinerja j pengelolaan l l utang membaik b ik Sistem Pengendalian Internal (SPI) Kepatuhan p terhadap p peraturan p dan ketentuan yang y g berlaku
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kesimpulan [ Utang Ut P Pemerintah i t h diperlukan di l k untuk t k membiayai bi i defisit d fi it APBN, APBN penyediaan di
arus kas jangka pendek, dan refinancing utang lama. [ Meskipun utang nominal mengalami peningkatan, namun rasio terhadap PDB cenderung menurun dan saat ini telah mencapai batas yang aman [ Pengelolaan utang pemerintah diarahkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan dengan biaya dan risiko rendah, jangka panjang, dan tidak ada ikatan politik. [ Pengelolaan fiskal & utang Indonesia relatif semakin baik:
Berbagai rasio utang dan rasio biaya utang menunjukkan trend yang membaik dan bahkan dibandingkan g rasio-rasio y yang g sama di negara g lain,, termasuk negara maju
Kegiatan pengelolaan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin transparasi dan akuntabilitas publik
LKPP 2008 dan LKPP 2009 terkait pengelolaan utang dinilai Wajar Tanpa Pengecualian/WTP oleh BPK/Badan Pemeriksa Keuangan
Perbaikan rating terutama sejak 2005, dan terakhir (12 Maret 2010) perbaikan peringkat oleh S&P dari BBBB menjadi BB meskipun di tengah krisis global yang sampai saat ini masih dirasakan di beberapa negara. Sementara oleh JCRA Indonesia telah dimasukkan dalam kategori investment grade Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
© 2011 Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Telepon : 021-3449230 psw. 5647, 021-3864778 Faksimili : 021-3843712 www.dmo.or.id