KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2010

Pengantar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja DJPU tahun 2010 sebagai salah satu Unit Eselon I Kementerian Keuangan. LAKIP DJPU disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP diharapkan dapat menjadi wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas, pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi serta sebagai alat penilaian dan pengendalian dalam rangka memacu peningkatan kinerja organisasi. Sejalan dengan proses reformasi birokrasi, indikator keberhasilan yang digunakan dalam LAKIP DJPU diukur berdasarkan peta strategi (strategy map) DJPU yang disusun dengan menggunakan metodologi Balanced Scorecard (BSC). Peta strategi tersebut memetakan setiap Sasaran Strategis (SS) yang akan dicapai dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang diemban. Setiap SS memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target kinerja yang telah ditentukan. Pada tahun 2010, DJPU memiliki peta strategi dengan 12 SS dan 23 IKU yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dengan Menteri Keuangan. Pengukuran LAKIP dengan menggunakan IKU diharapkan sekaligus menjadi bentuk transparansi dan pertanggungjawaban pencapaian target kinerja dalam setahun. Reformasi birokrasi memberikan tantangan yang cukup besar bagi DJPU untuk mengkombinasikan fungsi DJPU sebagai organisasi birokrasi dan fungsi DJPU sebagai unit yang terkait dengan pasar keuangan (baik domestik maupun internasional) yang berkembang sangat dinamis. Hal ini menuntut perlunya penerapan prinsip-prinsip good governance secara konsisten untuk dapat menjaga kepercayaan pasar. Dengan adanya perkembangan pasar yang dinamis serta kompleksitas pekerjaan, DJPU diharapkan pula dapat meningkatkan kualitas organisasinya.

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Halaman i


Dalam menjalankan tugasnya, DJPU telah menetapkan visi, yaitu “Menjadi unit yang profesional dalam mendukung pembiayaan APBN secara efisien dan aman untuk menuju kemandirian keuangan negara”. Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam 4 misi, yakni sebagai berikut: a. Mewujudkan pengelolaan portofolio utang pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel dengan strategi yang mengedepankan peningkatan daya dukung terhadap ketahanan dan kesinambungan fiskal; b. Mengendalikan pengadaan/penerbitan utang melalui penetapan kapasitas berutang yang mendukung stabilitas fiskal; c. Mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan nasional melalui upaya mengedepankan sumber-sumber dalam negeri dan pengembangan pasar keuangan domestik yang efisien dan stabil; d. Mewujudkan

kerjasama

internasional

dalam

rangka

memperoleh

sumber

pembiayaan alternatif, sekaligus mendukung stabilitas pasar keuangan regional. Dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan untuk periode tahun 2010-2014, DJPU diharapkan dapat mencapai target kinerja secara lebih terarah, transparan, dan akuntabel, serta mampu menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang

Rahmat Waluyanto NIP 195610031985101001


Halaman ii


IKHTISAR EKSEKUTIF

LAKIP DJPU Tahun 2010 disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja DJPU selama tahun 2010. Pada tahun 2010 DJPU telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dengan Menteri Keuangan yang terdiri dari 12 SS dan 23 IKU. Capaian SS dan IKU DJPU tahun 2010 adalah: 9 SS dan 18 IKU berstatus hijau atau memenuhi dan atau di atas target; 2 SS dan 3 IKU berstatus kuning atau kurang memenuhi target; serta 1 SS dan 1 IKU berstatus merah atau jauh kurang memenuhi target. Secara garis besar, uraian atas pencapaian Sasaran Strategis beserta IKU DJPU selama tahun 2010 adalah sebagai beirkut: 1. Pencapaian SS Pembiayaan yang aman bagi kesinambungan fiskal dengan IKU Pemenuhan target pembiayaan melalui utang, relatif dapat tercapai dengan baik, dengan IKU berupa Pemenuhan target pembiayaan melalui utang. Pada tahun 2010 IKU ditargetkan sebesar Rp199,94 triliun yang kemudian berdasarkan APBN-P dan kebijakan Menteri Keuangan direvisi sehingga menjadi Rp191,96 triliun (100%) dengan realisasi sebesar Rp190,95 triliun (99,47%); 2. Pencapaian SS Transparansi dengan IKU Ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang, relatif dapat tercapai dengan baik. Pada tahun 2010 IKU ditargetkan sebesar 518 set dengan realisasi sebesar 610 set (117,76%); 3. Pencapaian SS Akuntabilitas dengan IKU Opini eksternal auditor terhadap LK BA Pengelolaan Utang, relatif dapat tercapai dengan baik. Pada tahun 2010 IKU ditargetkan sebesar target 100% (WTP) dengan realisasi rata-rata sebesar 87,50%, yaitu: a.

LK BA Pengelolaan Utang memperoleh opini WTP (100%);

b.

LK BA Hibah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (75%). Opini BPK terhadap LK BA Hibah tahun 2009 terdapat peningkatan dari tahun 2008, semula disclaimer menjadi WDP.

4. Pencapaian SS Kredibilitas dengan IKU Pembayaran tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran, dapat tercapai dengan baik. Pada tahun 2010 IKU ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% atau tidak terdapat denda dalam pelaksanaan DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Halaman iii


pembayaran, dengan realisasi pembayaran kewajiban utang pada tahun 2010 sebesar Rp230,38 triliun 5. Pencapaian SS Perumusan strategi dan kebijakan pengelolaan utang yang berkualitas, dengan IKU Jumlah peraturan dan keputusan yang mendukung pengelolaan utang dan Tersedianya dokumen strategi pengelolaan utang, dapat tercapai dengan baik. Pada tahun 2010 IKU Jumlah peraturan dan keputusan yang mendukung pengelolaan utang sebesar 36 set dengan realisasi sebesar 40 set dan IKU Tersedianya dokumen strategi pengelolaan utang ditargetkan sebanyak 2 dokumen dengan realisasi sebanyak 2 dokumen. 6. Pencapaian SS Pengelolaan portofolio dan kewajiban utang yang optimal dan efektif, dengan 4 IKU berupa Persentase pemenuhan struktur portofolio utang sesuai dengan strategi, Pencapaian target effective cost, Rasio beban bunga terhadap rata-rata outstanding utang, dan Persentase dokumen tagihan yang diverifikasi secara tepat waktu, dapat tercapai dengan baik. Capaian IKU untuk SS tersebut pada tahun 2010, adalah sebagai berikut: a. Pencapaian IKU Persentase pemenuhan struktur portofolio utang sesuai dengan strategi relatif sesuai dengan target, yaitu dari target sebesar 100% terealisasi sebesar 96,04%. Realisasi tersebut disebabkan pengelolaan portofolio utang telah mengikuti strategi pengelolaan utang. b. Pencapaian IKU Pencapaian target effective cost ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 80,02%. Kombinasi membaiknya kondisi perekonomian, strategi penerbitan yang digunakan, dan pemilihan instrumen utang yang diterbitkan berhasil menekan cost of fund. c. Pencapaian IKU Rasio beban bunga terhadap rata-rata outstanding utang ditargetkan sebesar 6,94% dengan realisasi sebesar 5,33%. Sampai dengan akhir tahun realisasi bunga utang Rp86,75 triliun, outstanding akhir sebesar Rp1.590,66

tahun 2009

triliun, dan outstanding akhir Desember 2010 sebesar

Rp1.676,1 triliun. d. Pencapaian IKU Persentase dokumen tagihan yang diverifikasi secara tepat waktu ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%, dimana pada tahun 2010 terdapat 6.795 dokumen tagihan/NOP telah diverifikasi secara tepat waktu, dan diproses sebelum tanggal jatuh tempo. 7. Pencapaian SS Pengembangan pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid, dengan IKU Efektivitas instrumen pembiayaan baru, Peningkatan pemahaman masyarakat dan DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Halaman iv


pelaku ekonomi terhadap pengelolaan SBN, dan Partisipasi investor dalam penerbitan SBN, dapat tercapai dengan baik. Capaian IKU untuk SS tersebut pada tahun 2010, adalah sebagai berikut: a. Pencapaian IKU Efektivitas instrumen pembiayaan baru ditargetkan sebesar 100% (Rp2 triliun) untuk penerbitan SBSN Project Financing. Penerbitan instrumen SBSN baru berupa SBSN Project Financing pada tahun 2010 belum dapat dilakukan. Desain instrumen telah selesai dikaji, serta telah mendapatkan persetujuan dan fatwa dari DSN-MUI, namun infrastruktur hukum yang diperlukan belum tersedia. b. Pencapaian IKU Peningkatan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi terhadap pengelolaan SBN ditargetkan sebesar 67,50% (paham) dengan realisasi sebesar 76,74% (sangat paham), yang dilakukan melalui survei terhadap peserta sosialisasi. c. Pencapaian IKU Partisipasi investor dalam penerbitan SBN pada tahun 2010 ditargetkan sebesar 145% dengan realisasi sebesar 265,06%. Jumlah nominal penawaran yang diterima adalah sebesar Rp417,78 triliun dari total target indikatif Rp146,83 triliun. 8. Pencapaian SS Monitoring dan evaluasi kepatuhan yang efektif dalam pengelolaan utang dengan IKU Tingkat kepatuhan pengelolaan utang yang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dapat tercapai dengan baik, dengan jumlah SOP yang dipantau 31 SOP link DJPU. IKU tersebut pada tahun 2010 ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 94,73%. Hasil pencapaian 94,73% menunjukkan masih perlunya perbaikan dilakukan di DJPU, tidak hanya pada isi SOP dan penegakan pelaksanaannya, namun juga penyempurnaan revisi terhadap SOP secara berkelanjutan sehingga dapat mencerminkan bisnis proses yang terintegrasi. 9. Pencapaian SS Pembentukan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi, dengan IKU Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya, Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, dan Persentase jam pelatihan pegawai DJPU terhadap jam kerja dapat tercapai dengan baik. Capaian IKU untuk SS tersebut pada tahun 2010, adalah sebagai berikut: a. Pencapaian IKU Pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya ditargetkan sebesar 80% dengan realisasi sebesar 90%. Pejabat yang mengikuti


Halaman v


assessment centre pada tahun 2010 sebanyak 70 pejabat dan yang memenuhi angka JPM minimal 70% sebanyak 63 pejabat (90%). b. Pencapaian IKU Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat ditargetkan sebanyak 1 pegawai dengan realisasi sebanyak 0 pegawai. Sampai akhir tahun tidak terdapat pegawai yang melanggar peraturan disiplin sedang atau berat. c. Pencapaian IKU Persentase jam pelatihan pegawai DJPU terhadap jam kerja ditargetkan sebesar 5,77% (28.153 jamlat) dengan realisasi sebesar 5,90% (28.793 jamlat). Sampai akhir tahun telah dilaksanakan sebanyak 68 diklat dari rencana 65 diklat. 10. Pencapaian SS Pengembangan organisasi yang handal dan modern, dengan IKU Persentase penyelesaian penataan/modernisasi organisasi, Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi, dan Persentase penyelesaian SOP pada tahun 2010 dapat tercapai dengan baik. Capaian IKU untuk SS tersebut pada tahun 2010, adalah sebagai berikut: a. Pencapaian IKU Persentase penataan/modernisasi organisasi pada tahun 2010 ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi 100%. Konsep usulan penataan organisasi DJPU sebagai bagian dari rancangan PMK tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan berupa PMK Nomor 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010. b. Pencapaian IKU Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi ditargetkan sebanyak 6 dokumen dengan realisasi 6 dokumen. c. Pencapaian IKU Persentase penyelesaian SOP ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%, yang dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu: 1)

Pada Semester I tahun 2010 telah diselesaikan 217 SOP yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen PU Nomor Kep-39/PU/2010 tanggal 9 Juli 2010; dan

2)

Pada Semester II tahun 2010 telah ditetapkan sebanyak 79 SOP melalui Kepdirjen nomor KEP-05/PU/2011, tanggal

17 Januari 2011 Perubahan

Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor Kep36/PU/2007 Tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures/SOP) DJPU. 11. Pencapaian SS Pembangunan sistem TIK yang terintegrasi, dengan IKU Sistem aplikasi TIK di bidang pengelolaan utang yang terimplementasi sesuai rencana DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Halaman vi


pada tahun 2010 dapat tercapai dengan baik. Capaian IKU ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%. Pada tahun 2010, rincian capain IKU tersebut adalah sebagai berikut: a. Pembangunan Sistem Aplikasi Pendukung Pengelolaan Utang Terintegrasi(100%), yaitu sampai dengan tahapan penyelesaian modul Setelmen, Loan Management, Referensi, dan Control Panel. b. Pembangunan Aplikasi Pemantauan Feeding Data Warehouse - (100%), yaitu sampai dengan tahapan penyediaan Sumber data dari DMFAS (Debt Management and Financial Analysis System), PMON (Pusat Manajemen Obligasi Negara), lelang SBN, dan Bloomberg; c. Pembangunan Aplikasi Grant Outstanding Position (GOP) - (100%), yaitu sampai dengan tahapan penyelesaian menu penghitungan grant outstanding, pencetakan GOP dan reminder letter, serta pencatatan pengiriman dan respon; d. Pembangunan Aplikasi Surat Perintah Pembukuan Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar negeri (SP4H) - (100%), yaitu sampai dengan tahapan pencetakan SP4H, penghapusan SP4H, cetak ulang SP4H dan revisi SP4H. 12. Pencapaian SS Pengelolaan anggaran yang optimal, dengan IKU Persentase penyerapan DIPA dan Persentase ketepatan perencanaan anggaran dan kinerja pada tahun 2010 dapat tercapai dengan baik. Capaian IKU untuk SS tersebut pada tahun 2010, adalah sebagai berikut: a. Pencapaian IKU Persentase penyerapan DIPA ditargetkan 85% (Rp185,46 miliar dari pagu Rp218,19 miliar) dengan realisasi 84,37% (Rp184,02 miliar). Realisasi yang lebih rendah tersebut karena terdapat penghematan dana pembelian gedung Balai Pustaka dari pagu sebesar Rp147,25 miliar dengan realisasi sebesar Rp116,65 miliar. b. Pencapaian IKU Persentase ketepatan perencanaan anggaran dan kinerja ditargetkan sebesar 100% direalisasikan sebesar 114,95%. Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar target kinerja DJPU pada tahun 2010 telah berhasil dicapai. Keberhasilan pencapaian tersebut diupayakan untuk semakin ditingkatkan, sedangkan untuk beberapa kegiatan yang belum terlaksana/terdapat permasalahan (pending matters) akan diupayakan agar dapat diselesaikan.


Halaman vii


Dengan disusunnya LAKIP ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi DJPU dan menjadi umpan balik peningkatan kinerja DJPU pada periode berikutnya.


Halaman viii


DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF..................................................................................................

Hal. i

DAFTAR ISI ....................................................................................................................

iii

I.

PENDAHULUAN ................................................................................................ A. Tugas, Fungsi, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia …........................... B. Mandat yang Diberikan kepada Instansi ..................................................... C. Peran Strategis Instansi ................................................................................. D. Sistematika Penyajian ....................................................................................

1 1 4 6 8

II.

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA ................................ A. Rencana Strategis 2010-2014 ......................................................................... B. Penetapan Kinerja ...........................................................................................

9 9 14

III.

AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN .......... A. Capaian IKU ................................................................................................... B. Evaluasi dan Analisis Kinerja ........................................................................ C. Kinerja Lainnya ............................................................................................... D. Perkembangan Pending Matters Renstra 2010-2014 ...................................... E. Akuntabilitas Keuangan...................................................................................

19 19 19 76 83 87

IV.

PENUTUP ............................................................................................................. A. Kesimpulan ....................................................................................................... B. Saran ..................................................................................................................

89 89 91


Halaman ix


Hal. DAFTAR BAGAN Bagan 1 Proses Bisnis DJPU ………....…………………………………………….

2

Bagan 2 Peta Strategi DJPU Tahun 2010 ………………………………………….

15

DAFTAR GRAFIK Grafik 1. Komposisi Pegawai Menurut Golongan………………………………....

3

Grafik 2. Komposisi Pegawai Menurut Unit Eselon II.……………………………

3

Grafik 3. Komposisi Pegawai Menurut Jabatan……………………………………

4

Grafik 4. Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin…………………………….

4

Grafik 5. Perkembangan penyerapan DIPA tahun 2008-2010 ...…………………

73

Grafik 6. Rasio Utang terhadap PDB 2005-2010 ..………………………………….

77

Grafik 7. Perbandingan Perubahan Perkembangan Rasio Utang terhadap PDB (%) Beberapa Negara (2003-2010) …....………………………………….

78

DAFTAR TABEL Tabel 1

Target IKU Depkeu-One Tahun 2010.………………………………….

16

Tabel 2

Capaian IKU Depkeu-One Tahun 2010 (perspektif stakeholder dan customer)…………………………………………………………………..

19

Tabel 3

Sumber, Target, dan Realisasi Pinjaman Program Tahun 2010 ..…...

21

Tabel 4 Tabel 5

Target dan Realisasi SBN Tahun 2010 ..………………………………. Realisasi Pembayaran Utang antara TA 2005 – 2010 ………………...

22 38

Tabel 6

Realisasi peraturan dan keputusan yang mendukung pengelolaan utang………………………………………………………………………

41

Rasio Beban Bunga Terhadap Rata-rata Outstanding Utang, 20052010………………………………………………………………………..

50

Tabel 8

Pembiayaan Utang (2005-2010) …..……………………………………

76

Tabel 9

Perkembangan Stok Utang Luar Negeri berdasarkan Mata Uang (2005-2010) …………………….…..……………………………………..

79

Tabel 10

Perkembangan Credit Rating Indonesia (2005-2010) .………………...

79

Tabel 11

Pagu dan Realiasi Anggaran Tahun 2010 (per program) …………...

87

Tabel 12

Pagu dan Realiasi Anggaran Tahun 2010 (per belanja) ……………..

87

Tabel 7

DAFTAR LAMPIRAN 1.

Kontrak Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2010

2.

Pengukuran Kinerja Tahun 2010

3. 4.

Kontrak Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2011 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2011


Halaman x


BAB I PENDAHULUAN A. Tugas, Fungsi, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia 1. Perkembangan unit pengelola utang Unit pengelola utang telah mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan semakin meningkatnya kompleksitas pengelolaan utang sebagai akibat semakin besar dan semakin beragamnya jumlah dan jenis utang Pemerintah. Perkembangan unit pengelola utang secara ringkas dapat disampaikan sebagai berikut: a. Sebelum tahun 1998, sebagian besar utang pemerintah dalam bentuk pinjaman luar negeri dikelola oleh Direktorat Dana Luar Negeri (DDLN) pada Direktorat Jenderal Anggaran; b. Tahun 1999, dibentuk Tim Debt Management Unit (DMU) di bawah Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan yang mempunyai tugas mengelola obligasi negara yang diterbitkan untuk menyehatkan perbankan akibat krisis tahun 1998; c. Tahun 2001, Tim DMU diubah menjadi Pusat Manajemen Obligasi Negara (PMON) di bawah Sekretariat Jenderal yang secara khusus mengelola Surat Utang Negara (SUN). d. Tahun 2004, unit pengelolaan utang disatukan dalam Direktorat Jenderal Perbendaharaan. PMON menjadi Direktorat Pengelolaan SUN dan DDLN menjadi Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri; dan e. Tahun 2006, dengan berkembangnya ruang lingkup pengelolaan utang dan dalam rangka memusatkan pengelolaanya dalam

unit tersendiri, dibentuk Direktorat

Jenderal Pengelolaan Utang. 2. Tugas dan Fungsi Berdasarkan PMK Nomor 100/PMK.01/2008, tugas DJPU adalah menyelenggarakan sebagian tugas pokok Departemen di bidang pengelolaan utang dan hibah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan


Halaman 1


perundang-undangan

yang

berlaku.

Dalam

melaksanakan

tugasnya,

DJPU

menyelenggarakan fungsi: a.

Perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang pengelolaan utang dan hibah;

b.

Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan utang dan hibah;

c.

Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pengelolaan utang dan hibah;

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang pengelolaan utang dan hibah; e.

Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

3. Organisasi Sebagai unit pengelola utang, DJPU berupaya menerapkan international best practice organisasi pengelola utang dengan mengkategorikan/membagi fungsi front office (Direktorat Pinjaman dan Hibah [Dit PH], Direktorat Surat Utang Negara [Dit SUN], dan Direktorat Pembiayaan Syariah [Dit PS]), middle office (Direktorat Strategi dan Portofolio Utang [Dit SPU]), dan back office (Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen [Dit EAS]) serta supporting unit (Sekretariat Direktorat Jenderal) sebagai pendukung kegiatan teknis. Proses bisnis dari keempat fungsi tersebut tergambar dalam bagan berikut: Bagan 1 Proses Bisnis DJPU

FRONT OFFICE (Dit. PH, Dit. SUN, Dit. PS) Penerbitan SBN dan Pengadaan Pinjaman

BACK OFFICE (Dit. EAS) Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen

MIDDLE OFFICE (Dit. SPU) Perumusan Strategi Pengelolaan Utang

SUPPORTING UNIT (SEKRETARIAT)


Halaman 2


4. Sumber Daya Manusia Berdasarkan data pegawai per 31 Desember 2010, komposisi pegawai DJPU adalah sebagai berikut: Grafik 1 Komposisi Pegawai Menurut Golongan

Grafik 2 Komposisi Pegawai Menurut Unit Eselon II 100 80 60 40 20

No.

Golongan Pegawai

Jumlah Pegawai

1

IV/d

2

1

Setditjen

72

2

IV/c

4

2

Dit PH

63

3

IV/b

5

3

Dit SUN

41

Dit PS

40 41

No.

Unit Eselon II

4

IV/a

22

4

5

III/d

38

5

Dit SPU

6

III/c

51

6

Dit EAS

7

III/b

41

8

III/a

98

9

II/d

29

10

II/c

40

11

II/b

3

12

II/a

1

JUMLAH


JUMLAH

Jumlah Pegawai

77 334

334

Halaman 3


Grafik 3 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan

Grafik 4 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Perempuan 23%

Laki-laki 77%

No.

Jabatan Pegawai

Jumlah Pegawai

No.

Jenis Kelamin Pegawai

Jumlah Pegawai

1

Eselon I

1

1

Laki-laki

257

2

Eselon II

5

2

Perempuan

77

3

Eselon III

23

4

Eselon IV

81

5

Pelaksana

224

JUMLAH

JUMLAH

334

334

B. Mandat yang Diberikan kepada Instansi Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DJPU berdasarkan mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, antara lain: 1. Pedoman umum meliputi: a.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD, yang mengatur bahwa: 1). Jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD dibatasi tidak melebihi 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) tahun bersangkutan; 2). Jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah dan Pemda dibatasi tidak melebihi 60% dari PDB tahun yang bersangkutan.

b.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur antara lain:


Halaman 4


1). Pembebanan biaya pengadaan utang/hibah Pemerintah pada APBN; 2). Tata cara pengadaan utang negara dan penerusan utang/hibah luar negeri kepada Pemda dan BUMN/BUMD. c.

Undang-Undang tentang APBN yang ditetapkan setiap tahun antara lain menyebutkan bahwa Pemerintah dapat melakukan perubahan instrumen utang dalam hal terdapat sumber utang yang lebih menguntungkan.

2. Pedoman khusus meliputi: a. UU Nomor 24 Tahun 2002 tentang SUN, yang antara lain mengatur tentang tujuan penerbitan SUN; b. UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN yang antara lain mengatur tentang tujuan penerbitan SBSN; c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri, yang antara lain mengatur tentang perencanaan dan pengadaan serta penatausahaan pinjaman dan hibah luar negeri; d. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah, yang antara lain mengatur tentang penggunaan pinjaman dalam negeri; e. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2014; f.

PMK Nomor 33/PMK.08/2010 tentang Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Publikasi, dan Dokumentasi Pinjaman dan/atau Hibah Pemerintah;

g. PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; h. PMK Nomor 86/PMK.05/2008 tentang Sistem Akuntansi Utang Pemerintah; i.

PMK Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah;


Halaman 5


j.

KMK Nomor 514/KMK.08/2010 tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Tahun 2010-2014.

C. Peran Strategis Instansi DJPU adalah organisasi yang memegang peranan strategis di bidang pengelolaan utang. Peran strategis DJPU digambarkan sebagai berikut: 1. Memenuhi pembiayaan APBN yang bersumber dari utang Selain penerimaan pajak dan bukan pajak, utang mempunyai kontribusi yang penting dalam menjamin kesinambungan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam kerangka pembangunan nasional. Sampai saat ini peranan utang baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri masih menjadi sumber utama pembiayaan APBN. Untuk memenuhi pembiayaan APBN tersebut maka pembiayaan melalui utang harus dapat disediakan dalam jumlah yang cukup, tersedia pada saat diperlukan dengan biaya yang efisien dan tingkat risiko terkendali. Utang digunakan untuk membiayai defisit dan sebagian pengeluaran pembiayaan antara lain pelunasan pokok utang jatuh tempo, buyback, dan penerusan pinjaman. Sumber pembiayaan dari utang, meliputi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yaitu Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) serta pengadaan Pinjaman Luar Negeri (Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek) dan Pinjaman Dalam Negeri. 2. Mewujudkan kesinambungan fiskal melalui pengelolaan portofolio dan risiko utang Pengelolaan utang yang dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan transparan dimaksudkan

untuk

mencapai

kondisi

keuangan

negara

yang

sehat

dan

mempertahankan kemampuan negara dalam melaksanakan pembiayaan secara berkesinambungan. Pengelolaan utang yang tidak profesional akan berdampak negatif terhadap kondisi fiskal Pemerintah yang tercermin antara lain dalam ketidakmampuan Pemerintah membayar kewajiban utang secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran, membengkaknya kewajiban utang di luar perkiraan, dan terhambatnya kegiatan DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Halaman 6


pemerintahan akibat tidak terjaminnya sumber pembiayaan. Selain itu, dampak selanjutnya dapat berupa menurunnya kepercayaan investor dan kreditor, terjadinya penurunan peringkat utang (sovereign credit rating), terhambatnya perkembangan pasar keuangan domestik, serta ekonomi biaya tinggi. Sebagai gambaran, total jumlah nominal utang pada tanggal 31 Desember 2010 mencapai Rp1.676,1 triliun. Jumlah utang yang relatif besar tersebut memerlukan pengelolaan secara cermat dan berhati-hati, karena utang mempunyai dimensi risiko yang berpotensi menimbulkan masalah terhadap kesinambungan fiskal, antara lain risiko nilai tukar, risiko tingkat bunga, dan risiko refinancing. Oleh karena itu, pembiayaan APBN melalui utang harus didukung dengan pengelolaan berbagai risiko dimaksud melalui upaya antara lain dengan melakukan: debt securities buyback, loan prepayment, debt-switch/reprofiling, debt swap, restrukturisasi pinjaman, dan hedging. 3. Pengembangan pasar yang dalam, aktif, dan likuid Penerbitan utang dalam bentuk SBN berperan strategis dalam pengembangan pasar keuangan khususnya pasar domestik antara lain: a. Mendukung

pengembangan

institusi/lembaga

keuangan

domestik

dengan

memberikan alternatif instrumen investasi; b. Mendukung kebutuhan industri keuangan dalam pengelolaan ALM; c. Yield SBN berperan sebagai benchmark bagi penerbitan instrumen keuangan lainnya; d. Pasar SBN yang berkembang akan mendukung terbentuknya pasar repo, derivatif yang akan semakin mengefisienkan pasar keuangan secara keseluruhan; dan e. Memperluas basis investor domestik.


Halaman 7


D. Sistematika Penyajian LAKIP ini bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja DJPU pada tahun 2010, yaitu dengan melakukan analisis atas capaian kinerja (performance results) tahun 2010 terhadap rencana kinerja (performance plans) tahun 2010. Analisis tersebut memungkinkan teridentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai umpan balik perbaikan kinerja di masa datang. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian LAKIP adalah sebagai berikut: Bab I

– Pendahuluan, menyajikan

latar belakang, tugas dan fungsi, dan struktur

organisasi. Bab II – Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja, menyajikan rencana strategis tahun 2010 dan penetapan kinerja tahunan 2010. Bab III – Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan, menyajikan

analisis

terhadap capaian kinerja dan keuangan pada tahun 2010. Bab IV – Penutup, menyajikan simpulan terhadap pencapaian kinerja di tahun 2010. Lampiran-lampiran


Halaman 8


BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA A. Rencana Strategis 2010-2014 Berdasarkan Keputusan Dirjen PU Nomor Kep-16/PU/2010 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014, telah ditetapkan arahan dalam pelaksanaan tugas DJPU dalam periode 5 tahun ke depan yang dituangkan dalam Renstra. Penyusunan Renstra tersebut mempertimbangkan beberapa hal, yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap kementerian/lembaga menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan,

dan

pengawasan

serta

tercapainya

penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 2. Salah satu prioritas bidang ekonomi dalam RPJMN tahun 2010-2014, yaitu Prioritas Pengelolaan APBN yang Berkelanjutan dengan Fokus Prioritas Perumusan Kebijakan Fiskal, Pengelolaan Pembiayaan Anggaran, dan Pengendalian Risiko. Fokus prioritas tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan pengelolaan utang pemerintah, baik yang berasal dari SBN maupun pinjaman dengan biaya dan tingkat risiko yang terkelola dengan baik untuk mendukung kesinambungan fiskal. 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.01/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014, yang mengamanatkan penyusunan Renstra kepada unit-unit organisasi (Eselon I, Eselon II, Instansi Vertikal, dan Unit Pelaksana Teknis/UPT) di lingkungan Kementerian Keuangan.


Halaman 9


Dalam Renstra tersebut ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai DJPU dalam periode Tahun 2010-2014, yaitu: 1. Visi Visi DJPU untuk periode tahun 2010-2014 sebagaimana yang telah direvisi oleh pimpinan DJPU adalah “Menjadi unit yang profesional dalam mendukung pembiayaan APBN secara efisien dan aman untuk menuju kemandirian keuangan negara”. Visi tersebut merupakan penyempurnaan dari visi periode tahun 2005-2009 dengan lebih menekankan pada pengelolaan utang secara profesional, yaitu mampu memenuhi standar tata kelola internasional dan memperhatikan penerapan prinsip-prinsip tatakelola yang baik (good governance principles). Penyediaan sumber pembiayaan APBN dilakukan dengan tujuan agar dalam jangka panjang dapat dicapai biaya utang yang minimal dengan tingkat risiko yang terkendali. Di masa yang akan datang, DJPU sebagai unit pengelola utang diharapkan mampu mengendalikan utang agar dapat mendukung peningkatan kemampuan kemandirian keuangan negara. 2. Misi Misi DJPU yang dirumuskan untuk mewujudkan visi tahun 2010-2014 yaitu: a. Mewujudkan pengelolaan portofolio utang pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel dengan strategi yang mengedepankan peningkatan daya dukung terhadap ketahanan dan kesinambungan fiskal; b. Mengendalikan pengadaan/penerbitan utang melalui penetapan kapasitas berutang yang mendukung stabilitas fiskal; c. Mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan nasional melalui upaya mengedepankan sumber-sumber dalam negeri dan pengembangan pasar keuangan domestik yang efisien dan stabil; d. Mewujudkan

kerjasama

internasional

dalam

rangka

memperoleh

sumber

pembiayaan alternatif, sekaligus mendukung stabilitas pasar keuangan regional.


Halaman 10


3. Tujuan Berdasarkan visi dan misi DJPU tahun 2010-2014, maka ditetapkan tujuan pengelolaan utang pada tahun 2010-2014 yaitu: a. Mengamankan kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang dengan biaya minimal pada tingkat risiko terkendali sehingga kesinambungan fiskal dapat terpelihara; dan b. Mendukung upaya untuk menciptakan pasar SBN yang dalam, aktif dan likuid. 4. Sasaran Strategis Sasaran strategis pengelolaan utang untuk tahun 2010 adalah sebagai berikut: a. Pembiayaan yang aman bagi kesinambungan fiskal; b. Transparansi; c. Akuntabilitas; d. Kredibilitas; e. Perumusan strategi dan kebijakan pengelolaan utang yang berkualitas; f.

Pengelolaan portofolio dan kewajiban utang yang optimal dan efektif;

g. Pengembangan pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid; h. Monitoring dan evaluasi kepatuhan yang efektif dalam pengelolaan utang; i.

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya;

j.

Pengembangan organisasi yang handal dan modern;

k. Pembangunan sistem TIK yang terintegrasi; l.

Pengelolaan anggaran yang optimal;


Halaman 11


5. Kebijakan Kebijakan yang ditetapkan DJPU pada tahun 2010 adalah sebagai berikut: a. Mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber domestik melalui penerbitan SBN Rupiah maupun penarikan pinjaman dalam negeri; b. Melakukan pengembangan instrumen utang agar diperoleh fleksibilitas dalam memilih berbagai instrumen yang lebih sesuai, cost-efficient dan risiko yang minimal; c. Pengadaan pinjaman luar negeri dilakukan sepanjang digunakan untuk memenuhi kebutuhan prioritas, memberikan terms & conditions yang wajar (favourable) bagi Pemerintah, dan tanpa agenda politik dari kreditor; d. Mempertahankan kebijakan pengurangan pinjaman luar negeri dalam periode jangka menengah; e. Meningkatkan koordinasi dengan otoritas moneter dan otoritas pasar modal, terutama dalam rangka mendorong upaya financial deepening; f.

Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan pinjaman dan sovereign credit rating.

6. Strategi Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan strategi-strategi yang efektif dan tepat sasaran, dimana di sisi lain dapat sekaligus mengatasi permasalahan yang ada. Strategistrategi yang disusun harus dapat mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki, baik internal maupun eksternal. Adapun strategi DJPU untuk periode tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut: a. Melaksanakan

pengelolaan

utang

secara

prudent

dengan

tujuan

untuk

meminimalkan biaya utang pada tingkat risiko yang terkendali; b. Meningkatkan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka pengelolaan kas dan kebijakan fiskal serta penyediaan underlying asset penerbitan SBSN; c. Menyelesaikan penyusunan kerangka hukum dalam pengelolaan pinjaman, hibah, kewajiban kontinjensi, dan hedging;


Halaman 12


d. Menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pelaksanaan transaksi dalam rangka pengelolaan portofolio utang; e. Melakukan pengembangan instrumen utang agar diperoleh fleksibilitas dalam memilih berbagai instrumen yang lebih cost-efficient dan risiko minimal; f.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), organisasi, teknologi informasi dan komunikasi (termasuk sistem informasi manajemen utang), dan pengelolaan anggaran;

g. Meningkatkan koordinasi dengan otoritas moneter dalam pelaksanaan Asset-Liability Management (ALM); h. Mengoptimalkan potensi pendanaan APBN melalui utang dari sumber domestik melalui penerbitan SBN Rupiah maupun penarikan pinjaman dalam negeri agar dapat mengurangi ketergantungan dari pembiayaan luar negeri; i.

Mempertahankan kebijakan pengurangan pinjaman luar negeri dalam periode jangka menengah, pengadaan dilakukan sepanjang untuk memenuhi kebutuhan prioritas, memberikan terms & conditions yang wajar (favourable) bagi Pemerintah, dan tanpa agenda politik dari kreditor;

j.

Meningkatkan koordinasi dengan otoritas moneter, otoritas pasar modal, dan pelaku pasar dalam rangka mengembangkan pasar SBN domestik yang solid dan efisien melalui perluasan basis investor domestik dan mengoptimalkan infrastruktur pasar yang mendukung pasar SBN yang likuid;

k. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan pinjaman dan sovereign credit rating; l.

Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengelolaan utang;

m. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik.


Halaman 13


7. Program dan Kegiatan Dalam pelaksanaan kegiatan operasional pada tahun 2010, DJPU memiliki program pokok dan program penunjang. Program pokok adalah Pengelolaan dan Pembiayaan Utang, yang dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: a. Pengelolaan Pinjaman; b. Pengelolaan Surat Utang Negara; c. Pengelolaan Pembiayaan Syariah; d. Pengelolaan Strategi dan Portofolio Utang; dan e. Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen. Sedangkan tiga program penunjang yang ditujukan untuk memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal, yaitu: a. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik; b. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur; dan c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara. Ketiga program penunjang di atas dilaksanakan melalui kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJPU. B. Penetapan Kinerja Pada tahun 2010, DJPU telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dengan Menteri Keuangan. Pada Kontrak kinerja tersebut terdapat peta strategi (strategy map) dengan 12 sasaran strategis (SS) yang ingin dicapai. Untuk setiap SS yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Keseluruhan IKU DJPU pada tahun 2010 untuk semua SS berjumlah 23 IKU.


Halaman 14


Peta strategi merupakan suatu dashboard (panel instrument) yang memetakan SS ke dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi DJPU. Peta strategi memudahkan DJPU untuk mengkomunikasikan keseluruhan strateginya kepada seluruh pejabat/pegawai dalam rangka pemahaman demi suksesnya pencapaian visi, misi, dan tujuan DJPU. Peta strategi DJPU tahun 2010 yang disepakati antara Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dengan Menteri Keuangan pada tanggal 19 Februari 2010 ditunjukkan dalam bagan berikut: Bagan 2 Peta Strategi DJPU Tahun 2010


Halaman 15


Peta strategi DJPU memetakan setiap SS yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang diemban. Dengan menggunakan metodologi Balanced Scorecard, setiap SS dikelompokan kedalam empat perspektif, yaitu stakeholders perspective, customers perpective, internal process perspective, dan learning and growth perspective. Dari perpektif stakeholder, terdapat SS yang disusun untuk mewujudkan pembiayaan yang aman bagi kesinambungan fiskal. Dari perpektif customer terhadap kreditor, investor, dan donor, terdapat SS yang disusun untuk mewujudkan nilai transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas dalam pengelolaan utang. Dari perpektif proses internal DJPU, untuk mendukung pencapaian SS pada dua layer stakeholders perspective dan customers perpective tersebut diperlukan adanya tiga faktor penting berupa perumusan, pengelolaan dan pengembangan serta pengawasan terhadap core business DJPU. Dalam hal ini, proses internal yang dimaksud terkait dengan proses perumusan strategi dan kebijakan pengelolaaan utang yang berkualitas, pengelolaan portofolio dan kewajiban utang yang optimal dan efektif, pengembangan pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid, serta monitoring dan evaluasi kepatuhan yang efektif dalam pengelolaan utang. Sedangkan dari perspektif learning and growth, terdapat empat faktor penting yang harus dikelola dengan baik guna menciptakan modal utama untuk mencapai tujuan organisasi yaitu faktor pengembangan sumber daya manusia, faktor organisasi, faktor teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan faktor pengelolaan anggaran. Sebagai alat ukur pencapaian SS, target 23 IKU DJPU yang ditetapkan pada awal tahun 2010 adalah sebagai berikut: Tabel 1 Target IKU Depkeu-One Tahun 2010 IKU

SASARAN STRATEGIS 1.

2.

PU-1 Pembiayaan yang aman bagi kesinambungan fiskal PU-2 Transparansi

Realisasi 2009

Target 2010

1.

PU-1.1 Pemenuhan target pembiayaan melalui utang

98,86% (Rp173,12 T)

100% (Rp199,94 T)

2.

PU-2.1 Ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang

489 set

518 set


Halaman 16


SASARAN STRATEGIS

IKU

Realisasi 2009

Target 2010

3.

PU-3 Akuntabilitas

3.

PU-3.1 Opini BPK terhadap LK BA Pengelolaan Utang

100% (WTP)

100% (WTP)

4.

PU-4 Kredibilitas

4.

PU-4.1 Pembayaran utang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran

99,99%

100%

5.

PU-5 Perumusan strategi dan kebijakan pengelolaan utang yang berkualitas

5.

PU-5.1 Jumlah peraturan dan keputusan yang mendukung pengelolaan utang PU-5.2 Tersedianya dokumen strategi pengelolaan utang PU-6.1 Persentase pemenuhan struktur portofolio utang sesuai dengan strategi PU-6.2 Pencapaian effective cost

20 set

36 set

2 dokumen

2 dokumen

87,40%

100%

6. 6.

PU-6 Pengelolaan portofolio dan kewajiban utang yang optimal dan efektif

7. 8. 9. 10.

7.

PU-7 Pengembangan pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid

11. 12.

13. 8.

9.

PU-8 Monitoring dan evaluasi kepatuhan yang efektif dalam pengelolaan utang PU-9 Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya

14.

PU-8. 1 Tingkat kepatuhan pengelolaan utang yang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku

15.

PU-9.1 Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya PU-9.2 Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat

16. 17.

10.

11.

PU-10 Pengembangan organisasi yang handal dan modern

PU-11 Pembangunan sistem TIK yang terintegrasi

PU-6.3 Rasio beban bunga terhadap rata-rata outstanding utang PU-6.4 Persentase dokumen tagihan yang diverifikasi secara tepat waktu PU-7.1 Efektivitas instrumen pembiayaan baru PU-7.2 Peningkatan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi terhadap pengelolaan SBN PU-7.3 Partisipasi investor dalam penerbitan SBN

18.

PU-9.3 Persentase jam pelatihan pegawai DJPU terhadap jam kerja PU-10.1 Persentase penyelesaian penataan/modernisasi organisasi

80,80%

100%

5,70%

6,94%

N/A

100%

139,91%

100%

N/A

67,50%

250,45%

145%

100%

100%

N/A

80%

1 orang (0,3%)

1 orang (0,3%)

N/A

3,37 %

N/A

100%

19.

PU-10.2 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi

4 dokumen

6 dokumen

20.

PU-10.3 Persentase penyelesaian SOP

100%

100%

21.

PU-11.1 Sistem aplikasi TIK di bidang pengelolaan utang yang terimplementasi sesuai rencana

90%

100%


Halaman 17


IKU

SASARAN STRATEGIS 12.

PU-12 Pengelolaan anggaran yang optimal

22.

PU-12.1 Persentase penyerapan DIPA

23.

PU-12.2 Persentase ketepatan perencanaan anggaran dan kinerja


Realisasi 2009

Target 2010

85,82%

85%

N/A

100%

Halaman 18


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN A. Capaian IKU Capaian IKU DJPU tahun 2010 pada perspektif stakeholders dan customer dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2 Capaian IKU Depkeu-One Tahun 2010 (perspektif stakeholder dan customer)

No

B.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

1

Pembiayaan yang aman bagi kesinambungan fiskal

1.1

Pemenuhan target pembiayaan melalui utang

2

Transparansi

2.1

Ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang

3

Akuntabilitas

3.1

4

Kredibilitas

4.1

Satuan

Persentase Target Realisasi Pencapaian Target

Persen 100,00

Ket

99,47

118,94

stabilize

518,00

610,00

117,76

maximize

Opini BPK terhadap laporan keuangan pengelolaan utang

Persen 100,00

87.50

97,22

stabilize

Pembayaran utang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran

Persen 100,00

100,00

120,00

stabilize

Set

Evaluasi dan Analisis Kinerja Capaian SS dan IKU DJPU tahun 2010 dari 12 SS dan 23 IKU adalah: 1. 9 SS dan 18 IKU berstatus hijau atau memenuhi dan atau di atas target; 2. 2 SS dan 3 IKU berstatus kuning atau kurang memenuhi target; serta 3. 1 SS dan 1 IKU berstatus merah atau jauh kurang memenuhi target, secara detail capaian SS dan IKU tersebut adalah sebagai berikut:


Halaman 19


1.

SS pembiayaan yang aman bagi kesinambungan fiskal dengan indikator pemenuhan target pembiayaan melalui utang Pemenuhan target pembiayaan melalui utang yang menjadi IKU unit pengelola utang dihitung dari realisasi penerbitan SBN dan pengadaan pinjaman program. Pemenuhan pembiayaan dari pinjaman yang digunakan sebagai komponen IKU hanya yang berasal dari pinjaman program, tidak termasuk pinjaman proyek karena sifat pinjaman program yang relatif sama dengan SBN dalam hal pola penarikannya. Pinjaman proyek tidak dimasukkan ke dalam komponen IKU karena penyerapan pinjaman proyek sangat dipengaruhi Kementerian/Lembaga sebagai Executing Agency. Dalam memenuhi target pembiayaan melalui utang, realisasi penerbitan SBN/pengadaan pinjaman program dilakukan dengan menggunakan konsep gross agar lebih mencerminkan upaya/kinerja Pemerintah dalam memenuhi total kebutuhan pembiayaan APBN yang berasal dari utang. IKU ini menggunakan polarisasi stabilize, dimana capaian yang diharapkan adalah sesuai atau mendekati target yang ditetapkan. Adapun diskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut: a.

Pemenuhan target pembiayaan melalui utang pada tahun 2010 ditargetkan sebesar Rp199,94 triliun yang kemudian berdasarkan APBN-P dan kebijakan Menteri Keuangan direvisi sehingga menjadi Rp191,96 triliun (100%) dengan realisasi sebesar Rp190,95 triliun (99,47%), yang terdiri dari: 1) Penarikan Pinjaman Program ditargetkan sebesar Rp29,42 triliun (ekuivalen USD3.208juta) dengan realisasi sebesar Rp29,05 triliun (ekuivalen USD3.187 juta). Jumlah realisasi tersebut merupakan jumlah keseluruhan kegiatan pengelolaan pinjaman program di tahun 2010 berasal dari 11 perjanjian. Sedangkan komitmen pinjaman program yang tidak dapat terealisasi sebesar USD 20,4 juta dari pinjaman PNPM Refinancing–World Bank. Sumber, target, dan realisasi pinjaman program dapat dilihat pada tabel 3.


Halaman 20


Tabel 3 Sumber, Target, dan Realisasi Pinjaman Program Tahun 2010 (dalam USD)

2010 No Lender 1 World Bank

2 ADB

3 JICA

4

France

Nama Program 1. Development Policy Loan (DPL) 7 2. Infrastructure Development Policy Loan (IDPL) 4 3. BOS-KITA Refinancing 2 4. PNPM Refinancing 5. Climate Change Sub Total World Bank 1. Infrastructure Reform Sector Development Program (IRSDP) 3 2. Countercyclical Support Facility (CSF) Sub Total ADB 1. Development Policy Loan (cofinancing dengan World Bank) VI 2. Climate Change Program Loan III 3. Development Policy Loan (cofinancing dengan World Bank) VII Sub Total JICA Climate Change Program Loan 3 Sub Total France TOTAL

APBN-P

Realisasi s.d. 31 Des. 2010

600,000,000 200,000,000

600,000,000 200,000,000

100.00% 100.00%

164,000,000 544,000,000 200,000,000 1,708,000,000 200,000,000

171,305,715 15,760,708 200,000,000 1,687,066,423 200,000,000

104.45% 2.90% 100.00% 98.77% 100.00%

500,000,000

500,000,000

100.00%

700,000,000 100,000,000

700,000,000 100,000,000

100.00% 100.00%

300,000,000 100,000,000

300,000,000 100,000,000

100.00% 100.00%

500,000,000 300,000,000 300,000,000 3,208,000,000

500,000,000 300,000,000 300,000,000 3,187,066,423

100.00% 100.00% 100.00% 99.35%

%

2) Dalam APBN Tahun 2010 telah ditetapkan bahwa target pembiayaan dari SBN Neto yang terdiri dari SUN dan SBSN adalah sebesar Rp104,4 triliun. Melihat perkembangan kondisi APBN, target ini kemudian direvisi melalui APBN Perubahan tahun 2010 menjadi Rp107,5 triliun dan terakhir diubah sesuai APBN-P Outlook menjadi Rp92 triliun. Realisasi penerbitan SBN pada tahun 2010 adalah sebesar Rp161,90 triliun (99,61%) lebih kecil dari target Rp162,54 triliun. Kekurangan penerbitan SBN sebesar Rp0,55 triliun terutama diakibatkan oleh proyeksi tidak tercapainya target defisit APBN 2010, sehingga untuk mengurangi over financing yang berdampak pada tingginya biaya utang, maka penerbitan SBN tidak sebesar target yang ditetapkan. Target dan realisasi SBN dapat dilihat pada tabel 4.


Halaman 21


Tabel 4 Target dan Realisasi SBN Tahun 2010 (dalam triliun rupiah)

SBN jatuh tempo 2010 SBN Netto (APBN) Rencana Buyback Kebutuhan Penerbitan SBN 2010 SUN SUN Domestik - ON - ZC - SPN - ORI SUN Valas SBSN SBSN Domestik -IFR -SBSN Ritel -SDHI SBSN Valas

Target APBN-P Outlook

Realisasi (per 31 Des 2010)

67.54 92.00 3.00 162.54 135.59 111.04 72.70 30.35 8.00 24.55 26.94 26.94 6.13 8.03 12.78 -

67.54 91.16 3.20 161.90 134.94 109.90 72.10 29.80 8.00 25.04 26.96 26.96 6.15 8.03 12.78 -

% 100.00% 99.09% 106.69% 99.61% 99.52%

100.07%

Rincian realisasi penerbitan SBN sebagai berikut: a) Jumlah realisasi penerbitan SUN sebesar Rp134,94 triliun merupakan jumlah keseluruhan kegiatan penerbitan SUN di tahun 2010 yang berasal dari: (1) Penerbitan SUN dalam mata uang rupiah sebesar Rp109,895 triliun. Jumlah penerbitan tersebut terdiri dari: (a) Penerbitan Obligasi Negara (ON) dalam denominasi Rupiah (tidak termasuk Obligasi Negara Ritel (ORI)) sebesar Rp72,1 triliun. Penerbitan ON secara reguler dilakukan dengan cara lelang di pasar perdana. Pada setiap penerbitan, jumlah penawaran yang masuk lebih besar dibandingkan dengan penawaran yang dimenangkan dengan bid to cover ratio berkisar dari 1,07 kali sampai 13,08 kali. Hal ini mencerminkan permintaan pasar atas SUN yang cukup baik meskipun fluktuatif, dan dalam setiap penerbitan SUN, Pemerintah selalu memperhatikan cost and risk of DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Halaman 22


borrowing (tidak serta merta memenangkan seluruh bid yang masuk). Selama tahun 2010, Pemerintah menerbitkan ON dengan jenis Fixed Rate yang mempunyai struktur jatuh tempo berjangka pendek, menengah dan panjang, yaitu antara tahun 2015 dan 2038. Penerbitan ON dalam denominasi Rupiah mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain: (i) struktur jatuh tempo utang yang sudah ada, (ii) pengembangan pasar sekunder SUN, (iii) usulan seri SUN yang akan menjadi seri benchmark pada tahun 2011, dan (iv) analisis cost and risk. (b) Penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) selama tahun 2010 adalah sebesar Rp29,80 triliun. Selama tahun 2010, Pemerintah melakukan lelang penerbitan SPN bersamaan dengan penerbitan ON secara reguler sebanyak 21 kali dari target sebanyak 23 frekuensi dengan menerbitkan seri-seri baru sekaligus juga reopening atas seri SPN tersebut. (c) Penjualan ORI tahun 2010 yaitu seri ORI007 sebesar Rp8 triliun. Realisasi

penjualan

ORI007

tersebut

sesuai

dengan

target

penjualan yang diputuskan oleh Menteri Keuangan dalam rapat rencana penerbitan ORI007 dengan target maksimum sebesar Rp8 triliun. Dalam rangka mendukung program pelestarian lingkungan hidup, pada penerbitan ORI007 mengangkat tema ”Bersama ORI007 Lestarikan Lingkungan Hidup”, yang ditandai dengan kegiatan seluruh Agen Penjual ORI untuk mendonasikan sebagian keuntungan penjualan ORI007 untuk mendukung program pelestarian lingkungan hidup, seperti penanaman pohon di taman nasional, pelestarian orang utan, pelestarian terumbu karang,


Halaman 23


pembangunan rumah kompos dan instalasi biogas, uji emisi kendaraan, dan lain sebagainya. (d) Pada

tahun

2010

terdapat

satu

permohonan/penawaran

pembelian SUN dengan cara Private Placement, dari salah satu Dealer Utama. Namun demikian, dengan mempertimbangkan pengelolaan portofolio SUN, kondisi pasar keuangan khususnya pasar SUN yang cukup kondusif, lelang yang relatif sukses, target pembiayaan APBN melalui penerbitan SUN yang sesuai rencana (on-track), dan saldo kas Pemerintah yang cukup besar, maka Pemerintah memutuskan untuk menolak tawaran tersebut. (2) Penerbitan SUN dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional (Global Bonds) sebanyak 2 frekuensi. (a) Penerbitan SUN dalam denominasi US Dollar melalui program GMTN terlaksana pada bulan Januari 2010, dengan nominal penerbitan sebesar USD 2 miliar. Sebagaimana penerbitan sebelumnya, penerbitan pada tahun 2010 ini juga mendapatkan sambutan yang baik di pasar internasional. Total volume pemesanan yang masuk mencapai USD4,5 miliar, dimana + USD1,7 miliar dari wilayah Amerika Serikat, + USD1,2 miliar dari wilayah Eropa dan + USD1,6 miliar dari wilayah Asia. Hasil penerbitan Global Bonds ini menunjukkan kepercayaan yang tinggi dari para investor internasional terhadap manajemen fiskal dan prospek ekonomi Indonesia jangka panjang. (b) Penerbitan SUN dalam valuta asing kedua dilaksanakan pada bulan November tahun 2010 yaitu SUN dalam denominasi Yen atau lebih dikenal dengan nama Samurai Bonds/Shibosai. Penerbitan tersebut menggunakan single trances dengan volume JPY60 miliar dengan tingkat kupon 1,60% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 12 November 2020. Berdasarkan jenis investor, Samurai DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Halaman 24


Bonds ini dialokasikan antara lain ke bank sebesar 77,2%, asuransi sebesar 20,3%, management aset sebesar 0,3% dan lain-lain sebesar 2,2%. b) Jumlah realisasi penerbitan SBSN tahun 2010 sebesar Rp26,96 triliun, dengan rincian sebagai berikut: (1) Penjualan SBSN secara reguler dilakukan dengan metode lelang di pasar perdana. Realisasi Penerbitan SBSN melalui metode ini selama tahun 2010 sebesar Rp6,15 triliun, dengan frekuensi pelaksanaan Lelang SBSN sebanyak 13 kali. Selama tahun 2010, Pemerintah menerbitkan SBSN melalui metode Lelang dengan menggunakan akad Ijarah Sale and Lease Back dan tingkat imbal hasil tetap yang mempunyai struktur jatuh tempo berjangka menengah dan panjang, yaitu antara tahun 2015 sampai dengan 2030. Sejak tahun 2010, lelang SBSN dilakukan secara reguler, rata-rata 1 kali setiap bulan, memanfaatkan waktu dimana tidak terdapat lelang SUN. Dalam setiap lelang, Pemerintah secara konsisten menawarkan beberapa seri SBSN dengan tenor menengah-panjang, yaitu 5, 7, 10, 15, dan 20 tahun, yaitu guna mengakomodir potensi permintaan dari seluruh sektor jatuh tempo. Pricing dalam lelang SBSN ditetapkan atpar dengan pricing SUN. Jumlah penawaran pembelian yang disampaikan oleh investor melalui lelang SBSN tahun 2010 cukup besar, yaitu mencapai Rp21,59 triliun, dengan rata-rata mencapai 66% di atas target indikatif setiap penerbitan. Sebagian besar penawaran pembelian disampaikan oleh Bank dan Dana Pensiun, masing-masing mencapai 67,58% dan 23,68%. Sementara itu, penawaran pembelian oleh investor syariah masih relatif terbatas, yaitu hanya mencapai 1,60%.


Halaman 25


Meskipun belum merefleksikan harga wajar, penawaran yield yang disampaikan oleh investor semakin rasional, cenderung menurun mendekati owner estimate yang ditetapkan Pemerintah, yaitu dari semula pada tahun 2009 mencapai rata-rata 60 bps di atas yield SUN seri benchmark dan 44 bps di atas owner estimate, menjadi rata-rata 49 bps di atas yield SUN seri benchmark dan 27 bps di atas owner estimate pada tahun 2010. (2) Penjualan SBSN melalui metode Private Placement selama tahun 2010 sebesar Rp12,78 triliun, dengan seri SBSN berupa Sukuk Dana Haji Indonesia

(SDHI)

yang

merupakan

bentuk kerjasama

antara

Kementerian Keuangan dengan Kementerian Agama. Frekuensi Penerbitan SDHI selama tahun 2010 sebanyak 5 kali. Pada seri ini menggunakan akad Ijarah Al-Khadamat, dengan tingkat imbal hasil tetap yang mempunyai struktur jatuh tempo berjangka pendek, yaitu antara tahun 2012 sampai dengan 2014. (3) Penjualan SBSN melalui metode bookbuilding pada tahun 2010 berupa Sukuk Negara Ritel seri SR002 sebesar Rp8,03 triliun. Penerbitan Sukuk Negara Ritel ini dilaksanakan pada bulan Februari, dengan menggunakan akad Ijarah Sale and Lease Back dan tingkat imbal hasil tetap yang mempunyai struktur jatuh tempo berjangka pendek, yaitu pada tahun 2013. Sukuk ritel ini adalah salah satu jenis Sukuk Negara yang didesain khusus untuk investor individu WNI di pasar perdana. Sampai saat ini, Pemerintah telah melakukan penerbitan sukuk ritel sebanyak dua kali yaitu Sukuk Negara Ritel Seri SR-001 dan SR-002 yang diterbitkan masing-masing tahun 2009 dan 2010.

Dari kedua pengalaman

tersebut, Sukuk Negara Ritel sangat diminati oleh masyarakat khususnya investor individu yang tercermin dari:


Halaman 26


(a) Seluruh Agen Penjual baik SR-001 maupun SR-002 meminta kenaikan kuota penjualan; (b) Terdapat pemesanan pembelian dari beberapa Agen Penjual yang tidak disetujui oleh Pemerintah karena jumlah pemesanan telah melampaui kuota penjualan; (c) Total pemesanan pembelian baik SR-001 maupun SR-002 jauh lebih tinggi dibandingkan indikasi awal dari seluruh Agen Penjual, masing-masing mencapai 213,9% dan 184,69%; (d) Besarnya jumlah investor yang menyampaikan pemesanan pembelian Sukuk Ritel, masing-masing 14.295 investor pada penerbitan SR-001 meningkat menjadi 17.231 investor pada penerbitan SR-002; (e) Sebagian besar investor, yaitu 6.548 orang (45,8%) pada penerbitan SR-001 dan 9.055 orang (52,55%) pada penerbitan SR-002, menyampaikan pemesanan pembelian dengan nominal di bawah Rp100 juta. Adapun manfaat dari penerbitan Sukuk Ritel ini, selain untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan APBN, juga antara lain sebagai berikut: (a) Diversifikasi sumber pembiayaan APBN; (b) Memperluas basis investor SBN di pasar domestik; (c) Memberikan alternatif instrumen ritel yang berbasis syariah bagi investor; (d) Mendukung pengembangan pasar keuangan syariah; (e) Memberikan kesempatan kepada investor kecil untuk berinvestasi dalam instrumen pasar modal yang amanah dan menguntungkan; (f) Memperkuat

pasar

modal

Indonesia

dengan

mendorong

transformasi dari savings-oriented society menjadi investmentoriented society.


Halaman 27


Terkait penerbitan sukuk ritel, Pemerintah menetapkan kebijakan penerbitan hanya 1 kali untuk setiap tahun, yaitu mempertimbangkan daya serap investor ritel yang masih terbatas dan untuk memberikan ruang waktu bagi penerbitan intrumen ritel lainnya (ORI). (4) Pada tahun 2010 dilakukan pembatalan atas rencana penerbitan SBSN dalam valuta asing di pasar internasional tahun 2010, dengan pertimbangan sebagai berikut: (a) Memaksimalkan

potensi

pendanaan

dalam

rupiah

dan

memanfaatkan momentum penurunan yield; (b) Konsisten

dengan

strategi

pengelolaan

utang

yang

memprioritaskan pengurangan eksposure risiko nilai tukar; (c) Mendukung posisi kas Pemerintah, dimana saldo rekening dalam valas (USD) telah terakumulasi dalam jumlah yang cukup besar. Dengan demikian, target pemenuhan pembiayaan APBN melalui utang di tahun 2010 relatif dapat terpenuhi. b. Beberapa tantangan dalam pemenuhan pembiayaan melalui utang, antara lain: 1) Realisasi defisit yang lebih rendah dari target dan pemenuhan target pembiayaan melalui utang yang belum dapat sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan kas, mengakibatkan realisasi pembiayaan utang melampaui kebutuhan APBN (overfinancing); 2) Potensi daya serap pasar SBN domestik relatif masih terbatas, yang disebabkan masih terbatasnya perkembangan industri pasar keuangan domestik; 3) Penerbitan SBN valas berpotensi meningkatkan risiko nilai tukar, akan tetapi SBN valas tetap dibutuhkan karena pasar SBN domestik yang masih terbatas, serta untuk menghindari crowding out effect; 4) Target penerbitan SBN yang terlalu besar dan melebihi kemampuan penyerapan pasar SBN domestik, dapat mendorong naiknya imbal hasil yang diminta investor;


Halaman 28


5) Meningkatnya volatilitas pasar SBN domestik sebagai akibat tingginya kepemilikan asing pada portofolio SBN, dapat menghambat upaya Pemerintah untuk menyediakan pembiayaan APBN melalui penerbitan SBN dengan tingkat biaya yang wajar; 6) Membaiknya kondisi perekonomian Indonesia yang ditunjukkan oleh meningkatnya GDP per Kapita berdampak pada semakin terbatasnya akses terhadap pinjaman lunak, yang dapat menyebabkan tingginya biaya pinjaman Pemerintah; 7) Dalam pemenuhan pembiayaan melalui SBSN terdapat permasalahan yang dihadapi antara lain: a) Partisipasi investor, khususnya investor syariah, relatif masih rendah karena minat beli SBSN di pasar perdana rendah, partisipasi sebagai agen penjual/peserta lelang kurang, dan partisipasi di pasar sekunder terbatas; b) Pasar sekunder yang belum berkembang antara lain karena likuiditas SBSN di pasar sekunder relatif rendah, adanya perilaku buy & hold, dan belum sempurnanya infrastruktur pasar, termasuk infrastruktur pendukung dalam rangka price discovery untuk mendukung transparansi harga; c) Keterbatasan jumlah dan jenis underlying assets yang siap digunakan untuk penerbitan SBSN; d) Ekspektasi yield dari investor masih relatif tinggi yang menyebabkan tidak semua penawaran yang masuk untuk pembelian SBSN dapat diterima. c. Langkah-langkah yang diambil dalam rangka menghadapi tantangan tersebut, antara lain: 1) Realisasi pemenuhan target pembiayaan melalui utang pada tahun 2011 akan menyesuaikan

dengan

kebutuhan

APBN

2011

dengan

meningkatkan

koordinasi dengan Ditjen Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, dan BKF (2011); 2) Bekerjasama dengan lembaga terkait (antara lain SRO, Bank Indonesia, Bapepam-LK) dalam mengupayakan pengembangan pasar SBN domestik, DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Halaman 29


memperluas basis investor SBN domestik, dan mengembangkan instrumen SBN; 3) Mengembangkan strategi pengelolaan risiko nilai tukar melalui instrumen derivatif (hedging) dan penerapan konsep asset liability management dengan Ditjen Perbendaharaan dan Bank Indonesia (natural hedging); 4) Meningkatkan koordinasi dengan lembaga keuangan baik domestik maupun internasional dalam rangka mendapatkan sumber pembiayaan utang alternatif; 5) Menetapkan secara realistis target pembiayaan APBN melalui SBN perlu ditetapkan secara realistis dengan mempertimbangkan daya serap pasar dan pengelolaan portofolio dan risiko utang; 6) Mengembangkan intrumen SBN yang sesuai dengan kebutuhan investor domestik; 7) Mempersiapkan infrastruktur dalam rangka menjaga stabilitas pasar SBN dari potensi sudden reversal, melalui penyiapan bond stabilization fund dan mengefektifkan pelaksanaan transaksi langsung SBN dalam kerangka CMP (Crisis Management Protocol); 8) Mengoptimalkan penggunaan pinjaman secara efektif yang didukung pemanfaatan pemberi pinjaman sesuai dengan expertise dan spesialisasinya. Dengan fokus kegiatan yang sesuai dengan spesialisasinya, pemberi pinjaman menurunkan kebutuhan untuk tambahan biaya pendampingan dan supervisi kegiatan yang pada akhirnya akan ditransmisikan ke biaya pinjaman. Selain itu, pemberi pinjaman juga dapat dipastikan telah memiliki pengalaman untuk mengerjakan sebuah kegiatan tertentu sehingga kemampuan menganalisa pada saat perencaan lebih terjamin kualitasnya dan kemungkinan gagal dalam pelaksanaan relatif kecil. Dua hal ini akan mengurangi beban biaya baik bagi pemberi pinjaman (overhead cost) maupun bagi Pemerintah (cost of capital);


Halaman 30


9) Mengingat pasar SBSN domestik baru mulai terbentuk dan masih dalam tahap pengembangan, DJPU secara konsisten akan terus melakukan berbagai aktivitas sebagai berikut: a) Penyempurnaan

mekanisme

penerbitan

SBSN,

khususnya

dengan

mengimplementasikan Green Shoe Option dalam lelang SBSN dengan tujuan: (1) Mendorong partisipasi investor dalam lelang SBSN; (2) Memaksimalkan jumlah bids yang dapat dimenangkan pada tingkat harga wajar; (3) Memberikan ekstra akses kepada non-sophisticated investors, khususnya investor syariah; (4) Mempercepat peningkatan supply SBSN ke pasar sebagai upaya untuk meningkatkan likuiditas pasar sekunder; (5) Bagian dari proses komunikasi antara investor & issuer dalam rangka price discovery. b) Penguatan infrastruktur pasar dalam rangka peningkatan kinerja pasar sekunder SBSN, antara lain melalui publikasi calendar of issuance SBSN, inisiasi pelaksanaan Exchange Program, penyiapan infrastruktur untuk mendukung transaksi Repo dan Securities Lending & Borrowing, penyiapan seri SBSN sebagai bagian dari benchmark series SBN, dan penyiapan implementasi sistem Dealer Utama bagi SBSN untuk menjadi market maker di pasar sekunder. c) Penyiapan infrastruktur untuk mendukung transparansi harga dan mekanisme price discovery, antara lain melalui penyiapan theoretical yield curve serta penyediaan kuotasi harga bagi peserta lelang SBSN sebagai referensi bagi investor, sehingga diharapkan ekspektasi yield dari investor akan semakin rasional.


Halaman 31


d) Melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia dalam rangka harmonisasi terhadap berbagai ketentuan yang dapat membatasi aktivitas kepemilikan dan perdagangan SBSN oleh perbankan syariah sebagai berikut: (1) ketentuan mengenai pemindahbukuan surat berharga dari investment book ke AFS/Trading book serta penjualan surat berharga yang selama ini hanya dimungkinkan dalam hal: i) telah direncanakan sejak awal tahun oleh bank syariah dan dimuat dalam Rencana Bisnis Bank, dan ii) bank mengalami kesulitan likuiditas; (2) Treatment akuntansi atas pendapatan yang diperoleh dari aktivitas perdagangan

surat

berharga

agar

tidak

dikategorikan

sebagai

pendapatan ’non-halal’ dan dapat dibukukan sebagai pendapatan operasional; (3) Penempatan dana dalam SBSN oleh perbankan syariah telah diusulkan untuk dapat diperhitungkan sebagai kegiatan pembiayaan dalam pemenuhan ketentuan Financing to Deposit Ratio oleh Bank Indonesia. Hal tersebut dengan pertimbangan bahwa SBSN bukan merupakan instrumen keuangan yang sifatnya spekulatif. Selain itu, dana hasil penerbitan SBSN, khususnya ’Project Based Sukuk’, akan di ear-marked dan dimanfaatkan secara langsung untuk pembiayaan kegiatan/proyek APBN yang mana sejalan dengan fungsi intermediasi perbankan syariah dalam pembiayaan sektor riil. e) Untuk menjamin ketersediaan Underlying Asset sesuai dengan jumlah kebutuhan penerbitan, DJPU terus melakukan kajian diversifikasi Aset SBSN

dan

mengembangkan

instrumen

SBSN

baru

menggunakan

underlying selain Barang Milik Negara: (1) Penyiapan SBSN berbasis proyek/kegiatan, baik dengan skema project financing maupun project underlying; (2) Penerbitan SBSN dengan basis underlying berupa services, misalnya SDHI; DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Halaman 32


(3) Penyiapan hybrid instrumen. f) Penyiapan instrumen SBSN, khususnya SBSN jangka pendek dengan tenor maksimal 12 (dua belas) bulan (SPN-S), selain untuk pembiayaan cash mismacth juga untuk pengelolaan moneter syariah bagi Bank Indonesia. g) Penyiapan infrastruktur hukum, antara lain berupa

penyusunan/

perubahan Peraturan Menteri Keuangan terkait pelaksanaan green shoe option dalam lelang SBSN serta penerbitan dan penjualan SPN-S. d. Pencapaian SS pembiayaan yang aman bagi kesinambungan fiskal dengan indikator pemenuhan target pembiayaan melalui utang dapat tercapai dengan baik. 2.

SS transparansi dengan indikator ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang IKU ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi terkait pengelolaan utang kepada publik secara transparan dalam rangka menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan utang yang transparan. Ketersediaan informasi pengelolaan utang adalah jumlah publikasi atau diseminasi data dan informasi utang kepada publik melalui berbagai media (cetak/elektronik) dalam satu tahun. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), dimana

capaian

yang

semakin

tinggi

dari

target

adalah

capaian

yang

baik/diharapkan. a. Indikator transparansi pengelolaan utang di tahun 2010 ditargetkan sebesar 518 set dengan realisasi sebesar 610 set (117,76%). 1)

Terkait dengan pengelolaan pinjaman, pada tahun 2010 ditargetkan ada 1 set publikasi dengan realisasi 1 set publikasi, yaitu bahan publikasi terkait pengelolaan pinjaman dan hibah tahun 2010;

2)

Terkait dengan pengelolaan SUN, pelaksanaan kegiatan dalam rangka transparansi pengelolaan SUN di tahun 2010 ditargetkan sebanyak 439 set dengan realisasi sebanyak 525 set terdiri dari press release transaksi SUN 72 set,


Halaman 33


publikasi kuotasi harian SUN 51 set, Publikasi kepemilikan SUN 275 set, Publikasi outstanding SUN 69 set, Publikasi calendar of issuance 3 set, Publikasi lainnya (Peraturan, Brosur, Presentasi, Memo Info, dll) 55 set. Capaian kegiatan yang melebihi target ini disebabkan antara lain karena publikasi kepemilikan SUN dilakukan 3 kali dalam seminggu dan dalam 2 versi (Indonesia dan Inggris). Selain itu selama tahun 2010 khususnya pada triwulan IV, DJPU meningkatkan frekuensi pelaksanaan transaksi SUN secara langsung dalam rangka pengelolaan portofolio SUN sehingga press release transaksi SUN ikut meningkat; 3)

Terkait dengan pengelolaan SBSN, pelaksanaan kegiatan dalam rangka transparansi pengelolaan SBSN di tahun 2010 ditargetkan sebanyak 32 set dengan realisasi sebanyak 35 set terdiri dari: 25 set press release lelang SBSN, 5 set press release penerbitan SDHI, 2 set press release hasil penjatahan dan imbal hasil SR-002, 1 set berita Keputusan MK mengenai Uji Materiil UU 19/2008 terkait keabsahan BMN sebagai underlying asset, dan 2 set press release pengumuman rencana dan hasil seleksi calon Agen Penjual penerbitan Sukuk Ritel 2011 & Konsultan Hukum penerbitan SBSN 2011.

4)

Terkait dengan pengelolaan strategi dan portofolio utang dan kewajiban kontijensi, pelaksanaan kegiatan dalam rangka transparansi di tahun 2010 ditargetkan sebanyak 2 set dan terealisasi sebanyak 5 set, terdiri: a) Publikasi Strategi pengelolaan utang jangka menengah tahun 2010-2014 melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KMK-380/KMK.08/2010; b) Pengumuman kesempatan untuk menjadi calon bank pemberi kredit dalam rangka percepatan penyediaan air minum, Nomor: Peng01/PU/2010; c) Pengumuman kesempatan untuk menjadi calon bank pemberi kredit dalam rangka percepatan penyediaan air minum dengan Nomor: Peng02/PU/2010;


Halaman 34


d) Pengumuman penetapan calon bank pemberi kredit dalam rangka percepatan penyediaan air minum dengan Nomor: Peng-03/PU/2010; dan e) Pengumuman penetapan calon bank pemberi kredit dalam rangka percepatan penyediaan air minum dengan Nomor: Peng-04/PU/2010. 5)

Terkait dengan pengelolaan evaluasi, akuntansi, dan setelmen utang, ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang berupa laporan pengelolaan utang yang ditargetkan sebesar 44 laporan dengan realisasi sebesar 44 laporan yang terdiri dari: a) 36 set laporan bulanan (Buku Saku Perkembangan Utang, Penyampaian Laporan Nomor register Loan/Grant Agreement, dan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia); b) 4 set laporan triwulanan (Laporan Central Government Debt:Statistical Tables); dan c) 4 set laporan semesteran (LKPP Utang dan LKPP Hibah).

b. Tantangan yang dihadapi dalam penyajian informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang antara lain: 1)

Beragamnya kebutuhan informasi yang harus disediakan oleh pemerintah disesuaikan dengan kebutuhan dari stakeholders pengelolaan utang;

2)

Validitas data pinjaman masih sangat tergantung pada hasil rekonsiliasi antara pengelola utang dan pengelola kas, serta konfirmasi dari pemberi pinjaman yang bersangkutan. Hal ini mengakibatkan data yang up to date dan valid belum dapat diperoleh secara tepat waktu.

c. Upaya yang dilakukan menghadapi tantangan tersebut adalah: 1)

Penyediaan

informasi

kepada stakeholders dalam rangka transparansi

pengelolaan utang, tetap dilakukan secara berkala, tepat waktu, dan berkesinambungan disertai pula dengan peningkatan kualitas penyajian dan


Halaman 35


materi informasi serta meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, untuk selalu menyajikan data/informasi kepada stakeholders secara up to date; 2)

Meningkatkan kehandalan database utang dengan melakukan updating secara berkala dan secara rutin melakukan rekonsiliasi data utang dengan pihakpihak terkait secara regular, baik eksternal Kementerian Keuangan (Bank Indonesia dan lender) maupun internal Kementerian Keuangan (Ditjen Perbendaharaan c.q. Dit PKN dan KPPN) dalam upaya pengintegrasian data utang.

d. Pencapaian SS transparansi dengan indikator ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang, pada tahun 2010 dapat tercapai dengan baik. 3.

SS akuntabilitas dengan indikator opini BPK terhadap LK BA Pengelolaan Utang dan Hibah Opini BPK terhadap LK BA Pengelolaan Utang dan Hibah adalah opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan atas bagian anggaran pengelolaan utang dan hibah yang dikelola DJPU. Terdapat 4 jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (WTP/unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (WDP/qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion). Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang diarahkan kepada ketepatan atas target (stabilize), dimana capaian yang makin mendekati target adalah capaian yang diharapkan. a.

Realisasi opini eksternal auditor terhadap LK BA Pengelolaan Utang dan Hibah tahun 2010 adalah hasil audit BPK terhadap LK BA Pengelolaan Utang dan Hibah tahun 2009 dengan target 100% (WTP) dengan realisasi sebesar 87,50%, yaitu: 1)

LK BA Pengelolaan Utang memperoleh opini WTP (100%);

2)

LK BA Hibah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (75%).


Halaman 36


Opini BPK terhadap LK BA Hibah tahun 2009 terdapat peningkatan dari tahun 2008, semula disclaimer menjadi WDP. b.

Hambatan yang dihadapi dalam rangka pencapaian target indikator opini BPK terhadap LK BA Pengelolaan Utang dan Hibah antara lain: 1)

Perbedaan ketentuan pencatatan baik utang maupun hibah;

2)

BPK menemukan bahwa masih terdapat pendapatan hibah yang diterima langsung oleh Kementerian/Lembaga belum dilaporkan kepada DJPU sebesar Rp1,53 triliun;

3)

Aplikasi Sistem Akuntansi Utang Pemerintah (SAUP) dan Hibah (SIKUBAH) yang belum sempurna.

c.

Upaya yang dilakukan menghadapi tantangan tersebut adalah: 1) Untuk menghindari perbedaan pencatatan utang dan hibah, pemerintah telah menerbitkan PMK No. 86/PMK.05/2008 tentang Sistem Akuntansi Utang dan PMK No.40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah; 2) Untuk meningkatkan tertib administrasi penata usahaan hibah terus dilakukan harmonisasi ketentuan/kebijakan terkait pengelolaan utang dan hibah. Selain itu juga dilakukan sosialisasi ketentuan terkait pengelolaan hibah kepada kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah; dan 3) Penyempurnaan Aplikasi Sistem Akuntansi Utang dan Hibah.

d.

Pencapaian SS akuntabilitas dengan indikator opini eksternal auditor terhadap LK BA Pengelolaan Utang, selama tahun 2010 dapat tercapai dengan relatif baik.

4.

SS kredibilitas dengan indikator pembayaran utang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. IKU ini dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan kredibilitas pengelolaan utang melalui pembayaran kewajiban pokok utang, bunga, dan biaya utang secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran, sehingga dapat menghindari kerugian


Halaman 37


negara. Kegiatan penyelesaian pembayaran kewajiban utang meliputi penyelesaian pembayaran pokok, bunga dan biaya atas pinjaman dan SBN (SUN dan SBSN). Pencapaian IKU ini diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu (stabilize), dimana capaian yang makin mendekati target adalah capaian yang diharapkan. Perkembangan realisasi pembayaran utang antara Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini. Tabel 5 Realisasi Pembayaran Utang antara TA 2005 - 2010 (dalam triliun rupiah)

2005

1

Pokok dan buyback SBN

24,46

25,06

58,49

44,77

48,24

2010 Realisasi Sementara 70,54

2

Cicilan pokok utang luar negeri Bunga utang dalam negeri Bunga utang luar negeri

37,11

52,68

57,92

63,44

68,03

54,14

42,60

54,91

53,47

58,93

62,70

71,90

22,60

24,17

25,73

28,61

30,03

33,80

126,77

156,82

195,61

195,74

209,00

230,38

No

3 4

2006

Jenis Pengeluaran

Jumlah

2007

2008

2009

LKPP

a. Pada tahun 2010 pembayaran utang secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran tercapai sesuai target sebesar 100% disebabkan pembayaran kewajiban utang telah dilakukan secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran (tidak terdapat denda) dengan realisasi pembayaran kewajiban utang pada tahun 2010 sebesar Rp230,38 triliun yang terdiri dari: Realisasi pembayaran utang dilaksanakan melalui kegiatan: 1)

pembayaran pokok dan pembelian kembali SUN sebesar Rp70,54 triliun;

2)

pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar Rp54,14 triliun;

3)

pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp71,90 triliun;

4)

pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp33,80 triliun.


Halaman 38


b. Beberapa tantangan dalam pembayaran kewajiban utang secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran, antara lain: 1)

Terdapat tagihan (Notice of Payment/NOP) dari pemberi pinjaman yang belum diterima hingga mendekati tanggal tempo pinjaman yang bersangkutan;

2)

Terdapat data penarikan (Notice of Disbursement) pinjaman luar negeri dari pemberi pinjaman yang diterima tidak tepat waktu, sehingga berpengaruh terhadap data outstanding pinjaman luar negeri; dan

3)

Masalah dokumentasi Loan Agreement dan Grant Agreement dan filing system yang masih dalam proses penataan.

c. Langkah-langkah yang diambil dalam rangka menghadapi tantangan tersebut, antara lain: 1)

Menerbitkan NOP Pengganti untuk tagihan yang telah mendekati jatuh tempo tetapi masih belum diterima. Selain itu juga dilakukan pengembangan sistem informasi alat kendali NOP dan SPM untuk memonitor proses pelaksanaan pembayaran utang;

2)

Melakukan

rekonsiliasi

data

pembayaran

utang

dengan

Ditjen

Perbendaharaan dan Bank Indonesia, rekonsiliasi posisi utang dengan pemberi pinjaman dan Bank Indonesia untuk meningkatkan validitas data utang; 3)

Melakukan penataan dokumentasi/kearsipan atas Loan Agreement dan Grant Agreement telah dilakukan melalui penataan arsip dokumen Loan Agreement dan Grant Agreement yang meliputi 4.564 copy dokumen, yang terdiri dari : 256 active loan, 1.774 fully disbursed, 2.488 fully paid, 46 cancelled loan, dan 953 grant agreement;

4)

Melakukan modernisasi filing system, yaitu dengan melakukan pengalihmediaan dokumen tersebut kedalam bentuk digital dan pengembangan aplikasi e-document yang berbasis web, yang telah dilakukan terhadap 2.054 loan agreement dan 636 grant agreement, serta telah di-upload ke aplikasi edocument; dan


Halaman 39


5)

Penatausahaan pinjaman yang dilakukan meliputi pengadministrasian dokumen perjanjian, dokumen penarikan, penerbitan nomor registrasi dan pengarsipan dokumen terkait pinjaman secara tepat waktu.

d. Pencapaian SS kredibilitas dengan indikator pembayaran tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran, selama tahun 2010 dapat tercapai dengan baik. 5.

SS perumusan strategi dan kebijakan pengelolaan utang yang berkualitas dengan indikator: a.

Jumlah peraturan dan keputusan yang mendukung pengelolaan utang Peraturan dan keputusan yang mendukung pengelolaan utang bertujuan untuk

memberikan

landasan

dan

kepastian

hukum

dalam

pelaksanaan

pengelolaan utang. Indikator ini diukur berdasarkan tersusunnya rancangan Peraturan dan Keputusan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan atau yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal dalam rangka mendukung pengelolaan utang. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), dimana capaian yang makin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan. 1) Pada tahun 2010 indikator tersedianya peraturan dan keputusan yang mendukung pengelolaan utang ditargetkan sebesar 36 set dengan realisasi sebesar 40 set seperti pada tabel 6.


Halaman 40


Tabel 6 Realisasi peraturan dan keputusan yang mendukung pengelolaan utang No a.

Peraturan pendukung pengelolaan utang 1 PP tentang Pendirian Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia II;

b.

1 RPP Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, dalam tahap finalisasi di Setneg; 1 RPP tentang Pembiayaan Proyek/Kegiatan melalui Penerbitan SBSN, dalam proses harmonisasi di Kemenkum dan HAM; 1 PMK Nomor 92/PMK.08/2010 tentang Perubahan PMK Nomor 170/PMK.08/2008 tentang Transaksi SUN Secara Langsung; 1 PMK Nomor 90/PMK.08/2010 tanggal 21 April 2010 tentang Cara Pemilihan Calon Pemberi Pinjaman Dalam Negeri; 1 PMK tentang Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Publikasi Dan Dokumentasi Pinjaman Dan/Atau Hibah Pemerintah; 1 PMK Nomor 172/PMK.08/2010 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 36/PMK.06/2006 Tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel Di Pasar Perdana; 1 RPMK tentang pengelolaan Kewajiban Kontinjensi, penyelesaian RPMK tersebut menunggu pengesahan RUU APBN-P 2011; 25 KMK tentang Penetapan BMN Menjadi Aset SBSN; 1 KMK Perubahan KMK 08/2009 Aset SBSN SR 0001; 1 KMK tentang Penunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pengesahan dokumen Surat Pengesahan Hibah Barang dan Jasa (SPHBJ); 1 KMK tentang Penunjukan pejabat KPA, Pejabat Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pembayaran kewajiban yg berkaitan dengan pengelolaan utang; 1 KMK 433/KMK.08/2010 tentang Dewan Direktur PP SBSN Indonesia II;

c. d. e. f. g. h. I. j. k. l.

m. n.

o. p.

1 Peraturan Bersama DJPB dan DJPU tentang Mekanisme penggunaan dokumen sumber, pencatatan, dan rekonsiliasi realisasi penarikan dan pembayaran pinjaman dan/atau hibah luar negeri; 1 Kepdirjen PU Nomor KEP-02/PU/2010 tentang SUN seri benchmark tahun 2010; dan 1 Kepdirjen PU Nomor KEP-51/PU/2010 tentang Penunjukan Pejabat/Pegawai Yang Berwenang Melaksanakan Transaksi dan Pejabat Yang Berwenang Memberikan Persetujuan Batasan Nilai Transaksi Dalam Rangka Pelaksanaan Transaksi SUN Secara Langsung. a) Selain peraturan yang telah disusun tersebut, terdapat 5 set peraturan yang belum selesai penyusunannya, yaitu: (1) RPP Pendirian PP SBSN Indonesia III belum selesai karena persetujuan penyusunan RPP dari Presiden baru dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2010. Persetujuan penyusunan RPP yang baru dikeluarkan diakhir tahun mengakibatkan penarikan modal PP SBSN


Halaman 41


Indonesia III tidak dapat direalisasikan walaupun telah dianggarkan dalam APBN Tahun Anggaran 2010; (2) RPMK tentang Tata Cara Penetapan Proyek sebagai Aset SBSN masih harus

menunggu

RPP

Pembiayaan

Proyek/Kegiatan

melalui

Penerbitan SBSN ditetapkan; (3) RPMK tentang Pengusulan, Penilaian dan Penetapan Pinjaman Luar Negeri yang akan Diteruspinjamkan kepada Pemda, BUMN, dan BUMD, telah dilakukan pembahasan di internal Kementerian Keuangan,

namun

penetapannya

menunggu

RPP

Tata

Cara

Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah ditetapkan; (4) RKMK tentang Negosiasi, masih dalam proses pembahasan dan masih harus menunggu RPP Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah ditetapkan; (5) RPMK tentang Transaksi Lindung Nilai dalam Pengelolaan Utang Pemerintah telah disampaikan ke Biro Hukum melalui surat Direktur SPU nomor 117/PU.5/2010 tanggal 14 Desember 2010, dengan permintaan agar dapat dilakukan penelaahan terhadap level peraturan, substansi dan legal drafting RPMK dimaksud. b) Selain itu terdapat penyelesaian 9 peraturan yang sebelumnya tidak ditargetkan, yaitu: (1) 1 set RPMK tentang pengelolaan kewajiban kontinjensi; dan (2) 8 set KMK tentang penetapan BMN menjadi aset SBSN. 2) Hambatan dan/atau tantangan yang dihadapi dalam rangka pencapaian target indikator tersedianya peraturan dan keputusan yang mendukung pengelolaan utang antara lain: a) Belum adanya kesepakatan mengenai kebijakan penerusan pinjaman luar negeri diantara unit Eselon I terkait yang mengakibatkan terhambatnya penyusunan konsepsi pengaturan mengenai tata cara penerusan pinjaman luar negeri sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah


Halaman 42


tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah; b) Belum optimalnya penyediaan peraturan dalam rangka pengelolaan hibah; c) Belum adanya peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum operasional dan secara eksplisit mengamanatkan untuk melakukan hedging dalam pengelolaan risiko portofolio utang; d) Peraturan dan kebijakan terkait pengelolaan SBN bersifat dinamis mengingat

terus

berkembangnya

instrumen

dan

dinamika

pasar

keuangan; e) Belum selesainya RPP tentang Pembiayaan Proyek/Kegiatan melalui Penerbitan SBSN karena persetujuan penyusunan RPP dari Presiden baru dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2010. 3) Upaya yang dilakukan menghadapi hambatan dan/atau tantangan tersebut adalah: a) Melaporkan

dan

memohon

arahan

Menteri

Keuangan

mengenai

kebijakan-kebijakan yang perlu ditetapkan dalam pengelolaan penerusan pinjaman luar negeri; b) Telah ditetapkan PMK 40/PMK.05/2009 tentang SIKUBAH namun perlu terus dilakukan sosialisasi PMK dimaksud kepada K/L; c) Melakukan koordinasi dan diskusi dengan unit-unit terkait dalam penyiapan peraturan operasional terkait hedging (dalam format Peraturan Menteri Keuangan) dan secara paralel terus melakukan penyiapan infrastruktur lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan transaksi hedging, antara lain penyusunan prosedur standar, meningkatkan pemahaman dokumen legal (ISDA Master Agreement), dan mengadakan workshop dengan narasumber dari para praktisi ; d) Terus melakukan review, kajian dan penyempurnaan terhadap peraturan dan kebijakan pengelolaan SBN sehingga menghasilkan peraturan yang DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Halaman 43


berkualitas dan dapat menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan SBN; e) Menyampaikan surat Direktur Jenderal Pengelolaan Utang kepada Kementerian Hukum dan HAM nomor S-28/PU-2011 tanggal 6 Januari 2011, perihal pemberitahuan atas dikeluarkannya persetujuan Presiden terkait penyusunan RPP tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan SBSN sebagai dasar dilakukannya harmonisasi RPP; f) Melakukan koordinasi dan rapat-rapat intensif dengan Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, Bappenas, dan Biro Hukum Kementerian Keuangan dalam rangka harmonisasi dan penyelesaian RPP tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan SBSN. b.

Tersedianya dokumen strategi pengelolaan utang Dokumen strategi pengelolaan utang merupakan pedoman umum kepada setiap unit/lembaga/otoritas yang terkait dengan pengelolaan utang agar proses pengambilan keputusan merefleksikan keselarasan antar kebijakan pengelolaan utang, fiskal, moneter, dan pengembangan pasar keuangan serta memberikan keyakinan kepada semua pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan keuangan negara bahwa utang Pemerintah akan dikelola secara baik dan bertanggung jawab melalui suatu proses pengelolaan utang yang transparan dan akuntabel. Pencapaian IKU ini diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu (stabilize), dimana capaian yang makin mendekati target adalah capaian yang diharapkan. 1) Pada tahun 2010, penyediaan dokumen strategi pengelolaan utang ditargetkan sebanyak 2 dokumen dengan realisasi sebanyak 2 dokumen, terdiri dari: a) Strategi Pengelolaan Utang 2010-2014 (jangka menengah) yang telah ditetapkan dengan KMK Nomor 380/KMK.08/2010 tanggal 14 September


Halaman 44


2010 dan telah direvisi dengan KMK Nomor 514/KMK.08/2010 tanggal 30 Desember 2010; b) Strategi Pembiayaan Tahunan 2011 telah ditetapkan melalui Keputusan Dirjen PU nomor Kep-53/PU/2010 pada tanggal 31 Desember 2010. 2) Tantangan yang dihadapi dalam rangka penyediaan dokumen strategi pengelolaan utang antara lain: Penyusunan

dokumen

strategi

pengelolaan

utang

jangka

menengah

mempertimbangkan faktor-faktor antara lain dokumen rencana pembangunan jangka

menengah

(RPJM)

sebagai

acuan

untuk

menyusun

rencana

pembiayaan utang. Dengan demikian waktu penyelesaian penyusunan RPJM mempengaruhi waktu penyelesaian dokumen strategi pengelolaan utang jangka menengah; 3) Upaya yang dilakukan menghadapi tantangan tersebut adalah: a) Melakukan komunikasi intensif dengan pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan RPJM untuk memperoleh gambaran atau asumsi awal yang digunakan untuk selanjutnya disusun draft awal yang akan disesuaikan dalam hal dokumen resmi RPJM telah tersedia; b) Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyusunan pengelolaan utang dalam jangka menengah. c.

Pencapaian SS perumusan strategi dan kebijakan pengelolaan utang yang berkualitas, dengan indikator Jumlah peraturan dan keputusan yang mendukung pengelolaan utang dan tersedianya dokumen strategi pengelolaan utang, selama tahun 2010 relatif dapat tercapai dengan baik.


Halaman 45


6.

SS pengelolaan portofolio dan kewajiban utang yang optimal dan efektif, dengan indikator: a.

Persentase pemenuhan struktur portofolio utang sesuai dengan strategi Persentase pemenuhan struktur portofolio utang sesuai dengan strategi merefleksikan komposisi instrumen utang yang memiliki tingkat risiko yang terkendali. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang diarahkan kepada ketepatan atas target (stabilize), dimana capaian yang makin mendekati target adalah capaian yang diharapkan. 1)

Pada tahun 2010, indikator persentase pemenuhan struktur portofolio utang sesuai dengan strategi relatif sesuai dengan target, yaitu dari target sebesar 100% terealisasi sebesar 96,04%. Realisasi tersebut disebabkan pengelolaan portofolio utang telah mengikuti strategi pengelolaan utang, yaitu dengan rincian: a) Realisasi utang valas sebesar 45,36% dari target sebesar 47,46%; b) Realisasi utang variable rate (VR) sebesar 20,45% dari target sebesar 20,96%; c) Realisasi short term debt (rata-rata jatuh tempo utang per tahun dalam lima tahun ke depan/STD) sebesar 6,98% dari target sebesar 7,14%. Struktur portofolio utang relatif mendekati target strategi, dimana pencapaian struktur tersebut dilakukan melalui penerbitan/pengadaan utang baru serta transaksi pasar sekunder seperti buyback & debt switch. Adapun pencapaian tersebut disebabkan: a) Penerbitan Shibosai sebesar JPY60 miliar yang lebih kecil dari rencana sebesar JPY100 miliar; b) Penguatan kurs rupiah terhadap valuta asing khususnya USD; c) Tidak banyaknya permintaan atas floating rate debt di tengah situasi penurunan suku bunga;


Halaman 46


d) Rendahnya permintaan akan short term debt pada kondisi tingkat bunga yang rendah. Secara keseluruhan risiko portofolio utang lebih rendah dari yang ditargetkan dengan tanpa meningkatkan biaya utang secara signifikan. Keberhasilan indikator ini didukung dengan kegiatan: a) Perumusan struktur portofolio utang yang optimal; b) Pengurangan utang melalui pembelian kembali sebelum jatuh tempo (buyback); dan c) Restrukturisasi utang melalui Skema debt switching. 2) Tantangan yang dihadapi dalam rangka pencapaian target indikator persentase pemenuhan struktur portofolio utang sesuai dengan strategi antara lain: a) Perubahan target pembiayaan melalui utang dalam APBN-P 2011 yang menyebabkan tidak sesuainya target struktur portofolio utang; b) Besarnya jumlah utang yang jatuh tempo dalam jangka pendek sehingga menyebabkan risiko refinancing. 3) Upaya yang dilakukan menghadapi tantangan tersebut adalah: a) Melakukan perubahan target struktur portofolio utang sesuai dengan perubahan target pembiayaan dalam APBN-P; dan b) Melakukan debt switching dengan menukar utang yang jatuh tempo dalam 5 tahun dengan utang dengan jangka waktu panjang. b.

Pencapaian target effective cost Effective cost merefleksikan biaya riil yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah dalam menerbitkan/menarik utang. IKU ini bertujuan agar Pemerintah dalam menerbitkan/menarik utang dengan biaya utang yang wajar sesuai target yang ditetapkan. Pencapaian target effective cost berarti kombinasi tingkat biaya utang yang diterbitkan dalam satu tahun sama dengan atau di bawah target effective cost yang ditetapkan.


Halaman 47


Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang lebih rendah dari target (minimize), dimana capaian yang semakin rendah dari target adalah capaian yang diharapkan. 1)

Pada tahun 2010, pencapaian target effective cost ditargetkan sebesar 100% dengan

realisasi

sebesar

80,02%.

Kombinasi

membaiknya

kondisi

perekonomian, strategi penerbitan yang digunakan, dan pemilihan instrumen utang yang diterbitkan berhasil menekan cost of fund. Rincian pencapaian effective cost pada tahun 2010 adalah sebagai berikut: a) realisasi effective cost IDR sebesar 8,40% dari target sebesar 10,35%; b) realisasi effective cost USD sebesar 6,01% dari target sebesar 7,39%; c) realisasi effective cost JPY sebesar 2,79% dari target sebesar 3,90%; dan d) realisasi effective cost EUR sebesar 5,40% dari target sebesar 6,27%. Keberhasilan indikator ini didukung dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a) perumusan rencana portofolio utang yang efektif untuk membiayai kebutuhan pembiayaan tahunan; b) penerbitan SBN dan pengadaan pinjaman secara selektif; dan c) Penurunan guarantee fee untuk penerbitan shibosai bond. 2)

Tantangan yang dihadapi dalam rangka pencapaian target effective cost. a) Kondisi pasar keuangan yang fluktuatif berpotensi dapat meningkatkan yield SBN, sehingga biaya utang yang ditanggung pemerintah meningkat; b) Tingginya biaya utang melalui pinjaman komersial yang disebabkan adanya tambahan biaya-biaya terkait penarikan utang.


Halaman 48


3)

Upaya yang dilakukan menghadapi tantangan tersebut adalah: a) Memperhatikan kondisi pasar keuangan untuk menentukan waktu penerbitan SBN yang optimal sehingga dapat menurunkan yield penerbitan SBN; b) Meningkatkan usaha negosiasi terms and conditions pinjaman untuk menekan/mengurangi biaya-biaya terkait penarikan pinjaman komersial.

c.

Rasio beban bunga terhadap rata-rata outstanding utang Rasio beban bunga terhadap rata-rata outstanding utang menggambarkan beban utang yang harus ditanggung pemerintah dalam bentuk pembayaran beban bunga, biaya, dan imbal hasil dalam tahun berjalan dibandingkan dengan rata-rata outstanding utang pada tahun tersebut. IKU ini merupakan salah satu alat untuk mengukur efisiensi beban bunga yang harus ditanggung oleh Pemerintah dalam memenuhi target pembiayaan utang dalam satu tahun anggaran. Efisiensi dilakukan agar realisasi pembayaran bunga utang lebih rendah dari alokasi bunga utang yang ditetapkan dalam APBN, dengan tetap mempertimbangkan risiko dan pemenuhan target pembiayaan melalui utang. Hal ini berdampak pada rasio beban bunga

terhadap

rata-rata

outstanding

utang

yang

semakin

rendah

dan

menunjukkan bahwa pengelolaan utang pada tahun anggaran tersebut telah efisien. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang lebih rendah dari target (minimize), dimana capaian yang makin rendah dari target adalah capaian yang diharapkan. 1)

Pada tahun 2010, rasio beban bunga terhadap rata-rata outstanding utang ditargetkan sebesar 6,94% dengan realisasi sebesar 5,33%. Sampai dengan akhir tahun realisasi bunga utang Rp86,75 triliun, outstanding akhir tahun 2009 sebesar Rp1.590,66 triliun, dan outstanding akhir Desember 2010 sebesar Rp1.676,1 triliun. Rendahnya rasio beban utang terutama disebabkan oleh pembayaran bunga utang yang lebih rendah dibandingkan target. Hal ini disebabkan karena:


Halaman 49


a) pemilihan instrumen SBN yang diterbitkan; b) pengelolaan portofolio utang yang optimal sehingga menurunkan tingkat risiko dan biaya utang; c) penurunan target penerbitan SBN tahun 2010; d) realisasi penarikan pinjaman proyek lebih rendah dibandingkan target; e) kondisi pasar keuangan yang membaik sehingga yield & diskon penerbitan SBN lebih rendah dari perkiraan semula; dan f) nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing lebih rendah dari perkiraan semula. Pada periode 2008–2010, perkembangan realisasi rasio beban bunga terhadap rata-rata outstanding utang menunjukkan indikator yang semakin baik, dalam artian cenderung menurun. Perkembangan rasio beban bunga terhadap ratarata outstanding utang selama periode 2005–2010 dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini. Tabel 7 Rasio Beban Bunga Terhadap Rata-rata Outstanding Utang, 2005-2010 (dalam triliun rupiah)

2005

2006

2007

2008

2009

2010 Realisasi Sementara

No

Uraian

1

Pembayaran bunga utang

65,2

79,1

79,6

87,5

92,7

2

Rata-rata oustanding utang

1.306,4

1.307,7

1.345,8

1.513,1

1.613,4

1.627,8

4,99%

6,05%

5,91%

5,78%

5,75%

5,33%

Rasio (1/2)

2)

LKPP

86,75

Beberapa tantangan dalam penurunan rasio beban bunga terhadap rata-rata outstanding utang, antara lain: a) Kondisi pasar keuangan yang dinamis sehingga mempengaruhi antara lain: (1) Fluktuasi yield SBN yang berdampak pada pembayaran bunga SBN baru yang diterbitkan;


Halaman 50


(2) Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama mata uang yen dan US dollar yang sangat volatile. Pergerakan nilai tukar berdampak signifikan, baik pada pembayaran bunga utang valas maupun outstanding utang valas; (3) Perubahan risk appetite investor yang berpengaruh pada pemilihan jenis instrumen SBN yang diterbitkan. Pemilihan jenis instrumen yang diterbitkan berdampak pada pembayaran bunga utang dan komposisi outstanding utang. b) Realisasi penarikan pinjaman proyek tidak ditentukan oleh Kementerian Keuangan,

tetapi

ditentukan

oleh

pelaksana

kegiatan

yaitu

Kementerian/Lembaga. Besaran realisasi penarikan pinjaman proyek berdampak pada pembayaran bunga dan posisi outstanding pinjaman. 3)

Langkah-langkah yang diambil dalam rangka menghadapi tantangan tersebut, antara lain: a) Menyusun berbagai skenario analysis guna mengakomodasi perkiraan fluktuasi dan pergerakan nilai tukar dan yield/tingkat bunga dalam perhitungan pembayaran bunga utang; b) Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam penerapan readiness criteria dan penyusunan proyeksi penarikan pinjaman proyek.

d.

Persentase dokumen tagihan yang diverifikasi secara tepat waktu Indikator persentase dokumen tagihan yang diverifikasi secara tepat waktu diselesaikan paling lambat 6 hari kerja sebelum jatuh tempo. Hal ini untuk menghindari terjadinya keterlambatan pembayaran atas tagihan utang, dimana jumlah hari tersebut terbagi masing-masing 2 hari kerja antara DJPU (Dit EAS), Ditjen Perbendaharaan (Dit PKN), dan Bank Indonesia. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang diarahkan kepada ketepatan atas target (stabilize), dimana capaian yang makin mendekati target adalah capaian yang diharapkan.


Halaman 51


1)

Pada tahun 2010, persentase dokumen tagihan yang diverifikasi secara tepat waktu ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%, dimana pada tahun 2010 terdapat 6.795 dokumen tagihan/NOP telah diverifikasi secara tepat waktu, yaitu paling lambat 6 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tercapainya sasaran pelaksanaan pembayaran sesuai tagihan, sebagai berikut: a) memperbaiki database utang untuk menyakini validitas data; b) memperketat kontrol jadual pembayaran; c) melakukan komunikasi baik melalui surat, email, atau alat komunikasi lainnya kepada kreditor sedini mungkin; d) melakukan rekonsiliasi data posisi utang dengan Bank Indonesia dan kreditor; e) melakukan rekonsiliasi data pembayaran dengan DJPB dan Bank Indonesia; f) melakukan pengiriman surat permintaan tagihan (reminder I dan reminder II) kepada kreditor yang belum diterima tagihannya dan telah mendekati tanggal jatuh tempo.

2)

Tantangan yang dihadapi dalam rangka pencapaian target indikator persentase dokumen tagihan yang diverifikasi secara tepat waktu antara lain: a) Penataan dokumen dan arsip Loan / Grant Agreement masih dalam penyempurnaan agar ke depannya tidak berpotensi menghambat ketepatan pembayaran kewajiban utang; b) Tingkat

akurasi

data

utang

perlu

dijaga

secara

seksama

guna

mengantisipasi perubahan data terkait posisi utang dan data pembayaran utang yang relatif cepat.


Halaman 52


3)

Upaya yang dilakukan menghadapi tantangan tersebut adalah: Untuk mencapai sasaran strategis tersebut dilaksanakan beberapa upaya, yaitu: a) Melakukan penataan dokumentasi/kearsipan atas Loan Agreement dan Grant Agreement melalui penataan arsip dokumen Loan Agreement dan Grant Agreement yang meliputi 4.564 copy dokumen, yang terdiri dari : 256 active loan, 1.774 fully disbursed, 2.488 fully paid, 46 cancelled loan dan 953 grant agreement; b) Melakukan modernisasi filing system, yaitu dengan melakukan pengalihmediaan dokumen tersebut kedalam bentuk digital dan pengembangan aplikasi e-document yang berbasis web, yang telah dilakukan terhadap 2.054 loan agreement dan 636 grant agreement, serta telah di-upload ke aplikasi edocument; c) Penyediaan data outstanding utang yang akurat Data utang mengandung informasi tentang data posisi utang (debt outstanding position) dari masing-masing kreditor. Untuk meningkatkan akurasi data utang maka dilakukan rekonsiliasi data utang melalui pengiriman konfirmasi data utang ke masing-masing kreditor secara triwulanan. Data utang yang akurat diukur melalui persentase konfirmasi data outstanding utang kepada lender. d) Koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait, seperti Ditjen Perbendaharaan,

Bank

Indonesia,

maupun

lender

dalam

rangka

peningkatan akurasi data utang; e) Melakukan updating database utang atas hasil rekonsiliasi data posisi utang dan data pembayaran utang. e.

Pencapaian SS pengelolaan portofolio dan kewajiban utang yang optimal dan efektif, dengan indikator yaitu persentase pemenuhan struktur portofolio utang sesuai dengan strategi, pencapaian target effective cost, rasio beban bunga terhadap


Halaman 53


rata-rata outstanding utang, dan persentase dokumen tagihan yang diverifikasi secara tepat waktu, selama tahun 2010, dapat tercapai dengan baik. 7.

SS pengembangan pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid dengan indikator: a. Efektifitas instrumen pembiayaan baru IKU ini dimaksudkan untuk meningkatkan fleksibilitas Pemerintah dalam pembiayaan fiskal sehingga dapat meningkatkan kapasitas sumber pembiayaan dan mengurangi ketergantungan pembiayaan dari instrumen pembiayaan tertentu. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), dimana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang baik/diharapkan. 1)

Pada tahun 2010, efektifitas instrumen pembiayaan baru ditargetkan sebesar 100% (Rp2 triliun) untuk penerbitan SBSN Project Financing. Penerbitan instrumen SBSN baru berupa SBSN Project Financing pada tahun 2010 belum dapat dilakukan. Desain instrumen telah selesai dikaji, serta telah mendapatkan persetujuan dan fatwa dari DSN-MUI, namun infrastruktur hukum yang diperlukan belum tersedia. Hal ini disebabkan belum dimulainya proses harmonisasi RPP tentang Pembiayaan Proyek/Kegiatan melalui Penerbitan SBSN yang telah disampaikan Menteri Keuangan kepada Kementerian Hukum dan HAM, karena permintaan ijin prinsip Presiden yang disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada Setneg melalui surat nomor S259/MK.08/2010 tanggal 8 Juni 2010, baru mendapatkan persetujuan pada tanggal tanggal 28 Desember 2010 dan telah disampaikan oleh Dirjen PU (kepada Kementerian Hukum dan HAM dengan Surat Nomor S-28/PU/2011 tanggal 6 Januari 2011, sebagai dasar dilakukannya harmonisasi RPP);

2)

Upaya yang dilakukan menghadapi hambatan tersebut adalah melakukan koordinasi dan rapat-rapat intensif dengan Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, Bappenas, dan Biro Hukum Kementerian Keuangan dalam


Halaman 54


rangka harmonisasi dan penyelesaian RPP tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan SBSN. b. Peningkatan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi terhadap pengelolaan SBN Peningkatan

pemahaman

masyarakat

dan

pelaku

ekonomi

terhadap

pengelolaan SBN adalah tingkat pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi yang mengikuti forum (sosialisasi dan investor gathering) tentang pengelolaan utang yang diukur berdasarkan kuisioner yang diberikan pada setiap forum Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), dimana capaian yang makin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan. 1)

Pada tahun 2010, peningkatan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi terhadap pengelolaan SBN ditargetkan sebesar 67,50% (paham) dengan realisasi sebesar 76,74% (sangat paham), yang dilakukan melalui survei terhadap peserta sosialisasi yaitu: a) sosialisasi SBSN pada masyarakat umum di 15 kota (Semarang, Balikpapan,

Medan,

Makassar,

Pekanbaru,

Surabaya,

Yogyakarta,

Gorontalo, Kendari, Batam, Bandung, Lampung, Palangkaraya, Ambon, Pangkal Pinang); b) sosialisasi SBSN pada kalangan akademisi di Universitas Indonesia, Universitas Trisakti, dan STIE Ahmad Dahlan; c) sosialisasi SUN pada kalangan akademisi di Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Syiah Kuala, Universitas Brawijaya, Universitas Sumatera Utara, Univ. Trunojoyo, Univ. Jambi, dan IPB; d) sosialisasi SUN kepada Dharma Wanita Kemenkeu di Jakarta; e) sosialisasi SUN kepada kalangan asosiasi, perhimpunan pengusaha, dan investor di Medan.


Halaman 55


2)

Tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan kegiatan dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan fungsi pengelolaan utang antara lain: a) Penyebarluasan informasi terkait pengelolaan utang kepada masyarakat luas belum optimal dalam menjangkau investor di luar ibukota propinsi terutama di wilayah timur Indonesia; b) Masih belum dioptimalkannya penggunaan sarana informasi baik melalui media cetak maupun elektronik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan utang; c) Kondisi dan perkembangan pasar keuangan baik secara regional dan internasional yang dinamis menuntut keahlian dalam merespon informasi dan dinamika pasar tersebut.

3)

Langkah yang diambil adalah: a) Terus berupaya meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan sosialisasi terkait pengelolaan utang, antara lain dengan perguruan tinggi dan kelompok-kelompok masyarakat, khususnya wilayah yang belum dijangkau pelaksanaan sosialisasi; b) Mengoptimalkan penggunaan sarana informasi baik melalui media cetak maupun elektronik terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah yang secara geografis sulit dijangkau untuk melakukan sosialisasi tentang pengelolaan utang; c) Meningkatkan kerjasama dan partisipasi secara aktif dalam kegiatankegiatan yang diselenggarakan baik dalam forum regional maupun internasional.

c. Partisipasi investor dalam penerbitan SBN Partisipasi investor dalam penerbitan SBN adalah persentase jumlah nominal penawaran/bid yang masuk dalam setiap transaksi SBN terhadap target nominal indikatif yang direncanakan dalam setiap pelaksanaan transaksi SBN. Partisipasi DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Halaman 56


investor baik individu maupun institusi dalam pelaksanaan transaksi SBN di Pasar perdana dijadikan salah satu pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan untuk mendukung upaya pengembangan pasar SBN. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), dimana capaian yang makin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan. 1) Pada tahun 2010, partisipasi investor dalam penerbitan SBN pada tahun 2010 ditargetkan sebesar 145% dengan realisasi sebesar 265,06%. Jumlah nominal penawaran yang diterima adalah sebesar Rp417,78 triliun dari total target indikatif Rp146,83 triliun (Weighted Average antara realisasi transaksi SBN (SUN dan SBSN)). Hal ini disebabkan terutama karena: a) Kesesuaian SBN yang ditawarkan dengan preferensi investasi investor; b) Sosialisasi kepada calon investor secara intensif; c) Adanya calendar of issuance yang terencana secara baik; d) Dinamika ekonomi global yang semakin positif dan turunnya persepsi risiko investor terhadap instrumen SBN; dan e) Tingginya likuiditas di pasar keuangan internasional dan besarnya arus modal asing yang masuk ke pasar keuangan domestik terutama instrumen SUN. 2) Tantangan yang dihadapi dalam rangka pencapaian target indikator partisipasi investor dalam penerbitan SBN antara lain: a) Masih terbatasnya perkembangan industri kelompok investor SBN domestik khususnya dana pensiun dan asuransi; b) Pasar SBN yang relatif belum berkembang memerlukan peran serta yang aktif dari pelaku pasar dan pengawasan yang berkesinambungan;


Halaman 57


c) Kemampuan untuk mengolah informasi pasar keuangan yang dapat mempengaruhi pengelolaan SBN masih terbatas baik dari sisi SDM maupun infrastruktur yang digunakan; d) Rendahnya

partisipasi

investor

khususnya

investor

syariah

pada

penerbitan SBSN khususnya pada penerbitan dengan cara lelang. 3) Upaya yang dilakukan menghadapi tantangan tersebut adalah: a) Mengembangkan basis investor dari kalangan dana pensiun dan asuransi melalui upaya sosialisasi dan menawarkan instrumen SBN yang sesuai dengan kebutuhan dan minat investasi dari kalangan investor tersebut, yang umumnya memiliki horison investasi jangka panjang; b) Terus melakukan koordinasi yang aktif dengan pelaku pasar, SROs, regulator pasar modal dan BI dalam rangka pengembangan pasar SBN; c) Meningkatkan

kompetensi

SDM

melalui

capacity

building

terkait

pengelohan data dan informasi pasar keuangan. Selain itu terus dikembangkan infrastruktur TI yang mendukung pengumpulan dan pengolahan informasi pasar keuangan; d) Melanjutkan dan meningkatkan pengembangan pasar perdana SBSN melalui peningkatan kualitas jadwal lelang dan metode penerbitan SBSN serta peningkatan kualitas penetapan benchmark series SBSN yang dapat mendorong pengembangan pasar sekunder SBSN. d. Pencapaian SS pengembangan pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid, dengan indikator efektifitas instrumen pembiayaan baru, peningkatan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi terhadap pengelolaan SBN, dan partisipasi investor dalam penerbitan SBN, pada tahun 2010 dapat tercapai dengan baik.


Halaman 58


8.

SS melakukan monitoring dan evaluasi dan evaluasi kepatuhan yang efektif dalam pengelolaan utang dengan indikator tingkat kepatuhan pengelolaan utang yang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan utang yang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang

berlaku

bertujuan

untuk

meningkatkan

kualitas

pelaksanaan

kegiatan

pengelolaan utang dalam perspektif good governance serta untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan utang berdasarkan prosedur operasi standar yang berlaku. Ketentuan dan prosedur yang dievaluasi adalah semua tahapan yang terdapat dalam SOP yang dievaluasi oleh unit yang bertanggung jawab terhadap kepatuhan internal. IKU ini menggunakan polarisasi stabilize, dimana capaian yang diharapkan adalah sesuai atau mendekati target yang ditetapkan. Adapun diskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut: a. Tahun 2010, tingkat kepatuhan diukur dari pelaksanaan Standar Operating Procedures (SOP). SOP merupakan bentuk pertanggungjawaban pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tata cara yang ditetapkan untuk mencapai tujuan atau target yang ditetapkan. Monitoring kepatuhan adalah memantau kesesuaian pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan utang dengan SOP yang ditetapkan. 1) SOP yang dimonitoring dan dievaluasi adalah 31 SOP link DJPU. Hal ini mengingat SOP link mempunyai keterkaitan proses bisnis antara unit eselon II di DJPU. Adapun yang dimaksud sebagai SOP link adalah: a) SOP yang merupakan substansi tugas dan fungsi atau core business Unit Organisasi Eselon II yang bersangkutan; b) Adanya keterikatan antara penerapan SOP di satu Unit Organisasi Eselon II dengan SOP di Unit Eselon II lainnya di Lingkungan DJPU;


Halaman 59


c) Output atau hasil kegiatan SOP suatu Unit Organisasi Eselon II merupakan output antara atau merupakan input pada SOP suatu Unit Organisasi Eselon II lainnya; 2) Dalam tahun 2010, dari 31 SOP link terdapat 19 SOP link yang dapat dimonitoring dan dievaluasi karena pada tahun tersebut terdapat kegiatan yang riil dilaksanakan, dengan hasil sebagai berikut: a) Terdapat 7 SOP link yang seluruh tahapan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ada pada SOP. b) Terdapat 12 SOP link yang tidak seluruh tahapan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang terdapat dalam SOP. Hal ini disebabkan karena terdapatnya kegiatan-kegiatan dalam SOP yang: (a) tidak dilaksanakan karena sudah tidak relevan/tidak sesuai dengan kondisi saat ini. (b) tidak dilaksanakan karena sistem sebagai pendukung kegiatan SOP belum dapat berfungsi secara optimal. (c) kegiatan dilaksanakan namun tidak ada SOP-nya, dengan tujuan agar target/output dapat tercapai. 3) Dalam pengukuran kepatuhan menggunakan uji formal yaitu kesesuaian setiap tahapan dengan pelaksanaan, dan uji materiil yaitu pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada kebutuhan riil pengelolaan utang. b. Tantangan yang dihadapi dalam rangka pencapaian target indikator tingkat kepatuhan pengelolaan utang yang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku adalah: 1) Penyusunan SOP yang valid dan reliable yang menjadi acuan dalam kegiatan pengelolaan utang belum dapat mengikuti kecepatan perubahan peraturan dan ketentuan serta perkembangan organisasi. 2) Adanya komitmen pimpinan Kementerian Keuangan dan tuntutan masyarakat kepada Pemerintah untuk mewujudkan good governance, berupa pelayanan DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Halaman 60


umum yang berkualitas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan menciptakan efisien dan efektivitas kinerja organisasi, menghindari adanya tumpang tindih kegiatan dan kesalahan prosedur melaksanakan tugas. c. Upaya yang dilakukan menghadapi tantangan tersebut adalah: 1) Selalu melakukan penyempurnaan dan penyusunan SOP secara berkelanjutan agar setiap pelaksanaan pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta dapat mencerminkan proses bisnis yang terintegrasi. 2) Peningkatan pemahaman pegawai DJPU terhadap penerapan good governance secara bertahap yang akhirnya sampai pada tingkat zero tolerance terhadap segala bentuk penyimpangan dan kesalahan dalam kegiatan pengelolaan utang. d. Pencapaian SS melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan yang efektif dalam pengelolaan utang dengan indikator tingkat kepatuhan pengelolaan utang yang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku pada tahun 2010 dapat tercapai dengan baik. 9.

SS pembentukan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi, dengan indikator: a. Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya Indikator persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya bertujuan untuk menyediakan pejabat yang mempunyai kompetensi sesuai jabatannya dalam rangka meningkatkan dan mengamankan keuangan dan kekayaan negara. Variabel kompetensi jabatan adalah Standar Kompetensi Jabatan (SKJ/Jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat keberhasilan pelaksanaan tugas suatu jabatan) dan Job Person Match (JPM): Indeks kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan SKJ (untuk tahun 2010 JPM minimal adalah 70%). Data indikator ini diukur dari hasil Assessment Center tingkat Pusat (Eselon II s.d. Eselon IV) dan data penempatan pegawai yang menduduki jabatan sesuai SKJ.


Halaman 61


Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), dimana capaian yang makin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan. 1) Pada tahun 2010, indikator pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya ditargetkan sebesar 80% dengan realisasi sebesar 90%. Pejabat yang mengikuti assesment centre pada tahun 2010 sebanyak 70 pejabat dan yang memenuhi angka JPM minimal 70% sebanyak 63 pejabat (90%) Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tercapainya indikator pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya, adalah sebagai berikut: a) pelaksanaan diklat kompetensi; dan b) pelaksanaan assesment center. 2) Kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian target indikator pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya adalah data untuk SKJ pada tahun 2010 hanya mengukur soft competency (Soft competency pejabat struktural/fungsional merupakan sikap perilaku PNS yang diperlukan untuk masing-masing jabatan, yang diperoleh melalui Assessment Center sebagaimana dimaksud

dalam

PMK

yang

mengatur

mengenai

Assessment

Center

Kementerian Keuangan. Indikator ini belum maksimal dalam mencapai tujuannya, sebab standar kompetensi jabatan yang diukur hanya berdasarkan soft competency, yang disebabkan belum terdapatnya SKJ tentang hard competency. Seharusnya, Standar Kompetensi meliputi hard competency dan soft competency. Sehingga, sistem pengembangan pegawai yang dilakukan dapat menjadi suatu rangkaian program/kegiatan yang bersifat meningkatkan pengetahuan

dan

keterampilan

serta

sikap

pegawai,

yang

dapat

mengembangkan kecakapan dan keahlian kerja serta sikap positif pegawai terhadap pekerjaan. 3) Upaya yang dilakukan menghadapi tantangan tersebut untuk tahun 2011, DJPU akan menyusun SKJ tentang hard competency. DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Halaman 62


b. Jumlah pegawai yang dijatuhi hubungan disiplin sedang atau berat Indikator jumlah pegawai yang dijatuhi hubungan disiplin sedang atau berat bertujuan untuk menegakkan kepatuhan terhadap kode etik, menjaga integritas tinggi pegawai, dan peningkatan good governance. Kasus pelanggaran hubungan disiplin sedang atau berat adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai sesuai dengan PP Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS kecuali terhadap disiplin yang disebabkan pelanggaran PP 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS yang telah diputuskan berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal, Rekomendasi Majelis Kode Etik tiap-tiap unit eselon I, dan aparat penegak hukum. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang kurang dari target (minimize), dimana capaian yang makin rendah dari target adalah capaian yang diharapkan. 1) Pada tahun 2010 indikator jumlah pegawai yang dijatuhi hubungan disiplin sedang atau berat ditargetkan sebanyak 1 pegawai dengan realisasi sebanyak 0 pegawai. Sampai akhir tahun tidak terdapat pegawai yang melanggar peraturan disiplin sedang atau berat. Kegiatan yang dilakukan untuk mencegah adanya pegawai yang dijatuhi hubungan disiplin sedang atau berat adalah melakukan sosialisasi peraturan tentang kode etik serta peraturan lainnya yang menyangkut disiplin pegawai. 2) Kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian target indikator jumlah pegawai yang terkena kasus pelanggaran berat atau penyalahgunaan wewenang

adalah

penyimpangan

yang

dilakukan

pegawai

yang

mengakibatkan terjadinya kasus pelanggaran berat atau penyalahgunaan wewenang sangat sulit diprediksi, karena sangat tergantung kepada perilaku individu masing-masing pegawai. 3) Upaya yang dilakukan menghadapi tantangan tersebut adalah:


Halaman 63


a) Melakukan sosialisasi peraturan tentang kode etik serta peraturan lainnya yang menyangkut disiplin pegawai; b) Melakukan

sosialisasi

Instruksi

Menteri

Keuangan

Nomor:

01/IMK.01/2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin PNS di Lingkungan Departemen Keuangan kepada seluruh pegawai; c) Melakukan monitoring pelaksanaan kode etik; d) Melakukan pembinaan kepada pegawai terutama yang dilakukan oleh atasan langsung secara lebih intensif. c. Persentase jam pelatihan pelatihan pegawai DJPU terhadap jam kerja Indikator persentase jam pelatihan pelatihan pegawai DJPU terhadap jam kerja bertujuan untuk mengukur pengembangan SDM DJPU dalam rangka menghasilkan SDM yang kompetitif dalam mengelola utang. Jam pelatihan (jamlat) adalah total jam pelatihan yang diikuti oleh SDM DJPU dari diklat yang dilaksanakan oleh DJPU, BPPK (tidak termasuk Diklatpim, DUD, UPKP), dan lembaga pelatihan yang diakui. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang diarahkan kepada ketepatan atas target (stabilize), dimana capaian yang makin mendekati target adalah capaian yang diharapkan. 1) Pada tahun 2010, persentase jam pelatihan pegawai DJPU terhadap jam kerja ditargetkan sebesar 5,77% (28.153 jamlat) dengan realisasi sebesar 5,90% (28.793 jamlat). Sampai akhir tahun telah dilaksanakan sebanyak 68 diklat dari rencana 65 diklat. Total jam kerja pegawai DJPU dalam tahun 2010 adalah 488.268 jam kerja setahun (total pegawai DJPU sebanyak 324 pegawai x jam kerja normal pegawai kementerian keuangan 1.507 jam/tahun); 2) Tantangan yang dihadapi dalam rangka pencapaian target indikator persentase jam pelatihan pelatihan pegawai DJPU terhadap jam kerja adalah indikator ini


Halaman 64


masih terkesan mengejar jam pelatihan tanpa melihat kepentingan peserta pelatihan; 3) Upaya yang dilakukan menghadapi tantangan tersebut adalah: a) Penyusunan SKJ, sehingga dapat diketahui kebutuhan pelatihan per pegawai. b) Penyusunan

training

need

analysis

(TNA)

dengan

menyesuaikan

kebutuhan. d. Pencapaian SS pembentukan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi, dengan indikator persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya, jumlah pegawai yang dijatuhi hubungan disiplin sedang atau berat, dan persentase jam pelatihan pelatihan pegawai DJPU terhadap jam kerja pada tahun 2010 dapat tercapai dengan baik. 10. SS pengembangan organisasi yang handal dan modern, dengan indikator a. Persentase penyelesaian penataan/modernisasi organisasi Indikator persentase penyelesaian penataan/modernisasi organisasi di lingkungan DJPU adalah penyelesaian proses penataan/modernisasi organisasi mulai dari pengumpulan data, analisis/telaahan, pembahasan internal DJPU, dan penyampaian surat usulan ke Sekjen. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), dimana capaian yang makin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan. 1) Tahun 2010, persentase penataan/modernisasi organisasi pada tahun 2010 ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi 100%. Konsep usulan penataan organisasi DJPU sebagai bagian dari rancangan PMK tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan berupa PMK Nomor 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010.


Halaman 65


Konsep penataan organisasi di lingkungan DJPU difokuskan pada reposisi fungsi kepatuhan dan teknologi informasi yang menjadi unsur penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DJPU yang saat ini masih belum berjalan optimal. Reposisi tersebut juga diikuti dengan restrukturisasi dan penajaman tugas dan fungsi dari masing-masing unit di lingkungan DJPU. Penataan organisasi di lingkungan DJPU merupakan penataan organisasi yang berkesinambungan dengan menekankan pada penempatan fungsi serta pendefinisian tugas dan fungsi yang semakin baik sehingga secara bertahap DJPU diharapkan dapat menjadi organisasi yang handal dalam mendukung kinerja Kementerian Keuangan, khususnya dalam mengelola utang dan hibah pemerintah. 2) Tantangan yang dihadapi dalam rangka pencapaian target indikator persentase penataan/modernisasi organisasi antara lain: a) Organisasi DJPU merupakan salah satu unit eselon I yang relatif baru dibandingan dengan unit eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan.

Selain

itu

sebagai

sebuah

organisasi,

DJPU

perlu

mengakomodir dinamika perkembangan tuntutan stakeholders yaitu struktur organisasi DJPU yang lebih efektif, adaptif, sehingga proses bisnis yang lebih efisien dan akuntabel serta pelaksanaan tugas dan fungsi yang lebih fokus pada pencapaian tujuan organisasi melalui penerapan sistem manajemen

yang berorientasi kinerja, sehingga penataan organisasi di

DJPU merupakan suatu proses yang terus–menerus harus dilakukan; b) Penataan organisasi DJPU lebih diarahkan pada pencapaian organisasi pengelolaan utang yang ideal, yang sesuai dengan perubahan sistem fiskal di Indonesia. 3) Upaya yang dilakukan menghadapi tantangan tersebut adalah: Melakukan penataan organisasi DJPU dengan menyesuaikan pada dinamika perkembangan tuntutan stakeholders dan perubahan/penataan pengelolaan sistem fiskal di Indonesia; DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Halaman 66


b. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi Indikator jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi bertujuan untuk memberikan arah dalam menerjemahkan visi dan misi organisasi yang disusun sehingga dapat dilaksanakan sesuai rencana dan menjadi bahan evaluasi organisasi. Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja adalah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun berdasarkan UU nomor 25 Tahun 2005 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Inpres 7 Tahun 1999 (Rencana Strategi, Roadmap, Rencana Kerja, RKT, PK, dan LAKIP). Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), dimana capaian yang makin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan. 1) Tahun 2010, jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi ditargetkan sebanyak 6 dokumen dengan realisasi 6 dokumen yaitu: a) 3 dokumen bahan masukan LAKIP Kementerian Keuangan (berupa bahan narasi LAKIP, bahan masukan Rencana Kinerja Tahunan, bahan masukan Penetapan Kinerja Kementerian Keuangan); b) 1 dokumen bahan masukan Renstra Kementerian Keuangan; c) 1 dokumen bahan masukan Road Map Kementerian Keuangan; dan d) 1 dokumen bahan masukan Rencana Kerja Kementerian Keuangan. 2) Tantangan yang dihadapi dalam rangka pencapaian target indikator jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi, yaitu berupaya agar dalam penyusunan dokumen dapat dilakukan pengumpulan data utang secara aktual sehingga dokumen yang dihasilkan dapat menjadi bahan perencanaan dan evaluasi organisasi yang valid sebagai bahan pengambilan keputusan. Untuk itu diperlukan upaya yang cukup menyita waktu karena pelaksanaan pengumpulan data utang harus dilakukan melalui koordinasi dengan unit eksternal dan internal DJPU/Kementerian Keuangan; 3) Upaya yang dilakukan menghadapi tantangan tersebut adalah: DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Halaman 67


a) Pelaksanaan koordinasi dilaksanakan dengan secara lebih efektif melalui pelaksanaan forum rapat kerja yang lebih intensif, terutama dengan unit eksternal; b) Proses penyediaan data dan narasi diupayakan memiliki cut off date yang sejalan dengan periode penyusunan dokumen. c. Persentase penyelesaian SOP Indikator persentase penyelesaian Standard Operating and Procedures (SOP) bertujuan untuk menunjukan janji pelayanan kepada stakeholder dan untuk menunjang terwujudnya organisasi modern. SOP merupakan pedoman/petunjuk bagi para aparatur (pejabat/pegawai) dalam melaksanakan tugas (pelayanan) dan bagi para pengguna jasa pelayanan (pelanggan) untuk mengetahui/memahami prosedur pelayanan yang dilakukan oleh aparatur. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), dimana capaian yang makin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan. 1) Tahun 2010, persentase penyelesaian SOP ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100, yang dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu: a) Pada Semester I tahun 2010 telah diselesaikan 217 SOP yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen PU Nomor Kep-39/PU/2010 tanggal 9 Juli 2010; dan b) Pada Semester II tahun 2010 telah ditetapkan sebanyak 79 SOP melalui Kepdirjen nomor KEP-05/PU/2011, tanggal 17 Januari 2011 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor Kep36/PU/2007 Tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures/SOP) DJPU. Jumlah SOP DJPU keseluruhan yang telah selesai disusun sampai dengan tahun 2010 dan telah mendapat penetapan sebanyak 418 SOP.


Halaman 68


2) Kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian target indikator penyelesaian SOP di lingkungan DJPU antara lain: a) Penyempurnaan SOP masih terus dilakukan sehubungan dengan adanya kebutuhan stakeholders dan penataan organisasi; b) Beberapa SOP yang telah disusun masih harus disingkronisasikan dengan dokumen uraian jabatan, karena SOP berkaitan dengan kewenangan tugas jabatan dalam pengambilan keputusan tertentu atau melakukan suatu kegiatan; 3) Upaya yang dilakukan menghadapi tantangan tersebut adalah: a) Melakukan identifikasi SOP yang masih harus dibuat; b) Melakukan sinkronisasi antara uraian jabatan, SOP, dan ABK agar keterkaitan

antara

ketiga

dokumen

tersebut

serta

arahan

pada

kewenangan pelaksanaan setiap kegiatan menjadi lebih jelas dan waktu pelaksanaan kegiatannya lebih terukur; c) Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan unit terkait, yaitu Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan serta unit Eselon II di lingkungan DJPU, dalam mempercepat penyelesaian SOP. d. Pencapaian SS pengembangan organisasi yang handal dan modern, dengan Persentase penyelesaian penataan/modernisasi organisasi, jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi, dan persentase penyelesaian SOP pada tahun 2010 dapat tercapai dengan baik. 11. SS pembangunan sistem TIK yang terintegrasi, dengan indikator sistem aplikasi TIK di bidang pengelolaan utang yang terimplementasi sesuai rencana. Indikator sistem aplikasi TIK di bidang pengelolaan utang yang terimplementasi sesuai rencana bertujuan untuk memiliki sistem informasi yang dapat mendukung pelaksanan tugas secara efektif dan efisien dalam bidang pengelolaan utang.


Halaman 69


Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang diarahkan kepada ketepatan atas target (stabilize), dimana capaian yang makin mendekati target adalah capaian yang diharapkan. a. Tahun 2010, sistem aplikasi TIK di bidang pengelolaan utang yang terimplementasi sesuai rencana ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%, yaitu: 1) Pembangunan Sistem Aplikasi Pendukung Pengelolaan Utang Terintegrasi(100%), yaitu sampai dengan tahapan penyelesaian modul Setelmen, Loan Management, Referensi, dan Control Panel. Sehubungan dengan rencana pengalihan pembayaran dari Dit PKN Ditjen Perbendaharaan ke KPPN Jakarta VI dan perubahan format DIPA dan SPM TA 2011, maka implementasi sistem dapat dilakukan setelah Ditjen Perbendaharaan

menyelesaikan perubahan

sistem terkait pada KPPN Jakarta VI; 2) Pembangunan Aplikasi Pemantauan Feeding Data Warehouse - (100%), yaitu sampai dengan tahapan penyediaan Sumber data dari DMFAS (Debt Management and Financial Analysis System), PMON (Pusat Manajemen Obligasi Negara), lelang SBN, dan Bloomberg; 3) Pembangunan Aplikasi Grant Outstanding Position (GOP) - (100%), yaitu sampai dengan tahapan penyelesaian menu penghitungan grant outstanding, pencetakan GOP dan reminder letter, serta pencatatan pengiriman dan respon; 4) Pembangunan Aplikasi Surat Perintah Pembukuan Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar negeri (SP4H) - (100%), yaitu sampai dengan tahapan pencetakan SP4H, penghapusan SP4H, cetak ulang SP4H dan revisi SP4H. b. Tantangan yang dihadapi dalam rangka pencapaian target indikator kinerja sistem aplikasi TIK di bidang pengelolaan utang yang terimplementasi sesuai rencana, antara lain: 1) Masih perlu dilakukan evaluasi terhadap SOP terkait pemberian layanan teknologi informasi, belum adanya service catalog TI, belum adanya SLA (Service


Halaman 70


Level Agreement) yang merupakan kesepakatan antara penyedia layanan dan pengguna layanan mengenai tingkat (mutu) layanan; 2) Perlu membangun sistem deteksi dini terhadap kemungkinan gangguan server yang terjadi; 3) Belum adanya data center yang berfungsi sebagai pusat data di lingkungan DJPU; 4) Belum adanya standard tata kelola IT; dan 5) Belum adanya upaya yang terstruktur dalam mengatasi dampak risiko/bencana yang berpotensi mengganggu kelangsungan aktivitas DJPU. c. Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target indikator kinerja sistem aplikasi TIK di bidang pengelolaan utang yang terimplementasi sesuai rencana, antara lain: 1) Melakukan evaluasi terhadap SOP terkait pemberian layanan teknologi informasi, menyusun service catalog TI, menyusun SLA yang merupakan kesepakatan antara penyedia layanan dan pengguna layanan mengenai tingkat (mutu) layanan; 2) Membangun aplikasi early warning system server dan proxy DJPU, yang merupakan deteksi dini terhadap kemungkinan gangguan server yang terjadi; 3) Membangun data center yang berfungsi sebagai pusat data di lingkungan DJPU. Data Center merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan kumpulan server atau sistem komputer dan sistem penyimpanan data yang dikondisikan dengan pengaturan catu daya dan udara, pencegahan bahaya kebakaran, dan dilengkapi pula dengan sistem pengamanan fisik. Layanan utama data center terdiri atas lima komponen, yaitu: Business continuance infrastructure, Data center security, Application optimization, Internet protocol address (IP), dan Storage (Penyimpanan); 4) Melaksanakan penerapan standard tata kelola IT yang mengacu kepada "Implementation Methodology Best Practices", serta keterpaduan aspek organisasi termasuk manajemen perubahan (change management), proses bisnis, teknologi DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Halaman 71


dan manajemen proyek TI yang sesuai. Namun sebelum itu, perlu pemahaman terlebih dahulu terhadap methodology best practices di bidang IT, yang pada umumnya didasarkan pada kerangka IT Service Management (ITSM) dan IT Project Management (ITPM); 5) Membuat rencana pemulihan bencana (Disaster Recovery Plan) yang teruji dalam mengatasi dampak risiko/bencana yang berpotensi mengganggu kelangsungan aktivitas DJPU sebagaimana

telah diamanatkan dalam

ketentuan Diktum

Kedelapan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 260/KMK.01/2009 tentang Kebijakan Pengelolaan TIK di lingkungan Departemen Keuangan. Namun demikian, perlu terlebih dahulu meningkatkan pemahaman mengenai rencana pemulihan bencana (Disaster Recovery Plan) yang pada umumnya mengacu kepada Information Security Management System (ISMS) atau sering disebut IT Security Policy yang menggunakan standar ISO/IEC 27001:2005. d. Pencapaian SS pembangunan sistem TIK yang terintegrasi, dengan indikator sistem aplikasi TIK di bidang pengelolaan utang yang terimplementasi sesuai rencana pada tahun 2010 dapat tercapai dengan baik. 12. SS pengelolaan anggaran yang optimal, dengan indikator: a. Persentase penyerapan DIPA. Indikator persentase penyerapan DIPA bertujuan untuk mengukur sejauh mana perencanaan anggaran dilaksanakan sehingga dapat dilakukan perbaikan dalam proses perencanaan. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), dimana capaian yang makin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan. 1) Tahun 2010, persentase penyerapan DIPA ditargetkan 85% (Rp185,46 miliar dari pagu Rp218,19 miliar) dengan realisasi 84,37% (Rp184,02 miliar). Realisasi yang lebih rendah tersebut karena terdapat penghematan dana pembelian gedung


Halaman 72


Balai Pustaka dari pagu sebesar Rp147,25 miliar dengan realisasi sebesar Rp116,65 miliar. Rincian realisasi: a)

Pagu Non Gedung Rp70,94 miliar dengan realisasi Rp67,55 miliar (95,22 %);

b)

Pagu Gedung Rp147,25 miliar dengan realisasi Rp116,65 miliar (79,22 %). Perkembangan penyerapan DIPA tahun 2008-2010 adalah sebagai berikut: Grafik 5 Perkembangan penyerapan DIPA tahun 2008-2010 88.00% 86.00% 86.00%

84.00%

84.00%

82.00% 80.00% 78.00% 76.00% 74.00%

75.00%

72.00% 70.00% 68.00% 2008

2009

2010

2) Tantangan yang dihadapi dalam melakukan pencapaian target indikator kinerja persentase penyerapan DIPA adalah: a) Proses revisi DIPA dapat mengakibatkan pergeseran jadwal penyerapan anggaran serta penundaan pelaksanaan kegiatan; b) Proses pelelangan dalam pengadaan barang dan jasa yang terlambat; dan c) Implementasi Bagan Akun Standar (BAS) terlalu detail dan menyulitkan dalam pelaksanaan anggaran. 3) Upaya yang dilakukan antara lain: a) Penyusunan

perencanaan

anggaran

yang

tepat

dan

pelaksanaan

monitoring secara konsisten;


Halaman 73


b) Pembentukan panitia dan pelaksanaan kegiatan secara lebih cepat. b. Persentase ketepatan perencanaan anggaran dan kinerja Indikator persentase ketepatan perencanaan anggaran dan kinerja merupakan indikator

pelengkap

IKU

penyerapan

DIPA,

dimana

dengan

dilakukan

pengukuran anggaran dan kinerja dapat diketahui apakah anggaran yang diserap sejalan dengan pencapaian kinerja berupa output. IKU ini mengukur ketepatan realisasi atas perencanaan dari sisi penyerapan anggaran dan kinerja (output dalam Petunjuk Operasional Kegiatan), dengan memformulasikan hitungan pada bobot yang sama (masing-masing 50%) atas penyerapan anggaran dan penyelesaian kinerja. Target output tersebut di dapat dari hasil identifikasi produk/jasa yang signifikan dalam mendukung keberhasilan pencapaian sasaran DJPU (berupa antara lain dokumen SOP, dokumen LAKIP, konsep DIPA, laporan-laporan berkaitan dengan pengelolaan utang, frekuensi kegiatan sosialisasi, dan produk/jasa lainnya yang pendanaan untuk pembuatan/pelaksanaannya telah dibuat paket-paket anggaran per unit output, sebagaimana

dituangkan dalam

dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan/DIPA DJPU). Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), dimana capaian yang makin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan. Indikator ini berupaya untuk menghubungkan antara ketepatan perencanaan penyelesaian output dengan penyerapan anggaran. 1) Tahun 2010, persentase ketepatan perencanaan anggaran dan kinerja ditargetkan sebesar 100% direalisasikan sebesar 114,95% atau melebihi target sebesar 14,95%. Rincian realisasi, sebagai berikut: a) Target anggaran sebesar 100% (Rp185,46 miliar atau 85% Pagu DIPA sesuai dengan rencana penyerapan tahun 2010) dengan realisasi sebesar 99,32% (Rp184,09 miliar);


Halaman 74


b) Target kinerja sebesar 100% (2.520 output) dengan realisasi sebesar 130,75% (3.329 output). 2) Tantangan yang dihadapi dalam rangka pencapaian target indikator kinerja persentase ketepatan perencanaan anggaran dan kinerja adalah: a) Perencanaan penyelesaian output relatif masih belum dapat dilaksanakan dengan baik karena ouput yang dimasukan ke dalam rencana target IKU tidak semuanya output utama, yang menyebabkan terdapatnya variasi jenis output yang relatif cukup banyak. Disisi lain, dalam pengukuran kinerjanya belum membedakan tingkat kesulitan penyelesaian atas masing-masing output tersebut. b) Ketepatan perencanaan anggaran sangat tergantung kepada kecepatan penyelesaian berkas tagihan dari pihak ketiga/penyedia jasa; 3) Upaya yang dilakukan antara lain: a) Melakukan perencanaan output dengan lebih baik dan terukur dan hanya memilih output yang bersifat utama sebagai indikator kinerja penyelesaian output; b) Dalam pengukuran kinerja diupayakan agar output yang ditargetkan memiliki bobot penyelesaian yang berimbang; c) Mempercepat proses penyelesaian komitmen/kewajiban berkaitan dengan pengadaan barang/jasa; d) Memonitor kemajuan pelaksanaan rencana kerja DJPU agar sesuai dengan yang telah ditetapkan; c. Pencapaian SS pengelolaan anggaran yang optimal, dengan indikator persentase penyerapan DIPA dan persentase ketepatan perencanaan anggaran dan kinerja pada tahun 2010 dapat tercapai dengan baik.


Halaman 75


C. Kinerja lainnya Disamping SS yang tersebut di atas, terdapat beberapa kinerja yang terkait dengan SS tersebut dan lebih bersifat outcomes, namun tidak menjadi IKU DJPU, yaitu: 1. Kinerja Pembiayaan APBN melalui utang Tahun 2005-2010 Dalam periode 2005-2010 terdapat pola yang konsisten dimana pembiayaan yang bersumber dari utang neto meningkat secara signifikan. Realisasi pembiayaan utang neto meningkat dari sebesar Rp14,6 triliun pada tahun 2005 menjadi sebesar Rp108,34 triliun pada tahun 2010. Dari sisi instrumen utang terdapat suatu kecenderungan pergeseran pola pembiayaan yang mengarah pada market based financing melalui penerbitan SBN. Penerbitan SBN neto yang semakin meningkat, selain berperan sebagai instrumen pembiayaan juga digunakan antara lain untuk pembayaran utang jatuh tempo, penerusan pinjaman, investasi pemerintah, dan penyertaan modal negara. Secara bertahap penerbitan SBN neto dari tahun 2005-2010 cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata penerbitan sekitar Rp68,1 triliun pertahun. Sementara penarikan pinjaman neto menunjukkan besaran negatif yang semakin mengecil selama periode tersebut dengan rata-rata penarikan neto sekitar minus Rp13,79 triliun pertahun. Realisasi penarikan pinjaman neto bersifat negatif, karena jumlah pinjaman baru yang ditarik lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pembayaran cicilan pokok. Data pembiayaan utang periode 2005-2010 dapat dilihat pada tabel 8 berikut:

Tabel 8 Pembiayaan Utang (2005-2010) KETERANGAN A

B

Surat Berharga Negara (neto) I Penerbitan (bruto) II Pembayaran Pokok dan Pembelian Kembali Pinjaman (neto) I Penarikan Pinjaman Luar Negeri II Penarikan Pinjaman Dalam Negeri

2005 22.6 47.0 (24.5) (8.0) 29.1 -

2006 2007 2008 Realisasi (LKPP) 36.0 57.2 85.9 61.0 100.0 126.2 (25.1) (42.8) (40.3) (23.0) (23.9) (13.2) 29.7 34.0 50.2 -

(triliun rupiah) 2009 2010 APBN-P 99.4 107.50 144.7 177.40 (45.3) (69.90) (0.84) (15.5) 53.98 52.4 1.00 -

III Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri (54.14) (37.1) (52.7) (57.9) (63.4) (68.0) 108.34 Total Pembiayaan Utang 14.6 13.0 33.3 72.7 83.9 Keterangan: Pinjaman neto tidak memperhitungkan pengeluaran pembiayaan dalam rangka penerusan pinjaman


Halaman 76


2. Rasio Utang terhadap PDB Berkaitan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2003, pada grafik 6 terlihat bahwa rasio utang terhadap PDB (dengan komponen utang berupa instrumen Pinjaman Luar Negeri dan SBN) menurun dari 47 persen pada akhir tahun 2005 dan menjadi 26 persen pada akhir tahun 2010. Grafik 6 Rasio Utang terhadap PDB 2005-2010

7,000.0

47%

6,000.0

39%

5,000.0

35%

33% 28%

4,000.0

26%

3,000.0 2,000.0 1,000.0 0.0 2005

2006 outstanding utang

Catatan :

2007

2008 PDB

2009

50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

2010

rasio utang terhadap PDB

RHS = Right Hand Side (sisi sumbu X sebelah kanan), LHS = Left Hand Side (sisi sumbu X sebelah kiri)

Pada grafik di atas terlihat bahwa sejak tahun 2005 rasio utang terhadap PDB telah berada dalam posisi di bawah 50%, dan rasio tersebut cenderung menurun selama periode 2005-2010. Rasio ini mengindikasikan bahwa jumlah utang yang ditarik oleh pemerintah setiap tahun telah dilakukan secara hati-hati, terencana, dan tepat sasaran sehingga kontribusinya terhadap perekonomian nasional telah mendorong peningkatan ekonomi dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan peningkatan utang itu sendiri. Dari grafik 7 dapat dilihat pula bahwa rasio utang terhadap PDB Indonesia termasuk yang paling rendah bila dibandingkan dengan


Halaman 77


negara-negara lainnya. Indonesia termasuk negara yang berhasil mengurangi rasio utang terhadap PDB secara signifikan. Grafik 7 Perbandingan Perkembangan Rasio Utang terhadap PDB (%) Beberapa Negara (2003-2010) Turki Polandia Malaysia Kolombia Jepang Indonesia India Filipina Brasil Amerika Serikat Afrika Selatan -30

-10

10

30

50

Sumber: Buku Perkembangan Utang Negara: Edisi Januari 2011

3. Perkembangan stok utang luar negeri Perkembangan stok utang luar negeri secara absolut/nominal menunjukkan sedikit kenaikan karena peningkatan stok utang dalam mata uang US dollar akibat penerbitan SBN valas untuk memenuhi target penerbitan SBN neto dalam periode 2005-2010 yang meningkat tajam. Penerbitan SBN Valas tersebut dilakukan terutama untuk menghindari crowding out effect di pasar keuangan domestik. Perkembangan stok utang luar negeri berdasarkan mata uang dapat dilihat pada tabel berikut ini.


Halaman 78


Tabel 9 Perkembangan Stok Utang Luar Negeri berdasarkan Mata Uang (2005-2010) (triliun rupiah) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Mata Uang Asli USD JPY

26.4

27.5

28.4

32.8

37.1

40.5

3,184.4

3,066.0

2,941.9

2,820.5

2,713.8

2,689.8

8.1

7.8

7.2

6.7

6.0

5.4

EUR Mata Uang Lain Equivalen dalam Rupiah USD

---------- Beragam Mata Uang ---------259.9

248.1

267.1

358.6

348.6

364.1

JPY

265.6

232.4

244.4

341.9

276.0

296.6

EUR

94.4

92.1

98.9

104.2

80.7

64.7

34.7 654.6

36.4 609.0

41.9 652.3

48.2 852.9

49.1 754.3

48.8 774.3

Mata uang lain Total

Sumber: diolah dari Buku Perkembangan Utang Negara: Edisi Januari 2011

4. Perkembangan peringkat kredit Pengelolaan fiskal dan utang yang semakin baik juga ditunjukkan melalui perbaikan credit rating Indonesia. Selain membaiknya rating, CRC (country risk classification) dari OECD juga mengalami perbaikan. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi risiko Indonesia telah menurun, sehingga biaya utang dari kredit ekspor menjadi lebih rendah. Perkembangan peringkat kredit Indonesia tahun 2005-2010 dapat dilihat pada tabel 10. Tabel 10 Perkembangan Credit Rating Indonesia (2005-2010) Tahun 2010 2009 2008 2007 2006 2005

S&P BB BBBBBBBBB+

Fitch BB+ BB BB BBBBBB-

Rating Moody’s CRC Ba2 4 Ba2 5 Ba3 5 Ba3 5 B1 5 B2 5

R&I BB+ BB+ BB+ BB+ BBBB-

JCRA BBBBB+ BB BB BBB+

Sumber: http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/2A0CB7AD-509A-4E77-ADC11F655AF24BCA/22029/historicalsovereignratingJanuary2011edit.pdf


Halaman 79


5. Pengelolaan kewajiban kontinjensi Kewajiban kontinjensi timbul karena adanya klausul-klausul yang secara eksplisit tertuang

dalam

Peraturan

perundang-undangan/perjanjian/perikatan

yang

menyatakan adanya jaminan Pemerintah. Jaminan Pemerintah sangat diperlukan untuk menarik minat investor, namun disisi lain jaminan Pemerintah dapat berpotensi menimbulkan kewajiban kontinjensi dan risiko fiskal, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sehingga diperlukan identifikasi risiko, mitigasi risiko dan monitoring dalam proses pemberian dukungan Pemerintah. Proyek yang mendapatkan jaminan Pemerintah saat ini adalah Program Percepatan 10.000 MW Tahap I dan Program Percepatan Penyediaan Air Minum oleh PDAM. Pemerintah melalui Perpres nomor 86 tahun 2006 tentang Pemberian jaminan untuk percepatan pembangunan pembangkit yang menggunakan batubara yang kemudian di revisi dengan Perpres 91 tahun 2007 dan diatur lebih lanjut melalui PMK nomor 44/PMK.01/2008 tentang Persyaratan dan Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara, memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman PT PLN (Persero) kepada kreditor. Jaminan dimaksud diberikan dengan ketentuan terms & conditions pinjaman disetujui oleh Menteri Keuangan. Proses penerbitan Surat Jaminan Pemerintah terkait proyek 10.000 MW, melalui beberapa tahap sebagai berikut: a. Penerbitan surat persetujuan pemenang lelang atau persetujuan harga pinjaman (pricing), DJPU menerbitkan benchmark sebagai dasar dalam memberikan persetujuan pricing, serta dapat dijadikan dasar bagi PT PLN (Persero) dalam melakukan negosiasi dengan calon Lender. b. Penerbitan surat persetujuan penandatanganan Perjanjian Kredit antara PT PLN (Persero) dengan Kreditor. DJPU, BKF dan Biro Hukum melakukan penelitian terms & conditions pada konsep final Perjanjian Kredit yang akan ditandatangani. Dalam


Halaman 80


hal diperlukan, dapat meminta dilakukan perubahan konsep final Perjanjian Kredit. c. Penerbitan surat persetujuan terms and conditions dan Surat Jaminan Pemerintah. Untuk Program Percepatan Penyediaan Air Minum oleh PDAM, sesuai dengan Perpres No. 29 tahun 2009 dan PMK 229/PMK.01/2009, Pemerintah memberikan jaminan atas pembayaran kembali kredit PDAM kepada bank sebesar 70% dan subsidi atas bunga yang dikenakan oleh bank (paling tinggi sebesar 5% diatas BI rate). Dalam rangka pelaksanaan program tersebut, DJPU melakukan evaluasi terhadap calon bank pemberi kredit untuk ditetapkan sebagai calon Bank Pemberi Kredit dan review atas term and conditions konsep akhir perjanjian kredit. Untuk mengetahui lebih dini potensi gagal bayar pihak yang dijamin, perlu dilakukan monitoring dengan melakukan evaluasi, pemantauan, dan mitigasi atas risiko yang mungkin timbul. Monitoring untuk proyek percepatan 10.000 MW telah dilakukan dengan melakukan evaluasi proyek yang telah berjalan, pemantauan lapangan

atas

keberlangsungan

pembangunan

proyek,

mitigasi

risiko

atas

permasalahan yang terjadi dalam pembangunan proyek maupun penyediaan bahan bakar serta analisis kondisi keuangan untuk mengetahui potensi gagal bayar. Sedangkan untuk program percepatan penyediaan air minum, belum dapat dilaksanakan karena sampai akhir tahun 2010 program tersebut belum terealisasi. Untuk mendukung pengelolaan kewajiban kontinjensi, DJPU juga telah menyusun suatu kajian terhadap jaminan Pemerintah berdasarkan peraturan Perundangundangan dan perjanjian. Kajian dan masukan dilakukan terhadap usulan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai jaminan Pemerintah, baik jaminan yang dilakukan oleh Badan Usaha Penjamin Infrastruktur (BUPI) maupun jaminan Pemerintah secara langsung. Selain itu, kajian difokuskan pada jaminan Pemerintah dengan mempertimbangkan banyaknya surat jaminan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah dan semakin beragamnya perjanjian yang telah atau akan diperjanjikan oleh Pemerintah. Kajian tersebut sangat diperlukan dalam memperkecil risiko fiskal.


Halaman 81


Dalam upaya untuk menjamin ketersediaan dana jaminan Pemerintah, DJPU sebagai KPA mengajukan usulan alokasi dana dalam APBN berdasarkan perhitungan bersama antara BKF dan DJPU dengan mempertimbangkan potensi gagal bayar dari pihak yang dijamin Pemerintah. Namun demikian, mengingat kebutuhan dana yang semakin besar untuk tahun-tahun mendatang seiring dengan meningkatnya kewajiban pembayaran kepada kreditur, akan dilakukan pengelolaan dana kewajiban kontinjensi dalam suatu rekening khusus yang dikelola dan diakumulasikan dari tahun ke tahun. Pada pertengahan tahun 2010 juga telah dibahas proyek baru yang akan mendapat jaminan Pemerintah dan berpotensi menimbulkan kewajiban kontinjensi yaitu proyek Kerjasama Pemerintah – Swasta (KPS) Central Java Power Plant (CJPP) dan percepatan 10.000 MW tahap II. Untuk proyek CJPP, telah dilakukan kajian bersama unit terkait atas klausul-klausul dalam Guarantee Agreement (GA) dan Power Purchase Agreement (PPA) yang layak dijamin. Hal ini dimaksudkan agar proyek CJPP dapat memperoleh pendanaan dengan tarif listrik yang cukup rendah namun dengan risiko yang terkendali bagi Pemerintah. Untuk percepatan 10.000 MW tahap II sedang dalam proses penyusunan RPMK terkait jaminan kelayakan usaha PT PLN (Persero). 6. Asset-Liability Management (ALM) Pengelolaan keuangan negara pada saat ini dan masa yang akan datang menghadapi tantangan yang berat dari adanya perubahan kondisi global dan tantangan ekonomi domestik yang cukup besar. Pemerintah dituntut semakin meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara agar dapat mencapai tujuan pembangunan nasional yang diharapkan. Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan negara yang didalamnya termasuk pengelolaan risiko keuangan, Pemerintah perlu menerapkan ALM . Dalam

upaya

menerapkan

ALM

dalam

pengelolaan

keuangan

negara,

Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia pada tahun 2008 telah mengundang Tim World Bank dan IMF untuk secara bersama dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia melakukan diagnosa terhadap Neraca Negara Indonesia (didalamnya termasuk neraca Pemerintah di Bank Indonesia). Hasil kerjasama antara TIM World DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Halaman 82


Bank –IMF dan Pemerintah dituangkan dalam suatu laporan yang disampaikan pada awal tahun 2009. Dalam Laporan tersebut dimasukkan berbagai rekomendasi penerapan ALM yang secara garis besar dikelompokkan kedalam: a. Koordinasi pengelolaan cadangan devisa dan portofolio utang luar negeri b. Perbaikan Neraca Negara Indonesia dan pengembangan pasar SBN domestik; c. Koordinasi antara pengelolaan kas dan pengelolaan utang. Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi tersebut, pada tahun 2009 dibentuk Tim ALM Kementerian Keuangan yang tugasnya melakukan pengkajian penerapan ALM di Indonesia dan bekerja sama dengan Bank Indonesia mengevaluasi hal-hal yang dibutuhkan dalam penerapan ALM. Tim ALM juga telah memulai menjajaki langkahlangkah

untuk

perbaikan

neraca

Pemerintah

dan

Bank

Indonesia

seperti

restruktuirisasi surat utang Pemerintah yang di miliki Bank Indonesia dan pengelolaan risiko nilai tukar (forex) secara bersama. Pada tahun 2010 penerapan ALM

semakin diintensifkan dengan melanjutkan

upaya perbaikan neraca Bank Indonesia dan pengembangan pasar SBN dengan melakukan persiapan konversi Surat Utang Pemerintah yang dimiliki BI dengan SBN Tradable, serta menyiapkan revisi Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tentang SRBI yang memuat kesepakatan tentang jadwal pembayaran SRBI dan mekanisme penambahan modal BI. Selain hal tersebut, pada akhir tahun 2010 juga dilakukan diskusi dengan Tim World Bank-IMF tentang kemajuan

penerapan

ALM

di

Indonesia,

serta

mulai

dilakukan

persiapan

pembentukan Komite ALM Kementerian Keuangan. D. Perkembangan Pending Matters Renstra 2010-2014 Dalam hal pembiayaan APBN, tujuan dan sasaran tahun 2005-2009 sebagian besar telah dapat dicapai dengan baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa target yang belum dapat terealisasikan (pending matters) antara lain penyediaan landasan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan pembiayaan APBN, yang sampai dengan saat ini masih dalam proses penyelesaian. Perkembangan penyelesaian pending matters tersebut adalah sebagai berikut: DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Halaman 83


1. Penyusunan Undang-Undang tentang Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Sampai dengan akhir tahun 2009, pengajuan dan pembahasan Rancangan Undangundang Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (RUU PHLN) kepada DPR belum dapat terlaksana melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2005-2009. Selama proses pembahasan

tahun

2009,

Tim

Kerja

telah

melakukan

beberapa

perubahan

ketentuan/pasal dalam Naskah RUU tentang Pinjaman dan Hibah Luar Negeri. Pembahasan dan perubahan pada RUU tersebut salah satunya adalah mengenai perubahan ruang lingkup (skema) dan judul RUU yang semula RUU Pinjaman dan Hibah Luar Negeri menjadi RUU Pinjaman Luar Negeri Pemerintah (PLNP). Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa hibah luar negeri cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dalam rangka penyiapan RUU PLNP, selama tahun 2010, Tim telah melaksanakan beberapa kegiatan yaitu: a. Rapat Pembahasan Rapat pembahasan Penyusunan RUU PLNP i) menyusun Laporan Akhir Tahun 2009, ii) menyusun Program Kerja Tahun 2010, dan iii) membahas hasil Roundtable Discussion Penyusunan RUU PLNP Tahun 2009. b. Bilateral Meeting Dalam rangka memperoleh kesepahaman bersama antara stakeholder utama dalam pengelolaan pinjaman luar negeri pemerintah, yaitu Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan telah diselenggarakan Bilateral Meeting dengan agenda utama: 1) Merumuskan pengaturan mengenai Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah yang tercantum dalam Pasal 10 yang berbunyi: a)

Menteri Perencanaan menyusun rencana pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri;


Halaman 84


b)

Rencana pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan RPJM dan Kebijakan Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri;

c)

Dalam

menyusun

rencana

pemanfaatan

Pinjaman

Luar

Negeri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Perencanaan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. 2) Merumuskan sekaligus menegaskan kejelasan peranan, tanggung jawab, dan mandat (clarity of roles, responsibilities, and delegations) dari semua pihak yang terlibat dalam kegiatan yang berkenaan dengan pengadaan dan pengelolaan pinjaman luar negeri, khususnya Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas. c. Penyusunan Naskah Akademis Dalam

rangka

penyempurnaan

Naskah

Akademis

RUU

PLNP,

telah

dilaksanakan rapat intensif yang diikuti Anggota Tim Kerja. Penyempurnaan tersebut dilakukan dalam rangka pembaruan data dan kondisi pelaksanaan pinjaman luar negeri, sekaligus dalam rangka penyesuaian Naskah Akademis yang ada dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH01.PP.01.01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Kegiatan Penyusunan Naskah RUU PLNP dan Naskah Akademis Tahun 2010, agenda kerja tahun 2011 adalah sebagai berikut: a. Penyusunan Laporan Akhir Tahun Kegiatan Penyusunan Naskah RUU PLNP dan Naskah Akademis Tahun 2010; b. Penyampaian Laporan Akhir Tahun Kegiatan Penyusunan Naskah RUU PLNP dan Naskah Akademis Tahun 2010 kepada Anggota Tim Kerja dan Tim Pengarah; c. Presentasi kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan arahan lebih lanjut; d. Penyelesaian Naskah RUU PLNP dan Naskah Akademis.


Halaman 85


2. Pengelolaan portofolio dan risiko utang pemerintah dengan menggunakan instrumen derivatif Penggunaan instrumen derivatif dalam pengelolaan portofolio dan risiko utang Pemerintah memerlukan beberapa persiapan yang panjang bagi Pemerintah, khususnya DJPU. Persiapan tersebut misalnya penyediaan infrastruktur dasar yang diperlukan, antara lain landasan operasional, dokumentasi legal dan prosedur standar. Pada tahun 2010, telah dilakukan penyusunan materi atas peraturan operasional dalam bentuk RPMK sebagai dasar pelaksanaan transaksi lindung nilai dalam pengelolaan utang Pemerintah. Atas konsep RPMK dimaksud, DJPU telah meminta kepada Biro Hukum Kementerian Keuangan melalui surat nomor S-117/PU.5/2010 tanggal 14 Desember 2010 agar dapat melakukan penelaahan atas bentuk format peraturan, substansi dan legal drafting-nya. Selain konsep RPMK tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti di level pimpinan Kementerian Keuangan, antara lain: a. Fokus utama dari tujuan pelaksanaan transaksi lindung nilai, salah satunya adalah sebagai instrumen untuk mengendalikan beban pembayaran kewajiban utang dalam APBN yang memerlukan koordinasi antar unit Eselon I, mengingat terdapat kewenangan dari unit-unit lain di luar DJPU, antara lain BKF dalam hal fiscal risk management, Ditjen Anggaran dalam hal budget management, dan Ditjen Perbendaharaan dalam hal cash management. b. Perlunya melakukan identifikasi dan analisis net eksposur antara asset dan liability sebelum dilakukannya transaksi lindung nilai. c. Penyiapan standar pencatatan akuntansi dan pelaporan, mengingat belum adanya aturan dalam Standar Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) terkait transaksi lindung nilai dengan instrumen derivatif oleh Pemerintah. SAPP selanjutnya dapat dijadikan pedoman unit-unit teknis di Kementerian Keuangan dalam melakukan transaksi lindung nilai dengan instrumen derivatif.


Halaman 86


E.

Akuntabilitas Keuangan Alokasi Pagu awal tahun 2010 yang disediakan dalam rangka pembiayaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada DJPU adalah sebesar Rp77,93 miliar. Namun, pada Semester II terdapat revisi pagu DIPA menjadi Rp218,19 miliar, yang disebabkan pengurangan dana karena penghematan dalam rangka optimalisasi belanja DJPU sebesar Rp6,99 miliar dan penambahan dana sebesar Rp147,25 miliar untuk keperluan pembelian gedung Ex-Balai Pustaka. Realisasi penyerapan DIPA pada tahun 2010 sebesar 84,37% (Rp184,09 miliar), dengan rincian per program dan per belanja sebagai berikut: Tabel 11 Pagu dan Realiasi Anggaran Tahun 2010 (per program) (dalam miliar rupiah)

No

Program

Pagu revisi

Realisasi

1

Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik

30,09

28,76

2

Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

2,02

1,93

3

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

152,00

121,07

4

Program Pengelolaan dan Pembiayaan Hutang

34,07

32,33

218,19

184,09

Jumlah

Tabel 12 Pagu dan Realiasi Anggaran Tahun 2010 (per belanja) (dalam miliar rupiah)

No

Belanja

Pagu revisi

Realisasi

1

Belanja Pegawai

13,45

12,86

2

Belanja Barang

52,47

49,96

3

Belanja Modal

152,28

121,26

218,19

184,09

Jumlah

Capaian realisasi anggaran sebesar Rp184,09 miliar (84,37%) antara lain disebabkan: 1. Penghematan dana pembelian gedung Balai Pustaka dari pagu sebesar Rp147,25 miliar dengan realisasi sebesar Rp116,65 miliar; DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Halaman 87


2. Penghematan lelang renovasi gedung AA Maramis II dari pagu sebesar Rp1,19 miliar dengan realisasi sebesar Rp0,97 miliar; 3. Penghematan pembayaran gaji pegawai dan langganan daya dan jasa dari pagu sebesar Rp15,29 miliar dengan realisasi sebesar Rp14,46 miliar;


Halaman 88


BAB IV PENUTUP A.

Kesimpulan DJPU adalah organisasi yang memiliki peranan strategis di bidang pengelolaan utang. Peran strategis tersebut adalah: 1. Memenuhi pembiayaan APBN yang bersumber dari utang; 2. Mewujudkan kesinambungan fiskal melalui pengelolaan portofolio dan risiko utang; 3. Pengembangan pasar yang dalam, aktif, dan likuid. Dalam rangka melaksanakan peran strategis tersebut, pada tahun 2010 DJPU telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dengan Menteri Keuangan. Pada Kontrak kinerja tersebut terdapat peta strategi dengan 12 sasaran strategis (SS) yang ingin dicapai. Untuk setiap SS yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Keseluruhan IKU DJPU pada tahun 2010 berjumlah 23 IKU. Capaian SS dan IKU DJPU tahun 2010 adalah: 9 SS dan 18 IKU berstatus hijau atau memenuhi dan atau di atas target; 2 SS dan 3 IKU berstatus kuning atau kurang memenuhi target; serta 1 SS dan 1 IKU berstatus merah atau jauh kurang memenuhi target. Disamping SS yang tersebut di atas, terdapat beberapa kinerja yang terkait dengan SS tersebut dan lebih bersifat outcomes, namun tidak menjadi IKU DJPU, yaitu: 1. Dari sisi instrumen utang terdapat suatu kecenderungan pergeseran pola pembiayaan yang mengarah pada market based financing melalui penerbitan SBN. 2. Berkaitan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003, rasio utang terhadap PDB menurun dari 47 persen pada akhir tahun 2005 dan menjadi 26 persen pada akhir tahun 2010. Rasio ini mengindikasikan bahwa jumlah utang yang ditarik oleh pemerintah setiap tahun telah dilakukan secara hati-hati, terencana, dan tepat sasaran sehingga kontribusinya terhadap perekonomian nasional telah mendorong peningkatan ekonomi dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan peningkatan utang itu sendiri.


Halaman 89


3. Perkembangan stok utang luar negeri secara absolut/nominal menunjukkan sedikit kenaikan karena peningkatan stok utang dalam mata uang US dollar akibat penerbitan SBN valas untuk memenuhi target penerbitan SBN neto dalam periode 2005-2010 yang meningkat tajam. Penerbitan SBN Valas tersebut dilakukan terutama untuk menghindari crowding out effect di pasar keuangan domestik. 4. Pengelolaan fiskal dan utang yang semakin ditunjukkan melalui perbaikan credit rating dan country risk classification Indonesia. 5. Untuk mendukung pengelolaan kewajiban kontinjensi, DJPU juga telah menyusun suatu kajian terhadap usulan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan Pemerintah, baik jaminan yang dilakukan oleh Badan Usaha Penjamin Infrastruktur (BUPI) maupun jaminan Pemerintah secara langsung. Kajian tersebut sangat diperlukan dalam memperkecil risiko fiskal. 6. Pada tahun 2010 penerapan ALM semakin diintensifkan dengan melanjutkan upaya perbaikan neraca Bank Indonesia dan pengembangan pasar SBN dengan melakukan persiapan konversi Surat Utang Pemerintah yang dimiliki BI dengan SBN Tradable, serta menyiapkan revisi Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tentang SRBI yang memuat kesepakatan tentang jadwal pembayaran SRBI dan mekanisme penambahan modal BI. Selain hal tersebut, pada akhir tahun 2010 juga dilakukan diskusi dengan Tim World Bank-IMF tentang kemajuan penerapan ALM di Indonesia, serta mulai dilakukan persiapan pembentukan Komite ALM Kementerian Keuangan. Perkembangan penyelesaian pending matters Renstra 2010-2014 adalah sebagai berikut: 1. Penyusunan Undang-Undang tentang Pinjaman Luar Negeri Pemerintah, sampai tahun 2010 telah dilakukan penyempurnaan Naskah Akademis RUU PLNP terkait pembaruan data dan kondisi pelaksanaan pinjaman luar negeri. 2. Penyusunan materi atas peraturan operasional dalam bentuk konsep RPMK sebagai dasar pelaksanaan transaksi lindung nilai dalam pengelolaan utang telah disampaikan kepada Biro Hukum Kementerian Keuangan agar dapat melakukan penelaahan atas bentuk format peraturan, substansi dan legal drafting-nya.


Halaman 90


B.

Saran Berbagai keberhasilan kinerja yang telah dicapai di atas kiranya dapat dipertahankan bahkan

ditingkatkan

pada

tahun-tahun

mendatang.

Sementara

untuk

beberapa

program/kegiatan yang capaian kinerjanya belum mencapai target sebagaimana direncanakan akan ditingkatkan kinerjanya pada tahun-tahun mendatang. Dengan disusunnya LAKIP ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada Pimpinan maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi DJPU, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya dalam rangka lebih memberikan manfaat kepada masyarakat maupun kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan pengelola utang.


Halaman 91



KONTRAK KINERJA DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2010

A. Pernyataan Kesanggupan Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, saya akan: Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan. 3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. B. Peta Strategi Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang VISI Menjadi Pengelola Utang yang mampu menyediakan sumber pembiayaan APBN yang paling efisien dan aman melalui kegiatan pengelolaan yang mengedepankan standar tats-kelola internasional, dengan mengutamakan pemanfaatan potensi pendanaan d keuangan domestik PU-1 Pembiayaan yang aman

bagi kesinambungan fiskal

4) >

E Ja VI

3

V

PU-3 AkUntabilitas

a " Y 0.

PU-4 Kredibilitas

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN To 7,

E Y

r.

PU-S Perumusan strategi dan kebijakan pengelolaan utangyang berkualitas

,„....., .,... PU-6 Pengelolaan portofollo dan kewalibanutang yang optimal dan efektlf

SONI

PU-9 PernbentukanSOM yang berinteglitas dan beritompetensl tinge

"00...„..„. ii,U-7 Pengembangan pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid

.

Illk

. PU-8 ,.-.-e--. Monitoring dan evaluasi kepatuhan yang efektif daiamen P eloiaan g utang

TIK

Pengembangan organisasi yang handal dan modem

711J-11 Pembangunan sistem T1K yang terintegrasi

PU-12 Pengelolaan anuaran, yang optimal

C. Target Cap aian No.

Uraian IKU PU-1.1


PU-2.1

Ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan u tang Opini BPK terhadap LK BA Pengelolaan Utang Pembayaran utang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran Jumlah peraturan dan keputusan yang mendukung pengelolaan utang Tersedianya dokumen strategi pengelolaan u tang Persentase pemenuhan struktur portofolio utang sesuai dengan strategi Pencapaian target effective cost

PU-3.1 PU-4.1 PU-5.1

PU-5.2 PU-6.1

PU-6.2 PU-6.3

Rasio beban bunga terhadap ratarata outstanding utang PU-6.4 Persentase dokumen tagihan yang diverifikasi secara tepat waktu PU-7.1 Efektivitas instrumen pembiayaan baru PU-7.2 Peningka tan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi terhadap pengelolaan SBN PU-7.3 Partisipasi investor dalam penerbitan SBN PU-8.1 Tingkat kepatuhan pengelolaan u tang yang sesuai dengan ketenluan dan prosedur yang berla ku PU-9.1 Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jaba tannya PU-9.2 Jumlah pegawai yang dijatuhi huku man disiplin sedang atau berat PU-9.3 Persentase jam pelatihan pegawai DJPU terhadap jam kerja PU-10.1 Persentase penyelesaian penataan/modemisasi organisasi

Realisasi 2009 98,86% (Rp173,12 T)

Target 2010 100% (Rp199,94 T)

489 set

518 set

100% (WTP) 99,99%

100% (WTP) 100%

20 set

36 set

2 dokumen

2 dokumen

87,40%

100%

80,80%

100%

5,70%

6,94%

N/A

100%

139,91%

100%

N/ A

67,50%

250,45%

145%

100%

100%

N/A

80%

1 orang (0,3%)

1 orang (0,3%)

N/A

3,37 %

N/A

100%

Perspektif dan Bobot Stakeholder Perspective (35%) Customer Perspective (20%)

Internal process Perspective (25%)

Learning & Growth Perspective (20%)

No.

Uraian IKU PU-10.2 Jumlah doku men perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi PU-10.3 Persentase penyelesaian SOP

PU-11.1 Sistem aplikasi TIK di bidang pengelolaan u tang yang terimplementasi sesuai rencana PU-12.1 Persentase penyerapan DIPA 23. PU-12.2 Persentase ketepa tan perencanaan anggaran dan kinerja

Realisasi 2009 4 dokumen

Target 2010 6 dokumen

Perspektif dan Bobot

100%

100%

Perspective

90%

100%

85,82% N/A

85% 100%

Learning & Growth

(20%)

Jakarta, 19 Februari 2010 Menyetujui Menteri Keuangan,

Direktur Jendcral Pengelolaan Utang, CO,

C:Qr rYwY1444-J Cam' Sri Mulyani Indrawati

Rahmat Waluyanto



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2010 Unit Organisasi Eselon I Tahun Anggaran

: :

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang 2010

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

(1)

(2)

(3)

SATUAN TARGET

REALISASI

PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET *)

KET

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Persen

100.00

99.47

118.94

stabilize

Set

518.00

610.00

117.76

maximize

1

Pembiayaan yang aman bagi kesinambungan fiskal

1.1


2

Transparansi

2.1

Ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang

3

Akuntabilitas

3.1

Opini BPK terhadap laporan keuangan pengelolaan utang

Persen

100.00

87.50

97.22

stabilize

4

Kredibilitas

4.1

Pembayaran utang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran

Persen

100.00

100.00

120.00

stabilize

5

Perumusan strategi dan kebijakan pengelolaan utang yang berkualitas

5.1

Jumlah peraturan dan keputusan yang mendukung pengelolaan utang

Set

36.00

40.00

111.11

maximize

5.2

Tersedianya dokumen strategi pengelolaan utang

Set

2.00

2.00

120.00

stabilize

6.1

Persentase pemenuhan struktur portofolio utang sesuai dengan strategi

Persen

100.00

96.04

112.08

stabilize

6.2

Pencapaian target effective cost

Persen

100.00

80.02

119.98

minimize

6

Pengelolaan portofolio dan kewajiban utang yang optimal dan efektif

1 dari 3

NO

SASARAN STRATEGIS


(1)

(2)

(3)

7

Pengembangan pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid

SATUAN TARGET

REALISASI


KET

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

6.3

Rasio beban bunga terhadap ratarata outstanding utang

Persen

6.94

5.33

120.00

minimize

6.4

Persentase dokumen tagihan yang diverifikasi secara tepat waktu

Persen

100.00

100.00

120.00

stabilize

7.1

Efektifitas instrumen pembiayaan baru

Persen

100.00

0.00

0.00

maximize

7.2

Peningkatan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi terhadap pengelolaan SBN

Persen

67.50

76.74

113.69

maximize

7.3

Partisipasi investor dalam penerbitan SBN

Persen

145.00

265.06

120.00

maximize

8

Monitoring dan evaluasi kepatuhan yang efektif dalam pengelolaan utang

8.1

Tingkat kepatuhan pengelolaan utang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku

Persen

100.00

94.73

109.46

stabilize

9

Pembentukan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi

9.1

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya

Persen

80.00

90.00

112.50

maximize

9.2

Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat

Pegawai

1.00

0.00

120.00

minimize

9.3

Persentase jam pelatihan pegawai DJPU terhadap jam kerja

Persen

5.70

5.90

112.98

stabilize (revisi target sblm 3,37%)

2 dari 3

NO

SASARAN STRATEGIS


(1)

(2)

(3)

10

Pengembangan organisasi yang handal dan modern

SATUAN TARGET

REALISASI


KET

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Persen

100.00

100.00

100.00

maximize

10.2 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi

Dokumen

6.00

6.00

100.00

maximize

10.3 Persentase penyelesaian SOP

Persen

100.00

100.00

100.00

maximize

10.1 Persentase penyelesaian penataan/modernisasi organisasi

11

Pembangunan sistem TIK yang terintegrasi

11.1 Sistem aplikasi TIK di bidang pengelolaan utang yang terimplementasi sesuai rencana

Persen

100.00

100.00

100.00

maximize

12

Pengelolaan anggaran yang optimal

12.1 Persentase penyerapan DIPA

Persen

85.00

84.37

99.26

maximize

12.2 Persentase ketepatan perencanaan anggaran dan kinerja

Persen

100.00

114.93

114.93

maximize

*) dihitung berdasarkan Nilai Kinerja Unit No 1 2 3 4

Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Pengelolaan dan Pembiayaan Hutang

Jumlah Anggaran Program Tahun 2010 : Realisasi Pagu Anggaran Program Tahun 2010:

Pagu revisi Rp30,092,666,000.00 Rp2,021,750,000.00 Rp152,002,713,000.00 Rp34,074,382,000.00

Realisasi Rp28,799,100,610.00 Rp1,931,299,000.00 Rp121,072,256,400.00 Rp32,403,851,780.00

Rp218,191,511,000.00 Rp184,206,507,790.00

3 dari 3





RENCANA KINERJA TAHUNAN Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Tahun Anggaran: 2011

PU-1

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

Pembiayaan APBN yang cukup, efisien, dan aman untuk mendukung kesinambungan fiskal

PU-1.1

Persentase pemenuhan target pembiayaan melalui utang yang cukup, efisien, dan aman

100.00 Persen

PU-1.2

Persentase pencapaian target effective cost

100.00 Persen

PU-1.3

Persentase pemenuhan struktur portofolio utang sesuai dengan strategi

100.00 Persen

PU-2

Transparansi pengelolaan utang

PU-2.1

Persentase publikasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang

100.00 Persen

PU-3

Akuntabilitas pengelolaan utang

PU-3.1

Opini BPK terhadap LK BA Pengelolaan Utang dan Hibah

100.00 Persen

PU-4

Kredibilitas pengelolaan utang

PU-4.1

Indeks kepuasan terhadap layanan Pengelolaan Utang

PU-4.2

Persentase pembayaran utang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran

100.00 Persen

PU-5.1

Persentase penyediaan peraturan dan keputusan yang mendukung pengelolaan utang

100.00 Persen

PU-5.2

Persentase penyelesaian dokumen strategi pengelolaan utang

100.00 Persen

PU-6.1

Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi

PU-6.2

Persentase jumlah nominal penawaran yang masuk dalam transaksi SBN rupiah terhadap target indikatif

PU-7.1

Rasio beban bunga terhadap rata-rata outstanding utang

PU-7.2

Akurasi Penetapan yield/ imbalan SBN dan biaya pinjaman terhadap benchmark

100.00 Persen

PU-7.3

Persentase pemenuhan target pembiayaan melalui utang yang bersumber dari dalam negeri

100.00 Persen

PU-5

PU-6

PU-7

Perumusan strategi dan kebijakan pengelolaan utang yang berkualitas

Pengembangan pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid

Pengelolaan portofolio utang yang optimal

3.87 Indeks

69.00 Persen 151.50 Persen

6.60 Persen

PU-8

Pengelolaan kewajiban utang yang efektif

PU-8.1

Persentase dokumen tagihan yang diverifikasi secara tepat waktu

100.00 Persen

PU-9

Monitoring dan evaluasi kepatuhan yang efektif dalam pengelolaan utang

PU-9.1

Persentase tingkat kepatuhan pengelolaan utang yang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku

100.00 Persen

PU-9.2

Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan

100.00 Persen

1 dari 2

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1) PU-10

PU-11

Pembentukan SDM yang berkompetensi tinggi

Penataan organisasi yang adaptif

(2)

Target (3)

PU-10.1

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya

80.00 Persen

PU-10.2

Rasio jam pelatihan pegawai DJPU dibandingkan jam kerja

2.18 Persen

PU-10.3

Persentase penyusunan Standard Kompetensi Jabatan (Hard Competency )

100.00 Persen

PU-11.1

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi

PU-11.2

Persentase UPR eselon II yang menerapkan manajemen risiko

PU-11.3

Persentase penyelesaian SOP

4.00 dokumen

60.00 Persen

100.00 Persen

PU-12

Perwujudan sistem TIK yang terintegrasi

PU-12.1

Persentase pengembangan database utang yang terintegrasi

45.00 Persen

PU-13

Pengelolaan anggaran yang optimal

PU-13.1

Persentase penyerapan DIPA

95.00 Persen

PU-13.2

Persentase pencapaian anggaran dan kinerja output

100.00 Persen

2 dari 2

KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

Recommend Documents