DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Daftar Isi B i 1 Bagian
16.
Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Utang, Landasan Hukum
Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2006 – 2011 (Grafik)
17.
Penarikan PLN Pembiayaan Proyek 2011 Penarikan PLN Pembiayaan Proyek 2011 (Grafik)
1.
Latar Belakang (1)
18.
2 2.
Latar Belakang (2)
3.
Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang
4.
Jenis-jenis Utang (1)
5.
Jenis-jenis Utang (2)
Bagian 3 Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman Luar Negeri) 19. Posisi Utang Pemerintah 2006-2011
6.
Landasan Hukum Pengelolaan Utang
Bagian 2 APBN, Perkembangan Defisit dan Pembiayaan APBN
20.
Posisi Utang Pemerintah 2006 2006-2011 2011 (Grafik)
21.
Profil Jatuh tempo Utang per 31 Juli 2011 (Grafik)
22.
Posisi Surat Berharga Negara Desember 2007 – 31 Juli 2011
23.
Posisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Negara/Lembaga Kreditor 2006-2011
24.
Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Negara Kreditor, 2006-2011 (Grafik)
7.
APBN 2006 – 2011
8.
Defisit dan Pembiayaan APBN 2006-2011
9.
Defisit Global di berbagai Negara 2007-2010
10.
Cashflow Pembiayaan 2008-2011
11.
Perkembangan g Pembiayaan y melalui Utang g 20062011
25.
Posisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sektor Ekonomi 2006 – 2011
12.
Pagu dan Realisasi Pembiayaan Utang
26.
13.
Realisasi Penerbitan SBN 2011
Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sektor Ekonomi 2006 – 2011 (Grafik)
14.
Penarikan Pinjaman j Luar Negeri g Berdasarkan Jenis Pembiayaan, 2006-2011
27.
Posisi Utang Pemerintah Beberapa Mata Uang Utama, Utama 2006-2011 2006 2011
15.
Pinjaman Program 2006-2011
28.
Posisi Utang Pemerintah Mata Uang Lainnya, 2006-2011 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Daftar Isi 29.
Proporsii Utang P U Pemerintah P i h Berdasarkan Mata Uang, 2006-2011 (Grafik)
40.
Pengaruh Penerbitan SPN 3 Bulan Terhadap Target Penerbitan SBN Bruto dalam Tahun Berjalan
30.
Proporsi Penarikan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Jenis Pinjaman, 2006-2011
41.
Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri 2006-31 Juli 2011
42 42.
Rasio Pembayaran Kewajiban Pinjaman Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa 2006-2011
43.
Rasio Utang thd PDB di berbagai Negara 2011F dan perubahannya 2003-2011F
44.
Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB, 2006-2011
Rasio Utang g Luar Negeri g thd PDB di berbagai g Negara g 2011F dan Perubahannya 2003-2011F
45.
Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara, 2006-2011
Rasio Pembayaran Bunga Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara, 2006-2011F
46.
Persentase Rasio P R i Utang U thd. hd PDB di Beberapa B b Negara, 2008-2014
Rasio Utang thd Pendapatan di berbagai Negara 20 2011F d perubahannya dan b h 2003 20 2003-2011F
47.
Rasio Pembayaran Bunga thd Pendapatan di berbagai Negara 2011F dan perubahannya 20032011F
Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utang dan perbandingan antar negara, Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN) 31. 32. 33 33. 34.
Jatuh Tempo (tradable) SBN akhir 2001 & 31 Juli 2011
35 35.
Program Debt Switching dan Buyback SBN
48 48.
Utang per Kapita di berbagai Negara 2006-2011
36.
Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap
49.
37.
Restrukturisasi 2003
Utang per Kapita di berbagai Negara 2011F dan perubahannya 2003-2011F
38.
Restrukturisasi 2006
39 39.
Restrukturisasi R t kt i i Tahun T h 2008 : Restrukturisasi R t kt i i Tingkat Bunga SU-002 dan SU-004 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Daftar Isi Bagian 5 Biaya-biaya berbagai instrumen utang (Realisasi Pembayaran Utang, Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri)
61 61.
Kepemilikan K ilik SBN oleh l h Asing A i berdasarkan b d k Tenor T (tahun jatuh tempo)
62.
Spread terhadap UST- Feb 16
63.
Spread terhadap UST- Feb 20
64 64.
S Spread d terhadap t h d USTUST Feb F b 38
50.
Realisasi Pembayaran y Utang g Pemerintah Tahun Anggaran 2011
51.
Rasio Bunga Utang thd Pendapatan dan Belanja 2006-2011
52.
Rasio Bunga Utang terhadap Total Utang 2006-2011
65.
Rating Indonesia
53.
Realisasi Pembayaran Bunga Utang 2006-2011
66.
Perkembangan Credit Rating Indonesia (1)
54.
Biaya Pinjaman Program
67.
Perkembangan Credit Rating Indonesia (2)
55.
Kurva Imbal Hasil (Yield Curve) SBN Rupiah
68.
56.
Pergerakan g Kurva Imbal Hasil ((Yield Curve)) SUN Valas
Peningkatan Performa Sovereign Rating Indonesia (1)
69.
Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktifitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh Investor)
Peningkatan Performa Sovereign Rating Indonesia (2)
70.
Opini BPK tentang Laporan Keuangan 2010
71.
Kesimpulan
57 57.
Perdagangan P d rata-rata t t Harian H i Surat S t Utang Ut N Negara Rupiah di Pasar Sekunder per 31 Juli 2011
58.
Posisi Kepemilikan SBN Bank dan Non Bank per 31 Juli 2011
59 59.
Posisi Kepemilikan SBN Domestik oleh Berbagai Jenis Investor
60.
Posisi Kepemilikan SBN Domestik oleh Berbagai Jenis Investor (dalam persentase)
Bagian 7 Rating, Opini BPK, HIPCs, Kesimpulan
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian B gi 1 Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Jenis jenis Utang, Utang Landasan Hukum
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Latar Belakang (1) [ Utang merupakan bagian dari Kebijakan Fiskal (APBN)
yang menjadi bagian dari Kebijakan Pengelolaan Ekonomi secara keseluruhan. keseluruhan [ Tujuan Pengelolaan Ekonomi adalah: Menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk: ¾ ¾ ¾
Penciptaan kesempatan kerja. Mengurangi kemiskinan. Menguatkan pertumbuhan ekonomi.
Menciptakan
keamanan.
[ Utang Ut adalah d l h konsekuensi k k i dari d i postur t APBN ((yang
mengalami defisit), dimana Pendapatan Negara lebih kecil daripada Belanja Negara. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Latar Belakang (2) [
Pembiayaan APBN melalui utang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang lazim dilakukan oleh suatu negara: Utang merupakan instrumen utama pembiayaan APBN untuk menutup defisit APBN, dan untuk membayar kembali utang yang jatuh tempo (debt refinancing); Refinancing R fi i dil dilakukan k k dengan d t terms & conditions diti (bi (biaya d dan risiko) i ik ) utang t b baru yang llebih bih b baik. ik
[
Kenaikan jumlah nominal utang Pemerintah berasal dari: Akumulasi utang di masa lalu (legacy debts) yang memerlukan refinancing yang cukup besar; Dampak krisis ekonomi tahun 1997/1998: ¾ ¾
Pembiayaan defisit APBN merupakan keputusan politik antara Pemerintah dan DPR-RI antara lain untuk: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
[
Depresiasi Rupiah terhadap mata uang asing; BLBI dan Rekapitalisasi Perbankan; Sebagian setoran BPPN dari asset-recovery digunakan untuk APBN selain untuk melunasi utang/obligasi rekap.
Menjaga stimulus fiskal melalui misalnya pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi,dan proyek padat karya; Pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat misalnya PNPM, BOS, Jamkesmas,Raskin, PKH,Subsidi; Mendukung pemulihan dunia usaha termasuk misalnya insentif pajak; Mempertahankan anggaran pendidikan 20%; Peningkatan anggaran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista); Melanjutkan reformasi birokrasi.
Akses terhadap pinjaman luar negeri dengan persyaratan sangat lunak dari lembaga keuangan multilateral bagi Indonesia dibatasi oleh: Status Indonesia yang tidak lagi tergolong sebagai low income country; Batas maksimum pinjaman yang dapat disalurkan ke suatu negara (country limit). Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang [ Tujuan Tujuan umum pengelolaan utang dalam jangka panjang adalah meminimalkan biaya utang dengan tingkat risiko yang semakin terkendali.
[ Kebijakan
Tidak ada agenda politik yang dipersyaratkan oleh pihak kreditor; Persyaratan lunak (jangka panjang, biaya relatif ringan), terutama dari multilateral dan kreditor bilateral (G to G); Tambahan pinjaman luar negeri neto dianggarkan negatif sejak 2004, artinya jumlah pembayaran kembali utang dianggarkan lebih besar dibanding dengan jumlah penarikan pinjaman luar negeri baru; Mengutamakan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Rupiah di pasar dalam negeri ¾ Mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan APBN; ¾ Mendukung pengembangan pasar modal dengan memperluas basis investor melalui diversifikasi berbagai instrumen investasi bagi masyarakat; ¾ Membantu pengelolaan likuiditas pasar, pasar misalnya melalui penerbitan instrumen pasar uang (SPN). Membuka akses sumber pembiayaan di pasar internasional (global bond, global sukuk, samurai bond) untuk meningkatkan posisi tawar Pemerintah sebagai peminjam (upper-hand borrower)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Jenis-jenis Utang (1) [ Pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri :
Pinjaman Luar Negeri World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank dan kreditor bilateral (Jepang, Jerman, Perancis dll), serta Kredit Ekspor. ¾
¾
Pinjaman Program: Untuk budget support dan pencairannya dikaitkan dengan pemenuhan Policy Matrix di bid bidang kegiatan k i t untuk t k mencapaii MDG MDGs ((pengentasan t k kemiskinan, i ki pendidikan, didik pemberantasan korupsi), pemberdayaan masyarakat, policy terkait dengan climate change dan infrastruktur. Pinjaman proyek : Untuk pembiayaan proyek infrastruktur di berbagai sektor (perhubungan, energi, dll); proyek-proyek dalam rangka pengentasan kemiskinan (PNPM).
Pinjaman Dalam Negeri ¾ ¾ ¾
Peraturan Pemerintah (PP) No.: 54 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah ; Berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Pemerintah Daerah,dan Perusahaan Daerah; Untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri dan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum; kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Jenis-jenis Utang (2) [ Surat Berharga Negara (SBN) dalam Rupiah dan valuta asing,
tradable & non-tradable, fixed & variable :
Surat Utang Negara (SUN) ¾ ¾
Surat Perbendaharaan Negara (SPN/T-Bills): SUN jangka pendek (s.d. 12bln); Obligasi Negara (> 1 thn) Ä
Ä
Coupon Bond } Tradable: ORI, FR/VR bond, Global bond } Non tradable: : SRBI untuk BLBI,, dan Surat Utang/SU g ke BI untuk p penyehatan y dan restrukturisasi perbankan Zero coupon
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara dalam Rupiah dan valuta asing dengan berbagai struktur, misalnya Ijarah, Musyarakah, Istisna dll ¾ ¾
SBSN jangka pendek (Islamic T-Bills); SBSN Ritail (Sukri); SBSN jangka panjang (IFR/Ijarah Fixed Rate; Global Sukuk; SDHI/Sukuk Dana Haji Indonesia). Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Landasan Hukum Pengelolaan Utang [ Ketentuan Perundang-undangan:
Undang-Undang No 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara U d Undang-Undang U d No N 24/2002 ttentang t Surat S t Utang Ut N Negara Peraturan Pemerintah No 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah P Peraturan t P Pemerintah i t h No N 54/2008 tentang t t T Tata t C Cara P Pengadaan d d dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah
[ Mengatur a.l, prinsip-prinsip good governance:
Pengadaan/penerbitan utang melalui mekanisme APBN/mendapatkan persetujuan DPR Koordinasi Pemerintah (Kementerian Keuangan, Kementrian PPN/Bappenas), dan BI dalam perencanaan dan pengelolaan utang Pengawasan perdagangan SBN di pasar sekunder oleh otoritas pasar modal Pertanggungjawaban pengelolaan utang dan publikasi data & informasi utang Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 2 APBN, Perkembangan Defisit dan Pembiayaan y APBN
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
APBN 2006 – 2011 [ Triliun Rupiah ]
2010 A. Pendapatan Negara dan Hibah A. Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Bukan Pajak II. Hibah II. Hibah B. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat a. Bunga Utang ‐ Dalam Negeri Dalam Negeri ‐ Luar Negeri b. Subsidi II. Transfer Daerah C. Keseimbangan Primer C. Keseimbangan Primer D. Surplus/ (Defisit) Anggaran (A‐B) E. Pembiayaan I. Pembiayaan Utang II Pembiayaan Non‐Utang II. Pembiayaan Non Utang Kelebihan/ (Kekurangan) Pembiayaan
2011
APBN
APBN‐P
LKPP
949.7 948.1 742.7 205.4 1.5 .5 1,047.7 725.2 115.6 77.4 38.2 157.8 322.4 17.6 (98.0) 98.0 95.5 2.5 25 ‐
992.4 990.5 743.3 247.2 1.9 .9 1,126.1 781.5 105.7 71.9 33.8 201.3 344.6 (28.1) (133.7) 133.7 108.3 25.4 25 4 ‐
995.3 992.3 723.3 268.9 3.0 1,042.1 697.4 88.4 61.4 26.9 192.7 344.7 41.5 (46.8) 91.5 86.9 4.6 46 44.7
% 100.3% 100.2% 97.3% 108.8% 158.2% 92.5% 89.2% 83.7% 85.4% 79.6% 95.7% 100.0% ‐147.8% 147.8% 35.0% 68.4% 80.2% 18 2% 18.2%
R‐APBN
APBN
1,086.4 1,082.6 839.5 243.1 3.7 1,202.0 823.6 116.4 80.4 36.0 184.8 378.4 0.7 (115.7) 115.7 123.5 (7.8) (7 8) ‐
1,104.9 1,101.2 850.3 250.9 3.7 1,229.6 836.6 115.2 79.4 35.8 187.6 393.0 (9.4) (124.7) 124.7 127.0 (2.4) (2 4) ‐
Selisih
% prbhn.
18.5 1.7% 18.5 1.7% 10.7 1.3% 7.8 3.2% ‐ 0.0% 27.5 2.3% 13.0 1.6% (1.2) ‐1.0% (1.0) (0.2) 2.8 1.5% 14.6 3.8% (10.2) ‐1401.3% 1401.3% (9.0) 7.8% 9.0 7.8% 3.6 2.9% 5.4 54 ‐69 4% ‐69.4%
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Defisit dan Pembiayaan APBN 2006-2011 [ Triliun Rupiah ]
99
120
11
86
100
89
10
127
140
Sejak tahun 2005 SBN menjadi instrumen utama pembiayaan APBN Kenaikan SBN periode 2006-2011, antara lain untuk refinancing utang lama yang jatuh tempo, dan refinancing dilakukan dengan utang baru yang mempunyai terms & conditions yang lebih baik.
125
7
80 57
1.8
60
29
17
1.3
29
0.7
47
3 2
4
0
1
(24)
2006
2007
SBN - neto
Pinjaman DN & LN - neto
(16)
(27)
(40)
(18)
2008
2009
(2)
(4)
(20)
5 4
0.1
0.9
6
5
20
1.6
9
20
36
40
50
9 8
91
160
[ % thd. PDB ]
(1) (2)
Non-Utang - neto
Defisit (Surplus) APBN
2010
2011*
Defisit APBN, % thd. PDB (RHS)
Sumber: Kementerian Keuangan
Catatan: APBN 2006-2010 adalah angka PAN/LKPP-Audited * APBN 2011 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Defisit Global di berbagai Negara 2007-2010 2007
2008
2009
2010
Global
(0.7)
(2.6)
(8.1)
(6.4)
Developed
(1.0)
(3.1)
(9.3)
(7.4)
US Japan
Euro Area UK
(0.2) (0 2) (2.2) ‐ 0.6 (1.3) (5.0) (2.0) 5.4
(6.2) ‐ (1.5) ‐
(0.4) (0.1)
(3.3) (3.9) 4.1
(13.0)
(2.7) (2 7) (2.7) (2.5)
(3.0) (1.6)
(3.8) (5.0) ((7.6))
2.4 2 4 (3.0) (2.5)
(2.6)
(5.4)
(13.1)
(2.9)
(3.7)
(8.3) (6.7)
(6.3)
(3.9)
(10.6) (13.5)
(5.7)
(1.4)
0.6
(0.8)
0.8
CEEMA Hungary Poland Russia
(2.6)
(3.2) (6.4)
(1.9)
0.5
Emerging Asia China Indonesia
(0.6)
Emerging Market LLatin America ti A i Brazil Mexico
(1.2) (2.5)
(2.0) (2.1)
(4.2)
(3.5) (4.0) ((5.0))
Sumber: JPMorgan per Juni 2009
Keterangan: 1. Nominal dalam % terhadap PDB 2. Khusus untuk Indonesia, tahun 2007 s.d. 2009 menggunakan angka LKPP, dan tahun 2010 menggunakan APBN‐P
Defisit Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan defisit di negara lain. lain
UU No 17/2003 ttg Keuangan Negara membatasi defisit nasional 3% dari PDB, dengan demikian tambahan utang untuk pembiayaan defisit juga dibatasi. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Cashflow Pembiayaan 2008-2011 [ Miliar Rupiah ]
Kebutuhan Pembiayaan Defisit Pembayaran Utang
Jatuh Tempo dan Buyback Surat Berharga Negara Jatuh Tempo dan Buyback Surat Berharga Negara Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri Penerusan Pinjaman Pembiayaan Non utang
Dana Invest. Pmrth & Restruk. BUMN Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Pinjaman Kepada PT. PLN Kewajiban Penjaminan Sumber Pembiayaan Utang
Penerbitan SBN, Bruto Penerbitan SBN Domestik Penerbitan SBN Valas Penarikan Pinjaman LN Pinjaman Program Pinjaman Proyek untuk K/L Pinjaman Proyek untuk Penerusan Pinjaman Penarikan Pinjaman DN Non Utang
Privatisasi & Penjualan Aset Program Restrukturisasi Privatisasi & Penjualan Aset Program Restrukturisasi Perbankan Dalam Negeri Kelebihan / (Kekurangan) Pembiayaan Net Cash Flow Pembiayaan Surat Berharga Negara Pinjaman Luar Negeri Pinjaman Dalam Negeri Non Utang
Catatan: APBN 2008-2010 PAN/LKPP - Audited *) APBN 2011
2008
2009
2010
2011*
(115,579)
(224,292)
(203,538)
(286,867)
(4,121)
(88,619)
(46,846)
(124,657)
(108,958)
(123,279)
(135,893)
(146,243)
(40,333) (40 333) (63,435) (5,189)
(49,067) (49 067) (68,031) (6,181)
(76,532) (76 532) (50,633) (8,729)
(86,700) (86 700) (47,818) (11,725)
(2,500)
(12,395)
(20,799)
(15,968)
(2,500) ‐ ‐
(12,395) ‐ ‐
(12,299) (1,000) (7,500) ‐
(13,932) (1,000)
195,529
248,257
248,243
(1,036) 286,867
176,468
207,200
222,822
273,287
126,249 86,932 39,317 50,219 30,100 14,929 5,189 ‐
148,538 101,736 46,802 58,662 28,938 23,544 6,181 ‐
167,634 142,593 25,041 54,795 28,975 17,091 8,729 394
213,354 ‐ ‐ 58,933 19,813 27,396 11,725 1,000
19,061
41,057
25,421
13,580
2,902 2 902 16,159
‐ 41,057
3,232 3 232 22,189
923 12,657
79,950 89,261 85,916 (13,217) 16,561
23,965 111,256 99,442 (16,848) 28,662
44,706 91,552 91,102 (4,566) 394 4,622
(0) 124,656 126,654 (609) 1 000 1,000 (2,388)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Perkembangan Pembiayaan melalui Utang 2006-2011 [ Triliun Rupiah ]
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
36 0 36.0
57 2 57.2
85 9 85.9
99 5 99.5
91 1 91.1
126 7 126.7
61.0
100.0
126.2
148.5
167.6
213.4
Domestik
42.6
86.4
86.9
101.7
142.6
Valas
18.5
13.6
39.3
46.8
25.0
Surat Berharga Negara (neto) Surat Berharga Negara (neto) Penerbitan, bruto
Pembayaran Pokok dan Pembelian Kembali
Pembiayaan Pinjaman (neto) Penarikan PLN, bruto Penarikan PLN, bruto
(25.1) (42.8) (40.3) (49.1) (76.5) (86.7) (26.6)
(23.9)
(18.4)
(15.5)
(4.2)
0.4
26.1
34.1
45.0
52.5
46.1
47.2
Pinjaman program
13.6
19.6
30.1
28.9
29.0
19.8
Pinjaman proyek
12.5
14.5
20.1
29.7
25.8
39.1
(5.2)
(6.2)
(8.7)
Penerusan PLN
Pembayaran Cicilan Pokok PLN b l k k Penarikan Pinjaman Dalam Negeri, bruto
Total Pembiayaan Utang Total Pembiayaan Utang Catatan: APBN 2006-2010 PAN/LKPP - Audited *) APBN 2011
-
-
(11.7)
(63 4) (63.4) (68 0) (68.0) (50 6) (50.6) (47 8) (47.8) (52.7) ( ) (57.9) ( ) ‐ ‐ ‐ ‐ 0.4 1.0
9.4
33.3
67.5
83.9
86.9
127.0
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pagu dan Realisasi Pembiayaan Utang [ Triliun T ili Rupiah R i h]
Instrumen PINJAMAN
Pagu APBN
Q 1
Q 2
Total [ % ] Realisasi
Juli
59.93
6.67 2.77 2.77 12.20
20.4%
Pinjaman Luar Negeri
58.93
6.59 2.67 2.67 11.93
20.2%
Pinjaman Program
19.81
2.45 0.06 0.06 2.57
13.0%
Pinjaman Proyek
39.12
4.14 2.61 2.61 9.36
23.9%
1.00 1 00
0.08 0 08
0.28 0 28
27 7% 27.7%
SURAT BERHARGA NEGARA 213.30 * 56.09 60.99 14.95 132.03
61.9%
Pinjaman Dalam Negeri Pinjaman Dalam Negeri
TOTAL
273.24 273 24
0.10 0 10
0.10 0 10
62.76 62 76 63.76 63 76 17.72 17 72 144.24 144 24 52.8% 52 8%
Catatan: Data Per 31 Juli 2011 * Target Penerbitan SBN Bruto dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kebutuhan pembiayaan dalam rangka pengelolaan portofolio SBN Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Realisasi Penerbitan SBN 2011 (Per 31 Juli 2011) Uraian SBN Netto (APBN) Kebutuhan Penerbitan 2011
Realisasi (ao 31 Juli 2011)
Target
% realisasi thd Target
126.653.900
86.559.526
68,34%
213.304.000 *
132.033.910
61,90%
SUN SUN Domestik - ON - ZC - SPN - ORI SUN Valas
-
113.192.500 91.750.000 67 850 000 67.850.000 23.900.000 21.442.500
SBSN
-
18.841.410
IFR SBSN Ritel SDHI SBSN Valas
-
3.500.000 7.341.410 8.000.000 -
Catatan: Rencana penerbitan menggunakan asumsi kurs APBN 2011 Rp9.250 /USD * Target Penerbitan SBN Bruto dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kebutuhan pembiayaan dalam rangka pengelolaan portofolio SBN Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pembiayaan, 2006-2011 Per 31 Juli 2011 2011 JENIS PEMBIAYAAN
1. Pinjaman Program
2006
2007
2008
2009
2010
Real. s.d. 31 Juli 2011 APBN
Nominal
13.53
19.90
30.28
28.57
29.05
19.81
2.51
ekuivalen dlm miliar US$
1.50
2.11
2.77
3.04
3.23
2.14
0.29
a. World Bank
5.50
5.66
12.91
14.65
15.34
14.26
1.64
b. A D B
5.51
8.47
9.17
5.06
6.39
2.78
c. JEPANG
0.90
3.77
4.87
6.07
4.59
1.85
2.20
2.79
2.73
0.93
d. PERANCIS e. IDB f. Lain-Lain
1.83
1.79
47.2% 0.0%
-
-
-
-
-
0.0% 0.0%
-
-
-
-
12.54
14.46
14.93
23.54
20.50
39.12
7.19
2.20
1.54
1.36
2.50
2.28
4.23
0.85
3. Pinjaman Dalam Negeri
-
-
-
0.17
1.00
0.18
ekuivalen dlm miliar US$ $
-
-
-
0.02
0.11
0.02
26.06
34.36
45.21
52.11
49.72
59.93
9.88
3.70
3.65
4.13
5.54
5.51
6.48
1.16
ekuivalen dlm miliar US$
0.0%
-
-
TOTAL
11.5%
0.87
-
ekuivalen dlm miliar US$
12.7%
-
-
2. Pinjaman Proyek
% thd. Pagu APBN
18.4% 18.0% 16.5%
Catatan: Nominal dalam Triliun Rupiah
Kementerian KementerianKeuangan Keuangan– –Republik Republik Indonesia Indonesia
Pinjaman Program 2006-2011 [ J USD ] [ Juta USD ]
2006 No
Lender
1 WB
2007
2008
2009
Nama Program
1. Development Policy Loan (DPL) 1 s.d 7 2. Infrastructure Development Policy Loan (IDPL) 1 s.d 4 3. BOS‐KITA Refinancing 1 sd. 2 4. PNPM Refinancing 5. Climate Change
Sub Total WB 2 ADB 11. State Audit Reform Sector Development Program (STARSDP) St t A dit R f S t D l tP (STARSDP) 2. Development Policy Support Program (DPSP) 1 s.d 6 3. Local Government Finance Reform and Governance Reform 4. Infrastructure Reform Sector Development Program (IRSDP) 1‐3 5. Capital Market Development Cluster Program (CMDCP) 1 dan 2 6. Poverty Reduction and MDG Acceleration Program 7. Local Government Finance Reform 8. Countercyclical Support Facility (CSF) Sub Total ADB 3 JBIC/ JICA 1. Development Policy Loan (cofinancing dengan World Bank) 1 s.d 7 2. Infrastructure Reform Sector Development Program 1 s.d. 3 3. Indonesia Disaster Recovery and Management 4. Climate Change Program Loan 1 s.d 3 5. Economic Stimulus and Budget Support Loan l d d 6. Others Sub Total JBIC/ JICA 4 France Climate Change Program Loan 1 s.d 3 Sub Total France 5 IDB Liquid Funds S b T t l IDB Sub Total IDB TOTAL
2010
2011 APBN APBN (surat MK tgl Realisasi 27 Juni 2011)
APBN‐P
Real
600 200 164 544 200 1,708
600 200 171 533 200 1,704
200
200
500 700 200
500 700 198
300 100
300
307
400 500 200 ‐ 200
600 300 300
500 300 300
505 300 300
‐
‐
‐
‐
‐
600
600 750 400 47
750 250 553
600
600 1,197
1,553
200
200 200
200
400
280 300 400
1,542
1,242
122
300
500
‐
200
300
100
100
100
‐
300 350
600 100
100 ‐ 200 200
900 830 100 200 100 200 300
‐
500 100 100
1,500 1,900 2,727 2,953 3,208 3,209 2,142 2,142 222
Keterangan : terdiri dari DPL VI sebesar USD 100 juta dan DPL VII sebesar USD 100 juta
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2006 - 2011 2006
2007
2008
2009
70
[ TTriliun Rupiah ]
30
2011* 58.9
54.8
52.5
45.0
50
2010
34.1
26.1
10 ‐10 ‐30
‐0.6
‐4.6 46 ‐26.6
‐15.5
‐18.4
‐23.9
‐50 ‐52.7 5 ‐70
‐57.9 57 9
‐59.4
‐63.4
‐59.5
‐68.0
‐90 Penarikan Pinjaman LN, bruto
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman LN
Pembiayaan Pinjaman LN (neto)
[T Triliun ili Rupiah R i h] 2006 Penarikan Pinjaman LN, bruto
2007
2008
2009
2010
2011*
26.11
34.07
45.01
52.48
54.79
58.93
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman LN
(52.68)
(57.92)
(63.44)
(68.03)
(59.36)
(59.54)
Pembiayaan Pinjaman LN (neto)
(26 57) (26.57)
(23 85) (23.85)
(18 42) (18.42)
(15 55) (15.55)
(4 57) (4.57)
(0 61) (0.61)
Keterangan: * Realisasi Sementara ** APBN 2011
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Penarikan Pinjaman 2011 Pembiayaan Proyek, per 31 Juli 2011 NEGARA KREDITOR
PAGU APBN 2011 * Juta USD
REALISASI PER 31 JULI 2011 Miliar IDR
Juta USD
Miliar IDR
% THD PAGU 2011 USD
IDR
A D B
136.61 1,124.92
3.2%
2.9%
AUSTRALIA
9.93 86.08
0.2%
0.2%
GERMANY
17.64 121.03
0.4%
0.3%
I B R D
75.89 658.36
1.8%
1.7%
I D A
21.19 185.11
0.5%
0.5%
I D B
19.73 173.40
0.5%
0.4%
JAPAN
336.84 2,941.60 ,
8.0%
7.5%
SPAIN
4.53 31.75
0.1%
0.1%
CHINA
77.02 515.54
1.8%
1.3%
FRANCE
24.22 24 22 205.80 205 80
0 6% 0.6%
0 5% 0.5%
KOREA
58.07 510.99
1.4%
1.3%
SINGAPORE
9.54 84.10
0.2%
0.2%
OTHERS
128.11 732.81
3.0%
1.9%
4,229.23 39,120.35 919.33 7,371.50
21.7%
18.8%
Catatan : Angka sementara menggunakan data alokasi Penarikan Pinjaman Proyek Bruto dalam DIPA APBN 2011
Kementerian KementerianKeuangan Keuangan– –Republik Republik Indonesia Indonesia
Penarikan Pinjaman 2011 Pembiayaan Proyek, per 31 Juli 2011 [ % dari Total Pagu Pinjaman Proyek di APBN ]
[ Miliar Rupiah ] 7.5%
4,000
8.0%
, 3,500
7.0%
3,000
6.0%
2,500
5.0%
2,000
4.0%
1,500
2.9%
3.0%
500
1.9%
1 7% 1.7%
1,000 0.2%
0.3%
1.3% 0.5%
0.4%
1.3% 0.5%
0.1%
0.2%
‐
2.0% 1.0% 0.0%
Penarikan dlm Miliar Rupiah
% thd Pagu DIPA Penarikan ( RHS ) Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 3 Portofolio Utang ((Outstanding g Utang, g, Profil Jatuh Tempo p Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman Luar Negeri)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Utang Pemerintah, 2006-2011 2006
2007
2008
2009
2010
Juli '11 Nominal
+
%
a. Pinjaman (dlm. miliar US$)
62.02
62.25
66.69
65.02
68.12
69.47
1). Pinjaman Luar Negeri Bilateral *) Multilateral **) Komersial ***) Suppliers ***) Lain-Lain ***) 2). Pinjaman Dalam Negeri
62.02
62.25
66.69
65.02
68.10
69.40
41 07 41.07
41 03 41.03
44 28 44.28
41 27 41.27
41 89 41.89
43 45 43.45
21 3% 21.3%
18.84
19.05
20.34
21.53
23.13
22.86
11.2%
2.01
2.08
1.98
2.15
3.02
3.03
1.5%
0.11
0.08
0.09
0.07
0.06
0.06
0.0%
-
-
-
-
-
-
0.0%
-
-
-
-
0.02
0.07
b. Surat Berharga Negara (dlm. miliar US$) Denominasi Valas Denominasi Rupiah
Total Utang Pemerintah Pusat (dlm. miliar US$) Total Utang Pemerintah Pusat
34.1%
82.34
85.26
82.78
104.20
118.39
134.30
65.9%
5.50
7.00
11.20
15.23
18.02
20.57
10.1%
76.84
78.26
71.58
88.97
100.37
113.72
55.8%
144.36
147.51
149.47
169.22
186.50
203.77
100.0%
1,302.16
1,389.41
1,636.74
1,590.66
1,676.85
1,733.64
100.0%
693.12
737.13
783.86
836.31
902.43
967.55
55.8%
49 61 49.61
65 93 65.93
122 64 122.64
143 15 143.15
161 97 161.97
175 04 175.04
10 1% 10.1%
0.17
0.57
0.0% 34.1%
(ekuivalen dlm. triliun Rupiah) diantaranya SBN Denominasi Rupiah (triliun Rupiah)
SBN Denominasi Valas (triliun Rupiah) Pinjaman Denominasi Rupiah (triliun Rupiah) Pinjaman Denominasi Valas (triliun Rupiah) Nilai Tukar Rupiah (IDR/US$1)
Catatan: C + Angka Sangat-Sangat Sementara , per 31 Juli 2011 * Termasuk semi commercial ** Beberapa termasuk semi concessional *** Seluruhnya termasuk commercial
-
-
-
-
559.43
586.36
730.25
611.20
612.28
590.48
9,020
9,419
10,950
9,400
8,991
8,508
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Utang Pemerintah, 2006-2011 [ triliun rupiah ]
1,600 1,400
Penerbitan SBN/Surat Berharga Negara,terutama di pasar domestik a.l. Untuk: refinancing utang lama, mengurangi Pinjaman Luar Negeri, dan untuk mengembangkan pasar keuangan domestik 611 730
1 200 1,200 1,000
591
612
559
586
800 600 400
743
803
2006
2007
906
1,064
1,143
979
2008
2009
2010
2011+
200 -
Pinjaman
Surat Berharga Negara [ dalam Triliun Rupiah dan % ]
Tahun
2006
2007
2008
2009
2010
2011+
Pinjaman
559
43%
586
42%
730
45%
611
38%
612
37%
591
34%
Surat Berharga Negara
743
57%
803
58%
906
55%
979
62%
1,064
63%
1,143
66%
Total Utang Pemerintah Pusat
1 302 100% 1,302
Catatan: + Angka Sangat-Sangat Sementara , per 31 Juli 2011
1 389 100% 1,389
1 636 100% 1,636
1 591 100% 1,591
1 677 100% 1,677
1 734 100% 1,734
Kenaikan Pinjaman Luar Negeri, terutama karena volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap berbagai denominasi mata uang dalam Pinjaman Luar Negeri Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Profil Jatuh Tempo Utang per 31 Juli 2011 [Triliun [T ili R Rupiah] i h] 140 4 120
51
37 45
62
51
51
33
41
46
22
56
54
17
12 10
25
21
18
28
1
5
14 6
9
28
21
20
4 2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Pinjaman
1
33 1 3
2
7 0
-
1
1
0 0
Surat Berharga Negara
2040 0-2055
56
26
67
2039
75
2038
21
31
2037
39
60
20
38 38
2036
49
2034 0
51
80
40
Surat Utang eks BLBI kepada BI/SRBI-001
47
2035
100
Tahun Pinjaman Surat Berharga Negara
2011 39% 61%
2012 38% 62%
2013 48% 52%
2014 45% 55%
2015 49% 51%
2016 47% 53%
2017 49% 51%
2018 45% 55%
2019 41% 59%
2020 35% 65%
2021 36% 64%
2022 51% 49%
2023 51% 49%
2024 49% 51%
2025 34% 66%
Tahun Pinjaman Surat Berharga Negara
2026 38% 62%
2027 40% 60%
2028 2029 29% 100% 71% 0%
2030 19% 81%
2031 16% 84%
2032 60% 40%
2033 2034 3% 100% 97% 0%
2035 8% 92%
2036 23% 77%
2037 3% 97%
2038 2039 2% 100% 98% 0%
2040 10% 90%
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Surat Berharga Negara Desember 2007 – 31 Juli 2011 SURAT BERHARGA NEGARA
Dec '07
Jun '08
Dec '08
Des-10
Jun-10
Des-11
Mar-11
Juni-11
31-Juli-11
A. Dapat Diperdagangkan
543,680
623,548
648,335
724,898
777,865
803,191
831,645
867,523
875,221
1. Denominasi Rupiah
477,747
520,228
525,695
581,748
621,226
641,215
674,910
691,033
700,183
477,747 477 747 4,169 10,500 294,453 168,625
520,228 520 228 5,250 19,023 330,338 165,617
520,995 520 995 10,012 11,491 353,558 145,934
570,215 570 215 24,700 8,686 393,543 143,286
596,741 596 741 28,595 2,680 422,571 142,895
615,498 615 498 29,795 2,512 440,396 142,795
639,352 639 352 28,495 2,512 465,550 142,795
654,475 654 475 23,600 2,512 491,950 136,413
663,625 663 625 21,950 2,512 502,750 136,413
-
-
44,700 700 4,700
11,533 11 533 11,533
24,485 24 485 24,485
25,717 25 717 25,717
35,558 35 558 35,558
36,558 36 558 36,558
36,558 36 558 36,558
65,933 7,000 -
103,320 11,200 -
122,640 11,200 -
143,150
156,639
161,976
156,735
176,490
175,038
14,200
16,200
16,200
16,200
18,700
18,700
650
650
650
650
650
650
3 000 35,000
3 000 35,000
95,000
95,000
95,000
95,000
259,404
258,208
258,160
254,561
258,124
261,215
266,463
267,363
267,363
259,404 -
258,208 -
258,160 -
251,875
250,196
248,432
247,680
246,580
246,580
-
-
-
-
-
-
2 686 2,686
7 928 7,928
12 783 12,783
18 783 18,783
20 783 20,783
20 783 20,783
803,084
881,756
906,495
979,459
1,035,989
1,064,406
1,098,107
1,134,886
1,142,584
9,400 101.70
9,083 102.58
8,991 110.29
8,709 105.14
8,597 106.72
8,508 109.56
aa. Surat Utang Negara (SUN) 1) Surat Perbendaharan Negara 2) Obligasi Negara Tanpa Kupon 3) Obligasi Negara Fixed Rate +) 4) Obligasi Negara Variable Rate bb. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 1) Surat Berharga Syariah Negara Fixed Rate ++) 2. Denominasi Valuta Asing a. SUN Valas (dalam juta US$) b. SBSN Valas (dalam juta US$) c. SUN Valas l (dalam d l juta JPY) B. Tidak Dapat Diperdagangkan a. Surat Utang kepada Bank Indonesia b. Surat Perbendaharaan Negara/ Private Placement c. Surat Berharga h Syariahh Negara/ SDHI TOTAL SURAT BERHARGA NEGARA (A +B) Catatan: - Nominal dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain - +) Termasuk ORI - ++) Termasuk Sukuk Ritel - Asumsi Kurs (IDR/US$1) - Asumsi Kurs (IDR/JPY1)
9,419
9,225
10,950
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Pinjaman Berdasarkan Negara/Lembaga Kreditor, 2006-2011 [ Mili Miliar USD ]
31 Juli - 2011 NEGARA PINJAMAN LUAR NEGERI
2006
2007
2008
2009
2010 Nmnl
% Total
62.02
62.25
66.69
65.02
68.10
69.40
99.9%
1. BILATERAL
30.87
31.02
35.61
33.34
35.72
36.86
53.1%
a. Jepang
24.47
24.63
29.61
27.61
30.49
31.51
45.4%
b. Perancis
2.56
2.57
2.54
2.72
2.71
2.80
4.0%
c. Jerman
3.84
3.81
3.45
3.02
2.52
2.55
3.7%
18.55
18.78
20.09
21.30
22.92
22.61
32.5%
9.41
10.18
10.87
10.89
11.15
10.81
15.6%
b. Bank Dunia
8.74
8.37
8.96
10.10
11.37
11.36
16.4%
c. IDB
0.40
0.23
0.26
0.31
0.40
0.43
0.6%
12.31
12.18
10.74
10.15
9.25
9.69
13.9%
0.29
0.27
0.25
0.23
0.21
0.24
0.4%
PINJAMAN DALAM NEGERI
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.07
0.1%
TOTAL*)
62.02
62.25
66.69
65.02
68.12
69.47
100.0%
2. MULTILATERAL a. ADB
*)
3. BILATERAL LAINNYA 4. MULTILATERAL LAINNYA
Catatan: *) tidak termasuk SBN Valas. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Proporsi Pinjaman Berdasarkan Negara/Lembaga Kreditor, 2006-2011 100% 90%
16.1%
15.6%
13.6%
14.0%
13 4% 13.4%
15 5% 15.5%
16.7%
16.4%
16.3%
16.7%
16.4%
15.6%
39.6%
44.4%
42.5%
44.8%
45.4%
2007
2008
2009
2010
2011*)
19.9%
19.6%
14.1%
13.5%
15.2%
16.3%
39.5%
2006
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
JEPANG
PERANCIS
JERMAN
ADB
WORLD BANK
IDB
BILATERAL LAINNYA (TERMASUK PDN)
MULTILATERAL LAINNYA
Catatan: *) Data per tanggal 31 Juli 2011
Pinjaman Luar negeri dari multilateral (WB, ADB) dan bilateral (Jepang) merupakan alternatif sumber pembiayaan yang relatif murah dan jangka panjang Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi, 2006-2011 [ Juta J t USD ]
2006 Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan
2007
2008
2009
2010
2011
1,755
1,641
1,615
1,784
2,016
2,021
623
662
804
776
837
865
Industri Pengolahan
2,387
2,415
2,659
2,291
2,218
2,176
Listrik, Gas & Air Bersih
6,607
6,157
6,838
5,473
5,818
6,027
10 2 10,277
10 049 10,049
11 14 11,145
12 2 1 12,251
12 8 1 12,871
13 1 0 13,170
Perdagangan, Hotel & Restoran
1,036
955
960
821
777
764
Pengangkutan & Komunikasi
3,144
2,897
2,723
2,368
2,226
2,462
Keuangan Persewaan & Jasa Keuangan Keuangan,
7 103 7,103
7 913 7,913
8 768 8,768
8 723 8,723
9 635 9,635
9 352 9,352
Jasa-jasa
13,509
13,730
15,252
15,463
16,791
17,503
Sektor Lain
15,580
15,833
15,926
15,072
14,927
15,131
62 021 62,021
62 253 62,253
66 689 66,689
65 021 65,021
68 118 68,118
69 470 69,470
Pertambangan & Penggalian
B Bangunan
TOTAL Sumber: Kementerian Keuangan RI & Bank Indonesia
Catatan: - Data per tanggal 31 Juli 2011 - Pengelompokan Sektor Ekonomi didasarkan pada standar yg digunakan oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik - Angka Sektor Keuangan didominasi oleh Pinjaman Program Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Proporsi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi, 2006-2011
2007
2008
2009
2010
17,294 15,131 1
13,170
9 9,352
2011
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan k h & k
Pertambangan & Penggalian b & l
Industri Pengolahan
Listrik, Gas & Air Bersih
Bangunan
Perdagangan, Hotel & Restoran
Pengangkutan & Komunikasi k & k
Keuangan, Persewaan & Jasa Keuangan &
Jasa‐jasa
Sektor Lain
Catatan: Data per tanggal 31 Juli 2011
764 4 2,462
2,021 865 5 2,176 6,027
777 7 2,226
2,016 837 7 2,218 5,818
821 1 2,368
1,784 776 6 2,291 5,473
8,7 723
9,635
12,871
12,251
15,463 1 15,072
15,252 15,926
‐ 2006
8,7 768
11,145
960 0 2,723 3
955 5 2,897 7
7,103
1,641 1 662 2,415 6,157
2 000 2,000
1,0 036 3,14 44
4,000
1,755 623 2,387 6,607
8,000 ,
10,049
10,277
10,000
1 1,615 804 4 2,659 6,838
12,000
7,913
14,000
6,000
13,73 30 15,833
9 13,509 15,580
16,000
16,791 14,927
S b Kementerian Sumber: K t i Keuangan K RI & Bank B k Indonesia I d i
[ Juta USD ]
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Utang Pemerintah Beberapa Mata Uang Utama, 2006-2011 2006
2007
2008
2009
2010
2011***
693.12
737.13
783.86
836.31
902.60
968.12
USD**))
27.28
28.14
32.55
35.80
39.64
41.85
JPY**)
3,066.02
2,941.88
2,820.48
2,713.84
2,689.78
2,641.91
EUR**)
7.77
7.19
6.75
5.97
5.41
5.17
SDR**)
1.17
1.41
1.74
2.01
2.15
2.20
AUD**)
0.00
0.08
0.14
0.24
0.29
0.33
Dalam Mata Uang Asli IDR*)
Mata Uang Lainnya
-------------------------- Berbagai Mata Uang --------------------------
Ekuivalen dlm Miliar US$ IDR
76.8
78.3
71.6
89.0
100.4
113.8
USD
27 3 27.3
28 1 28.1
32 6 32.6
35 8 35.8
39 6 39.6
41 8 41.8
JPY
25.8
25.9
31.2
29.4
33.0
34.0
EUR
10.2
10.5
9.5
8.6
7.2
7.4
SDR
1.8
2.2
2.7
3.1
3.3
3.5
AUD
-
01 0.1
01 0.1
02 0.2
03 0.3
04 0.4
2.5
2.4
1.8
3.1
2.7
2.8
144.4
147.5
149.5
169.2
186.5
203.8
Asumsi Kurs Tengah IDR/US$1
9,020.00
9,419.00
10,950.00
9,400.00
8,991.00
8,508.00
Asumsi Kurs Tengah JPY/US$1
119.01
113.39
90.33
92.42
81.53
77.66
Asumsi Kurs Tengah EUR/US$1
0.76
0.68
0.71
0.70
0.75
0.70
Mata Uang Lainnya Total
Catatan: *) Nominal IDR dalam Triliun Rupiah,
**) Nominal dalam Miliar,
***) Per 31 Juli 2011 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Utang Pemerintah Mata Uang Lainnya, 2006-2011 2006
2007
2008
2009
2010
2011***
ADB**)
0.03 0.23
0.03 0.22
0.02 0.20
0.20 0.16
0.26 0.14
0.27 0.14
CAD**))
0.20
0.19
0.18
0.17
0.16
0.15
CHF**)
0.49 0.00
0.43 0.00
0.38 0.00
0.33 0.00
0.30 0.00
0.28 1.55
0.10 0.70
0.08 0.64
0.07 0.58
0.06 0.51
0.05 0.46
0.05 0.44
148.87 0.02
152.00 0.02
168.47 0.01
184.82 0.01
184.32 0.01
182.30 0.01
0.15 0.00
0.15 0.00
0.14 0.00
0.13 1.12
0.12 0.71
0.11 0.55
ACU
0.04
0.04
0.03
0.31
0.40
0.43
ADB
0.23 0.17
0.22 0.19
0.20 0.15
0.16 0.16
0.14 0.16
0.14 0.16
0.40 0.00
0.38 0.00
0.36 0.00
0.32 0.00
0.32 0.00
0.36 0.24
0.02 1.37
0.02 1.28
0.01 0.84
0.01 0.82
0.01 0.71
0.01 0.71
KWD
0.16 0.06
0.16 0.06
0.13 0.05
0.16 0.05
0.16 0.04
0.17 0.04
SAR
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
WBD
0.00
0.00
0.00
1.12
0.71
0.55
2.5
2.4
1.8
3.1
2.7
2.8
Dalam Mata Uang Asli ACU**)
CNY**) DKK**) GBP**) KRW**)) KWD**) SAR**) WBD**) Ekuivalen dlm Miliar US$
CAD CHF CNY DKK GBP KRW
TOTAL
Catatan: Nominal dalam Miliar US Dollar,
*) Per 31 Juli 2011 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Proporsi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 2006-2011 100% 90% 80%
7%
7%
18% %
18%
19%
19%
6%
21%
5%
4%
4%
17%
18%
17%
21%
21%
21%
53%
54%
56%
2009
2010
2011*)
70% 60%
22%
50% 40% 30% 53%
53%
2006
2007
48%
20% 10% 0%
IDR
Catatan: *) Data per tanggal 31 Juli 2011
USD
2008 JPY
EUR
SDR
AUD
Others
Secara rata-rata, proporsi utang dalam Rupiah antara tahun 2006 s.d. 2011 lebih dari 50%, meskipun pada tahun 2008 sedikit menurun karena depresiasi nilai tukar Rupiah akibat krisis keuangan global Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Proporsi Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pinjaman, 2006-2011 [ Triliun Rupiah ]
[%]
80%
35
70%
30 30
60%
39.12
40
25
40% 20%
1.00
19.81
30% 0.17
20.500
29.05
28.57
14.93
30.28
14.46
19.90
5
12.54
10
13.53
15
23.554
20
50%
10% 0%
‐
2006*
2007*
2008*
2009*
2010**
2011**
PINJAMAN PROGRAM
PINJAMAN PROYEK
PINJAMAN DLM NEGERI
% PINJ. PROGRAM (RHS)
% PINJ. PROYEK (RHS)
% PINJ. DLM. NEGERI (RHS) [Triliun Rupiah]
JENIS PINJAMAN
2006*
%
2007*
%
2008*
%
2009*
%
2010*
%
2011**
%
PINJAMAN PROGRAM
13.53 52%
19.90 58%
30.28 67%
28.57 55%
28.97 53%
19.81
33%
PINJAMAN PROYEK
12.54 48%
14.46 42%
14.93 33%
23.54 45%
25.82 47%
39.12
65%
0.39 1%
1.00
PINJAMAN DALAM NEGERI TOTAL
26 06 26.06
0%
34 36 34.36
0%
45 21 45.21
0%
52 11 52.11
0%
55 19 55.19
59 93 59.93
Catatan: *) Angka Realisasi LKPP/PAN **) Angka APBN 2011 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
2%
Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utang dan perbandingan antar negara Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri negara, Negeri, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB 2006-2011 [ triliun t ili rupiah i h]
[%]
8,000
120%
7,000
100%
6,000 80%
5,000 4,000 3,000
60% 39.0%
35.1%
33.0%
40%
28.3%
2,000
26 0% 26.0%
25 7% 25.7% 20%
1,000 0
0%
2006
2007
2008
Outstanding Utang
2009
PDB
2010*
2011**
Rasio Utang thd. PDB (RHS) [ Triliun Rupiah ]
Pinjaman Surat Berharga Negara Total
2006 559 743 1,302
2007 586 803 1,389
Tambahan utang 2004-2008 menghasilkan tambahan PDB yang jauh lebih besar, besar sehingga rasio utang menurun tajam dari 57% akhir 2004 dan diproyeksikan menjadi sekitar 32% akhir 2009 (realisasi 28% pada akhir 2009) atau lebih baik dari sebelum krisis 1997 sekitar 38%. Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS, diolah
2008 730 906 1,637
2009 611 979 1,591
2010* 612 1,064 1,677
2011** 613 1,191 1,804
Catatan: Angka Realisasi PAN/LKPP - Audited sementara Realisasi Sementara *)) Angka sangat sementara, ** Angka sangat sangat sementara, menggunakan asumsi APBN 2011 Rasio Pembayaran Kewajiban = Bunga Utang LN + Amortisasi Pinjaman LN Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara, 2006-2011F Indonesia lebih baik dibandingkan dengan ‘non investment grade peer group’ (Argentina dan Turki), bahkan dibandingkan dengan USA, UK, Jepang, dan Italia. 220
199.4 180
140
119 6 119.6 100
72.7 67.2
60
52.3 49.2 26.8
20 2006 Argentina
2007 Jepang
Sumber: Country Rating Statistic Database
2008 Indonesia
2009 Turki
Italia
2010F Inggris
2011F Amerika Serikat
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Persentase Rasio Utang terhadap PDB di beberapa Negara, 2008-2014 Brazil Germany India Japan United Kingdom United States G - 20 Advanced G - 20 Countries Emerging Market G - 20 Countries
2008f
2009f
2010f
2014f
65.4
64.7
62.9
54.1
68 7 68.7
76 1 76.1
80 1 80.1
77 2 77.2
80.6
82.7
82.9
71.6
202.5
217
225.1
222.3
50.4
61
68.7
76.2
68.7
81.2
90.2
99.5
65.5
72.5
76.7
76.8
83.2
93.2
99.8
103.5
35.7
37.6
37.8
32
Sumber S b : International I t ti l Monetary M t Fund, F d “The “Th State St t off Public P bli Finances; Fi Outlook O tl k and d Medium-Term M di T Policies P li i Aft After th the 2008 Crisis”
Indonesia termasuk ke dalam Emerging Market G – 20
Tambahan utang di negara maju lebih besar dibandingkan di negara berkembang Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Jatuh Tempo (tradable) SBN akhir 2001 dan 31 Juli 2011 Reprofilling R filli g sejak j k 2002 telah t l h memperbaiki b iki struktur t kt jjatuh t h ttempo sehingga hi gg mengurangi refinancing risk
[Triliun Rupiah] 75
per 31 Juli 2011
70
Akhir tahun 2001
65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 -
20 041
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
20 038
20 037
20 036
20 035
20 031
20 030
20 028
20 027
20 026
20 025
20 024
20 023
20 022
20 021
20 020
20 019
20 018
20 017
20 016
20 015
20 014
20 013
20 012
20 011
20 009
20 008
20 007
20 006
20 005
20 004
20 003
20 002
Catatan: Surat Berharga Negara/SBN terdiri dari Surat Utang Negara (2001 & 2009), dan Surat Berharga Syariah Negara/Sukuk (2009)
Program Debt Switching dan Buyback SBN Debt Switching : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk mengurangi refinancing risk Frekuensi Lelang
Jumlah Seri Yang Hendak Ditukar
Tenor Seri Yang Hendak Ditukar
2005
1 x
9 seri
< 1 tahun s.d. 4 tahun
15 tahun
2006
12 x
7 s.d. 21 seri
< 1 tahun s.d. 5 tahun
2007
9 x
12 s.d. 21 seri
2008
2 x
2009
Tahun
Tenor Seri Penukar
Vol. Penawaran Yang Masuk (milliar Rupiah)
Vol. Yang Diterima (milliar Rupiah)
7.721
5.673
5 s.d. 19 tahun
54.177
31.179
< 1 tahun s.d. 6 tahun
11 s.d. 20 tahun
30.681
15.782
21 s.d. 31 seri
< 1 tahun s.d. 4 tahun
14 s.d. 15 tahun
7.490
4.571
6 x
24 s s.d. d 28 seri
< 1 tahun s s.d. d 5 tahun
12 s s.d. d 15 tahun
8 663 8.663
2 938 2.938
2010
6 x
11 s.d. 28 seri
< 1 tahun s.d. 8 tahun
10 s.d. 21 tahun
8.349
3.920
s.d. 31 Juli 2011
3 x
22 s.d. 27 seri
< 1 tahun s.d. 4 tahun
15 tahun
3.015
664
120.096
64.727
Total
Buyback : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk stabilisasi pasar, pengelolaan portofolio utang dan mengurangi outstanding utang yang diterbitkan dengan kupon tinggi Fre kue nsi (Le la ng da n Tra nsa ksi La ngsung)
Jumla h Se ri Ya ng Dibe li Ke mba li Da la m Se tia p Tra nsa ksi
2003
2 x
2004
1 x
Ta hun
Vol. Dibe li Ke mba li (millia r Rupia h)
4 s.d. 7 seri
1 tahun s.d. 3 tahun
8.127
5 seri
3 tahun s.d. 5 tahun
1.962
2005
4 x
2 s.d. 8 seri
2007
2 x
11 s.d. 13 seri
2008
3 x
4 s.d. 8 seri
< 1 tahun s.d. 4 tahun
5.158
<1
2.859
tahun s.d. 5 tahun
< 1 tahun s.d. 19 tahun
2.375
2009
2 x
4 seri
< 1 tahun
8.528
2010
13 x
1 s.d. 11 seri
< 1 tahun s.d. 4 tahun
3.201
3 x
4 s.d. 3 seri
< 1 tahun s.d. 4 tahun
367
s.d. 31 Juli 2011 Tota l
Te nor Se ri Ya ng Dibe li Ke mba li
32.577 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap Pemerintah P i h melakukan l k k Debt D b Swap S d dengan b b berbagai i negara sehingga hi memperoleh l h komitmen k i pengurangan utang sebesar EUR 149.3 juta dan realisasi sebesar EUR 117.5 juta serta USD 46.2 juta dan realisasi sebesar USD 26.3 juta serta AUD 75 juta dan realisasi sebesar AUD 7.5 Country
Debt Swap
1
2
Germany Debt Swap I
Italy
USA
Project
Cancelation
Title
Amount
Commitment
Realization
3
4
5
6
Elementary Education
EUR
12.8 EUR
25.6 EUR
25.6
Debt Swap II
Junior Secondary Education
EUR
11.5 EUR
23.0 EUR
23.0
Debt Swap IIIa
Financial Assistance for Environmental Investements EUR for Micro and Small Enterprises Project
6.3 EUR
12.5 EUR
3.2
Debt Swap IIIb
Strengthening the Development of National Parks in Fragile Ecosystems
EUR
6.3 EUR
12.5 EUR
0.0
Debt Swap IV
School Reconstruction and Rehabilitation in Earthquake Area in Yogyakarta and Central Java
EUR
10.0 EUR
20.0 EUR
20.0
Debt Swap V
Global Fund to Fight AIDS, Tubercolosis and Malaria EUR (GFATM)
25.0 EUR
50.0 EUR
40.0
Debt Swap I
Housing and Setlement
EUR
5.7 EUR
5.7 EUR
5.7
USD
24.2 USD
24.2 USD
24.2
USD
20.0 USD
22.0 USD
2.1
AUD
37.5 AUD
75.0 AUD
7.5
EUR
77.5 EUR
149.3 EUR
117.5
USD
44 2 USD 44.2
46 2 USD 46.2
26 3 26.3
AUD
37.5 AUD
75.0 AUD
7.5
Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA
Australia Debt Swap
Debt2Health
TOTAL
TOTAL Ekuivalen Juta USD
200.0
349.4 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
208.7
Restrukturisasi 2003 Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 1 Agustus 2003 Mengenai Penyelesaian BLBI Serta Hubungan Keuangan Pemerintah dan Bank Indonesia
Jumlah BLBI yang disepakati sebesar Rp144.536.094.294.530 ¾ ¾
Kedua seri tersebut diganti dengan SU baru, seri SRBI-01/MK/2003 sebesar Rp144.536.094.294.530, efektif per 1 Agustus 2003. Pelunasan dengan skema burden sharing: ¾ ¾
SU-001 sebesar Rp80.000.000.000.000 SU-003 sebesar Rp64.536.094.294.530
Jika rasio modal terhadap kewajiban moneter BI lebih dari 10%, maka surplus yang menjadi bagian Pemerintah digunakan untuk membayar sisa pokok SRBI-01 Jika rasio dimaksud di bawah 3%, maka Pemerintah membayar charge sebesar kekurangan untuk mencapai 3% tersebut.
Tingkat bunga SRBI-01/MK/2003: 0,1% per tahun (fixed, semi annual) Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Restrukturisasi 2006 Sebelum Restrukturisasi [ SU-002/MK/1998:
Terbit: 23 Oktober 1998; Nominal: Rp20.000.000.000.000,Pokok diindeks terhadap inflasi setiap tahun. Bunga 3% setahun yang dibayar setiap enam bulan terhadap pokok setelah dilakukan indeksasi indeksasi. Pokok diamortisasi setiap enam bulan mulai 1 Oktober 2003 dan berakhir 1 April 2018.
[ SU-004/MK/1999:
Terbit: 28 Mei 1999; Nominal: Rp53.779.500.000.000,Pokok diindeks terhadap inflasi setiap tahun. Bunga 3% setahun yang dibayar setiap enam bulan terhadap pokok setelah dilakukan indeksasi. Pokok diamortisasi setiap enam bulan mulai 1 Juni 2004 dan berakhir 1 Desember 2018.
[ Tunggakan bunga dan indeksasi SU-002 &
Pasca Restrukturisasi [ SU-002/MK/1998:
Nominal: Rp20.000.000.000.000,Bunga 1% setahun dibayar setiap enam bulan. Pokok diamortisasi setiap enam bulan mulai 1 April 2010 dan berakhir 1 April 2025 (tidak diindeks terhadap inflasi).
[ SU-004/MK/1999: SU 004/MK/1999
Nominal: Rp53.779.500.000.000,Bunga 3% setahun dibayar setiap enam bulan. Pokok diamortisasi setiap enam bulan mulai 1 Juni 2010 dan berakhir 1 Desember 2025 (tidak diindeks terhadap inflasi).
[ SU-007/MK/2007
Nominal: 54.862.150.308.421 Non tradable, tradable bunga 0,1% 0 1% per tahun Pokok diangsur secara eksponensial secara tunai atau dengan SUN tradable sampai dengan 2025.
SU-004 SU 004 Rp. Rp 54.862.150.308.421: 54 862 150 308 421:
Tunggakan bunga: Rp16.929.470.080.766 Indeksasi terhadap inflasi: Rp37.932.680.227.655
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Restrukturisasi Tahun 2008 : Restrukturisasi tingkat bunga SU-002 & SU-004 [ Berdasarkan Laporan Panja Belanja Pemerintah Pusat tanggal 16 – 28 Oktober
2008, Panja menyepakati antara lain bahwa dalam tahun 2009 dilakukan restrukturisasi SU SU-002 002 dan SU SU-004 004 dengan tingkat bunga sebesar Rp0,1% atau dengan benchmark dan terms and condition seperti SRBI-01. [ Berdasarkan hasil pembahasan Kementerian Keuangan dan BI disepakati bahwa
tingkat bunga SU-002 dan SU-004 diturunkan, dari masing-masing 1% dan 3% menjadi masing-masing 0,1% per tahun, efektif 1 Januari 2009. Posisi SU dan SRBI per 31 Juli 2011
Seri
Terbit
Jatuh Tempo
Nominal
SU‐002/MK/1998
23‐Oct‐98
2010 ‐ 2025
19.108.969.810.702,00
SU‐004/MK/1999
28‐May‐99
2010 ‐ 2025
51.527.939.449.009,00
SRBI‐01/MK/2003
07‐Aug‐03
01‐Aug‐33
126.697.947.827.429,00
SU‐007/MK/2006
01‐Jan‐06
01‐Aug‐25
49.245.739.760.935,00
TOTAL • Amortisasi SU-007 telah dilakukan sejak 2007 • Amortisasi SU-002 dan SU-004 dimulai sejak tahun 2010
246.580.596.848.075,00 246 580 596 848 075 00
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pengaruh Penerbitan SPN 3 Bulan Terhadap Target Penerbitan SBN Bruto dalam Tahun Berjalan [ Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Undang-
Undang No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menerbitkan SBN setiap tahunnya maksimal sebesar nilai bersih (SBN neto) eto) ya yang gd ditetapkan tetap a dala dalam U Undang-Undang da g U da g APBN N ya yang g be berlaku. la u. [ Berdasarkan target SBN neto, Pemerintah dapat menghitung besaran target penerbitan SBN
bruto yang akan dicapai pada tahun berjalan, yang diperoleh dari penjumlahan target SBN neto,, SBN jjatuh tempo p dan target g p pembelian kembali ((buyback) y ) SBN y yang g akan dilakukan dalam tahun berjalan. Sehingga, sepanjang tidak ada perubahan jumlah target penerbitan SBN neto, SBN yang jatuh tempo dan pembelian kembali (buyback) SBN maka besaran target penerbitan SBN bruto akan sama dari waktu ke waktu dalam tahun berjalan. [ Pada bulan Maret 2011, Pemerintah telah melelang Surat Perbendaharaan Negara dengan
tenor 3 bulan (SPN 3 bulan) sebagai referensi kupon Obligasi Negara jenis variable rate. SPN 3 bulan tersebut sesuai dengan tenornya akan jatuh tempo dalam waktu 3 bulan berikutnya sejak j tanggal gg p penerbitan. Dengan g demikian,, jjumlah nominal SBN y yang g jjatuh tempo p p pada tahun berjalan akan berubah pula dari waktu ke waktu karena adanya realisasi tambahan penerbitan SPN 3 bulan ini dan pada akhirnya mempengaruhi angka target kebutuhan penerbitan SBN bruto dari waktu ke waktu. Namun demikian, perubahan nominal penerbitan SBN bruto tersebut tidak menyebabkan y perubahan target p g maksimal p penerbitan SBN neto sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN yang berlaku. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pemanfaatan Pinjaman 2006 – 31 Juli 2011 Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri semakin efisien ditunjukan dengan undisbursed loan (sisa pinjaman yang tidak/belum dimanfaatkan) yang semakin turun Perbaikan kinerja karena penerapan readiness criteria dan monitoring & evaluasi pelaksanaan proyek
[ % ]
[Miliar USD] 200
100% 80%
150
60% 100 40% 50 5.4%
5.3%
5.8%
5.3%
5.2%
20%
4.8%
0
0%
Net Commitment
Disbursement
Undisbursed
% Undisbursed (RHS) ( ) [Miliar USD]
Tahun
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Net Commitment
170.7 181.7 201.1 205.5 219.4 228.2
Di b Disbursement t
161.4 161 4
Undisbursed
9.3 9.7 11.6 10.8 11.4 10.9
172.1 172 1
189.6 189 6 194.7 194 7
208.0 208 0
217.3 217 3
Net commitment = jumlah pinjaman yang disepakati; disbursement = jumlah pinjaman yang dicairkan. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Pembayaran Kewajiban Pinjaman Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa 2006-2011 25% 20.6% 20%
18 0% 18.0%
17.9% 16.8%
15% 10.6% 9.3%
10%
5%
0% 2006
2007
2008
Catatan: Pembayaran kewajiban utang = Pembayaran Bunga dan Pokok Utang + Angka g Sementara ++ Angka Sangat Sementara +++ Angka Proyeksi Sederhana, asumsi: 1) kewajiban PLN menggunakan angka APBN 2011, 2) angka cadangan devisa adalah nilai rata-rata 31 Juli 2011 2010 s.d. 31 Juli 2011.
2009*
2010**
2011***
Secara umum penurunan rasio sejak 2006 ini menunjukkan kemampuan yang semakin baik untuk membayar pinjaman luar negeri dalam jangka pendek Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Utang thd PDB di berbagai Negara 2011F dan Perubahannya 2003-2011F Debt to GDP ratio Indonesia relatif rendah dengan pengurangan yang tercepat/terbesar dibandingkan dengan negara lain termasuk negara maju Public Debt,, 2011F (in percent of GDP)
g 2003-2011F Public Debt,, changes (in percent of GDP)
Jepang
Jepang
Amerika Serikat
Inggris
Inggris
Amerika Serikat
India
Polandia
Brasil
Malaysia
Polandia
Australia
Filipina
Brasil
Malaysia
Thailand
Turki
Afrika Selatan
Kolombia
Chili
Afrika Selatan
Kolombia
Thailand
India
Indonesia
Filipina
Australia
Turki
Chili
Indonesia
-30
20
70
120
170
220
-40
-20
0
20
40
Sumber: Country Rating Statistic Database Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Utang Luar Negeri thd PDB di berbagai Negara 2011F dan Perubahannya 2003-2011F External Debt to GDP ratio Indonesia relatif moderat dengan pengurangan yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan negara lain termasuk negara maju External Debt,, 2011F g 2003-2011F External Debt,, changes (in percent of GDP)
(in percent of GDP)
Polandia
Filipina
Chili
I d Indonesia i
Turki
Brasil
Filipina
Kolombia
Malaysia y
Chili
Indonesia
Malaysia
Thailand
Thailand
Afrika Selatan
Turki
Kolombia
India
Brasil
Afrika Selatan
India
Polandia 0
20
40
60
‐60.0
‐40.0
‐20.0
0.0
20.0
Sumber: Country Rating Statistic Database Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Pembayaran Bunga Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara, 2006-2011F 7
Indonesia lebih baik dibandingkan dengan ‘non investment grade peer group’ (Filipina dan Turki), bahkan dibandingkan dengan USA, UK, Jepang, dan Italia.
6
5
4
3
2
1
0 2006
2007
Jepang Indonesia Sumber: Country Rating Statistic Database
2008 Filipina
2009 Turki
Italia
2010F Inggris
2011F Amerika Serikat
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Utang thd Pendapatan di berbagai Negara 2011F dan Perubahannya 2003-2011F Debt to Revenue ratio Indonesia relatif moderat dengan pengurangan yang tercepat/terbesar dibandingkan dengan negara lain termasuk negara maju Public Debt,, 2011F (in percent of Revenue)
g 2003-2011F Public Debt,, changes (in percent of Revenue)
Jepang
Jepang
Filipina
Amerika Serikat
India
Inggris
Amerika Serikat
Malaysia
Malaysia
Australia
Inggris
Polandia
Indonesia
Thailand
Thailand
Brazil
Kolombia
Afrika Selatan
Brazil
Chile
Polandia
Kolombia
Turki
Turki
Afrika Selatan
India
Australia
Filipina
Chile
Indonesia ‐
200
400
600
800
‐200
‐100
0
100
200
Sumber: Country Rating Statistic Database Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Pembayaran Bunga Utang thd Pendapatan di berbagai Negara 2011F dan Perubahannya 2008-2011F Interest Payment to Revenue ratio Indonesia relatif moderat dengan perubahan yg relatif moderat pula Interest Payment, y , 2011F (in percent of Revenue)
y , changes g 2008-2011F Interest Payment, (in percent of Revenue)
India Filipina Brasil Kolombia Turki Malaysia Indonesia Jepang Afrika Selatan Poland Amerika Serikat Amerika Serikat Inggris Australia Chile
Malaysia Australia Poland Indonesia Jepang Inggris Afrika Selatan Amerika Serikat Kolombia Chile Brasil Filipina India Turki 0%
5%
10% 15% 20% 25%
‐6%
‐4%
‐2%
0%
2%
4%
Sumber: Country Rating Statistic Database Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Utang per Kapita di berbagai Negara 2006-2011 Cina dan India mempunyai rasio yang lebih tinggi meskipun jumlah penduduknya jauh lebih banyak dibandingkan dengan Indonesia. Brasil dan Italia dengan rating investment grade mempunyai rasio lebih tinggi dibanding Indonesia dengan rating ‘non-investment grade’
7,000
44,000
6,000
42,000
5,000
40,000
4,000
38,000
3,000
36,000
2,000
34,000
1,000
32,000
-
30,000 2006
2007 Brazil
Indonesia
Sumber: Country Rating Statistic Database
2008 Filipina
2009 Turki
2010F Cina
India
2011F Italia [RHS]
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Utang Per Kapita di berbagai Negara 2011F dan Perubahannya 2003-2011F Utang per kapita Indonesia termasuk paling rendah dengan perubahan yang tidak signifikan dibandingkan negara lain Public Debt p per Capita, p , 2011F (in US$)
per Capita, p , changes g 2003-2011F Public Debt p (in US$)
Jepang Amerika Serikat Inggris Australia Polandia Brasil Malaysia Turki Afrika Selatan Kolombia Thailand Filipina India Indonesia Chile
Jepang Amerika Serikat Inggris Australia Polandia Brasil Mala sia Malaysia Kolombia Turki Afrika Selatan Thailand India Filipina Indonesia Chile 0
50
100
0
20
40
Sumber: Country Rating Statistic Database Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 5 Biaya-biaya berbagai instrumen utang (Realisasi Pembayaran Utang, Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Tahun Anggaran 2011 [[ dalam Miliar Rupiah ] d l Mili R i h ] % terhadap Pagu DIPA Total APBN
Realisasi Pembayaran Pagu DIPA APBN I. POKOK A. PINJAMAN
151,078
Triwulan I
Triwulan II
Juli
25,634
38,428
8,943
73,006
47,818 7,620 15,298 2,669 25,587
48.32% 53.51%
a. Pinjaman Dalam Negeri
‐
‐
19 ‐
19
0.00%
b Pinjaman Luar Negeri b. Pinjaman Luar Negeri
47,818 47 818
7,620 7 620
15,298 15 298
25,587 25 587
53 51% 53.51%
103,260 18,014 23,130 6,275 47,419
45.92%
1. SBN Rupiah
102,260 18,014 23,130 6,275 47,419
46.37%
2. SBN Valas
1,000 ‐
B. SURAT BERHARGA NEGARA
II. BUNGA A. PINJAMAN
‐
2,669 2 669
‐
‐
115,209 26,226 19,749 10,133 56,108 19,701 2,013 4,876 595 7,484
48.70% 37.99%
a. Pinjaman Dalam Negeri
200 ‐
19
9.57%
b. Pinjaman Luar Negeri
19,501 2,013 4,857 595 7,465
38.28%
B. SURAT BERHARGA NEGARA
95,508 24,214 14,873 9,537 48,624
50.91%
1. SBN Rupiah
79,196 19,893 12,827 7,975 40,695
51.39%
2 SBN Valas 2. SBN Valas
16,312 16 312
48 61% 48.61%
III. TOTAL POKOK + BUNGA
4,320 4 320
19 ‐
0.00%
2,045 2 045
1,563 1 563
7,928 7 928
266,287 51,861 58,177 19,076 129,114
48.49%
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Bunga Utang terhadap Pendapatan dan Belanja 2006-2011 Biaya utang yang semakin efisien
15%
9.4 4%
10.4% 8.5%
10 0.0%
8.9%
% 11.0%
9.0% 9.0 0%
5%
10.5%
7%
11.3 3%
9%
11.9%
11%
12 2.4%
13%
3% 1% -1% 1%
2006
2007
2008
2009
terhadap Penerimaan
Penerimaan Belanja Pembayaran Bunga Utang
2006 636,153 667,129 79,083
2007 706,108 757,650 79,806
2010*
2011**
terhadap Belanja 2008 981,609 985,731 88,430
Keterangan: Angka realisasi 2006-2009 berdasarkan APBN 2006-2009 PAN/LKPP-Audited * angka LKPP 2010 ** angka proyeksi berdasarkan APBN 2011
2009 848,763 937,398 93,782
2010* 995,272 1,042,117 88,383
[Miliar Rupiah] 2011** 1,104,902 1,229,558 115,209
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Bunga Utang terhadap Total Utang 2006-2011 [ T ili R i h ] [ Triliun Rupiah ]
[ Persentase ] P ]
2,000
18%
1,800
16%
1,600
14%
1,400
12%
1,200
10%
1,000 800
6 1% 6.1%
5.7%
5.4%
5.9%
8%
6 4% 6.4% 5.3%
6%
600 400
4%
200
2%
‐
0% 2006
2007
Total Utang
2008
2009
2010*
Pembayaran Bunga
2011**
Rasio (RHS) [Triliun Rupiah]
Total Utang y Bunga g Pembayaran
2006
2007
2008
2009
1,302.16
1,389.41
1,636.74
1,590.66
1,676.85
1,803.90
79.08
79.81
88.34
93.78
88.38
115.21
Catatan: Angka Realisasi PAN/LKPP - Audited *) Angka LKPP 2010 **) Angka sangat sangat sementara, menggunakan asumsi APBN 2011.
2010*
2011**
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Realisasi Pembayaran Bunga Utang 2006-2011 100% 90% 80% 70% 60%
69% 69%
68%
68%
68%
70%
69%
31%
32%
32%
32%
30%
31%
2006
2007
2008
2009
2010 * 2010 *
2011 ** 2011 **
50% 40% 30% 20% 10% 0%
Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri
Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri [ triliun rupiah ]
2006 Pembayaran Bunga Utang a. Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri b. Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri
2007
2008
2009
Nml 79.10 54.90
% 100.00 69.41
Nml 79.80 54.10
% 100.00 67.79
Nml 88.60 59.90
% 100.00 67.61
Nml 93.78 63.76
% 100.00 67.98
24.20
30.59
25.70
32.21
28.70
32.39
30.03
32.02
Catatan: Angka Realisasi PAN/LKPP - Audited *) Angka LKPP 2010
2010* Nml % 88.30 100.00 61.4 69.54 26.9
**) Angka sangat sangat sementara, menggunakan asumsi APBN 2011.
30.46
2011** Nml % 115.21 100.00 79.40 68.91 35.81
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
31.09
Biaya Pinjaman Program Kreditor/ Program
Syarat & Kondisi Tenor
Bunga
Biaya*
Asian Development Bank 1 Development Policy Support Program (DPSP) 5 1. 2. Capital Market Development Cluster
15.0 15 0 15.0
LIBOR + 0.2% 0 2% LIBOR + 0.2%
0.15% 0 15% 0.15%
World Bank 1 Development Policy Loan 7 1. 2. Biaya Operasional Sekolah (BOSKITA) 2 3. Infrastructure Development Policy Loan 4
24.5 24 5 24.5 24.5
LIBOR + 0.48% 0 48% LIBOR + 0.24% LIBOR + 0.48%
0.25% 0 25% 0.25% 0.25%
Jepang (JBIC/JICA) 1. Climate Change Program 2. Economic Stimulus and Budget Support Loan 3. Infrastructure Reform Sector Development 4 Development 4. D l t Program P L Loan 5
15.0 15.0 15.0 15 0 15.0
0.15% JPY LIBOR 0.80% 0 80% 0.80%
0.10% 0 10% 0.10%
Perancis 1. Climate Change Program
15.0
EURIBOR - 0.3%
-
Catatan: Data per 28 Februari 2011 * ADB dan JICA mengenakan Comitment Fee dan Bank Dunia mengenakan Front End Fee ** Dana pinjaman tidak secara langsung digunakan membiayai kegiatan dalam rangka climate change
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kurva Imbal Hasil/Cost of Fund SBN Rupiah [persentase] 12
10
8
Tenor
6
29-Jul-11
Des '10
Des '09
Jun '09
1Y
4,48
5,36
6,72
7,66
2Y
5,28
5,82
7,61
8,36
3Y
5 72 5,72
6 27 6,27
8 23 8,23
9 08 9,08
4Y
6,28
6,34
8,75
9,50
5Y
6,45
6,78
8,80
9,81
6Y
6,68
6,96
9,06
10,10 10,31
7Y
6,87
7,16
9,24
10Y
6,99
7,57
10,04
11,05
15Y
7,80
8,78
10,64
11,96
20Y
8 17 8,17
9 24 9,24
10 72 10,72
12 18 12,18
30Y
8,61
9,68
10,97
12,30
4 1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y 10Y
29 Jul '11
15Y
Des '10
20Y
Des '09
30Y
Jun '09
Penurunan cost of fund SBN Rupiah (bagi Pemerintah) secara signifikan menunjukkan kepercayaan pasar yang meningkat terhadap pengelolaan fiskal yang kredibel dan pengelolaan utang yang prudent. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pergerakan Kurva Imbal Hasil (Yield Curve) SUN Valas [P [Persentase] t ] 12 10,58
10 9,94 9,617 9,218
9,538
8 6,842
6
5,3285,401 5,186 4,976 4 976
6,098 5,554
4,486 4,299 4,1514,595 4,525 3,9314,222 3,846 3,5554,016 3,283,707
4
2,134
2
31‐Dec‐08 3Y 4Y 4 Y 5 Y 6 Y 7 Y 8 Y 9 Y 10 Y 30 Y
3,025 3 025 3 284 3,284 2,66 2,703
31‐Dec‐09
31‐Dec‐10
4,299 4,486 4,976 5,186 5,328 5,401 6,842
2,703 2 703 3,284 3,707 4,016 4,222 4,525 4,595 6,098
9,218 9,617 10,58 9,94 9,538
31‐Jul‐11 2,134 2 66 2,66 3,025 3,28 3,555 3,931 3,846
31-Dec-08 31-Dec-09 31-Dec-10 31-Jul-11
5,554
0 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia 42
30
Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktifitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh I Investor) t )
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Perdagangan Rata-rata Harian SUN Rupiah di Pasar Sekunder per 31 Juli 2011 2011 [ Frekuensi]
[ Triliun Rupiah]
9,0
8,0
450
Trend volume dan frekuensi perdagangan rata-rata harian SUN menunjukkan likuiditas pasar yang semakin baik. baik
400
7,0
350
6,0
300
5,0
250
4,0
200
3,0
150
2,0
100
1,0
50
0,0
0 J J A S O N D J F M AM J J A S O N D J F M AM J J A S O N D J F M AM J J A S O N D J F M AM J J A S O N D J F M AM J J A S O N D J F M AM J J A S O N D J F M AM J J 2004
2005
Volume
2006
2007
2008
Rata-Rata Volume per Tahun
2009
2010
2011
Frekuensi - RHS Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Kepemilikan SBN Per 31 Juli 2011 2011 Rp Triliun
[%]
800
Investor SBN semakin terdiversifikasi tercermin dari berkurangnya kepemilikan oleh bank, dan meningkatnya kepemilikan oleh lembaga keuangan non-bank, investor ritel dan asing.
35%
700
Trend p peningkatan g kepemilikan p oleh asing g menunjukkan j peningkatan kepercayaan pasar terhadap SBN
30%
600 25% 500 20% 400 15% 300 10% 200 5%
100
NON-BANK
Catatan: Non-Bank termasuk Institusi Pemerintah
BANK
May'11 M
Feb'11 F
Nov'10 N
Aug'10 A
May'10 M
Feb'10 F
Nov'09 N
Aug'09 A
May'09 M
Feb'09 F
Nov'08 N
Aug'08 A
May'08 M
Feeb '08
No ov '07
Aug'07 A
May'07 M
Feb'07 F
Nov'06 N
Aug'06 A
May'06 M
Feb'06 F
Nov'05 N
Aug'05 A
May'05 M
Feb'05 F
Nov'04 N
-
Aug'04 A
0
% Asing thd. Total - RHS Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Kepemilikan SBN Domestik oleh Berbagai Jenis Investor Des '07
BANK
Dec'09
Mar'10
Jun'10
Dec'10
Mar'11
Juni'11
31-Juli-2011
258.75
254.36
237.74
232.67
217.27
230.38
226.54
220.72
154.67 72 63 72.63 35.37 5.97
144.72 61 67 61.67 45.17 6.50 0.69
144.19 59 98 59.98 42.40 6.02 1.77
141.03 54 32 54.32 36.78 3.62 1.99
137.79 55 07 55.07 35.46 1.68 2.68
131.72 54 93 54.93 26.26 1.41 2.95
130.38 62 58 62.58 33.47 1.86 2.09
133.26 59 77 59.77 29.99 1.63 1.89
130.48 56 69 56.69 29.29 2.43 1.83
Institusi Pemerintah
14 86 14.86
23 01 23.01
22 50 22.50
18 71 18.71
19 12 19.12
17 42 17.42
7 19 7.19
3 12 3.12
4 86 4.86
Bank Indonesia *
14.86
23.01
22.50
18.71
19.12
17.42
7.19
3.12
4.86
NON-BANK
194.24
243.93
304.89
336.71
369.43
406.53
437.34
461.38
474.60
Reksadana Asuransi Asing Dana Pensiun Sekuritas Lain-lain
26 33 26.33 43.47 78.16 25.50 0.28 20.50
33.11 33 11 55.83 87.61 32.98 0.53 33.87
45.22 45 22 72.58 108.00 37.50 0.46 41.12
44.18 44 18 78.04 132.46 37.24 0.42 44.37
48.84 48 84 77.44 162.05 36.48 0.13 44.49
51.16 51 16 79.30 195.76 36.75 0.13 43.43
51.41 51 41 88.19 211.57 37.36 0.10 48.71
48.76 48 76 93.42 234.99 36.69 0.07 47.44
48.60 48 60 93.34 248.87 36.21 0.11 47.47
TOTAL
477.75
525.69
581.75
593.16
621.23
641.21
674.91
691.03
700.18
Bank BUMN Rekap Bank Swasta Rekap Bank Non Rekap BPD Rekap Bank Syariah
268.65
Dec'08
Catatan: • Nominal dalam triliun rupiah; • Termasuk kepemilikan SBSN • Asing terdiri dari Bank, Private Banking, Reksadana, dan Sekuritas Asing; • Lain-lain terdiri dari Perusahaan, Perorangan, Yayasan, dll. *) Sejak 8 Februari 2008, termasuk transaksi repo SUN kepada Bank Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia 45
Posisi Kepemilikan SBN Domestik oleh Berbagai Jenis Investor (dalam Persentase) Des '07
Dec'08
Dec'09
Mar'10
Jun'10
Dec'10
Mar'11
Juni'11
31-Juli-2011
BANK
56.23%
49.22%
43.72%
40.08%
37.45%
33.88%
34.14%
32.78%
31.52%
Bank BUMN Rekap
32.38%
27.53%
24.79%
23.78%
22.18%
20.54%
19.32%
19.28%
18.64%
Bank Swasta Rekap
15 20% 15.20%
11 73% 11.73%
10 31% 10.31%
9 16% 9.16%
8 86% 8.86%
8 57% 8.57%
9 27% 9.27%
8 65% 8.65%
8 10% 8.10%
Bank Non Rekap
7.40%
8.59%
7.29%
6.20%
5.71%
4.10%
4.96%
4.34%
4.18%
BPD Rekap
1.25%
1.24%
1.03%
0.61%
0.27%
0.22%
0.28%
0.24%
0.35%
0.13%
0.30%
0.34%
0.43%
0.46%
0.31%
0.27%
0.26%
3 11% 3.11%
4 38% 4.38%
3 87% 3.87%
3 15% 3.15%
3 08% 3.08%
2 72% 2.72%
1 06% 1.06%
0 45% 0.45%
0 69% 0.69%
3.11%
4.38%
3.87%
3.15%
3.08%
2.72%
1.06%
0.45%
0.69%
NON-BANK
40.66%
46.40%
52.41%
56.77%
59.47%
63.40%
64.80%
66.77%
67.78%
Reksadana
5.51%
6.30%
7.77%
7.45%
7.86%
7.98%
7.62%
7.06%
6.94%
Asuransi
9.10%
10.62%
12.48%
13.16%
12.47%
12.37%
13.07%
13.52%
13.33%
16.36%
16.66%
18.56%
22.33%
26.09%
30.53%
31.35%
34.01%
35.54%
Dana Pensiun
5.34%
6.27%
6.45%
6.28%
5.87%
5.73%
5.54%
5.31%
5.17%
Sekuritas
0.06%
0.10%
0.08%
0.07%
0.02%
0.02%
0.01%
0.01%
0.02%
Lain-lain
4 29% 4.29%
6 44% 6.44%
7 07% 7.07%
7 48% 7.48%
7 16% 7.16%
6 77% 6.77%
7 22% 7.22%
6 86% 6.86%
6 78% 6.78%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Bank Syariah Institusi Pemerintah Bank Indonesia*
Asing
Total
Catatan: • Nominal dalam triliun rupiah; • Termasuk kepemilikan SBSN • Asing terdiri dari Bank, Private Banking, Reksadana, dan Sekuritas Asing; • Lain-lain terdiri dari Perusahaan, Perorangan, Yayasan, dll. *) Sejak 8 Februari 2008, termasuk transaksi repo SUN kepada Bank Indonesia
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia 46
Kepemilikan SBN oleh Asing berdasarkan Tenor (Tahun Jatuh Tempo) [Rp miliar] [Rp miliar] 250,000
Mayoritas investor asing merupakan ‘longterm investors’, dimana kepemilikan mereka atas SBN bertenor panjang (lebih dari 5 th) mencapai 64,03% per 31 Juli 2011.
200,000
150,000
63,30%
64,03%
17,20%
17,00%
7,45%
6,73%
12,05%
12,24%
100,000
50,000
0
4,246
1,687
4,816
10,006
13,284
14,601
17,573
20,505
18,988
19,935
20,829
21,069
24,945
28,746
26,698
28,318
Dec‐07
Dec‐08
Dec‐09
Jun‐10
Jul‐10
Aug‐10
Sep‐10
Oct‐10
Nov‐10
Dec‐10
Jan‐11
Feb‐11
Mar‐11
Apr‐11
Mei‐11
Juni‐11 31‐Jul‐11
30,465
Total 78,156 >5 52 294 52,294
87,606
107,997 162,055 172,221 177,991 182,265 191,991 191,199 195,755 194,971 200,405 211,574 221,424 225,319 234,992 248,869
61 055 61,055
76 702 76,702
116 675 118,854 116,675 118 854 122,199 122 199 125,956 125 956 128,489 128 489 128,257 128 257 131,232 131 232 132,550 132 550 135,846 135 846 140,767 140 767 145,158 145 158 143,260 143 260 148,742 148 742 159,348 159 348
>2‐5
17,243
20,374
21,361
28,632
31,737
32,503
33,274
38,375
38,143
35,511
33,855
34,633
33,823
35,065
42,134
40,422
42,309
>1‐2
4,374
4,491
5,119
6,742
8,345
8,689
5,462
4,623
5,811
9,077
7,736
8,858
12,039
12,454
13,227
17,510
16,747
0‐1
4,246
1,687
4,816
10,006
13,284
14,601
17,573
20,505
18,988
19,935
20,829
21,069
24,945
28,746
26,698
28,318
30,465
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Spread over UST- Feb 16 800 DATE
600
31‐Dec‐10 31‐Mar‐11 29‐Apr‐11 29 Apr 11 31‐May‐11 30‐Jun‐11 25‐Jul‐11 26‐Jul‐11 27‐Jul‐11 28‐Jul‐11 29‐Jul‐11
INDO‐16 PHIL‐16 VIET‐16 COLM‐16 UST‐16 TURK‐16
3.53 3.72 3 59 3.59 3.25 3.11 3.03 3.02 2.95 2 91 2.91 2.89
2.89 3.07 3 03 3.03 2.79 2.84 2.69 2.68 2.63 2 60 2.60 2.57
5.74 5.01 4 93 4.93 4.94 5.21 5.26 5.26 5.21 5 21 5.21 5.12
4.70 4.17 3 94 3.94 3.73 3.70 3.66 3.54 3.63 3 61 3.61 4.07
2.02 2.16 1 81 1.81 1.52 1.56 1.32 1.27 1.31 1 27 1.27 1.10
3.94 4.25 3 93 3.93 3.89 3.87 3.75 3.71 3.73 3 70 3.70 3.68
INDO‐16
PHIL‐16
VIET‐16
COLM‐16
TURK‐16
400
200
0 29‐Jul‐10
29‐Sep‐10
29‐Nov‐10
29‐Jan‐11
29‐Mar‐11
29‐May‐11
29‐Jul‐11
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Spread over UST- Feb 20 250
200
150
100 Date
50
28‐Apr‐11 29‐Apr‐11 31‐May‐11 30‐Jun‐11 30 Jun 11 25‐Jul‐11 26‐Jul‐11 27‐Jul‐11 28‐Jul‐11 29‐Jul‐11
COLM 20 PHIL 21
UST 21 TURK 21 INDO 21
4.41 4.37 4.24 4.13 4 13 4.08 3.96 3.99 3.93 3.77
3.31 3.29 3.02 3.11 3 11 2.95 2.90 2.92 2.89 2.74
4.57 4.48 4.35 4.22 4 22 4.06 4.06 4.00 3.99 3.95
5.07 5.07 4.97 5.02 5 02 4.94 4.89 4.91 4.89 4.88
4.98 4.86 4.64 4.56 4 56 4.42 4.40 4.34 4.31 4.20
COLM 20
PHIL 21
TURK 21
INDO 21
‐ 25‐Apr‐11
10‐May‐11
25‐May‐11
9‐Jun‐11
24‐Jun‐11
9‐Jul‐11
24‐Jul‐11
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Spread over UST-Feb 38 500 COLM‐37 TURK‐38
DATE
INDO‐38
31‐Dec‐10 31‐Mar‐11 29‐Apr‐11 29 Apr 11 31‐May‐11 30‐Jun‐11 25‐Jul‐11 26‐Jul‐11 27‐Jul‐11 28 Jul 11 28‐Jul‐11 29‐Jul‐11
TURK‐40
400
300
COLM‐ INDO‐38 UST‐38 TURK‐38 TURK‐40 37
5.91 5.93 5 72 5.72 5.48 5.48 5.48 5.45 5.42 5 37 5.37 5.29
6.06 6.25 6 06 6.06 5.92 5.90 5.71 5.70 5.64 5 60 5.60 5.54
4.30 4.48 4 37 4.37 4.17 4.32 4.26 4.23 4.23 4 20 4.20 4.06
5.96 6.40 6 14 6.14 6.10 6.11 6.12 6.11 6.13 6 12 6.12 6.10
5.99 6.44 6 18 6.18 6.13 6.15 6.16 6.15 6.16 6 14 6.14 6.15
200
100
0 29‐Jul‐10
29‐Sep‐10
29‐Nov‐10
29‐Jan‐11
29‐Mar‐11
29‐May‐11
29‐Jul‐11
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 7 Rating, Opini BPK, HIPCs, Kesimpulan
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rating Indonesia [ Faktor Penentu Perbaikan Rating
Ketahanan Perekonomian Indonesia dalam menghadapi krisis global 20072008
Kestabilan politik dan perbaikan law enforcement
Pengelolaan utang pemerintah yang prudent: ¾ ¾ ¾
Penurunan rasio utang g terhadap p PDB Ketepatan waktu pembayaran kewajiban utang Meningkatnya kepercayaan investor/ kreditor
[ Sovereign g Credit Rating g (Fitch, ( , Moody’s, y , S&P))
Peningkatan rating 1 notch berpotensi menurunkan yield SBN valas baru sekitar 75-115bps
[ Country Risk Classification (CRC)
Pengukuran risiko kredit suatu negara oleh negara-negara anggota OECD
Rentang 0 (berisiko rendah) sampai dengan 7 (berisiko tinggi)
Penurunan 1 level CRC berpotensi menurunkan biaya pinjaman luar negeri khususnya fasilitas kredit ekspor baru sekitar 130-150bps Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Perkembangan Credit Rating Indonesia (1) Performa yang semakin membaik
S&P: per 8 April 2011 menaikan peringkat kredit Indonesia dari BB menjadi BB+ dengan outlook positive, satu tingkat di bawah in estment grade investment
Perkembangan Rating Indonesia 1999 - 2011 Year
Rating S&P
Fitch
Moody's
R&I
JCRA
CRC
1999
CCC+
B-
B3
B-
-
6
2000
BB
BB
B3
BB
-
6
2001
CCC
B-
B3
B-
-
6
2002
CCC+
B
B3
B-
B
6
2003
B
B+
B2
BB
B
6
2004 2005
B+
B+
B2
B
B+
6
B+
BB-
B2
BB-
B+
5
2006
BBBB
BBBB
B1
BBBB
BBBB
5
2007
BB-
BB-
Ba3
BB+
BB
5
2008
BB-
BB
Ba3
BB+
BB
5
2009
BBBB
BB
Ba2
BB+
BB+
5
2010 2011
BB BB+
BB+ BB+
Ba2 Ba1
BB+ BB+
BBBBBB-
4 4
Fitch: per 24 Februari 2011 menaikkkan outlook rating Indonesia dari stable menjadi positif, i if satu tingkat i k di bawah b h investment grade Moody’s: per 17 Januari 2011 sudah menaikkan rating Indonesia menjadi satu tingkat di bawah investment grade R & I : per 14 Oktober 2010 menaikkan outlook rating menjadi positif dari stable satu tingkat di bawah investment grade J JCRA : per p 13 Juli J 2010 sudah masuk ke dalam investment grade Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Dalam thn 2001 & 2003 mengalami Selective Default/SD dua kali
Perbaikan rating secara signifikan terjadi setelah 2004 Baa1
BBB+14
14
BBB13
Krisis ekonomi 1998
BBB-12
Rekapitalisasi Perbankan
Reprofiling VR & HB, Asset-Bond Swap, & penerbitan SUN jk panjang
Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback
Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback, & Debt Swtiching
Baa2
13
Baa3
12
11
Ba1
BB
10
10
Ba2
BB-
9
9
Ba3
B+
8
8
B1
B
7
7
B2
B-
6
6
B3
5
Caa1
4
Caa2
3
Caa3
2
Ca
1
C
S&P’s menaikan rating ke BB+ per 8 April 2011
CCC+5 CCC 4 CCC- 3 CC
2
R/C
1
Moodys’s menaikan rating ke Ba1 per 17 Januari 2011
S&P sempat menurunkan rating g ke Selective Default namun direvisi kembali 2 hari kemudian
Fitch’s menaikan rating ke BB+ per 24 Februari 2011
SD/DDD
1997
1997
-
1998
1998
1999
1999
2000
2000
2001
2001 S&P's
2002
2002
2003
2003
2004
2004
Fitch's
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2011
2010 2011
Moody's (RHS) Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Non Investment grade
Non Investme ent grade
BB+ 11
Lelang g penerbitan p SUN secara reguler, program Buyback, Debt Swtiching, & diversivikasi instrumen
Inv vestment g grade
Investm ment grad de
Perkembangan Credit Rating Indonesia (2)
Peningkatan Performa Sovereign Rating Indonesia (1) [ Tanggal 24 Februari 2011, Fitch’s merevisi outlook peringkat kredit Indonesia dari BB+
stable menjadi BB+ dengan outlook positive, adapun highlight dari Fitch’s antara lain sebagai berikut:
"The Positive Outlook reflects Fitch's view that Indonesia's favorable macroeconomic prospects are likely to see the credit profile strengthen further over the next twelve to eighteen months, despite near‐term risks from inflation and dit fil t th f th th t t l t i ht th d it t ik f i fl ti d potentially volatile capital flows,“
[ Tanggal 17 Januari 2011 Moody’s menaikan peringkat kredit Indonesia dari Ba2
menjadi Ba1, adapun highlight dari Moody’s antara lain sebagai berikut:
“Key factors supporting the action were (1) economic resilience is accompanied by sustained macroeconomic “K f t ti th ti (1) i ili i i db t i d i balance; (2) Improved government’s debt position and central bank’s foreign currency reserve adequacy; and (3) Improved prospects for foreign direct investment inflows which expected to fortify Indonesia’s external position and economic outlook.” “Further improvements on the abovementioned factors will be the determinants for further increase in the country’s sovereign rating ” sovereign rating.
[ Tanggal 8 April 2011, S&P menaikan peringkat kredit Indonesia dari BB menjadi BB+
dengan outlook positive, adapun highlight dari S&P antara lain sebagai berikut:
“The main factor supporting this decision is continuing improvements in the government's balance sheet and external liquidity, against a backdrop of a resilient economic performance and cautious fiscal management" external liquidity, against a backdrop of a resilient economic performance and cautious fiscal management
[ Tanggal 2 April 2010, CRC menaikkan peringkat kredit Indonesia dari klasifikasi 5
menjadi klasifikasi 4, adapun highlight dari OECD sebagai berikut:
“The main factor supporting the upgrades is Indonesian impressive macroeconomic indicators as the economy is one of the most resilient amid the global financial crises and Indonesia is one of the few countries that experienced of the most resilient amid the global financial crises and Indonesia is one of the few countries that experienced positive economic growth in 2009. Improvement in macroeconomic performance and economic stability is the result of a combination of good and forward looking economic policy, ongoing structural reforms, as well as good debt management” Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Peningkatan Performa Sovereign Rating Indonesia (2) [ Tanggal 13 Juli 2010 JCRA menaikan peringkat kredit Indonesia hingga masuk
kategori Investment Grade dari BB+ menjadi BBB‐, adapun highlight dari JCRA antara lain sebagai berikut:
“JCR JCR explained that the upgrade reflects explained that the upgrade reflects (i) enhanced political and social stability along with the (i) enhanced political and social stability along with the progress in democratization and decentralization, (ii) sustainable economic growth outlook underpinned by solid domestic demand, (iii) alleviated public debt burden as a result of prudent fiscal management, (iv) reinforced resilience to external shocks stemming from the foreign reserves accumulation and an improved capacity for external debt management and (v) efforts made by the second Yudhoyono administration to outline the framework to deal with structural issues such as second Yudhoyono administration to outline the framework to deal with structural issues such as infrastructure development.”
[ Tanggal 14 Oktober 2010, R & I merubah outlook Indonesia dari Stable menjadi
Positive dengan peringkat BB+, adapun highlight dari R & I antara lain sebagai berikut:
“The outlook revision and rating affirmation reflects that Indonesia is considered successful in maintaining high growth despite the global financial turmoil. R&I believes an upgrade to the ‘investment grade’ or BBB rating category is possible once Indonesia is set to sustain balanced economic growth by boosting investment in infrastructure.”
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Opini BPK tentang Laporan Keuangan 2010
[ Wajar j Tanpa p Pengecualian g (WTP) ( ) terhadap p Laporan p
Keuangan Bagian Anggaran terkait Pengelolaan Utang (BA999.01) [ Akuntabilitas Ak bili ki kinerja j pengelolaan l l utang membaik b ik Sistem Pengendalian Internal (SPI) Kepatuhan p terhadap p peraturan p dan ketentuan yang y g berlaku
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kesimpulan [ Utang Ut P Pemerintah i t h diperlukan di l k untuk t k membiayai bi i defisit d fi it APBN, APBN penyediaan di
arus kas jangka pendek, dan refinancing utang lama. [ Meskipun utang nominal mengalami peningkatan, namun rasio terhadap PDB cenderung menurun dan saat ini telah mencapai batas yang aman [ Pengelolaan utang pemerintah diarahkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan dengan biaya dan risiko rendah, jangka panjang, dan tidak ada ikatan politik. [ Pengelolaan fiskal & utang Indonesia relatif semakin baik:
Berbagai rasio utang dan rasio biaya utang menunjukkan trend yang membaik dan bahkan dibandingkan g rasio-rasio y yang g sama di negara g lain,, termasuk negara maju
Kegiatan pengelolaan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin transparasi dan akuntabilitas publik
LKPP 2008, LKPP 2009, dan LKPP 2010 terkait pengelolaan utang dinilai Wajar Tanpa Pengecualian/WTP oleh BPK/Badan Pemeriksa Keuangan
Perbaikan rating terutama sejak 2005, dan pada tanggal 12 Maret 2010 perbaikan peringkat oleh S&P dari BBBB menjadi BB meskipun di tengah krisis global yang sampai saat ini masih dirasakan di beberapa negara. Sementara oleh JCRA Indonesia telah dimasukkan dalam kategori investment grade Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
© 2011 Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Telepon : 021-3449230 psw. 5647, 021-3864778 Faksimili : 021-3843712 www.dmo.or.id
