KEMENTERIAN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO
III LANTAI2, JALAN BUDI UTOMO NOMOR 6 JAKARTA 10710
KOTAK POS 1495 TELEPON (021) 3449230 (5500), (021) 3847068, FAKSIMILE (021) 3864776
Nomor Sifat Lampiran
: S-53';/PB.6/2015 : Segera : Satu berkas
Hal
: Pelaksanaan
Rekonsiliasi
Eksternal
Tingkat Wilayah TA. 2015
Sehubungan pelaksanaan 1.
dengan
rekonsiliasi
Implementasi
SPAN
pad a tahun
anggaran
2015,
ketentuan
eksternal tingkat wilayah TA 2015, diatur sebagai berikut:
Memperhatikan: a.
Peraturan Pemerintah Nomor Kinerja Instansi Pemerintah;
b.
Peraturan
Menteri
8 Tahun
Keuangan
Nomor
2006
tentang
210/PMK.05/2013
Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga; Menteri
Keuangan
c.
Peraturan
d.
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
e.
Peraturan
f.
Akuntansi Pemerintahan Surat Direktur Akuntansi
Menteri Keuangan
213/PMK.05/2013
Nomor 270/PMK.05/2014
tentang
Pedoman
Lingkup
Bendahara
tentang
Sistem
Akuntansi
tentang Pelaksanaan tentang
dan
Sistem Standar
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat; dan Pelaporan Keuangan Nomor S-3700/PB.6/2014
tanggal
Lampiran PMK Nomor 210/PMK.05/2013;
Surat Direktur Transformasi Perbendaharaan Nomor S-455/PB.8/2014 tanggal 22 April 2014 hal Petunjuk Teknis, Permasalahan dan Solusi dalam Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal Tingkat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pada Masa Transisi
h.
Keuangan
Keuangan
Penerapan
11 Juni 2014 hal Penjelasan g.
Nomor
Pelaporan
Implementasi
dan Anggaran
Negara
(SPAN); Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-2530/PB.6/2015
tanggal
30 Maret 2015 hal Pelaksanaan
Sistem
Perbendaharaan
Rekonsiliasi Tingkat KPPN TA. 2015;
i.
Surat Direktur Transformasi Perbendaharaan Nomor S-3858/PB.8/2015 Mei 2015 hal Koreksi Data Transaksi Keuangan SPAN TA. 2015; dan
tanggal
j.
Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-5032/PB.6/2015
11
tanggal
12 Juni 2015 hal Cut-off Koreksi Data Transaksi Triwulan ITA. 2015. 2.
Dalam rangka meyakinkan
keandalan data laporan keuangan dilakukan
laporan
Kementerian
keuangan
antara
Negara/Lembaga
dengan
rekonsiliasi
Bendahara
data
Umum
Negara (BUN) secara berjenjang. 3.
Rekonsiliasi eksternal tingkat wilayah dilaksanakan antara Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah (UAPPA-W) dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan selaku Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara-Kanwil (UAKKBUN-Kanwil).
4. Rekonsiliasi eksternal tingkat wilayah dilaksanakan setiap triwulan sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini. 5. Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar menyampaikan maksud surat ini kepada seluruh UAPPA-W mitra kerjanya.
J"
T
-a~uar Rasyid 2111981012001 Tembusan: 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan; 2. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan; 3. Para Direktur di lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Lampiran I Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor • S-0?Gj IPB6/2015 Tanggal • 'J.'j Juni 2015
PELAKSANAAN
REKONSILIASI
EKSTERNAL
TINGKAT WILAYAH TA. 2015 Pelaksanaan rekonsiliasi eksternal di tingkat Wilayah TA. 2015 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Kebijakan rekonsiliasi eksternal tingkat wilayah TA. 2015 sebagaimana diatur dalam Surat ini mengacu pada; a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga; b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; dan c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. 2. Kondisi Kanwil Ditjen Perbendaharaan pada tahun 2015 dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu: a. Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang seluruh KPPN di wilayah kerjanya telah mengimplementasikan SPAN sejak tahun 2014; b. Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang sebagian KPPN di wilayah kerjanya melaksanakan roll-out SPAN pada tahun 2015. c. Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang seluruh KPPN di wilayah kerjanya melaksanakan roll-out SPAN pada tahun 2015. 3. Rekonsiliasi eksternal tingkat wilayah dilaksanakan setiap triwulan antara UAPPA-W dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan selaku UAKKBUN-Kanwil. 4. Dalam rangka pelaksanaan rekonsiliasi tingkat wilayah, pembentukan UAPPA-W mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 dan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-3700/PB.6/2014 tanggal 11 Juni 2014 hal Penjelasan Lampiran PMK No. 210/PMK.05/2013. 5. Rekonsiliasi eksternal tingkat wilayah TA. 2015 dilaksanakan sepenuhnya dengan menggunakan aplikasi SPAN. 6. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak termasuk transaksi estimasi dan realisasi pendapatan pajak. 7. UAPPA-W memproses data penyusunan Laporan Keuangan menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual tingkat Wilayah (SAIBA-W). 8. Dalam rangka pelaksanaan rekonsiliasi tingkat wilayah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan melaksanakan konfirmasi data transaksi keuangan ke UAPPA-W, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kanwil Ditjen Perbendaharaan melaksanakan konfirmasi data transaksi keuangan dengan UAPPA-W setiap bulan. b. Data transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan data transaksi keuangan Satker (data SAI) di Iingkup UAPPA-W sesuaidata yang diterima oleh SPAN pada saat rekonsiliasi antara Satker dengan KPPN. c. Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyiapkan ADK konfirmasi menggunakan aplikasi SPAN untuk kemudian disampaikan kepada UAPPA-W paling lambat 2 hari kerja setelah batas akhir pelaksanaan rekonsiliasi tingkat KPPN.
qO
i ~
d. UAPPA-W menyiapkan alamat surat elektronik (e-mail) yang digunakan dalam menerima ADK konfirmasi dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan mitra kerjanya. e. Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyampaikan ADK konfirmasi kepada UAPPA-W melalui alamat e-mail yang telah disiapkan oleh UAPPA-W, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu rekonsiliasi antara UAKPA dengan KPPN berakhir. f.
UAPPA-W melakukan proses konfirmasi menggunakan aplikasi SAIBA Wilayah (SAIBA-W).
g. Proses konfirmasi dilakukan atas data pagu belanja, estimasi pendapatan, realisasi belanja (termasuk pengembalian belanja), realisasi pendapatan (termasuk pengembalian pendapatan), dan mutasi akun neraca berupa Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya di KlL dari Hibah, dan Kas pada Badan Layanan Umum. h. Atas hasil konfirmasi yang telah dilakukan, UAPPA-W wajib melakukan koordinasi dan penyelesaian atas setiap perbedaan yang terjadi dengan entitas di bawahnya dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan. I.
Dalam hal terdapat perbedaan yang disebabkan oleh permasalahan sistem dijelaskan secara memadai di dalam Surat Pemberitahuan Hasil Konfirmasi (SPHK).
j.
UAPPA-W wajib mengirimkan SPHK yang dilampiri hasil konfirmasi ke Kanwil DJPBN mitra kerjanya selambat-Iambatnya tanggal 15 setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
k. Dalam hal tanggal 15 jatuh pada hari libur/diliburkan, penyampaian SPHK dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf j dilaksanakan paling lambat pada hari kerja sebelumnya. I.
SPHK ditandatangani oleh Pejabat penanggungjawab rekonsiliasi tingkat UAPPA-W.
m. SPHK dibuat per bulan minimal rangkap 2 (dua) dengan ketentuan lembar pertama untuk UAPPA-W yang bersangkutan dan lembar kedua untuk Kanwil Ditjen Perbendaharaan. n. Untuk kepentingan rekonsiliasi, UAPPA-W menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan, Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan, Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Pengembalian Belanja, Neraca Percobaan, dan Neraca dihasilkan dari aplikasi SAIBA. Laporan keuangan dimaksud disampaikan bersamaan dengan penyampaian SPHK. 9. Rekonsiliasi dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan membandingkan data SAI yang telah dikonfirmasi dengan data GL yang berada di database SPAN. 10. Rekonsiliasi dilakukan atas data pagu belanja, estimasi pendapatan yang dialokasikan, pendapatan, pengembalian pendapatan, belanja, pengembalian belanja, mutasi UPITUP, serta posisi Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pada Badan Layanan Umum, dan Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah. 11. Elemen data yang direkonsiliasi meliputi: a. Rekonsiliasi Pagu Belanja Bandingkan elemen data pagu belanja yaitu: Satker, KPPN, Akun, Program, Output, Dana, Jenis Kewenangan, BAES1, dan jumlah rupiah antara data SAI dan SiAP. b. Rekonsiliasi Belanja Bandingkan elemen data belanja yaitu: Satker, KPPN, Akun, Program, Output, Dana, Jenis Kewenangan, BAES1, dan jumlah rupiah antara data SAI dan SiAP. c. Rekonsiliasi Pengembalian Belanja
1 •
Bandingkan elemen data pengembalian belanja yaitu: Satker, KPPN, Akun, Program, Output, Dana, Jenis Kewenangan, BAES1, dan jumlah rupiah antara data SAil dan SiAP. d.
Rekonsiliasi Estimasi Pendapatan Bukan Pajak Bandingkan elemen data Estimasi Pendapatan Bukan Pajak yaitu: Satker, KPPN, Akun, BAES1, dan jumlah rupiah antara data SAI dan SiAP. e. Rekonsiliasi Pendapatan Bukan Pajak
f.
Bandingkan elemen data Pendapatan Bukan Pajak yaitu: Satker, KPPN, Akun, BAES1, dan jumlah rupiah antara data SAI dan SiAP. Rekonsiliasi Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak
g.
Bandingkan elemen data Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak yaitu: Satker, KPPN, Akun, BAES1 dan jumlah rupiah antara data SAI dan SiAP. Rekonsiliasi Mutasi Uang Persediaan
Bandingkan elemen data Mutasi Uang Persediaan BAES1, dan jumlah rupiah antara data SAI dan SiAP. h. Rekonsiliasi Kas di Bendahara Pengeluaran
i.
yaitu: Satker,
KPPN, Akun,
Bandingkan Kas di Bendahara Pengeluaran yang terdapat pada Neraca SAI dengan Neraca SiAP. Rekonsiliasi Kas pada Badan Layanan Umum Bandingkan Kas pad a Badan Layanan Umum yang terdapat dengan Neraca SiAP.
pada Neraca SAI
j.
Rekonsiliasi Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah Bandingkan Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah yang terdapat pada Neraca SAI dengan Neraca SiAP. 12. Dalam hal rekosiliasi posisi Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pad a Badan Layanan Umum, dan Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah belum dapat dilakukan secara elektronis, rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan posisi kas pada Neraca/Neraca Percobaan UAPPA-W dengan Neraca/Neraca Percobaan UAKKBUN-Kanwil secara manual. 13. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang ditandatangani oleh Pejabat penanggungjawab rekonsiliasi UAPPA-W dan Kepala Bidang yang menangani Akuntansi dan Pelaporan pada Kanwil DJPBN atas nama Kuasa BUN. 14. BAR dibuat minimal rangkap 2 (dua) dengan ketentuan lembar pertama untuk Kanwil Ditjen Perbendaharaan selaku UAKKBUN-Kanwil dan lembar kedua untuk UAPPA-W yang bersangkutan. 15. BAR dapat dicetak secara otomatis dari aplikasi SPAN dengan syarat hasil rekonsiliasi untuk jenis Rekonsiliasi Pagu Belanja, Belanja dan Pengembalian Belanja sudah SAMA. 16. Selain elemen data sebagaimana dimaksud pada angka 15, rekonsiliasi juga wajib dilaksanakan atas elemen data sebagaimana diatur pada angka 11 dan BAR diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku. 17. Dalam hal penerbitan BAR otomatis tidak dapat dilakukan atau formatnya belum sesuai dengan ketentuan dalam Surat ini, Kanwil Ditjen Perbendaharaan menerbitkan BAR secara manual dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat ini. 18. Penerbitan BAR oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan selaku UAKKBUN-Kanwil diatur sebagai berikut: a. Apabila data SAI dan SiAP sama maka BAR diterbitkan; b. Apabila data SAI dan SiAP berbeda dimana perbedaan disebabkan oleh kesalahan data SiAP dan/atau diakibatkan oleh permasalahan pad a SPAN, misalnya terdapat
t ~
transaksi jurnal manual SPAN yang tidak dapat terekonsiliasi dan revisi POK pada satker yang tidak tercatat pada SPAN, maka BAR diterbitkan. Atas perbedaan tersebut dijelaskan secara memadai di dalam BAR. c. Apabila terjadi perbedaan yang disebabkan kesalahan data SAI, UAPPA-W wajib melakukan perbaikan data laporan keuangan berdasarkan Laporan Hasil Rekonsiliasi (LHR) dan melakukan rekonsiliasi ulang dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan memperhatikan batas akhir rekonsiliasi. BAR diterbitkan apabila sudah tidak terdapat perbedaan antara data SAI dan SiAP. d. Apabila perbedaan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diakui oleh UAPPA-W, berdasarkan Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran, Penanggungjawab UAPPA-W membuat Surat Pernyataan sesuai format terlampir. Berdasarkan Surat Pernyataan tersebut, BAR diterbitkan dengan menjelaskan perbedaan dimaksud secara memadai; e. BAR dicetak minimal rangkap 2 (dua) dengan ketentuan lembar pertama untuk Kanwil Ditjen Perbendaharaan selaku UAKKBUN-Kanwil dan lembar kedua untuk UAPPA-W. 19. Rekonsiliasi tingkat wilayah sampai dengan terbit BAR dilaksanakan paling lambat tanggal 18 setelah triwulan bersangkutan berakhir. 20. Dalam hal tanggal 18 jatuh pada hari libur/diliburkan, rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada angka 19 dilaksanakan paling lambat pad a hari kerja sebelumnya. 21. Dalam hal diperlukan, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dapat menetapkan jadwal yang berbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pad a angka 8 dan angka 19. 22. Jadwal pelaksanaan rekonsiliasi eksternal tingkat wilayah triwulan I TA 2015 diatur sebagai berikut: No. 1.
Proses Penyampaian ADK Konfirmasi bulan Januari, Februari, dan Maret oleh Kanwil Ditjen PBN ke UAPPA-W
Waktu Pelaksanaan 29-30 Juni 2015
2.
Proses konfirmasi oleh UAPPA-W sampai dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Konfirmasi (SPHK) ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Proses rekonsiliasi antara data SAI yang telah dikonfirmasi dengan data SPAN sampai dengan terbit BAR
Paling lambat 7 Juli 2015
3.
Paling lambat 10 Juli 2015
23. Dalam rangka penyiapan data SPAN yang akan digunakan dalam proses rekonsiliasi tingkat wilayah triwulan I TA 2015, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melalui surat dan command center SPAN telah memberitahukan kepada seluruh KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan bahwa koreksi atas transaksi triwulan I TA. 2015 dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 12 Juni 2015 pukul 24.00 WIB. Koreksi data transaksi triwulan ITA. 2015 dapat dilakukan kembali setelah tanggal 10 Juli 2015. 24. Dalam rangka pelaksanaan rekonsiliasi tingkat wilayah triwulan ITA 2015, Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang sebagian atau seluruh KPPN di lingkupnya melaksanakan roll-out SPAN pada tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dan c, agar menginstruksikan kepada KPPN yang melaksanakan roll-out SPAN pada tahun 2015 di (
,
lingkupnya untuk meng-upload kembali ADK rekonsiliasi bulan Januari, Februari, dan Maret 2015 yang diterima dari Satker mitra kerjanya. 25. Mempertimbangkan pelaksanaan hari libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1436 H, jadwal pelaksanaan rekonsiliasi eksternal tingkat wilayah triwulan II TA 2015 diatur sebagai berikut: No.
1. 2.
3.
Proses
Penyampaian ADK Konfirmasi bulan April, Mei, dan Juni oleh Kanwil Ditjen PBN ke UAPPA-W Proses konfirmasi oleh UAPPA-W sampai dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Konfirmasi (SPHK) ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Proses rekonsiliasi antara data SAI yang telah dikonfirmasi dengan data SPAN sampai dengan terbit BAR
Waktu Pelaksanaan
13-14 Juli 2015 Paling lambat 22 Juli 2015
Paling lambat 24 Juli 2015
26. Berdasarkan data laporan keuangan yang sudah direkonsiliasi, UAPPA-W menyampaikan laporan keuangan ke UAPPA-E1 dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan sesuai ketentuan yang berlaku. 27. Penyampaian laporan keuangan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan diatur sebagai berikut: a. UAPPA-W menyampaikan laporan keuangan yang meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca paling lambat tanggal 20 setelah triwulan yang bersangkutan berkahir. Untuk laporan keuangan semester dan tahunan disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan. b. Dalam hal tanggal 20 bertepatan dengan hari libur/diliburkan maka penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan paling lambat pada hari kerja sebelumnya. c. Penyampaian laporan keuangan UAPPA-W triwulan I TA 2015 ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan dilaksanakan paling lambat tanggal 14 Juli 2015. d. Penyampaian laporan keuangan UAPPA-W Semester II TA 2015 ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan dilaksanakan paling lambat tanggal 27 Juli 2015. e. Terhadap UAPPA-W yang tidak atau terlambat menyampaikan laporan keuangan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan mengenakan sanksi administratif. 28. Terhadap UAPPA-W yang tidak atau terlambat menyampaikan SPHK dan/atau melakukan rekonsiliasi sesuai ketentuan pada angka 8, 19, 22, dan 25 serta tidak atau terlambat menyampaikan laporan keuangan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan sesuai ketentuan pada angka 27, dikenakan sanksi administratif dengan tata cara sebagai berikut: a. Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyampaikan surat usulan kepada KPPN untuk mengenakan sanksi administratif kepada UAKPA yang bertindak selaku UAPPA-W dengan tembusan UAPPA-W yang bersangkutan. b. Surat usulan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disampaikan ke KPPN terkait dengan sarana tercepat.
~r •
c.
Berdasarkan surat usulan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPPN mengenakan sanksi administratif berupa pengembalian SPM yang diajukan oleh satuan kerja selaku UAKPA.
d.
Pengembalian SPM sebagaimana dimaksud pada huruf b dikecualikan terhadap SPM Belanja Pegawai, SPM-LS Pihak Ketiga, dan SPM Pengembalian. Pengenaan sanksi tidak menggugurkan kewajiban UAPPA-W untuk melakukan rekonsiliasi.
e. f.
Dalam rangka pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c, KPPN menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi (SP2S).
g.
KPPN menyampaikan SP2S Perbendaharaan terkait.
h.
Dalam hal UAPPA-W telah melakukan rekonsiliasi,
kepada
KPA
dengan
tembusan
Kanwil
Ditjen
Kanwil Ditjen Perbendaharaan
menyampaikan surat usulan kepada KPPN untuk melakukan pencabutan pengenaan sanksi administratif kepada UAKPA yang bertindak selaku UAPPA-W dengan tembusan UAPPA-W yang bersangkutan. i. Berdasarkan surat usulan pencabutan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pad a huruf g, KPPN mencabut pengenaan sanksi dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi (SP3S). j. KPPN menyampaikan SP3S kepada KPA dengan tembusan Kanwil Ditjen Perbendaharaan terkait. Apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan terkait pelaksanaan rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan tingkat wilayah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar segera berkoordinasi dengan Direktorat Transformasi Perbendaharaan dan/atau Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
~r
Lampiran II Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor : S-l?,*,7/PB.6/2015 Tanggal: ·~Juni2015
Nomor Sifat Hal
: S: Segera : Hasil Konfimasi
Yth, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi
.
Berdasarkan Arsip Data Komputer (ADK) konfirmasi (nama file) yang dikirimkan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi pada tanggal , telah dilakukan proses konfirmasi oleh (nama UAPPAWlkode UAPPA W) menggunakan aplikasi SAIBA-W dengan ringkasan keterangan hasil konfirmasi sebagai berikut:
1
Pagu Belanja
2
Realisasi
Belanja
(termasuk
Pengembalian
Belanja) 3
Estimasi
4
Realisasi
Pendapatan
(termasuk
Pendapatan Pengembalian
Pendapatan) 5
Mutasi Akun Neraca*)
*) Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pada BLU, dan/atau Kas Lainnya di KlL dari Hibah.
Berikut dilampirkan hasil konfirmasi yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Pemberitahuan Hasil Konfirmasi ini. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.
BERITA ACARA REKONSILIASI Nomor: BAR(1)
Pada hari ini ....(2)... tanggal ...(3)... bulan ....(4)... tahun (5)... telah diselenggarakan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Triwulan (6) dan Neraca per ...(7)... 20XX antara Kantor Wilayah/Koordinator Wilayah (8).... Kementerian Negara/Lembaga .....(9)..... selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan .....(10).... selaku Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Wilayah (UAKKBUN Kanwil). UAPPA-W menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode ....(11)...Tahun Anggaran ...(12).... Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasHsebagai berikut:
Hasil Rekonsiliasi dituangkan ke dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan. a.n. Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah ............... (14) .
............ (15) NiP (17)
. .
............... (16) NIP
(18).
. .
Kode
Keterangan
(1 )
Nomor BAR sesuai kode persuratan pada Kanwil Oitjen Perbendaharaan, misalnya: BAR-001/WPB.13/2015
(2)
Nama hari ditandatanganinya Jum'at
(3)
Tanggal ditandatanganinya
(4)
Bulan ditandatanganinya
(5)
Tahun ditandatanganinya
(6)
Triwulan realisasi yang direkonsiliasi,
(7)
Periode neraca yang direkonsiliasi,
(8)
Uraian dan kode Kantor Wilayah/Koordinator Wi/ayah selaku UAPPA-W terdiri dari kode BA.Es1.Kode Kanwil/Kode Wilayah, misalnya Kanwil DJP Nangroe Aceh Darussalam (015.04.010) atau Ditjen Perhubungan Darat Wilayah Provinsi DKI Jakarta (022.03.0100)
(9)
Uraian dan kode Kementerian Keuangan (015)
BAR: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, atau BAR
BAR BAR misalnya Triwulan I TA 2015 misa/nya per 31 Maret 2015
Negara Lembaga, misalnya Kementerian
(10)
Uraian dan kode Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kanwil, misalnya Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Jakarta (011)
(11 )
Triwulan transaksi yang direkonsiliasi,
(12)
Tahun transaksi yang direkonsiliasi,
(13)
Nama jabatan Kepala Bidang yang menangani pad a Kanwil Ditjen Perbendaharaan
(14 )
Nama jabatan UAPPA-W
(15)
Nama Kepala Bidang yang Kanwil Ditjen Perbendaharaan
(16)
Nama Pejabat Penanggungjawab
(17)
NIP Kepala Bidang yang menangani akuntansi dan pelaporan pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan
(18)
NIP Pejabat Penanggungjawab
selaku UAKKBUN Provinsi OKI
misalnya Triwulan I misalnya 2015 akuntansi dan pelaporan
Kepala ....... se/aku Pejabat Penanggungjawab menangani
akuntansi
Rekonsiliasi
Rekonsiliasi
dan
Rekonsiliasi
pelaporan
pada
UAPPA-W
UAPPA-W
Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi Nomor : Tanggal :
Laporan Hasil Rekonsiliasi UAPPA-W: ... Dari HasH Rekonsiliasi hal sebagai berikut:
Laporan SAI dengan SiAP bulan ... 2XXX dapat disampaikan hal-
1. Pagu Anggaran Belanja SiAP =Rp . SAI = Rp . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>. 2.
Estimasi Pendapatan PNBP SiAP = Rp . SAI = Rp . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.
3.
Realisasi Belanja SiAP = Rp . SAI = Rp . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.
4.
Pengembalian Belanja SiAP = Rp . SAI = Rp . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.
5. Realisasi Pendapatan PNBP. SiAP = Rp . SAI = Rp . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>. 6.
Pengembalian Pendapatan PNBP. SiAP = Rp . SAI = Rp . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.
7. Mutasi Uang Persediaan. SiAP = Rp . SAI = Rp . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>. 8.
Kas di Bendahara Pengeluaran SiAP = Rp . SAI = Rp . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.
{
9.
Kas pada Badan Layanan Umum SiAP = Rp . SAI = Rp . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.
10. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah SiAP =Rp . SAI = Rp . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.
Bendahara Umum Negara, Kepala Bidang yang menangani akuntansi dan pelaporan pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan
(
)
NIP
.
a.n.
Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah, Kepala . Selaku Pejabat Penanggungjawab Rekonsiliasi UAKPAlUAKPA BUN
( NiP
) .
Lampiran III Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor : S/PB.6/2015 Tanggal : Juni 2015
menyatakan antara
dengan
sesungguhnya
bahwa transaksi
SiAP dan SAI pad a rekonsiliasi
Anggaran
Wilayah
Perbendaharaan berdasarkan UAPPA-W
(UAPPA-W)
.... (5)....
..... (6) .... (data
Surat Pernyataan yang
kami
data antara
atas Perbedaan
him pun),
yang menjadi
Unit Akuntansi
dengan
terlampir)
(4)
Kantor
setelah
kami
Pembantu
Wilayah
Pengguna
Direktorat
melakukan
Data Rekonsiliasi
perbedaan
Jenderal
penelusuran
dan
dari Satker dalam lingkup
dokumen sumbernya tidak kami temukan I bukan
transaksi pada satuan kerja kami *).
Apabila
dikemudian
merupakan
transaksi
pada satuan kerja kami, segala kerugian yang terjadi karena tidak terbukukannya
transaksi
dimaksud sepenuhnya
hari transaksi
dimaksud
dapat dibuktikan
menjadi tanggung jawab kami.
.................. ,
(7)
Yang Membuat Penyataan ...................................
(8)
....................................
(9)
NIP/NRP
(10)
No. (1 )
Kode BA-ES1 (2)
Kode Satker (3)
Akun (4)
Tanggal Transaksi
(5)
KPPN
No. Bukti
Nilai
Keterangan
(6)
(7)
(8)
(9)
Kode
Keterangan
(1 )
Diisi nama pejabat pembuat surat pernyataan
(2)
Diisi NIP/NRP pejabat pembuat surat pernyataan
(3)
Diisi nomenklatur jabatan struktural pejabat pembuat surat pernyataan lengkap dengan nama satuan kerja
(4)
Diisi dengan jenis transaksi, misalnya setoran pendapatan, pengembalian belanja.
(5)
Diisi nama UAPPA-W
(6)
Diisi dengan nama Kanwil Ditjen Perbendaharaan
(7)
Diisi nama kota, tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat pernyataan
(8)
Diisi nomenklatur
(9)
Diisi nama pejabat pembuat surat pernyataan
(10) *)
setoran
jabatan struktural pejabat pembuat surat pernyataan
Diisi NIP/NRP pejabat pembuat surat pernyataan Pilih salah satu yang sesuai
Kode
Keterangan
(1 )
Diisi nomor urut
(2)
Diisi Kode Bagian Anggaran dan Eselon I
(3)
Diisi Kode Satuan Kerja
(4)
Diisi kode akun
(5)
Diisi tanggal transaksi
(6)
Diisi kode KPPN tempat setoran dibukukan
(7)
Diisi nomor transaksi,
(8)
Diisi nilai setoran
(9)
Diisi alasan tidak diakuinya transaksi
misalnya nomor NTPN
Nomor
: S-
Sifat
: Segera
Hal
: Usulan Pengenaan Sanksi Administratif
hasil monitoring pelaksanaan konfirmasi/rekonsiliasi/penyampaian laporan keuangan*) tingkat wilayah, UAPPA-W berikut ini: Berdasarkan
UAPPA-W
Satker yang Bertindak Selaku UAPPA-W Kode Satker Uraian
No. Kode UAPPA-W
Uraian
Keterangan
1. 2. Ost.
menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Konfirmasi (SPHK)/melaksanakan rekonsiliasi/menyampaikan laporan keuangan*) periode
rekonsiliasi/penyampaian laporan keuangan, misalnya triwulan ITA 2015>. Oleh karena itu, Kepala KPPN agar mengenakan sanksi administratif kepada Satker/UAKPA yang bertindak selaku Perintah
UAPPA-W
tersebut
Membayar
sesuai
ketentuan
(SPM) yang diajukan
yang
berlaku
kecuali SPM-LS
berupa Belanja
pengembalian Pegawai,
Surat
SPM-LS
ke
pihak ketiga dan SPM Pengembalian. Pengenaan sanksi tidak menggugurkan kewajiban UAPPA-W untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Konfirmasi (SPHK)/melaksanakan rekonsiliasi/ menyampaikan laporan keuangan*). Pengenaan sanksi berlaku sampai UAKPAISatker yang bertindak selaku UAPPA-W tersebut memenuhi kewajiban melakukan menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Konfirmasi (SPHK)/melakukan rekonsiliasi/penyampaian laporan keuangan*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemeritntah
Oemikian disampaikan,
untuk dilaksanakan.
NIP Tembusan: 1. Kepala <Satuan Kerja yang bertindak selaku UAPPA-W> 2. Kepala < Satuan Kerja yang bertindak selaku UAPPA-W > 3. dst
Pusat.
Nomor
: S-
Sifat Hal
: Segera : Usulan Pencabutan
Memperhatikan terpenuhinya
Surat S-
pelaksanaan
Sanksi Administratif
hal Usulan Pengenaan
Sanksi Administratif
rekonsiliasi/penyampaian
laporan
dan telah
keuangan*)
tingkat
Wilayah, UAPPA-W sebagai berikut: UAPPA-W
Satker yang Bertindak Selaku UAPPA-W
No. Kode UAPPA-W
Uraian
Kode Satker
Keterangan Uraian
1. 2. Dst.
menyampaikan Sural Pemberilahuan Hasil Konfirmasi (SPHK)/melakukan rekonsiliasi/menyampaikan laporan keuangan*) tingkat wilayah sesuai ketentuan yang
telah
berlaku.
Oleh karena
itu, Kepala KPPN agar melakukan
pencabutan
sanksi administratif
kepada Satker/UAKPA yang bertindak selaku UAPPA-W tersebut sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.OS/2013 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemeritntah Demikian disampaikan,
Pusat.
untuk dapat dilaksanakan
NIP Tembusan: 1. Kepala <Satuan Kerja yang bertindak selaku UAPPA-W> 2.
Kepala <Satuan Kerja yang bertindak selaku UAPPA-W>
3.
dst
ketentuan tentang
Nomor
: S-
Sifat Hal
: Segera
bahwa
: Surat Pemberitahuan
Berdasarkan (nana
Pengenaan Sanksi (SP2S)
usulan dari Kanwil satuan kerja/kode
Ditjen Perbendaharan satuan kerja) yang
, dapat dikemukakan saudara pimpin belum
menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Konfimasi (SPHK)/melakukan rekonsiliasi/ menyampaikan laporan keuangan*) sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga Kantor/Satuan
Kerja Saudara kami berikan sanksi pengembalian
(SPM) yang diajukan
Pengembalian. Pengenaan kewajiban diatas. Demikian terimakasih.
Surat Perintah Membayar
kecuali SPM-LS Belanja Pegawai, SPM-LS ke pihak ketiga dan SPM sanksi berlaku sampai Kantor/Satuan
disampaikan
atas
perhatian
dan
Propinsi
;
Tembusan: 1. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan 2. Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN
.
Kerja Saudara memenuhi
kerjasama
Saudara
diucapkan
Nemer Sifat
: S: Segera
Hal
: Surat Pemberitahuan
Berdasarkan SP2S/tanggal
Surat
bulan tahun),
Pencabutan
Pemberitahuan
Pengenaan Sanksi (SP3S)
Pengenaan
dan telah dipenuhinya
Irekonsiliasi/penyampaian laporan keuangan*)
Sanksi
kewajiban
(SP2S)
Nemer:
melaksanakan
sesuai dengan
ketentuan
(Nemer
konfirmasi yang berlaku
eleh Kanter/Satuan Kerja Saudara, dengan ini dibeitahukan bahwa sanksi pengembalian Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan eleh Kanter/Satuan Kerja Saudara dicabut. Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.
Tembusan: 1. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan 2. Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN
Prepinsi .
;
