Diterbitkan Oleh: Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Diterbitkan Oleh: Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia JL. Budi Utomo No. 6 Jakarta Pusat Telepon (021) 3449230 Pesawat 5500, 384068 Faksimili (021) 3864776

Selain tersedia dalam bentuk cetakan, Panduan teknis ini juga dapat diakses melalui www.perbendaharaan.go.id. Kritik dan saran untuk perbaikan kualitas publikasi sangat kami harapkan.

i

Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 14, Nopember 2013 Tim Penyusun: Penanggung Jawab Redaktur Penyunting/Editor

: Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Indra Soeparjanto : 1. Ludiro 2. Didyk Choiroel 3. Agung Kurniawan Purbohadi 4. R. Wiwin Istanti 5. Denny Febriano Singawiria 6. Midden Sihombing 7. Bayu Setiawan Yuniarto 8. Basuki Rachmad 9. Chandra Akyun Singgih Wibowo 10. Mei Ling 11. Hamim Mustofa 12. I Gedhe Made Artha Dharmakarja 13. Ady Wijaya Joanes Brebeuf 14. Windraty A. Sialagan 15. Kuntardi 16. Yanuar Imbiyono

Desain Grafis

: 1. Edi Suwarno 2. Pirhot Hutauruk 3. Tino Adi Prabowo 4. Novri Hendri Subara Tanjung

Sekretariat

: 1. M. Iqbal Firdaus 2. Herlina 3. N. Ikah 4. Raspan 5. Asrarul Anwar 6. Evasari Br. Bangun

Redaksi menerima tulisan/artikel dan pertanyaan Yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran dan Akuntansi dan pelaporan keuangan.

ii

DAFTAR ISI

I. Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara Melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dengan Mekanisme Pertanggungjawaban Terpusat ......................................................................... 1 II. Perbedaan Laporan Realisasi Anggaran Basis Akrual Dengan Laporan Realisasi Anggaran Basis Cash Toward Accrual dan Perbedaan Laporan Realisasi Anggaran Dengan Laporan Operasional ............................................. 31 III. Klinik Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat ....................... 44

iii

KATA PENGANTAR

S

yukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Karena dengan perkenanNya- lah, Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 14 ini dapat disusun. Sebagai media informasi pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan bagi

S

pengelola keuangan diharapkan materi dalam buku Panduan Teknis ini dapat memberi pedoman praktis dan aplikatif atas permasalahan dalam pelaksanaan anggaran, serta akuntansi pelaporan keuangan pemerintah pusat yang sering dihadapi oleh Satuan Kerja. Menyongsong penerapan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015, maka pada Edisi kali ini menyajikan materi tulisan mengenai panduan teknis mengenai “Perbedaan Laporan Realisasi Anggaran Basis Akrual Dengan Laporan Realisasi Anggaran Basis Cash Toward Accrual dan Perbedaan Laporan Realisasi Anggaran Dengan Laporan Operasional”. Diharapkan dalam tulisan tersebut dapat menmbah pemahaman pembaca khususnya Satuan Kerja mengenai akuntansi dengan basis akrual. Selain itu juga terdapat pambahasan mengenai “Pelaksanaan, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Negara Melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bpp) Dengan Mekanisme Pertanggungjawaban Terpusat”. Harapan kami, semoga buku ini dapat bermanfaat dan membantu pembaca dalam melaksanakan anggaran dan menyusun laporan keuangan pemerintah. Kontribusi yang konstruktif akan selalu kami respon dalam rangka perbaikan kualitas materi dan penyajian dari Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran Dan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Redaksi

PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA NEGARA MELALUI BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP) DENGAN MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN TERPUSAT Oleh M. Iqbal Firdaus Dit. Akuntansi Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan Menurut UU No. 17 Tahun 2003

Belanja Negara. Ketentuan ini adalah tindak

tentang Keuangan Negara dinyatakan

lanjut ditetapkannya Peraturan Pemerintah

bahwa bendahara adalah setiap orang yang

Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara

diberi

Pelaksanaan APBN dan guna mengakomodir

tugas

menerima,

menyimpan,

membayar, dan/atau menyerahkan uang

berbagai

atau surat berharga atau barang‐barang

pelaksanaan

negara. Kemudian UU No. 1 Tahun 2004

penyempurnaan

tentang

penatausahaan

Perbendaharaan

Negara

perkembangan tugas

ketentuan

Bendahara

ketentuan dan

serta

mengenai

penyusunan

LPJ

menyebutkan bahwa bendahara adalah

Bendahara. Kemudian terkait dengan

setiap orang atau badan yang diberi tugas

petunjuk

untuk dan atas nama negara/daerah

162/PMK.05/2013 sampai dengan tulisan

menerima, menyimpan, membayar, dan

ini disusun belum ditetapkan lebih lanjut

atau mengeluarkan uang/surat berharga/

melalui

barang‐barang milik negara/daerah.

(Perdirjen)

Ketentuan

lebih

lanjut

yang

terkait

pelaksanaan

Peraturan

PMK

Direktur

Perbendaharaan,

dengan

bentuk

dan

Nomor

Jenderal sehingga model

mengatur tentang kedudukan dan tanggung

pembukuan bendahara, penulis masih

jawab Bendahara diatur dalam Peraturan

mengacu kepada Perdirjen Perbendaharaan

Menteri

Nomor 47/PB/2009 tentang Petunjuk

Keuangan

(PMK)

Nomor

162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan

Pelaksanaan

Penatausahaan

dan

Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan 1 Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 14

Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/

dengan

162/PMK.05/2013

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk

Kantor/Satuan Kerja. Sesuai

2.

PMK

Nomor

bahwa

syarat

menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan,

dan

memper‐

pengangkatan bendahara adalah harus

tanggungjawabkan

uang

untuk

memiliki Sertifikat Bendahara. Sertifikat

keperluan

negara

dalam

Bendahara tersebut diperoleh melalui

pelaksanaan APBN pada kantor/satuan

proses sertifikasi yang diselenggarakan oleh

kerja Kementerian Negara/Lembaga.

belanja

Kementerian Keuangan, namun dalam hal

Selain kedua bentuk bendahara

proses sertifikasi tersebut belum terlaksana,

tersebut, untuk aktivitas pekerjaan yang

maka syarat yang harus dipenuhi untuk

kompleks dan mungkin didasarkan pula atas

dapat diangkat sebagai bendahara adalah

lokasi pelaksanaan kegiatan yang berjauhan

pegawai negeri, pendidikan minimal SLTA

dengan tempat kedudukan Bendahara

atau sederajat, dan minimal golongan

Pengeluaran,

adalah II/b atau sederajat.

Lembaga atau pejabat yang diberi kuasa

Berdasarkan ruang lingkup tugas

dapat

maka

mengangkat

Menteri/Pimpinan

satu

atau

lebih

dan wewenang yang ada pada bendahara

Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).

maka dikenal ada dua jenis bendahara

BPP adalah orang yang ditunjuk untuk

yaitu:

membantu Bendahara Pengeluaran untuk

1.

Bendahara Penerimaan

melaksanakan pembayaran kepada yang

adalah orang yang ditunjuk untuk

berhak guna kelancaran pelaksanaaan

menerima, menyimpan, menyetorkan,

kegiatan tertentu.

memper‐

Kedudukan BPP ini adalah berbeda

tanggungjawabkan uang pendapatan

dengan apa yang dahulu sering disebut

negara dalam rangka pelaksanaan

sebagai PUMK (Pemegang Uang Muka

APBN pada kantor/satuan kerja

Kerja). Perbedaannya adalah PUMK tidak

Kementerian Negara/Lembaga;

wajib untuk menyusun pembukuan dan LPJ

setiap bulannya serta apabila terjadi

indikasi kerugian negara, yang akan dikenai

menatausahakan,

dan

2 Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 14

tuntutan perbendaharaan adalah bukan

berarti bahwa atas segala pengeluaran yang

PUMK, namun dalam hal ini adalah

telah dilakukan oleh masing‐masing BPP,

Bendahara Pengeluaran itu sendiri. Dengan

Bendahara Pengeluaran wajib memeriksa

kata lain, BPP memiliki kedudukan dan

dan

tanggung jawab yang lebih jelas dalam

pembayaran yang dilakukan oleh masing‐

mengelola Uang Persediaan yang berada

masing BPP, serta apabila ternyata

dalam penguasaannya.

diketemukan

BPP wajib melakukan pembukuan

memverifikasi

atas

kesalahan

kebenaran

pembayaran,

ketidaklengkapan berkas pembayaran, atau

atas seluruh uang yang berada dalam

bahkan

pengelolaannya, dan oleh karena itu BPP

dengan anggaran yang ada, Bendahara

wajib melakukan pembukuan sebagaimana

Pengeluaran wajib untuk mengembalikan

pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara

pertanggungjawaban tersebut kepada BPP.

Pengeluaran. Dalam melaksanakan tugas‐

Bendahara Pengeluaran dalam hal ini juga

nya BPP bertindak untuk dan atas nama

harus

Bendahara Pengeluaran. Dengan diangkat‐

dikuasainya, sehingga terhadap uang‐uang

nya BPP dalam suatu satuan kerja, maka

yang telah direalisasikan, baik melalui

Bendahara

melimpahkan

Bendahara Pengeluaran maupun BPP, dapat

kewajiban dan tanggung jawab pengelolaan

segera dipertanggungjawabkan ke KPPN

sebagian uang yang dikelolanya kepada

melalui mekanisme SPM/SP2D, dan atas

BPP.

rencana kegiatan yang akan dilaksanakan

Pengeluaran

ketidaksesuaian

bisa

me‐manage

pembayaran

kas

yang

Atas Uang Persediaan yang dikelola

oleh satuan kerja, Bendahara Pengeluaran

oleh BPP, sesuai dengan pasal 43 ayat (10)

dapat menyiapkan kebutuhan dana atas

PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang

kegiatan tersebut, baik itu yang nantinya

Tata Cara Pembayaran dalam Rangka

akan direalisasikan melalui Bendahara

Pelaksanaan APBN disebutkan bahwa setiap

Pengeluaran sendiri, maupun yang akan

BPP mengajukan penggantian UP melalui

direalisasikan melalui BPP.

Bendahara Pengeluaran apabila UP yang

Tulisan ini disusun dengan harapan

dikelolanya telah dipergunakan paling

dapat

membantu

para

Bendahara

sedikit 50 (lima puluh) persen. Hal ini

Pengeluaran yang satuan kerjanya memliki 3

Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 14

satu atau beberapa BPP. Fungsi Bendahara

yang harus dipertimbangkan dalam

Pengeluaran dalam hal ini tidak saja

menentukan besaran UP yang dikelola

menatausahakan dan mempertanggung‐

oleh masing‐masing BPP adalah besaran

jawabkan

yang

nilai SPM UP yang akan diajukan itu

dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran

sendiri, pagu anggaran di masing‐

sendiri maupun para BPP, namun penting

masing BPP, kalender kegiatan satker

juga Bendahara Pengeluaran bertindak

yang nantinya akan dibayar oleh

sebagai cash manager yang mampu

masing‐masing

mengelola kas yang dikuasainya dengan

mempertimbangkan pula kebutuhan

tanpa banyak kendala. Adapun yang dapat

dana untuk Bendahara Pengeluaran

penulis sampaikan dalam tulisan ini adalah

sendiri

terkait

Penyaluran dana UP kepada BPP oleh

pembayaran/belanja

prinsip‐prinsip

diperhatikan,

aktivitas

yang

harus

Bendahara

dan

Bendahara

BPP,

dan

BPP‐BPP

Pengeluaran

yang

tetap

lain.

dilakukan

Pengeluaran terkait hubungannya dengan

berdasarkan SPBy yang ditandatangani

BPP, aktivitas BPP terkait hubungannya

oleh PPK atas nama KPA yang dilampiri

dengan

rincian kebutuhan dana masing‐masing

Bendahara

Pengeluaran,

dan

simulasi pembukuan.

BPP. Kemudian pada awal tahun

anggaran

hendaknya

Bendahara

Prinsip‐Prinsip yang Harus Diperhatikan

Pengeluaran

1. Prinsip Pemberian Uang Persediaan

Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)

dapat

memberikan

Kepada BPP

kepada masing‐masing BPP sesuai

Setiap awal tahun anggaran, ketika

dengan kegiatan yang dapat mereka

pengajuan SPM UP ke KPPN, untuk

bayarkan, sebagai acuan mereka dalam

Bendahara Pengeluaran yang dalam

melakukan pembayaran. POK yang

aktivitas sehari‐harinya dibantu oleh

disampaikan setidak‐tidaknya meng‐

satu

atau

beberapa

BPP,

wajib

informasikan program, kegiatan, output,

daftar

rincian

yang

rincian detail pembayaran, akun yang

menyatakan jumlah uang yang akan

digunakan, nilai satuan dan total nilai

melampirkan

dikelola oleh masing‐masing BPP. Hal 4 Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 14

untuk detail pembayaran yang dapat

dengan PMK Nomor 162/PMK.05/2013,

dilakukan oleh masing‐masing BPP.

BPP wajib untuk membuat Berita Acara

2. Penggunaan Brankas dan Penggunaan

yang ditandatangani oleh BPP dan PPK.

Rekening dalam Pengiriman Uang

Bentuk dan format Berita Acara

Persediaan ke BPP

tersebut akan diatur melalui Perdirjen

Sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) PMK

Perbendaharaan.

Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata

Lebih lanjut diatur dalam PMK Nomor

Cara

162/PMK.05/2013 bahwa Bendahara

Pembayaran

Pelaksanaan

dalam

APBN,

KPA

Rangka dapat

dilarang

menyimpan

uang

yang

membuka rekening pengeluaran atas

dikelolanya dalam rangka pelaksanaan

nama BPP dengan persetujuan Kuasa

APBN atas nama pribadi pada Bank

BUN (KPPN), kemudian dalam ayat (3)

Umum/Kantor Pos. Kemudian dalam

ditegaskan bahwa penggunaan rekening

PMK‐57/PMK.05/2007

pengeluaran atas nama BPP tersebut

Pengelolaan

mengacu kepada Peraturan Menteri

Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/

Keuangan

Satuan Kerja dan Peraturan Dirjen

mengenai

pengelolaan

tentang

Rekening

rekening pemerintah pada kementerian

Perbendaharaan

negara/lembaga/satuan kerja. Namun

35/PB/2007 tentang Petunjuk Teknis

apabila BPP tersebut dalam hal ini tidak

Pengelolaan

mempunyai rekening atas nama BPP,

Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/

masing‐masing BPP dapat menggunakan

Satuan

brankas dalam hal menyimpan UP yang

penggunaan Rekening Bendahara untuk

dikelolanya. Besaran uang tunai yang

menampung uang bagi keperluan

berada di brankas BPP pada setiap akhir

belanja

hari

melebihi

pelaksanaan APBN, sehingga terkait

Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta

dengan pengiriman uang secara transfer

Rupiah). Dalam hal uang yang terdapat

bank oleh Bendahara Pengeluaran

di brankas pada akhir hari kerja tersebut

kepada BPP yang dalam hal ini tidak

melebihi nilai tersebut, maka sesuai

memiliki rekening atas nama BPP, tidak

kerja

tidak

boleh

Kerja

Nomor

Milik

Rekening

juga

negara

PER‐

Milik

mewajibkan

dalam

rangka


diperkenankan menggunakan rekening

ketentuan perpajakan yang berlaku.

atas nama pribadi. Untuk BPP yang

Kemudian

secara geografis berjauhan lokasinya

pertanggungjawabannya yang terpusat

dengan Bendahara Pengeluaran dan

di Bendahara Pengeluaran, terdapat

juga tidak memiliki rekening atas nama

beberapa hal yang membutuhkan

BPP, pengiriman uang dapat dilakukan

perhatian

melalui

pembayaran melalui Uang Persediaan

rekening

Bendahara

oleh

lebih

karena

terkait

dengan

Pengeluaran satker lain yang terdekat,

melalui BPP, yaitu antara lain:

dengan catatan harus seizin dan



Semua bukti pembayaran yang asli

sepengetahuan KPA satker tersebut.

hendaknya dikirim ke Bendahara

Setelah uangnya sampai, maka atas

Pengeluaran

uang tersebut oleh BPP akan diambil

pertanggungjawaban BPP, dengan

semua dan dimasukkan ke dalam

terlebih dahulu difotokopi oleh BPP

brankas miliknya.

untuk arsip;

3. Mekanisme Pembayaran dengan Uang



pada

saat

Untuk pembayaran dibawah Rp1

Persediaan oleh BPP

juta pada rekanan yang sama dan

Sesuai dengan Pasal 43 ayat (3) PMK

bulan

Nomor 190/PMK.05/2012 dinyatakan

kuitansi) sehingga jumlah totalnya

bahwa pembayaran dengan Uang

diatas Rp 1 juta dalam satu bulan,

Persediaan

maka atas pembayaran tersebut

dapat

dilakukan

oleh

Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa

yang

sama

(memecah

tetap dipungut PPN; 

Pemotongan PPh pasal 21 atas

paling banyak sebesar Rp.50.000.000,00

Honorarium

(Lima Puluh Juta Rupiah) kecuali untuk

berdasarkan

pembayaran honorarium dan perjalanan

masing pegawai, yaitu:

dinas. Untuk setiap pembayaran yang

a. Golongan I dan II tidak kena

dilakukan oleh BPP, dalam hal fungsinya sebagai pemungut pajak, masing‐masing BPP

harus

pula

memperhatikan

disesuaikan golongan

masing‐

pajak; b. Golongan III dikenakan PPh sebesar 5 persen; 6


c. Golongan IV dikenakan PPh

s.d.

sebesar 15 persen. 

BPP menyetor potongan pajak pada Bank Persepsi pada hari itu juga dan



dibubuhi

materai Rp.3.000.‐; b. Pembayaran

diatas

Rp.1.000.000,‐ dibubuhi materai

bank persepsi yang bersangkutan;

Rp.6.000.‐;

PPh 21 disetor atas nama Bendahara

c. Ketentuan di atas hanya untuk

Pengeluaran dengan nomor NPWP

kuitansi pengadaan/pembelian

Bendahara Pengeluaran, sedangkan

barang; d. Untuk

kuitansi

honorarium

barang/jasa

dinas tidak dikenakan materai.

yang

bersangkutan

dan

pembayaran

atas nama dan NPWP penyedia

perjalanan

4. Kelengkapan Dokumen Pembayaran

selaku wajib pajak;



Rp.1.000.000,‐

memvalidasinya ke KPPN mitra kerja

untuk PPN dan PPh yang lain disetor



a. Pembayaran diatas Rp.250.000,‐

Untuk keperluan pelaporan pajak

Melalui Uang Persediaan di BPP

oleh

Pengeluaran,

Pengujian oleh BPP atas perintah bayar

masing‐masing BPP agar segera

yang disampaikan oleh PPK adalah

menyampaikan potongan pajak yang

meliputi

dipungutnya

Bendahara

pembayaran, kebenaran hak tagih,

Pengeluaran untuk selanjutnya oleh

kesesuaian capaian keluaran antara

Bendahara

akan

spesifikasi teknis dalam perjanjian dan

dilaporkan ke KPP paling lambat

yang disebutkan dalam penerimaan

tanggal 15 bulan berikutnya untuk

barang/jasa, dan ketepatan penggunaan

PPN dan tanggal 20 bulan berikutnya

akun (6 digit).

untuk PPh;

Kemudian terkait dengan pertanggung‐

Penggunaan materai pada kuitansi

jawabannya ke Bendahara Pengeluaran,

mengacu pada ketentuan sebagai

untuk setiap pertanggungjawaban yang

berikut, yaitu:

disampaikan oleh masing‐masing BPP ke

Bendahara

ke

Pengeluaran

Bendahara

kelengkapan

Pengeluaran

perintah

hendaknya

sudah benar dan lengkap serta siap 7 Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 14

untuk diproses SPP dan SPM‐nya. Ketika

e. Faktur Pajak untuk masing‐masing

masih terdapat hal‐hal yang belum

PPN yang dipungut oleh BPP yang

lengkap, sedapat mungkin segera

ditandatangani dan ditempel basah

dilengkapi oleh masing‐masing BPP.

oleh rekanan/pihak ketiga;

Pertanggungjawaban yang benar dan

f. SSP asli untuk masing‐masing pajak

lengkap dalam hal ini mengacu kepada

yang dipungut dan disetor oleh BPP;

kesesuaian penggunaan dana dengan

g. Validasi dari KPPN atas setiap pajak


yang telah dipungut dan disetor oleh

yang telah diberikan, kelengkapan

BPP;

dokumen

pembayaran,

kebenaran

h. Fotokopi Surat Keputusan apabila

pengenaan pajak bagi masing‐masing penerima pembayaran, dan alangkah

terkait dengan pembayaran honor; i.

Terkait

pembayaran

perjalanan

lebih baiknya apabila disertai dengan

dinas, sekurang‐kurangnya disertai

fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) yang

pula dengan Surat Tugas, SPD, bukti

telah divalidasi oleh KPPN setempat

pengeluaran riil, daftar rincian

untuk seluruh pajak yang telah dipungut

perjalan

oleh

BPP.

pembayaran

dinas,

tiket,

airport

Kelengkapan

dokumen

tax/retribusi

terminal/pelabuhan,

tersebut

sekurang‐

dan kuitansi pembayaran hotel apabila menginap di hotel.

kurangnya terdiri dari: a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab

5. Pengembalian Belanja atas Beban DIPA yang Dibayarkan Melalui BPP

Belanja (SPTB); b. Surat Perintah Bayar (SPBy);

Pengembalian belanja dalam tahun

c. Kuitansi/bukti pembelian yang telah

anggaran berjalan pada prinsipnya

disahkan PPK; d. Daftar

nominatif

adalah harus sesuai dengan kode Bagian pembayaran

Anggaran, Eselon I, Fungsi/Sub Fungsi,

apabila dibutuhkan, misalnya saja

Program, Kegiatan, Output, Kode Satuan

untuk pembayaran honor dan

Kerja, Kode Lokasi, dan akun yang

perjalanan dinas para pegawai;

digunakan. belanja

Seluruh

harus

pengembalian

hendaknya

tetap 8


berkoordinasi

dengan

Bendahara

penerima pembayaran, dan alangkah

Pengeluaran.

Sepanjang

kelebihan

lebih baiknya apabila disertai dengan

pembayaran atas beban DIPA melalui

fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) yang

penggunaan Uang Persediaan yang

telah divalidasi oleh KPPN untuk seluruh

dibayarkan melalui BPP tersebut belum

pajak yang telah dipungut oleh BPP.

secara sah menjadi belanja negara

Pertanggungjawaban

(belum diterbitnya SP2D‐nya) dan masih

masing

dalam tahap verifikasi oleh Bendahara

diverifikasi kembali oleh Bendahara

Pengeluaran, maka terhadap kesalahan

Pengeluaran dan apabila telah benar

pembayaran tersebut dapat langsung

dan lengkap, dalam hal dana UP di

diperbaiki/dikoreksi/diganti bukti pem‐

Bendahara

bayarannya.

maka

6. Mekanisme Pertanggungjawaban BPP

BPP

ini

oleh

kemudian

Pengeluaran

dapat

masing‐

langsung

akan

mencukupi dilakukan

penggantian UP kepada BPP. Namun

dan Waktu Penyampaian Pertanggung‐

apabila

jawaban

Pengeluaran tidak mencukupi untuk

Pertanggungjawaban BPP disampaikan

dilakukan penggantian UP kepada BPP,

kepada Bendahara Pengeluaran setelah

atas pertanggungjawaban BPP tersebut

Uang Persediaan yang ada di masing‐

kemudian akan diproses SPP dan SPM‐

masing BPP sudah terealisasi minimal 50

nya dan diajukan ke KPPN. Untuk

persen. Pertanggungjawaban BPP yang

masing‐masing BPP yang memiliki

disampaikan ke Bendahara Pengeluaran

rekening, maka atas SP2D yang terbit

ini hendaknya sudah benar dan lengkap.

dapat langsung ditujukan langsung ke

Pertanggungjawaban yang benar dan

rekening BPP, namun apabila masing‐

lengkap dalam hal ini mengacu kepada

masing BPP tersebut tidak memiliki

kesesuaian penggunaan dana dengan

rekening, setelah SP2D GU ini terbit dan


uang masuk ke rekening Bendahara

yang telah diberikan, kelengkapan

Pengeluaran, maka kemudian akan

dokumen

kebenaran

didistribusikan kembali ke masing‐

pengenaan pajak bagi masing‐masing

masing BPP sesuai dengan nilai

pembayaran,

dana

UP

di

Bendahara


pertanggungjawaban yang disampaikan

menghitung seluruh Uang Persediaan

sebelumnya oleh BPP, sehingga uang

yang berada dalam pengelolaannya,

persediaan yang ada di masing‐masing

agar terhindar dari kekurangan atau

BPP menjadi kembali terisi seperti

kelebihan setor sisa Uang Persediaan.

sediakala.

Prinsip yang harus dipegang adalah

Pada akhir tahun anggaran, ketika

bahwasanya

masing‐masing BPP telah melaksanakan

jawaban Bendahara Pengeluaran dan

semua kegiatannya dan tidak terdapat

BPP per tanggal 31 Desember tahun

lagi pembayaran yang akan dilakukan

yang berkenaan harus menunjukkan

oleh masing‐masing BPP, maka atas sisa

saldo 0 (nol) pada semua buku yang

Uang

tidak

ada, baik BKU, Buku Kas, Buku Kas

hendaknya

Tunai, Buku Kas Bank, dan buku‐buku

Persediaan

dipergunakan

yang

tersebut

segera dikembalikan ke Bendahara Pengeluaran agar dapat segera disetor

Laporan

Pertanggung‐

pembantu yang lainnya. 7. Rekonsiliasi

LPJ

Bendahara

ke kas negara. Prinsipnya ketika akhir

Pengeluaran

tahun anggaran, jumlah uang yang

Pengeluaran Pembantu

dikuasakan di masing‐masing BPP harus

Dalam PMK Nomor 162/PMK.05/2013

sama

dijelaskan bahwa KPA atau PPK atas

dengan

pertanggungjawaban

penjumlahan atas

kuitansi‐

kuitansi yang telah dibayarkan dan pengembalian sisa Uang Persediaan oleh masing‐masing BPP yang tidak dipergunakan lagi. Alangkah baiknya kalau

masing‐masing

BPP

dapat

menyelesaikan seluruh Uang Persediaan yang dikuasainya tidak terlalu dekat dengan batas tutup tahun anggaran, sehingga dapat memberikan waktu

nama

KPA

pemeriksaan

dan

LPJ

Bendahara

wajib

melakukan

kas

Bendahara

Pengeluaran sekurang‐kurangnya satu kali dalam satu bulan, sedangkan untuk BPP, PPK wajib melakukan pemeriksaan kas BPP sekurang‐kurangnya sekali pula dalam satu bulan. Pemeriksaan ini terkait dengan kesesuaian antara saldo buku dan saldo kas serta meneliti kesesuaian

antara

pembukuan

lebih bagi Bendahara Pengeluaran untuk 10 Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 14

bendahara dengan Laporan Keuangan

4. Buku Pembantu Pajak hendaknya

UAKPA.

saldonya adalah 0 (nol), dengan

Masing‐masing BPP paling lambat

demikian atas pajak‐pajak yang telah

tanggal 5 (lima) hari kerja setiap awal

dipungut oleh BPP telah semuanya

bulan wajib menyampaikan LPJ BPP ke

disetor ke kas negara;

Bendahara Pengeluaran. Atas dasar LPJ

5. Pada LPJ BPP, jumlah kas (tunai dan

BPP yang telah disampaikan, Bendahara

bank) ditambah dengan jumlah

Pengeluaran meneiliti kebenaran angka‐

kuitansi UP yang belum di SPPkan

angka yang tersaji di LPJ BPP tersebut

ditambah Uang Muka Perjadin

dan melakukan rekonsiliasi dengan LPJ

harusnya sama dengan nominal UP

yang

Bendahara

yang dikelola oleh masing‐masing

Pengeluaran itu sendiri. Hal‐hal yang

BPP, dan jumlah atas seluruh uang

harus diperhatikan adalah sebagai

yang dikelola oleh semua BPP yang

berikut:

berasal

1. Pada LPJ BPP, angka‐angka yang

nilainya harus sama dengan saldo BP

disusun

oleh

dari

tersaji sebagai saldo awal pada

BPP

pada

masing‐masing buku adalah harus

Pengeluaran.

Uang

LPJ

Persediaan

Bendahara

sama dengan angka‐angka yang

Aktivitas Bendahara Pengeluaran Terkait

tersaji sebagai saldo akhir di masing‐

Hubungannya dengan BPP (Pencatatan

masing buku pada LPJ BPP bulan

pada Bendahara Pengeluaran)

sebelumnya;

Bendahara Pengeluaran yang mempunyai

2. Uang Tunai di brankas tidak boleh mencapai nilai Rp.50.000.000,00; 3. Uang di rekening harus sesuai dengan rekening koran yang ada, dan untuk BPP yang tidak memiliki rekening, maka uang di rekening bank harus 0 (nol);

Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib untuk

membukukan

aktivitasnya

segala

dengan

bentuk

Bendahara

Pengeluaran Pembantu yang berada di bawah pengawasannya, baik terkait dengan aktivitas

penyaluran

dana

maupun

pertanggungjawaban atas pengelolaan uang yang telah disalurkan melalui Laporan 11


Pertanggungjawaban BPP yang diterima

Belanja atas beban Uang Persediaan

oleh Bendahara Pengeluaran sebagai

yang telah dilakukan oleh BPP dicatat

dokumen

oleh Bendahara Pengeluaran ketika

sumber.

Aktivitas‐aktivitas

tersebut antara lain: a. Pengiriman

pertanggungjawaban

Uang

Pengeluaran

dari

kepada

oleh

masing‐

Bendahara

masing BPP disampaikan, atau dalam

Bendahara

hal ini ketika belanja oleh BPP telah

Pengeluaran Pembantu.

mencapai 50 persen atau lebih. Atas

Uang yang dikirimkan dalam hal ini

transaksi ini dicatat pada :

dapat berupa UP atau uang LS



Sisi Kredit pada Buku Kas Umum

Bendahara

dibayarkan



Sisi Kredit pada Buku Pembantu BPP

melalui BPP. Pembukuan atas transaksi



Sisi Kredit pada Buku Pembantu UP

ini



Pengurang Pagu Mata Anggaran

yang

adalah

akan

sebesar

tanda

bukti

transfer/tanda terima penyerahan uang

Berkenaan pada Buku Pengawasan

dari Bendahara Pengeluaran kepada

Anggaran Belanja

Bendahara Pengeluaran Pembantu yang

c. Pertanggungjawaban BPP atas Uang LS

dicatat dalam:

Bendahara yang telah dibayarkan.



Uang LS Bendahara yang dibayarkan

Sisi Debet Dan Kredit pada Buku Kas Umum

melalui BPP dicatat oleh Bendahara



Sisi Kredit pada Buku Pembantu Kas

Pengeluaran




jawaban LS Bendahara oleh masing‐

Tunai (Apabila Uang yang Dikirim

masing BPP disampaikan. Atas transaksi

Diambil dari Uang Kas di Brankas)

ini dicatat pada :





Bank (Apabila Uang yang Dikirim




Diambil dari Uang Kas di Rekening



Sisi Kredit pada Buku Pembantu LS‐



Bank) 

Sisi Debet pada Buku Pembantu BPP

b. Pertanggungjawaban BPP atas Uang

ketika

pertanggung‐

Bendahara d. Setoran Sisa LS Bendahara yang telah dibayarkan BPP.

Persediaan yang telah Dibelanjakan. 12 Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 14



Adakalanya atas uang LS Bendahara yang telah dikirimkan oleh Bendahara

BPP 

Pengeluaran kepada BPP tersebut berlebih dan harus dikembalikan ke kas negara

berupa

Surat

Setoran

Sisi Kredit pada Buku Pembantu

Sisi Kredit pada Buku Pembantu Pajak

f. Pengiriman

Kembali

Sisa

Uang

Pengembalian Belanja. Atas transaksi ini

Persediaan dari BPP ke Bendahara

dicatat pada :

Pengeluaran.




Transaksi ini biasanya dilakukan pada




menjelang akhir tahun anggaran setelah



Sisi Kredit pada Buku Pembantu LS

tidak terdapat lagi pembayaran yang

Bendahara

dilakukan oleh masing‐masing BPP

e. Pertanggungjawaban

BPP

untuk kemudian disetor ke kas negara

atas

Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang

sebegai

Telah Dilakukan.

anggaran berjalan. Atas transaksi ini

Pemungutan dan penyetoran pajak yang

dicatat pada :

telah dilakukan oleh BPP dicatat oleh



Bendahara

Pengeluaran

pengembalian

UP

tahun

Sisi Debet dan Kredit pada Buku Kas Umum

ketika masing‐



Sisi Debet pada Buku Pembantu Kas

masing BPP disampaikan. Atas transaksi




pertanggungjawaban

oleh

ini dicatat pada :

Tunai (apabila diserahkan langsung

1. Pada saat pemungutan pajak

ke Bendahara Pengeluaran tanpa



Sisi Debet pada Buku Kas Umum



Sisi Debet pada Buku Pembantu



transfer bank) 

BPP

Bank (apabila dikirimkan melalui


transfer bank) 

Pajak 2. Pada saat penyetoran pajak: 



Sisi Kredit pada Buku Kas Umum pada Saat Penyetoran Pajak 13


Aktivitas

BPP

Terkait

Hubungannya




dengan Bendahara Pengeluaran (dicatat

Bank (apabila uang dikirim memalui

oleh BPP)

rekening bank BPP)

a. Penerimaan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) dari Bendahara Pengeluaran Penerimaan

POK

dari

Bendahara



Sisi Debet pada Buku Pembantu UP

c. Pembayaran melalui Uang Persediaan yang dilakukan oleh BPP

Pengeluaran ini dapat diibaratkan

Pembayaran melalui Uang Persediaan

sebagai

yang dilakukan oleh BPP dicatat oleh

penerimaan

DIPA

bagi

Bendahara Pengeluaran. Dalam POK

BPP pada :

tertuang pagu anggaran untuk masing‐




masing kegiatan, output, dan per akun




yang merupakan batas tertinggi yang



Sisi kredit pada Buku Pembantu Kas

tidak boleh dilampaui oleh masing‐

Tunai

masing BPP. Atas transaksi ini maka oleh




BPP akan dicatat pada :



Sisi Kredit pada Buku Pengawasan



Sisi Debet dan Kredit pada Buku Kas Umum



MAK d. Potongan dan setoran pajak yang

Sisi Debet pada Buku Pengawasan

dilakukan oleh BPP.

MAK

Potongan dan setoran pajak yang

b. Penerimaan Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran

dilakukan oleh BPP dicatat oleh BPP: Pada saat pemungutan pajak :

Atas Uang Persediaan yang diterima dari




Bendahara Pengeluaran dicatat oleh




BPP pada : 







Sisi Debet pada Buku Pembantu Kas Tunai (apabila uang yang dikirim tunai)

Kas 

Sisi Debet pada Buku Pembantu Kas Tunai



Sisi Debet pada Buku Pembantu Pajak

Pada saat penyetoran pajak : 14













Sisi Kredit pada Buku Pengawasan MAK

Kas 

Sisi Kredit pada Buku Pembantu Kas Tunai





Sisi Kredit pada Buku Pengesahan

g. Penerimaan

LS

Bendahara

dari


Bendahara Pengeluaran.

Pajak

Atas transaksi ini oleh BPP akan dicatat

e. Pertanggungjawaban Uang Persediaan

pada :

ke Bendahara Pengeluaran.




Pertanggungjawaban Uang Persediaan




ke Bendahara Pengeluaran yang dalam




hal ini nantinya akan diproses menjadi

Tunai (apabila uang yang dikirim

SPP/SPM oleh BPP akan dicatat oleh

tunai) 

BPP pada :  


Sisi Debet dan Kredit pada Buku Kas

Tunai (apabila uang dikirim memalui

Umum

rekening bank BPP)

Sisi Kredit pada Buku Pengesahan



f. Pengembalian Sisa UP ke Bendahara Pengeluaran.

Sisi Debet pada Buku Pembantu LS Bendahara

h. Pembayaran LS Bendahara oleh BPP

Atas sisa UP yang tidak dipergunakan

kepada Pihak yang Berhak.

lagi pada akhir tahun anggaran akan

Atas transaksi ini oleh BPP akan dicatat

dicatat oleh BPP pada :

pada :















Sisi kredit pada Buku Pembantu Kas

(apabila pembayaran menggunakan

Tunai (apabila disetor tunai)

uang tunai)



Sisi kredit pada Buku Pembantu Kas Bank

(apabila

rekening)

disetor

melalui



Sisi Kredit pada Buku Pembantu Kas Tunai

(apabila

pembayaran

menggunakan uang tunai) 15





Referensi

Bank (apabila pembayaran dilakukan

1.

tentang Keuangan Negara;

melalui transfer bank) 

2.


Undang‐Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Bendahara i.

Undang‐Undang Nomor 17 Tahun 2003

3.

Setoran Sisa LS Bendahara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor

Atas Surat Setoran Pengembalian

190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara

Belanja yang disetor oleh BPP, ,maka

Pembayaran

atas transaksi ini oleh BPP akan dicatat

Pelaksanaan APBN; 4.

pada :

dalam

Rangka

Peraturan Menteri Keuangan Nomor




162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan




dan Tanggung Jawab Bendahara pada




Satuan Kerja Pengelola Anggaran

Tunai

Pendapatan dan Belanja Negara;



5.


Peraturan

Direktur

Jenderal

Bendahara

Perbendaharaan Nomor 47/PB/2009

tentang

Penatausahaan

Laporan

Bendahara

Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

Petunjuk dan

Pelaksanaan Penyusunan

Pertanggungjawaban Kementerian

Negara/


Simulasi Pembukuan Satuan Kerja Kantor Penyuluhan Akuntansi

Transaksi yang terjadi pada Bulan Januari

(015.08.0199.160582.KP) menerima DIPA

2013 adalah sebagai berikut :

Tahun

 Tanggal 2 Januari 2013

2013

dengan

015.08.1.160582/2013 Desember

nomor

DIPA‐

tanggal

05

2012

Rp.4.500.000.000,00

dengan

1.

sebesar perincian

Diterima DIPA dengan perincian tersebut dalam Tabel 1;

2.

Penyampaian Petunjuk Operasional

tersebut pada Tabel 1.

Kegiatan (POK) oleh Bendahara

Satuan kerja ini memiliki satu orang BPP

Pengeluaran

yang tidak memiliki rekening di Bank,

perincian tersebut dalam Tabel 2.

sehingga menyimpan uang UP yang dikirimkan oleh Bendahara Pengeluaran

ke

BPP

dengan

 Tanggal 3 Januari 2013 1.

Diterima SPM‐UP beserta SP2D‐UP

dengan menggunakan brankas.

sebesar Rp.100.000.000,00 nomor

307405E Tanggal 03 Januari 2013 Daftar Rincian DIPA (Tabel 1)

No.

Jenis Belanja

Akun

Pagu

1.

Belanja Honor Output Kegiatan

521213

Rp. 150.000.000,00

2.

Belanja Barang Non Operasional Lainnya

521219

Rp.2.500.000.000,00

3.

Belanja Jasa Profesi

522151

Rp.1.000.000.000,00

4.

Belanja Perjalanan Lainnya

524119

Rp. 850.000.000,00

Daftar Rincian DIPA (Tabel 2) No.

Jenis Belanja

Akun

Pagu

1.

Belanja Honor Output Kegiatan

521213

Rp. 50.000.000,00

2.

Belanja Barang Non Operasional Lainnya

521219

Rp. 500.000.000,00

3.

Belanja Jasa Profesi

522151

Rp. 150.000.000,00

4.

Belanja Perjalanan Lainnya

524119

Rp. 200.000.000,00


2.

3.

Pengambilan uang tunai di bank

nomor KW‐003/GU/BPP/I/2013. Atas

senilai Rp.90.000.000,00 dengan cek

transaksi ini dipungut PPN sebesar

nomor FU 460672 tanggal 03 Januari

Rp.1.500.000,00

2013

Rp.225.000,00. Adapun pajak seluruhnya

Pengiriman ke BPP melalui tunai

disetor pada hari yang sama.

senilai Rp.50.000.000,00 dengan bukti

kuitansi

nomor

dan

PPh

sebesar


KW‐

Pembayaran pembelian obat‐obatan

001/BPP/I/2013 Tanggal 03 Januari

oleh BPP senilai Rp.500.000,00 di Apotik

2013

Sugih Waras dengan bukti pembelian

 Tanggal 6 Januari 2013 Pembayaran

nomor KW‐004/GU/BPP/I/2013.

pembelian

ATK

dan


komputer supplies oleh BPP senilai

Pembayaran honorarium narasumber

Rp.950.000,00 di Toko Supra dengan

senilai Rp. 18.000.000,00 untuk 8 orang

bukti

narasumber atas nama Sukotjo, dkk

pembelian

KW‐

001/GU/BPP/I/2013.

dengan bukti pembayaran nomor KW‐


005/GU/BPP/I/2013. Atas transaksi ini

Pembayaran

pembuatan

spanduk

dipungut PPh senilai Rp.1.500.000,00 dan

kelengkapan diklat oleh BPP senilai

disetor pada ke kas negara pada hari

Rp.1.320.000,00 di Toko Mega Pro

yang sama.

Advertising dengan bukti pembelian


nomor KW‐002/GU/BPP/I/2013. Atas

Diterima SPM‐LS Bendahara beserta

transaksi ini dipungut PPN sebesar

SP2D‐LS Bendahara atas perjalanan dinas

Rp.120.000,00 dan langsung disetor ke

narasumber sebesar Rp.25.000.000,00

kas negara pada hari itu juga.

nomor 307406Etanggal 18 Januari 2013



Pembayaran pembelian perlengkapan peserta

oleh

BPP

senilai

1.

Pengambilan uang tunai di bank atas SPM‐LS

bendahara

senilai

Rp.16.500.000,00 di Toko Variomas Jaya

Rp.25.000.000,00 dengan cek nomor

Sejahtera dengan bukti pembelian

FU 460673 tanggal 19 Januari 2013 18


2.

Pengiriman ke BPP melalui tunai

dibayarkan

senilai Rp.25.000.000,00 dengan

Rp.23.500.000,00

bukti

Rp.1.500.000,00).

kuitansi

nomor

KW‐

yang

pertanggungjawaban

berhak

sebesar bukti

nomor

senilai

304481E tanggal 26 Januari 2013  Tanggal 28 Januari 2013

Penyetoran kelebihan LS Bendahara sebesar

1.

Rp.1.500.000,00

menggunakan

Surat

Setoran

Pengembalian

Belanja

nomor

Pengambilan uang di bank dengan cek nomor FU 460674 tanggal 28 Januari

2.


senilai

Pengiriman ke BPP melalui tunai senilai

Penyampaian kepada Bendahara pertanggungjawaban

2013

Rp.37.270.000,00

001/SSPB/I/2013.

Pengeluaran

BPP

Rp.37.270.000,00 dengan SP2D nomor

KW‐

001/LS/BPP/I/2013

Rp.37.270.000,00

bukti

kuitansi nomor KW‐003/BPP/I/2013.  Tanggal 31 Januari 2013

UP yang sudah benar dan lengkap

1.

Dari rekening Koran tampak jasa giro

senilai Rp.37.270.000,00 dengan

yang telah disetor oleh pihak bank

SPTB

adalah sebesar Rp.250.000,00;

dengan

nomor

001/SPTB/I/2013

perincian

untuk

akun

2.

521219 sebesar Rp.19.270.000,00 dan

2.

SSPB

Diterima SPM GU dan SP2D GU atas

pembelian

1.

dan

Pembayaran LS Bendahara kepada

Rp.23.500.000,00dengan

4.

kuitansi


002/BPP/I/2013. 3.

(nilai

522151

LPJ

Bendahara

Pengeluaran dan LPJ BPP.

sebesar

Rp.18.000.000,00, untuk selan‐

jutnya diproses SPP dan SPMnya dan

diajukan ke KPPN;

Penyampaian kepada Bendahara

Pengeluaran

pertanggungjawaban

atas LS Bendahara yang telah

Penyusunan

19













PERBEDAAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA SAP BERBASIS AKRUAL DENGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA SAP BERBASIS KAS MENUJU AKRUAL DAN PERBEDAAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN DENGAN LAPORAN OPERASIONAL Oleh Fitra Riadian Dit. Akuntansi Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan A. PERBEDAAN LRA PADA SAP BERBASIS

A.1. PERLAKUAN ATAS TRANSAKSI NON

AKRUAL DENGAN LRA PADA SAP BERBASIS KAS MENUJU AKRUAL

KAS Pada LRA pada SAP Berbasis Kas Menuju

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada

Akrual, terdapat pencatatan atas transaksi

dasarnya adalah menggunakan basis Kas.

Non

Walaupun

disusun

transaksi-transaksi yang tidak melibatkan

berdasarkan basis Akrual, namun untuk LRA

kas. Contoh dari transaksi Non Kas adalah

tetap menggunakan basis Kas. Sehingga

transaksi

pada umumnya tidak ada perbedaan antara

barang/jasa/surat berharga.

LRA pada SAP Berbasis Akrual dengan LRA

Pada LRA pada SAP Berbasis Kas Menuju

pada SAP Berbasis Kas Menuju Akrual.

Akrual,

Namun

barang/jasa/surat berharga tersebut dicatat

Laporan

demikian,

Keuangan

terdapat

perbedaan

Kas.

Transaksi

penerimaan

transaksi

antara LRA pada SAP Berbasis Akrual

sebagai berikut:

dengan LRA pada SAP Berbasis Kas Menuju

-

Akrual

yang

modifikasi

lebih

kebijakan

Non

Kas

Hibah

hibah

adalah

berupa

berupa

Dicatat sebagai Pendapatan Hibah Non

disebabkan

karena

Kas;

akuntansi

selama

Pendapatan Hibah non Kas dicatat oleh

pemberlakuan basis Kas Menuju Akrual dan terkait Sistem Akuntansi yang digunakan, yaitu pada hal-hal sebagai berikut:

BUN (BA.999.02). -

Dicatat

sebagai

Belanja

Barang/

Modal/Pembiayaan Non Kas;

-

Perlakuan atas Transaksi Non Kas; dan

Belanja Barang/Modal/Pembiayaan Non

-

Jurnal Standar

Kas dicatat oleh Kementerian/Lembaga. 31


Pada LRA pada SAP Berbasis Akrual, tidak

perbedaan pada jurnal standar. Perbedaan

lagi terdapat Pendapatan atau Belanja Non

ini terjadi karena perbedaan pilihan sistem

Kas. Yang dicatat pada LRA pada SAP

akuntansi

Berbasis Akrual adalah transaksi-transaksi

menggunakan basis Kas Menuju Akrual dan

yang melibatkan Kas saja.

saat menggunakan basis Akrual, yaitu:

Pada Laporan Keuangan Basis Akrual, atas

-

yang

digunakan

pada

saat

Jurnal Penganggaran:

transaksi Hibah berupa barang/jasa/ surat

Pada LRA pada SAP Berbasis Kas Menuju

berharga dicatat sebagai berikut (Tabel 1):

Akrual,

Dicatat

-

-

sebagai

Pendapatan

pada

penganggaran

menggunakan

double entry. Pada LRA pada SAP

Laporan Operasional; dan

Berbasis Akrual, jurnal penganggaran

Dicatat sebagai Aset pada Neraca.

dilakukan dengan cara single entry. Tabel 1

No. 1.

Transaksi

Jurnal Kas Menuju Akrual

Akrual

Penganggaran (DIPA) - Estimasi pendapatan Estimasi Pendapatan..... Utang kepada KUN - Allotment Belanja

(single entry)

Piutang dari KPPN

Allotment Belanja.....

Allotment Belanja..... 2.

Realisasi - Pendapatan

Utang Kepada KUN

Pendapatan.....

Belanja.....

Belanja.....

Piutang dari KPPN A.2. JURNAL STANDAR Jurnal Standar adalah dasar pencatatan dan pemrosesan atas suatu transaksi. Pada LRA pada SAP Berbasis Akrual dan LRA pada SAP Berbasis Kas Menuju Akrual terdapat

(single entry) Diterima Entitas Lain

Pendapatan..... - Belanja

Estimasi Pendapatan.....

Ditagihkan ke Entitas Lain Jurnal Realisasi: Pada jurnal realisasi, baik LRA pada SAP Berbasis Ks Menuju Akrual maupun LRA pada SAP Berbasis Akrual mencatat secara double entry, namun berbeda untuk pasangan jurnalnya. 32


B. PERBEDAAN LRA DENGAN LO Dalam penyusunan Laporan Keuangan Basis Akrual terdapat laporan yang tidak ada pada laporan basis Kas Menuju Akrual, yaitu Laporan Operasional (LO), Laporan

bersangkutan pemerintah,

yang dan

menjadi

tidak

perlu

hak dibayar

kembali oleh pemerintah. Definisi Pendapatan pada LO adalah:

Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah

Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).

yang

LO menyajikan Pendapatan LO dan Beban.

kekayaan bersih. Kekayaan Bersih adalah

Selisih dari Pendapatan dan Beban disebut

Selisih Aset dengan Kewajiban atau disebut

Surplus/Defisit. Dalam Laporan Realisasi

dengan Ekuitas.

Anggaran (LRA), terdiri dari Pendapatan dan

Dari definisi, dapat diketahui perbedaan

Belanja. Selisih dari Pendapatan dan Belanja

antara Pendapatan LRA dengan Pendapatan

disebut SiLPA/SiKPA.

LO adalah bahwa:

Dalam tulisan ini akan dibahas: -

-

Perbedaan antara Pendapatan pada LO

-

diakui

sebagai

penambah

LRA: pendapatan adalah “Penerimaan oleh BUN/BUD” yang menambah “SAL”;

-

LO: Pendapatan adalah “Hak (atas

dengan Pendapatan pada LRA; dan

pekerjaan

Perbedaan antara Beban pada LO

dilaksanakan)”

dengan Belanja pada LRA

“kekayaan bersih (ekuitas)”.

B.1. PERBEDAAN ANTARA PENDAPATAN LO DENGAN PENDAPATAN LRA

Definisi Pendapatan pada LRA adalah: Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Umum

Tulisan

yang

telah yang

menyajikan

selesai menambah

beberapa

contoh

perbedaan antara pendapatan LRA dengan Pendapatan LO sebagai berikut:

B.1.1. DEFINISI

Bendahara

nilai

Negara/Bendahara

Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang

B.1.2.

PENDAPATAN

NEGARA

BUKAN PAJAK (PNBP) Pada PNBP, umumnya tidak terdapat perbedaan antara saat pengakuan dan nilai yang diakui/dicatat baik pada LRA maupun LO karena pada umumnya PNBP ditagih dan diterima

kasnya

pada

periode

tahun 33


anggaran yang sama, bahkan diharapkan

B.1.3. PENDAPATAN SEWA

ditagih dan diterima pada hari yang sama.

Untuk lebih mudah dalam memahami

Contoh:

perbedaan antara Pendapatan LRA dengan

Pendapatan PNBP Perijinan, pada umum

Pendapatan

penerimaan kas PNBP Perijinan pada hari

diilustrasikan terdapat transaksi sebagai

yang sama dengan hak/tagihan perijinan

berikut:

timbul, sehingga pengakuan pendapatannya

Satker A menyewakan salah satu ruangan

antara LRA dengan LO sama.

gedungnya kepada pihak ketiga. Perjanjian

LO

atas

transaksi

Sewa,

sewa gedung tersebut dimulai dari tgl. 1 Juli Namun, apabila terjadi, misalnya Surat Ijin

2015 s/d 30 Juni 2016 sebesar Rp.10 juta.

telah dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah

Pembayaran dilakukan pada tanggal 1 Juli

dan/atau telah diterima oleh yang meminta

2015.

perijinan,

dilakukan

Dari transaksi diatas akan terjadi perbedaan

periode

pencatatan antara pendapatan sewa LRA

pelaporan, maka akan terdapat perbedaan

dengan pendapatan sewa LO sebagai

antara pendapatan pada LRA dengan pada

berikut (Tabel 2):

LO pada akhir periode pelaporan yaitu:

LRA, pada tanggal 1 Juli 2015 saat

tetapi

pembayarannya

-

-

belum

hingga

akhir

Pada LRA tidak akan mencatat adanya

menerima Kas, mencatat pendapatan Sewa

pendapatan, karena sampai dengan

sebesar Rp.10 Juta. Setelah itu, tidak ada

akhir periode pelaporan tidak ada

lagi pencatatan pada LRA. Sedangkan LO,

penerimaan Kas.

pada

Pada LO diakui adanya pendapatan,

pendapatan sebesar Rp.10 juta, namun

walaupun tidak ada penerimaan kas

pada akhir tahun (31 Des’ 2015) dilakukan

sampai dengan akhir periode pelaporan,

Jurnal

karena

pendapatan sewa.

pada

saat

perijinan

tanggal

1

Juli

penyesuaian

2015

mencatat

terhadap

nilai

dikeluarkan/diterima telah terjadi hak

Mengapa?

atas pendapatan perijinan tersebut.

Karena perjanjian Sewa adalah untuk

Pada kasus ini, di neraca akan mencatat

selama 1 tahun sebesar Rp. 10 Juta,

adanya piutang.

sedangkan sampai dengan akhir tahun 34


2015,

sewa

setengah

baru

tahun,

terlaksana maka

selama

januari sampai dengan Juni 2016. Pada

pengakuan

Neraca

akan

dicatat

(Pendapatan

pengurangan

pendapatan sewa pun hanya sebanyak

kewajiban

Sewa

diterima

setengah tahun, yaitu ½ dari Rp.10 juta

dimuka) sebesar Rp. 5 juta.

yaitu Rp. 5 juta. Dengan demikian pada

Transaksi diatas dapat dijelaskan pada

akhir tahun akan dilakukan penyesuaian

ilustrasi tabel di halaman ini (Tabel 2):

Tabel 2 Tanggal 1 Juli’15

Transaksi

LRA

LO

Pembayaran Sewa Rp.10 Mencatat Pendapatan Mencatat Pendapatan Juta untuk sewa dari 1 sebesar Rp.10 Juta

sebesar Rp.10 Juta

Juli’15 s/d 30 Juni’16 31 Des’15

Penyesuaian

pada

akhir Tidak ada pencatatan

tahun

Mengurangi Pendapatan

sewa

sebesar Rp. 5 Juta, mencatat

kewajiban

sebesar Rp.5 Juta 30 Juni’16

Berakhirnya masa sewa

Tidak ada pencatatan

Mengakui

adanya

pendapatan

sewa

sebesar Rp.5 Juta dan mengurangi kewajiban sebesar Rp.5 Juta berupa pengurangan pendapatan sewa

Terlihat bahwa pada tahun 2015 LRA

sebesar Rp. 5 Juta. Disamping itu, pada

mencatat pendapatan sebesar Rp.10 Juta,

neraca juga dicatat adanya kewajiban

sedangkan pada LO mencatat pendapatan

(Pendapatan

dimuka)

sewa sebesar Rp.5 Juta. Pada tahun 2016

sebesar Rp. 5 Juta. Pada Tahun 2016 pada

LRA tidak mencatat pendapatan, sedangkan

LO akan diakui adanya pendapatan sewa

LO mencatat pendapatan sebesar Rp. 5

gedung sebesar Rp. 5 juta juga. Yaitu

Juta.

Sewa

diterima

pengakuan pendapatan sewa dari bulan 35 Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 14

Perbedaan Pendapatan Sewa pada LRA dan LO akan menjadi semakin besar apabila sewa dilakukan untuk tahun yang lebih lama, misalnya 4 tahun, dari tanggal 1 Juli 2015 s.d. 30 Juni 2019 sebesar Rp.10 juta,dan dibayar diawal. Maka pengakuan pendapatan akan sebagai berikut (Tabel 3): Tabel 3 Tahun

LRA

LO

2015

Rp. 10 Juta

Rp. 1,25 juta (Juli sd Des’15 → ⅟2 tahun)

2016

-

Rp. 2,5 juta (Jan sd Des’16 → 1 tahun)

2017

-


2018

-


2019

-

Rp. 1,25 juta (Jan sd Jun’19 →⅟2 tahun)

B.1.4. PENJUALAN ASET Untuk lebih mudah dalam memahami

Pada saat lelang, mobil tersebut terjual

perbedaan antara Pendapatan LRA dengan

dengan harga Rp.40 Juta. Bagaimana

Pendapatan LO atas transaksi penjualan

pencatatan transaksi tersebut di LRA dan di

aset,

LO?

diilustrasikan

terdapat

transaksi

sebagai berikut:

Pada LRA, Kas sebesar Rp. 40 juta

Satker A mempunyai sebuah mobil dengan

merupakan penerimaan pada Kas Negara

harga pembelian sebesar Rp. 100 Juta.

(BUN) dan menambah SAL. Sehingga pada

Mobil tersebut ingin dijual karena sudah

LRA diakui/dicatat sebagai pendapatan

tidak digunakan lagi. Pada saat penjualan,

penjualan sebesar Rp.40 juta.

mobil tersebut telah disusutkan sebesar Rp.

Pada LO, dari Penjualan

70 Juta, sehingga nilai buku mobil tersebut

juta, telah memenuhi definisi hak, namun

sebesar Rp.30 juta.

tidak

semuanya

menambah

sebesar Rp. 40

memenuhi

kekayaan

bersih

definisi (ekuitas). 36


Mengapa? karena pada basis akrual pada

Pada Pendapatan LRA, akan mencatat

saat mobil dijual, juga terjadi pengurangan

pendapatan penjualan aset sebesar Rp.20

ekuitas sebesar nilai buku mobil tersebut

Juta. Pada LO, akan mencatat sesuai

(Rp.30 juta).

ilustrasi tabel di halaman ini (Tabel 5):

Sehingga dari transaksi sebesar Rp. 40 Juta

Dengan demikian pada LO, akan mencatat

hanya menambah ekuitas sebesar Rp. 10

beban penjualan aset sebesar Rp.10 juta,

juta. Yaitu sebagai berikut (Tabel 4):

sedangkan

pada

Neraca

mencatat

Tabel 4 Transaksi

Nilai

Keterangan

Penerimaan Kas

Rp.40 juta

Menambah ekuitas

Pengurangan nilai buku mobil

Rp.30 juta

Mengurangi ekuitas

Rp.10 juta

Penambah ekuitas Netto

pada saat dijual Keuntungan penjualan mobil

Dengan demikian pada LO mencatat

penambahan Kas sebesar Rp. 20 Juta dan

keuntungan pejualan aset tetap hanya

Pengurangan nilai aset sebesar Rp.30 Juta.

sebesar Rp.10 juta, sedangkan pada Neraca

Pada

kasus

ini,

terdapat

perbedaan

Tabel 5 Transaksi

Nilai

Keterangan

Penerimaan Kas

Rp.20 juta

Menambah ekuitas

Pengurangan nilai buku mobil

Rp.30 juta

Mengurangi ekuitas

Rp.10 juta

Pengurangan ekuitas Netto

pada saat dijual Kerugian penjualan mobil

mencatat penambahan Kas sebesar Rp. 40

pencatatan pada LRA dengan LO, pada LRA

Juta dan Pengurangan nilai aset sebesar

mencatat Pendapatan sebesar Rp. 20 juta,

Rp.30 Juta. Bagaimana jika Mobil tersebut

pada LO mencatat Kerugian penjualan aset

hanya terjual sebesar Rp. 20 Juta?

tetap sebesar Rp.10 juta. 37


B.2. PERBEDAAN ANTARA BEBAN LO

pelaporan keuangan yang sama. Sehingga

DENGAN BELANJA LRA

pada umumnya Belanja Pegawai (LRA)

B.2.1. DEFINISI

adalah sama dengan Beban Pegawai (LO).

Belanja (LRA) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Beban (LO) adalah kewajiban pemerintah yang

diakui

sebagai

pengurang

nilai

kekayaan bersih. Dari definisi, dapat diketahui perbedaan antara Belanja LRA dengan Beban LO adalah bahwa: -

LRA: belanja adalah “Pengeluaran oleh BUN/BUD” yang mengurangi “SAL”;

-

LO: beban adalah “Kewajiban (atas pekerjaan yang telah diterima)” yang mengurangi “kekayaan bersih (ekuitas)”.

Dalam Bab ini akan disajikan beberapa contoh perbedaan antara Belanja LRA dengan Beban LO sebagai berikut:

Akan terjadi perbedaan antara Belanja Pegawai dan Beban Pegawai, apabila ada suatu

Keputusan

yang

mengakibatkan

kewajiban pemerintah untuk membayar namun baru dibayar pada tahun anggaran berikutnya. Misalnya,

telah

terbit

SK

Kenaikan

pangkat/gaji pada tahun 2015 yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2015. Namun,

kenaikan

gaji

tersebut

baru

dilaksanakan pada tahun 2016 (Tabel 6). Katakan total belanja yang dibayarkan selama tahun 2015 sebesar Rp.120 juta. Sedangkan kekurangan kenaikan gaji bulan Oktober sd Desember 2015 adalah sebesar Rp. 1 Juta. Pada LRA, Belanja pegawai yang diakui adalah yang benar-benar dibayarkan pada tahun 2015, yaitu sebesar Rp.120 juta. Pada LO, Beban pegawai yang diakui adalah kewajiban yang terjadi pada tahun 2015, pada kasus ini, termasuk beban kenaikan

B.2.2. BELANJA PEGAWAI DENGAN

gaji pada bulan Oktober sd Desember 2015.

BEBAN PEGAWAI

Pada LO, seluruh belanja pegawai sebesar

Pada umumnya, pemerintah membayar gaji

Rp.120 Juta diakui sebagai beban pegawai,

pegawai pada tahun anggaran/periode

namun di akhir tahun akan dilakukan jurnal 38


penyesuaian penambahan beban pegawai

adalah kewajiban yang terjadi pada tahun

sebesar kekurangan kenaikan gaji bulan

2016

Oktober s/d Desember sebesar Rp. 1 juta.

kekurangan gaji tahun 2015 sebesar Rp.1

Jadi, pada tahun 2015, pada LO, dicatat

juta tidak termasuk sebagai Beban Tahun

Beban Pegawai sebesar Rp.121 juta, dan

2016, tetapi merupakan beban tahun 2015.

juga

Pada LO, awalnya akan diakui/dicatat beban

mengakui

adanya

utang

belanja

saja.

Sehingga

pembayaran

pegawai pada Neraca.

Pegawai sebesar Rp.131 Juta, namun pada

Pada kasus ini, di tahun 2016 akan terjadi

akhir tahun 2016, pada LO akan dilakukan

juga perbedaan antara LRA dengan LO.

penyesuaian berupa pengurangan beban

Mengapa demikian?

Pegawai sejumlah pembayaran kekurangan

Misalnya, pada tahun 2016 dibayarkan Gaji

gaji tahun 2015

Induk sebesar Rp. 130 juta dan Kekurangan

sebesar Rp.1 juta. Jadi, pada LO akan

Gaji Okt-Des’15 sebesar Rp.1 Juta, total Rp.

dicatat Beban Pegawai sebesar Rp.130 Juta,

131 Juta.

dan juga mencatat pengurangan utang

Pada LRA Tahun 2016 akan mencatat

sebesar Rp.1 juta. Apabila diikhtisarkan

Belanja Pegawai sebesar Rp. 131 Juta.

sebagai berikut (Tabel 6):

Sedangkan pada LO, beban pegawai Tabel 6 Tanggal

Transaksi

Sepanjang tahun Pembayaran Gaji Induk 2015 31 Des 2015 Penyesuaian Kekurangan Gaji Okt-Des 2015 TOTAL Belanja/Beban Pegawai 2015 Sepanjang tahun Pembayaran Gaji Induk 2016 Pada tahun 2016 Pembayaran Kekurangan Gaji Okt-Des 2015 31 Des 2016

Penyesuaian pembayaran Kekurangan Gaji Okt-Des 2015 TOTAL Belanja/Beban Pegawai 2016

Belanja

Beban

pada LRA

pada LO

120 juta

120 juta

-

1 juta

120 juta

121 juta

130 juta

130 juta

1 juta

1 juta

-

(1 juta)

131 juta

130juta 39


B.2.3.

BELANJA

BARANG/JASA



DENGAN BEBAN BARANG/JASA

Rp.25 juta,

Dari belanja Barang/Jasa (akun 52) ada yang



belanja

menghasilkan barang

persediaan. yang

Atas

524 (belanja perjalanan) sebesar Rp.15 juta,

menghasilkan persediaan dan ada yang tidak

523 (Belanja pemeliharaan) sebesar



526 (belanja barang untuk diserahkan kepada

menghasilkan

masyarakat

-

persediaan)

persediaan, tidak mengurangi kekayaan

sebesar Rp.15 juta yang hingga akhir

bersih/ekuitas. Karena tidak mengurangi

tahun belum diserahkan.

ekuitas, maka pada LO tidak diakui sebagai

Pada LRA, belanja barang/jasa pada LRA

beban. Misalnya, Satker A selama tahun

adalah sebesar seluruh belanja Barang/jasa,

2015 mengeluarkan belanja barang sebesar

yaitu sebesar Rp.100 juta.

total Rp.100 juta, terdiri dari:

Pada LO, yang menjadi beban barang/jasa



521 (belanja barang) sebesar Rp.25 juta,

hanya yang mengurangi ekuitas, yang tidak

Dari Rp. 25 juta, sebesar Rp. 20 Juta

menghasilkan

menjadi persediaan pada akhir tahun,

sebesar Rp.65 juta dari: 521 yang langsung

sedangkan yang Rp.5 juta habis pada

habis (Rp.5 juta), 522 (Rp.20 juta), 523

tahun 2015.

(Rp.25 juta), dan 524 (Rp.15 juta).

522 (belanja jasa) sebesar Rp.20 juta,

Dari tabel sebagai berikut (Tabel 7):



aset

(persediaan),

yaitu

Tabel 7 No.

Transaksi dari Akun

Belanja pada

Beban pada

LRA

LO

1.

521 menjadi persediaan

20 juta

-

2.

521 menjadi persediaan namun habis terpakai

5 juta

5 juta

3.

522

20 juta

20 juta

4.

523

25 juta

25 juta

5.

524

15 juta

15 juta

6.

526 yang belum diserahkan (masih sebagai persediaan) TOTAL

15 juta

-

100 juta

65 juta 40


B.2.4.

BELANJA

MODAL

LRA

DENGAN BEBAN LO

mengurangi ekuitas, maka pembelian mobil tersebut tidak diakui sebagai Beban.

Belanja modal seharusnya dalam rangka

B.2.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL

memperoleh aset atau untuk menambah

LRA VS BEBAN BANTUAN SOSIAL LO

nilai

rangka

Bantuan Sosial (Bansos) dapat diberikan

memperoleh aset atau menambah nilai

kepada yang berhak menerima dalam

aset, maka transaksi belanja modal tidak

bentuk uang (Kas) maupun dalam bentuk

mengurangi ekuitas. Sehingga:

Barang. Baik Bansos dalam bentuk Uang

-

-

aset.

Karena

dalam

Pada LRA akan diakui sebagai Belanja

maupun

Modal,

menggunakan

Pada LO tidak dicatat sebagai beban.

(57xxxx).

dalam Akun

bentuk Belanja

Barang Bansos

Contoh:

BANSOS DALAM BENTUK UANG

Satker A membeli sebuah Mobil seharga Rp.

Apabila Bansos diberikan dalam bentuk

100

uang, maka pada LRA akan dicatat sebagai

juta

dan

telah

diterbitkan

SPM/SP2Dnya (telah dilunasi). Pada

LRA,

pembelian

belanja bansos dan pada LO akan dicatat

Mobil

tersebut

merupakan pengeluaran oleh BUN yang

sebagai Beban Bansos dengan jumlah yang sama pada saat SPM/SP2D terbit.

mengurangi SAL sehingga dicatat sebagai realisasi Belanja Modal sebesar Rp.100 juta.

Pada LO, pembelian Mobil tersebut tidak mengurangi

kekayaan

bersih

(ekuitas).

Mengapa? Karena pada transaksi pembelian mobil,

selain

mencatat

pengeluaran

(pengurang ekuitas) juga mencatat sebagai Aset tetap (penambah ekuitas) pada saat dan jumlah yang sama, sehingga ekuitas nettonya tidak berubah. Karena tidak


BANSOS DALAM BENTUK BARANG

Namun untuk Bansos dalam bentuk Barang,

Bansos dalam bentuk barang adalah Satker

ada ketentuan apabila sampai dengan akhir

memberikan bansos kepada yang berhak

tahun

menerima dalam bentuk barang. Barang

diserahkan kepada yang berhak, maka sisa

tersebut dapat dibeli atau dibuat terlebih

barang tersebut dicatat sebagai persediaan.

dahulu

kemudian

Dengan dicatat sebagai persediaan, maka

diserahkan kepada yang berhak menerima.

berarti belanja bansos tersebut belum

Pembelian atau pembuatan barang tersebut

mengurangi ekuitas, sehingga pada LO tidak

menggunakan akun Belanja Bansos.

dicatat sebagai beban Bansos. Dilakukan

Pada saat Satker menerbitkan SPM/SP2D

penyesuaian pada akhir periode, yaitu

untuk membeli/membuat Barang tersebut,

sejumlah Bansos berupa barang yang belum

baik pada LRA maupun pada LO diakui

diserahkan (masih berupa persediaan).

sebagai Belanja Bansos (LRA) atau Beban

Dalam Ilustrasi dapat disajikan sebagai berikut (Tabel 8):

oleh

Satker,

baru

Bansos (LO).

barang

tersebut

belum

habis

Tabel 8 No.

Transaksi

Belanja Bansos LRA

Beban Bansos LO

TAHUN 2015: 1.

SPM/SP2D Bansos berupa Kas sebesar Rp.100 Juta

Rp.100 juta

Rp.100 juta

2.

SPM/SP2D Bansos untuk membeli Barang Bansos sebesar Rp. 400 juta

Rp. 400 juta

Rp. 400 juta

3.

Pada akhir tahun terdapat Barang bansos senilai Rp.150 juta yang belum diserahkan.

-

(Rp.150 juta)

Rp.500 juta

Rp.350 juta

-

Rp.150 juta

Rp. -

Rp.150 juta

TOTAL BELANJA/BEBAN BANSOS TAHUN 2015 TAHUN 2016: 1.

Diserahkan barang Bansos perolehan tahun 2015 sebesar Rp.150 juta TOTAL BELANJA/BEBAN BANSOS TAHUN 2016


B.2.6. BEBAN-BEBAN YANG HANYA

2. Nilai Pendapatan pada LRA dengan LO

ADA PADA LO TAPI TIDAK ADA PADA

dapat sangat berbeda. Pendapatan LRA

LRA

dapat lebih besar dari LO, namun bisa

Selain

transaksi-transaksi

diatas,

yang

juga sebaliknya.

menjadi perbedaan antara Belanja pada

3. Belanja pada LRA mencatat pengeluaran

LRA dengan Beban pada LO adalah adanya

yang telah dikeluarkan dari BUN/BUD

beban yang tidak melibatkan transaksi Kas

atau

(tidak

pelaporan, sedangkan Beban pada LO

ada

pengeluaran

Kas).

Beban

dimaksud adalah beban atas konsumsi

pengesahan

selama

tahun

adalah sebesar yang mengurangi ekuitas saja yang terjadi pada tahun pelaporan.

suatu aset dan beban pembentukan penyisihan/cadangan atas kerugian yang

4. Nilai Belanja pada LRA dengan Beban LO

mungkin timbul. Beban atas konsumsi aset

dapat sangat berbeda. Belanja LRA

diantaranya adalah:

dapat lebih besar dari Beban LO, namun

1. Beban persediaan;

bisa juga sebaliknya. 5. Perbedaan-perbedaan

2. Beban Penyusutan; 3. Beban Amortisasi. Beban

atas

penyisihan/cadangan

atas

diatas

terjadi

utamanya

karena

perbedaan

dasar/basis

dalam

melakukan

kerugian yang mungkin timbul diantaranya

pencatatan, LRA berdasarkan Kas (harus

adalah:

ada penerimaan atau pengeluaran Kas),

1. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih;

sedangkan LO berdasarkan Akrual (tidak

2. Beban Penghapusan Piutang.

harus telah ada penerimaan atau pengeluaran Kas). Perbedaan tersebut

C. KESIMPULAN

merupakan suatu hal yang normal dan

1. Pada LRA mencatat penerimaan yang

bukan sesuatu yang harus dijelaskan

telah diterima pada BUN/BUD atau

dalam Laporan Keuangan. Namun bagi

pengesahan selama tahun pelaporan,

penyusun Laporan Keuangan harus

sedangkan pada LO mencatat hak yang

mengerti

benar-benar telah terjadi pada tahun

tersebut.

penyebab

perbedaan

pelaporan. 43 Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 14

KLINIK PELAKSANAAN ANGGARAN DAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT 1. Pertanyaan :

hasil lelang harus dicatat sebagai penerimaan BLU.

Kami adalah satker BLU, ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan: 1. Apabila ada lelang BMN, apakah nilai hasil lelang tersebut perlu kami catat sebagai realisasi penerimaan BLU dan tercatat di BKU bendahara penerima? 2. Apabila

ada

pengembalian

sebagai pendapatan, tetapi apakah pada bendahara

kami

perlu

juga

penerimaan

dicatat

BLU,

tapi

merupakan

pendapatan

(dicatat sebagai pendapatan) BLU yang harus disetor ke rekening Kas Negara dengan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

belanja

tahun lalu, pada SAI akan tercatat

pembukuan

2. .Pengembalian tersebut bukanlah PNBP

sebagai

pendapatan? sedangkan pengembalian belanja tahun lalu tersebut sumbernya berasal dari rupiah murni (Non PNBP).

3. Pertanyaan : Terdapat

transaksi

akrual

yang

tidak

dimasukan dalam neraca Laporan keuangan Semester

I,

namun

Keuangan

Tingakt

karena

Laporan

Kementerian

telah

terlanjur diserahkan kepada Kementerian Keuangan maka tidak dimungkinkan untuk mengganti

Jawaban :

laporan

keuangan

tersebut

karena otomatis akan mengganti laporan Dasar hukum pasal 22 PP 74/2012:

keuangan

1. Kalau dana perolehan BMN yang akan

Bagaimana caranya memperbaiki kekeliruan

dilelang berasal dari Rupiah Murni (RM),

akibat tidak dimasukannya transaksi akrual

maka hasil lelang tidak tercatat pada

ini didalam neraca semester I?

penerimaan

BLU

karena

tingkat

kementerian

juga.

langsung

disetor ke Kas Negara, akan tetapi apabila dana perolehan BMN yang akan itu bersumber dari PNBP BLU, maka

Jawaban : Prinsipnya, perbaikan dilakukan pada saat ditemukan. Dalam hal Laporan Keuangan tidak dapat diubah lagi, maka perbaikan 44


dilakukan pada periode berikutnya atau

malah merepotkan urus Uang Muka bahkan

saat

cenderung

diketahuinya

(itu

pun

apabila

tidak

perlu..

pengaruhnya masih ada). Namun demikian,

5. Mohon penjelasan…banyak pertanyaan

mengingat pencatatan transaksi akrual

dibenak saya menyangkut BAB III pasal 3

hanya dilakukan pada saat penyusunan LK

ayat 3 Per. 19/PB/2013

Semesteran dan Tahunan, maka perbaikan yang Saudara maksudkan, dilakukan pada LK Tahunan, dengan syarat memang masih ada pengaruhnya pada tanggal pelaporan tersebut dan dicatat sebesar pengaruh yang tersisa tersebut.

Jawaban : Pada prinsipnya uang muka adalah pilihan yang

dapat

barang/jasa

diambil untuk

oleh

penyedia

pembiayaan

awal

pekerjaan yang akan dilakukan. Nilai jaminan uang muka diatur harus sama

4. Pertanyaan :

dengan uang muka yang diberikan agar Dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan

apabila terjadi wanprestasi maka negara

No.19/PB/2013 tentang Uang Muka. jika

dapat melakukan klaim pencairan jaminan

saya Penyedia Jasa, pada Bab III, Pasal 3

uang muka dengan nilai yang sama dengan

ayat 3 disebutkan bahwa Nilai Jaminan

yang

sesuai dengan yang akan dibayarkan ke

barang/jasa

Penyedia/Jasa.

kerugian).

Pertanyaannya:

dibayarkan (negara Jaminan

kepada

penyedia

tidak yang

mengalami disampaikan

:

kepada bank/lembaga penjamin dimaksud

1. jika saya punya 1jt, kenapa harus pinjam

sesuai dengan ketentuan tidak hanya dapat

modal ke Negara dengan nilai yang sama?

dalam bentuk uang, namun juga dapat

2. Jika Nilainya sama, maka itu bukan

berbentuk agunan, sehingga modal uang

Modal..

tunai yang dimiliki penyedia barang/jasa

3. Apakah kata “Nilai” yang dimaksud harus

dapat

sama dengan yang dibayarkan Penyedia ke

lainnya.

dimanfaatkan

untuk

keperluan

Lemb. Penjamin ? atau tetap mengacu pada Dok.

Pengadaan/Perpres

70/2012

?

4. Jika harus sama nilainya…maka kayaknya 45 Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 14

5. Pertanyaan :

tersebut tidak hanya pada revolving GU pertama

Didalam PMK 190/PMK.05/2012 pasal 44 dijelaskan bahwa KPA diberikan surat pemberitahuan semenjak

jika

SP2D-UP

dalam terbit

2

bulan

KPA

belum

namun

juga

berlaku

atas

keterlambatan satker dalam revolving GU berikutnya. 6. Pertanyaan :

mengajukan penggantian dana, tetapi hal ini berbeda implementasinya pada aplikasi KPPN,

satker

tetap

dikenakan

teguran/pemberitahuan jika dalam 2 bulan tidak melakukan revolving setelah revolving pertama? bukankah seharusnya setelah spm GU pertama, dia sudah bebas dari kewajiban untuk GU setiap 2 bulannya ? karena yang di ikat dalam aturan hanyalah

Dengan hormat, Kami adalah satuan kerja dekonsentrasi. Pertanyaannya, apakah kami boleh menganggarkan belanja sewa untuk kendaraan dimana kendaraan tersebut rencananya akan digunakan antara lain untuk kegiatan pemantauan kualitas air sungai (pemantauan ini dilakukan rutin 5 – 6 kali setiap tahun menggunakan dana dekonsentrasi)?

setelag SPM UP bukan SPM GUP

Hal

ini

penting

kami

tanyakan mengingat pada poin 20 bab Jawaban :

penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun ANggaran 2013 Yang Berfungsi Sebagai

Secara tersurat pengaturan pada PMK 190/2012

hanya

mengatur

mengenai

teguran atas keterlambatan revolving UP pertama. Namun secara tersirat, prinsip pengaturan

Pasal

190/PMK.05/2012

44

PMK

dimaksud

Nomor adalah

bertujuan agar satker lebih cepat dalam melaksanakan kegiatan operasional yang dapat dibiayai dengan UP sehingga tidak terjadi uang UP yang mengendap di satker.

batas

Estimasi

pada

Permenkeu

No.

37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun

ANggaran

2013,

biaya

sewa

kendaraan hanya dapat dianggarkan untuk kegiatan yang sifatnya insidentil. Apakah pengertian kegiatan yang sifatnya insidentil sebagaimana tercantum dalam penjelasan Permenkeu

tersebut?

dan

bagaimana

contohnya? Demikian kami tanyakan, atas jawabannya kami ucapkan terima kasih.

Oleh karena itu teguran kepada satker 46 Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 14

Jawaban :

6 thn maka Kementerian Luar Negeri tidak membayarkan tiket kepulangan pengasuh

Pengertian insidentil dan tidak untuk jangka waktu lama (maksimal 8 jam) sebagaimana dimaksud dalam penjelasan PMK Nomor 37/PMK.02/2012 diantaranya adalah sewa kendaraan untuk perjalanan dinas pejabat negara. Untuk sewa kendaraan operasional kantor yang tidak bersifat insidentil atau untuk jangka waktu yang lama, baik dalam satuan bulanan atau untuk tahunan, satuan biayanya menggunakan harga pasar, dan hal tersebut dapat dilakukan sepanjang pagu dana untuk itu telah disediakan dalam DIPA. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran.

tsb. Akan tetapi jika melihat pada Pasal 20 huruf e dalam Peraturan Menkeu yang sama disebutkan bahwa orang-orang yang tersebut dalam pasal 12 di atas negara membayarkan:

(e)

Biaya

transportasi

keberangkatan dan pemulangan bagi pihakpihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) sesuai klasifikasi kelas Moda Transportasi terendah yang digunakan oleh Pejabat Negara/Pegawai Negeri pembawa. Menurut saya pasal ini menjabarkan bahwa jika ada individu yang disebut dalam pasal 12

ayat

3

keberangkatannya,

ditanggung

biaya

maka

saat

pemulangannyapun menjadi tanggungan negara tanpa lagi melihat batas usia si anak.

7. Pertanyaan :

Pendapat saya karena di pasal 20 huruf e Saya bekerja di Kementerian Luar Negeri.

tersebut sama sekali tidak menyinggung

Berdasarkan

usia anak.Mohon penegasan apakah apabila

Peraturan

Menkeu

No

97/pmk.05/2010 pada Pasal 12 ayat 3

pengasuh

menyebutkan jika terjadi mutasi ke luar

transportasinya dibiayai negara karena anak

negeri di mana pejabat memiliki anak di

berusia di bawah 6 tahun, negara juga

bawah 6 thn, maka pejabat dimaksud dapat

membayarkan tiket kepulangannya ketika

membawa pengasuh dgn tiket dibiayai

anak tsb telah lewat 6 tahun atau tidak?

saat

berangkat

biaya

negara. Terdapat kebiasaan di Kementerian Luar Negeri jika saat penugasantersebut si anak bertambah usianya dan melewati usia 47 Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 14

Jawaban :

hari, untuk memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka terkait pemenuhan beban kerja

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 huruf e PMK Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, disebutkan bahwa Perjalanan Dinas Pindah diberikan biayabiaya

antara

lain

biaya

transportasi

keberangkatan dan pemulangan bagi pihakpihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) sesuai klasifikasi kelas Moda Transportasi terendah yang digunakan oleh Pejabat Negara/Pegawai Negeri pembawa. Dengan demikian, kami sependapat bahwa untuk Pejabat Negara/Pegawai Negeri, yang

pada

saat

berangkat

untuk

sertifikasi guru, agar bisa memperoleh tunjangan profesi guru. Sesuai dengan PMK tentang tata cara pembayaran uang makan, maka guru tersebut berhak mendapatkan uang makan yang dibayarkan oleh satker kami, sesuai dengan banyaknya hari dia mengajar. Pertanyaannya: 1. Bagaimana caranya agar guru tersebut dapat

dibayarkan

uang

makannya

melalui aplikasi GPPsatker kami? 2. Apakah guru tersebut dapat dibayarkan uang

makannya

melalui

satker

satminkal-nya dengan cara mengirimkan data kehadirannya/absensi dari satker kami?

melaksanakan perjalanan dinas pindah membawa

anak

yang

masih

berusia

Jawaban :

dibawah 6 (enam) tahun membawa 1 (satu) orang nurse/pengasuh anak atas biaya Negara, maka ditanggung biaya perjalanan untuk keberangkatan dan kepulangannya

1. Sebelumnya, harus diperjelas dahulu mengenai

status

pegawai

yang

bersangkutan. Status pegawai agar mengacu pada ketentuan mengenai

bagi nurse/pengasuhnya.

kepegawaian. Selanjutnya pembayaran 8. Pertanyaan :

uang makan mengacu pada PMK No.110/PMK,05/2010,

Di Satker kami ada guru PNS yang ditugaskan

dari

satker

lain

untuk

melaksanakan tugas mengajar selama dua

bagi

PNS

Pusat/Daerah yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi di luar satker induknya dibayarkan oleh satker dimana 48


PNS

tersebut

diperbantukan

atau

penjelasan

yang

9. Pertanyaan :

dipekerjakan. 2. Melihat

dari

disampaikan dapat kami beritahukan bahwa sebaiknya uang makan guru tersebut dibayarkan di satker induknya karena

status

diinduknya

pegawainya

dan

juga

masih waktu

mengajarnya juga lebih banyak di satker induknya dan sekaligus memudahkan

Assalamualaikum Wr. Wb. Mohon maaf bila pertanyaan

saya

sebelumnya.

sudah

Tempat

dibahas

saya

mau

menyelenggarakan

sosialisasi

dengan

mengundang

dari

luar.

Karena

anggaran,

kami

hanya

kerterbatasan

tamu

mampu membiayai penginapan/hotelnya saja.

Sedangkan

komponen

perjalanan

dinas lainnya mereka yang tanggung, yang

pengawasan pembayaran

jadi pertanyaan saya, kita menggunakan

3. Pertanyaan : 4. Apakah perjalanan dinas menghadiri workshop/konsiyenring

harus

menggunakan akun 524 119 tidak bisa 524 111, terimakasih

akun

apa

untuk

pembiayaan

penginapan/hotel nya saja itu. terima kasih atas perhatiannya. Wassalam Jawaban :

5. Jawaban : 6. Dalam hal instansi saudara diundang

Untuk

pengeluaran

pembayaran

yang

penginapan di hotel yang dilaksanakan

dilaksanakan oleh instansi lain dan

secara paket meeting dalam hal tempat

biaya perjalanannya ditanggung sendiri

penyelenggaraannya dilaksanakan di kota

maka pengeluarannya dibebankan ke

satker penyelenggara maka menggunakan

dalam akun 524111 (Belanja Perjalanan

akun 524114, sedangkan apabila di luar

Biasa).

kota satker penyelenggara menggunakan

untuk

menghadiri

undangan

akun 524119


10. Pertanyaan :

524114 cukup dilakukan pada Dana yang

Kalau dalam suatu diklat mendatangkan

belum

terealisasi..?

SEKIAN,

Hormat kami

widyaiswara/pengajar dari jakarta demikian juga kalou melakukan survey lokasi OL,

Jawaban :

maka akun perjalanan yang dipakai 524119 atau 524111

Perjalanan dinas yang dilaksanakan secara individu (tidak dilaksanakan secara paket)

Jawaban :

maka penngelurannya dibebanakan ke dalam akun 524111.

Diklat yang dilaksanakan di suatu kota dan dilaksanakan dalam bentuk paket meeting

12. Pertanyaan :

maka sebaiknya untuk perjalanan dinas narasumber dibebankan saja ke dalam akun 524119. Survey lokasi yang dilaksanakan di dalam kota menggunakan akun 524113, sedangkan di luar kota menggunakan akun 524111.

Mohon

pencerahan

penggunaan

akun

511511 (Belanja gaji pokok non PNS). apakah guru honorer dan pegawai honorer di Madrasah Negeri dapat dibayarkan/digaji melalui akun ini? atau ada syarat syarat tertentunya untuk bisa dibayarkan/digaji

11. Pertanyaan :

melalui akun ini, Makasih

Mohon Pencerahan

Jawaban :

1. Untuk perjalanan dinas luar kota dalam rangka konsultasi dan tidak menggunakan Paket Meeting sebaiknya di bebankan pada Akun 524119 atau 524111..? 2. Untuk anggaran yang menggunakan Akun 521119 dan 521219 yang telah terealisasi apakah harus dilakukan Ralat

Pembayaran penghasilan yang dibayarkan secara bulanan (di luar tunjangan profesi guru Non PNS) kepada pegawai honorer yang akan diagkat sebagai pegawai negeri dalam rangka mendukung tupoksi unit organisasi tersebut menggunakan kode akun 512111.

SPM ataukah revisi ke akun 524113 dan 50 Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 14

13. Pertanyaan :

Jawaban :

Akun untuk penambahan daya listrik apa?

Sebagaimana telah diatur dalam Perdirjen

dan masuk pada output apa? terima kasih.

33/PB/2008 tentang pedoman penggunaan akun belanja barang dan belanja modal dan

Jawaban :

Perdirjen

Pada dasarnya instalasi listrik pada gedung kantor merupakan bagian dari Aset Gedung dan

Bangunan

sehingga

pengeluaran

Nomor

Penambahan

80/PB/2011

dan

Perubahan

tentang Akun

Pendapatan, Belanja, dan Transfer Pada BAS, bahwa pengeluaran-pengeluaran yang

setelah perolehan mengikuti nilai batas

dapat diatribusikan langsung terhadap

kapitalisasi Gedung dan Bangunan (10 juta).

pembentukan Aset Tetap/Aset Lainnya di

Berdasarkan hal tersebut maka kami

atas batas kapitalisasi yang disajikan dalam

berpendapat bahwa penambahan daya

neraca, seluruhnya tidak dibebankan ke

listrik

dalam akun 52 melainkan menggunakan

akan

lebih

tepat

apabila

menggunakan akun 523111 (Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Banguanan).

akun 53. 15. Pertanyaan :

14. Pertanyaan :

Mohon bantuan, Satker kami melakukan

Salam Bapak dan Ibu yang terhormat, Akun

kegiatan sosialisasi didalam kota yang

53 murni adalah belanja pembentukan aset

pesertanya Non PNS (masyarakat) dan

atau modal seperti yg sudah diatur pada

dalam rincian di RKAKL kegiatan tersebut

bagan akun standar tetapi yg menjadi

terdapat uang saku peserta dengan akun

pertanyaan

saya

mengapa

521219

dibolehkan

untuk

membentuk

Akun

52

modal?

mohon dijelaskan n apa dasar hukumnya. Terima kasih

dan

akun

524119

yang

dipergunakan untuk transport narasumber, panitia, dan peserta? pertanyaan kami apakah penggunaan akun tesebut setelah ada SE tgl 3 Juli 2013 tentang penegasan dan tindak lanjut akun perjalanan dinas, untuk uangsaku dan tranport narasumber, 51


peserta, dan panitia dimasukkan dalam

pada tahun anggaran 2013, akibat dari

akun

belum keluarnya surat keputusan bupati

524114,

dan

bagaimana

pertanggungjawabannya untuk peserta Non

tentang

PNS

pengeluaran pada tahun anggaran 2013

(masyarakat)

apakah

juga

harus

penunjukan

bendahara

membawa surat tugas atau cukup tanda tangan dalam daftar penerimaan uang saku dan transport ?

Sesuai pasal 22 PP NO. 45 tahun 2013

Jawaban : Sesuai

surat

Jawaban :

Direktur

Jenderal

ditegaskan

bahwa

Bendahara

Pengeluaran

periode

tahun

pengangkatan tidak

anggaran

terikat sehingga

Perbendaharaan a.n. Menteri Keuangan

Bendahara TA 2012 masih bisa mengelola

Nomor S-4599/PB/2013 tanggal 3 Juli 2013

anggaran Tahun 2013 selagi belum ada SK

tentang

pengganti atau SK penunjukkan yang baru

Penjelasan

Lebih

Lanjut

Penggunaan Akun Perjalanan Dinas sesuai surat

Menteri

Keuangan

Nomor

S-

17. Pertanyaan :

2056/MK.05/2013 maka kegiatan sosialisasi

Terdapat Belanja yang dibayar dimuka dan

di dalam kota yang mengundang peserta

belanja barang yang masih harus dibayar

dari luar kota, maka untuk pengeluran

untuk semester I untuk UAKPA dan UAPPA

paket meeting dan pengeluaran biaya

Eselon

perjalanan dinas bagi peserta, narasumber dan panitia baik yang berasala dari dalam kota maupun luar kota dibebankan ke dalam akun 524114 (Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota). 16. Pertanyaan :

I,

namun

Laporan

Keuangan

Semester I sudah terlanjur dibuat dan tidak bisa dirubah lagi karena Laporan Keuangan UAPA tingkat kementerian sudah terlanjur dikirimkan

ke

KementerianKeuangan.

Bagaimanakah solusinya ,

Apakah bisa

dicantumkan saja di CALK saja?

Apakah seorang bendahara pada tahun anggaran 2012 dapat mengelola keuangan 52 Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 14

Jawaban :

Perbendaharaan nomor PER-89/PB/2011 tanggal

Sesuai dengan paragraf 10 Lampiran II PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan

menyatakan

21

Desember

2011

tentang

Mekanisme Pengiriman dan Koreksi Data pada KPPN.

bahwa,’

Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan

19. Pertanyaan :

koreksi segera setelah diketahui.” Namun oleh karena sudah tidak memungkinkan dilakukannya tersebut

koreksi

dalam

atas

kekeliruan

laporan

keuangan

(termasuk dalam CALK), maka koreksi dapat dilakukan dalam laporan tahunan (semester II) jika terdapat akun-akun akrual tersebut.

Dalam

rangka

penyusunan

laporan

keuangan semester I TA 2013, data yang digunakan dalam estimasi pendapatan dan pagu belanja, apakah menggunakan APBN atau APBN-P. Mengingat UU APBN-P TA 2013 telah ditetakan tanggal 18 Juni 2013. Mohon

penjelasannya

18. Pertanyaan :

hukumnya. Trims

Dengan hormat, saya ingin mengajukan

Jawaban :

berikut

dasar

pertanyaan tentang pengajuan penggantian uang persediaan rupiah murni (RM) honor output kegiatan (521213) yang seharusnya masuk pertanggungan jawab PNBP keliru memasukkan pertanggungan jawab di RM, bagaimana penyelesaiannya, Apakah bisa

Sesuai dengan paragraf 10 PSAP 02 Lampiran II PP 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi

menyatakan bahwa “Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan,

dikoreksi? Mohon penjelasannya….

surplus/defisit Jawaban :

pemerintahan

belanja, dan

transfer,

pembiayaan,

yang

masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.” Dengan

Kasalahan tersebut dapat diperbaiki dengan melakukan koreksi atas SPM yang telah diterbitkan SP2D nya dengan menacu pada Peraturan

Direktur

demikian semua transaksi dalam periode pelaporan harus dimasukkan dalam LRA, dalam hal ini untuk laporan semester I

Jenderal 53


seharusnya semua transaksi sampai dengan 30 juni harus dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran 20. Pertanyaan : Mohon penjelasan, apakah ada ketentuan bahwa saldo rekening koran bendahara pengeluaran

harus

nol

rupiah

saat

melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulannya? Apakah diperbolehkan ada saldo uang persediaan

di

rekening

rekonsiliasi

bulanan

koran

dengan

saat KPPN?

terimakasih penjelasannya Jawaban : Tidak terdapat ketentuan saldo rekening koran harus 0 saat melakukan rekonsiliasi dengan KPPN kecuali pada akhir tahun anggaran.


Diterbitkan Oleh: Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Recommend Documents