KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
REVISI STRATEGI PEMBIAYAAN TAHUNAN MELALUI UTANG TAHUN 2016
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO NOMOR /PR/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO NOMOR 73/PR/2015 TENTANG STRATEGI PEMBIAYAAN TAHUNAN MELALUI UTANG TAHUN 2016
REVISI STRATEGI PEMBIAYAAN TAHUNAN MELALUI UTANG TAHUN 2016
I{ATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan-Nya pen;rusunan Strategi Pembiayaan Tahunan melalui Utang Tahun 2016 dapat diselesaikan. Pemenuhan pembiayaan APBNP tahun 2016 dihadapkan pada tantangan atas kondisi pasar keuangan dan perekonomial, baik global maupun domestik. Kondisi pasar keuangan global diperkirakan masih diliputi ketidakpastian, temtama terkait dengan potensi peningkatan Fed Fund Rafe. Isu relevan lainnya yang menjadi perhatian dalam pengelolaan utang adalah perlambatan perekonomian Tiongkok, lambatnya pemulihan perekonomian di Eropa pasca krisis utang, serta harga-harga komoditas yang diperkirakan masih akan tertekan.
Tidak berbeda dengan kondisi global, perekonomian domestik juga sedang mengalami tekalan. Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari rata-rata sebesar 67o untuk tahun 2OIO-2OI3 menjadi 5o/o di tahun 2014. Realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuarta,l I tahun 2016 sebesar 4,92o/o masih lebih rendah dari proyeksi pertumbuhal ekonomi tahun 2016 yang telah dipangkas dari 5,37o menjadi 5,2o/o. Sampai dengan akhir kuartal II tahun 2016, kondisi pasar keuangan cukup fauorable, dimana terjadi penguatan nilai tukar rupiah dan penurunan tingkat imbal hasil (gield) SBN yang berdampak langsung pada pengelolaan utang negara serta pembiayaan melalui utang. Penguatan nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah capital inflotu, defisit neraca pembayaran yang membaik dan perbaikan harga komoditas. Strategi ini merupakan pedoman pelaksanaan bagi pengelola utang dalam rangka memenuhi target pembiayaan melalui utang tahun 2016. Strategi ini juga sebagai pedoman dalam pembiayaan kembali utang jatuh tempo dan pedoman untuk pengelolaan portofolio utang agar tercapai portofolio utang yang optimal dengan biaya yang efisien dan risiko yang terkendali.
Untuk memenuhi aspek transparansi pengelolaan utang, strategi ini dapat diakses oleh publik melalui utebsite Kementerian Keuangan. Publikasi ini juga untuk memenuhi amanat Undang-Undalg Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan publikasi ini diharapkan pengelolaan utang pemerintah dapat memenuhi aspek-aspek tata pemerintahan yang baik (good gouernancel, transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dengan didukung oleh peran aktif masyarakat.
Jakarta, + Agustus
2O16
DIREKTUR JENDERAL PENGELOT,AAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,
./-ROBERT PAKPAHAN
DAFTAR ISI Daftar Isi .................................................................................................. Daftar Gambar ......................................................................................... Daftar Tabel ............................................................................................. Latar Belakang ....................................................................................... Tujuan Strategi......................................................................................... Kebijakan Umum Pembiayaan Tahunan ................................................. Kebutuhan Pembiayaan APBN 2016 ....................................................... Strategi Pembiayaan Utang Tunai .......................................................... 1. Pembiayaan Rupiah ........................................................................ 2. Pembiayaan Valas ........................................................................... 3. Pengelolaan Portofolio ..................................................................... 4. Fleksibilitas dan Potensi Tambahan Pembiayaan Utang ................... Strategi Pembiayaan Kegiatan/Proyek .................................................... 1. Pinjaman Luar Negeri ..................................................................... 2. Pinjaman Dalam Negeri ................................................................... 3. Pembiayaan Proyek melalui SBSN .................................................... Indikator Risiko Pembiayaan Utang ........................................................ 1. Risiko Tingkat Bunga (Interest Rate Risk) . ....................................... 2. Risiko Pembiayaan Kembali (Refinancing Risk) ................................ 3. Risiko Nilai Tukar (Exchange Rate Risk) .......................................... Ekspektasi Portofolio Utang di Akhir Tahun 2016 ................................ Penutup ...................................................................................................
i ii ii 1 1 1 2 3 3 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8
Lampiran: Lampiran 1 : Rencana Penarikan Pinjaman Luar Negeri . ........................... Lampiran 2 : Rencana Penarikan Pinjaman Dalam Negeri .......................... Lampiran 3 : Rencana Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan SBSN .........
9 10 10
i
DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Gambar 2
Pembiayaan Utang Tahun 2016 …………………………………… Ekspektasi Indikator Risiko Portofolio Utang Akhir Tahun 2016 …………………………………………………………….
2 8
DAFTAR TABEL Tabel 1 Rincian Pembiayaan melalui Utang Tahun 2016 ......................... Tabel 2 Range Penerbitan SBN Domestik Melalui Lelang ......................... Tabel 3 Target Indikator Pembiayaan Utang Tahun 2016 ..........................
3 3 7
ii
STRATEGI PEMBIAYAAN TAHUNAN MELALUI UTANG TAHUN 2016 LATAR BELAKANG Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun 2016, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016, pembiayaan utang mengalami perubahan signifikan yaitu (i) peningkatan defisit anggaran sebesar Rp23.545,0 miliar, yaitu dari Rp273.178,9 miliar (2,15% dari PDB) menjadi Rp296.723,9 miliar (2,35% dari PDB), dan (ii) peningkatan pengeluaran pembiayaan non-utang sebesar Rp11.299,2 miliar, yaitu dari Rp57.705,9 miliar menjadi Rp69.005,1 miliar. Dengan perubahan tersebut, maka perlu dilakukan revisi pada Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Utang Tahun 2016, agar peningkatan pembiayaan utang dapat dipenuhi dengan biaya dan risiko yang optimal. Revisi atas strategi pembiayaan utang tahunan mempertimbangkan perkembangan kondisi pasar keuangan dan perekonomian. Ketidakpastian kondisi pasar keuangan terutama disebabkan oleh potensi peningkatan Fed Fund Rate. Secara umum perekonomian global masih lemah dimana perekonomian negaranegara maju belum pulih, perekonomian negara-negara berkembang, khususnya Tiongkok, mengalami pelambatan, serta masih relatif rendahnya harga komoditas. Dari sisi domestik, pencapaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal I tahun 2016 yang sebesar 4,92% turut memberi tekanan pada sisi fiskal. Realisasi penerimaan negara relatif rendah sementara terjadi realisasi percepatan belanja sehingga diperlukan dukungan dari sisi pembiayaan utang.
TUJUAN STRATEGI Tujuan Strategi Pembiayaan Tahunan melalui Utang Tahun 2016 adalah untuk: 1. Memenuhi kebutuhan pembiayaan melalui utang tahun 2016 dan membiayai kembali utang jatuh tempo dengan biaya yang efisien dan risiko yang terkendali; 2. Mendukung pengembangan pasar SBN domestik untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang; 3. Meningkatkan akuntabilitas publik sebagai bagian dari pengelolaan utang Pemerintah yang transparan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
KEBIJAKAN UMUM PEMBIAYAAN TAHUNAN Kebijakan umum yang digunakan dalam penyusunan strategi pembiayaan tahunan sebagai berikut: 1. Mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada level yang aman dengan mempertimbangkan kemampuan membayar kembali; 2. Mengoptimalkan penerbitan SBN di pasar domestik untuk memenuhi pembiayaan APBN, sedangkan penerbitan SBN valas dilakukan sebagai komplementer; 3. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan melakukan pendalaman pasar SBN domestik; 4. Melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif antara lain melalui buyback dan debt switch untuk meningkatkan likuiditas dan stabilitas pasar
1
serta implementasi Asset Liabilitiy Management (ALM) dalam upaya untuk menjaga keseimbangan makro; 5. Mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif antara lain melalui pengadaan pinjaman kegiatan dan penerbitan sukuk yang berbasis proyek dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan dalam jangka menengah; 6. Mengoptimalkan penggunaan pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri untuk mendukung pembiayaan belanja modal APBN dan pemanfaatan fasilitas pinjaman sebagai alternatif instrumen pembiayaan; 7. Memperkuat fungsi Investor Relation Unit, antara lain melalui diseminasi informasi secara proaktif, respon yang cepat dan efektif, dan komunikasi yang efektif dengan investor dan stakeholder lainnya.
KEBUTUHAN PEMBIAYAAN MELALUI UTANG TAHUN 2016 Dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan APBNP tahun 2016 sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2016, kebutuhan penerbitan/pengadaan utang neto sebesar Rp365.729,0 miliar dan setelah memperhitungkan jatuh tempo utang, SPN cash management dan rencana cash buy back tahun 2016 sebesar Rp316.509,1 miliar maka kebutuhan penerbitan/pengadaan utang bruto tahun 2016 direncanakan sebesar Rp682.238,1 miliar. Gambar 1 Pembiayaan Utang Tahun 2016
(dalam miliar rupiah)
Utang Neto
Jatuh Tempo Utang Rp316.509,1 miliar
SBN Neto Penerbitan Jatuh Tempo + Cash Management Pengelolaan Portofolio Utang
PLN Neto
Utang Gross Rp682.238,1 miliar Pembiayaan Non Utang Rp69.005,1 miliar
Pembiayaan Defisit Rp296.723,9 miliar
365.729,0 364.866,9 611.402,6 (243.535,7) (3.000,0)
(2.526,9)
Penarikan
72.959,1
Penerusan Pinjaman
(5.833,7)
Jatuh Tempo
PDN Neto Penarikan Jatuh Tempo
(69.652,4)
3.389,0 3.710,0 (321,0)
Kebutuhan tersebut akan dipenuhi melalui (a) penerbitan/penarikan utang tunai sebesar Rp633.500,4 miliar dan (b) pembiayaan kegiatan/proyek sebesar Rp48.737,7 triliun dengan rincian sebagaimana pada Tabel 1. Pembiayaan tunai bersumber dari penerbitan SBN yang mengutamakan penerbitan melalui lelang dan pengadaan pinjaman program/tunai yang bersumber dari mitra pembangunan (development partners) multilateral dan bilateral.
2
Tabel 1 Rincian Pembiayaan Melalui Utang Tahun 2016 (dalam miliar rupiah) Uraian
Jumlah
I. Pembiayaan Utang Tunai 1. Penerbitan SBN a. SBN Domestik - Lelang - Non Lelang b. SBN Valas 2. Pinjaman Program II. Pembiayaan Kegiatan/Proyek 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Penerusan Pinjaman Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Penerbitan SBSN untuk Pembiayaan Proyek
633.500,4 597.725,4 455.279,2 352.671,2 102.608,0 142.446,2 35.775,0 48.737,7 37.184,1 (5.833,7) 3.710,0 13.677,2
Total Pembiayaan melalui Utang (I + II) *)
682.238,1
Penerbitan SBN belum termasuk target penerbitan SBSN untuk Pembiayaan Proyek sebesar Rp13,7 triliun dan akan disesuaikan dengan pengelolaan portofolio utang dan SPN cash management.
STRATEGI PEMBIAYAAN UTANG TUNAI 1. Pembiayaan Rupiah Utang tunai dalam mata uang rupiah direncanakan sebesar Rp455.279,2 miliar yang bersumber dari penerbitan SBN Rupiah di dalam negeri (SBN domestik) melalui mekanisme lelang dan non-lelang. Pemenuhan target penerbitan SBN dilakukan dengan mengutamakan penerbitan melalui lelang dengan jadwal pelaksanaan lelang serta indikasi target penerbitan per lelang akan diumumkan kepada para pihak secara terbuka, termasuk bila terdapat perubahan dalam rencana penerbitan. Dalam tahun 2016, lelang penerbitan SBN domestik dilakukan dengan batasan jenis instrumen dan tenor, dengan rincian sebagaimana pada Tabel 2. Penerbitan SBN melalui non lelang dapat dilakukan dengan metode bookbuilding dan private placement. Penerbitan SBN melalui metode bookbuilding terutama dilakukan untuk mengakomodasi penerbitan SBN ritel. Penerbitan SBN ritel dilakukan untuk mendukung peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar dan keterbatasan instrumen investasi di masyarakat. Pada tahun 2016, penerbitan SBN ritel ditargetkan sebesar Rp65.000,0 miliar melalui Sukuk Ritel, Savings Bond Ritel, Sukuk Tabungan, dan Obligasi Negara Ritel. Tabel 2 Range Penerbitan SBN Domestik Melalui Lelang Instrumen
SUN
SBSN
Seri SPN 3 Bulan SPN 12 Bulan Benchmark (tenor 5, 10, 15, 20 tahun) Non Benchmark SPN-S PBS
Total Penerbitan
Range Penerbitan 3% - 7% 8% - 12%
Frekuensi Lelang 12 kali 17 kali
56% - 60%
23 kali
3% - 7% 17% - 21%
sesuai kebutuhan 23 kali 23 kali
100%
46 kali
2% - 6%
3
Penerbitan melalui private placement dapat dilakukan dengan mempertimbangkan: (i) kebutuhan kas, (ii) hasil pelaksanaan lelang SBN tidak mencapai target dan/atau memiliki biaya yang tinggi, (iii) kebutuhan untuk pengembangan pasar SBN, termasuk pelaksanaan secara selektif dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 1/POJK.05/2016, khususnya bagi lembaga keuangan non-bank yang memiliki dana kelolaan relatif kecil dan tidak memiliki akses terhadap pasar perdana. Dalam UU Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (tax amnesty) disebutkan bahwa salah satu instrumen untuk penempatan dana repatriasi adalah instrumen SBN. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dimaksud, investor yang berminat menempatkan dananya pada instrumen SBN diarahkan pada mekanisme lelang. Selain itu, dibuka kemungkinan untuk melakukan private placement dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan tahun 2016 serta timing masuknya dana repatriasi. Dengan demikian, komposisi target penerbitan SBN dapat disesuaikan, termasuk penyesuaian target SBN ritel. Pada tahun 2016, Pemerintah telah melakukan konversi penyaluran dana transfer ke daerah dalam bentuk SBN non-tradable bagi daerah yang memiliki uang kas dan/atau simpanan di bank dalam jumlah di atas rata-rata nilai kewajaran. Kebijakan ini akan mengakibatkan adanya tambahan penerbitan SBN bruto, namun tidak mempengaruhi target pemenuhan pembiayaan. Selain untuk memenuhi pembiayaan APBN, penerbitan SBN domestik juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan instrumen dalam rangka pengembangan pasar SBN, mendorong terciptanya investment-oriented society, mendukung pengelolaan likuiditas rupiah melalui penggunaan instrumen SBN sebagai alat Operasi Pasar Terbuka oleh Bank Indonesia, dan mengendalikan risiko nilai tukar portofolio utang Pemerintah. 2. Pembiayaan Valas a. Penerbitan SBN Valas Penerbitan SBN valas dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 1) Memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN, refinancing utang, dan sebagai komplementer terhadap penerbitan SBN Rupiah; 2) Sebagai upaya diversifikasi instrumen pembiayaan dalam rangka mengelola tingkat biaya dan risiko pembiayaan; 3) Memberikan ruang yang lebih lebar kepada institusi non-pemerintah untuk memperoleh pembiayaan dari pasar keuangan domestik. Penerbitan SBN valas dapat dilakukan di pasar keuangan domestik maupun pasar keuangan global dalam mata uang yang sesuai dengan kebutuhan pembiayaan APBN dan kas negara. Pada tahun 2016 penerbitan SBN valas direncanakan dalam mata uang kuat (hard currency) yaitu USD, EUR, dan JPY. Pemerintah juga sedang mengkaji kemungkinan penerbitan SBN dalam mata uang lainnya seperti Renminbi, Singapore Dollar, dan Ringgit Malaysia dengan tetap mempertimbangkan pengelolaan risiko dan pengelolaan cadangan devisa. Target penerbitan SBN valas direncanakan sebesar 23% dan dapat dimaksimalkan hingga 27% dari total penerbitan SBN bruto dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan, kondisi pasar keuangan, dan/atau minat investor. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program Pengampunan Pajak, dapat dilakukan penerbitan SBN valas domestik dalam mata uang USD sebagai sarana penempatan dana repatriasi.
4
b. Penarikan Pinjaman Program/Tunai Kebijakan pinjaman program/tunai pada tahun 2016 diarahkan untuk menopang pembiayaan APBN sekaligus mendukung pelaksanaan program-program Pemerintah, mengingat kebutuhan pembiayaan APBN yang tinggi dan keterbatasan sumber pembiayaan melalui SBN. Selain itu, pinjaman program merupakan salah satu sumber pembiayaan yang memiliki biaya yang relatif lebih kompetitif. Target penarikan pinjaman program/tunai pada tahun 2016 adalah sebesar Rp35.775,0 miliar ekuivalen USD2.650 juta. Rincian program yang menjadi dasar pengadaan pinjaman program serta pemberi pinjaman potensial disajikan dalam Lampiran 1. Pemerintah akan mengutamakan pembiayaan dari mitra pembangunan multilateral dan bilateral, termasuk mengupayakan pencarian sumber pembiayaan pinjaman program baru dan/atau melakukan up-size atas pinjaman program yang telah direncanakan. Di samping itu, Pemerintah juga membuka kemungkinan pemanfaatan pinjaman tunai komersial sebagai pelengkap dari pemenuhan pinjaman program dengan tetap mempertimbangkan biaya dan risikonya. 3. Pengelolaan Portofolio Dalam rangka mendukung pencapaian portofolio utang yang optimal dan pengembangan pasar SBN domestik, Pemerintah dapat menggunakan mekanisme debt switching dan buyback. Program debt switching dilakukan untuk mengurangi refinancing risk, meningkatkan likuiditas pasar SBN, serta mengembangkan pasar SBN. Dalam rangka mengurangi refinancing risk, debt switching dilakukan dengan menukar seri-seri SBN yang akan jatuh tempo dalam 5 tahun dengan seri-seri SBN benchmark atau seri lain yang direncanakan akan menjadi benchmark. Untuk meningkatkan likuiditas pasar, buyback dilakukan dengan menarik off the run series dan menggantikannya dengan on the run series. Cara ini juga dilakukan untuk mendukung pengembangan pasar SBN. Program buyback dilakukan dengan 3 (tiga) tujuan, yaitu: meningkatkan likuiditas pasar dengan membeli seri yang tidak likuid, stabilisasi pasar sebagai langkah untuk mengurangi volatilitas harga, dan portofolio manajemen dalam rangka mengurangi refinancing risk serta salah satu langkah memanfaatkan idle cash. Dalam hal pelaksanaan debt switch dan /atau cash buyback mempengaruhi jumlah penerbitan SBN bruto, maka target penerbitan SBN bruto dapat disesuaikan. 4. Fleksibilitas dan Potensi Tambahan Pembiayaan Utang Ketidakpastian dalam perekonomian global di tahun 2016 diperkirakan masih terus berlanjut. Guna merespons hal tersebut, UU Nomor 14 Tahun 2015 memberikan keleluasaan bagi Pemerintah untuk menentukan komposisi serta timing penerbitan/pengadaan utang. Terkait komposisi, dalam rangka menjamin pemenuhan target pembiayaan APBN, Pemerintah dapat melakukan perubahan dari satu jenis pembiayaan tunai ke pembiayaan tunai lainnya dengan memperhatikan biaya/risiko dan ketersediaan instrumen. Sementara itu, terkait timing pengadaan utang, Pemerintah dapat merealisasikan sebagian kebutuhan pembiayaan tahun 2016 di akhir tahun 2015 (prefunding). Prefunding diharapkan dapat menjamin ketersedian anggaran di awal tahun, khususnya untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan awal tahun dalam rangka percepatan realisasi belanja infrastruktur. Besaran prefunding optimal untuk kebutuhan awal tahun ditentukan melalui koordinasi dengan unit-unit terkait, utamanya unit pengelola kas. Koordinasi juga dilakukan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendanaan awal tahun di luar utang. Sebagai bagian dari front-loading strategy, 5
prefunding akan dilakukan melalui penerbitan SBN pada kisaran 10% - 15% dari target SBN bruto dengan tetap memperhatikan kondisi pasar, biaya dan risiko utang. Selain fleksibilitas tersebut, Pemerintah dapat menggunakan dana SAL, melakukan penarikan pinjaman, dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN. Tambahan pembiayaan dimaksud tetap memperhitungkan adanya batasan maksimal defisit anggaran yang ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu sebesar 3% dari PDB. Untuk mengantisipasi potensi tambahan pembiayaan melalui utang, Pemerintah akan terus melakukan penjajakan atas potensi pembiayaan, baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri. Potensi dimaksud dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan dengan mempertimbangkan biaya dan risiko yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah dan/atau searah dengan upaya pengembangan pasar SBN dalam negeri.
STRATEGI PEMBIAYAAN KEGIATAN/PROYEK Pembiayaan kegiatan/proyek melalui utang pada tahun 2016 dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) instrumen, yaitu: (i) Pinjaman Luar Negeri (PLN) yang bersumber dari lembaga multilateral, bilateral, dan kredit ekspor/komersial, (ii) Pinjaman Dalam Negeri (PDN) yang bersumber dari perbankan dalam negeri, dan (iii) Pembiayaan Proyek melalui SBSN. 1. Pinjaman Luar Negeri Rencana penarikan pinjaman proyek luar negeri tahun 2016 adalah sebesar Rp37.184,1 miliar yang terdiri dari pinjaman proyek pemerintah pusat sebesar Rp28.465,2 miliar, penerusan pinjaman (on-lending) ke pemerintah daerah dan BUMN sebesar Rp5.833,7 miliar, dan pinjaman yang diterushibahkan ke pemerintah daerah (on-granting) sebesar Rp2.885,3 miliar. Rincian rencana penarikan pinjaman luar negeri berdasarkan Kementerian/Lembaga disajikan dalam Lampiran 1. Dalam pelaksanaannya, realisasi penarikan pinjaman disesuaikan dengan progress pelaksanaan proyek dan nilai tukar rupiah. Untuk memberikan dampak pengganda (multiplier effect) yang optimal, koordinasi antar-unit terkait perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana, salah satunya meningkatkan kualitas penganggaran serta optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi. Upaya ini juga dilakukan untuk meningkatkan kinerja realisasi pinjaman luar negeri dan untuk menghindari tambahan biaya utang. 2. Pinjaman Dalam Negeri Rencana penarikan PDN untuk tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp3.710,0 miliar. Besaran tersebut merupakan batas tertingggi penarikan PDN dengan memperhitungkan: (i) kapasitas industri pertahanan dalam negeri terkait delivery barang dan jasa, (ii) upaya untuk mendorong percepatan penarikan, khususnya atas kegiatan-kegiatan prioritas yang telah ditetapkan pada tahun-tahun sebelumnya, serta (iii) kapasitas pemberi PDN serta biaya pinjaman. Sejalan dengan itu, langkah-langkah proaktif dalam menangani slow disbursement dari PDN perlu ditingkatkan, di antaranya adalah K/L perlu memastikan terpenuhinya kriteria kesiapan (readiness criteria) kegiatan serta koordinasi antara Bappenas, Kemenkeu, dan K/L untuk merencanakan kegiatan secara selektif dan hati-hati. 3. Pembiayaan Proyek melalui SBSN Pembiayaan proyek melalui SBSN direncanakan sebesar Rp13.677,2 miliar dengan rincian Kementerian Perhubungan sebesar Rp4.983,0 miliar, Kementerian 6
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp7.226,3 miliar, dan Kementerian Agama sebesar Rp1.467,9 miliar. Waktu penerbitan SBSN tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan (realisasi pelaksanaan kegiatan dari proyek yang dibiayai) dan kondisi pasar keuangan khususnya pasar SBN dalam negeri.
INDIKATOR RISIKO PEMBIAYAAN UTANG Secara umum, indikator risiko dalam pemenuhan pembiayaan APBN melalui utang adalah sebagai berikut: 1. Risiko Tingkat Bunga (Interest Rate Risk) Untuk mengendalikan risiko tingkat bunga, penerbitan SBN dan pengadaan pinjaman tahun 2016 dilakukan dengan mengutamakan tingkat bunga tetap (fixed rate). Namun demikian, utang dengan tingkat bunga mengambang masih diperlukan sebagai penyeimbang portofolio dengan tetap memperhatikan kebutuhan portofolio dan/atau hasil negosiasi antara pemerintah dengan pemberi pinjaman. Porsi utang dengan tingkat bunga mengambang terhadap total outstanding utang diupayakan berada pada tingkat yang aman yaitu di bawah 20%. Indikator risiko tingkat bunga yang lain yaitu refixing rate yang merupakan waktu portofolio utang disesuaikan tingkat bunganya. Indikator ini dikelola dengan membatasi utang yang jatuh tempo dalam 1 tahun dan mengendalikan utang dengan tingkat bunga mengambang. Untuk itu, tahun 2016 SBN jatuh tempo dalam 1 tahun dibatasi maksimal sebesar 21% dari penerbitan SBN bruto. Tabel 3 Target Indikator Pembiayaan Utang Tahun 2016 Jenis Risiko
Target Indikator Pembiayaan Utang APBN 2016 Utang
SBN
Pinjaman
Interest Rate Risk VR proportion
10% - 12%
0% - 2%
Maks 100%
Refinancing Risk ATM (tahun) Mature in 1 year
8,5 - 10,5 Maks. 19%
9,0 - 11,0 Maks. 21%
11,0 - 13,0 -
Exchange Rate Risk FX proportion
Maks. 40% thd Utang
Maks. 27% Maks. 98% thd SBN bruto thd Pinjaman
2. Risiko Pembiayaan Kembali (Refinancing Risk) Indikator risiko pembiayaan kembali diwakili oleh Average Time to Maturity (ATM) dan porsi utang jatuh tempo dalam 1 tahun. Pembiayaan utang tahun 2016 ditargetkan memiliki ATM di kisaran 9,4 tahun dengan range ±1 tahun dimana ATM untuk penerbitan SBN ditargetkan sekitar 9,2 tahun dengan rincian ATM penerbitan SBN domestik 9,1 tahun dan SBN valas 12,2 tahun. Porsi pembiayaan utang jatuh tempo dalam 1 tahun maksimal sebesar 19%, dimana untuk penerbitan SBN diperkirakan sebesar 21% dari penerbitan SBN bruto. Sedangkan untuk penarikan pinjaman baru tahun 2015 diperkirakan tidak akan memengaruhi utang yang jatuh tempo dalam 1 tahun mengingat sebagian besar utang dalam pinjaman memiliki grace period lebih dari 1 tahun dan pembayaran pokok dilakukan secara amortisasi.
7
3.
Risiko Nilai Tukar (Exchange Rate Rislc) Untuk mengendalikan risiko nilai tukar, porsi penerbitan/penarikan utang valas terhadap total pembiayaan utang tahun 2016 dibatasi maksimum 4O%o. Dari sisi pinjaman, penarikan pinjaman luar negeri lebih dominan dibandingkan dengan pinjaman dalam negeri, sedangkan dari sisi penerbitan SBN, pemerintah tetap mengutamakan penerbitan SBN domestik dal membatasi penerbitan SBN valas maksimum 27o/o dari total penerbitan SBN.
EKSPEKTASI PORTOFOLIO UTAI{G DI AI$IIR TAIIUN 2OL6 Berdasarkan rencana pembiayaan APBN melalui utang tahun 2016, portofolio utang pada akhir tahun 2016 diperkirakan menjadi sebesar Rp3.404.433,9 miliar dengan indikator risiko sebagaimana pada Gambar 2. Gambar 2
Ekspektasi Indikator Risiko Portofolio Utang Akhir Tahun 2O16 Average Time to Maturity (thn)
Rasio Utang Jatuh Tempo Dalam 3 Tahun terhadap Total Utang (o/o)
Proyeksi Akh r Tahun 2016 Rasio Utang Tingkat Bunga etap terhadap Total Utang (%) Realisasi Akhir Tahun 2015 Rasio Utang Valas terhadap Total Utang (%)
oo% . Proyeksi AkhirTahun I SPUN 2014-2017 Catatan:
Proyeksi
20,1yo 40,oo/a 60,0% 80,0%100,0%
2016
akhir tahun 2016
r Realisasi AkhirTahun
sPUN 2014-2017
20'15
berdasarkan pembiayaan APBN-P
2016 dan asumsi
kurs
Rp13.5OO/USDL.
PENUTUP ini disusun berdasarkan data pengelolaan utang, pembiayaan utang dan pasar kondisi keuangan pada Juli 20 16. Untuk itu, Pemerintah akan memantau secara seksama pelaksarraan strategi ini dalam tahun anggaran berjalan. Strategi
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO.
lz
ROBERTPAKPAHAN
7
Lampiran 1: Rencana Penarikan Pinjaman Luar Negeri a. Indikasi Pinjaman Program/Tunai (dalam juta USD) Sumber Pinjaman No
1 2
Jenis Program
W orld Bank
Local Government and Decentralization Project-II
200
Fiscal - Development Program Loan
400
Total AFD
ADB
KFW
-
-
-
-
-
200 110
3
Sustainable and Inclusive Energy Program (SIEP) (Carry over dari 2015)
4
Stepping Up Investment for Growth Acceleration Program
-
-
Fiscal and Public Expenditure Management Program
-
-
5
Jumlah
510
500
500 -
1.100
110
-
-
500
220
720
500
220
720
1.000
440
2.650
Ket: Nilai realisasi penarikan pinjaman dapat berubah disesuaikan dengan nilai tukar pada saat penarikan
b. Pinjaman Kegiatan/Proyek (dalam miliar Rupiah) No
Kementerian Lembaga
A. Rencana Penarikan Pinjaman Proyek/Kegiatan K/L 1 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2 Kementerian Pertahanan 3 Kepolisian Republik Indonesia 4 Kementerian Perhubungan 5 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 6 Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi 7 Kementerian Kelautan dan Perikanan 8 Kementerian Pertanian 9 Kementerian Komunikasi dan Informatika 10 Kementerian Ketenagakerjaan 11 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS 12 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 13 Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam 14 Biro Pusat Statistik 15 Kementerian Agama 16 Kementerian Keuangan 17 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 18 Kementerian Dalam Negeri 19 Badan Informasi Geospasial
Alokasi Anggaran 2016 28.465,2 9.088,3 8.074,8 3.336,2 1.474,0 2.122,8 59,6 1.828,1 516,6 371,4 341,8 65,9 302,8 258,2 164,4 119,5 96,3 106,0 112,1 26,4 -
B. Rencana Penarikan Pinjaman yang Diteruspinjamkan (On-lending ) 1 PT PLN 2 PT Pertamina 3 Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan 4 PT PII
5.833,7 4.046,4 1.593,4 179,4 14,5
C. Rencana Penarikan Pinjaman yang Diterushibahkan (On-granting ) 1 Kementerian Keuangan c.q. DJPK
2.885,3 2.885,3
Total Rencana Penarikan Pinjaman Proyek/Kegiatan
37.184,1
9
Lampiran 2: Rencana Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (dalam miliar Rupiah)
Keterangan Penarikan (gross) 1 Kementerian Pertahanan 2 Kepolisian RI Pembayaran Cicilan Pokok Total
Jumlah 3.710 3.000 710 (321) 3.389
Lampiran 3: Rencana Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan SBSN (dalam miliar Rupiah)
Kementerian/Lembaga/Proyek
Jumlah
Kementerian Agama
1.467,90
Revitalisasi Asrama Haji Peningkatan Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Agama Negeri Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kementerian Perhubungan
4.983,00
Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai s/d Jatinegara Modernisasi Fasilitas Perkeretaapian untuk Jatinegara s/d Bekasi Pembangunan jalur ganda antara Martapura-Baturaja Pembangunan Jalan KA Layang di Perkotaan Medan Pembangunan Jalur Ganda KA antara Purwokerto-Kroya Pembangunan Jalur Ganda Lintas Solo-Surabaya antara Madiun-Jombang Kementerian PUPR Pembangunan/Revitalasi Pembangunan/Revitalasi Pembangunan/Revitalasi Pembangunan/Revitalasi Pembangunan/Revitalasi Pembangunan/Revitalasi Pembangunan/Revitalasi
885,00 400,00 182,90 1.220,00 530,00 523,14 1.430,00 689,09 590,77 7.226,30
Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan
dan dan dan dan dan dan dan
Total Pembiayaan SBSN Project
Jembatan Jembatan Jembatan Jembatan Jembatan Jembatan Jembatan
Wilayah Wilayah Wilayah Wilayah Wilayah Wilayah Wilayah
Sumatera Jawa Kalimantan Nusa Tenggara Sulawesi Maluku Papua
1.540,93 1.050,77 1.040,39 584,47 953,93 840,57 1.215,25 13.677,20
10
