DIREKTORAT EVALUASI, AKUNTANSI DAN SETELMEN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEMENTERIAN KEUANGAN
Kebijakan implementasi akuntansi berbasis akrual UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 36 ayat 1
UU No. 1 Tahun 2004 Pasal 70 ayat 2
PP Nomor 71 Tahun 2010 AKRUAL
PMK 271 Tahun 2014
2015 tahun awal (masa transisi) penerapan akuntansi basis akrual untuk menyusun laporan keuangan
SAKPA dikembangkan menjadi SAIBA untuk digunakan oleh K/L
Basis Akuntansi Basis Akuntansi KAS
Suatu transaksi yang diakui dan dicatat pada saat kas masuk dan kas keluar
KAS MENUJU AKRUAL
Suatu transaksi basis kas dengan penerapan akrual pada akhir periode pelaporan
AKRUAL
Suatu transaksi yang diakui, dicatat dan disajikan pada saat terjadinya transaksi tersebut
Alur Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat KEMENTERIAN/LEMBAGA SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
LK- K/L
Satker UAKPA 21.952
Wilayah UAPPA/B-W
1.486
Eselon I
K/L UAPA/B
UAPPA/B-E1 282
Satker BLU
73
LRA NERACA CALK LO LPE
LKPP
38 KONSOLIDASI
SIAP
KPPN/PKN 179
DJPBN- DAPK
Kanwil DJPBN 30
DPR
LRA NERACA ARUS KAS CALK LO LPE
1 BUN
SA BUN SA-BL
S-AUP & H
SA-IP
SA-BSBL
SATK
MENTERI KEUANGAN SEBAGAI BENDAHARA UMUM NEGARA
SATD
LK-BUN LRA NERACA ARUS KAS CALK LO LPE
B P K RI
Transaksi Hibah
BUN
•Pendapatan Hibah
BUN
•Belanja Hibah
K/L
•Belanja Bersumber dari Hibah
Pendapatan Hibah UAKPA-BUN 999.02
Unit Terkait hibah
Belanja/ Beban Hibah
Belanja/ Beban Yang Bersumber dari Hibah Saldo Kas di K/L dr Hibah
K/L
Aset yang Berasal dari Hibah Bentuk Barang
UAKPA-BUN 999.03
Pengeluaran Pembiayaan utk Pencatatan Surat Berharga dr Hibah
Beban Jasa yang Berasal dari Hibah dalam Bentuk Jasa
Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian TRANSAKSI
PENGAKUAN
PENGUKURAN & DOK SUMBER
PENYAJIAN
Kas di K/L dari hibah
Saat kas diterima di rekening hibah
Nilai nominal pada rekening Koran
Dalam Neraca & CaLK
Belanja (akrual) yang bersumber dari hibah dalam bentuk uang yang pencairannya tidak melalui kuasa BUN
Saat Resume tagihan (SP2HL)
Nilai nominal pada Resume Tagihan (SP2HL)
Dalam Neraca & CaLK
Belanja (realisasi) yang bersumber dari hibah dalam bentuk uang yang pencairannya tidak melalui kuasa BUN
Saat Pengesahan oleh KPPN (SPHL)
Nilai nominal pada Dok. Pengesahan oleh KPPN (SPHL)
Dalam LRA & CaLK
Aset tetap aset lainnya dan/atau persediaan dari hibah dalam bentuk barang
Saat aset tetap aset lainnya dan/ atau persediaan diterima
Nilai nominal pada BAST
Dalam Neraca & CaLK
Beban jasa dari hibah dalam bentuk jasa
Saat resume tagihan (MPHLBJS)
Nilai nominal pada Resume Tagihan (MPHLBJS) berdasar nilai nominal BAST
Dalam LO & CaLK
JURNAL TRANSAKSI HIBAH KAS (1) 1. Jurnal Penerimaan Kas BB Kas di UAKPA BUN
Tidak ada jurnal
BB Akrual di UAKPA BUN
Tidak ada jurnal
BB Kas di satker
Tidak ada jurnal
BB Akrual di satker
D Kas Lainnya di K/L dari hibah K Pendapatan Hibah yang Belum disahkan
xxx
xxx
2. Jurnal resume tagihan belanja persediaan, aset tetap, aset lainnya, belanja jasa BB Kas di UAKPA BUN
Tidak ada jurnal
BB Akrual di UAKPA BUN
Tidak ada jurnal
BB Kas di satker
Tidak ada jurnal
BB Akrual di satker
D Persediaan/aset tetap yang belum diregister/Aset Lainnya/Belanja Jasa K Belanja yang masih harus dibayar
xxx xxx
JURNAL TRANSAKSI HIBAH KAS (2) 3. Jurnal Pengesahan Pendapatan Hibah BB Kas di UAKPA BUN
D Diterima dari entitas lain K Pendapatan Hibah-LRA
xxx
BB Akrual di UAKPA BUN
D Diterima dari entitas lain K Pendapatan Hibah-LO
xxx
BB Kas di satker
Tidak ada jurnal
BB Akrual di satker
D Pendapatan Hibah yang Belum disahkan K Pengesahan Hibah
xxx
xxx xxx
xxx
4. Jurnal pengesahan belanja barang/modal/jasa BB Kas di UAKPA BUN
Tidak ada jurnal
BB Akrual di UAKPA BUN
Tidak ada jurnal
BB Kas di satker
D Belanja barang/modal/Jasa K Ditagihkan ke entitas lain
xxx
BB Akrual di satker
D Belanja yang masih harus dibayar K Kas lainnya di K/L dari hibah
xxx
xxx xxx
JURNAL TRANSAKSI HIBAH BARANG/JASA (1) 1. Jurnal Pencatatan persediaan/aset tetap, aset lainnya BB Kas di UAKPA BUN
Tidak ada jurnal
BB Akrual di UAKPA BUN
Tidak ada jurnal
BB Kas di satker
Tidak ada jurnal
BB Akrual di satker
D Persediaan/aset tetap yang belum diregister/aset lainnya K Pendapatan Hibah yang Belum disahkan
2. Jurnal pencatatan jasa Tidak ada jurnal
xxx xxx
JURNAL TRANSAKSI HIBAH BARANG/JASA (2) 3. Jurnal resume tagihan (pencatatan beban jasa saat pengesahan di KPPN)
BB Kas di UAKPA BUN
Tidak ada jurnal
BB Akrual di UAKPA BUN
Tidak ada jurnal
BB Kas di satker
Tidak ada jurnal
BB Akrual di satker
D Beban jasa K Pendapatan Hibah yang Belum disahkan
xxx
xxx
4. Jurnal pengesahan atas peneriman hibah dalam bentuk barang/jasa BB Kas di UAKPA BUN
Tidak ada jurnal
BB Akrual di UAKPA BUN
D Diterima dari entitas lain K Pendapatan hibah-LO
BB Kas di satker
Tidak ada jurnal
BB Akrual di satker
D Pendapatan hibah yang belum disahkan K Pengesahan hibah
xxx
xxx
xxx
xxx
UNSUR LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN LRA
LAK
LAPORAN PERUBAHAN SAL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
NERACA
LAPORAN FINANSIAL LO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KETERKAITAN LAPORAN OPERASIONAL, LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DAN NERACA
BAGAN AKUN STANDAR HIBAH PENDAPATAN
BELANJA AKUN
URAIAN
521XXX
Belanja Barang dan Jasa
53XXXX
Belanja Modal
57XXXX
Belanja Bantuan Sosial
Akuntansi Hibah yang Diterima Dalam Bentuk Valas Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs transaksi.
Terhadap pendapatan hibah dalam bentuk uang yang diterima dalam valas, satker disarankan untuk mengkonversi seluruh valas dalam mata uang rupiah.
Pendapatan yang disahkan sebesar realisasi jumlah rupiah berdasarkan hasil konversi. Dengan demikian maka tidak akan terjadi selisih kurs
KONFIRMASI PENERIMAAN DATA HIBAH Pasal 19 (1)
K/L melakukan konfirmasi kepada DJPPR atas data realisasi hibah yang diterima secara langsung dari pemberi hibah secara triwulan.
(2)
Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dari tingkat K/L sampai dengan satuan kerja.
(3)
Dalam hal terjadi ketidakcocokan data, kedua belah pihak melakukan penelusuran
(4)
Hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi
(5)
Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DJPPR dapat melalukan koreksi pendapatan hibah. 16
KONFIRMASI PENERIMAAN DATA HIBAH Pasal 20 (1)
K/L melakukan konfirmasi dengan pemberi hibah atas realisasi hibah yang diterima secara langsung dari pemberi hibah
(2)
Dalam hal terjadi ketidakcocokan data, kedua belah pihak melakukan penelusuran
17
(3)
Hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara
(4)
Salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada DJPPR c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
(5)
Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DJPPR dapat melalukan koreksi pendapatan hibah.
Issue terkait Konfirmasi 1000
Donor
Pihak ke-3
Konfimasi 1000
700
K/L
Konfirmasi 700
DJPPR Setiap perbedaan data antara DJPPR, donor, K/L dijelaskan dalam Berita Acara Konfirmasi
Format Berita Acara Konfirmasi
19
20
21
22
Terima Kasih
Kebijakan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Pasal 36 ayat 1
• Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13, 14, 15 dan 16 Undang-Undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Pasal 70 ayat 2
• Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 13 Undang-Undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008 dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Kesepakatan DPR RI dan Pemerintah pada rapat konsultasi tanggal 25 September 2008
• Pemerintah dan DPR menyepakati untuk memulai pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, kemudian Pemerintah akan menyusun tahapan-tahapan dan persiapan-persiapan akuntansi berbasis akrual. • Dalam UU APBN TA 2009, informasi pos-pos akrual sudah harus disajikan meskipun dalam bentuk lampiran *(suplementary document). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
• Akuntansi berbasis akrual dilaksnakan selambat-lambatnya untuk pelaporan keuangan tahun 2015.
