KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

EDISI I / 2015

Daftar Isi Bagian 1 Latar Belakang, Strategi Pemanfaatan, Penerimaan, Jenis dan Landasan Hukum Hibah 1.

Latar Belakang (1)

2.

Latar Belakang (2)

3.

Latar Belakang (3)

4.

Latar Belakang (4)

5.

Latar Belakang (5)

6.

Jenis-jenis Hibah

7.

Bagian 3 Prinsip Perkembangan Realisasi Hibah dan Opini BPK 14.

APBN 2010–2015

Bagian 3a Perkembangan Realisasi Pendapatan Hibah 15.

Perkembangan Pendapatan Hibah Tahun 2008 – 2014

16.

Pendapatan Hibah Dalam dan Luar negeri Tahun 2009 – 2014

Jenis-jenis Hibah (2)

17.

Pendapatan Hibah Sesuai Pencairannya

8.

Klasifikasi Hibah

18.

Pendapatan Hibah Sesuai Bentuknya

9.

Berbagai Variasi Pelaksanaan Hibah

19.

K/L Penerima Hibah Tahun 2014

10.

Landasan Hukum Pengelolaan Hibah

20.

Realisasi Penerimaan Hibah Pemerintah Tahun 2015 Berdasarkan Jenis Hibah

Bagian 2

21.

Bentuk Anggaran Belanja Pemerintah dan Kategori Sumber Donor Luar Negeri

Realisasi Penerimaan Hibah Pemerintah Tahun 2015 Berdasarkan Donor

Bagian 3b

11.

Bentuk Anggaran Belanja Pemerintah

Perkembangan Realisasi Belanja Hibah

12.

Cakupan Hibah Yang Diterima oleh Daerah

22.

13.

Hibah Luar Negeri Per Jenis Donor

Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Tahun 2010 – 2014

23.

Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Tahun 2010 – 2014 (2) Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Daftar Isi Bagian 3c

30.

Perkembangan Konfirmasi Penerimaan Hibah dengan Donor dan KL

Pengelolaan Hibah Terencana Uang untuk Membiayai Kegiatan (DRKH – Off Treasury)

31.

Pengelolaan Hibah Terencana Barang/Jasa (DRKH – Off Treasury)

32.

Pengelolaan Hibah Langsung Uang (Non DRKH – Off Treasury)

Bagian 3d

33.

Perkembangan Penerbitan Register dan Rekening Hibah Dalam Rangka Pilkada Serentak Tahun 2015

Pengelolaan Hibah Langsung Barang/Jasa (Non DRKH – Off Treasury)

34.

26. Realisasi Pengajuan Register Dalam Rangka Pilkada Serentak 2015 (KPU – BAWASLU)

Pengelolaan Hibah Langsung Uang – SKPD (Non DRKH – Off Treasury)

35.

Pengelolaan Hibah Langsung Barang/Jasa – SKPD (Non DRKH – Off Treasury)

36.

Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada

37.

Mekanisme Belanja Hibah (1)

38.


39.


24.

Grant Outstanding Position As of 30 Juni 2015

25.

Konfirmasi KL Penerimaan Hibah

Bagian 3e Opini BPK 27.

Opini BPK atas Laporan Keuangan 2008 – 2014

Bagian 4

Ekstra Slide 28.

Hibah yang Direncanakan dan Hibah Langsung

29.

Pengelolaan Hibah Terencana Uang untuk Membiayai Kegiatan (DRKH – On Treasury) Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 1 Latar Belakang, Strategi Pemanfaatan, Prinsip Penerimaan, Jenis dan Landasan Hukum Hibah

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Latar Belakang (1)  Definisi Hibah 

Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

 Tujuan Penerimaan Hibah  

mendukung program pembangunan nasional; dan/atau mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan.

 Hibah merupakan bagian dari penerimaan negara dalam postur APBN Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Latar Belakang (2)  Paradigma Baru Kerjasama Pembangunan Melalui Hibah 

Masyarakat internasional menyuarakan tentang new paradigm of Technical Cooperation that is emerging, yaitu:   



Aliran informasi yang sangat mudah diakses (the free flow of information); Munculnya aktor baru (donors) di tingkat global (the emergence of new actors on the global stage); Teknologi baru yang mendorong inovasi sebagai alat transfer pengetahuan (new technologies are facilitating innovative ways and means of knowledge transfer); Kerjasama Selatan- Selatan/KSS (South-South Cooperation) yang menawarkan peningkatan prospek pembelajaran secara horizontal terhadap tantagan pembangunan.


Latar Belakang (3)  Tujuan Pengelolaan Hibah 

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan hibah sebagai wujud Tata Kelola Keuangan yang baik (Good Governance)

 Strategi Pemanfaatan Hibah 2015 – 2019 (1) 

Pemanfaatan hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsipprinsip sebagai berikut: 

 



Dilakukan secara transparan, akuntabel, efisien dan efektif, dengan kehati-hatian dan tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara; Kesetaraan dalam pelaksanaan kerjasama; dan Mengutamakan kepentingan nasional dalam semua aspek, termasuk aspek politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan.

Mekanisme penerimaan hibah dilaksanakan dengan sistem yang memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi pemberi hibah sesuai dengan karakteristik hibah namun tetap memegang teguh prinsipprinsip pemanfaatan hibah.

Sumber: Jakarta Commitment Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Latar Belakang (4)  Strategi Pemanfaatan Hibah 2015 – 2019 (2) 

Elemen Kunci Optimalisasi Kerjasama Pembangunan Melalui Hibah 

Prinsip Ownership

Recipient country berperan sebagai sumber ide (source of custodian idea) dan mengarahkan inisiatif untuk menentukan kebutuhan menetapkan jumlahnya serta mengendalikan kelanjutannya; 

Prinsip Harmonisasi

Sejalan dengan kerangka nasional (RPJM); 

Mutual Accountability Dilaksanakan dengan transparan dan akuntabilitas bersama;



Aligment

Mengadopsi sistim lokal (country systems) dalam perencanaan, penganggaran dan pencairan, maupun pelaporannya; 

Result Based; Mengutamakan mekanisme jaminan kualitas (quality assurance) yang dapat dimonitor dan review, dan pengawasan.

Sumber: Jakarta Commitment Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Latar Belakang (5)  Arah Kebijakan Pemanfaatan Hibah 2015 - 2019 Pemanfaatan hibah diarahkan untuk mendukung seluruh agenda prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2015 – 2019 termasuk penanganan isu-isu global, yang diantaranya ditujukan untuk: 

  

    

Mendukung pencapaian prioritas pembangunan dalam dimensi pembangunan nasional RPJMN 2015-2019, yaitu: (i) dimensi pembangunan manusia, (ii) dimensi pembangunan sektor unggulan, dan (iii) dimensi pemerataan dan kewilayahan; Meningkatkan pemerataan pembangunan dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah; Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; Mendorong adanya inovasi sitem manajemen pengelolaan dan pemanfaatan anggaran dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pemerintah; Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia (capacity building); Mendorong transfer ilmu pengetahuan dan teknologi (transfer of knowledge); Menunjang penyediaan pelayanan dasar umum; Mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan; Mendukung pelestarian lingkungan hidup, sumber daya alam dan budata serta kegiatan antisipasi dampak perubahan iklim (climate change).


Jenis-jenis Hibah  Hibah berdasarkan jenisnya terdiri dari: 

Hibah Terencana/DRKH 



Hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan Hibah(DRKH)

Hibah Langsung/Non DRKH 

Hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan

 Hibah berdasarkan mekanisme pencairannya terdiri dari: 

Hibah Melalui KPPN 



Hibah yang proses penarikan dananya dilaksanakan di BUN/KPPN

Hibah Tanpa Melalui KPPN 

Hibah yang proses penarikan dananya tidak dilaksanakan di BUN/KPPN

 Hibah berdasarkan sumbernya terdiri dari: 

Hibah Dalam Negeri 



Hibah dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri, Lembaga Non Keuangan Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Perusahaan Asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah NKRI, Lembaga Lainnya dan Perorangan

Hibah Luar Negeri 

Hibah dari Negara Asing, Lembaga di bawah PBB, Lembaga Multilateral, Lembaga Keuangan Asing, Lembaga Non Keuangan Asing, Lembaga Keuangan Nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah NKRI, Perorangan


Jenis-jenis Hibah (2)  Hibah berdasarkan bentuknya terdiri dari: 

Hibah Uang 





Hibah Barang/Jasa 





Uang Tunai Hibah dalam bentuk uang yang diterima Pemerintah dan penggunaannya sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah melalui mekanisme APBN Uang untuk Membiayai Kegiatan Hibah yang diterima Pemerintah yang peruntukannya ditentukan dalam Perjanjian Hibah dan dilaksanakan oleh Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah penerima hibah. Barang Hibah yang diterima Pemerintah yang pengadaannya dilaksanakan oleh Pemberi Hibah untuk mendukung kegiatan Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN Jasa Hibah yang diterima Pemerintah berupa jasa tertentu yang kegiatannya dilaksanakan oleh Pemberi Hibah untuk mendukung kegiatan Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN

Hibah Surat Berharga 

Hibah yang diterima Pemerintag yang dapat berupa saham kepemilikan pada perusahaan


Klasifikasi Hibah HIBAH

Jenis Hibah

TERENCANA/DRKH

LANGSUNG/NON DRKH

Penandatangan Hibah

Menteri Keuangan

Menteri/Pimpinan Lembaga

Pencairan Hibah

KPPN

Bentuk Hibah

UANG

Dokumen Pertanggungj awaban Cara Penarikan

NPH, WA,NOD

LC, DP, REKSUS, RKUN REIMBURSEMENT

NON KPPN (PP 10/2011) UANG

NON KPPN

BARANG/JASA

SP2HL, SPTMHL,SPTJM REKENING KORAN

UANG

BARANG/JASA

•BAST, SP3HLBJS •MPHLBJS, SPTMHL

LANGSUNG KL Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Berbagai Variasi Proses Pelaksanaan Hibah Jenis Hibah

Pencairan

T y p e

Terencana (DRKH)

1

x

2

x

x

3

x

Langsung (Non DRKH)

Melalui KPPN (On Treasury)

Tidak Melalui KPPN (Off Tresury)

x

4

x

x x

5

x

x

x x

x x

6 7

Alternatif Pelaksanaan

Bentuk

DRKH - On Treasury

Uang utk Membiayai Kegiatan

DRKH – Off Treasury

Uang utk Membiayai Kegiatan

Ket

Barang dan Jasa Uang utk Membiayai Kegiatan

Non DRKH – Off Treasury

Barang dan Jasa Uang utk Membiayai Kegiatan Barang dan Jasa

Diteruskan kepada Pemda (SKPD)


Landasan Hukum Pengelolaan Hibah 

Ketentuan Perundang-undangan:  Undang-Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara;  Undang-Undang No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;  Undang-undang No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  Peraturan Pemerintah No 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;  Peraturan Pemerintah No 2/2012 tentang Hibah Daerah;  Peraturan Pemerintah No 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;  Peraturan Menteri Keuangan No 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;  Peraturan Menteri Keuangan No 180/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah kepada Pemerintah;  Peraturan Menteri Keuangan No 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Hibah;  Peraturan Menteri Keuangan No 84/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri;  Peraturan Menteri Keuangan No 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah;  Peraturan Menteri Keuangan No 96/PMK.06/2007 tentang Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;  Peraturan Menteri Keuangan No 123/PMK.06/2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-lain  Keputusan Menteri Keuangan No 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Berserta Para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 2 Bentuk Anggaran Belanja Pemerintah dan Kategori Sumber Donor Luar Negeri


Bentuk Anggaran Belanja Pemerintah

APBN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MELALUI KL

ANGGARAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN (MENKEU SELAKU BUN)

RKA - KL

RA - BUN

Kantor Pusat (KP)

Kantor Daerah (KD)

Dekonsentrasi (DK)

Tugas PembanTuan (TP)

Mendanai Urusan Pusat

Transfer ke Daerah (DAU, DAK, DBH)

Belanja Belanja Belanja Hibah DN Subsidi Lain – Hibah LN (On Granting) lain

Mendanai Urusan APBD

Dilaksanakan oleh Pemda

Mendanai urusan pusat yang Dilaksanakan di Daerah Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Cakupan Hibah Yang Diterima oleh Daerah

Pemerintah Daerah Lain

Hibah Perorangan/ Swasta

Pendapatan Hibah APBN yang berasal dari Belanja Hibah APBD

Pemerintah Pusat/ APBN

Belanja Hibah APBN ke LN

HIBAH LUAR NEGERI

Pemerintah Daerah/ APBD

HIBAH

Belanja Hibah ke APBD

BUMD

Badan/ Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri

Kelompok Masyarakat/ Perorangan Dalam Negeri

Penerimaan DN Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Hibah Luar Negeri Per Jenis Donor Bilateral Technical Agencies : JICA, DFAT, USAID, GIZ CIDA, KfW, MCC, DFID, etc

Multilateral Agencies : WB, ADB,IDB, EC, GFF, GAVI, etc

Foreign Governments : Germany, USA, Japan, China, Australia etc

UN Agencies : UNDP, WHO, UNFPA, FAO, UNICEF, WFP UNAIDS, etc

Regional Org. : ASEAN, APEC, etc

TECHNICAL COOPERATION

Partner of Development Corporation

Type of Cooperation

TECHNICAL ASSISTANCE (Rencana kegiatan yang menggunakan sumber daya luar negeri yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas/kemampuan SDM dan sistem manajemen pemerintahan melalui pemanfaatan tenaga ahli, pendidikan dan pelatihan, penelitian maupun lokakarya atau seminar

FOREIGN GRANT

Type Activities

Type Funding Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 3 Perkembangan Realisasi Hibah dan Opini BPK


APBN 2010–2015 [ Triliun Rupiah ]

LKPP A. Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan Dalam Negeri / II. Hibah B. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat 1. Belanja Barang # 2. Belanja Modal # 3. Bunga Utang 4. Subsidi 5. Belanja Hibah - Dalam Negeri (On Granting) - Luar Negeri 6. Belanja Bantuan Sosial # / II. Transfer Daerah C./ Keseimbangan Primer D. / Surplus/ (Defisit) Anggaran (A-B) E. Pembiayaan Kelebihan (Kekurangan) Pembiayaan

2010 995.3 992.3 3.0 1,042.1 697.4 97.6 80.3 88.4 192.7 0.1 0.1 68.6 344.7 41.5 (46.8) 91.6 44.7

Sumber: *) LKPP (DJPBN-Kemenkeu) **) LK BA (DJPPR – Kemenkeu) – untuk Hibah dan Belanja Hibah ***) APBNP (DJA-Kemenkeu)

2011 1,210.6 1,205.4 5.2 1,295.0 883.7 124.6 117.9 93.3 295.3 0.3 0.3 0.0 71.1 411.3 8.9 (84.4) 130.9 46.6

2012 1,338.1 1,332.3 5.8 1,491.4 1,010.6 140.9 145.1 100.5 346.4 0.1 0.1 75.6 480.6 (52.8) (153.3) 175.2 21.9

APBN-P & LK BA 999.02 2013 2014 1,438.9 1,635.4 1,432.1 1,633.1 6.8 5,1** 1,650.6 1,876.9 1,137.2 1,280.4 169.7 195.2 180.9 160.8 113.0 135.5 355.0 403.0 1.3 0,9** 1.3 0,8** 0.0 0,1** 92.1 96.7 513.3 596.5 (98.6) (106.0) (211.7) (241.5) 237.4 241.5 25.7 0.0

APBN-P 2015 1,761.6 1,758.3 3.3 1,984.1 1,319.5 238.8 275.8 155.7 212.1 4.6

107.7 664.6 (66.8) (222.5) 222.5 0.0

Catatan: #) Belanja Barang, Modal dan Bansos sebagian dibiayai dari Penerimaan Hibah Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 3a Perkembangan Realisasi Pendapatan Hibah


Perkembangan Pendapatan Hibah Tahun 2008 – 2014 [ Triliun Rupiah ] 8.00

20 19

18 7.00

18

16

6.97

15

15

16

15

6.00 5.79

5.44

5.00

14

12

12 4.66

4.00

5.07

4.48

10

4.14 3.90

8

3.34

3.00

2.95

2.70

2.42

2.33

2.00 1.90

6 4

1.53

1.00 0.85

1.01

0.86 0.29

2008

2009 APBN-P (LHS)

2010 Realisasi Hibah (LHS)

2011 Hibah tidak terlaporkan (LHS)

2

0.80

0.50 0 2012

2013

2014

Jumlah K/L yang Tidak Melaporkan Hibah (RHS)

 Trend penerimaan hibah di setiap periode mengalami kenaikan seiring menurunnya hibah yang tidak dilaporkan oleh K/L;  Temuan hibah langsung yang belum dilaporkan mengalami kenaikan di tahun 2013 menjadi Rp2,7 triliun namun berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, temuan di tahun 2014 kembali menunjukan penurunan terdiri dari Rp1,45 triliun dan USD77,960,070.- (ekuivalen Rp969,82 miliar kurs tengah BI 31 Desember 2014). Sumber: *) LHP LK BA 999.02 (DJPPR-Kemenkeu)


Pendapatan Hibah Dalam dan Luar Negeri Tahun 2009 - 2015 [ Triliun Rupiah ] 8.00 7.00

6.97

6.00

5.79 5.44 5.07

5.00 5.35

4.14

4.00 3.34

4.45

3.00

4.85

3.90 2.34

3.78

2.00 3.34

2.28

1.00 0.00

1.63 0.00

0.36

2009

2010

0.99

0.95

2011

2012

Realisasi DN

Sumber Hibah Realisasi DN Realisasi LN Total Penerimaan Hibah Sumber: - LK BA 999.02 (DJPPR-Kemenkeu) *) DMFAS

2009 0.00 3.34 3.34

2010 0.36 3.78 4.14

Realisasi LN

2011 0.99 4.45 5.44

1.17 0.06

2013

2014

s.d. Juni 2015 *)

Total Penerimaan Hibah

2012 0.95 4.85 5.79

2013 1.63 5.35 6.97

2014 s.d. Juni 2015 *) 1.17 0.06 3.90 2.28 5.07 2.34


Pendapatan Hibah Sesuai Pencairannya [ Triliun Rupiah ] 8.00

5 4.48

4.66

4.5

7.00 6.97 6.00

4

5.79

5.00

3.5

3.31

5.23

3.31

5.07

1.55

3 1.41

2.23

4.00

2.5

1.47

1.14

1.68

2.33

2

3.00 1.35

2.77

2.68

2.34

1.5

2.00 1.98 0.80

1.00

2012

DRKH - On Treasury (LHS)

2013

DRKH - Off Treasury (LHS)

2014

Non DRKH (LHS)

Total Penerimaan Hibah (LHS)

Direncanakan / DRKH Tahun

Pagu APBN

1

0.66

0.5

0.29 s.d. Juni 2015

2011

1.39 1.50

KPPN

Tidak melalui KPPN

Langsung (Non DRKH -

(On Treasury)

(Off Treasury)

Off Treasury)

Pagu (RHS)

Jumlah

2011

4.66

2.68

1.14

1.41

5.23

2012

0.83

2.77

1.47

1.55

5.79

2013

4.48

1.98

1.68

3.31

6.97

2014

2.33

1.50

1.35

2.23

5.07

2015 **)

3.31

0.29

0.66

1.39

2.34

Sumber: *) LK BA 999.02 (DJPPR-Kemenkeu) **) DMFAS


0

Pendapatan Hibah Sesuai Bentuknya [ Triliun Rupiah ] 8.00

7.00

6.97 5.79

6.00 5.23 5.00

0.52 0.18

1.75

0.90

5.07

0.70

Jasa

0.99

0.76

Barang

4.00

Uang

1.13

3.00 2.00

2.34 4.54

4.13

4.53

Total

0.41 2.95

1.00

1.44 0.49

2011

Uang Barang Jasa Total Sumber: - LK BA 999.02 (DJPPR-Kemenkeu) *) DMFAS

2012

2011 4.54 0.18 0.52 5.23

2013

2012 4.13 0.76 0.90 5.79

2014

2013 4.53 0.70 1.75 6.97

s.d. Juni 2015 *)

2014 s.d. Juni 2015 *) 2.95 0.49 1.13 1.44 0.99 0.41 5.07 2.34


K/L Penerima Hibah Tahun 2014 [ Triliun Rupiah ]

PENERIMAAN HIBAH

1.00 0.90

0.87

0.80

0.71 0.70 0.60 0.50

0.53 0.51

0.47 0.47 0.36

0.40 0.30

0.29 0.22

0.20 0.10 -

Sumber: *) LK BA 999.02 (DJPPR-Kemenkeu)

0.15 0.14 0.13 0.13

0.08

No. K/L 1 KEMENKES 2 KEMENDIKBUD 3 KEMENTAN 4 KEMENDAGRI 5 POLRI 6 KEMEN-PU 7 KEMENHAN 8 BAPPENAS 9 KEMENHUT 10 KEMEN-LH 11 KEMENPERIN 12 SETNEG 13 KEMENKUMHAM 14 KL LAINNYA TOTAL

Nilai 866.776.379.125 711.375.702.694 532.383.072.581 514.743.936.751 470.798.514.991 470.766.096.929 292.184.382.644 219.065.012.080 154.950.410.007 136.886.547.938 131.199.960.810 127.992.600.000 84.096.789.817 360.432.660.084 5.073.652.066.452


Realisasi Penerimaan Hibah Pemerintah Tahun 2015 Berdasarkan Jenis Hibah [ Miliar Rupiah ]

Jenis Hibah Pagu APBNP *)

Jan

Terencana Uang Langsung Barang Jasa Uang Grand Total Barang Jasa Uang

19.5 19.5 1,209.8 259.1 950.7

7.0 7.0 113.6 18.0 95.6

180.4 180.4 245.7 213.5 32.2

1,229.3 259.1 950.7 19.5

120.6 18.0 95.6 7.0

426.1 213.5 32.2 180.4

3,311.9

3,311.9

Feb

Mar

Apr 292.9 292.9 170.5 17.7 93.5 59.2 463.4 17.7 93.5 352.1

May

Jun

Jul

Total

102.9 102.9 269.0 8.7 260.3

6.7 6.7 16.6 0.5 16.2

-

371.9 8.7 260.3 102.9

23.3 0.5 16.2 6.7

3.4 3.4 -

3.4 3.4

609.4 609.4 2,028.6 520.9 1,448.5 59.2 2,638.0 520.9 1,448.5 668.7

Catatan : *) Pagu APBN hanya yang terencana Data bersumber dari DMFAS Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Realisasi Penerimaan Hibah Pemerintah Tahun 2015 Berdasarkan Donor [ Miliar Rupiah ] Nama Donor

Jan

Feb

Mar

Dalam Negeri Luar Negeri CANADA CHINA AUSTRALIA GERMANY JAPAN SWEDEN KOREA SELATAN FINLAND SWITZERLAND INGGERIS UNITED STATES INT'L ORGANIZATION ADB UNI EROPA FAO IAEA IBRD IFAD ITTO UNDP UNFPA

41.3 1,188.0

18.1 102.5

816.3 15.0 215.4

2.1 65.1 0.3 8.4

Grand Total

Apr

9.5 416.6

0.0 215.7 7.5

May

8.2 455.2 8.6

8.4 363.6 0.4

264.1 1.8 3.6

305.0

Jun

Jul

0.5 22.8

Total 3.4 -

4.2

0.6 26.8 72.6 25.2 16.1 5.1 4.1

26.7 4.4 2.0

87.1 106.3 3.2 6.3

4.8

2.5

2.6 91.5

2.1

17.5 0.2

2.8

1,229.3

120.6

426.1

53.6 57.4 66.1

16.2 58.2

2.4

10.4

1.3 1.1

-

1.6 60.3 4.2 47.8 463.4

371.9

23.3

3.4

89.3 2,548.7 8.9 2.1 1,450.4 21.4 443.1 7.5 0.6 26.8 72.6 69.8 169.7 275.8 12.7 12.4 1.6 2.6 170.8 1.1 4.2 65.2 5.0 2,638.0

Catatan : Data bersumber dari DMFAS Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 3b Perkembangan Realisasi Belanja Hibah


Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Tahun 2010 – 2014 [ Triliun Rupiah ] 1.40

3.00 2.85

1.20

2.50 2.35

1.00 2.00 1.79

0.80

1.29

0.60

Dalam Negeri (LHS)

1.50

Luar Negeri (LHS) Pagu (RHS)

0.84

1.00

0.40 0.20 0.00

0.24 0.07

0.50

0.43 0.28

2010

0.08 2011

2012

0.00 2013

Penerima Belanja Hibah

2014

APBN- P &

LKPP

LK BA 999.02

2010

2011

2012

2013

2014

Pagu

0.24

0.43

1.79

2.35

2.85

Luar Negeri

0.00

0.02

0.00

0.01

0.07

Dalam Negeri

0.07

0.28

0.08

1.29

0.84

Total Belanja Hibah

0.07

0.30

0.08

1.30

0.91

Sumber: *) LKPP (DJPBN-Kemenkeu) **) LK BA (DJPPR – Kemenkeu) ***) APBNP (DJA-Kemenkeu)

Catatan: #) Belanja Barang, Modal dan Bansos sebagian dibiayai dari Penerimaan Hibah Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Tahun 2010 – 2014 (2) Tahun Belanja Hibah Dalam Negeri (On Granting) Penerima

Belanja Hibah Luar Negeri

Realisasi

Penerima

Realisasi

2010 Pemerintah Daerah

Rp 70.008.777.575

---


Rp 280.108.798.355 Pemerintah Palestina

Rp19.999.999.998


Rp 75.079.293.554

Rp


Rp1.293.247.172.580 Pemerintah Myanmar

Rp 9.709.000.000


Rp 835.816.648.146 1.Universitas Al Azhar Mesir

Rp33.416.506.069

Rp

---

2.Indonesian Muslim Association in America Maryland

-

Rp34.545.000.000

3.Pemerintah Suriah, Serbia, Rp 3.731.400.000 Bosnia Herzegovina dan Palestina Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 3c Perkembangan Konfirmasi Penerimaan Hibah dengan Donor dan KL


Grant Outstanding Position As of 30 Juni 2015 RESPON No

DONOR

TOTAL NILAI OUTSTANDING CURR

Sudah Belum 1 Asian Development Bank (ADB) 2 Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) 3 GIZ GmbH GIZ GmbH 4 ICCTF 5 JICA JICA 6 KfW 7 MCC 8 UNDP 9 UNFPA 10 UNICEF 11 USAID 12 World Bank

v ѵ ѵ v ѵ v v v v

MoF USD AUD EUR IDR JPY IDR EUR USD USD USD

v v ѵ

KET

USD USD

Creditor

1.055.057,03 9.195.160,22 23.900.000,00 23.595,18 550.103.048,00 4.035.427.169,00 73.717.500,00 1.499.444,93 8.745.979,89 8.745.979,89 5.025.247,41 417.375,78 1.878.005,57 2.117.359,00 10.470.403,09 12.801.500,18 13.157.952,28 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Konfirmasi KL Penerimaan Hibah No

Kementerian / Lembaga

Konfirmasi Data Triwulan I

No

Triwulan II


Mahkamah Agung;

29

Kementerian PAN dan RB;

2

Badan Pemeriksa Keuangan RI;

30

Kementerian PDT dan Transmigrasi;

3

Majelis Permusyawaratan Rakyat;

1

1

31

Kementerian PPN/Bappenas;

4

Mahkamah Konstitusi;

1

1

32

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN; Kepolisian Negara RI;

5

Kejaksaan Agung RI;

1

1

33

6

Kementerian Sekretariat Negara;

1

1

34

Lembaga Sandi Negara;

7

Kementerian Dalam Negeri;

35

Lembaga Ketahanan Nasional;

8

Kementerian Luar Negeri;

36

Badan Pusat Statistik;

9

Kementerian Pertahanan;

37

Badan Narkotika Nasional;

38

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

1

39

Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika; Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

10 Kementerian Hukum dan HAM 11 Kementerian Keuangan;

1

Triwulan I Triwulan II 1

1

1

Konfirmasi Data 1

1 1

1 1

1

12 Kementerian Pertanian;

1

1

40

13 Kementerian Perindustrian;

1

1

41

Badan Tenaga Nuklir Nasional;

14 Kementerian Perdagangan;

42

Lembaga Administrasi Negara;

15 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

43

Arsip Nasional Republik Indonesia;

16 Kementerian Perhubungan;

44

Badan Pengawas Obat dan Makanan;

17 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

45

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

18 Kementerian Kesehatan;

46

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

19 Kementerian Agama;

47

Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

1

1

20 Kementerian Sosial;

48

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

1

1

21 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

49

Komisi Pemilihan Umum;

22 Kementerian Kelautan dan Perikanan;

50

Komisi Pemberantas Korupsi;

1

51

Komisi Yudisial;

1

52

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

1

1

53

Perpustakaan Nasional;

1

54

Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

1

55

Badan Pengawas Pemilu

23 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 24 Kementerian Komunikasi dan Informatika:

1 1

25 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 26 Kementerian Koordinator Bidang PMK; 27 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 28 Kementerian PP dan PA Catatan : Data per 8 September 2015

1

1

1

16

21


Bagian 3d Perkembangan Penerbitan Register dan Rekening Hibah Dalam Rangka Pilkada Serentak Tahun 2015


Realisasi Pengajuan Register Dalam Rangka Pilkada Serentak 2015 (KPU – BAWASLU)

KPUD NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

PROVINSI / KPUD BALI BANTEN BENGKULU D.I. YOGYAKARTA GORONTALO JAMBI JAWA BARAT JAWA TENGAH JAWA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA KEP. BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU LAMPUNG MALUKU MALUKU UTARA NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR PAPUA PAPUA BARAT RIAU SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI UTARA SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN SUMATERA UTARA Jumlah

BAWASLU-PANWASLU Jml Yg Buka Rekening 3 4 6 3 1 4 3 15 16 6 21 5 1 4 4 7 7 4 2 6 10 3 6 8 4 7 9 2 2 10 7 9 199

Jml Yg Sudah Register 5 5 9 3 3 6 9 22 16 7 8 9 2 4 7 6 6 1 5 8 3 1 9 4 3 8 6 7 8 5 20 215

Catatan : 1. Data yang telah Membuka Rekening bersumber dari Dit. PKN DJPBN; per 19/08/2015 2. Data yang telah register bersumber dari Dit. EAS DJPPR; per 28/08/2015

BAWASLU NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

BAWASLU PROVINSI BALI BANGKA BELITUNG BANTEN BENGKULU DI YOGYAKARTA GORONTALO JAMBI JAWA BARAT JAWA TENGAH JAWA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA KEPULAUAN RIAU LAMPUNG MALUKU MALUKU UTARA NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR PAPUA RIAU SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN SUMATERA UTARA Grand Total

PANWASLU

Yg Sdh Buka Yg Sudah Yg Sdh Buka Yg Sudah Rekening Register Rekening Register

1

1

1

1

1

1 1

1 1

1 1

5 4 4 5 3 3 5 7 19 19 5

5

1 3 7

1

1

1

1

7

9

8 9 4 9 2 7 5 22 160

6 4 4 8 3 3 5 8 21 19 3 7 1 4 2 6 7 5 8 7 9 8 9 4 11 7 7 13 7 22 228


Bagian 3e Opini BPK


Opini BPK atas Laporan Keuangan 2008 – 2014 Tahun

Opini

2008

Tidak Memberikan Pendapat

2009

Wajar Dengan Pengecualian

2010


2011


2012

Wajar Tanpa Pengecualian – Dengan Paragraf Penjelas

2013

Tidak menyumbang temuan yang mempengaruhi opini LKBUN*

2014

Tidak menyumbang temuan yang mempengaruhi opini LKBUN*

*BPK tidak memberikan opini atas laporan keuangan BA 999.02 namun hanya memberikan opini atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara


Bagian 4 Ekstra Slide


Hibah yang Direncanakan dan Hibah Langsung Jenis Hibah

Hibah yang Direncanakan

Perencanaan • Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH)

•Tanpa DRKH

Hibah Langsung

Grant Agreement • Menteri Keuangan Cq DJPPR

Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Pejabat yang diberi Kuasa

Penganggaran

Pelaksanaan dan Pencairan

1.

Uang Untuk Membiayai Kegiatan : Penuangan dalam DIPA;

• Tender dan KPBJ • Pencairan melalui : On Treasury • Pertanggungjawaban : NOD- SP3

2.

Barang dan Jasa: Tanpa DIPA dan tidak perlu direvisi

 BAST-SP3HL BJS

1.

Uang Untuk Membiayai Kegiatan : Penuangan dalam DIPA (dapat direvisi sewaktuwaktu sepanjang tahun; bersifat on top menambah pagu,dan Belanja dapat mendahului DIPA);

• Tender dan KPBJ • Pencairan Off Treasury;

Barang dan Jasa : Tanpa DIPA dan tidak perlu direvisi;

 BAST - SP3HL BJS

2.

• Pertangungjawaban : Uang – SPHL


Pengelolaan Hibah Terencana Uang untuk Membiayai Kegiatan (DRKH – On Treasury) Type 1 Perencanaan

K/L menyiapkan usulan kegiatan ke Bappenas dan menyiapkan readiness criteria

Bappenas menilai kelayakan dan kesiapan proyek dan menyusun Daftar Kegiatan (DRKH)

Negosiasi/ Penandatanganan

Penganggaran

Kemenkeu melakukan negosiasi dan penandatanganan Grant Agreement

K/L mengajukan pencantuman dana dalam dokumen anggaran ke Kemenkeu

Kemenkeu menyampaikan RUU APBN dan Nota Keuangan ke DPR

Pelaksanaan

K/L melaksanakan pengadaan dan membuat kontrak

K/L melaksanakan pencairan dana hibah ke KPPN

Pelaporan Dit EAS DJPPR menyusun Laporan Keuangan BA 999.02 berdasarkan NoD dari donor

KPPN menerbitkan SP3 berdasarkan NoD

DPR menyetujui APBN

K/L dan Kemenkeu menyusun DIPA

K/L menyusun Laporan SAI berdasarkan SP3


Pengelolaan Hibah Terencana Uang untuk Membiayai Kegiatan (DRKH – Off Treasury) Type 2 Perencanaan




Penganggaran

Kemenkeu melakukan negosiasi dan penandatanganan Grant Agreement

K/L mengajukan permohonan Ijin pembukaan rekening ke Kemenkeu


KPPN menerbitkan SPHL

Kemenkeu menyampaikan ijin pembukaan rekening

K/L melaksanakan pencairan dana hibah dari Rekening Hibah Bendahara Pengeluaran

Dit EAS DJPPR menyusun Laporan Keuangan BA 999.02 berdasarkan SPHL dari KPPN


K/L mengajukan pengesahan pendapatan dan belanja yang bersumber dari hibah ke KPPN

Pelaksanaan

Pelaporan

K/L menyusun Laporan SAI berdasarkan SPHL


Pengelolaan Hibah Terencana Barang/Jasa (DRKH – Off Treasury) Type 3 Perencanaan



Negosiasi/ Penandatanganan Kemenkeu melakukan negosiasi dan penandatanganan Grant Agreement

Pelaksanaan

K/L mengajukan permohonan penerbitan nomor register

K/L mengajukan pengesahan pendapatan yang bersumber dari hibah ke DJPPR (SP3HL-BJS)

Pelaporan

KPPN menerbitkan Persetujuan MPHL-BJS

Dit EAS DJPPR menyusun Laporan Keuangan BA 999.02 berdasarkan MPHL-BJS dari KPPN

Dit EAS DJPPR menerbitkan nomor register dan SP3HLBJS

K/L mengajukan pengesahan belanja yang bersumber dari hibah ke KPPN (MPHL-BJS)

K/L menyusun Laporan SAI berdasarkan MPHL-BJS


Pengelolaan Hibah Langsung Uang (Non DRKH – Off Treasury) Type 4 Perencanaan

K/L menyiapkan usulan kegiatan/proposal ke Donor


Penganggaran

Pelaksanaan

KL melakukan negosiasi dan penandatanganan Grant Agreement dengan Donor




K/L melaksanakan pencairan dana hibah dari Rekening Hibah Bendahara Pengeluaran





Pelaporan

K/L mengajukan pengesahan pendapatan dan belanja yang bersumber dari hibah ke KPPN (SP2HL)



Pengelolaan Hibah Langsung Barang/Jasa (Non DRKH – Off Treasury) Type 5 Perencanaan




Pelaksanaan



Pelaporan



Dit EAS DJPPR menerbitkan nomor register dan SP3HLBJS




Pengelolaan Hibah Langsung Uang - SKPD (Non DRKH – Off Treasury) Type 6 Perencanaan



Penganggaran






Pelaksanaan

Pelaporan

K/L menunjuk BPP dan PPK di Daerah

PPK melaksanakan pengadaan dan membuat kontrak, BPP mencairkan dana hibah

PPK dan BPP membuat laporan kepada K/L

K/L mengajukan pengesahan pendapatan dan belanja yang bersumber dari hibah ke KPPN (SP2HL)





Pengelolaan Hibah Langsung Barang/Jasa - SKPD (Non DRKH – Off Treasury) Type 7 Perencanaan




Pelaksanaan

Pelaporan



K/L membuat BASTO dengan Daerah


Dit EAS DJPPR menerbitkan nomor register dan SP3HL-BJS





Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada APBN

APBD Belanja Operasional

Laporan Kepada Daerah

Belanja Hibah

Transfer Dana

Pendapatan Hibah LKPP

Laporan Keuangan

KPUD/ BAWASLU

Swakelola

Register

Revisi DIPA

SP2HL

SPHL

KPPN

Flexibilitas terkait penggunaan dana pilkada : a.

Rekening hibah dapat dibuka langsung mendahului NPH dan Registrasi dengan diterbitkannya dispensasi dari Kemenkeu;

b. Dana Pilkada yang telah ditransfer dari Pemda dapat langsung digunakan/dibelanjakan untuk kebutuhan penyelenggaraan Pilkada; c.

Revisi DIPA dan Pengesahan dapat dilakukan kemudian namun tetap dalam tahun anggaran berjalan. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Mekanisme Belanja Hibah (PMK 92/PMK.08/2014) (1) 1. Penyediaan Belanja Hibah DJPPR Menteri Keuangan

DJA 1 Menyampaikan Rincian Alokasi Anggaran Hibah Pemerintah/ Lembaga Asing

PPA


KPA

Menyampaikan alokasi ke K/L terkait, dan meminta agar K/L menyampaikan RAB dan KAK

Menyampaikan RAB, KAK dalam rangka transfer dana hibah

2a

2c

3

2b

Menetapkan Pejabat DJPU sebagai KPA

Mengusulkan Pejabat DJPU sebagai KPA

Mengesahkan DIPA

6

Mengajukan RDP dilampiri dokumen RAB, KAK dan SPTJM ke DJA

5

2d Menetapkan PPK dan PPSPM

Menyusun RDP dilampiri RAB, KAK dan SPTJM yang ditandatangani KPA

4 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Mekanisme Belanja Hibah (PMK 92/PMK.08/2014) (2) 2. Pencairan Belanja Hibah DJPPR DJA

Kementerian/Lembaga PPA

DJPBn

KPA 1 Memberitahukan DIPA Hibah ke Pemerintah/ Lembaga Asing ke K/L terkait

6 Proses revisi anggaran dalam hal terdapat selisih kurs

5 Pengajuan revisi anggaran dalam hal terdapat selisih kurs

Memproses SPM dalam rangka pencairan hibah ke Pemerintah/Lembaga Asing

3

2 Menyampaikan surat permintaan pencairan belanja hibah dengan dilampiri : SPTJM, Surat Keterangan Rekening Penerima Hibah, dan Rekening Koran Penerima Hibah.

4 KPPN Pinjaman dan Hibah menerbitkan SP2D


Mekanisme Belanja Hibah (PMK 92/PMK.08/2014) (3) 3. Pelaporan Belanja Hibah DJPPR DJA

Kementerian/Lembaga PPA

DJPBn

KPA

Bertanggungjawab atas transfer dari kas negara ke rekening Pemerintah/ Lembaga Asing penerima hibah

Bertanggungjawab atas penggunaan anggaran dan pencapaian output

Tata cara pelaporan Belanja Hibah mengacu ke PMK tentang Sistem Akuntansi Hibah


© 2015 Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia Gedung Frans Seda Lantai 7 Jl. DR. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Tel. 021-3864778; fax. 021-3843712 www.djppr.kemenkeu.go.id Email : [email protected]

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

Recommend Documents