DIREKTORAT EVALUASI, EVALUASI AKUNTANSI DAN SETELMEN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEMENTERIAN KEUANGAN
Kebijakan implementasi akuntansi k t i berbasis b b i akrual k l UU N No. 17 Tahun 2003 Pasal 36 ayat 1
UU No. 1 Tahun 2004 Pasal 70 ayat 2
AKRUAL
Kesepakatan DPR RI dan Pemerintah pada rapat konsultasi tanggal 25 September 2008
PP Nomor 71 Tahun 2010
Basis Akuntansi Basis Akuntansi KAS
Suatu S t transaksi t k i yang diakui di k i dan d dicatat pada saat kas masuk dan kas keluar
KAS MENUJU AKRUAL
Suatu transaksi basis kas dengan penerapan akrual pada akhir p periode p pelaporan p
AKRUAL
Suatu transaksi yang diakui, dicatat dan disajikan pada saat t j di terjadinya t transaksi k i tersebut t b t
Pangakuan,, Dokumen Sumber dan Pelaporan Pangakuan Saldo kas di K/L dari hibah Neraca CaLK
Saldo aset tetap aset lainnya dan/atau persediaan di d i hibah dari hib h dalam bentuk barang
LO C LK CaLK
Beban jasa dari hibah d l dalam b t k jasa bentuk j
LRA C CaLK
Belanja yang bersumber dari hibah dalam bentuk uang yang pencairannya i tidak melalui kuasa BUN
LO CaLK
Beban yang bersumber dari hibah dalam bentuk uang yang pencairannya tidak melalui kuasa BUN
Kas diterima di rekening hibah
Rekening Koran
aset tetap aset lainnya dan/atau persediaan diterima
BAST
Resume tagihan
BAST
Pengesahan oleh KPPN
Pengesahan oleh KPPN
Resume tagihan
Resume tagihan : Pengakuan : Dokumen/nilai : Laporan
4
Alur Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat KEMENTERIAN/LEMBAGA SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
LK‐ K/L
Satker UAKPA 21.952
Eselon I
Wilayah UAPPA/B‐W
K/L UAPA/B
UAPPA/B‐E1
1.486
282
Satker BLU
73
LRA NERACA CALK LO LPE
LKPP
38 KONSOLIDASI
SIAP
KPPN/PKN 179
Kanwil DJPBN 30
DJPBN‐ DAPK
DPR
LRA NERACA ARUS KAS CALK LO LPE
1 BUN
SA BUN SA‐BL
S‐AUP & H
SA‐IP
SA‐BSBL
SA‐ TK
MENTERI KEUANGAN SEBAGAI BENDAHARA UMUM NEGARA
SA‐ TD
LK‐BUN LRA NERACA ARUS KAS CALK LO LPE
BEPEKA
JURNAL TRANSAKSI HIBAH KAS (1) 1 Jurnal Penerimaan Kas 1. BB Kas di UAKPA BUN
Tidak ada jurnal
BB Akrual di UAKPA BUN
Tidak ada jurnal
BB Kas di satker
Tidak ada jurnal
BB Akrual di satker
D Kas Lainnya di K/L dari hibah K Pendapatan P d t Hibah Hib h yang Belum B l disahkan
xxx xxx
2. Jurnal resume tagihan belanja persediaan, aset tetap, aset lainnya, belanja jasa BB Kas di UAKPA BUN
Tidak ada jurnal
BB Akrual di UAKPA BUN
Tidak ada jjurnal
BB Kas di satker
Tidak ada jurnal
BB Akrual di satker
D Persediaan/aset tetap py yang g belum diregister/Aset Lainnya/Belanja Jasa K Belanja yang masih harus dibayar
xxx xxx
JURNAL TRANSAKSI HIBAH KAS (2) 3 Jurnal 3. J l Pengesahan P h Pendapatan P d t Hibah Hib h BB Kas di UAKPA BUN
D Diterima dari entitas lain K Pendapatan Hibah-LRA
xxx
BB Akrual di UAKPA BUN
D Diterima dari entitas lain K Pendapatan Hibah-LO
xxx
BB Kas di satker
Tidak ada jurnal
BB Akrual di satker
D Pendapatan Hibah yang Belum disahkan K Pengesahan Hibah
xxx xxx xxx xxx
4. Jurnal pengesahan belanja barang/modal/jasa BB Kas di UAKPA BUN
Tidak ada jurnal
BB Akrual di UAKPA BUN
Tidak ada jjurnal
BB Kas di satker
D Belanja barang/modal/Jasa K Ditagihkan ke entitas lain
xxx
D Belanja yang masih harus dibayar K Kas lainnya di K/L dari hibah
xxx
BB Akrual di satker
xxx xxx
JURNAL TRANSAKSI HIBAH BARANG/JASA (1) 1. Jurnal Pencatatan persediaan/aset tetap, aset lainnya BB Kas di UAKPA BUN
Tidak ada jurnal
BB Akrual di UAKPA BUN
Tidak ada jurnal
BB Kas di satker
Tidak ada jurnal
BB Akrual di satker
D Persediaan/aset tetap yang belum diregister/aset lainnya K Pendapatan Hibah yang Belum disahkan
2. Jurnal pencatatan jasa Tidak ada jurnal
xxx xxx
JURNAL TRANSAKSI HIBAH BARANG/JASA (2) 3 Jurnal resume tagihan (pencatatan beban jasa saat pengesahan di KPPN) 3. BB Kas di UAKPA BUN
Tidak ada jurnal
BB Akrual di UAKPA BUN
Tidak ada jurnal
BB Kas di satker
Tidak ada jurnal
BB Akrual di satker
D Beban jasa K Pendapatan P d t Hibah Hib h yang Belum B l disahkan
xxx xxx
4 Jurnal pengesahan atas peneriman hibah dalam bentuk barang/jasa 4. BB Kas di UAKPA BUN
Tidak ada jurnal
BB Akrual di UAKPA BUN
D Diterima dari entitas lain K Pendapatan hibah-LO hibah LO
BB Kas di satker
Tidak ada jurnal
BB Akrual di satker
D Pendapatan hibah yang belum di hk disahkan K Pengesahan hibah
xxx xxx xxx xxx
BAGAN AKUN STANDAR HIBAH PENDAPATAN AKUN
URAIAN
431121
Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Barang
431221
431122 431222
431123
431223
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Barang Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Jasa Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Jasa Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Surat Berharga
BELANJA AKUN
URAIAN
526111
Belanja Tanah Untuk Masyarakat/Pemda
Diserahkan
Kepada
526112
Belanja Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
526113
Belanja Gedung dan Bangunan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
526114
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
526115
Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
Untuk
Pendapatan p Hibah Luar Negeri g – Langsung Bentuk Surat Berharga 10
Akuntansi Hibah yang Diterima Dalam Bentuk Valas Transaksi T k i dalam d l mata uang asing i harus h dib k k dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs transaksi. Terhadap pendapatan hibah dalam bentuk uang yang diterima dalam valas, valas satker disarankan untuk mengkonversi seluruh valas dalam mata uang rupiah. Pendapatan yang disahkan sebesar realisasi jumlah rupiah p berdasarkan hasil konversi.
Dengan demikian maka tidak akan terjadi selisih kurs
UNSUR LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN LRA
SILPA/SiKPA
LAPORAN PERUBAHAN SAL
LAPORAN FINANSIAL LO
SURPLUS/ DEFISIT LO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
EKUITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
NERACA
KETERKAITAN LAPORAN OPERASIONAL, LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DAN NERACA
KONFIRMASI PENERIMAAN DATA HIBAH
Pasal 19 (1)
K/L melakukan konfirmasi kepada DJPPR atas data realisasi hibah yang diterima secara langsung dari pemberi hibah secara triwulan. triwulan
(2)
Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dari tingkat K/L sampai dengan satuan kerja.
(3)
Dalam hal terjadi ketidakcocokan data, kedua belah pihak melakukan penelusuran
(4)
Hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi
(5)
Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DJPPR dapat melalukan koreksi pendapatan hibah. 14
KONFIRMASI PENERIMAAN DATA HIBAH Pasal 20 (1)
K/L melakukan konfirmasi dengan pemberi hibah atas realisasi hibah yang diterima secara langsung dari pemberi hibah
(2)
Dalam hal terjadi j ketidakcocokan data,, kedua belah p pihak melakukan penelusuran
(3)
Hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan 15 dalam berita acara
(4)
Salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada DJPPR c.q. c q Direktorat Evaluasi, Evaluasi Akuntansi dan Setelmen
(5)
Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (3) DJPPR dapat melalukan koreksi pendapatan hibah.
Issue terkait Konfirmasi 1000
Donor
Pihak ke-3
Konfimasi 1000
700
K/L
Konfirmasi 700
DJPPR Setiap perbedaan data antara DJPPR, donor, K/L dijelaskan dalam Berita Acara Konfirmasi
Format Berita Acara Konfirmasi
17
18
19
20
Thank You
Kebijakan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Pasal 36 ayat 1 • Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13, 14, 15 dan 16 UndangU d Undang i i dilaksanakan ini dil k k selambat-lambatnya l b tl b t d l dalam 5 (li (lima)) tahun. t h S l Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Pasal 70 ayat 2 • Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 13 Undang-Undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008 dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. dilaksanakan, kas Kesepakatan DPR RI dan Pemerintah pada rapat konsultasi tanggal 25 September 2008 • Pemerintah dan DPR menyepakati untuk memulai pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, kemudian Pemerintah akan menyusun tahapant h tahapan d persiapan-persiapan dan i i akuntansi k t i berbasis b b i akrual. k l • Dalam UU APBN TA 2009, informasi pos-pos akrual sudah harus disajikan meskipun dalam bentuk lampiran *(suplementary document). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 • Akuntansi berbasis akrual dilaksnakan selambat-lambatnya untuk pelaporan keuangan tahun 2015.
