Edisi Tahun 2013
DIREKTORAT PEMBIAYAAN SYARIAH DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KEMENTERIAN KEUANGAN
Istilah yang berasal dari Bahasa Arab: Singular “Sakk” ( ٌصّك َ ) Plural “Sukuk” ()صُكُوْك
Dokumen, Sertifikat, Bukti Kepemilikan
Sertifikat yang merepresentasikan bukti bagian kepemilikan yang tak terbagi atas suatu aset berwujud, nilai manfaat (usufruct), jasa (services), atau kepemilikan aset dari suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu.” (AAOIFI Sharia Standards No.17)
Sebagai instrumen keuangan syariah, sukuk harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melandasi penerbitannya.
Riba (bunga) Gharar (ketidakpastian) Maysir (spekulasi)
Haram Akad/Transaksi syariah Berbasis Aset Riil
“ Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara adalah Surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta Asing.”
Merupakan salah satu instrumen pembiayaan APBN:
Perikatannya menggunakan prinsip syariah:
berbentuk Surat Berharga Negara. penerbitannya didasarkan pada UU No. 19/2008. ada underlying asset berupa BMN atau proyek APBN. menggunakan akad Ijarah, isthisna, dll. ada fatwa dan opini syariah dari DSN-MUI.
Dapat menjadi instrumen investasi bagi masyarakat:
aman, karena default risk tidak ada. memberikan Imbalan tetap (fixed return) yang dibayarkan secara periodik. dapat diperjualbelikan di pasar sekunder.
Penerbitannya dengan cara private placement, lelang, atau bookbuilding.
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Disahkan pada 7 Mei 2008 Mengatur tentang Sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Memberikan koridor hukum bagi pengelolaan Sukuk Negara yang transparan, dan akuntabel, serta memberikan kepastian hukum bagi investor Aturan pelaksanaan UU SBSN diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Pelaksanaan UU SBSN: PP terkait Perusahaan Penerbit SBSN PMK terkait Penerbitan SBSN di Pasar Dalam & Luar Negeri. PMK terkait Pengelolaan Aset SBSN.
SBSN diterbitkan oleh Pemerintah atau SPV (Special Purpose Vehicle); Sesuai prinsip syariah; Tradable atau non tradable, tergantung pada jenis akad dan term and conditions; Fixed coupon atau variable coupon; Pembayaran imbalan dan jatuh tempo dijamin oleh UU No. 19 Tahun 2008 dan UU APBN; Pembayaran imbalan dilakukan secara bulanan atau semesteran; Dijual pada harga par, premium atau diskon; Investor SBSN: Investor syariah dan konvensional; Individual dan institusi. Diterbitkan dalam Rupiah atau dalam mata uang asing; Pada saat jatuh tempo, pelunasan dibayarkan secara penuh. Deskripsi
Sukuk
Obligasi
Penerbit
Pemerintah, Korporasi, SPV
Pemerintah, Korporasi
Obligor
Pemerintah, Korporasi
Pemerintah, Korporasi
Sifat instrumen
Penyertaan atas suatu aset
Instrumen utang
Imbal hasil
Imbalan, Bagi Hasil, Marjin
Bunga/Kupon
Pendek, Menengah, Panjang
Pendek, Menengah, Panjang
Perlu
Tidak Perlu
Market price (tergantung kondisi pasar)
Market price
Perlu
Tidak Perlu
Jangka Waktu Underlying Asset Harga Syariah Endorsement
6
MANFAAT
KEUNGGULAN
Memiliki dasar hukum yang kuat Aman Sesuai dengan prinsip syariah Memiliki basis investor yang luas Terdapat insentif pajak Memberikan imbalan kompetitif Dapat diperdagangkan Pengembangan instrumen yang berkesinambungan 5
JENIS
METODE PENERBITAN Bookbuilding
• Diterbitkan dengan bantuan Agen Penjual atau Joint Lead Managers. Digunakan untuk Penerbitan SBSN seri IFR-001, IFR002, Sukuk Negara Ritel & Global Sukuk.
Lelang
• Diterbitkan dengan melibatkan Bank Indonesia sebagai Agen lelang dan Peserta lelang. Digunakan untuk penerbitan Sukuk Domestik mulai seri IFR0003, seri PBS, dan SPN-S.
Private Placement
• Digunakan untuk Penerbitan Sukuk hanya kepada pihak tertentu dengan terms & conditions yang disepakati. Digunakan untuk 8 penerbitan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI).
Untuk menjamin kesesuaian Sukuk Negara dengan prinsip syariah, penerbitan Sukuk Negara memerlukan Fatwa dan Pernyataan Kesesuaian Syariah (Opini Syariah) dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
Fatwa DSN-MUI terkait Sukuk Negara:
“Fatwa adalah suatu ketetapan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki keahlian di bidang syariah.”
Fatwa No.69/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Fatwa No.70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN Fatwa No.71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back Fatwa No.72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah Sale and Lease Back Fatwa No.76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset to be Leased
Setiap penerbitan Sukuk Negara telah mendapat Opini Syariah dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia
“Pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki kewenangan dan keahlian di bidang syariah, yang menyatakan bahwa sukuk yang diterbitkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.” 8
Underlying asset adalah aset yang dijadikan sebagai objek atau dasar transaksi dalam penerbitan sukuk. Ini merupakan salah satu aspek utama yang menjadi pembeda antara sukuk dengan obligasi konvensional. Underlying Asset bukan merupakan jaminan/kolateral
Jenis Underlying Asset SBSN
Barang Milik Negara
• • •
Proyek Pemerintah
Jasa Layanan Haji
Barang Milik Negara
Proyek-Proyek Pemerintah
Jasa Layanan Haji
Tanah dan Bangunan Barang Milik Negara lainnya yang dibeli dengan menggunakan APBN Penggunaan BMN harus mendapat persetujuan dari DPR
Kegiatan Pemerintah yang dialokasikan dalam APBN yang dibiayai dengan Sukuk, yang meliputi: - Proyek Infrastruktur - Pengadaan Barang - Jasa • Transportasi Darat dan Udara • Akomodasi • Logistik
Ijarah Sale and Lease Back
Ijarah Al - Khadamat
Ijarah Asset to be Leased INVEST OR
8. Pembayaran Imbalan SBSN
4. Proceeds
3. Penerbitan SBSN
1. Pemesanan obyek ijarah
PP SBSN
GoI
6. Akad Ijarah Asset to be Leased
- Penyewa - Pembeli
7. Pembayaran Ujrah 10. Pembelian Aset SBSN
A. B. C. D.
Pen erbit Wali aman at Pemberi Ku asa Pemberi Sewa
12. Pelunasan SBSN
2a. Akad Wakalah untuk membangun Proyek 2b. Akad Bai’ atas Barang Milik Negara (jika diperlukan)
GoI Wakil/ Penerima Kuasa
5. Proceeds 9. BAST Proyek
11. Pembayaran Aset SBSN Pembangunan Proyek : Akad/perjanjian : Cash flow
10
11
Sukuk Negara Ritel adalah Sukuk Negara (SBSN) yang dijual kepada individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual.
Akad Ijarah Jangka Waktu 3 – 5 tahun Nominal / Unit Rp1.000.000, Imbalan Bersifat Tetap, dibayarkan bulanan Nominal pelunasan 100%. Ketentuan Perdagangan Dapat diperdagangkan pada harga pasar.
TUJUAN PENERBITAN Diversifikasi sumber pembiayaan APBN. Memperluas basis investor Surat Berharga Negara di pasar domestik. Memberikan alternatif instrumen ritel yang berbasis syariah bagi investor.
Memberikan kesempatan kepada investor kecil untuk berinvestasi dalam instrumen pasar modal yang amanah dan menguntungkan. Memperkuat pasar modal Indonesia dengan mendorong transformasi dari savings-oriented society menjadi investment-oriented society.
10
Penerbitannya sesuai dengan prinsip syariah dan telah mendapat fatwa serta opini syariah dari DSN-MUI Memberikan imbalan tetap (fixed return) Aman (Pembayaran Nominal and Imbalan dijamin oleh Negara) Dapat diperjualbelikan di pasar sekunder pada harga pasar Berpotensi memperoleh capital gain
Pajak terhadap SBSN lebih kecil (15%) dibandingkan terhadap deposito (20%) Perbandingan
Sukuk Negara Ritel
Saham
Reksadana
Deposito
Imbalan/sewa
Dividen
Kenaikan Nilai Aktiva Bersih
Bunga
Pasar sekunder dan potensi capital gain
Ada
Ada
Tidak dapat diperdagangkan
Tidak ada
Masa jatuh tempo
Ada
Tidak ada
Ada
Ada
Jaminan Pemerintah
Ada
Tidak ada
Tidak ada
Ada, jumlah terbatas
Return
13
DEFAULT RISK (risiko gagal bayar)
yaitu risiko tidak terpenuhinya pembayaran imbalan dan nilai nominal pada saat jatuh tempo. Risiko ini sangat kecil karena berdasarkan undang-undang investasi pada Sukuk Negara Ritel dijamin pembayarannya oleh Pemerintah
MARKET RISK (risiko pasar)
yaitu risiko terjadinya capital loss akibat harga jual di pasar sekunder lebih rendah dari harga beli. Risiko ini dapat dihindari dengan cara memegang Sukuk Negara Ritel sampai jatuh tempo
LIQUIDITY RISK (risiko likuiditas)
yaitu risiko terjadinya kendala untuk menjual di pasar sekunder. Risiko ini dapat diatasi dengan menghubungi dan meminta bantuan Agen Penjual Sukuk Negara Ritel
CATATAN PENTING Mekanisme Pembayaran Imbalan dan Nilai Nominal
• Imbalan dibayarkan dengan cara transfer dana ke rekening investor pada tanggal yang telah ditentukan. • Nilai nominal dibayarkan secara penuh dengan cara mentransfer dana ke rekening investor pada tanggal jatuh tempo.
Pajak atas Sukuk Negara Ritel
• Diatur dalam PP No. 25 tahun 2009, pajak yang dikenakan terhadap Sukuk Negara Ritel adalah Pajak Penghasilan (PPh) final terhadap imbalan dan capital gain sebesar 15%.
Penatausahaan
•Kegiatan Penatausahaan mencakup pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta agen pembayar imbalan dan nilai nominal Sukuk Negara Ritel dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya Bank Indonesia telah menunjuk sub-registry untuk membantu pelaksanaan penatausahaan tersebut. •Biaya atas kegiatan penatausahaan yang dibebankan pada investor tergantung pada kebijakan masing-masing sub-registry.
12
SYARAT BERINVESTASI
Individu atau perseorangan WNI yang dibuktikan dengan KTP
Minimum investasi adalah Rp 5 juta dan kelipatannya maksimum adalah Rp 5 Miliar (mulai SR-004)
Mempunyai rekening tabungan di salah satu bank umum (bank umum syariah/bank umum konvensional) dan rekening surat berharga di salah satu sub-registry
TATA CARA BERINVESTASI DI PASAR PERDANA Menghubungi Agen Penjual yang ditunjuk Pemerintah untuk membuka rekening tabungan dan rekening surat berharga
Mengisi formulir pemesanan dengan melampirkan fotokopi KTP
Memperoleh hasil penjatahan Pemerintah
Menerima bukti kepemilikan Sukuk Ritel dari Agen Penjual
Menyetor dana tunai ke rekening khusus Agen Penjual dan menyampaikan bukti setoran dana kepada Agen Penjual
TATA CARA BERINVESTASI DI PASAR SEKUNDER • Pembelian dilakukan melalui Perusahaan Efek di Bursa
• Pembelian dilakukan melalui Bank Umum (Syariah/Konvensional) dan Perusahaan Efek
Mekanisme Bursa
Over The Counter
Penerbit Pemerintah melalui Perusahaan Penerbitan SBSN Akad Ijarah Asset To Be Leased Seri Sukuk Negara Ritel seri SR-005 Underlying Asset Barang Milik Negara dan Proyek Pemerintah Tenor 3 Tahun Harga Nominal Per Rp 1.000.000 Unit
Minimal Pembelian Maksimal Pembelian Perdagangan di Pasar Sekunder Imbalan Kustodian Target Investor Agen Penjual
Rp 5.000.000 dan kelipatannya Rp 5 miliar Bursa Efek Indonesia Fixed Coupon, dan dibayarkan setiap bulan Anggota Sub-Registry Individu / Perseorangan / WNI (di pasar perdana) Bank: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; PT Bank Muamalat Indonesia Tbk; PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk; Standard Chartered Bank; PT Bank BRISyariah; PT Bank Central Asia Tbk; PT Bank Syariah Mandiri; PT Bank CIMB Niaga Tbk; PT Bank UOB Indonesia; PT Bank Permata Tbk; Citibank N.A; The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd; PT Bank ANZ Indonesia; PT Bank Danamon Indonesia Tbk; PT Bank Internasional Indonesia Tbk.
Perusahaan Efek: PT Danareksa Sekuritas; PT Mega Capital Indonesia; PT Bahana Securities; PT Reliances Securities Tbk; PT Sucorinvest Central Gani; PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas; PT Kresna Graha Sekurindo; PT Valbury Asia Securities; PT Lautandhana Securindo.
14
BERDASARKAN PROFESI
Volume
Jumlah Investor
BERDASARKAN WILAYAH
Volume
Jumlah Investor
17
Keterangan
SR-003
SR-004
SR-005
Tenor
3 Tahun
3,5 Tahun
3 Tahun
Imbalan
8,15%
6,25%
6%
Tanggal Penerbitan
23 Februari 2011
21 Maret 2012
27 Februari 2013
Tanggal Jatuh Tempo
23 Februari 2014
21 September 2015
27 Februari 2016
Jumlah Agen Penjual
20 Agen Penjual: • 11 Bank • 9 Perusahaan Efek
24 Agen Penjual: • 13 Bank • 11 Perusahaan Efek
25 Agen Penjual: • 16 Bank • 9 Perusahaan Efek
Maksimum Pembelian
Tidak Ada
Ada (Rp5 M)
Ada (Rp5 M)
Total Penjualan
Rp7,3 Triliun
Rp13,6 Triliun
Rp14,9 Triliun
Jumlah Investor
15.847 orang
17.606 orang
17.783 orang
Total pemesanan setiap penerbitan Sukuk Negara Ritel selalu melampaui target penerbitan Pemerintah, hal ini menunjukan minat masyarakat yang sangat tinggi terhadap Sukuk Negara Ritel 15
Investor A membeli Sukuk Negara Ritel di pasar perdana sebesar Rp70 juta dengan tingkat imbalan 7% per tahun dan tidak dijual sampai dengan jatuh tempo, maka hasil yang diperoleh adalah: Imbalan = Rp70.000.000 x 7% x 1/12 = Rp408.333 diterima setiap bulan sampai dengan jatuh tempo Pada saat jatuh tempo, nominal yang diterima adalah Rp70 juta Investor A membeli Sukuk Negara Ritel di pasar perdana sebesar Rp70 juta dengan tingkat imbalan 7% per tahun dan dijual di pasar sekunder dengan harga 105%, maka hasil yang diperoleh adalah: Imbalan = Rp70.000.000 x 7% x 1/12 = Rp408.333 diterima setiap bulan sampai dengan saat dijual Capital gain = Rp70.000.000 x (105-100)% = Rp3.500.000 Pada saat dijual, nominal yang diterima adalah Rp73.500.000, yang berasal dari pokok Sukuk Negara Ritel ditambah dengan capital gain. Investor A membeli Sukuk Negara Ritel di pasar perdana sebesar Rp70 juta dengan tingkat imbalan 7% per tahun dan dijual di pasar sekunder dengan harga 95%, maka hasil yang diperoleh adalah: Imbalan = Rp70.000.000 x 7% x 1/12 =Rp408.333 diterima setiap bulan sampai dengan saat dijual Capital loss = Rp70.000.000 x (95-100)% = - Rp3.500.000 Pada saat dijual, nominal yang diterima adalah Rp66.500.000, yang berasal dari pokok Sukuk Negara Ritel dikurangi dengan capital loss. (Perhitungan di atas hanya merupakan contoh simulasi, belum memperhitungkan pembayaran pajak atas imbalan dan capital gain serta biaya transaksi di pasar sekunder)
TIPS BERINVESTASI Apabila terjadi gejolak di pasar keuangan, investor Sukuk Negara Ritel dapat menerapkan tips-tips berikut untuk menjaga agar investasinya tetap aman dan menguntungkan: 1. Tetap tenang dan memegang Sukuk Negara Ritel hingga jatuh tempo. 2. Tidak menjualnya di bawah harga par (100%). 17
