KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI. ii PENDAHULUAN iii BAB I TAHAP AWAL PROSES PENCAIRAN DANA. 1 1) Pihak Dalam Proses Pencairan Dana 2) Persyaratan

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………………………... i DAFTAR ISI …………………………………………………. ii PENDAHULUAN …………………………………………… iii BAB I TAHAP AWAL PROSES PENCAIRAN DANA …. 1 1) Pihak Dalam Proses Pencairan Dana …………… 2) Persyaratan Administrasi Untuk Pengajuan SPM Awal Tahun ……………………………….. 3) Bagaimana Proses Pembukaan dan Penutupan Rekening? ………………………………………. BAB II MEKANISME PENCAIRAN DANA …………….. 1) Mekanisme Pencairan Dana .. 2) Rencana Pencairan Dana ………………………. 3) Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan ….. 4) Penerbitan SP2D Non Belanja Pegawai ………… 5) Penerbitan SP2D Belanja Pegawai ……………… 6) SP2D Dengan Sumber Dana PNBP …………….. 7) Sumber Dana PHLN ………………………….. 8) SP3B BLU ………………………………………. 9) Sumber Dana Hibah ……………………………… 10) Uraian Pembayaran ………………………………. BAB III PERTANGGUNGJAWABAN ………………………. 1) Rekonsiliasi dan Penyampaian Laporan Keuangan ……………………………………………. 2) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara ………… BAB IV LAIN-LAIN ……………………………………………. 1) Retur SP2D oleh Bank Penerima …………………… 2) Koreksi Data Keuangan …………………………….. 3) Cara Konfirmasi Surat Setoran ……………………… 4) Surat Keputusan Penghentian Pembayaran …………...

PENDAHULUAN

Pencairan dana merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan APBN. Tanpa proses pencairan dana, APBN hanya sebatas angka yang tidak berdampak apapun pada pembangunan dan perekonomian. Kecepatan proses pencairan dana sejalan dengan peningkatan akselerasi pembangunan dan efek pengganda APBN terhadap perekonomian regional. Pencairan dana pada KPPN Semarang I, khususnya belanja modal, cenderung tidak merata pada sepanjang tahun anggaran. Dari data realisasi APBN TA 2012, besaran pencairan belanja modal pada bulan Nopember - Desember 2012 mencapai 48,09 persen dari total belanja modal selama tahun 2012. Penumpukan pencairan semacam ini jelas tidak menguntungkan bagi kegiatan perekonomian regional Jawa Tengah, terlebih bila rendahnya pencairan ini disebabkan penundaan pelaksanaan kegiatan produktif. Berdasar hasil kuesioner mengenai kendala pencairan dana terhadap beberapa satker di wilayah KPPN Semarang I, banyaknya pertanyaan melalui CSO, serta tingginya tingkat pengembalian SPM dapat disimpulkan bahwa masih banyak satker yang belum memahami proses pencairan dana dengan baik. Penyusunan buku ini diharapkan mampu menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pemahaman satker terhadap proses pencairan dana dan mampu menaikkan tingkat penyerapan dana. Pada akhirnya, APBN dapat memberi dampak positip pada perekonomian dan pembangunan di Jawa Tengah.

BAB I TAHAP AWAL PROSES PENCAIRAN DANA

Pada awal tahun anggaran atau setelah satker menerima DIPA, PPK berkewajiban menyusun : 1)Rencana pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada tupoksi satker; 2) Rencana pelaksanaan pengadaan barang yang meliputi : spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan rancangan kontrak; serta 3) Rencana pencairan dana selama satu tahun anggaran. Rencana-rencana ini ditetapkan KPA sebagai alat untuk memproyeksikan kegiatan beserta penyerapan dana satker. Di samping itu, perencanaan dapat sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi kegiatan dan keuangan satker pada tahun bersangkutan.

1) Pihak Dalam Proses Pencairan Dana Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah (KBUN-D) adalah pejabat yang diangkat oleh Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan, dalam hal ini Kepala KPPN Semarang 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan belanja APBN. Pihak Ketiga adalah suatu badan atau perorangan yang berhak menerima pembayaran dari pemerintah atas prestasi yang diberikan kepada negara dan atau atas bantuan tertentu yang diberikan pemerintah berdasar Surat Keputusan ataupun Kontrak/SPK.

Bank Operasional adalah bank operasional mitra kerja KBUN-D yang menyalurkan dana APBN kepada Pihak Ketiga melalui bank/kantor pos penerima. Bank/Kantor Pos Penerima adalah bank umum/kantor pos yang ditunjuk Pihak Ketiga untuk menerima pembayaran sesuai yang tercantum pada SP2D.

2) Persyaratan Administrasi Untuk Pengajuan SPM Awal Tahun Langkah adminsitratif yang diperlukan setiap satker sebelum pengajuan SPM awal tahun dan atau SPM pertama adalah :

Catatan Penting Rekening Kementerian/ Lembaga/Kantor/Satker

BUN/Kuasa BUN dapat memerintahkan penutupan dana atau pemindahan sebagian atau seluruh dana pada rekening. Rekening yang tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan saldonya dipindah ke Rekening Kas Umum Negara. Penutupan dan atau pemindahbukuan harus dilaporkan kepada BUN/KBUN.

Satker wajib menyajikan Rekening Koran sebagai lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga/Kantor/ Satker.

Permohonan pembukaan rekening disampaikan kepada Kepala KPPN sebagai KBUN-D dengan dilampiri : a) Copy dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA). b) Surat pernyataan tentang pengunaan rekening.

Berdasarkan Surat Persetujuan Pembukaan Rekening dari Kepala KPPN, Satker dapat membuka rekening di bank penerima.

Persoalannya bukan berapa kali kesempatan itu datang, tetapi bagaimana kesiapan kita untuk meraihnya..

BAB II UP, TUP, GUP Dan LS Bendahara

PROSES PENCAIRAN DANA 1) Mekanisme Pencairan Dana LS Pihak Ketiga

SPP

3

4 SPM

2

2

3 SPM

SPP

Perintah Bayar

5

1 4

1 Kontrak/SK

S P 2 D

Tagihan

1

Kontrak/SK Tagihan

S P 2 D

8

1 7

6

Transfer 5

Transfer 6

2) Perencanaan Kas Dasar : Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Pasal 32 ayat (4)

Satker harus menyampaikan rencana pencairan dana ke KPPN Semarang 1 atas pencairan dengan nilai satu milyar ke atas per SPM. Ketentuan atas hal ini adalah sebagai berikut : 1) Rencana pencairan dana harus sudah diterima KPPN Semarang 1 paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pencairan dana. 2) Apabila terjadi pembatalan pencairan dana, maka satker harus menyampaikan kembali rencana kas untuk dijadwalkan kembali penyediaan dananya. 3) Rencana pencairan menggunakan Aplikasi Perencanaan Kas Satker Generasi ke-2 (APS G2) yang dapat diunduh melalui website KPPN Semarang 1, kppnsemarang1.net atau langsung ke CSO KPPN Semarang 1. 4) ADK rencana pencairan disampaikan ke KPPN Semarang 1 melalui email dengan alamat [email protected] atau disampaikan langsung ke CSO KPPN Semarang 1.

3) Uang Persediaan Dan Tambahan Uang Persediaan Pada prinsipnya, Uang Persediaan adalah uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving).

Uang Persediaan

Untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran LS.

Pembayaran kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp 50.000.000,-.

Saldo kas tunai BP/BPP pd akhir hari kerja paling banyak Rp 50.000.000,-.

Untuk pengeluaran Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Lain-lain.

Penggantian UP dengan penerbitan SPM-GUP dapat dilakukan setelah UP dipergunakan paling sedikit 50%.

Dalam 2 bulan sejak SP2D UP diterbitkan, jika satker tidak mengajukan penggantian UP maka Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA (sesuai format).

Dalam 1 bulan sejak disampaikan surat pemberitahuan belum dilakukan pengajuan penggantian UP, maka Kepala KPPN memotong UP sebesar 25% .

Tambahan Uang Persediaan

TUP dapat diajukan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak/tidak dapat ditunda, sedang dana UP pada bendahara tidak mencukupi.

Syarat penggunaan TUP, yaitu : a. Dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan . b. Tidak untuk pembayaran LS.

Pengajukan permintaan TUP kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN disertai : a. rincian rencana penggunaan TUP. b. surat yang memuat syarat penggunaan TUP (sesuai format).

TUP dapat dimintakan lagi, walau TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan setelah mendapat persetujuan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA apabila selama 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP.

Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu masa pertanggungjawaban TUP.

Untuk perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan, KPA mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala KPPN.

Kepala KPPN memberikan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP dengan pertimbangan: a. Pertanggungjawaban TUP yang telah dipergunakan. b. Pernyataan kesanggupan dari KPA untuk mempertanggungjawabkan sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya (sesuai format).

4) Kelengkapan Pengajuan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Pegawai Gaji Induk 1) 2) 3) 4)

ADK SPM. ADK Kirim Perubahan Pegawai dan Lembar Perubahan. ADK Kirim GPP. Daftar Rekening Pegawai. 5) SSP (Surat Setoran Pajak).

Kekurangan Gaji 1) ADK SPM. 2) ADK Kirim Perubahan Pegawai. 3) Daftar Rekening Pegawai. 4) SSP (Surat Setoran Pajak).

Gaji Lainnya Uang Makan Dan Lembur. 1) ADK SPM. 2) Daftar Rekening Pegawai. 3) SSP (Surat Setoran Pajak).

Selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah penandatanganan kontrak, data kontrak beserta ADK harus disampaikan kepada KPPN, dapat secara langsung maupun melalui email dengan alamat [email protected].

Data kontrak ini akan dicatat ke dalam Kartu Pengawasan Kontrak di KPPN dan secara aplikasi akan mengurangkan pagu sebagai cadangan dana untuk keperluan kontrak bersangkutan.

Apabila terjadi perubahan data pegawai maka daftar perubahan data pegawai harus disampaikan ke KPPN paling lambat bersamaan dengan pengajuan SPM Belanja Pegawai.

5) Syarat Pengajuan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Non Belanja Pegawai Kelengkapan Pengajuan SPM Non Belanja Pegawai SPM-UP

: Surat pernyataan dari KPA

SPM-TUP

: Surat persetujuan pemberian TUP dari Kepala KPPN

SPM GUP/GUP Nihil SPM-LS

: Tanpa lampiran

SPM-LS Pembayaran Uang Muka

SPM beban : pinjaman/hibah luar negeri

: SSP, dan/atau bukti setor lainnya, dan/atau daftar nominatif untuk penerima lebih dari 1(satu) penerima : a. Asli surat jaminan uang muka b. Asli surat kuasa bermaterai dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan uang muka c. Asli konfirmasi tertulis dari pimpinan penerbit jaminan uang muka Faktur pajak.

6) Pembayaran Tagihan Bersumber dana Pendapatan Belanja Bukan Pajak (PNBP) Dasar

: Perdirjen Perbendaharaan No. PER-17/PB/2011 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran PNBP Atas Beban APBN

Belanja Negara hanya dapat dibiayai dari dana PNBP TA bersangkutan, kecuali PNBP di bidang pendidikan yang dapat melampaui satu TA sesuai satu tahun masa pendidikan. Dana PNBP dapat digunakan sesuai jenis PNBP paling tinggi sebesar pagu DIPA dan atau Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP. Pagu DIPA ditetapkan Menteri Keuangan, sedangkan MP

merupakan dasar besaran dana PNBP dengan rumus : MP = (PPP x JS) – MP : Maksimum Pencairan PPP : Proporsi pagu pengeluaran terhadap pendapatan JS : Jumlah setoran JPS : Jumlah pencairan dana sebelumnya sampai dengan SPM terakhir diterbitkan Penetapan MP

Satker ber-PNBP terpusat yang belum memperoleh penetapan besaran PNBP, maupun satker ber-PNBP tidak terpusat yang MP-nya belum mencapai 1/12 pagu DIPA PNBP, dapat memperolah UP sebesar 1/12 pagu DIPA PNBP. Satker ber-PNBP berhak mendapat UP PNBP sebesar 20 persen dari realisasi PNBP maksimal Rp 500.000.000.-. Khusus PNBP Polri : 1) Satker Polri di kewilayahan/daerah dan satker di Mabes Polri, pencairan dana PNBP sebesar 1/12 setiap bulan dari pagu DIPA PNBP sesuai surat persetujuan pencairan dana dari Dirjen Perbendaharan 2) Khusus satker korlantas Polri, pencairan dana PNBP sesuai MP. Kelengkapan pengajuan SPM ke KPPN 1. PNBP tidak terpusat a. SPM b. Bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh KPPN c. Daftar Perhitungan Jumlah MP d. Dokumen Lain sesuai PMK 190/PMK.02/2012 2. PNBP secara terpusat a. SPM a. Dokumen Lain sesuai PMK 190/PMK.02/2012

If you fail to plain, you plan to fail

7) Tagihan Untuk Kegiatan Yang Bersumber Dari Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri

Hibah langsung dalam bentuk uang harus dicantumkan pada DIPA melalui revisi DIPA, sedangkan hibah langsung dalam bentuk barang tidak perlu dicantumkan pada DIPA.

Ketentuan mengenai kategori, porsi pembiayaan, tanggal closing date serta persetujuan pembayaran dari pemberi pinjaman/hibah luar negeri sesuai petunjuk pelaksanaan oleh Dirjen Perbendaharaan. Perjanjian/kontrak dalam valas tidak dapat dikonversi ke dalam rupiah dan pembayarannya melalui KPPN Khusus Pinjaman Dan Hibah.

Tahapan Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang

UP/TUP diberikan dengan beban dana Rupiah Murni, GUP menjadi beban Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri berkenaan.

8) Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang dan Uang Dasar

: Perdirjen Perbendaharaan No. PER-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang 3

Dalam proses pengesahan hibah, perbedaan mendasar antara hibah langsung dalam bentuk uang dan hibah langsung dalam bentuk barang adalah pada proses revisi pagu DIPA.

Surat Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) merupakan dokumen yang diterbitkan KPA untuk mengesahkan pendapatan dan belanja hibah langsung dalam bentuk uang.

Disampaikan Ke KPPN Semarang I

Atas SP2HL ini, KPPN Semarang I menerbitkan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) sebagai pengesahan pendapatan hibah langsung dan atau belanja yang bersumber dari hibah langsung.

Pengesahan pendapatan dan belanja hibah

Sisa uang yang tidak digunakan dapat dikembalikan kepada pemberi hibah. Dalam hal ini, Satker menerbitkan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) sebagai pengesahan pengembalian saldo pendapatan hibah.

SP4HL disampaikan ke KPPN Semarang I Menyesali suatu tindakan salah adalah baik, akan lebih baik mengupayakan untuk tidak bertindak salah

KPPN mengesahkan pengembalian pendapatan hibah dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL)

Pengesahan Pengembalian Pendapatan

Mekanisme Pertanggungjawaban Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga Penandatanganan BAST dan penatausahaan dokumen pendukung lainnya

Permohonan Nomor Register ke DJPU

Pengesahan Pendapatan Hibah ke DJPU (SP3HLBJS)

Memo Pencatatan ke KPPN (MPHL-BJS)

5 4

9) Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Dasar : Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum

10)

Cara Penulisan Uraian Pembayaran Dasar : PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Cara Penulisan Uraian Pembayaran Pada SPM Belanja Pegawai

Gaji Induk

Pembayaran belanja pegawai gaji induk bulan … tahun … untuk … pegawai … jiwa

Gaji Susulan

Pembayaran belanja pegawai gaji susulan bulan … tahun … untuk … pegawai … jiwa

Kekurangan Gaji

Pembayaran belanja pegawai kekurangan gaji bulan … tahun … untuk … pegawai … jiwa

Gaji Terusan

Uang Duka Wafat

Pembayaran belanja pegawai gaji terusan ke …. a.n. … (…. Pegawai …. jiwa)

Pembayaran belanja pegawai uang duka wafat a.n. … (…. Pegawai …. jiwa) meninggal tanggal ….

Uang Duka Tewas

Pembayaran belanja pegawai uang duka tewas a.n. … (…. Pegawai …. jiwa) meninggal tanggal ….

Uang Muka Gaji

Pembayaran belanja pegawai uang muka gaji/persekot gaji untuk …. Pegawai …. jiwa

Cara Penulisan Uraian Pembayaran Pada SPM Belanja Pegawai Lainnya

Uang Makan

Uang Lembur

Pembayaran belanja pegawai bulan….untuk….pegawai

Pembayaran belanja pegawai bulan … sesuai SPK Lembur nomor … tanggal … untuk … pegawai

Uang Vakasi

Pembayaran belanja pegawai sesuai SK nomor … tanggal … untuk … pegawai

Sertifikasi/ Tunjangan Profesi

Pembayaran belanja pegawai bulan … sesuai SK nomor … tanggal … untuk … pegawai

Tunjangan Lain-Lain (akun 51)

“Pembayaran belanja pegawai bulan … sesuai SK nomor … tanggal … untuk … pegawai

Perjalanan Dinas

Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas (ST)/Surat Perjalanan Dinas (SPD) /dokumen sejenis nomor … .tanggal ….

Honorarium (Bulanan)

Honor Insidentil

Pembayaran belanja barang bulan …. sesuai SK nomor …. tanggal ….

Pembayaran belanja barang sesuai SK nomor …. tanggal ….

Cara Penulisan Uraian Pembayaran Pada SPM SPM LS Belanja Barang Kepada Ketiga

Sekali Bayar/ Sekaligus

Pembayaran belanja barang sesuai kontrak nomor …. tanggal …., BAST nomor …. tanggal …., BAP nomor …. tanggal …. nilai kontrak Rp ………..

Uang Muka Kerja

Bertahap

Pembayaran belanja barang sesuai kontrak nomor …. tanggal …. SPMK nomor …. tanggal …. jaminan uang muka nomor …. tanggal …. BAP nomor …. tanggal …. nilai kontrak Rp ………..

Pembayaran belanja barang tahap …. sesuai kontrak nomor …. Tanggal …. BAP nomor …. tanggal …. nilai kontrak Rp ………..

Belanja Barang Lainnya (52)

Cara Penulisan Uraian Pembayaran Pada SPM Belanja Modal

Perjalanan Dinas

Tahap Terakhir

Pembayaran belanja barang tahap …. sesuai kontrak nomor …. Tanggal …. BAST nomor …. Tanggal …. BAP nomor …. tanggal …. nilai kontrak Rp………..

Pembayaran belanja barang sesuai (dokumen yang menjadi dasar pembayaran) nomor… tanggal …

Honor Untuk Perolehan Aset

Pembayaran belanja modal sesuai Surat Tugas (ST)/Surat Perjalanan Dinas (SPD)/ dokumen sejenis nomor …. tanggal ….

Pembayaran belanja modal sesuai SK nomor….tanggal ….

Cara Penulisan Uraian Pembayaran Pada SPM LS Belanja Modal Kepada Pihak Ketiga


Uang Muka Kerja

Bertahap

Pembayaran lunas belanja modal sesuai kontrak nomor …. tanggal … BAST nomor …. tanggal … BAP nomor …. tanggal …. nilai kontrak Rp ………..

Pembayaran Uang Muka belanja modal sesuai kontrak nomor…. Tanggal …. SPMK nomor …. Tanggal ….Jaminan UM nomor …. Tanggal ….BAP nomor….tanggal…. nilai kontrak Rp………..

Pembayaran fisik …..% belanja modal tahap …. sesuai kontrak nomor …. Tanggal …. BAP nomor …. Tanggal …. nilai kontrak Rp ………..

Tahap Akhir

Tahap Akhir Dan Retensi

Retensi

Pembayaran fisik 100% belanja modal tahap …. sesuai kontrak nomor …. Tanggal …. BAST I nomor …. tanggal …. BAP nomor….tanggal …. nilai kontrak Rp ………..

Pembayaran fisik 100% dan retensi belanja modal sesuai kontrak nomor …. Tanggal …. BAST I nomor …. Tanggal … Jaminan pemeliharaan nomor …. Tanggal …. BAP nomor …. Tanggal …. nilai kontrak Rp ………..

Pembayaran retensi belanja modal sesuai kontrak nomor …. Tanggal …. BAST I nomor …. Tanggal …. jaminan pemeliharaan nomor ….tanggal….BAP nomor….tanggal …. nilai kontrak Rp………..

Cara Penulisan Uraian Pembayaran Pada SPM UP/TUP/GUP SPM GUP Nihil

SPM Uang Persediaan

Penyediaan Uang Persediaan Rupiah Murni/PNP/Pinjaman/Hibah Luar Negeri Satker …………. TA 2014

SPM GU TUP

SPM Tambahan Uang Persediaan

SPM GUP

Penyediaan Tambahan Uang Persediaan Rupiah Murni/PNP/Pinjaman/Hibah Luar Negeri*) Satker …………. TA 2013

Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang/modal/lain-lain*)

Pertanggungjawaban Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang/modal/ lain-lain*) senilai Rp ……….

“Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang/Modal/lain-lain*) senilai Rp……….”

Untuk pertanggungjawaban UP/TUP setelah tahun anggaran berakhir maka penulisan uraian pembayarannya sebagai berikut :

SPM GUP

Pertanggungjawaban Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang/Modal/lain-lain*) senilai Rp………. Sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban UP tahun anggaran 2014

SPM GU TUP

Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang/Modal/lain-lain*) senilai Rp………. Sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2014

Di samping penulisan uraian pembayaran, hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan di SPM adalah penulisan Nama dan Nomor Rekening. Dalam Sistem Pengelolaan Anggaran Negara (SPAN), Nama dan Nomor Rekening calon penerima pembayaran (supplier) dikirim terlebih dahulu ke KPPN Semarang I. Nama dan Nomor Rekening ini akan menjadi alat uji setiap SPM yang disampaikan ke KPPN. Perbedaan penulisan, walau hanya spasi, akan mengakibatkan penolakan sistem aplikasi terhadap SPM yang diajukan, misalnya pengiriman awal menggunakan nama Ki Mangunsarkoro, pada SPM yang diajukan menggunakan nama Ki Mangun Sarkoro. Terlebih bila perbedaan disebabkan adanya perbedaan penulisan, misal Ki Mangun Sarkoro pada SPM tertulis Ki Mangun.

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN

1) Rekonsiliasi Dan Penyampaian Laporan Keuangan Dasar : Perdirjen Perbendaharaan Nomor 36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara

Kelengkapan Laporan Keuangan yang harus disampaikan

• • • • • • • • • • • • •

ADK Register KPPN Register pengiriman bulan sebelumnya ke UAPPA-W/E1 Neraca SAKPA Neraca SIMAK BMN Laporan Realisasi Belanja Laporan Realisasi Pengembalian Belanja Laporan Realisasi Pendapatan Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Neraca Percobaan (Semester dan Tahunan) Laporan Realisasi Anggaran (Semester dan Tahunan) CALK (Semester dan Tahunan) Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual ( Semester dan Tahunan)

Periode Rekonsiliasi dan Penyampaian Laporan Keuangan • Dilaksanakan setiap bulan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir.

Hasil Rekonsiliasi Apabila Laporan Hasil Rekonsiliasi antara data KPPN (SAU) dan UAKPA/Satker (SAI) telah sama maka dibuatkan BAR (Berita Acara Rekonsiliasi). • BAR yang ditandatangani Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi selaku Kuasa BUN dengan Kepala Satker selaku Kuasa Pengguna Anggaran. • BAR dan Laporan Hasil Rekonsiliasi dibuat 2 (dua) rangkap. •

Kelengkapan Laporan Keuangan yang harus disampaikan satker BLU, selain kelengkapan di atas a. Paling lambat tanggal 5 hari kerja, Satker BLU mengirimkan semua rekening koran yang dimiliki. b. Menyajikan laporan rekonsiliasi bank yang memperlihatkan penyesuaian terhadap saldo kas, baik menurut Rekening Koran Bank maupun menurut saldo buku KPPN (daftar penjelasan selisih) c. Setelah dilakukan penyesuaian terhadap penyebab terjadinya selisih maka jumlah saldo kas menurut Rekening Koran Bank harus sama dengan jumlah saldo kas menurut saldo Buku Bank KPPN (Saldo Kas Penyesuaian menjadi Saldo Akhir Kas BLU).

Sanksi jika satker terlambat/lalai melaksanakan rekonsiliasi dan menyampaikan laporan keuangan a. Surat Peringatan Penyampaian Laporan Keuangan (SP2LK) apabila satker belum melaksanakan rekonsiliasi dan menyampaikan laporan keuangan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja b. Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi/SP2S Yaitu 5 (lima) hari sejak diterbitkan SP2LK berupa penundaan penerbitan SP2D UP/TUP/GUP maupun LS Bendahara c. Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi/SP3S d. Diterbitkan KPPN setelah Satuan kerja menyampaikan laporan Keuangan setelah batas waktu SP2LK

REKONSILIASI ELEKTRONIK (VIA E-MAIL)

Alamat rekon email : [email protected]

2) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ Bendahara) Dasar : Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja

BAB IV LAIN-LAIN

1) Retur SP2D Dasar : Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2012 tentang Perubahan Atas Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-74/PB/2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Dan Penatausahaan Pengembalian (Retur) SP2D

Pengembalian

(Retur)

SP2D

adalah

penolakan

atau

pengembalian pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan dana APBN dari Bank/Kantor Pos Penerima kepada Bank Operasional. Pada dasarnya, terjadinya pengembalian SP2D karena Bank/ Kantor Pos Penerima tidak mengenali nomor dan nama rekening yang tercantum atau terlampir pada SP2D. Dari evaluasi retur SP2D selama ini, dapat diidentifikasikan penyebab retur SP2D adalah sebagai berikut :

Penyelesaian SP2D Tahun Berjalan •

Berdasar Surat Pemberitahuan Retur SP2D dari KPPN, KPA/PP-SPM meneliti, memperbaiki kesalahan penyebab retur SP2D, dan menyampaikan surat ralat (sesuai format) ke KPPN Semarang 1.

•

Dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan Surat Pemberitahuan Retur SP2D belum mengajukan surat ralat/koreksi, KPA/PP-SPM (an. KPA)/Satker harus memberitahukan secara tertulis alasan keterlambatan kepada KPPN

•

Penyampaian surat ralat dilakukan oleh Petugas Pengantar SPM satker atau melalui jasa pengiriman surat resmi.

Penyelesaian Retur SP2D Tahun Lalu (Dana Retur Sudah Disetor Ke Kas Negara) • Untuk menampung dana retur SP2D tersebut, KPPN membuka Rekening rr di tiap Bank Operasional. Pembayaran kembali dana Retur kepada pihak yang berhak menggunakan

a) Koreksi resume kontrak, apabila perubahan data menyebabkan kontrak berubah. b) SPTJM (sesuai format).

Surat Ralat SP2D dan merupakan transaksi non anggaran, artinya tidak lagi membebani DIPA. Tata cara permintaan dana Retur SP2D adalah sebagai

Satker menyampaikan Surat Permohonan Pembayaran Kembali (SPPK, sesuai format) atas dana retur SP2D yang telah disetorkan ke Kas Negara melalui Petugas Pengantar SPM atau jasa pengiriman surat, dengan dilampiri :

2) Koreksi Data

berikut : Dasar hukum :

PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan APBN Perdirjen Perbendaharaan No. PER-89/PB/2011 tentang Mekanisme Pengiriman dan Koreksi Data pada KPPN SE Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-35/PB/2009 tentang

Merupakan koreksi pembukuan setoran dilakukan atas kesalahan pembukuan penerimaan yang tidak mempengaruhi kas.

Pihak yang mengajukan permintaan koreksi data ke KPPN adalah :

Apakah yang dimaksud dengan koreksi data?

Koreksi data merupakan proses perbaikan data transaksi

1) Bank/PosPersepsi, KPP, KPBC atau Kantor Pusat DJP/DJBC/Ditjen PBN/KPPN terkait dengan penerimaan perpajakan. 2) Satker/Kementerian/Lembaga, Bank/PosPersepsi, Kantor Pusat Ditjen PBN/KPPN terkait dengan PNBP.

tanpa mengubah data awal, dimana data tersebut membentuk data history. Adapun koreksi dapat dilakukan terhadap data sebagai berikut :

Data setoran penerimaan Negara;

Data pada SPM;

Data Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B-BLU).

Koreksi Data Setoran Penerimaan Negara

3) Satker/Kementerian/Lembaga, Bank/Pos Persepsi, Kantor Pusat Ditjen PBN/KPPN atau Pihak Ketiga (PT. Taspen, PT. Askes, Bapertarum danpihak ketiga lainnya) terkait dengan penerimaan non-anggaran. 4) Khusus untuk koreksi data yang diajukan oleh WP, maka pengajuan koreksinya harus melalui KPP/KPBC tempat WP terdaftar, untuk diteruskan ke KPPN.

Pada prinsipnya seluruh data pada setoran penerimaan

Koreksi/ralat SPP dan SP2D dapat dilakukan sepanjang tidak

dapat dikoreksi, bahkan satu bukti setor pun dapat dipecah

berakibat pada :

menjadi

beberapa

bukti

setor

dengan

Nomor

Tanda

Perubahan jumlah uang yang tercantum pada kolom jumlah

Penerimaan Negara (NTPN) yang sama, sepanjang koreksi

kotor, potongan, maupun jumlah netto pada SPP, SPM dan

tersebut tidak berpengaruh pada perubahan nilai total dan

SP2D;

kode NPWP.

Prosedur koreksi data setoran penerimaan negara

KPA/Kepala Bank/Kantor Pos/ Kepala KPP/KPBC menyampaikan surat permohonan koreksi data transaksi penerimaan Negara (sesuai format) kepada KPPN Semarang I, dilampiri : 1. Copy SSBP/SSPB yang ber-

NTPN. 2. Daftar rincian koreksi transaksi

penerimaan format).

negara

(sesuai

3. Surat Pernyataan Tanggung

Jawab Mutlak (sesuai format).

Koreksi Data SPM/SP2D Merupakan koreksi data pengeluaran atas kesalahan pembukuan penerimaan yang tidak mempengaruhi kas.

Sisa pagu anggaran pada DIPA/POK menjadi minus;

Perubahan kode Bagian Anggaran, Eselon I, dan Satker.

Bagaimana jika koreksi/ralat terkait kode BA, ES1, dan Satker?

Koreksi baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Prosedur koreksi data SPP, SPM, dan SP2D

Satker menyampaikan surat permohonan koreksi data transaksi data SPM (sesuai format) kepada KPPN Semarang I, dilampiri :

Satker BLU dapat mengajukan ralat SP3B BLU ke KPPN dengan melampiri:

Copy SP3B BLU yang akan diralat;

Surat

1. Copy SPM dan SP2D sebelum

dikoreksi. 2. SPM yang telah dikoreksi. 3. ADK

SPM dikoreksi.

yang

Pernyataan

Tanggung

Jawab

(SPTJ)

yang

ditandatangani oleh KPA/Pemimpin BLU (sesuai format);

ADK dan hard copy ralat SP3B BLU yang dihasilkan dari aplikasi SPM;

telah

Penjelasan penyebab terjadinya kesalahan yang ditandatangani KPA/Pimpinan BLU (sesuai format).



3) Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara Koreksi Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3-BLU) Merupakan koreksi data pengeluaran atas kesalahan pembukuan penerimaan yang tidak mempengaruhi kas.

Dasar hukum :

Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2013 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara Menggunakan Aplikasi Konfirmasi Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara adalah suatu

Kesalahan SP3B BLU dapat berupa : Bentuk Kesalahan ?

kesalahan administrasi (pencantuman kode kegiatan, output, jenis belanja, dan akun). kesalahan pencantuman jumlah nominal pendapatan dan atau belanja BLU.

kegiatan untuk memastikan bahwa setoran penerimaan Negara telah diterima di Kas Negara. Setiap surat setoran penerimaan Negara yang akan digunakan sebagai lampiran kelengkapan tagihan kepada Negara harus telah dikonfirmasi kebenarannya.

Proses konfirmasi penerimaan Negara harus menggunakan aplikasi yang terdiri atas 1) Aplikasi Konfirmasi pada Satker; dan 2) Aplikasi Konfirmasi pada KPPN.

Bagaimana cara satker menjalankan Aplikasi Konfirmasi? 1) Satker merekam data setoran penerimaan pada Aplikasi Konfirmasi Satker yang meliputi : NTPN, NTB/NTP, Akun, dan Nilai Setoran; 2) Mencetak daftar setoran yang akan dikonfirmasi serta membentuk ke dalam ADK.

Kapan konfirmasi penerimaan Negara dapat dikonfirmasi di KPPN Semarang I? 1) H+1 setelah Bank/Pos Persepsi menyampaikan Laporan Hasil Penerimaan dan telah divalidasi oleh KPPN. 2) H+2 setelah data Laporan Kas Posisi (LKP) KPPN divalidasi oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, apabila penyetorannya melalui Bank/Pos Persepsi bukan mitra kerja KPPN).

Bank /Pos Persepsi adalah Bank Umum atau Kantor Pos yang ditunjuk oleh BUN/Kuasa BUN untuk menerima setoran

Bagaimana proses pada KPPN Semarang I?

penerimaan negara bukan pajak bukan dalam rangka ekspor dan impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri

1) Melakukan upload data ADK dari satker pada Aplikasi Konfirmasi.

dan penerimaan bukan pajak.

2) Melakukan proses konfirmasi dan mencocokkannya dengan hardcopy surat setoran apabila terjadi perbedaan data konfirmasi. 3) Mencetak daftar hasil konfirmasi.

Daftar Bank/Kantor Pos Perepsi yang merupakan

Bagaimana jika permintaan konfirmasi setoran penerimaan Negara oleh pihak lain selain Bendaharaproses pada KPPN Semarang I? Bisa dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan konfirmasi kepada KPPN.

Mitra Kerja KPPN Semarang I adalah :

Bank Persepsi

Daftar Bank/Kantor Pos Persepsi Lingkup KPPN Semarang I Bank Persepsi

Kantor Pos Persepsi

Bank Mandiri Cabang Semarang Pemuda

Kantor Pos Semarang

Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang

Kantor Pos Kendal

Kantor Pos Ungaran

Kantor Pos Blora

Bank Syari’ah Cabang Semarang

Kantor Pos Demak

Kantor Pos Purwodadi

Bank Jateng Cabang Semarang

Bank Mandiri Cabang Semarang Pahlawan

Bank Jateng Cabang Utama Semarang

Bank BNI Cabang MT Haryono Semarang

4) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Dasar hukum :

Bank BRI Cabang Kendal

Bank BRI Semarang Pandaran

Bank BTN Cabang Semarang

Cimb Niaga Semarang Pemuda ex Lippo

Bank Mandiri Cabang Semarang Kariadi

Bank BRI Semarang Patimura

Kantor Pos Salatiga

Cimb Niaga Semarang Pemuda ex Niaga

Bank Mandiri Cabang Semarang Bangkong Plaza

Bank BNI cabang Undip Semarang

Bank BRI Cabang Ungaran

Bank Jabar Banten Cabang Semarang

Bank Mandiri Cabang Semarang Pandaran

Bank BNI Cabang Karangayu Semarang

Kantor Pos Persepsi

Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja PNS Pusat Kepada Satker Kementerian Negara/ Lembaga Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-43/PB/2013 tentang Tata Cara Pembayaran Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

Surat

Keterangan

Penghentian

Pembayaran

(SKPP)

merupakan surat keterangan tentang penghentian pembayaran gaji mulai bulan tertentu yang diterbitkan dan ditandatangani PA/KPA berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan pejabat berwenang dan diketahui oleh KPPN.

• Kapan SKPP terbit? •

Saat Pegawai pindah ke satker lain (KPPN pembayar berubah maupun tetap); atau Pegawai pension.

SKPP disampaikan ke KPPN dalam rangkap 4 (empat) disertai SK Mutasi/Pindah, untuk disahkan dan diberi keterangan bahwa data pegawai bersangkutan telah dinonaktifkan dari database pegawai pada KPPN asal. SKPP Pegawai Pindah

Selanjutnya didistribusikan : Lembar 1 untuk pegawai sangkutan, untuk pengajuan gaji I di tempat baru. Lembar 2 untuk satker baru, dilampiri dosir kepegawaian dan ADK pegawai pindah. Lembar 3 untuk pertinggal KPPN. Lembar 4 untuk pertinggal satker.

SKPP Pegawai Pensiun

SKPP disampaikan ke KPPN dalam rangkap 5 (empat) disertai SK Pensiun, untuk disahkan dan diberi keterangan bahwa data pegawai bersangkutan telah dinonaktifkan dari database pegawai pada KPPN asal. Lembar 1 dan lembar 2 untuk PT. Taspen. Lembar 3 untuk pegawai bersangkutan. Lembar 4 untuk pertinggal KPPN. Lembar 5 untuk pertinggal satker.

BAB I TAHAP AWAL PROSES PENCAIRAN DANA

Pada awal tahun anggaran atau setelah satker menerima DIPA, PPK berkewajiban menyusun : 1) Rencana pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada tupoksi satker dan ditetapkan oleh PA/KPA; 2) Rencana pelaksanaan pengadaan barang yang meliputi : spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan rancangan kontrak; serta 3) Rencana pencairan dana selama satu tahun anggaran. Rencana-rencana ini ditetapkan PA/KPA sebagai alat untuk memproyeksikan kegiatan beserta penyerapan dana satker selama satu tahun anggaran. Di samping itu, perencanaan dapat dijadikan alat untuk memonitor dan mengevaluasi kegiatan dan keuangan satker pada tahun bersangkutan.

KPPN Semarang I

Melayani dengan hati

i

1) Pihak Dalam Proses Pencairan Dana

Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah (KBUN-D) adalah pejabat yang diangkat oleh Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan, dalam hal ini Kepala KPPN Semarang 1.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar.

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan belanja APBN.

Pihak Ketiga adalah suatu badan atau perorangan yang berhak menerima pembayaran dari pemerintah atas prestasi yang diberikan kepada negara dan atau atas bantuan tertentu yang diberikan pemerintah berdasar Surat Keputusan ataupun Kontrak/SPK. KPPN Semarang I


ii

Bank Operasional adalah bank operasional mitra kerja KBUN-D yang menyalurkan dana APBN kepada Pihak Ketiga melalui bank/kantor pos penerima. Bank/Kantor Pos Penerima adalah bank umum/kantor pos yang ditunjuk Pihak Ketiga untuk menerima pembayaran sesuai yang tercantum pada SP2D.

2) Persyaratan Administrasi Untuk Pengajuan SPM Awal Tahun Langkah adminsitratif yang diperlukan setiap satker sebelum pengajuan SPM awal tahun dan atau SPM pertama adalah :

KPPN Semarang I


iii

KPPN Semarang I


iv

KPPN Semarang I


v

Permohonan pembukaan rekening disampaikan kepada Kepala KPPN sebagai KBUN-D dengan dilampiri : a) Copy dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA). b) Surat pernyataan tentang pengunaan rekening.

Berdasarkan Surat Persetujuan Pembukaan Rekening dari Kepala KPPN, Satker dapat membuka rekening di bank penerima. KPPN Semarang I


vi

Catatan Penting Rekening Kementerian/ Lembaga/Kantor/Satker

BUN/Kuasa BUN dapat memerintahkan penutupan dana atau pemindahan sebagian atau seluruh dana pada rekening. Rekening yang tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan saldonya dipindah ke Rekening Kas Umum Negara. Penutupan dan atau pemindahbukuan harus dilaporkan kepada BUN/KBUN.

Satker wajib menyajikan Rekening Koran sebagai lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga/Kantor/ Satker.

Persoalannya bukan berapa kali kesempatan itu datang, tetapi bagaimana kesiapan kita untuk meraihnya..

KPPN Semarang I


vii

BAB II PROSES PENCAIRAN DANA 1) Mekanisme Pencairan Dana LS Pihak Ketiga

2

3 SPM

SPP

4

1 Kontrak/SK

S P 2 D

Tagihan

1

6

KPPN Semarang I

Transfer 5


viii

UP, TUP, GUP Dan LS Bendahara

SPP

3

4 SPM

2 Perintah Bayar

5

1 Kontrak/SK Tagihan

S P 2 D

8

1 7

Transfer 6

KPPN Semarang I


ix

2) Perencanaan Kas Dasar : Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Pasal 32 ayat (4)

Satker harus menyampaikan rencana pencairan dana ke KPPN Semarang 1 atas pencairan dana dengan nilai Rp 1.000.000.000,(satu milyar rupiah) ke atas per SPM. Ketentuan atas hal ini adalah sebagai berikut : 1) Rencana pencairan dana harus sudah diterima KPPN Semarang I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pencairan dana. 2) Apabila terjadi pembatalan pencairan dana, satker harus menyampaikan kembali rencana kas untuk penjadwalan kembali penyediaan dananya. 3) Untuk efektfitas perencanaan kas, sebaiknya perencanaan dikirimkan pada awal bulan dan dipastikan 5 (lima) hari kerja sebelum pencairan. Kepastian apakah perlu dikurang, ditambah, atau dibatalkan. 4) Rencana pencairan menggunakan Aplikasi Perencanaan Kas Satker Generasi ke-2 (APS G2) yang dapat diunduh melalui website KPPN Semarang 1, kppnsemarang1.net atau langsung ke CSO KPPN Semarang 1. 5) ADK rencana pencairan disampaikan ke KPPN Semarang 1 melalui email dengan alamat [email protected] atau disampaikan langsung ke CSO KPPN Semarang 1.

KPPN Semarang I


x

3) Uang Persediaan Dan Tambahan Uang Persediaan Pada prinsipnya, Uang Persediaan adalah uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving).

Uang Persediaan

Untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran LS.

Pembayaran kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp 50.000.000,-.

Saldo kas tunai BP/BPP pd akhir hari kerja paling banyak Rp 50.000.000,-.

Untuk pengeluaran Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Lain-lain.

Penggantian UP dengan penerbitan SPM-GUP dapat dilakukan setelah UP dipergunakan paling sedikit 50%.

Dalam 2 bulan sejak SP2D UP diterbitkan, jika satker tidak mengajukan penggantian UP maka Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA (sesuai format).

Dalam 1 bulan sejak disampaikan surat pemberitahuan belum dilakukan pengajuan penggantian UP, maka Kepala KPPN memotong UP sebesar 25% .

KPPN Semarang I


xi

Tambahan Uang Persediaan

TUP dapat diajukan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak/tidak dapat ditunda, sedang dana UP pada bendahara tidak mencukupi.

Syarat penggunaan TUP, yaitu : a. Dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan . b. Tidak untuk pembayaran LS.

Pengajukan permintaan TUP kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN disertai : a. rincian rencana penggunaan TUP. b. surat yang memuat syarat penggunaan TUP (sesuai format).

TUP dapat dimintakan lagi, walau TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan setelah mendapat persetujuan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA apabila selama 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP.

Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu masa pertanggungjawaban TUP.

Untuk perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan, KPA mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala KPPN.

Kepala KPPN memberikan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP dengan pertimbangan: a. Pertanggungjawaban TUP yang telah dipergunakan. b. Pernyataan kesanggupan dari KPA untuk mempertanggungjawabkan sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya (sesuai format).

KPPN Semarang I


xii

4) Kelengkapan Pengajuan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Pegawai Gaji Induk 1) 2) 3) 4)

ADK SPM. ADK Kirim Perubahan Pegawai dan Lembar Perubahan. ADK Kirim GPP. Daftar Rekening Pegawai. 5) SSP (Surat Setoran Pajak).

Kekurangan Gaji 1) ADK SPM. 2) ADK Kirim Perubahan Pegawai. 3) Daftar Rekening Pegawai. 4) SSP (Surat Setoran Pajak).

Gaji Lainnya Uang Makan Dan Lembur. 1) ADK SPM. 2) Daftar Rekening Pegawai. 3) SSP (Surat Setoran Pajak). Catatan Penting Belanja Pegawai : Perubahan data pegawai harus disampaikan ke KPPN paling lambat bersamaan dengan pengajuan SPM Gaji Induk.

KPPN Semarang I


xiii

5) Syarat Pengajuan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Non Belanja Pegawai Kelengkapan Pengajuan SPM Non Belanja Pegawai SPM-UP

: Surat pernyataan dari KPA

SPM-TUP

: Surat persetujuan pemberian TUP dari Kepala KPPN

SPM GUP/GUP Nihil SPM-LS

: Tanpa lampiran

SPM-LS Pembayaran Uang Muka

SPM beban : pinjaman/hibah luar negeri

: SSP, dan/atau bukti setor lainnya, dan/atau daftar nominatif untuk penerima lebih dari 1(satu) penerima : a. Asli surat jaminan uang muka b. Asli surat kuasa bermaterai dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan uang muka c. Asli konfirmasi tertulis dari pimpinan penerbit jaminan uang muka Faktur pajak.

Selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah penandatanganan kontrak, data kontrak beserta ADK harus disampaikan ke KPPN secara langsung maupun melalui email dengan alamat [email protected].

Pencatatan data kontrak oleh KPPN akan mengurangkan pagu sebagai cadangan dana untuk keperluan kontrak bersangkutan.

KPPN Semarang I


xiv

6) Pembayaran Tagihan Bersumber dana Pendapatan Belanja Bukan Pajak (PNBP) Dasar

: Perdirjen Perbendaharaan No. PER-17/PB/2011 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran PNBP Atas Beban APBN

Belanja Negara hanya dapat dibiayai dari dana PNBP TA bersangkutan, kecuali PNBP di bidang pendidikan yang dapat melampaui satu TA sesuai satu tahun masa pendidikan. Dana PNBP dapat digunakan sesuai jenis PNBP paling tinggi sebesar pagu DIPA dan atau Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP. Pagu DIPA ditetapkan Menteri Keuangan, sedangkan MP merupakan dasar besaran dana PNBP dengan rumus : MP = (PPP x JS) – MP PPP JS JPS

: : : :

Maksimum Pencairan Proporsi pagu pengeluaran terhadap pendapatan Jumlah setoran Jumlah pencairan dana sebelumnya sampai dengan SPM terakhir diterbitkan

If you fail to plain, you plan to fail

KPPN Semarang I


xv

Penetapan MP

Satker ber-PNBP terpusat yang belum memperoleh penetapan besaran PNBP, maupun satker ber-PNBP tidak terpusat yang MP-nya belum mencapai 1/12 pagu DIPA PNBP, dapat memperolah UP sebesar 1/12 pagu DIPA PNBP. Satker ber-PNBP berhak mendapat UP PNBP sebesar 20 persen dari realisasi PNBP maksimal Rp 500.000.000.-. Khusus PNBP Polri : 1) Satker Polri di kewilayahan/daerah dan satker di Mabes Polri, pencairan dana PNBP sebesar 1/12 setiap bulan dari pagu DIPA PNBP sesuai surat persetujuan pencairan dana dari Dirjen Perbendaharan 2) Khusus satker korlantas Polri, pencairan dana PNBP sesuai MP.

KPPN Semarang I


xvi

Kelengkapan pengajuan SPM ke KPPN 1. PNBP tidak terpusat a. b. c. d.

SPM Bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh KPPN Daftar Perhitungan Jumlah MP Dokumen Lain sesuai PMK 190/PMK.02/2012

2. PNBP secara terpusat a. SPM a. Dokumen Lain sesuai PMK 190/PMK.02/2012

7) Tagihan Untuk Kegiatan Yang Bersumber Dari Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri Ketentuan mengenai kategori, porsi pembiayaan, tanggal closing date serta persetujuan pembayaran dari pemberi pinjaman/hibah luar negeri sesuai petunjuk pelaksanaan oleh Dirjen Perbendaharaan. Perjanjian/kontrak dalam valas tidak dapat dikonversi ke dalam rupiah dan pembayarannya melalui KPPN Khusus Pinjaman Dan Hibah. UP/TUP diberikan dengan beban dana Rupiah Murni, GUP menjadi beban Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri berkenaan.

KPPN Semarang I


xvii

8) Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang dan Uang Dasar

: Perdirjen Perbendaharaan No. PER-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang

Hibah Dalam Bentuk Uang harus melalui proses revisi DIPA dan dananya harus dicantumkan pada DIPA satker bersangkutan, sedangkan Hibah Dalam Bentuk Barang tidak perlu proses revisi DIPA.

Tahapan Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang

3

KPPN Semarang I


xviii

Surat Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) merupakan dokumen yang diterbitkan KPA untuk mengesahkan pendapatan dan belanja hibah langsung dalam bentuk uang.

Atas SP2HL ini, KPPN Semarang I menerbitkan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) sebagai pengesahan pendapatan hibah langsung dan atau belanja yang bersumber dari hibah langsung.

Sisa uang yang tidak digunakan dapat dikembalikan kepada pemberi hibah. Dalam hal ini, Satker menerbitkan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) sebagai pengesahan pengembalian saldo pendapatan hibah.

KPPN Semarang I


Disampaikan Ke KPPN Semarang I

Pengesahan pendapatan dan belanja hibah

SP4HL disampaikan ke KPPN Semarang I

xix

KPPN mengesahkan pengembalian pendapatan hibah dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL).

Pengesahan Pengembalian Pendapatan

Menyesali suatu tindakan salah adalah baik, dan mengupayakan untuk tidak bertindak salah adalah lebih baik

KPPN Semarang I


xx

Mekanisme Pertanggungjawaban Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga Penandatanganan BAST dan penatausahaan dokumen pendukung lainnya

Permohonan Nomor Register ke DJPU

Pengesahan Pendapatan Hibah ke DJPU (SP3HLBJS)

Memo Pencatatan ke KPPN (MPHL-BJS)

KPPN Semarang I


5 4

xxi

KPPN Semarang I


xxii

9) Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Dasar : Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum

KPPN Semarang I


xxiii

10)

Cara Penulisan Uraian Pembayaran Dasar : PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

KPPN Semarang I


xxiv

Cara Penulisan Uraian Pembayaran Pada SPM Belanja Pegawai

Gaji Induk

Pembayaran belanja pegawai gaji induk bulan … tahun … untuk … pegawai … jiwa

Gaji Susulan

Pembayaran belanja pegawai gaji susulan bulan … tahun … untuk … pegawai … jiwa

Kekurangan Gaji

Pembayaran belanja pegawai kekurangan gaji bulan … tahun … untuk … pegawai … jiwa

Gaji Terusan

Pembayaran belanja pegawai gaji terusan ke …. a.n. … (…. Pegawai …. jiwa)

Uang Duka Wafat

Pembayaran belanja pegawai uang duka wafat a.n. … (…. Pegawai …. jiwa) meninggal tanggal ….

KPPN Semarang I


xxv

Uang Duka Tewas

Pembayaran belanja pegawai uang duka tewas a.n. … (…. Pegawai …. jiwa) meninggal tanggal ….

Uang Muka Gaji

Pembayaran belanja pegawai uang muka gaji/persekot gaji untuk …. Pegawai …. jiwa

Cara Penulisan Uraian Pembayaran Pada SPM Belanja Pegawai Lainnya

Uang Makan

Uang Lembur

KPPN Semarang I

Pembayaran belanja pegawai bulan….untuk….pegawai

Pembayaran belanja pegawai bulan … sesuai SPK Lembur nomor … tanggal … untuk … pegawai


xxvi

Pembayaran belanja pegawai sesuai SK nomor … tanggal … untuk … pegawai Uang Vakasi

Sertifikasi/ Tunjangan Profesi

Pembayaran belanja pegawai bulan … sesuai SK nomor … tanggal … untuk … pegawai

Tunjangan Lain-Lain (akun 51)

“Pembayaran belanja pegawai bulan … sesuai SK nomor … tanggal … untuk … pegawai

Perjalanan Dinas

KPPN Semarang I

Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas (ST)/Surat Perjalanan Dinas (SPD) /dokumen sejenis nomor … .tanggal ….


xxvii

Honorarium (Bulanan)

Honor Insidentil

Pembayaran belanja barang bulan …. sesuai SK nomor …. tanggal ….

Pembayaran belanja barang sesuai SK nomor …. tanggal ….

Cara Penulisan Uraian Pembayaran Pada SPM SPM LS Belanja Barang Kepada Ketiga


Pembayaran belanja barang sesuai kontrak nomor …. tanggal …., BAST nomor …. tanggal …., BAP nomor …. tanggal …. nilai kontrak Rp ………..

Uang Muka Kerja

Pembayaran belanja barang sesuai kontrak nomor …. tanggal …. SPMK nomor …. tanggal …. jaminan uang muka nomor …. tanggal …. BAP nomor …. tanggal …. nilai kontrak Rp ………..

KPPN Semarang I


xxviii

Bertahap

Tahap Terakhir

Belanja Barang Lainnya (52)

Pembayaran belanja barang tahap …. sesuai kontrak nomor …. Tanggal …. BAP nomor …. tanggal …. nilai kontrak Rp ………..

Pembayaran belanja barang tahap …. sesuai kontrak nomor …. Tanggal …. BAST nomor …. Tanggal …. BAP nomor …. tanggal …. nilai kontrak Rp………..

Pembayaran belanja barang sesuai (dokumen yang menjadi dasar pembayaran) nomor… tanggal …

Cara Penulisan Uraian Pembayaran Pada SPM Belanja Modal

Perjalanan Dinas

KPPN Semarang I

Pembayaran belanja modal sesuai Surat Tugas (ST)/Surat Perjalanan Dinas (SPD)/ dokumen sejenis nomor …. tanggal ….


xxix

Honor Untuk Perolehan Aset

Pembayaran belanja modal sesuai SK nomor….tanggal ….

Cara Penulisan Uraian Pembayaran Pada SPM LS Belanja Modal Kepada Pihak Ketiga


Uang Muka Kerja

KPPN Semarang I

Pembayaran lunas belanja modal sesuai kontrak nomor …. tanggal … BAST nomor …. tanggal … BAP nomor …. tanggal …. nilai kontrak Rp ………..

Pembayaran Uang Muka belanja modal sesuai kontrak nomor…. Tanggal …. SPMK nomor …. Tanggal ….Jaminan UM nomor …. Tanggal ….BAP nomor….tanggal…. nilai kontrak Rp………..


xxx

Bertahap

Pembayaran fisik …..% belanja modal tahap …. sesuai kontrak nomor …. Tanggal …. BAP nomor …. Tanggal …. nilai kontrak Rp ………..

Tahap Akhir

Pembayaran fisik 100% belanja modal tahap …. sesuai kontrak nomor …. Tanggal …. BAST I nomor …. tanggal …. BAP nomor….tanggal …. nilai kontrak Rp ………..

Tahap Akhir Dan Retensi

KPPN Semarang I

Pembayaran fisik 100% dan retensi belanja modal sesuai kontrak nomor …. Tanggal …. BAST I nomor …. Tanggal … Jaminan pemeliharaan nomor …. Tanggal …. BAP nomor …. Tanggal …. nilai kontrak Rp ………..


xxxi

Retensi

Pembayaran retensi belanja modal sesuai kontrak nomor …. Tanggal …. BAST I nomor …. Tanggal …. jaminan pemeliharaan nomor ….tanggal….BAP nomor….tanggal …. nilai kontrak Rp………..

Cara Penulisan Uraian Pembayaran Pada SPM UP/TUP/GUP

SPM Uang Persediaan

SPM Tambahan Uang Persediaan

KPPN Semarang I

Penyediaan Uang Persediaan Rupiah Murni/PNP/Pinjaman/Hibah Luar Negeri Satker …………. TA 2014

Penyediaan Tambahan Uang Persediaan Rupiah Murni/PNP/Pinjaman/Hibah Luar Negeri*) Satker …………. TA 2013


xxxii

SPM GUP

SPM GUP Nihil

SPM GU TUP

KPPN Semarang I

Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang/modal/lainlain*)

Pertanggungjawaban Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang/modal/ lain-lain*) senilai Rp ……….

“Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang/Modal/lain-lain*) senilai Rp……….”


xxxiii

Untuk pertanggungjawaban UP/TUP setelah tahun anggaran berakhir maka penulisan uraian pembayarannya sebagai berikut : Pertanggungjawaban Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang/Modal/lain-lain*) senilai Rp………. SPM GUP Sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban UP tahun anggaran 2014

SPM GU TUP

Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang/Modal/lain-lain*) senilai Rp………. Sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2014

Di samping penulisan uraian pembayaran, hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan di SPM adalah penulisan Nama dan Nomor Rekening. Dalam Sistem Pengelolaan Anggaran Negara (SPAN), Nama dan Nomor Rekening calon penerima pembayaran (supplier) dikirim terlebih dahulu ke KPPN Semarang I. Nama dan Nomor Rekening ini akan menjadi alat uji setiap SPM yang disampaikan ke KPPN. KPPN Semarang I


xxxiv

Perbedaan penulisan, walau hanya spasi, akan mengakibatkan penolakan sistem aplikasi terhadap SPM yang diajukan, misalnya pengiriman awal menggunakan nama Ki Mangunsarkoro, pada SPM yang diajukan menggunakan nama Ki Mangun Sarkoro. Terlebih bila perbedaan disebabkan adanya perbedaan penulisan, misal Ki Mangun Sarkoro pada SPM tertulis Ki Mangun.

1) Rekonsiliasi Dan Penyampaian Laporan Keuangan Dasar : Perdirjen Perbendaharaan Nomor 36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara

KPPN Semarang I


xxxv

Periode Rekonsiliasi dan Penyampaian Laporan Keuangan • Dilaksanakan setiap bulan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir. Hasil Rekonsiliasi Apabila Laporan Hasil Rekonsiliasi antara data KPPN (SAU) dan UAKPA/Satker (SAI) telah sama maka dibuatkan BAR (Berita Acara Rekonsiliasi). • BAR yang ditandatangani Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi selaku Kuasa BUN dengan Kepala Satker selaku Kuasa Pengguna Anggaran. • BAR dan Laporan Hasil Rekonsiliasi dibuat 2 (dua) rangkap. •

KPPN Semarang I


xxxvi

Kelengkapan Laporan Keuangan yang harus disampaikan

• • • • • • • • • • • • •

ADK Register KPPN Register pengiriman bulan sebelumnya ke UAPPA-W/E1 Neraca SAKPA Neraca SIMAK BMN Laporan Realisasi Belanja Laporan Realisasi Pengembalian Belanja Laporan Realisasi Pendapatan Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Neraca Percobaan (Semester dan Tahunan) Laporan Realisasi Anggaran (Semester dan Tahunan) CALK (Semester dan Tahunan) Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual ( Semester dan Tahunan)

Kelengkapan Laporan Keuangan yang harus disampaikan satker BLU, selain kelengkapan di atas a. Paling lambat tanggal 5 hari kerja, Satker BLU mengirimkan semua rekening koran yang dimiliki. b. Menyajikan laporan rekonsiliasi bank yang memperlihatkan penyesuaian terhadap saldo kas, baik menurut Rekening Koran Bank maupun menurut saldo buku KPPN (daftar penjelasan selisih) c. Setelah dilakukan penyesuaian terhadap penyebab terjadinya selisih maka jumlah saldo kas menurut Rekening Koran Bank harus sama dengan jumlah saldo kas menurut saldo Buku Bank KPPN (Saldo Kas Penyesuaian menjadi Saldo Akhir Kas BLU). KPPN Semarang I


xxxvii

Sanksi jika satker terlambat/lalai melaksanakan rekonsiliasi dan menyampaikan laporan keuangan a. Surat Peringatan Penyampaian Laporan Keuangan (SP2LK) apabila satker belum melaksanakan rekonsiliasi dan menyampaikan laporan keuangan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja b. Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi/SP2S Yaitu 5 (lima) hari sejak diterbitkan SP2LK berupa penundaan penerbitan SP2D UP/TUP/GUP maupun LS Bendahara c. Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi/SP3S d. Diterbitkan KPPN setelah Satuan kerja menyampaikan laporan Keuangan setelah batas waktu SP2LK

REKONSILIASI ELEKTRONIK (VIA E-MAIL)

Alamat rekon email : [email protected]

2) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ Bendahara) Dasar : Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja

KPPN Semarang I


xxxviii

KPPN Semarang I


xxxix

KPPN Semarang I


xl

BAB IV LAIN-LAIN 1) Retur SP2D Dasar : Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2012 tentang Perubahan Atas Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-74/PB/2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Dan Penatausahaan Pengembalian (Retur) SP2D

Pengembalian

(Retur)

SP2D

adalah

penolakan

atau

pengembalian pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan dana APBN dari Bank/Kantor Pos Penerima kepada Bank Operasional. Pada dasarnya, terjadinya pengembalian SP2D karena Bank/ Kantor Pos Penerima tidak mengenali nomor dan nama rekening yang tercantum atau terlampir pada SP2D. Dari evaluasi retur SP2D selama ini, dapat diidentifikasikan beberapa penyebab terjadinya retur SP2D adalah sebagai berikut :

KPPN Semarang I


xli

Untuk menampung dana retur SP2D tersebut, KPPN membuka Rekening rr di tiap Bank Operasional. Pembayaran kembali dana Retur kepada pihak yang berhak menggunakan Surat Ralat SP2D dan merupakan transaksi non anggaran, artinya tidak lagi membebani DIPA.

KPPN Semarang I


xlii

Adapun tata cara permintaan dana Retur SP2D adalah sebagai berikut :

Penyelesaian SP2D Tahun Berjalan •

Berdasar Surat Pemberitahuan Retur SP2D dari KPPN, KPA/PPSPM meneliti, memperbaiki kesalahan penyebab retur SP2D, dan menyampaikan surat ralat (sesuai format) ke KPPN Semarang 1.

•

Dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan Surat Pemberitahuan Retur SP2D belum mengajukan surat ralat/koreksi, KPA/PP-SPM (an. KPA)/Satker harus memberitahukan secara tertulis alasan keterlambatan kepada KPPN

•

Penyampaian surat ralat dilakukan oleh Petugas Pengantar SPM satker atau melalui jasa pengiriman surat resmi.

Penyelesaian Retur SP2D Tahun Lalu (Dana Retur Sudah Disetor Ke Kas Negara) •

Satker menyampaikan Surat Permohonan Pembayaran Kembali (SPPK, sesuai format) atas dana retur SP2D yang telah disetorkan ke Kas Negara melalui Petugas Pengantar SPM atau jasa pengiriman surat, dengan dilampiri : a) Koreksi resume kontrak, apabila menyebabkan kontrak berubah. b) SPTJM (sesuai format).

KPPN Semarang I


perubahan

data

xliii

2) Koreksi Data Dasar hukum :

PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan APBN Perdirjen Perbendaharaan No. PER-89/PB/2011 tentang Mekanisme Pengiriman dan Koreksi Data pada KPPN SE Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-35/PB/2009 tentang Tata Cara Perbaikan Data PNBP SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-7/PB/2012 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Perdirjen Perbendaharaan No. PER89/PB/2011 Perdirjen Perbendaharaan PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja BLU Apakah yang dimaksud dengan koreksi data?

Koreksi data merupakan proses perbaikan data transaksi tanpa mengubah data awal, dimana data tersebut membentuk data history. Adapun koreksi dapat dilakukan terhadap data sebagai berikut :

Data setoran penerimaan Negara;

Data pada SPM;

Data Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B-BLU).

Koreksi Data Setoran Penerimaan Negara Merupakan koreksi pembukuan setoran dilakukan atas kesalahan pembukuan penerimaan yang tidak mempengaruhi kas. KPPN Semarang I


xliv

Pihak yang mengajukan permintaan koreksi data ke KPPN adalah :

1) Bank/PosPersepsi, KPP, KPBC atau Kantor Pusat DJP/DJBC/Ditjen PBN/KPPN terkait dengan penerimaan perpajakan. 2) Satker/Kementerian/Lembaga, Bank/PosPersepsi, Kantor Pusat Ditjen PBN/KPPN terkait dengan PNBP. 3) Satker/Kementerian/Lembaga, Bank/Pos Persepsi, Kantor Pusat Ditjen PBN/KPPN atau Pihak Ketiga (PT. Taspen, PT. Askes, Bapertarum danpihak ketiga lainnya) terkait dengan penerimaan non-anggaran. 4) Khusus untuk koreksi data yang diajukan oleh WP, maka pengajuan koreksinya harus melalui KPP/KPBC tempat WP terdaftar, untuk diteruskan ke KPPN.

Pada prinsipnya seluruh data pada setoran penerimaan dapat dikoreksi, bahkan satu bukti setor pun dapat dipecah menjadi beberapa bukti setor dengan Nomor Tanda Penerimaan Negara

KPPN Semarang I


xlv

(NTPN) yang sama, sepanjang koreksi tersebut tidak berpengaruh pada perubahan nilai total dan kode NPWP.

Prosedur koreksi data setoran penerimaan negara

KPA/Kepala Bank/Kantor Pos/ Kepala KPP/KPBC menyampaikan surat permohonan koreksi data transaksi penerimaan Negara (sesuai format) kepada KPPN Semarang I, dilampiri : 1. Copy SSBP/SSPB yang ber- NTPN. 2. Daftar rincian koreksi transaksi

penerimaan format).

negara

(sesuai



Koreksi/ralat SPP dan SP2D dapat dilakukan sepanjang tidak berakibat pada :

Perubahan jumlah uang yang tercantum pada kolom jumlah kotor, potongan, maupun jumlah netto pada SPP, SPM dan SP2D;

Sisa pagu anggaran pada DIPA/POK menjadi minus;

Perubahan kode Bagian Anggaran, Eselon I, dan Satker.

KPPN Semarang I


xlvi

Bagaimana jika koreksi/ralat terkait kode BA, ES1, dan Satker?

Prosedur koreksi data SPP, SPM, dan SP2D

Koreksi baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Satker menyampaikan surat permohonan koreksi data transaksi data SPM (sesuai format) kepada KPPN Semarang I, dilampiri : 1. Copy SPM dan SP2D sebelum

dikoreksi. 2. SPM yang telah dikoreksi. 3. ADK SPM yang telah dikoreksi. 4. Surat Pernyataan Tanggung


Koreksi Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3-BLU) Merupakan koreksi data pengeluaran atas kesalahan pembukuan penerimaan yang tidak mempengaruhi kas.

KPPN Semarang I


xlvii

Kesalahan SP3B BLU dapat berupa : Bentuk Kesalahan ?

kesalahan administrasi (pencantuman kode kegiatan, output, jenis belanja, dan akun). kesalahan pencantuman jumlah nominal pendapatan dan atau belanja BLU.

Satker BLU dapat mengajukan ralat SP3B BLU ke KPPN dengan melampiri:

Copy SP3B BLU yang akan diralat;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani oleh KPA/Pemimpin BLU (sesuai format);

ADK dan hard copy ralat SP3B BLU yang dihasilkan dari aplikasi SPM;

Penjelasan penyebab terjadinya kesalahan yang ditandatangani KPA/Pimpinan BLU (sesuai format).

3) Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara Dasar hukum :

Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2013 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara Menggunakan Aplikasi Konfirmasi

KPPN Semarang I


xlviii

Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara adalah suatu kegiatan untuk memastikan bahwa setoran penerimaan Negara telah diterima di Kas Negara. Setiap surat setoran penerimaan Negara yang akan digunakan sebagai lampiran kelengkapan tagihan kepada Negara harus telah dikonfirmasi kebenarannya. Proses konfirmasi penerimaan Negara harus menggunakan aplikasi yang terdiri atas 1) Aplikasi Konfirmasi pada Satker; dan 2) Aplikasi Konfirmasi pada KPPN.

Bagaimana cara satker menjalankan Aplikasi Konfirmasi? 1) Satker merekam data setoran penerimaan pada Aplikasi Konfirmasi Satker yang meliputi : NTPN, NTB/NTP, Akun, dan Nilai Setoran; 2) Mencetak daftar setoran yang akan dikonfirmasi serta membentuk ke dalam ADK.

Bagaimana proses pada KPPN Semarang I? 1) Melakukan upload data ADK dari satker pada Aplikasi Konfirmasi. 2) Melakukan proses konfirmasi dan mencocokkannya dengan hardcopy surat setoran apabila terjadi perbedaan data konfirmasi. KPPN Semarang I


xlix

3) Mencetak daftar hasil konfirmasi.

Bagaimana jika permintaan konfirmasi setoran penerimaan Negara oleh pihak lain selain Bendaharaproses pada KPPN Semarang I? Bisa dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan konfirmasi kepada KPPN.

Kapan konfirmasi penerimaan Negara dapat dikonfirmasi di KPPN Semarang I? 1) H+1 setelah Bank/Pos Persepsi menyampaikan Laporan Hasil Penerimaan dan telah divalidasi oleh KPPN. 2) H+2 setelah data Laporan Kas Posisi (LKP) KPPN divalidasi oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, apabila penyetorannya melalui Bank/Pos Persepsi bukan mitra kerja KPPN).

Bank /Pos Persepsi adalah Bank Umum atau Kantor Pos yang ditunjuk oleh BUN/Kuasa BUN untuk menerima setoran penerimaan negara bukan pajak bukan dalam rangka ekspor dan impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri dan penerimaan bukan pajak. Adapun daftar bank/kantor pos Persepsi Lingkup KPPN Semarang 1 adalah sebagai berikut : KPPN Semarang I


l

Daftar Bank/Kantor Pos Persepsi Lingkup KPPN Semarang I Bank Persepsi

Kantor Pos Persepsi

Bank Mandiri Cabang Semarang Pemuda Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang

Kantor Pos Semarang Kantor Pos Ungaran Kantor Pos Kendal

Bank Mandiri Cabang Semarang Pandaran Bank Mandiri Cabang Semarang Bangkong Plaza Bank Mandiri Cabang Semarang Kariadi Bank Mandiri Cabang Semarang Pahlawan Bank BNI Cabang MT Haryono Semarang Bank BNI Cabang Karangayu Semarang Bank BNI cabang Undip Semarang Bank BRI Cabang Kendal Bank BRI Semarang Patimura Bank BRI Semarang Pandaran

KPPN Semarang I


li

Bank Persepsi

Kantor Pos Persepsi

Bank BRI Cabang Ungaran

Kantor Pos Salatiga

Bank BTN Cabang Semarang

Kantor Pos Blora Kantor Pos Purwodadi

Bank Syari’ah Cabang Semarang

Kantor Pos Demak

Bank Jabar Banten Cabang Semarang Cimb Niaga Semarang Pemuda ex Niaga Cimb Niaga Semarang Pemuda ex Lippo Bank Jateng Cabang Semarang Bank Jateng Cabang Utama Semarang

4) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Dasar hukum :

Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja PNS Pusat Kepada Satker Kementerian Negara/ Lembaga Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-43/PB/2013 tentang Tata Cara Pembayaran Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) merupakan Kepolisian Negara Republik Indonesia

KPPN Semarang I


lii

Surat keterangan tentang penghentian pembayaran gaji mulai bulan tertentu yang diterbitkan dan ditandatangani PA/KPA berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan pejabat berwenang dan diketahui oleh KPPN. • Kapan SKPP terbit?

•

Saat Pegawai pindah ke satker lain (KPPN pembayar berubah maupun tetap); atau Pegawai pension.

SKPP disampaikan ke KPPN dalam rangkap 4 (empat) disertai SK Mutasi/Pindah, untuk disahkan dan diberi keterangan bahwa data pegawai bersangkutan telah dinonaktifkan dari database pegawai pada KPPN asal. SKPP Pegawai Pindah

KPPN Semarang I

Selanjutnya didistribusikan : Lembar 1 untuk pegawai sangkutan, untuk pengajuan gaji I di tempat baru. Lembar 2 untuk satker baru, dilampiri dosir kepegawaian dan ADK pegawai pindah. Lembar 3 untuk pertinggal KPPN. Lembar 4 untuk pertinggal satker.


liii

SKPP Pegawai Pensiun

KPPN Semarang I

SKPP disampaikan ke KPPN dalam rangkap 5 (empat) disertai SK Pensiun, untuk disahkan dan diberi keterangan bahwa data pegawai bersangkutan telah dinonaktifkan dari database pegawai pada KPPN asal. Lembar 1 dan lembar 2 untuk PT. Taspen. Lembar 3 untuk pegawai bersangkutan. Lembar 4 untuk pertinggal KPPN. Lembar 5 untuk pertinggal satker.


liv

KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI. ii PENDAHULUAN iii BAB I TAHAP AWAL PROSES PENCAIRAN DANA. 1 1) Pihak Dalam Proses Pencairan Dana 2) Persyaratan

Recommend Documents