KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEBIJAKAN ALOKASI DAN PELAKSANAAN DAK KESEHATAN TA 2016 DAN PENGALOKASIAN DAK TA 2017
Hotel Bidakara Jakarta, 5 April 2016 Disampaikan oleh: DIREKTUR DANA PERIMBANGAN DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN
1
OUTLINE KEBIJAKAN ALOKASI DAK TA 2016
RENCANA REALOKASI DAK KESEHATAN TA 2016 PENYALURAN DAN PELAPORAN DAK TA 2016 OPTIMALISASI DAN PENGGUNAAN SISA DAK
RENCANA PENGALOKASIAN DAK TA 2017
2
ALOKASI, RENCANA REALOKASI, DAN PENYALURAN DAK TA 2016
3
Kebijakan DAK TA 2016 1. Mendukung implementasi Nawacita: • Ketiga: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI; • Kelima: meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; • Keenam: meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; • Ketujuh: kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor domestik.
2. Mendukung percepatan pembangunan infrastruktur publik daerah; 3. Mendukung pemenuhan anggaran pendidikan (20%) dan kesehatan (5%) dengan tetap menjaga lingkungan hidup dan kehutanan; 4. Mengakomodasi usulan kebutuhan dan prioritas daerah dalam mendukung pencapaian prioritas nasional (Proposal Based); 5. Memperkuat kebijakan afirmasi untuk mempercepat pembangunan daerah perbatasan, tertinggal, dan pesisir/kepulauan; 6. Mempercepat pengalihan anggaran belanja K/L (dekonsentrasi dan tugas pembantuan) yang sudah menjadi urusan daerah ke DAK; 7. Merealokasi dana transfer lainnya (BOS, TPG, TAMSIL, dan P2D2) ke dalam DAK non fisik; 8. Menyesuaikan kewajiban penyediaan dana pendamping DAK sesuai dengan kemampuan fiskal daerah. 4
PERUBAHAN DAK DALAM POSTUR TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA 2015
2016
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
I.
I.
TRANSFER KE DAERAH A.
II.
Dana perimbangan
TRANSFER KE DAERAH A.
Dana perimbangan 1.
Dana Transfer Umum (General Purpose Grant)
1.
Dana Bagi Hasil
2.
Dana Alokasi Umum
a. Dana Bagi Hasil
3.
Dana Alokasi Khusus
b. Dana Alokasi Umum 2. Dana Transfer Khusus (Specific Purpose Grant)
B.
Dana Otonomi Khusus
C.
Dana Keistimewaan Yogyakarta
a. Dana Alokasi Khusus Fisik
D.
Dana Transfer Lainnya
b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik
DANA DESA
II.
B.
Dana Insentif Daerah
C.
Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY
DANA DESA 5
DAK FISIK TA 2016
DAK REGULER (Prov./Kab./Kota)
DAK FISIK TA. 2016
DAK INFRASTRUKTUR PUBLIK (Kab./Kota) DAK AFIRMASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Pendidikan Kesehatan & KB Inf. Perkim, Air Minum & Sanitasi Kedaulatan Pangan Eenergi Skala Kecil Kelautan & Perikanan Sarpras Pemda LH & Kehutanan Transportasi Sarpras Perdagangan & Industri
1. 2. 3. 4.
Transportasi Kedaulatan Pangan Perkim, Air Minum dan Sanitasi Kelautan dan Perikanan
1. 2. 3.
Air Minum dan Sanitasi Inf. Irigasi Transportasi (Inf. Jalan & Tranportasi Perdesaan)
(Kab./Kota Tertinggal, Perbatasan & Kepulauan)
6
DAK FISIK BIDANG KESEHATAN DAN KB Sasaran: 1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan serta pelayanan kefarmasian; 2. Meningkatnya sarana dan prasrana pelayanan dan penerangan KB. Ruang Lingkup Kegiatan Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar: a. Pembangunan puskesmas baru/rehabilitasi sedang dan berat bangunan puskesmas/peningkatan dan pengembangan puskesmas; b. Penyediaan alat kesehatan/penunjang di puskesmas; c. Penyediaan puskesmas keliling perairan/roda 4 dan ambulans. Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan: a. Pembangunan RS baru dan pemenuhan sarana dan prasarana serta peralatan untuk ruang operasi dan ruang intensive; b. Peningkatan tempat tidur kelas III RS; c. Pembangunan/renovasi dan pemenuhan peralatan Unit Transfusi Darah (UTD) di RS dan pembangunan/pengadaan peralatan Bank Darah RS; d. Pemenuhan sarana dan prasarana Instalasi Sterilisasi Sentral RS/IPAL RS/Pengolahan Limbah Padat RS. Subbidang Pelayanan Kefarmasian a. Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan di kabupaten/kota untuk puskesmas; b. Pembangunan baru/rehabilitasi dan/atau pengadaan sarana pendukung instalasi farmasi (IF) di provinsi dan kabupaten/kota. Subbidang Keluarga Berencana a. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan KB di Klinik KB (pelayanan KB statis) dan pelayanan KB Keliling (pelayanan KB mobile); b. Pemenuhan sarana dan prasarana penyuluhan dan penggerakan KB; c. Pemenuhan dukungan operasional lini lapangan dan distribusi alokon. 7
DAK Non Fisik TA 2016 DAK non fisik dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bersifat non fisik berupa, antara lain: belanja operasional pendidikan dan kesehatan; tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru PNSD; dan peningkatan kualitas pengelolaan DAK di bidang infrastruktur.
1 2 3
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dialokasikan untuk SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan SMA/SMK dan digunakan untuk biaya personalia bagi satuan pendidikan dasar dan kegiatan lain sesuai Juknis Mendikbud.
Tunjangan Profesi Guru PNSD Diberikan kepada Guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan besarannya setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok per bulan selama 12 bulan.
Tambahan Penghasilan Guru PNSD Diberikan kepada Guru PNSD yang belum mendapatkan TPG PNSD dan besarannya Rp250.000 per bulan selama 12 bulan.
Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOK dan BOKB)
4
• Dialokasikan untuk membantu meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, dan malnutrisi. • Dana BOK dialokasikan dalam APBN untuk meningkatkan keikutsertaan KB, melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata.
5
Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)
6
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)
7
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan (P2UKM dan Naker).
Dialokasikan sebagai insentif kepada provinsi, kabupaten, dan kota daerah percontohan P2D2 berdasarkan hasil verifikasi keluaran sesuai dengan perjanjian pinjaman antara Pemerintah RI dgn Bank Dunia Dialokasikan untuk penyelenggara PAUD dan digunakan untuk mendanai kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas koperasi dan UKM dan meningkatkan kualitas Tenaga Kerja melalui pelatihan ketenagakerjaan
8
DAK NON FISIK BIDANG KESEHATAN
Kebijakan alokasi DAK Non Fisik secara umum • Dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bersifat non fisik berupa, antara lain: belanja operasional pendidikan dan kesehatan; tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru PNSD; dan peningkatan kualitas pengelolaan DAK di bidang infrastruktur.
Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOK dan BOKB) • Dialokasikan untuk membantu meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, dan malnutrisi. • Dana BOK dialokasikan dalam APBN untuk meningkatkan keikutsertaan KB, melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata.
9
PERKEMBANGAN ALOKASI DAK FISIK TA 2003-2016 90,0
Alokasi (Rp Triliun)
80,0 70,0 60,0
50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Provinsi
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0,14
-
0,02
0,01
-
0,76
1,35
0,83
1,31
1,33
1,83
1,90
3,90
7,21
Kab/Kota 2,13
2,84
3,99
11,5
17,0
20,4
23,4
20,3
23,9
24,7
29,8
31,1
54,9
78,2
Total
2,84
4,01
11,5
17,0
21,2
24,8
21,1
25,2
26,1
31,7
33,0
58,8
85,5
2,27
10
Postur Dana Alokasi Khusus TA 2015 dan TA 2016 2015
Selisih APBN 2016 RAPBN
2016
URAIAN APBNP
R-APBN
APBN
Jumlah
%
Triliun Rupiah Dana Alokasi Khusus (DAK) 1. DAK Fisik / DAK* a.
DAK Reguler dan Tambahan P3K2 & UD
b.
DAK Infrastruktur Publik Daerah
c.
DAK Afirmasi
2. DAK Non Fisik / Dana Transfer Lainnya**
* **
161,57
215,26
208,93
-6,33
-2,94
58,82
91,78
85,45
-6,33
-6,89
56,00
57,57
55,09
-2,48
-4,30
-
31,39
27,54
-3,85
-12,27
2,82
2,82
2,82
-
-
102,75
123,48
123,48
-
a.
Tunjangan Profesi Guru PNSD
70,25
71,02
71,02
-
-
b.
Bantuan Operasional Sekolah
31,30
43,92
43,92
-
-
c.
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
1,10
1,02
1,02
-
-
d.
Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi
0,10
0,40
0,40
-
-
e.
Bantuan Operasional Kesehatan dan KB (BOK & BOKB)
-
4,57
4,57
-
-
f.
Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD
-
2,28
2,28
-
-
g.
Peningkatan Kapasitas Kop., UKM dan Ketenagakerjaan
-
0,26
0,26
-
-
Terjadi perubahan nomenklatur dimana TA. 2015 disebut sebagai Dana Alokasi Khusus (DAK) sedangkan TA. 2016 menjadi DAK Fisik Terjadi perubahan nomenklatur dimana TA. 2015 disebut sebagai Dana Transfer Lainnya dan termasuk Dana Insentif Daerah (DID) sedangkan TA. 2016 menjadi DAK Non Fisik dan tidak termasuk DID
11
PAGU DAK BIDANG KESEHATAN TA 2016 (dalam jutaan rupiah)
SUB BIDANG Pelayanan Dasar Rujukan Farmasi Sarpras Penunjang Kesehatan
PAGU ALOKASI 6.460.280,55 4.563.484,24 3.641.996,22 1.104.147,00
TOTAL PAGU ALOKASI
15.769.908,00
SUB BIDANG
PAGU ALOKASI
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Akreditasi Rumah Sakit Akreditasi Puskesmas Jaminan Persalinan TOTAL PAGU ALOKASI
2,500,000.00 92,174.61 109,127.07 1,650,000.00 4,351,301.68
Rencana Perubahan Alokasi DAK Fisik Bidang Kesehatan TA 2016 1. Kelebihan Alokasi Subbidang Farmasi Pada 30 Daerah Direalokasikan Kepada 10 Daerah Untuk Mendanai Pembangunan 10 Rs Pratama Yang Menjadi Prioritas Nasional. Dalam rangka mendukung pembangunan Rumah Sakit Pratama pada 10 daerah kab./kota yang merupakan prioritas nasional, diperlukan dana sebesar Rp318,50 miliar.
Sementara itu dalam alokasi DAK TA 2016 untuk Kesehatan sub bidang Farmasi, terdapat beberapa daerah yang mendapatkan alokasi yang lebih besar dari kebutuhannya. Guna mengoptimalkan anggaran DAK dan menjaga keseimbangan alokasi DAK bidang kesehatan TA 2016 dan TA 2017, maka terhadap daerah-daerah (30 daerah) yang alokasi DAK kesehatan subbidang farmasi lebih besar dari kebutuhannya, akan dilakukan pengurangan alokasi, dan hasil pengurangan tsb direalokasi kepada 10 daerah untuk pembangunan 10 RS Pratama (subbidang pelayanan rujukan).
2.
Kelebihan pagu alokasi pada subbidang pelayanan dasar, atau subbidang pelayanan rujukan, atau subbidang farmasi, yang terjadi pada 126 daerah, akan direalokasi antar subbidang tanpa merubah total pagu alokasi bidang Kesehatan pada masing-masing daerah.
3.
Perubahan alokasi antar subbidang antar daerah dan antar subbidang dalam daerah yang sama tsb akan dituangkan dalam APBNP TA 2016. 13
Penyaluran DAK TA 2016 Penyaluran DAK Fisik Per Bidang • 30% • Paling cepat Februari • Paling lambat 31 Juli
Triwulan I
Triwulan II • 25% • Setelah daerah menyampaikan laporan realisasi triwulan I (minimal terserap 75%)
• 25% • Setelah daerah menyampaikan laporan realisasi triwuan II (minimal terserap 75%)
Triwulan III
Triwulan IV • 20% • Setelah daerah menyampaikan laporan realisasi triwulan ((I (minimal terserap 90%)
Penyaluran DAK Non Fisik per Jenis • 25% • Bulan pertama setiap triwulan
Triwulan I
Triwulan II • 25% • Bulan pertama setiap triwulan
• 25% • Bulan pertama setiap triwulan
Triwulan III
Triwulan IV • 25% • Bulan pertama setiap triwulan
SYARAT PENYALURAN DAK FISIK
TRIWULAN I
• Paling cepat pada bulan Februari, setelah Kepala Daerah menyampaikan dokumen: • Perda APBD tahun berjalan; • Laporan realisasi penyerapan dan capaian output DAK tahun sebelumnya • Laporan disampaikan paling lambat minggu ke-3 Maret
TRIWULAN II
• Setelah Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output DAK Fisik triwulan I tahun anggaran berjalan • Realisasi penyerapan DAK triwulan I minimal 75%. • Laporan disampaikan paling lambat minggu ke-2 Juni
TRIWULAN III
• Setelah Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output DAK Fisik sd. triwulan II tahun anggaran berjalan. • Realisasi penyerapan DAK triwulan II + sisa triwulan I minimal 75%. • Laporan disampaikan paling lambat minggu ke-2 September.
TRIWULAN IV
• Setelah Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output DAK Fisik sd. triwulan III tahun anggaran berjalan. • Realisasi penyerapan DAK triwulan III + sisa triwulan I dan triwulan II minimal 90%. • Laporan disampaikan paling lambat 7 hari kerja sebelum akhir Desember. 1515
Perbedaan Penyaluran DAK Fisik TA 2015 dan TA 2016 TAHUN 2015
TAHUN 2016
1. Penyaluran tidak per bidang (gelondongan dari pagu alokasi per daerah)
1. Penyaluran per bidang
2. Penyaluran per triwulan prosentase dari total pagu alokasi DAK per daerah
2. Penyaluran per triwulan prosentase dari total pagu alokasi DAK per bidang per daerah
3. Persyaratan : laporan realisasi tidak harus menunjukkan penyerapan tertentu
3. Persyaratan : laporan realisasi triwulan I dan triwulan II harus menunjukkan penyerapan dana minimal 75%
4. Laporan yang dipersyaratkan untuk dasar penyaluran hanya laporan realisasi penyerapan dana.
4. Laporan yang dipersyaratkan untuk dasar penyaluran mencakup realisasi penyerapan dana dan realisasi capaian output dari kegiatan fisik.
5. Laporan realisasi DAK sebagai syarat penyaluran disampaikan langsung daerah dlm bentuk hardcopy asli
5. Laporan realisasi DAK sebagai syarat penyaluran disampaikan langsung oleh daerah dalam bentuk softcopy melalui system aplikasi dan hardcopy asli.
6. Kepala daerah harus menyampaikan surat pernyataan penyediaan Dana Pendamping minimal10%
6. Tidak perlu surat pernyataan dana pendamping
7. Penyampaian laporan realisasi per triwulan tidak dibatasi waktunya.
7. Penyampaian laporan realisasi per triwulanan dibatasi waktunya.
16
SYARAT PENYALURAN DAK NON FISIK (BOK DAN BOKB)
Pola, Waktu, dan Besaran Penyaluran
Syarat
TW I : 25% paling cepat Januari TW II : 25% paling cepat April
Laporan realisasi TW IV paling lambat minggu ke-3 Januari Laporan realisasi TW I paling lambat minggu ke-3 April
TW II : 25% paling cepat Juli
Laporan realisasi TW II paling lambat minggu ke-3 Juli
TW IV : 25% paling cepat Oktober
Laporan realisasi TW III paling lambat minggu ke-3 Oktober 17
OPTIMALISASI DAN PENGGUNAAN SISA DAK FISIK Adalah Dana DAK yang sudah tersalurkan ke RKUD namun tidak habis digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran
Pagu DAK Output Kegiatan Belum Tercapai
Penyaluran/ Pemindahbukuan RKUN ke RKUD
Pelaksanaan Kegiatan di Daerah
Tidak Habis sampai dengan TA berakhir
Sisa DAK
Diperhitungkan dalam DAK FisikTahun berikutnya
Dianggarkan pada tahun berikutnya
Output Kegiatan Telah Tercapai
Dapat digabung dengan Sisa DAK Bidang lainnya Membiayai Bidang tertentu yang ditentukan oleh Pemda
Menggunakan Juknis TA berjalan 18
RENCANA PENGALOKASIAN DAK TA 2017
19
BIDANG/SUBBIDANG DAK FISIK SESUAI KEWENANGAN DAERAH NO
1
2
3
4
BIDANG DAK
PENDIDIKAN
KESEHATAN dan KELUARGA BERENCANA
INFRASTRUKTUR PERUMAHAN, PERMUKIMAN, AIR MINUM DAN SANITASI
SUBBIDANG DAK
ALOKASI 2016
ALOKASI 2017
a. Pendidikan SD/SDLB
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
b. Pendidikan SMP/SMPLB
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
c. Pendidikan SMA
Kabupaten/Kota
Provinsi
d. Pendidikan SMK
Kabupaten/Kota
Provinsi
a. Pelayanan Kesehatan Dasar
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
b. Pelayanan Kesehatan Rujukan
a. Provinsi b. Kabupaten/Kota
a. Provinsi b. Kabupaten/Kota
c. Pelayanan Kesehatan Kefarmasian
a. Provinsi b. Kabupaten/Kota
a. Provinsi b. Kabupaten/Kota
d. Keluarga Berancana
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
a. Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
b. Infrastruktur Air Minum
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
c. Infrastruktur Sanitasi
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
a. Infrastruktur Irigasi
a. Provinsi b. Kabupaten/Kota
a. Provinsi b. Kabupaten/Kota
b. Pertanian
a. Provinsi b. Kabupaten/Kota
a. Provinsi b. Kabupaten/Kota
KEDAULATAN PANGAN
5
ENERGI SKALA KECIL
-
Provinsi
Provinsi
6
KELAUTAN DAN PERIKANAN
-
a. Provinsi b. Kabupaten/Kota
a. Provinsi b. Kabupaten/Kota
20
PENGALOKASIAN DAK TA 2017 Kriteria Penilaian Usulan/Proposal DAK Sesuai Prioritas Nasional
Sesuai Menu Kegiatan masing2 Bidang/ Subbidang Usulan Pendanaan yang wajar
Koordinasi sinkronisasi kegiatan dengan pemerintah provinsi
Pengusulan
Penilaian
Pembahasan & Penetapan Alokasi
Penyusunan Rencana Kegiatan oleh SKPD
Penilaian oleh Tim Pusat atas Hasil Verifikasi untuk penentuan daerah penerima
Penyampaian ke DPR RI
Bappeda/Biro Keuangan/BPKAD (Rekap/Konsolida si Usulan)
Hasil Verifikasi berupa Konsolidasi Usulan, Priroritas Alokasi & Data Teknis
Pembahasan Alokasi DAK
Penyiapan Proposal oleh SKPD
Verifikasi oleh K/L Teknis atas Usulan/Proposal
Penetapan Alokasi DAK
Penyampaian Proposal oleh Kepala Daerah
Verifikasi 1. Kemenkeu oleh K/L 2. Teknis Bappenas atas Usulan/Proposal 3. K/L Teknis
Dukungan Data Teknis
21
SINKRONISASI KEGIATAN DAK PER BIDANG/SUBBIDANG DALAM PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH Pedoman
Pedoman
RPJP Nasional Diacu
RPJM
Dijabar kan
RKP
RAPBN
APBN
RAPBD
APBD
RKA SKPD
Rincian APBD
Usulan DAK* Dijabark an
Pedoman
Renstra SKPD
Rincian APBN
Pedoman
Diperhatikan
RPJM Daerah
RKA-KL
Diacu
Nasional
Pedoman
Pedoman
RKP Daerah
Pedoman
Diacu
Pedoman
Renja SKPD
Pedoman
Pemerintah Daerah
RPJP Daerah
Pedoman
Renja KL
Pemerintah Pusat
Renstra KL
*Usulan DAK (Proposal Based) sesuai RPJMD dan RKPD yang diselaraskan dengan RPJMN dan RKP Nasional
22
TAHAPAN PENGUSULAN PROPOSAL 1. SKPD menyusun usulan DAK per bidang/subbidang yang mencakup : a. Kondisi fisik sasaran kegiatan; b. Rincian kegiatan, ; c. Target output; d. Lokasi kegiatan. 2.
Kegiatan yang diusulkan merupakan bagian rencana kegiatan yang telah tertuang dalam RKPD dan tidak didanai dari belanja murni APBD.
3. Usulan DAK per bidang/subbidang dibahas antara SKPD, Bappeda, dan Biro Keuangan/BPAKD/DPKAD, untuk menentukan prioritas bidang/subbidang, lokus kegiatan, kebutuhan dana, dan sinkronisasi dengan kegiatan yang didanai dari belanja murni APBD.
4. Berdasarkan hasil pembahasan, SKPD menyusun proposal DAK per bidang/subbidang dengan menggunakan template dan aplikasi yang ditentukan (e-proposal). 5. SKPD menyampaikan proposal per bidang/subbidang kepada Bappeda,
6. Bappeda menyusun rekapitulasi proposal seluruh bidang/subbidang. 7. Proposal per bidang/subbidang dan rekapitulasi proposal seluruh bidang ditetapkan oleh kepala daerah.
8. Proposal per bidang/subbidang yang telah ditetapkan kepala daerah disampaikan kepada K/L teknis, dan rekapitulasi proposal seluruh bidang disampaikan kepada DJPK dan Bappenas.
Des
Nov
Okt
Sep
Agt
Jul
Jun
Mei
Apr
Mar
Feb
Tahapan Kegiatan
Jan
TIME FRAME TAHAPAN PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PEMBAHASAN PROPOSAL DAK Proses di Daerah Penyusunan usulan DAK per bidang/sub bidang oleh SKPD Pembahasan usulan di tingkat pemda oleh SKPD dan Bappeda sinkronisasi rencana kegiatan DAK oleh kab/kota dengan kegiatan DAK yang diusulkan oleh provinsi dan/atau kegiatan yang akan didanai dari APBD murni Provinsi Penyusunan rekapitulasi proposal hasil pembahasan oleh Bappeda Penetapan proposal oleh kepala daerah Penyampaian proposal oleh pemda kepada K/L teknis dan Kemenkeu Proses di Pemerintah Pusat Pembahasan Pagu dan alokasi DAK 2017 per jenis dan per bidang/sub bidang DAK per daerah dengan Bappenas dan K/L Penyusunan Pagu DAK 2017 per jenis dan per bidang/sub bidang DAK Verifikasi dan Penilaian Proposal DAK di K/L Penyiapan data tingkat penyerapan tahun sebelumnya dan data pendukung lainnya Pembahasan hasil verifikasi, penilaian proposal DAK & alokasi minimal DAK per bidang/sub bidang
Pembicaraan Pendahuluan dengan DPR dalam rangka NK dan RAPBN 2017 Pembahasan & penetapan alokasi DAK per Daerah dengan DPR dalam rapat Panja TKDD Penyusunan Perpres Rincian APBN 2017
24
Terima Kasih Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Gedung Radius Prawiro, Jalan Dr Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp./Fax. 021 3509445 www.djpk.kemenkeu.go.id
TAHAPAN PRA PROPOSAL Perumusan prioritas nasional DAK (roadmap) yang mencakup : Fokus bidang/subbidang dan lingkup DAK Fisik;
Prioritas bidang/subbidang dan prioritas lokus;
Target output per bidang/subbidang;
Kegiatan dan output DAK Fisik didukung dengan output DAK Non Fisik;
Target outcome per bidang/subbidang dikaitkan dengan MTEF.
Penyusunan template dan system aplikasi serta manual proposal DAK. Penyusunan RPMK mengenai tatacara penyusunan, penyampaian, penilaian, dan penetapan alokasi DAK.
Sosialisasi/workshop penyusunan dan penyampaian DAK. Penyusunan pedoman verifikasi dan assesment proposal DAK. FGD dengan K/L, Bappenas, dan DJPK tentang tata cara verifikasi dan assessment proposal DAK
26
TAHAPAN PENGUSULAN PROPOSAL SKPD menyusun usulan DAK per bidang/subbidang yang mencakup : Kondisi fisik sasaran kegiatan;
Rincian kegiatan;
Target output;
Lokasi kegiatan.
Kegiatan yang diusulkan merupakan bagian rencana kegiatan yang telah tertuang dalam RKPD, sesuai dengan RPJMD dan tidak didanai dari belanja murni APBD.
Usulan DAK per bidang/subbidang dibahas antara SKPD, Bappeda, dan Biro Keuangan/BPAKD/DPKAD, untuk menentukan prioritas bidang/subbidang, lokus kegiatan, kebutuhan dana, dan sinkronisasi dengan kegiatan yang didanai dari belanja murni APBD.
Bappeda dan BPKAD/DPKAD kab/kota melakukan sinkronisasi rencana kegiatan DAK yang akan diusulkan oleh kab/kota dengan kegiatan DAK yang diusulkan oleh provinsi dan/atau kegiatan yang akan didanai dari APBD murni Provinsi.
Berdasarkan hasil pembahasan, SKPD menyusun proposal DAK per bidang/subbidang dengan menggunakan template dan aplikasi yang ditentukan.
SKPD menyampaikan proposal per bidang/subbidang kepada Bappeda.
Bappeda menyusun rekapitulasi proposal seluruh bidang/subbidang.
Proposal per bidang/subbidang dan rekapitulasi proposal seluruh bidang ditetapkan oleh kepala daerah.
Proposal per bidang/subbidang yang telah ditetapkan kepala daerah disampaikan kepada K/L teknis, dan rekapitulasi proposal seluruh bidang disampaikan kepada DJPK dan Bappenas. 27
TAHAPAN PENILAIAN PROPOSAL K/L Teknis melakukan tabulasi dan verifikasi data kebutuhan teknis kegiatan dalam proposal DAK per bidang/subbidang.
K/L teknis menyampaikan hasil verifikasi kegiatan per bidang/subbidang DAK kepada DJPK dan Bappenas. Tim Penilai proposal dari K/L teknis, DJPK dan Bappenas melakukan penilaian bidang/subbidang DAK per daerah dengan memperhatikan : Fokus bidang/subbidang dan lingkup DAK Fisik;
Target output per bidang/subbidang;
Prioritas bidang/subbidang dan prioritas lokus;
Sinkronisasi antara RPJMN dan RPJMD;
Pagu anggaran DAK per bidang/subbidang;
Tingkat penyerapan DAK tahun sebelumnya.
Berdasarkan hasil penilaian proposal DAK, DJPK melakukan triaterial meeting dengan K/L dan Bappenas untuk menentukan daerah penerima DAK per bidang/subbidang.
Penentuan daerah penerima DAK yang telah ditetapkan dalam triaterial meeting, dibahas dalam rapat pleno DJPK, K/L Teknis dan Bappenas.
DJPK menyusun kebijakan, ruang lingkup, sasaran, dan pagu alokasi DAK per bidang/subbidang dalam NK dan RAPBN.
28
TAHAPAN PEMBAHASAN DAN PENETAPAN ALOKASI DJPK melakukan perhitungan alokasi DAK per bidang/subbidang per daerah. Hasil perhitungan alokasi DAK per bidang/subbidang per daerah dibahas dalam rakor antara DJPK dengan K/L Teknis dan Bappenas.
Alokasi DAK per bidang/subbidang per daerah disampaikan ke DPR dalam pembahasan Tingkat I RAPBN. DJPK, bersama Bappenas, dan K/L membahas kebijakan dan alokasi DAK dengan Banggar DPR RI. Apabila berdasarkan hasil pembahasan dengan Banggar, terjadi perubahan pagu anggaran DAK dan/atau pagu anggaran per bidang/subbidang dan perubahan prioritas lokus alokasi DAK, DJPK menyiapkan penghitungan perubahan alokasi.
Perhitungan perubahan alokasi dibahas kembali dalam rakor antara DJPK dengan K/L teknis dan Bappenas.
Hasil perubahan alokasi yang telah dibahas dengan K/L dan Bappenas disampaikan dan dibahas kembali dengan Banggar DPR RI. Kebijakan alokasi DAK hasil pembahasan dengan Banggar DPR RI dituangkan dalam RUU APBN untuk disampaikan dalam Sidang Paripurna pengesahan RUU APBN, sedangkan rincian alokasi DAK per bidang/subbidang per daerah dilampirkan dalam kesepakatan Panja TKDD. Berdasarkan RUU APBN yang telah disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI, Menteri Keuangan dan Pimpinan Banggar DPR RI menetapkan rincian alokasi DAK per bidang/subbidang per daerah, untuk menjadi lampiran resmi hasil Pembahasan Tingkat I RAPBN dan selanjutnya akan ditetapkan dalam Perpres Rincian APBN. 29
