t
KEBIJAKAN DAN PENYIAPAN LELANG AWAL TA.2017 Oleh: Direktur Jenderal Bina Konstruksi DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2 0 16
TOPIK PEMBAHASAN Pedoman dan Acuan Pengadaan Barang dan Jasa Tugas dan Fungsi ULP dan Pokja Kebijakan Pelelangan Awal TA. 2017 Peraturan Menteri PUPR Nomor 31/PRT/M/2015, SE Menteri PUPR No 11/SE/2016 Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2 0 16
2
PEDOMAN DAN ACUAN PROSES PBJ (Surat Edaran Sekjen Kementerian PUPR PL 0206-Sj/606 tanggal 18 Agustus 2016)
• Perpres No 54 Tahun 2010 terakhir diubah dengan Perpres No 4 Tahun 2015; • Peraturan Menteri PUPR No. 31/PRT/M/2015; • Surat Edaran Menteri PUPR nomor 57/SE/M/2015; • Pengumuman dan Penyusunan dokumen harus jelas tentang Ketersediaan Dana; • Tanda-tangan Kontrak setelah DIPA disahkan dan Ijin MYC terbit (untuk paket tahun jamak).
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2015
3
TUGAS DAN FUNGSI ULP dan POKJA
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2 0 16
4
TUGAS POKOK KEPALA ULP (Pasal 17 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya)
1. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULP; 2. menyusun dan melaksanakan Strategi Pengadaan ULP (Kepmen PUPR Nomor 602/KPTS/M/2016); 3. menyusun program kerja dan anggaran ULP; 4. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan; 5. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri; 6. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP; 7. menugaskan/menempatkan/ memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP; dan 8. mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2 0 16
5
TUGAS POKOK SEKRETARIS ULP (Kepmen PUPR Nomor 602/KPTS/M/2016)
1.
melaksanakan pengelolaan urusan administrasi, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga ULP; 2. menyiapkan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri; 3. menginventarisir paket-paket yang akan dilelang/diseleksi; 4. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja ULP; 5. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja ULP; 6. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa; 7. mengelola data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa; 8. mengelola dokumen pengadaan barang/jasa; 9. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan; dan 10. menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan staf pendukung ULP dalam proses pengadaan barang/jasa. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2 0 16
6
TUGAS POKOK POKJA ULP (Pasal 17 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; menetapkan Dokumen Pengadaan; menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
No.
Pokja ULP
Pejabat Pengadaan
1
menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: a. Pelelangan atau Penunjukan Langsung pada Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya ≤Rp100.000.000.000; atau b.Seleksi atau Penunjukan Langsung Lainnya pada Pengadaan Jasa Konsultansi ≤Rp10.000.000.000
menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: a. Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung pada Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya ≤Rp200.000.000; dan/atau b.Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung pada Pengadaan Jasa Konsultansi ≤Rp50.000.000
2
menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia Barang/Jasa
menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA
3
membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP
membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA
4
menjawab sanggahan
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2 0 16
7
KEBIJAKAN PELELANGAN AWAL TA. 2017
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2 0 16
8
TAHAPAN PELELANGAN • Readiness Criteria terpenuhi September 2016 • Komitmen pimpinan Readiness Criteria segera Oktober 2016 • Sisa paket segera diselesaikan • Swakelola – Tim Perencana – Tim Pelaksana DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2015
9
READINESS CRITERIA (1) PEKERJAAN TUNGGAL (DBB)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Feasibility study (FS); Kesiapan lahan; Dokumen lingkungan AMDAL atau UKL dan UPL; Detailed Engineering Design (DED) atau Gambar Desain; Spesifikasi Teknis; Bill of Quantity (BOQ) atau Dartar Kuantitas dan Harga; Perizinan-perizinan; Proses pengajuan persetujuan tahun jamak (untuk paket tahun jamak).
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2015
10
READINESS CRITERIA (2) PPAKET PEKERJAAN DENGAN METODE DB Tersedia dokumen sekurang-kurangnya: • Dokumen konsep desain • data peta geologi teknis lokasi pekerjaan • penetapan lingkup, kriteria desain, dan standar/code pekerjaan • identifikasi dan alokasi risiko proyek • identifikasi dan kebutuhan lahan • gambar-gambar skematik, potongan tipikal dan lainnya. • Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) bagi yang memerlukan AMDAL; atau dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi yang tidak memerlukan AMDAL. • Dokumen usulan DIPA/DPA yang memuat pagu anggaran.
Tersedia alokasi waktu yang cukup dalam menyiapkan dokumen penawaran (45 hari)
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2 0 16
11
PERMEN PUPR Nomor 31/PRT/M/2015 PENGADAAN BARANG & JASA
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2 0 16
12
KEBIJAKAN UMUM 1. Tidak diperbolehkan menambah persyaratan lelang diluar ketentuan yang diatur dalam Permen PUPR Nomor 31/PRT/M/2015 persetujuan Eselon 1 (sesuai Inmen PUPR Nomor 05/M/2015). 2. Tertib penyelenggaraan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi, maka kebijakan pengadaan barang/jasa ditegaskan kembali melalui: Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 11/SE/M/2016 Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor KU.0302DK/844 Tanggal 28 Oktober 2015.
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2 0 16
13
KETENTUAN SUB KONTRAK
• Untuk pekerjaan utama, hanya dapat disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis; • Penawaran di atas Rp25 Miliar s/d Rp50 Miliar, mensubkontrakkan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; • Penawaran di atas Rp50 Miliar mensubkontrakkan kepada sub penyedia jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dan dalam penawarannya sudah menominasikan sub penyedia jasa dari lokasi pekerjaan setempat.
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2 0 16
14
KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI BU a. Klasifikasi: adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan/keterampilan/keahlian; b. Kualifikasi: adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha Contoh: Klasifikasi • Bangunan Gedung • Bangunan Sipil • Instalasi ME • Jasa pelaksanaan lainnya • Jasa pelaksanaan spesialis
Subklasifikasi • BG 004- Bangunan Komersial • SI 001-konstruksi saluran air, pelabuhan, Dam • SI 003- Jalan Raya • TI 505 – Jasa terintegrasi bangunan gedung
Kualifikasi
Besar (B)
Subkualifikasi
B2
B1 Menengah (M) M2 M1 Kecil (K)
K
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2 0 16
15
TATA CARA PENETAPAN PERSYARATAN KLASIFIKASI BIDANG DAN KUALIFIKASI USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI < Rp. 2,5 Miliar
USAHA KECIL Syarat SBU: • klasifikasi Bidang pekerjaan yang diperlukan; • kualifikasi Usaha Kecil (K)
Rp. 2,5 – 50 Miliar
USAHA MENENGAH Syarat SBU: • Subklasifikasi Bidang Pekerjaan dan kode subklasifikasi Bidang Pekerjaan yang diperlukan, contoh: paket pekerjaan jalan dengan nilai Rp25 Miliar, syarat subklasifikasi bidang Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (SI003) • Subkualifikasi Usaha M (M1 maupun M2)
Diatas Rp. 50 Miliar
USAHA BESAR Syarat SBU: • Subklasifikasi Bidang pekerjaan dan kode subklasifikasi Bidang Pekerjaan yang diperlukan; • Subkualifikasi Usaha B (B1 maupun B2)
16 DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2 0 16
TATA CARA PENETAPAN PERSYARATAN KLASIFIKASI BIDANG DAN KUALIFIKASI USAHA PEKERJAAN JASA KONSULTANSI < Rp. 750 Juta
USAHA KECIL Syarat SBU: • Klasifikasi Bidang pekerjaan yang diperlukan; • Kualifikasi Usaha Kecil
Diatas 750 Juta
USAHA NON KECIL Syarat SBU: • Subklasifikasi Bidang pekerjaan dan kode subklasifikasi Bidang pekerjaan yang diperlukan (Contoh Paket Pengawasan Pekerjaan Jalan dengan Nilai Rp1 Miliar, syarat Subklasifikasi Bidang Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi (RE 202)) • Subkualifikasi Usaha Non Kecil (M1, M2, maupun B)
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2 0 16
17
TATA CARA PENETAPAN PERSYARATAN KLASIFIKASI BIDANG DAN KUALIFIKASI YANG MEMBENTUK KEMITRAAN/KERJA SAMA OPERASI (KSO)
1. Persyaratan klasifikasi Bidang dan subklasifikasi Bidang yang sama, sesuai dengan pekerjaan yang diperlukan, wajib dipenuhi seluruh anggota kemitraan/KSO. 2. Persyaratan kualifikasi Usaha dan subkualifikasi Usaha yang sama, sesuai dengan tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha untuk nilai paket pekerjaan yang dilelangkan, wajib dipenuhi seluruh anggota kemitraan/KSO.
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2 0 16
18
PENGADUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA TA. 2016 Pengaduan Proses Pelelangan
Materi Pengaduan
50 45
1. 44
2. 3. 4.
40 35 30
5.
25 25 100% 20
6. 14
15
7.
57%
10
32%
5
4 9%
1
Cipta Karya
2% Penyediaan Perumahan
0 Total Pengaduan
Bina Marga
SDA
8. 9.
Inkosistensi proses evaluasi dengan kriteria evaluasi yang ada dalam dokumen; Kesalahan penetapan kriteria subkualifikasi & subklasifikasi; Perubahan jadwal lelang yang tidak diinformasikan; Proyek dibawah 50 Milyar tidak memprioritaskan Badan Usaha lokal; Klarifikasi dan pembuktian tidak dituangkan dalam Berita Acara dan tidak ditandatangani oleh Pokja dan Penyedia sehingga tidak diketahui keabsahannya; Indikasi KKN dengan adanya monopoli pemenang pada beberapak paket lelang; Standar ganda dalam menetapkan kategori proyek yang digunakan untuk perhitungan KD; Penetapan pemenang tidak didasarkan harga penawaran yang mengguntungkan negara; Memenangkan Badan Usaha yang masuk daftar hitam.
Data: Per Agustus 2016
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2 0 16
19
KESALAHAN UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA TA. 2016 Tahapan
10
Pelaksanaan 1. Prosedur pelaksanaan pekerjaan kontruksi menggunakan prosedur jasa konsultansi (terdapat daftar pendek perusahaan); Prosedur 2. Penilaian kualifikasi pekerjaan konstruksi menggunakan sistem nilai; Pelelangan 3. Penyedia yang lulus kualifikasi tidak masuk dalam jumlah daftar pendek
44%
(short list) yang ditetapkan. Penyusunan 1. Masih terdapat ketentuan mengenai sanggahan banding; 2. Terdapat persyaratan KD penggabungan antara anggota KSO; Dokumen 3. Kriteria evaluasi tidak dituangkan dalam dokumen. Pengadaan 4. Penambahan kriteria yang berlebih-lebihan. Evaluasi • Mengevaluasi jaminan penawaran yang diupload, bukan Administrasi jaminan penawaran asli.
12
10
8
7 6
6
4
2
30%
26%
0 Prosedur Pelelangan
Penyusunan Dokumen
Materi Kesalahan
Evaluasi Penawaran
Data Per Agustus 2016
• Melakukan klarifikasi/negosiasi terhadap penyedia yang metode pelaksanaannya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis (post bidding); Evaluasi • Mensubkontrakkan bagian pekerjaan utama; Teknis • menyampaikan peralatan/personil yang sama pada saat Tahap waktu pelelangan; Evaluasi • tidak mensubkontrakkan bagian pekerjaan Penawaran • Tidak dilakukan klarifikasi harga satuan timpang. Evaluasi Harga • Tidak dilakukan evaluasi kewajaran harga untuk penawaran <80% HPS • Meluluskan penyedia yang tidak menyampaikan SKA. Evaluasi • Meluluskan penyedia yang memiliki SBU/IUJK yang tidak Kualifikasi berlaku sebelum batas akhir pemasukan penawaran • Mensyaratkan SPT Tahunan tidak sesuai ketentuan.
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2 0 16
14
PENGADAAN PEKERJAAN TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN (DESIGN AND BUILD)
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2 0 16
21
PERMASALAHAN PADA PEKERJAAN TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN (DESIGN & BUILD)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Beberapa paket belum ada persetujuan MYC dari Kementerian Keuangan; Sudah tersedia Detail Engineering Design, sehingga dapat dilaksanakan dengan metode DBB (berpotensi double counting untuk output desainnya); Ketidaktepatan dalam mensyaratkan SBU (SBU dengan subklasifikasi Jasa Terintegrasi untuk Konstruksi Manufaktur); Menggunakan Penyetaraan Teknis, namun dalam dokumen pemilihan tidak dicantumkan secara jelas mengenai tata cara penyetaraannya; Dalam hal Persyaratan Pengguna Jasa (employer’s requirement) tidak dipenuhi, dilakukan negosiasi terhadap penawaran sehingga terjadi post bidding; Keluaran (Output) dari pekerjaan sebagai dasar tahapan pembayaran tidak dituangkan dalam dokumen.
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2 0 16
22
TERIMA KASIH
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2 0 16
23
