Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
SAUNAN KEruTUSAN MENIf, RI PERENCANAAN PE.MBANGUNAN NASIONAI/ KEPAI,A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 16/M.PPN/HYJ02/ 2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINAST STRATEGIS
PEI\MAPAN DAN TRAl\sAKsI PRO}TK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGTINAN NASIONAL/ KEPAI.A BADA},I PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,,
Menimbang
a.
bahwa salah satu hambatah dalam implementasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KpBU) adalah kurangnya pemahaman
dari
Peflanggung Jawab
koyek kerjasanu
(pJpK)
mengenai tata cara pelaksanaan dan kebijakan terkait KPBU;
b
bahwa menurunnya
ninat investor untuk
berpadisipasi dalam
proyek KPBU salah Mtunya diakibatkan oleh hasil penyiapan proyek yan8 kurang matan8 dan tereflcana; c
bahwa dalam ranSka meningkatkan pemahaman yang ntendalanl
tentanr tat^ cara pelaksanaan dan kebijakan terkait KPBU, diperlukan upaya untuk memastil?n bahwa pan pJpK dapat lnelak$anakan tahapan pelakanaan KPBU sesuai der1gan peraturan
yang berlaku, khususnya pada tahap pehyiapan dan transaksi proyek k?BU, ufltuk itu periu dilakukan kegiatan penyiapan dan transaksi proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha; d
bahwa berdasarkan pe inrbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurui b dan huruf c perlu membentuk Tim Koordinasi StlateSis Penyiapan dan Transaki Proyek Ke4asana Penerintah dengafl Badan Usaha;
e.
bahwa ...
e.
bahwa Wjab^t dan Wgawai y^ng n ftianya tercantum dalam lampiran KeputuMn ini dianggap tl/,a.nlpu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Shate8is Penyiapan dan TlanMksi proyek Kerjasama Pemerintah dengan
MeflginSat
1.
B
adan llsaha;
Undang-Undang Nomor
14 Tahwl
2O1S tenf,ang Anggaran
Pendapalan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (lf,,mbatun
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ZTB,.far...bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767)l 2.
Peraturan Pemerint4h Nomor 45 "fahu\\ 2013 ter:tang Tata Cara Pelaksana.afl AngSaran dah Belanja Negara;
3.
Peraturan Presideh Nomor
7
Tahun 2OlS ten+an\ Organisasi
Kementeriah Negara; 4.
Peraturan Presiden Nomor 65 Ta.hv[ 2015 tentang Kementerian Percncanaan Pembangunan Na"sional;
5.
Peraturan Presiden Nomor
66 Tahun 2OI5 tentang
Badan
Perercanaan Pemba[gunan Nasional: 6.
Peraturaa
Me[teri Negara Perencanaan
peftbangunan
Nasional/Kepata Badan Pe|encanaan Pembahgunan Nasional
Nomor
PER.005/M.PPN/ 7O/2OO7 tenfahg Oi8anisasi dan Tata
Kerja
Kementerian Negara Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Badafl Perencana4n Peftbangunan Nasioflal sebagaifiana
tel^h bebetupa kali diubah, terakhir dengan peratura[ Menteri Peaencanaan Pembangunan Nasiohal/Kepala Badafi Pett-ncanaaa Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahufl 2014; 7.
Peraturan Menteri Negara Pereflcanaah
Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Pete:ncana.^n Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tenfang Pedoman Percncanaan, Pelakanaan, Pelaporan, Pemant4uan, dan Evaluasi Kegi ata\ dan A]rr3f.aranl
MEN,IUTUSKAN:
...
-3MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI PERf,NCANAAN NASIONAL,/KEPAI-A
BADAN
PERENCANAAN Pf,.MBANGIJNAN
NASIONAL TENTANG PEMBENTTIKAN
PEI{YIAPAN
DAN
PEMBANGIJNAN
TIM
KOORDINASI STRATf,GIS
TRANSAKSI PRO}'EK KERJASAMA PEMXRINTAH
DENGAN BADAN USAHA.
PERTAMA
:
Membentuk Tim Koordinasi Starlegis peflyiapan dan Transaki proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk selanjutnya disebut
Tim Penyiapan dan Transaksi
KPBU, dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercartum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
:
Tim Penlapan dah
Transaksi KPBU
terdiri atas Tim
pengarah,
PenaflgSung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga pendukung.
KXTIGA
:
Tim
PenSarah bertugas memberikan arahan kebijakan, meflgawasi,
menrbimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas perrnasalahan pelaksanaan kegiatan.
KIEMPAT
:
Pefla[88ung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi,
membimbing, d.an nenantau
Tim Pelakana dalam
pelaksanaan
ke8iatafl.
KELIMA
:
Tim Pelaksana bertugas:
a.
membuat jadwal sefta rencana kerja kegiatafl
Tift
penyiapan dan
Traruaksi KPBU;
b.
melakukan pencariall, pengumpulan, pengolahan, dan penlusunan bahaf,, data, dan il.formasi yang dibutuhkan;
c.
menyusun dan mengi(tegrasikan kebijakan KPBU yang tepat sasarail dalam dokumen perencanaan;
d.
melakukan diskusl dan brainstonting dengan kehrenterian/lembaga,
pemerintah daerah terkait, narasumber ahli, stakeholders terkait lainnya baik secara internal maupun eksternal;
e.
melakuk4n pendampinSan kepada
PJPK
dalaft bertuk jasa konsultasi
pehyiapan dan tranMksi proyek KPBU.
KEENAM
:
Tenaga Pendukung bertugas:
a.
membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan inforrnasi: dan
b.
melakukan tugas kesekreta atan dan tuSas lain yanS diberikan oleh
Tim Pelaksana. KETUJUH
...
-4sf'a"la 6\aya yanS diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugal Tift1 Koordinasi StrateSis Penyiapafl dan Transaksi KPBU dibebankah pada AngSaran Pendapatan dafl Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas
KETUJUH
Tahun Anggaran 2016. KEDELAPAN
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkall di Jakarta pada ta Zgal 22 Februari 2076 MENTTRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/ KEPAI.A. BADAN PERENCANAAN PEMBANGI]NAN NASIONAL,
trd sorYAN A. DJALIL salinan sesuai de gan aslinya Kepala Bi[o Hukum.
/
'r/^-,-/
Enrnry Suparmiatu%
SALINAN LAMPIRAN
IGruTUSAN MENTERI PPN/ KEPAI.A BAPPENAS
NOMOR K[P. t6/ M.PP\I/HK/ 02/ 2016
TANGGAI 22 IEBRTIARI 2016
SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYIAPAN DAN TRANSAI$I PROYEK KERJASAMA PEMXRINTAH DXNGAN BADAN USAHA
A.
PENGARAH
Seketaris Kementerian PPN/Sekretads Utama Bappenas.
B.
PENANCGUNG JAWAE
Deputi Bidang Pendanaan
PembanSunah,
Kementedan PPN/Bappenas.
C. 'IIM PELAKANA Ketua
Direktur
Perr1er.tba]..gafl Kerjasama Pemerintah dan Swasta, Kementedan PPN/Bappenas.
Wakil Ketua
lr.
Gunsairi, MPM,
Kementeriafl
PPN/ Bappenas.
Sekretaris
Ir.
Rachmat Matdiana,
MA,
Kementeriah
PPN/Bappenas.
Anggota
1.
Direktul
Pengembangan
Penyediaan
Air Minum) Direktorat
Sistem
Jenderal Crpt^ Y\arya, Keftentedan Pekerjaan Umum dan Perumahan RaLfat;
2. Direktff Pengembangafl
Penyehatafl
Liflgkungafl Permukiman, Direktorat Jenderal Ctpla Karya,
Kementerian
Pekedaan Umum dan Perumahan Ralvat;
3. Sek-retaris
-2-
3. Seklefaris Badan
pendukung
Pengembangar Sisfenr penyediaan Air Minum, Kenteflferiafl Pekeljaan Unlunl dan Perunuhan Rakyat;
4. Direktur
Perencanaan Angtaran Daerah,
Dilektorat Jenderal tsina.
Keuangan
Dae,ah. Kl'ntenlen/fl Dalam Negeri;
5. Direkiur Pernbantuan
6.
Dekonsenfrasi,
Tugas
dan Keljasama, Direktorat
Jenderal Bina Adnliitistrasi Kewilayahan, Kemente an Dalam Negeri; Direktur Perfllukinun dan perunmhan, Kementerian PPN/Bappenas;
T.Llilektur Transpotasi,
Kenlenteri4ir
PPN/Bappenas;
8. Dircktur' Kawasan
Khusus dal1 Daerah
Tcrtinggal, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Direktur Pengairan da:rr
Irigasi,
Kemeaterian PPN/ Bappenas;
10.lrelthy SuSriady Simatupang, SH, LLM, Kemcnterian PPN/Bappenas; 11.
Sekreta
s
Llilektorat
Jenderal
Pemasyarakatan, Kenlcnterian Hukum d,1n I
IAM;
12.Jusuf
Arbi, SE, M.Sc,
Kemente an
PPN/Bappenas; I
:J.Ir. R. Wahanudin, M.Med, Sc
(PH),
Kel cnterian Pfl\*/Bappenas;
14.b. Meike
Kencanawulan, MDM, Direktorat Sistenr Penyediaa Air Minum,
Direktorat Jendetal Cipta Karya, Kenlenterian Pekeiaan Unlum dan Perumahan R.alqrat;
15. Adi
...
-3-
15.Adi Perdana, ST, MT,
Kementerian
PPN/ Bappenas; 16.
Dodi Sutistio, S.Sos, M.Acc, Kementerian PPN,/Bappeflas;
17.
Tirta Suteja, ST, MWRM,
Kementerian
PPN./Bappenas;
I8.Novie Ard ani, SH,
LLATI, Kemente an
PPN/ Bappenas.
D.
1. Sariprdin;
TENAGA PENDUKT]NG
2. Buddy Supriyanto; 3. Wido Ngesti Rahardjo; 4. Suryadi; 5. Mustofa. MENITRI PERENCANAAN PEIVIBANG UNAN NASIONAL,/ KEPAT-{ BADAN PERENCANAAN PI.MBANGUNAN NASIONAI,,
ftd
SOFYAN A. DJALIL
Salinan sesuai deflgan aslin)'a Kepala Biro Hukum,
-,4 ( t.'/ /f>r\/.
'_
f,mrnv Suparrrriatry/
t/
