PENGALAMAN KOTA MEDAN DALAM PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (KPBU)
Pemerintah Kota Medan 1
SISTEMATIKA PAPARAN PENDAHULUAN
1
2 KONSEP KPBU DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
3 4
PELAKSANAAN KPBU DI KOTA MEDAN PENUTUP 2
PENDAHULUAN 3
GEOGRAFIS
KEPENDUDUKAN
• Luas wilayah ± 265,10 km2 (3,6% of total luas provinsi) • Berbatasan langsung dengan Selat Malaka di sisi Utara, dan Kabupaten Deli Serdang pada sisi barat, timur, dan selatan • Dibelah oleh tiga sungai besar (Deli, Belawan, dan Percut) dan beberapa anak sungai
• Jumlah penduduk ± 2,9 juta jiwa ditambah ± 500.000 komuter dari daerah sekitar; • Rata – rata laju Pertumbuhan Penduduk 0,97% • Sekitar 70% penduduk merupakan kelompok usia produktif; • Kota Medan merupakan kota multi etnis
KEDUDUKAN DAN FUNGSI KOTA MEDAN EKONOMI
• PDRB : Rp 184 Trilyun • Rerata laju Pertumbuhan Ekonomi : 6% • PDRB per kapita : Rp. 82,76 Juta • Perekonomian kota bertumpu pada sektor teriser (71%) • Kontribusi bagi perekonomian Propinsi Sumatera Utara ± 22%
• Sebagai pusat pemerintahan daerah. • Sebagai pusat pelayanan kebutuhan sosial dan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, keuangan, dan jasa secara regional maupun internasional. • Sebagai pintu gerbang Regional / Internasional / Kepariwisataan untuk kawasan Indonesia bagian barat ( kawasan strategis nasional Mebidangro). • Sebagai dinamisator dan lokomotif pertumbuhan ekonomi regional/nasional
Dengan jumlah penduduk yang relatif besar dan terus meningkat, serta kedudukan dan fungsi yang strategis, Kota Medan harus mampu menyediakan infrastruktur perkotaan
yang handal
dengan tetap memperhatikan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna meningkatkan daya saing kota dan melayani kebutuhan aktifitas sosial ekonomi yang terus berkembang secara dinamis dan berkelanjutan.
4
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KOTA MEDAN VISI RPJPD 2006 -2025: “KOTA MEDAN YANG MAJU, SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN” MISI: 1. Mewujudkan perekonomian kota yang tangguh dan dinamis; 2. Mewujudkan masyarakat kota yang berilmu pengetahuan dan menguasai teknologi, beriman dan bertaqwa serta mandiri; 3. MEWUJUDKAN PRASARANA DAN SARANA KOTA YANG MODERN, HANDAL, DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN; 4. MEWUJUDKAN KOTA YANG AMAN, NYAMAN DAN RELIGIUS MELALUI PEMBANGUNAN KOTA YANG BERKEADILAN
VISI RPJMD 2016 -2021 “MENJADI KOTA MASA DEPAN YANG MULTIKULTURAL, BERDAYA SAING, HUMANIS, SEJAHTERA, DAN RELIGIUS
MISI: 1. Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota; 2. Menumbuhkembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan dan kesatuan serta keutuhan sosial, berdasarkan kebudayaan daerah dan identitas lokal multikulturalisme; 3. Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah; 4. MENYELENGGARAKAN TATA RUANG KOTA YANG KONSISTEN SERTA DIDUKUNG OLEH KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN UTILITAS KOTA YANG SEMAKIN MODERN DAN BERKELANJUTAN MENINGKATKAN KUALITAS MASYARAKAT KOTA 5. Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan 6. Mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan
VISI RTRW 2011 -2031: “TERCIPTANYA WILAYAH KOTA MEDAN YANG AMAN, NYAMAN, PRODUKTIF DAN BERKELANJUTAN SERTA MEMPUNYAI DAYA SAING DAN DAYA TARIK SEBAGAI DAERAH TUJUAN INVESTASI” TUJUAN 1. MEWUJUDKAN RUANG YANG AMAN, NYAMAN, PRODUKTIF DAN BERKELANJUTAN SERTA MEMPUNYAI DAYA SAING DAN DAYA TARIK SEBAGAI DAERAH TUJUAN INVESTASI; 2. MEMANFAATKAN RUANG DARATAN, LAUTAN DAN UDARA UNTUK AKTIFITAS PEMBANGUNAN KOTA BERBASIS EKONOMI DI SEKTOR PERDAGANGAN DAN JASA, PARIWISATA, SERTA INDUSTRI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN
5
LATAR BELAKANG PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN MELALUI POLA KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (KPBU) 1. Percepatan pembangunan wilayah Kota Medan untuk mewujudkan kawasan perkotaan metropolitan yang handal, berdaya saing, modern, dan nyaman 2. Kebutuhan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu di Kota Medan; 3. Keterbatasan anggaran pemerintah dalam penyediaan infrastruktur perkotaan; 4. Optimalisasi pemanfaatan aset guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan; 5. Optimalisasi peran serta badan usaha dalam penyediaan infrastruktur 6. Transfer risiko yang tepat 7. Mendapatkan inovasi, alih teknologi & skill, dan efisiensi ekonomi 8. Kondisi perekonomian dan keuangan Kota Medan yang semakin baik pada masa yang akan datang.
KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA 6
KONSEP KPBU DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR 7
KONSEP DASAR KPBU KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. Perpres 38/2015
•Memiliki aset dan kewenangan •Kewajiban Pelayanan Publik
Badan Usaha
Pemerintah
•Memiliki keahlian, dan finansial •Berorientasi pada keuntungan
Kontrak
•Memberikan spesifikasi keluaran pelayanan terbaik •Alokasi risiko yang tepat •Keuntungan yang layak 8
REGULASI TERKAIT KPBU Peraturan Presiden RI No. 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur Peraturan Presiden RI No. 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Peraturan Menteri Keuangan No. 129 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 265/ PMK.08/2015 Tentang Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 96 tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Peraturan Menteri Keuangan No. 190 Tahun 2015 Tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
9
REGULASI TERKAIT KPBU Peraturan Menteri PPN/ Bappenas No. 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Peraturan Menteri Keuangan No. 143 Tahun 2013 Tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Peraturan Menteri Keuangan No. 170 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 143/PMK.011/2013 Tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Peraturan Presiden RI No. 78 Tahun 2010 Tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
Peraturan Menteri Keuangan No. 223 Tahun 2012 Tentang Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
10
MANFAAT KPBU Pemanfaatan anggaran yang lebih maksimal Percepatan pembangunan
Transfer risiko yang tepat Mendapatkan inovasi, alih teknologi & skill, dan efisiensi ekonomi
Peningkatan Pelayanan Publik dan Manfaat Ekonomi 11
KETERBATASAN KPBU 1
Tidak sesuai untuk semua proyek
2
Kompleksitas dan biaya transaksi besar
3
Kapasitas sektor swasta
4
Sensitivitas sosial dan politik
5
Fleksibilitas terbatas
6
Tidak mudah untuk melakukan perubahan lingkup
•Perlu dilihat nilai manfaat jika skema ini diterapkan
•Risiko proyek mempengaruhi biaya transaksi
•Perusahaan swasta yang memiliki kapasitas mungkin terbatas
•Prinsip pengguna membayar paling sensitif
•Pelayanan tambahan di luar kontrak perlu dinegosiasikan
•Negosiasi amandemen kontrak diperlukan 12
TAHAPAN PROYEK KPBU
13
PELAKSANAAN KPBU DI KOTA MEDAN 14
KPBU KOTA MEDAN KPBU TRANSPORTASI KOTA MEDAN KPBU PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT PRINGADI
15
PERAN PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PELAKSANAAN KPBU KOTA MEDAN WALIKOTA SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJASAMA (PJPK)
PT. PENJAMIN INFRASTRUKTUR INDONESIA SELAKU PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BAPPENAS RI SELAKU PEMBERI FASILITAS PENYUSUNAN PRA STUDI KELAYAKAN AWAL (OUTLINE BUSINESS CASE) DALAM TAHAPAN PERENCANAAN;
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
KEMENTERIAN SEKTORAL SELAKU PEMBERI FASILITAS DUKUNGAN
;
PEMERINTAH
SELAKU PEMBERI FASILITAS PROJECT DEVELOPMENT FACILITY DALAM TAHAPAN PENYIAPAN DAN TRANSAKSI; KPBU Transportasi Kota Medan
PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Konsultan/ Penasehat Finansial dan Legal
16
TUJUAN PROYEK KPBU KOTA MEDAN
KPBU KOTA MEDAN KPBU TRANSPORTASI KOTA MEDAN
KPBU PENGEMBANGAN • Menyedian Sistem Angkuntan Umum Massal yang nyaman PRINGADI
RUMAH
SAKIT
handal, dan terpadu guna meningkatkan aksesibilitas • Membangun "New Wing" untuk meningkatkan pelayanan dan konektifitas dengan mempertimbangkan aspek teknis, kesehatan kepada pasien termasuk pasien umum, dengan keuangan, ekonomi dan lingkungan menyediakan pelayanan medis canggih, kenyamanan dan kemudahan dibandingkan dengan layanan yang sekarang ada. • Renovasi fasilitas rumah sakit (gedung eksisiting) yang ada untuk "mengintegrasikan" dengan New Wing dengan cara meningkatkan efisiensi dan kapasitas dalam melayani pasien termasuk pasien BPJS. • Memperkuat kapasitas operasional rumah sakit dengan membawa masuk keahlian swasta di bidang-bidang seperti manajemen fasilitas dan peralatan medis, maupun pengadaan/pemeliharaan
17
LINGKUP KERJASAMA Gedung
Alat Kesehatan
Desain Pembangunan Pembelian
Badan Usaha Pelaksana (BUP)
Pemeliharaan Pengoperasian
TRANSPORTASI KOTA MEDAN
Rumah Sakit Pringadi
PENGEMBANGAN RS. PRINGADI 18
TAHAPAN KPBU KOTA MEDAN
Output: Outline Business Case (OBC)/ Pra Studi Kelayakan
Output: Final Business Case (FBC)/ Studi Kelayakan
KPBU PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT PRINGADI
KPBU TRANSPORTASI KOTA MEDAN
19
PROSES PELAKSANAAN KPBU TRANSPORTASI KOTA MEDAN Pengusulan • Studi Kelayakan Pembangunan Monorail Kota Medan (2014) • Usulan Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal Cepat Berbasis Rel kepada Bappenas (2016) • Permohonan Fasilitasi Bantuan Teknis Penyiapan Studi Pembangunan LRT di Kota Medan kepada BAPPENAS (2016) • Usulan Pembangunan LRT Kota Medan/ Mebidang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (2016)
Perencanaan • Penyusunan Outline Business Case (OBC)/ Pra Studi Kelayakan Awal Proyek KPBU LRT Kota Medan yang terintegrasi dengan BRT (Bus Rapid Transit) • Studi BRT Kota Medan oleh ITDP • Konsultasi Publik • Penjajakan Awal Minat Pasar (Pre Market Sounding)
Penyiapan • Persetujuan Pemberian Project Development Facility (PDF) oleh Kemenkeu • Kesepakatan Induk antara Pemerintah Kota Medan dengan Kementerian Keuangan RI tentang Penyediaan fasilitas penyiapan proyek dan pendampingan transaksi • Perjanjian antara Pemerintah Kota Medan dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur tentang Penyediaan Fasilitas Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi • Penetapan Tim Koordinasi • Penetapan Tim KPBU
Penyiapan kajian akhir prastudi kelayakan beserta kajian dan/atau dokumen pendukung; Penyusunan dokumen AMDAL; Penyusunan dokumen pendukung pelaksanaan proyek; Penyusunan rancangan dokumen pengadaan; Pendampingan pelaksanaan evaluasi prakualifikasi dan pelaksanaan lelang; Pendampingan PJPK sehubungan dengan upaya mendapatkan dukungan kelayakan; Pendampingan PJPK sehubungan dengan upaya mendapatkan penjaminan infrastruktur; Pendampingan PJPK dalam penandatanganan Perjanjian KPBU; Pendampingan PJPK dalam penandatanganan Perjanjian Regres; dan Pendampingan PJPK dalam Perolehan Pembiayaan (financial close).
20
PROSES PELAKSANAAN KPBU PENGEMBANGAN RS. PRINGADI KOTA MEDAN Pengusulan • Studi Kelayakan Pembangunan Gedung VIP RSUD Dr. Pringadi Kota Medan (2011) • Usulan Pengembangan RS Pringadi melalui konsep KPBU ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (2015) • Penyampaian Surat Minat ke Kementerian Keuangan (2015) • MoU antara Pemerintah Kota Medan dengan Kementerian Keuangan terkait Penyusunan Outline Business Case (OBC)
Perencanaan • Penyusunan OBC Suplementary Study oleh JICA KPPIP Support Facility (SF) • Review Outline Business Case (OBC) oleh Pemko Medan • Finalisasi OBC oleh JICA KPPIP SF (2017) • Konsultasi Publik (2017)
21
DESKRIPSI SINGKAT INVESTASI PROYEK KPBU KOTA MEDAN
KPBU KOTA MEDAN KPBU TRANSPORTASI (LRT + BRT) KOTA MEDAN KPBU PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT PRINGADI • Nilai investasi sebesar Rp. 6,44 trilyun, dengan rincian pembangunan LRT diperkirakan mencapai sebesar • Total nilai investasi sebesar Rp. 546 milyar, dengan • •
•
• •
Rp. 6,018 trilyun dan BRT sebesar Rp. 0,425 trilyun; Panjang rute LRT : 22,74 km dengan 23 stasiun, dan BRT : 13,4 km dengan 32 halte sistem direct service Alternatif rencana skema pengembalian investasi akan dilakukan melalui model pembayaran pengguna (user charge) melalui hasil penjualan tiket dengan asumsi tarif penumpang untuk BRT sebesar Rp. 5.000,dan LRT sebesar Rp. 10.000,-; Kontrak layanan dengan Badan Usaha Pelaksana dengan masa konsesi yang layak diberikan sepanjang 35 tahun; Kemampuan menghasilkan (NPV Revenue) sebesar 93% dibanding dengan Total Capex+Opex; dukungan kelayakan investasi sebesar 7% Selain itu untuk menarik minat investor, maka pembangunan LRT Kota Medan ini dapat juga menawarkan pembangunan dan pengelolaan Transit Oriented Development (TOD) di beberapa lokasi potensial yang dilewati oleh jalur LRT
rincian biaya pembangunan New Wing sebesar Rp. 366 milyar dan biaya peralatan medis sebesar Rp. 180 miliar • Periode proyek : 10 tahun • Luas pembangunan gedung baru sebesar 22.300 m2 dengan jumlah tambahan 105 bed dan renovasi kamar lama ± 95 bed • Skema pengembalian melalui pola Ketersedian Pembayaran (Availabiliy Payment) dengan besaran ± Rp. 60 milyar dengan asumsi dukungan kelayakan finansial dari Pemerintah sebesar 30% dari
nilai investasi
• Nilai Value for Money sebesar Rp.
16,6%
101,3 milyar atau
22
PENUTUP 23
FAKTOR – FAKTOR KUNCI PENERAPAN KPBU
Komitmen Pemerintah Kota Medan untuk menyelesaikan setiap tahapan dan proses pelaksanaan KPBU
Dukungan segenap jajaran dan tingkatan pemerintahan untuk secara bersama – sama mewujudkan keberhasilan KPBU;
Koordinasi dan komunikasi yang intens dan efektif dengan pihak kementerian (Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian teknis);
Kebijakan dan regulasi yang memadai dan mendukung pelaksanaan KPBU (RPJPD, RPJMD, RTRW, dsb);
Kondisi dan potensi perekonomian dan keuangan Kota Medan yang semakin baik pada masa yang akan datang;
24
25
