BAB II KERJASAMA KOTA KEMBAR ANTARA PEMERINTAH KOTA MEDAN DAN PEMERINTAH KOTA PENANG

BAB II KERJASAMA KOTA KEMBAR ANTARA PEMERINTAH KOTA MEDAN DAN PEMERINTAH KOTA PENANG

A. Sejarah Pembentukan Kerjasama Kota Kembar Lahirnya kebijakan kerjasama internasional antar kota diberbagai negara didunia yang dalam hal ini salah satunya diistilahkan dengan istilah Sister City yang dilakukan oleh kedua pemerintah kota tersebut. Aspek historis dari berlangsungnya hubungan kerjasama luar negeri oleh Pemerintah Daerah adalah berawal dari lahirnya Municipal International Cooperation (MIC). Menurut Asosiasi Pemerintah Daerah Belanda bahwa MIC adalah suatu hubungan kerjasama antara dua atau lebih komunitas. Dimana setidak- tidaknya satu dari pelaku utamanya adalah pemerintah kota, distrik, provinsi dan negara bagian. 40 MIC mula-mula muncul sebagai suatu fenomena penting diakhir dasawarsa 1940an yang terwujud dalam bentuk kota kembar di negara-negara Eropa Barat. Pasca perang dunia kedua hubungan kerjasama yang menyangkut masalah rekonsiliasi, persahabatan, dan perdamaian menjadi agenda penting. Untuk Eropa kota kembar tadi dikenal dengan sebutan jumelages yang berarti penyatuan entitas- entitas yang terpisah yang masing-masing mencerminkan citra sama. Selanjutnya Jean Brata (salah seorang pendiri dewan pemerintahan kota Eropa dan Kawasan) mengartikan jumelages sebagai pasangan permanen antara dua atau lebih kota/daerah yang mempromosikan pertukaran ilmu pengetahuan dan pengalaman serta melibatkan entitas masyarakat yang berbeda. 41 Sejarah panjang perjalanan sister city berkembang atas dasar dari ide Presiden Eisenhower pada tahun 1960-an yang terjadi pada saat itu di Amerika Serikat. Ide 40

Jemmy Rumengan, “Perspektif Hukum dan Ekonomi atas Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah”, Jurnal Hukum Internasional, Vol 6, No.2, 2009, Hal.241 41

Ibid, hal. 241

Universitas Sumatera Utara

tersebut bertujuan untuk meningkatkan diplomasi antara masyarakat atau people to people diplomacy. Hal ini mengakibatkan terbukanya pintu bagi masyarakat internasional secara lebar untuk menjalin hubungan terhadap masyarakat dalam sebuah negara. Sehingga mengakibatkan berinteraksinya entitas-entitas masyarakat yang berbeda-beda antara satu sama lain. Berubahnya sistim sentralisasi pemerintahan di Indonesia menuju desentralisasi membawa harapan baru bagi pembangunan di negara ini. Ditandai dengan runtuhnya orde baru dan derasnya gelombang reformasi sehingga menciptakan „kebebasan‟ yang disambut baik oleh semua Pemerintah-Pemerintah Daerah di Indonesia yakni otonomi daerah. Lahirnya otonomi daerah yang memberikan wewenang bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola dan membangun daerahnya dengan segala sumber daya yang dimiliki namun tetap dalam pengawasan pemerintah pusat. Melalui otonomi daerah, pemerintah-pemerintah daerah di Indonesia seakan berlomba untuk mengejar ketertinggalan pembangunan didaerahnya tentu dengan mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah. Daerah-daerah di Indonesia seolah bersaing untuk membuktikan diri dan keberhasilan pembangunan dimata pemerintah pusat. Penghargaan demi penghargaan 42 diberikan oleh pemerintah pusat sebagai bentuk reward dan apresiasi Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah yang membawa peningkatan dan kemajuan dalam pembangunannya. Kemandirian Pemerintah Daerah yang ditanamkan dalam otonomi daerah serta semangat mengejar ketertinggalan pembangunan dari daerah- daerah lain di Indonesia mampu mengerahkan segala sumber daya yang ada. Tidak sedikit Pemerintah Daerah di Indonesia yang melihat sebuah peluang dari iklim globalisasi yang begitu menggeliat saat 42

Salah satu penghargaan yang diterima oleh Pemerintah-Pemerintah Daerah oleh Kementrian Dalam Negeri adalah Bintangbintang Otonomi Daerah


ini, bagi jamur di musim hujan dengan menawarkan dan menjual potensi-potensi daerah yang dimiliki ke dunia internasional. Hal ini berguna untuk mendapatkan dukungan dan bantuan dari dunia internasional yang diyakini dapat memberikan sumbangsih yang signifikan bagi pembangunan di daerahnya. Kebutuhan akan investasi, pertukaran informasi dan komunikasi, ilmu pengetahuan, teknologi, pengelolahan sumber daya alam, peningkatan perekonomian, peningkatan kesejahteraan sosial, serta pemecahan masalah- masalah perkotaan lainnya dilihat sebagai alasan Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah kerjasama dan

menjalin

hubungan dengan negara-negara didunia. Adanya kebutuhan dan ketergantungan dan saling melengkapi kedua belah pihak antara kota-kota didunia yang saling melakukan kerjasama sehingga melahirkan kerjasama dalam bentuk G to G (Government to Government). Kerjasama G to G yang tercipta perlahan membuat hubungan kerjasama tersebut menjelma menjadi kerjasama sister city. Sister city merupakan sebuah istilah yang akrab digunakan untuk menyebut kerjasama-kerjasama antar kota di Indonesia dengan kota-kota di negara lain, dimana istilah ini sesungguhnya dalam bahasa Indonesia disebut kota kembar atau twining city, kerjasama ini dilakukan baik itu berupa antar kota luar negeri maupun dalam negeri dimana kerjasama tersebut bersifat luas, disepakati secara resmi dan bersifat jangka panjang. Terdapat perbedaan-perbedaan dalam penyebutan dan pemaknaan istilah sister city dibeberapa negara didunia, sebut saja Moskow (Russia) yang hanya menyandingkan istilah sister city dengan kota-kota bekas negara- negara pecahan Uni Soviet. Hal ini menurut negara-negara tersebut, Terminologi sister city hanya boleh dipergunakan untuk kerjasama antar dua kota yang sebelumnya memiliki hubungan darah (heritage) atau hubungan


emosional yang kuat. 43 Sehingga istilah lain yang diberlakukan selain istilah sister city adalah partnertship city, friendship city, twin cities, jumelage, partnertstald. Terkhusus menyangkut penamaan dan penggunaan istilah sister city di Indonesia oleh

Pemerintah

Pusat

berdasarkan

Surat

Edaran

Menteri

Dalam

Negeri

No.

193/1652/PUOD resmi menggunakan istilah sister city dan sister province dalam menyebut bentuk-bentuk kerjasama antar kota-kota di Indonesia baik itu dalam ranah lokal maupun internasional. Istilah tersebut resmi dikeluarkan oleh kementrian terkait yakni Kementrian Luar Negeri bekerjasama dengan Kementiran Dalam Negeri untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan kedepannya. Disisi lain, hal tersebut menjadi simbol, kontrol dan pengawasan dibawah kendali Pemerintah Pusat yang memantau kerjasamakerjasama Internasional yang dilakukan daerah-daerah di Indonesia.

B. Perkembangan Sister City di Indonesia Berdasarkan data yang diperoleh, saat ini setidaknya 47 pemerintah kota dari 33 provinsi di Indonesia telah melakukan hubungan kemitraan Sister City. Berbagai kebijakan dan program pun telah dilakukan oleh pemerintah pusat, agar pemerintah daerah mampu memanfaatkan hubungan ini guna memacu pertumbuhan dan pembangunan daerah. Namun, pada kenyataannya hubungan kemitraan kota kembar tersebut terlihat belum dikenal dan dipahami secara luas, bahkan cenderung hanya dipahami terbatas pada sebagian jajaran pemerintahan saja, khususnya hanya Kementerian Luar Ngeri, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Kota/Provinsi. Padahal, dilihat dari sejarah terbentuknya konsep dan skema Sister City tersebut di atas, sesungguhnya skema yang diinginkan adalah hubungan

43

Jemmy Rumengan, Op.cit


kemitraan antar komunitas kota, sehingga idealnya dilaksanakan

secara

sinergi

antar

stakeholders kota secara lengkap, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Sudah sejak lama kota atau propinsi di Indonesia terlibat dalam membuat Sister City ini, sebagai bukti pada tanggal 24 Mei 1960 Kota Bandung menjalin hubungan kerja sama dengan Braunschweig (RepubliK Federasi Jerman) dan pada waktu itu kerja sama seperti ini dilakukan atas dasar praktik tanpa aturan main yang jelas. Sesuai dengan perkembangan zaman pengaturan mengenai sister city juga dikonstruksikan karena dianggap penting mengingat bahwa yang kerja sama tersebut dituangkan kedalam sebuah perjanjian dan para pihak yang terikat di dalamnya merupakan bagian dari negara-negara yang berbeda.

Kerjasama sister city di Indonesia mulai dirintis pertama kalinya seiring berkembangnya konsep sister city di Amerika Serikat pada decade 1960-an. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya Piagam Persaudaraan pada tanggal 2 Juni 1960 antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Braunschwieg (Jerman). Dimana hal ini menjadi titik tolak munculnya berbagai Perjanjian Kerjasama sister city diberbagai kota-kota di Indonesia dengan kota-kota diberbagai negara didunia. Munculnya

Kota

Bandung

sebagai

Kota

perintis

dimulainya kerjasama

internasional sister city di Indonesia, menjadikan kota-kota lain di Indonesia termotivasi untuk ikut ambil bagian dalam menjalin kerjasama internasional dengan kota-kota lain di dunia. Dengan keikutsertaan kota-kota lain ditiap-tiap provinsi menambah daftar panjang kerjasama internasional yang dilakukan oleh tiap-tiap pemerintah kota/daerah serta mengisi daftar perjanjian internasional dalam treaty room Departemen Luar Negeri. Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia memberikan angin segar kebebasan bagi penyelenggaraan pemerintahan didaerah. Didukung oleh Pasal 195, UU No. 32 Tahun 2004 yang turut meng-Amini penyelenggaran dan pelaksanaan sister city di Indonesia. Pasal


tersebut dilatar belakangi dengan melihat kondisi-kondisi riil yang terjadi dalam mengejar ketertinggalan dalam pembangunan dimana diperlukan adanya kerjasama yang sinergis, saling menguntungkan, efektif, efisien demi meningkatkan pelayanan publik dalam mencapai cita-cita bersama. Sehingga kondisi tersebut membawa suatu kebutuhan diperlukan adanya kerjasama pemerintah-pemerintah daerah ditengah otonomisasi dengan badan-badan lain/pemerintah-pemerintah kota, negara diluar negeri. Pada saat kajian ini, dalam penyelenggaraan otonomi daerah, terdapat 32 provinsi, 325 kabupaten, dan 91 kota, dimana masing-masing memiliki potensi yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pemerintah menyadari keadaan tersebut sehingga memberikan

kebebasan

kepada

setiap

daerah

untuk

menjalin

kerjasama dengan kota-kota lain di luar negeri. Dalam rangka pengembangan daerah agar lebih maju, maka kebijakan itu ditandai dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 1 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri di Jajaran Departemen Dalam Negeri.

C. Tujuan dan Manfaat Kerjasama Kota Kembar antara Pemerintah Kota Medan dan Kota Penang Penggunaan skema Sister City lebih sering untuk pembangunan ekonomi antara dua kota yang bekerja sama. Walaupun harus dikompromikan lebih dahulu apa yang di maksud dengan pembangunan ekonomi. Dalam banyak kasus, kompromi terjadi antara pihak berkepentingan dengan pertukaran kegiatan bisnis dengan pihak yang berkepentingan pertukaran pendidikan dan pertukaran kebudayaan. Pada awalnya, program Sister City ini biasa dilakukan antar kota di negara maju di Amerika Utara atau Eropa, sehingga ada kesetaraan kondisi sosial dan ekonomi, antara kota


yang bekerja sama. Meskipun akhirnya muncul Sister City antara kota negara maju dengan kota negara berkembang, atau kota negara berkembang dengan negara berkembang. 1. Adapun keuntungan kerja sama Sister City antara lain: 2. Kesempatan untuk tukar menukar pengetahuan dan pengalaman pengelolaan pembangunan bidang-bidang yang dikerjasamakan. 3. Mendorong tumbuhnya prakarsa dan peran aktif pemerintah daerah kota, masyarakat dan swasta. 4. Mempererat persahabatan pemerintah dan masyarakat kedua belah pihak. 5. Kesempatan

untuk tukar menukar

kebudayaan

dalam rangka memperkaya

kebudayaan daerah. Tujuan utama kerja sama antar kota dari negara yang berbeda (sister city) adalah menjembatani hubungan antara masyarakat kota di satu negara dengan masyarakat kota di negara lain sebagai “people to people diplomacy”. Kemudian kerja tidak

hanya

antar

kota,

tetapi

juga

sama

ini

berkembang

antar propinsi/negara bagian dari dua negara yang

berlainan (sister state-province). 44 Tujuan lain program Sister City negara maju dengan kota di Indonesia misalnya guna mempercepat pembangunan ekonomi antara dua kota yang bekerja sama, tetapi seringkali malah tidak menjadi prioritas. Memang tidak ada kesalahan menetapkan Sister City ini berbasis pada kerja sama kebudayaan dan pendidikan, tetapi seharusnya dikemas dalam jangka panjang untuk pengembangan kapasitas SDM pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat kota yang bersangkutan, sehingga

dapat

meningkatkan

fundamental

ekonomi

untuk

pengembangan ekonomi daerah. Kerja sama sister city dapat dijadikan terobosan dalam

44

Deplu, 2013, “Prosedur Pembentukan Kerjasama Kota Kembar (sister City) dan Propinsi kembar (sister province di Indonesia dengan kota dan propinsi di luar negeri, paper, tidak dipublikasikan, Jakarta hlm. 1.


mencari pasar dan promosi investasi. Selain itu, kerja sama ini juga dapat dijadikan sarana untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki ada. 45

Sebagaimana tercantum dalam diktum konsiderannya, salah satu pertimbangan diadakannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 adalah dalam rangka menghadapi perkembangan keadaan baik di dalam maupun di luar negeri serta tantangan persaingan global. Oleh karena itu dipandang perlu menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsipprinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 46 Prinsip dasar Kota Bersaudara antara lain menumbuhkembangkan hubungan persahabatan dan saling pengertian antar bangsa. Mengutamakan prinsip kesetaraan yang saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan dan kerjasama antara masyarakat dua kota bersaudara. Saling menghormati kedaulatan kedua negara serta tidak saling mengganggu stabilitas politik dan keamanan perkekonomian dalam negeri masing-masing. Mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Adapun kerjasama Sister City di Kota Medan adalah sebagai berikut: 1. Burgas, Bulgaria 2. Ichikawa, Chiba, Japan 3. George Town, Penang, Malaysia

45

Agustinus Supriyanto dan Andi Sandi ATT, Pengembangan Potensi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Kerjasama Sister Province, Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada (Mei 2001) hlm 128. 46

Sister Cities dalam www.wikipedia.org\wiki\sister_province, diakses pada 24 Maret 2014.


4. Gwangju, South Korea 5. Chengdu, China Ada beberapa bidang hubungan kerjasama Sister City antara pemerintah Kota Medan dan Kota Penang adalah sebagai berikut : 47 1. Bidang Ekonomi dan Perdagangan Bidang ini, kata Rivai sebagai Kepala Bagian Hubungan Kerjasama Setda Kota Medan adalah merupakan salah satu upaya bagian hubungan kerjasama dan pengurus Asosiasi Kota Bersaudara, dalam mendukung program Pemerintah Kota Medan untuk promosi Kota Medan sebagai salah satu tujuan perdagangan dan investasi mitra kerjasama Kota Bersaudara. Upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk kesepakatan untuk mempromosikan produk hasil produksi masyarakat (kerajinan rakyat) dan membuka askes pasar bagi produk unggulan dari kedua kota. Kota Medan diberikan fasilitas arena promosi secara permanen oleh Majlis Perbandaran Pulau Pinang, berupa bangunan rumah di daerah Pulau Tikus. Bangunan yang dinamakan ‘Wisma Kota Kembar’ hingga sekarang masih diberikan hak penggunaannya kepada kota Medan dan sampai saat ini dikelola Pemprovsu untuk promosi produk-produk kerajinan dengan biaya sewa yang sangat relatif kecil. Masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan berkoordinasi dengan pengelola dan Bagian Hubungan Kerjasama Setda Kota Medan Kota Medan. 2. Bidang Kebudayaan Sebagai kota dengan 8 etnis dan beragam budaya, kota Medan memilki potensi untuk memperkenalkan kekayaan budaya pada Kota Penang. Seperti kerajinan tangan, tarian daerah, alat musik daerah.

47

www.pemkomedan.go.id, diunduh pada tanggal 26 Desember 2014


3. Bidang Pendidikan Di bidang pendidikan yang secara berkesinambungan dilaksanakan kota Medan Program Pertukaran Pelajar (Student Exchange Program). Lebih dari 300 orang pelajar telah dikirim kota Medan untuk mengikuti program ini di Pulau Pinang, Malaysia. Program ini sangat memberi manfaat bagi pelajar dan generasi muda kota Medan untuk mendapatkan pengalaman, pengembangan wawasan dan membina pershabatan dengan generasi muda di negara tujuan. Diharapkan persahabatan yang telah terjalin antar pemuda ini akan menghasilkan kedekatan dan dalam tahun mendatang, ketika tongkat estafet pembangunan bangsa bearada di tangan generasi yang akan datang. Program pertukaran guru pendidikan dasar (Teacher Exchange Program) antara kota Medan dengan Bandaraya Ipoh, Malaysia yang dilaksanakan 6 Desember ~ 10 Desember 2010, sebagai program perdana bidang pendidikan dengan Bandaraya Ipoh. Program ini akan terus diupayakan secara berkesinambungan untuk memberikan kesempatan kepada guru pendidikan dasar lainnya, untuk menambah dan mengembangkan wawasan dan pengalaman. 4. Bidang Olah Raga Rivai menjelaskan, di bidang pemuda dan olahraga bekerjasama dengan KONI kota Medan, Kota Medan berpartisipasi dalam ‘Mountain Bike Challenge 2002’ yang diadakan oleh Persatuan Bersepeda Pulau Pinang. Kota Medan juga mengirimkan 12 orang pelajar Sekolah Menengah Atas untuk mengikuti Program Cabaran Mutiara (Pearl Challenge Program 2007) di Pulau Pinang, Malaysia. Selain delegasi kota Medan, kegiatan perkemahan remaja ini juga diikuti oleh delegasi remaja dari Brunei Darussalam, Thailand, Singapura dan Malaysia sebagai tuan rumah. 5. Bidang Pariwisata


Kota Medan merupakan kota dengan keberagaman etnis tertinggi di seluruh Indonesia. Keberagaman ini menghasilkan ragam jenis kuliner yang menjadikan Medan sebagai syurga bagi penikmat makanan. Potensi ini dipromosikan dengan menggelar Festival Makanan kota Medan di Pulau Pinang, Malaysia (2003). Salah satu sasaran dari pergelaran festival ini untuk menarik minta negeri jiran, Malaysia untuk datang ke Medan agar secara langsung dapat menikmati ragam kuliner kota Medan. Pada tahun yang sama, kota Medan juga menggelar Festival Makanan Pulau Pinang di Medan. Festival ini diselenggarakan secara bersama dengan Konsulat Malaysia di Medan. Selain itu menurut Rivai, sejak dicanangkannya kerjasama Kota Bersaudara kota Medan dengan beberapa mitra Kota Bersaudara, telah banyak program yang langsung menyentuh masyarakat seperti 3 unit mobil pemadam kebakaran yang dihibahkan Pemerintah Kota Ichikawa, Jepang yang hingga saat ini masih berfungsi dengan baik. Masyarakat kota Ichikawa juga menyumbangkan 40 set alat bantu dengar (hearing aid) untuk panti asuhan di kota Medan serta mesin jahit bagi korban tsunami di Aceh. Bantuan tersebut disampaikan secara langsung oleh Pemerintah Kota Medan melalui Asosiasi Kota Bersaudara Kota Medan. Program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat akan terus diupayakan pada masa mendatang. Hal ini terungkap pada kunjungan kehormatan Konsul Jenderal Jepang di Medan yang baru Tuan Yuji Hamada kepada Walikota Medan pada tanggal 21 Februari 2011 yang lalu. Kerjasama ini mencakup bidang pertanian dan kelautan. Tuan Yuji Hamada menawarkan teknologi dan tenaga ahli bagi kota Medan untuk meningkatkan produktifitas masyarakat petani dan nelayan pada masa mendatang. Seperti diketahui, Jepang merupakan negara kepulauan yang memiliki teknologi yang sangat baik dibidang kelautan,


namun juga berhasil dibidang pertanian. Diharapkan program yang sangat menguntungkan masyarakat secara langsung ini, dapat direlaisasikan oleh kedua belah pihak. Selain itu, peranan kerjasama Kota Bersaudara (sister city) semakin signifikan, mengingat pentingnya referensi dan pertukaran pengalaman dan informasi diberbagai bidang yang dapat dikerjasamakan dengan kota mitra kerjasama. Bidang-bidang kerjasama seperti penanganan banjir (rioling), lingkungan (environtment), kampanye kota hijau dan bersih (green and clean city campaign), pengembangan pembangunan kawasan pelabuhan (sister port), teknologi informasi (information technology), investasi, sumber energi dari bahan limbah (waste based management), pendidikan dan manajemen kesehatan (medical education and management) serta bidang-bidang lainnya terkait dengan kesejahteraan masyarakat perkotaan, masih perlu diperluas dan diupayakan.


BAB II KERJASAMA KOTA KEMBAR ANTARA PEMERINTAH KOTA MEDAN DAN PEMERINTAH KOTA PENANG

Recommend Documents