xiv
BAB II BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD) KOTA MEDAN A. Sejarah Ringkas Instansi Badan Pengelola Keuangan Daerah dahulu masih berupa unit kerja yang kecil yaitu bagian keuangan secretariat daerah kotaMedan dengan tugas pokoknya mengelola keuangan pemerintah kota medan. Mengingat pada saat itu potensi tugas pengelolaan keuangan pemerintah kota medan belum begitu kompleks maka bagian keuangan kota medan terdiri dari 5 sub bagian yaitu: anggaran, perbendaharaan, gaji, verifikasi, pembukuan. Dengan peningkatan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk kota medan, maka melalui peraturan daerah kota medan, bagian tersebut diatas ditingkatkan menjadi badan pengelola daerah keuangan yang tugas pokoknya mengelola keuangan pemerintah kota medan. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan yang mampu sebagai konteks pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good govermance).
Pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan
daerah yang bertujuan penataan organisasi perangkat daerah yang profesional dan berkualitas dalam sistem dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai sarana pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah. Penataan organisasi perangkat daerah yang profesional guna pengawasan dan akuntabilitas, kualitas serta penyusunan pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah.Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan berkeinginan agar setiap Aparatur Pemerintah Kota Medan berkemampuan melaksanakan tugasnya dengan
Universitas Sumatera Utara
xv
baik, berdayaguna dan berhasilguna yang didukung dengan Kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien sehingga dapat terwujud pelayanan Pemerintah Kota Medan yang prima sesuai dengan sistem dan prosedur pengeloaan keuangan serta standar operasional dan prosedur (SOP). B. Visi dan Misi 1. Visi Visi adalah cara pandang jauh ke depan,
kemana instansi pemerintah harus
dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif.
Secara umum visi adalah
pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan.
Penetapan Visi mencerminkan apa yang ingin
dicapai, memberikan arah dan fokus strategis yang jelas, berorientasi terhadap masa depan dan selanjutnya diharapkan mampu menumbuhkan komitmen dilingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan. Visi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan dirumuskan untuk mendukung Visi dan Misi Kota Medan Secara dimensional pernyataan visi berfokus kemasa depan berdasarkan pemikiran masa kini dan pengalaman masa lalu. Upaya untuk mewujudkan keberhasilan Visi ini tentunya sangat ditentukan oleh kinerja dan peran Aparatur Pemerintah Kota Medan. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan berkeinginan agar setiap Aparatur Pemerintah Kota Medan berkemampuan melaksanakan tugasnya dengan baik, berdayaguna dan berhasilguna yang didukung dengan Kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien sehingga dapat terwujud pelayanan Pemerintah Kota Medan yang prima sesuai dengan sistem dan prosedur
Universitas Sumatera Utara
xvi
pengeloaan keuangan serta standar operasional dan prosedur (SOP). Sejalan dengan Visi dan Misi Kota Medan, maka Visi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan Tahun 2011-2015 sebagai berikut : “ TERWUJUDNYA SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH KOTA MEDAN
YANG
PENGELOLAAN
PROFESIONAL, KEUANGAN
BERWAWASAN
YANG
SISTEMATIS,
MANAJEMEN EFISIEN
DAN
EFEKTIF ” Rasionalitas Visi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan sebagaimana di atas adalah sebagai berikut : a. Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang profesional. Pelayanan administrasi yang profesional sebagai unsur yang utama dalam menjalankan fungsi pemerintah dalam pengaturan/Regulasi maupun fungsi Pelayanan, maka profesionalisme aparatur sangat memegang perananan dalam rangka menumbuh kembangkan pembangunan masyarakat, khususnya untuk menjawab permasalahan dan peluang pada era globalisasi sekarang ini. Untuk memungkinkan Pemerintah Kota Medan mampu mengambil bagian dalam proses globalisasi yang telah terjadi pada seluruh aspek kehidupan manusia, salah satu faktor penting yang harus dimiliki oleh Pemerintah Kota Medan adalah sumber daya aparatur yang profesional dengan meningkatkan mutu pelayanan administrasi. b. Sumber daya aparatur pemerintah Kota Medan yang berwawasan manajemen pengelolaan keuangan.
Universitas Sumatera Utara
xvii
Sumber daya aparatur yang profesional dimaksud adalah sumber daya aparatur yang memiliki intelektualitas dan kompetensi dalam hal merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan proses pembangunan Kota Medan sekaligus dapat segera merespon tuntutan dan harapan masyarakat.
Hal ini akan
berimplikasi pada terbentuknya sumber daya aparatur yang bersih, berwibawa, bermoral yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya. Faktor-faktor tersebut akan berkembang sejalan dengan aparatur Kota Medan yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan spesialisasi sesuai bidang tugasnya untuk menciptakan kualitas sumber daya aparatur serta peningkatan pengetahuan bagi aparaturnya sehingga akan memungkinkan Pemerintah dan masyarakat Kota Medan mampu mencapai keberhasilan pembangunan Kota sebagaimana Visi dan Misi Kota Medan yaitu ” Medan Kota yang berdaya saing, nyaman, peduli dan sejahtera ”. c. Sumber daya aparatur pemerintah Kota Medan yang berpengabdian. Bahwa pada era globalisasi sekarang semakin terasa luasnya cakupan pembangunan yang harus dilaksanakan.
Namun demikian dalam proses
pembangunan untuk melayani semua kebutuhan tersebut hanya dapat kita lakukan secara bertahap.
Dalam pembangunan dan pembinaan sumber daya aparatur
khususnya dan masyarakat pada umumnya juga dilaksanakan dalam kerangka membangun persatuan dan kesatuan Bangsa. Oleh karena itu profesionalisme sumber daya aparatur yang akan diwujudkan tersebut tidak semata hanya membangun kualitas, kompetensi, menguasai ilmu dan teknologi tetapi juga sangat penting memiliki integritas dan rasa pengabdian untuk membangun bangsa
Universitas Sumatera Utara
xviii
dan negara melalui pembangunan daerahnya, dengan demikian perbedaan kecepatan pencapaian kemajuan pembangunan antar daerah menjadi sebuah tantangan dan masukan untuk perbaikan kebijakan dan kinerja ke arah yang lebih baik ke depan sehingga penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan daerah dan meningkatnya kualitas pelayanan aparatur. d. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Bahwa dalam rangka pencapaian sistem pelaporan kinerja dan keuangan diperlukan pembinaan sumber daya aparatur yang mampu berdaya guna untuk menunjang peningkatan sistem capaian kinerja. Oleh karena peningkatan capaian kinerja dan keuangan bermuara dari kualitas sumber daya aparatur yang kompetensi, menguasai perkembangan ilmu dan teknologi tetapi juga sangat penting memiliki integritas dan rasa pengabdian untuk membangun bangsa dan negara melalui pembangunan daerahnya, dengan demikian perbedaan kecepatan pencapaian kemajuan pembangunan antar daerah menjadi sebuah tantangan dan masukan untuk perbaikan kebijakan dan kinerja ke arah yang lebih baik. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sehingga dapat meningkatnya kualitas dan sistem pelaporan. e. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan yang mampu sebagai konteks pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good govermance).
Pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan
daerah yang bertujuan penataan organisasi perangkat daerah yang profesional dan
Universitas Sumatera Utara
xix
berkualitas dalam sistem dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai sarana pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah. Penataan organisasi perangkat daerah yang profesional guna pengawasan dan akuntabilitas, kualitas serta penyusunan pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah. 2.
Misi
Adapun Misi dari BPKD KOTA MEDAN adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan transparansi, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah Kota Medan. b. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui teknologi yang lebih baik. c. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Medan. Ketiga Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan di atas dapat dijelaskan dengan rasionalitas sebagai berikut : a. Peningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan aparatur pemerintah Kota Medan. Dengan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana administrasi perkantoran merupakan penunjang kelancaran tugas – tugas pelayanan bagi aparatur sebagai aparatur Pemerintah Kota Medan yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan sumber daya manusia (SDM) maka pelayanan administrasi dan aparatur dapat berjalan sesuai program dan rencana kerja yang telah disusun dan dapat
Universitas Sumatera Utara
xx
menerapkan mutu pelayanan administrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik. b. Meningkatkan transparansi, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah Kota Medan. Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan harus memiliki manfaat tepat guna yang berbasis kinerja sehingga dapat terlihat dari hasil pekerjaan yang dilakukan sehingga aparatur pemerintah semakin memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, maupun pengalaman yang sesuai dengan ruang lingkup wewenang dan tanggung jawab yang diemban sesuai
prinsip-prinsip
penyelenggaraan
pemerintahan
khususnya
bidang
pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas transparan, efisien dan efektif. c. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui teknologi yang lebih baik. Terkait dengan salah satu tujuan organisasi Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan pemerataan pelayanan umum Pemerintah Kota Medan kepada masyarakat dengan pelayanan yang prima, terjangkau dan adil, maka disadari bahwa pada prakteknya, tujuan itu hanya dapat tercapai oleh sumber daya aparatur Pemerintah Kota Medan yang secara langsung berinteraksi dengan sistem teknologi yang harus diketahui oleh aparatur dan menyadari tugas pelayanan yang harus dilakukannya.
Oleh karenanya motivasi, disiplin dan
kualitas sumber daya aparatur sangat dibutuhkan guna mendukung penerapan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang good govermance.
Universitas Sumatera Utara
xxi
d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas struktur organisasi perangkat daerah Kota Medan. Bahwa untuk dapat tercapainya tujuan organisasi Kinerja organisasi akan selalu ditentukan oleh kinerja sumber daya manusia dalam organisasi yang bersangkutan disamping adanya peran penting faktor-faktor lain. Oleh karena itu, peningkatan kinerja sumber daya aparatur Pemerintah Kota Medan mutlak harus dilakukan. Dalam batasan Misi di atas, peningkatan kinerja aparatur dapat terlepas dari makna peningkatan produktifitas kerja aparatur Pemerintah Kota Medan sehingga terbebas dari pemborosan dan ketidakefisienan. Menempatkan aparatur pada suatu gugus kerja yang jelas, peningkatan karier dan kesejahteraan yang sesuai dengan prestasi aparatur, kepuasan kerja, budaya organisasi yang mendukung peningkatan kinerja dan sebagainya merupakan faktor-faktor yang secara simultan berkorelasi dalam proses peningkatan kinerja sumber daya aparatur Pemerintah Kota Medan.
C. Struktur dan Bagan Organisasi Instansi 1. Struktur organisasi Struktur organisasi merupakan penyedia lingkungan kerja yang tepat sesuia dengan keahlian, kecakapan, dan membatasi kegiatan kerja dan wilayah kerja setiap karyawan. Struktur organisasi BPKD Kota Medan terdiri dari : a. Badan b. Sekretariat, membawahkan : 1) Sub Bagian Umum; 2) Sub Bagian Keuangan;
Universitas Sumatera Utara
xxii
3) Sub Bagian Penyusunan Program; c. Bidang Anggaran, membawahkan : 1) Sub Bidang Pendapatan; 2) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung; 3) Sub Bidang Belanja Langsung. d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan : 1) Sub Bidang Gaji; 2) Sub Bidang Belanja; 3) Sub Bidang Verifikasi dan Kas. e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan : 1) Sub Bidang Akuntansi; 2) Sub Bidang Pelaporan. f. Unit Pelaksana Teknis (UPT); g. Kelompok Jabatan Fungsional
Universitas Sumatera Utara
xxiii
2. Bagan organisasi
Gambar 2.1 Bagan Organisasi BPKD Kota Medan Sumber : www.pemkomedan.co.id D. Job Description BPKD Kota Medan Berikut ini adalah beberapa tugas pokok dan fungsi BPKD Kota Medan, yaitu : 1. Badan a. Tugas Pokok Badan BPKD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah lingkup nggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan. b. Fungsi Badan 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang PKD
Universitas Sumatera Utara
xxiv
2) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah (PKD) 3) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan 4) Penyusunan
dan
penyelenggaraan
administrasikeuangan,
penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah 5) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan daerah; dan 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Sekretariat a. Tugas Pokok Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program. b. Fungsi Sekretariat 1) penyusunan rencana, program, dan kegiatan kesekretariatan; 2) pengkoordinasian penyusunan perencanaan program BPKD; 3) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas BPKD;
Universitas Sumatera Utara
xxv
5) pengelolaan
dan
pemberdayaan
sumber
daya
manusia,
pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan; 6) pelaksanaan
dan
penyelenggaraan
pelayanan
administrasi
kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan BPKD; 7) pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang kesekretariatan; 8) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan; c. Bidang sekretariat ini dibagi kepada sub bagian 1) Sub Bagian Umum a) Tugas Pokok Sub Bagian Umum Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum. b) Fungsi Sub Bagian Umum (1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian (2) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum; (3) Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan, penyelenggaraan
kerumahtanggaan
dan
keprotokolan
BPKD; (4) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian;
Universitas Sumatera Utara
xxvi
(5) Pengelolaan administrasi kepegawaian; (6) Pelaksanaan hubungan masyarakat; (7) Pelaksanaan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan tugas;dan (8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2) Sub Bagian Keuangan a) Tugas Pokok Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan. b) Fungsi Sub Bagian Keuangan (1) Penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan; (2) Penyusunan
bahan
petunjuk
teknis
pengelolaan
administrasi keuangan; (3) Pelaksanaan
pengelolaan
administrasi
keuangan
meliputi kegiatanpenyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan verifikasi; (4) Penyiapan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan; (5) Pelaksanaan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan tugas; dan (6) Penyusunan laporan keuangan BPKD;
Universitas Sumatera Utara
xxvii
(7) Pelaksana
tugas
selaku
Pejabat
Penatausahaan
Keuangan SKPD; (8) Penyiapan pembinaan, pengawasan dan pengendalian; (9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3) Sub Bagian Penyusunan Program a) Tugas Pokok Sub Bagian Penyusunan Program Sub Bagian ini melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup penyusunan program dan pelaporan. b) Fungsi Sub Bagian Penyusunan Program (1) Penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program; (2) pengumpulan
bahan
petunjuk
teknis
lingkup
penyusunan rencana, program dan kegiatan BPKD; (3) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program BPKD; (4) Penyiapan
bahan
pembinaan,
pengawasan
dan
pengendalian; (5) Pelaksanaan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan tugas; (6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Universitas Sumatera Utara
xxviii
3. Bidang Anggaran a. Tugas Pokok Bidang Anggaran Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup pendapatan, belanja tidak langsung dan belanja langsung. b. Fungsi Bidang Anggaran 1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Anggaran; 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup anggaran yang meliputi pendapatan dan pembiayaan, belanja tidak langsung dan belanja langsung; 3) Pengkoordinasian Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran 4) Sementara (PPAS) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); 5) Pengkoordinasian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD; 6) Pengkoordinasian
dan
penyusunan
Rancangan
APBD
dan
Perubahan APBD atas usulan SKPD; 7) Penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA SKPD; 8) Penyiapan SPD sesuai DPA/DPPA SKPD; 9) Penyusunan laporan realisasi SPD SKPD; 10) Penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran; 11) Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;dan
Universitas Sumatera Utara
xxix
12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. c. Bidang Anggaran ini dibagi ke dalam 3 (tiga) Sub bagian, yaitu : 1) Sub Bagian Pendapatan a) Tugas Pokok Sub Bagian Pendapatan Sub Bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Anggaran lingkup pendapatan dan pembiayaan. b) Fungsi Sub Bagian Pendapatan (1)
Penyiapan rencana, program dan kegiatan Sub Bidang Pendapatan;
(2)
Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pendapatan dan penerimaan pembiayaan;
(3)
Pengkoordinasian pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyusunan
rencana
dan
program
PAD,
dana
perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; (4)
Pengkoordinasian RKA Pendapatan SKPD;
(5)
Penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan;
(6)
Penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA pendapatan dan pembiayaan SKPD;
(7)
Penyiapan bahan SPD pendapatan dan pembiayaan sesuai DPA/DPPA SKPD;
Universitas Sumatera Utara
xxx
(8)
Penyiapan
laporan
realisasi
SPD
pendapatan
dan
pembiayaan; (9)
Pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan
dengan
pendapatan
dan
penerimaan
pembiayaan; (10) Penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran lingkup pendapatan dan pembiayaan; (11) Pelaksanaaan
monitoring,
evaluasi,
dan
pelaporan
pelaksanaan tugas;dan (12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2) Sub Bidang Bealanja Tidak Langsung a) Tugas Pokok Sub Bidang Bealanja Tidak Langsung Sub Bidang Belanja Tidak Langsung melaksanakan sebagian tugas Bidang Anggaran lingkup belanja tidak langsung. b) Fungsi Sub Bidang Belanja Tidak Langsung (1) Penyiapan rencana, program dan kegiatan Sub Bidang Belanja Tidak Langsung; (2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja tidak langsung; (3) Pengkoordinasian RKA belanja tidak langsung SKPD; (4) Pengkoordinasian perencanaan dan penyusunan anggaran belanja tidak langsung dengan SKPD;
Universitas Sumatera Utara
xxxi
(5) Pemeriksaan
dan
penyiapan
bahan
pengesahan
DPA/DPPA belanja tidak langsung SKPD; (6) Penyiapan bahan SPD belanja tidak langsung sesuai DPA/DPPA SKPD; (7) Penyiapan laporan realisasi SPD belanja tidak langsung; (8) Penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran lingkup belanja tidak langsung; (9) Pelaksanaan
monitoring,
evaluasi,
dan
pelaporan
pelaksanaan tugas;dan (10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3) Sub bidang Belanja a) Tugas Pokok Sub Bidang Belanja Sub Bidang ini mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Anggaran lingkup belanja langsung. b) Fungsi Sub Bidang Belanja (1)
penyiapan rencana, program dan kegiatan Sub Bidang Belanja Langsung;
(2)
penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja langsung;
(3)
pengkoordinasian RKA belanja langsung SKPD;
(4)
pengkoordinasian perencanaan dan penyusunan anggaran belanja langsung dengan SKPD;
Universitas Sumatera Utara
xxxii
(5)
pemeriksaan
dan
penyiapan
bahan
pengesahan
DPA/DPPA belanja langsung SKPD; (6)
penyiapan SPD belanja langsung sesuai DPA/DPPA SKPD;
(7)
penyiapan laporan realisasi SPD belanja langsung;
(8)
penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran lingkup belanja langsung;
(9)
pelaksanaan
monitoring,
evaluasi,
dan
pelaporan
pelaksanaan tugas;dan (10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuaidengan tugas dan fungsinya. 4. Bidang Perbendaharaan a. Tugas Pokok Bidang Perbendaharaan Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup gaji, belanja, verifikasi dan kas. b. Fungsi Bidang Perbendaharaan 1) Penyusunan
rencana,
program,
dan
kegiatan
Bidang
Perbendaharaan; 2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup perbendaharaan; 3) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang gaji, belanja, verifikasi dan kas; 4) Penyiapan SP2D belanja tidak langsung, belanja langsung, dan pengeluaran pembiayaan;
Universitas Sumatera Utara
xxxiii
5) Pengujian terhadap pengajuan pembayaran gaji, belanja, verifikasi dan kas; 6) Penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) belanja tidak langsung, belanja langsung, dan pengeluaran pembiayaan; 7) Penyusunan laporan realisasi SP2D SKPD; 8) Penyusunan laporan kinerja program bidang perbendaharaan; 9) Penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian masalah tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi; 10) Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;dan 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. c. Bidang Perbendaharaan ini dibagi ke dalam 2 (dua) Sub Bidang, yaitu 1) Sub bidang Gaji a) Tugas pokok sub bidang Gaji Sub Bidang Gaji mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perbendaharaan lingkup gaji. b) Fungsi Sub Bidang Gaji (1)
Penyiapan rencana, program dan kegiatan Sub Bidang Gaji;
(2)
Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup gaji pegawai;
(3)
Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang gaji;
Universitas Sumatera Utara
xxxiv
(4)
Pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan SPM gaji dari SKPD;
(5)
Penyiapan bahan penerbitan SP2D gaji;
(6)
Penyiapan bahan pembuatan dan penyusunan daftar gaji SKPD;
(7)
Penyelesaian permasalahan lingkup gaji;
(8)
Penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian masalah tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi lingkup gaji;
(9)
Penyiapan bahan untuk penerbitan SKPP gaji;
(10) Penyiapan pembayaran uang bagi PNS yang meninggal (11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuaidengan tugas dan fungsinya. (12) Penyusunan laporan realisasi SP2D gaji; (13) Penyusunan
laporan
kinerja
program
bidang
perbendaharaan lingkup gaji; 2) Sub Bidang Belanja a) Tugas pokok Sub Bidang Belanja Sub bidang Belanja dipimpin oleh Kepala Sub bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bidang Perbendaharaan. b) Fungsi Sub Bidang Belanja (1)
Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja
Universitas Sumatera Utara
xxxv
(2)
Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Belanja.
(3)
Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang belanja.
(4)
Pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan SPM belanja dari SKPD.
(5)
Penyiapan register penolakan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja.
(6)
Penyiapan bahan penerbitan SP2D belanja.
(7)
Penyiapan register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja.
(8)
Penyiapan
bahan
penyelesaian
masalah
tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi lingkup belanja. (9)
Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran belanja.
(10) Penyusunan
laporan
kinerja
program
bidang
perbendaharaan lingkup belanja. (11) Pelaksanaan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan monitoring. (12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3) Sub Bidang Verifikasi dan Kas a) Tugas Pokok Sub Bidang Verifikasi dan Kas
Universitas Sumatera Utara
xxxvi
Sub Bidang Verifikasi dan Kas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perbendaharaan lingkup verifikasi dan kas b) Fungsi Sub Bidang Verifikasi dan Kas (1)
Penyiapan rencana, program dan kegiatan Sub Bidang Verifikasi dan Kas;
(2)
Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup verifikasi dan kas;
(3)
Penyiapan register SP2D bidang verifikasi dan kas;
(4)
Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang verifikasi dan kas;
(5)
Penyiapan bahan penerbitan SP2D dibidang verifikasi dan kas;
(6)
Pemeriksaan kelengkapan surat pertanggungjawaban belanja;
(7)
Pelaksanaan pembinaan terhadap Bendahara SKPD;
(8)
Penyusunan laporan arus kas secara periodik;
(9)
Penyusunan
laporan
kinerja
program
bidang
perbendaharaan lingkup verifikasi dan kas; (10) Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran verifikasi dan kas; (11) Pelaksanaan
monitoring,
evaluasi,
dan
pelaporan
pelaksanaan tugas;
Universitas Sumatera Utara
xxxvii
(12) Pencatatan data penerimaan dan belanja kedalam buku register serta membuat laporan harian tentang penerimaan dan belanja daerah; (13) Pelaksanaan rekonsiliasi kas dengan bank per periode; (14) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuaidengan tugas dan fungsinya 5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan a. Tugas pokok Bidang Akuntansi dan Kas Bidang
ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup
akuntansi dan pelaporan. b. Fungsi Bidang Akuntansi dan Kas 1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Akuntansi dan Pelaporan; 2) pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang akuntansi dan pelaporan; 3) Pelaksanaan
penyusunan,
sosialisasi
dan
asistensi
sistem
penatausahaan akuntansi pemerintah daerah; 4) Penatausahaan Pembukuan Keuangan Pemerintah Daerah dan penyusunan Laporan Keuangan Daerah; 5) Penyajian data dan informasi di bidang analisa, bidang pelaporan keuangan serta bidang penatausahaan keuangan; 6) Penelitian kelengkapan surat pertanggungjawaban belanja dan pengesahan surat pertanggung jawaban pendapatan;
Universitas Sumatera Utara
xxxviii
7) Pengkoordinasian laporan keuangan, laporan kinerja dan laporan manajerial dari SKPD menjadi laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 8) Penyusunan petunjuk teknis lingkup akuntansi dan pelaporan; 9) Penyusunan laporan realisasi APBD setiap semester dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya; 10) Penyusunan laporan kinerja program bidang akuntansi dan pelaporan; 11) Pelaksanaan
pembinaan,
pemantauan
pengawasan
dan
pengendalian di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;dan 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. c. Bidang Akuntansi dan Kas dibagi kedalam dua (2) Sub Bagian : 1) Sub Bagian Akuntansi a) Tugas pokok Sub Bagian Akuntansi Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan lingkup akuntansi. b) Fungsi Sub Bagian Akuntansi (1) Penyiapan rencana, program dan kegiatan Sub Bidang Akuntansi; (2) Penyusunan
bahan
petunjuk
teknis
dan
perumusan
kebijakan lingkup akuntansi; (3) Pelaksanaan verifikasi atas SP2D yang telah terbit;
Universitas Sumatera Utara
xxxix
(4) Penghimpunan proyeksi pendapatan dari seluruh SKPD dalam rangka pengelolaan anggaran kas; (5) Pelaksanaan pembukuan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; (6) Pengesahan surat pertanggungjawaban pendapatan; (7) Penyusunan laporan kinerja program bidang akuntansi dan pelaporan lingkup akuntansi; (8) Pelaksanaan
monitoring,
evaluasi,
dan
pelaporan
pelaksanaan tugas;dan (9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuaidengan tugas dan fungsinya. 2) Sub Bidang Pelaporan a) Tugas pokok Sub Bidang Pelaporan Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan lingkup pelaporan. b) Fungsi Sub Bagian Pelaporan (1)
Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pelaporan;
(2)
Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Pelaporan;
(3)
Penghimpunan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan daerah;
(4)
Pelaksanaan
konsolidasi
dan
rekonsiliasi
laporan
keuangan SKPD dengan laporan keuangan SKPKD;
Universitas Sumatera Utara
xl
(5)
Pelaporan penerimaan daerah secara terpadu pada semua unit pelaksana secara integrasi;
(6)
Penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan semester dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
(7)
Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan laporan berkala tentang laporan keuangan daerah;
(8)
Penyusunan laporan keuangan tahunan;
(9)
Penyiapan
rancangan
peraturan
daerah
tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; (10) Penyusunan laporan kinerja program bidang akuntansi dan pelaporan lingkup pelaporan; (11) Pelaksanaan
monitoring,
evaluasi,
dan
pelaporan
pelaksanaan tugas; 6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 7. Kelompok Jabatan Fungsional a. Tugas pokok Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan b. Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional 1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 37, terdiri dari sejumlah tenaga
Universitas Sumatera Utara
xli
2) fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh Tenaga 4) Fungsional Senior yang dihunjuk. 5) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. E. Jaringan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan Secara umum tujuan didirikannya adalah untuk dapat mewujudkan sumber daya aparatur pemerintahan kota medan yang profesional, berwawasan manajemen pengelolaan keungan yang sistematis, efisien dan efektif. BPKD Kota Medan berorientasi kepada pelayanan mutu dalam mengelola data keungan daerah dan menciptakan aparatur pemerintah yang berwawasan dan berpengalaman. Dengan menghasilkan aparatur pemerintah yang berwawasan diharapkan dapat meningkatkan kompetensi aparatur diberbagai SKPD dan meningkatkan motivasi PNS untuk meningkatkan karier, dan dapat menyediakan data keungan daerah dengan baik.
Universitas Sumatera Utara
xlii
F. Kinerja Terkini Kinerja terkini yang dilakukan pada BPKD Kota Medan, yaitu Pendampingan Penatausahaan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan SKPD tahun anggaran 2014 dengan menggunakan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen dan Keuangan Daerah). G. Rencana Usaha/Kegiatan Rencana kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan, yaitu: 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan pra sarana aparatur 3. Program peningkatan disiplin aparatur 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keungan daerah
Universitas Sumatera Utara
