BAB II BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD) KOTAMEDAN
A. Sejarah Ringkas Instansi Badan Pengelola Keuangan Daerah dahulu masih berupa unit kerja yang kecil yaitu bagian keuangan sekretariat daerah kota Medan dengan tugas pokoknya mengelola keuangan pemerintah kota medan. Mengingat pada saat itu potensi tugas pengelolaan keuangan pemerintah kota medan belum begitu kompleks maka bagian keuangan kota medan terdiri dari 5 sub bagian yaitu: anggaran, perbendaharaan, gaji, verifikasi, pembukuan. Dengan peningkatan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk kota medan, maka melalui peraturan daerah kota medan, bagian tersebut diatas ditingkatkan menjadi badan pengelola daerah keuangan yang tugas pokoknya mengelola keuangan pemerintah kota medan. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan yang mampu sebagai konteks pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good govermance). Pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan penataan organisasi perangkat daerah yang profesional dan berkualitas dalam sistem dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai sarana pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah. Penataan organisasi perangkat daerah yang profesional guna pengawasan dan akuntabilitas, kualitas serta penyusunan pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah.Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan berkeinginan agar setiap Aparatur Pemerintah Kota Medan berkemampuan
melaksanakan
tugasnya
dengan
baik,
berdayaguna
dan
berhasilguna yang didukung dengan Kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien sehingga dapat terwujud pelayanan Pemerintah Kota Medan yang prima sesuai dengan sistem dan prosedur pengeloaan keuangan serta standar operasional dan prosedur (SOP).
B. Visi dan Misi 1. Visi Visi adalah cara pandang jauh ke depan, kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Secara umum visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan.
Penetapan Visi mencerminkan apa yang ingin
dicapai, memberikan arah dan fokus strategis yang jelas, berorientasi terhadap masa depan dan selanjutnya diharapkan mampu menumbuhkan komitmen di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan. Visi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan dirumuskan untuk mendukung Visi dan Misi Kota Medan Secara dimensional pernyataan visi berfokus kemasa depan berdasarkan pemikiran masa kini dan pengalaman masa lalu. Upaya untuk mewujudkan keberhasilan visi ini tentunya sangat ditentukan oleh kinerja dan peran Aparatur Pemerintah Kota Medan. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan berkeinginan agar setiap Aparatur Pemerintah Kota Medan berkemampuan melaksanakan tugasnya dengan baik, berdayaguna dan berhasilguna yang didukung dengan Kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien sehingga dapat terwujud pelayanan Pemerintah Kota Medan yang prima sesuai
dengan sistem dan prosedur pengeloaan keuangan serta standar operasional dan prosedur (SOP). Sejalan dengan Visi dan Misi Kota Medan, maka Visi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan Tahun 2011-2015 sebagai berikut : ”TERWUJUDNYA SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH KOTA MEDAN YANG PENGELOLAAN
PROFESIONAL, KEUANGAN
BERWAWASAN
YANG
SISTEMATIS,
MANAJEMEN EFISIEN
DAN
EFEKTIF ” Rasionalitas Visi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan sebagaimana di atas adalah sebagai berikut:
a.
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang profesional. Pelayanan administrasi yang profesional sebagai unsur yang utama dalam menjalankan fungsi pemerintah dalam pengaturan/Regulasi maupun fungsi Pelayanan, maka profesionalisme aparatur sangat memegang perananan dalam rangka menumbuh kembangkan pembangunan masyarakat, khususnya untuk menjawab permasalahan dan peluang pada era globalisasi sekarang ini. Untuk memungkinkan Pemerintah Kota Medan mampu mengambil bagian dalam proses globalisasi yang telah terjadi pada seluruh aspek kehidupan manusia, salah satu faktor penting yang harus dimiliki oleh Pemerintah Kota Medan adalah sumber daya aparatur yang profesional dengan meningkatkan mutu pelayanan administrasi.
b.
Sumber daya aparatur pemerintah Kota Medan yang berwawasan manajemen pengelolaan keuangan. Sumber daya aparatur yang profesional dimaksud adalah sumber daya aparatur yang memiliki intelektualitas dan kompetensi dalam hal merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan
proses pembangunan Kota Medan sekaligus dapat segera merespon tuntutan dan harapan masyarakat. Hal ini akan berimplikasi pada terbentuknya sumber daya aparatur yang bersih, berwibawa, bermoral yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya. Faktor-faktor tersebut akan berkembang sejalan dengan aparatur Kota Medan yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan spesialisasi sesuai bidang tugasnya untuk menciptakan kualitas sumber daya aparatur serta peningkatan pengetahuan bagi aparaturnya sehingga akan memungkinkan Pemerintah dan masyarakat Kota Medan mampu mencapai keberhasilan pembangunan Kota sebagaimana Visi dan Misi Kota Medan yaitu ” Medan Kota yang berdaya saing, nyaman, peduli dan sejahtera ”. c.
Sumber daya aparatur pemerintah Kota Medan yang berpengabdian. Bahwa pada era globalisasi sekarang semakin terasa luasnya cakupan pembangunan yang harus dilaksanakan. Namun demikian dalam proses pembangunan untuk melayani semua kebutuhan tersebut hanya dapat kita lakukan secara bertahap. Dalam pembangunan dan pembinaan sumber daya
aparatur
khususnya
dan
masyarakat
pada
umumnya
juga
dilaksanakan dalam kerangka membangun persatuan dan kesatuan Bangsa. Oleh karena itu profesionalisme sumber daya aparatur yang akan diwujudkan tersebut tidak semata hanya membangun kualitas, kompetensi, menguasai ilmu dan teknologi tetapi juga sangat penting memiliki integritas dan rasa pengabdian untuk membangun bangsa dan negara melalui pembangunan daerahnya, dengan demikian perbedaan kecepatan
pencapaian kemajuan pembangunan antar daerah menjadi sebuah tantangan dan masukan untuk perbaikan kebijakan dan kinerja ke arah yang
lebih
baik
ke
depan
sehingga
penerapan
prinsip-prinsip
penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan daerah dan meningkatnya kualitas pelayanan aparatur. d.
Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Bahwa dalam rangka pencapaian sistem pelaporan kinerja dan keuangan diperlukan pembinaan sumber daya aparatur yang mampu berdaya guna untuk menunjang peningkatan
sistem capaian kinerja. Oleh karena
peningkatan capaian kinerja dan keuangan bermuara dari kualitas sumber daya aparatur yang kompetensi, menguasai perkembangan ilmu dan teknologi tetapi juga sangat penting memiliki integritas dan rasa pengabdian untuk membangun bangsa dan negara melalui pembangunan daerahnya, dengan demikian perbedaan kecepatan pencapaian kemajuan pembangunan antar daerah menjadi sebuah tantangan dan masukan untuk perbaikan kebijakan dan kinerja ke arah yang lebih baik. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sehingga dapat meningkatnya kualitas dan sistem pelaporan. e.
Pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan yang mampu sebagai konteks pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good govermance). Pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan penataan organisasi perangkat daerah
yang profesional dan berkualitas dalam sistem dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai sarana pengembangan dan peningkatan mutu pengelolaan keuangan daerah.
Penataan organisasi
perangkat daerah yang profesional guna pengawasan dan akuntabilitas, kualitas serta penyusunan pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah.
2. Misi Adapun Misi dari BPKD KOTA MEDAN adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan transparansi, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah Kota Medan. b. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui teknologi yang lebih baik. c. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Medan. Ketiga Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan di atas dapat dijelaskan dengan rasionalitas sebagai berikut: a. Peningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan aparatur pemerintah Kota Medan.Dengan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana administrasi perkantoran merupakan penunjang kelancaran tugas – tugas pelayanan bagi aparatur sebagai aparatur Pemerintah Kota Medan yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan sumber daya manusia (SDM) maka pelayanan administrasi dan aparatur dapat berjalan sesuai program dan rencana kerja yang telah
disusun dan dapat menerapkan mutu pelayanan administrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik. b. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui teknologi yang lebih baik. Terkait dengan salah satu tujuan organisasi Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan pemerataan pelayanan umum Pemerintah Kota Medan kepada masyarakat dengan pelayanan yang prima, terjangkau dan adil, maka disadari bahwa pada prakteknya, tujuan itu hanya dapat tercapai oleh sumber daya aparatur Pemerintah Kota Medan yang secara langsung berinteraksi dengan sistem teknologi yang harus diketahui oleh aparatur dan menyadari tugas pelayanan yang harus dilakukannya. Oleh karenanya motivasi, disiplin dan kualitas sumber daya aparatur sangat dibutuhkan guna mendukung penerapan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang good govermance. c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas struktur organisasi perangkat daerah Kota Medan. Bahwa untuk dapat tercapainya tujuan organisasi Kinerja organisasi akan selalu ditentukan oleh kinerja sumber daya manusia dalam organisasi yang bersangkutan disamping adanya peran penting faktor-faktor lain. Oleh karena itu, peningkatan kinerja sumber daya aparatur Pemerintah Kota Medan mutlak harus dilakukan. Dalam batasan Misi di atas, peningkatan kinerja aparatur dapat terlepas dari makna peningkatan produktifitas kerja aparatur Pemerintah Kota Medan sehingga terbebas dari pemborosan dan ketidakefisienan.
Menempatkan aparatur pada suatu gugus kerja yang jelas, peningkatan karier dan kesejahteraan yang sesuai dengan prestasi aparatur, kepuasan kerja, budaya organisasi yang mendukung peningkatan kinerja usaha dan sebagainya merupakan faktor-faktor yang secara simultan berkorelasi dengan baik dalam proses peningkatan kinerja sumber daya aparatur Pemerintah Kota Medan.
C. Struktur dan Bagan Organisasi 1. Struktur Organisasi Struktur organisasi merupakan penyedia lingkungan kerja yang tepat sesuia dengan keahlian, kecakapan, dan membatasi kegiatan kerja dan wilayah kerja setiap karyawan. Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan terdiri dari :
a. Badan b. Sekretariat, membawahkan : 1) Sub Bagian Umum; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Penyusunan Program; c. Bidang Anggaran, membawahkan : 1) Sub Bidang Pendapatan; 2) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung; 3) Sub Bidang Belanja Langsung. d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
1) Sub Bidang Gaji; 2) Sub Bidang Belanja; 3) Sub Bidang Verifikasi dan Kas. e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan : 1) Sub Bidang Akuntansi; 2) Sub Bidang Pelaporan. f. Unit Pelaksana Teknis (UPT); g. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bagan Organisasi KEPALA BPKD
SEKRETARIS BPKD
Bidang Perbendaharaan
-Sub bagian umum
Bidang Anggaran
-Sub bagian penyusunan program
Bidang Akuntansi dan Pelaporan
-Sub bagian keuangan -Sub bidang belanja
-Sub bidang pendapatan
-Sub bidang gaji
-Sub bidang belanja langsung
-Sub bidang verifikasi & kas
-Sub bidang belanja tidak langsung
Gambar 2.1 Gambar 2.1 Bagan Organisasi BPKD Kota Medan
-Sub bidang akuntansi -Sub bidang pelaporan
D. Job Description BPKD Kota Medan Berikut ini adalah beberapa tugas pokok dan fungsi BPKD Kota Medan, yaitu : 1. Badan a. Tugas Pokok Badan BPKD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah lingkup anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan. b. Fungsi Badan 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang PKD 2) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis urusan pemerintah daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) 3) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan 4) Penyusunan dan penyelenggaraan administrasi keuangan,
penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah
5) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan daerah; dan 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat a. Tugas Pokok Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD
lingkup
kesekretariatan
yang
meliputi
pengelolaan
administrasi umum, keuangan dan penyusunan program. b. Fungsi Sekretariat 1) penyusunan rencana, program, dan kesekretariatan; 2) pengkoordinasian penyusunan program BPKD; 3) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya 4) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas BPKD; 5)
pengelolaan
dan
pemberdayaan
sumber
daya
manusia,
pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan; 6) pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan BPKD; 7) pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang kesekretariatan; 8) pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan; c. Bidang sekretariat ini dibagi kepada sub bagian 1) Sub Bagian Umum a) Tugas Pokok Sub Bagian Umum
Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum. b) Fungsi Sub Bagian Umum (1) Penyusunan rencana, dan kegiatan Sub Bagian (2) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum; (3) Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan, penyelenggaraan kerumahtanggaan dan keprotokolan BPKD; (4)
Penyiapan
bahan
pembinaan,
pengawasan,
pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian; (5) Pengelolaan administrasi kepegawaian; (6) Pelaksanaan hubungan masyarakat; (7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;dan (8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. (9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bendahara sesuai dengan tugas dan fungsinya. (10) Penyiapan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan wewenang.
2) Sub Bagian Keuangan a) Tugas Pokok Sub Bagian Keuangan Sub
Bagian
melaksanakan
Keuangan tugas
mempunyai
secretariat
tugas
lingkup
pokok
pengelola
keuangan b) Fungsi Sub Bagian Keuangan (1) Penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan; (2) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan; (3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan verifikasi; (4) Penyiapan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan; (5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan (6) Penyusunan laporan keuangan BPKD; (7) Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD; (8) Penyiapan pengawasan dan pengendalian; (9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3) Sub Bagian Penyusunan Program a) Tugas Pokok Sub Bagian Penyusunan Program Sub Bagian ini melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup penyusunan program dan pelaporan. b) Fungsi Sub Bagian Penyusunan Program (1) Penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program; (2) pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana, program dan kegiatan BPKD; (3) Penyiapan penyusunan rencana dan program BPKD; (4) Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian; (5) Pelaksanaan monitoring dan pelaporan pelaksanaan tugas; (6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Bidang Anggaran a. Tugas Pokok Bidang Anggaran Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup pendapatan, belanja tidak langsung dan belanja langsung. b. Fungsi Bidang Anggaran 1) Penyusunan rencana, program, pengendalian, dan kegiatan Bidang Anggaran;
2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup anggaran yang meliputi pendapatan dan pembiayaan, belanja tidak langsung dan belanja langsung; 3) Pengkoordinasian Kebijakan Umum APBD dan Plafon Anggaran 4) Sementara (PPAS) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); 5) Pengkoordinasian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD; 6) Pengkoordinasian dan penyusunan Rancangan APBD dan Perubahan APBD atas usulan SKPD; 7) Penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA SKPD; 8) Penyiapan SPD sesuai DPA/DPPA SKPD; 9) Penyusunan laporan realisasi SPD SKPD; 10) Penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran; 11) Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;dan 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. c. Bidang Anggaran ini dibagi ke dalam 3 (tiga) Sub bagian, yaitu: 1) Sub Bagian Pendapatan Sub Bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Anggaran lingkup pendapatan dan pembiayaan.
b) Fungsi Sub Bagian Pendapatan (1) Penyiapan rencana kegiatan Sub Bidang Pendapatan. (2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pendapatan dan penerimaan pembiayaan; (3) Pengkoordinasian pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyusunan
rencana
dan
program
PAD,
dana
perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; (4) Pengkoordinasian RKA Pendapatan SKPD; (5) Penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan; (6) Penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA pendapatan dan pembiayaan SKPD; (7) Penyiapan bahan SPD pendapatan dan pembiayaan sesuai DPA/DPPA SKPD; (8) Penyiapan laporan realisasi SPD pendapatan dan pembiayaan; (9) Pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan
dengan
pendapatan
dan
penerimaan
pembiayaan; (10) Penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran lingkup pendapatan dan pembiayaan; (11) Pelaksanaaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;dan
(12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bida Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung a) Tugas Pokok Sub Bidang Bealanja Tidak Langsung Sub Bidang Belanja Tidak Langsung melaksanakan sebagian tugas Bidang Anggaran lingkup belanja tidak langsung. b) Fungsi Sub Bidang Belanja Tidak Langsung (1) Penyiapan rencana, program dan kegiatan Sub Bidang Belanja Tidak Langsung; (2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja tidak langsung; (3) Pengkoordinasian RKA belanja tidak langsung SKPD; (4) Pengkoordinasian perencanaan dan penyusunan anggaran belanja tidak langsung dengan SKPD; (5) Pemeriksaan dan penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA belanja tidak langsung SKPD; (6) Penyiapan bahan SPD belanja tidak langsung sesuai DPA/DPPA SKPD; (7) Penyiapan laporan realisasi SPD belanja tidak langsung; (8) Penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran lingkup belanja tidak langsung; (9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;dan
(10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3) Sub bidang Belanja a) Tugas Pokok Sub Bidang Belanja Sub Bidang ini mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Anggaran lingkup belanja langsung. b) Fungsi Sub Bidang Belanja (1) penyiapan rencana, program dan kegiatan Sub Bidang Belanja Langsung; (2) penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja langsung; (3) pengkoordinasian RKA belanja langsung SKPD; (4) pengkoordinasian perencanaan dan penyusunan anggaran belanja langsung dengan SKPD; (5) pemeriksaan dan penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA belanja langsung SKPD; (6) penyiapan SPD belanja langsung sesuai DPA/DPPA SKPD; (7) penyiapan laporan realisasi SPD belanja langsung; (8) penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran lingkup belanja langsung; (9) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;dan
(10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuaidengan tugas dan fungsinya. 4. Bidang Perbendaharaan a. Tugas Pokok Bidang Perbendaharaan Bidang
Perbendaharaan
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup gaji, belanja, verifikasi dan kas. b. Fungsi Bidang Perbendaharaan 1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Perbendaharaan; 2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup perbendaharaan; 3) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang gaji, belanja, verifikasi dan kas; 4) Penyiapan SP2D belanja tidak langsung, belanja langsung, dan pengeluaran pembiayaan; 5) Pengujian terhadap pengajuan pembayaran gaji, belanja, verifikasi dan kas; 6) Penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) belanja tidak langsung, belanja langsung, dan pengeluaran pembiayaan; 7) Penyusunan laporan realisasi SP2D SKPD; 8) Penyusunan laporan kinerja bidang perbendaharaan; 9) Penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian masalah;
10) Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;dan 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. c. Bidang Perbendaharaan ini dibagi ke dalam 2 (dua) Sub Bidang, yaitu: 1) Sub bidang Gaji a) Tugas pokok sub bidang Gaji Sub Bidang Gaji mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perbendaharaan lingkup gaji. b) Fungsi Sub Bidang Gaji (1) Penyiapan rencana dan kegiatan Sub Bidang Gaji; (2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup gaji pegawai; (3) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang gaji; (4) Pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan SPM gaji dari SKPD; (5) Penyiapan bahan penerbitan SP2D gaji; (6) Penyiapan pembuatan dan penyusunan daftar gaji SKPD; (7) Penyelesaian permasalahan lingkup gaji; (8) Penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian masalah perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi lingkup gaji;
(9) Penyiapan bahan untuk penerbitan SKPP gaji; (10)Penyiapan pembayaran uang bagi PNS yang meninggal (11)Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya (12) Penyusunan laporan realisasi SP2D gaji; (13) Penyusunan laporan kinerja program bidang perbendaharaan lingkup gaji; 2) Sub Bidang Belanja a) Tugas pokok Sub Bidang Belanja Sub bidang Belanja dipimpin oleh Kepala Sub bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bidang Perbendaharaan. b) Fungsi Sub Bidang Belanja (1) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja (2) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Belanja. (3) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang belanja. (4) Pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan SPM belanja dari SKPD. (5) Penyiapan register penolakan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja.
(6) Penyiapan bahan penerbitan SP2D belanja. (7) Penyiapan register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja. (8) Penyiapan bahan penyelesaian masalah tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi lingkup belanja. (9) Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran belanja. (10) Penyusunan laporan kinerja program bidang perbendaharaan lingkup belanja. (11) Pelaksanaan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan monitoring. (12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3) Sub Bidang Verifikasi dan Kas a) Tugas Pokok Sub Bidang Verifikasi dan Kas Sub Bidang Verifikasi dan Kas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perbendaharaan lingkup verifikasi dan kas b) Fungsi Sub Bidang Verifikasi dan Kas (1) Penyiapan rencana, program dan kegiatan Sub Bidang Verifikasi dan Kas; (2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup verifikasi
(3) Penyiapan register SP2D bidang verifikasi dan kas; (4) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang verifikasi dan kas; (5)
Penyiapan
bahan
penerbitan
SP2D
dibidang
verifikasi dan kas; (6) Pemeriksaan kelengkapan surat pertanggungjawaban belanja; (7) Pelaksanaan pembinaan terhadap Bendahara SKPD; (8) Penyusunan laporan arus kas secara periodik; (9) Penyusunan laporan kinerja program bidang perbendaharaan lingkup verifikasi dan kas; (10) Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran verifikasi dan kas; (11) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; 5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 6. Kelompok Jabatan Fungsional a. Tugas pokok Kelompok Jabatan Fungsional Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
b. Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional 1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 37, terdiri dari sejumlah tenaga kerja fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional Senior yang dihunjuk. 3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
E. Jaringan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan Secara umum tujuan didirikannya adalah untuk dapat mewujudkan sumber daya aparatur pemerintahan kota medan yang profesional, berwawasan manajemen pengelolaan keungan yang sistematis, efisien dan efektif. BPKD Kota Medan berorientasi kepada pelayanan mutu dalam mengelola data keungan daerah dan menciptakan aparatur pemerintah yang berwawasan dan berpengalaman. Dengan menghasilkan aparatur
pemerintah
yang
berwawasan
diharapkan
dapat
meningkatkan
kompetensi aparatur diberbagai SKPD dan meningkatkan motivasi PNS untuk meningkatkan karier, dan dapat menyediakan data keungan daerah dengan baik.
F. Kinerja Kegiatan Terkini Kinerja terkini yang dilakukan pada BPKD Kota Medan, yaitu Pendampingan Penatausahaan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan SKPD tahun
anggaran 2014 dengan menggunakan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen dan Keuangan Daerah).
G. Rencana Kegiatan Rencana kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan, yaitu: 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan pra sarana aparatur 3. Program peningkatan disiplin aparatur 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
