BAB II PROFIL BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA MEDAN

BAB II PROFIL BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA MEDAN A. Sejarah Ringkas 1.

Gambaran Umum Kota Medan a.

Gambaran Umum Sebagai salah satu daerah otonom berstatus kota di propinsi Sumatera Utara, Kedudukan, fungsi dan peranan Kota Medan cukup penting dan strategis secara regional. Bahkan sebagai Ibukota Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan sering digunakan sebagai barometer dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Secara geografis, Kota Medan memiliki kedudukan strategis sebab berbatasan langsung dengan Selat Malaka di bagian Utara, sehingga relatif dekat dengan kota-kota / negara yang lebih maju seperti Pulau Penang Malaysia, Singapura dan lain-lain. Demikian juga secara demografis Kota Medan diperkirakan memiliki pangsa pasar barang/jasa yang relatif besar. Hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduknya yang relatif besar dimana tahun 2007 diperkirakan telah mencapai 2.083.156 jiwa. Demikian juga secara ekonomis dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor tertier dan sekunder, Kota Medan sangat potensial berkembang menjadi pusat perdagangan dan keuangan regional/nasional.

b. Paradigma Baru Fungsi dan Peran Pemerintah Kota, (dari Sentralisasi ke Desentralisasi)

Universitas Sumatera Utara

Diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 ternyata telah membawa perubahan, baik secara filosofis maupun administratif penyelenggaraan

Pemerintahan

Kota.

Secara

filosofis,

diberlakukannya Undang–undang tersebut membawa implikasi bahwa: a. Semua persoalan diselesaikan di tingkat lokal. b. Semua daerah harus berkembang dengan prakarsa, kreativitas dan inovasi daerah masing- masing. c. Merubah pandangan kesatuan, dari yang semula harus sama menjadi pengakuan adanya keanekaragaman, sebagai potensi bangsa/daerah. d. Adanya pergeseran dari yang semula dominasi Eksekutif menjadi keseimbangan dengan Legislatif. e. Perlunya partisipasi masyarakat yang dinamis dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan kota. Secara administratif, otonomi daerah juga dimaknai adanya pergeseran kewenangan dari yang semula dominasi pusat kepada daerah, dan dari yang semula dominasi daerah kepada masyarakat. Perubahan tersebut juga harus dimaksimalkan adanya pergeseran dalam paradigma pembagunan kota. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunanan kota tersebut diantisipasi dengan merumuskan apa yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Medan lima tahun kedepan, dengan menetapkan Pemerintah


Kota, DPRD, swasta, dan masyarakat sebagai pilar utama pembangunan. 2.

Sejarah Ringkas Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan Badan Pengelola Keuangan Daerah dahulu masih berupa unit kerja yang kecil yaitu bagian keuangan sekretariat daerah kota Medan dengan tugas pokoknya mengelola keuangan pemerintah kota medan. Mengingat pada saat itu potensi tugas pengelolaan keuangan pemerintah kota medan belum begitu kompleks maka bagian keuangan kota medan terdiri dari 5 sub bagian yaitu anggaran, perbendaharaan, gaji, verifikasi, dan pembukuan. Dengan peningkatan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk kota medan, maka melalui peraturan daerah kota medan No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Perda No. 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan, bagian keuangan sekretariat daerah kota medan yang terdiri dari 5 bagian tersebut ditingkatkan menjadi badan pengelola daerah keuangan yang tugas pokoknya mengelola keuangan pemerintah kota medan. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan yang mampu sebagai konteks pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance). Pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan penataan organisasi perangkat daerah yang profesional dan berkualitas dalam sistem dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah


sebagai sarana pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah. Penataan organisasi perangkat daerah yang profesional guna pengawasan dan akuntabilitas, kualitas serta penyusunan pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan berkeinginan agar setiap Aparatur Pemerintah Kota Medan berkemampuan melaksanakan tugasnya dengan baik, berdayaguna dan berhasilguna yang didukung dengan Kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien sehingga dapat terwujud pelayanan Pemerintah Kota Medan yang prima sesuai dengan sistem dan prosedur pengeloaan keuangan serta standar operasional dan prosedur (SOP). Organisasi BPKD, terdiri dari: A. Badan B. Sekretariat, membawahkan: a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Penyusunan Program. C. Bidang Anggaran, membawahkan: a. Sub Bidang Pendapatan; b. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung; c. Sub Bidang Belanja Langsung. D. Bidang Perbendaharaan, membawahkan: a. Sub Bidang Gaji; b. Sub Bidang Belanja;


c. Sub Bidang Verifikasi dan Kas. E. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan: a. Sub Bidang Akuntansi; b. Sub Bidang Pelaporan. F. Unit Pelaksana Teknis (UPT); G. Kelompok Jabatan Fungsional. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) berdiri pada tanggal 28 Desember 2011. Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah diterapkan mulai 2011-2015. Berikut ini akan dijelaskan visi dan misi BPKD: 1.

Visi BPKD Kota Medan Visi BPKD Kota Medan dirumuskan untuk mendukung visi dan misi Kota Medan. Upaya untuk mewujudkan keberhasilan visi ini tentunya sangat ditentukan oleh kinerja dan peran Aparatur Pemerintah Kota Medan. BPKD Kota Medan berkeinginan agar setiap Aparatur Pemerintah Kota Medan berkemampuan melaksanakan tugasnya dengan baik, berdaya guna, dan berhasil guna yang didukung dengan Kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien, sehingga dapat terwujud pelayanan Pemerintah Kota Medan yang prima sesuai dengan sistem dan prosedur pengeloaan keuangan serta standar operasional dan prosedur (SOP). Sejalan dengan visi dan misi Kota Medan, maka visi BPKD Kota Medan Tahun 2011-2015 sebagai berikut:


“TERWUJUDNYA

SUMBER

DAYA

APARATUR

PEMERINTAH KOTA MEDAN YANG PROFESIONAL, BERWAWASAN

MANAJEMEN

PENGELOLAAN

KEUANGAN YANG SISTEMATIS, EFISIEN DAN EFEKTIF” Rasionalitas visi BPKD Kota Medan sebagaimana di atas adalah sebagai berikut: a.

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang professional Pelayanan administrasi yang profesional sebagai unsur yang utama dalam menjalankan fungsi pemerintah dalam pengaturan/Regulasi

maupun

fungsi

Pelayanan,

maka

profesionalisme aparatur sangat memegang perananan dalam rangka

menumbuhkembangkan

pembangunan

masyarakat,

khususnya untuk menjawab permasalahan dan peluang pada era globalisasi sekarang ini. Untuk memungkinkan Pemerintah Kota Medan mampu mengambil bagian dalam proses globalisasi yang telah terjadi pada seluruh aspek kehidupan manusia, salah satu penting

yang

faktor

harus dimiliki oleh Pemerintah Kota Medan

adalah sumber daya aparatur yang profesional

dengan

meningkatkan mutu pelayanan administrasi. b. Sumber daya Aparatur Pemerintah Kota Medan yang berwawasan manajemen pengelolaan keuangan Sumber daya aparatur yang profesional dimaksud adalah


sumber daya aparatur yang memiliki intelektualitas dan kompetensi dalam hal merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses pembangunan Kota Medan sekaligus dapat segera merespon tuntutan dan harapan masyarakat. Hal ini akan berimplikasi pada terbentuknya sumber daya aparatur yang bersih, berwibawa, bermoral yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya. Faktor-faktor tersebut akan berkembang sejalan dengan aparatur Kota Medan yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi

dan

spesialisasi

sesuai

bidang

tugasnya

untuk

menciptakan kualitas sumber daya aparatur serta peningkatan pengetahuan bagi aparaturnya. Dengan demikian akan memungkinkan Pemerintah dan masyarakat Kota Medan secara bersama mampu mencapai keberhasilan

dengan

baik

dalam

pembangunan

Kota

sebagaimana Visi dan Misi Kota Medan yaitu: “Medan Kota yang berdaya saing, nyaman, peduli, dan sejahtera”. c.

Sumber daya Aparatur Pemerintah Kota Medan yang berpengabdian Bahwa pada era globalisasi sekarang semakin terasa luasnya cakupan pembangunan yang harus dilaksanakan. Namun demikian dalam proses pembangunan untuk melayani semua kebutuhan tersebut hanya dapat kita lakukan secara


bertahap. Dalam pembangunan dan pembinaan sumber daya aparatur khususnya dan masyarakat pada umumnya juga dilaksanakan dalam kerangka membangun persatuan dan kesatuan Bangsa. Oleh karena itu, profesionalisme sumber daya aparatur yang akan diwujudkan tersebut tidak semata hanya membangun kualitas, kompetensi, menguasai ilmu, dan teknologi tetapi juga sangat penting memiliki integritas dan rasa pengabdian untuk membangun

bangsa

dan

negara

melalui

pembangunan

daerahnya. Dengan demikian perbedaan kecepatan pencapaian kemajuan pembangunan antar daerah menjadi sebuah tantangan dan masukan untuk perbaikan kebijakan dan kinerja ke arah yang lebih baik ke depan, sehingga penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan meningkatnya kualitas pelayanan aparatur. d. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Bahwa dalam rangka pencapaian sistem pelaporan kinerja dan keuangan diperlukan pembinaan sumber daya aparatur yang mampu berdaya guna untuk menunjang peningkatan sistem capaian kinerja. Oleh karena peningkatan capaian kinerja dan keuangan bermuara dari kualitas sumber daya aparatur yang kompetensi, menguasai perkembangan ilmu, dan teknologi tetapi juga sangat


penting memiliki integritas dan rasa pengabdian untuk membangun

bangsa

dan

negara

melalui

pembangunan

daerahnya, dengan demikian perbedaan kecepatan pencapaian kemajuan pembangunan antar daerah menjadi sebuah tantangan dan masukan untuk perbaikan kebijakan dan kinerja ke arah yang lebih baik. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sehingga dapat meningkatnya kualitas dan sistem pelaporan. e.

Pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah BPKD Kota Medan yang mampu sebagai konteks pelayanan

publik

dalam

rangka

penyelenggaraan

tata

pemerintahan yang baik (good governance). Pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan penataan organisasi perangkat daerah yang profesional dan berkualitas dalam sistem dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai sarana pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah. Penataan organisasi perangkat daerah yang profesional guna pengawasan dan akuntabilitas, kualitas,

serta

penyusunan

pelaporan

dan

pengelolaan keuangan daerah. 2.

Misi BPKD Kota Medan Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah dan


pihak-pihak lain yang berkepentingan agar harapan yang dicitacitakan pada masa mendatang akan tercapai. Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) tersebut yaitu: a. Meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah Kota Medan. b. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui teknologi yang lebih baik. c. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Medan. Dalam mencapai visi organisasi tersebut, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan merumuskan misi organisasi sebagai tugas utama yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi dalam kurun waktu tertentu. Ketiga misi

Badan

Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan di atas dapat dijelaskan dengan rasionalitas sebagai berikut: a.

Peningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan Aparatur Pemerintah Kota Medan Dengan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana administrasi perkantoran merupakan penunjang kelancaran tugas-tugas pelayanan bagi aparatur sebagai aparatur Pemerintah Kota Medan yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan sumber daya manusia (SDM) maka pelayanan administrasi dan aparatur dapat berjalan sesuai program dan rencana kerja yang telah disusun dan dapat menerapkan mutu pelayanan adminis-


trasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik. b. Meningkatkan

transparansi,

efisiensi

dan

efektifitas

pengelolaan keuangan daerah Kota Medan Pengelolaan

keuangan

yang

dilakukan

oleh

Badan

Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan harus memiliki manfaat tepat yang berbasis kinerja, sehingga aparatur pemerintah

semakin

memiliki

pengetahuan,

keahlian,

keterampilan, maupun pengalaman yang sesuai dengan ruang lingkup wewenang. tanggung jawab yang diemban sesuai prinsip-prinsip bidang

penyelenggaraan

pengelolaan

keuangan

pemerintahan daerah

yang

khususnya berkualitas

transparan, efisien, dan efektif. c.

Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui teknologi yang lebih baik. Terkait dengan salah satu tujuan organisasi Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan pemerataan pelayanan umum Pemerintah Kota Medan kepada masyarakat, maka disadari bahwa pada prakteknya, tujuan itu hanya dapat tercapai oleh sumber daya aparatur Pemerintah Kota Medan yang secara langsung berinteraksi dengan sistem teknologi yang harus diketahui oleh aparatur dan menyadari tugas pelayanan yang harus dilakukannya. Oleh karenanya, motivasi, disiplin, dan kualitas sumber daya aparatur sangat dibutuhkan guna mendukung

penerapan penyelenggaraan


pengelolaan keuangan daerah yang good governance. d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas struktur organisasi Perangkat Daerah Kota Medan Bahwa untuk dapat tercapainya tujuan organisasi Kinerja organisasi akan selalu ditentukan oleh kinerja sumber daya manusia dalam organisasi yang bersangkutan disamping adanya peran penting faktor-faktor lain. Oleh karena itu, peningkatan kinerja sumber daya aparatur Pemerintah Kota Medan mutlak harus dilakukan. Dalam batasan misi di atas, peningkatan kinerja aparatur dapat terlepas

dari

makna peningkatan produktifitas kerja aparatur Pemerintah Kota

Medan

sehingga

terbebas dari pemborosan dan

ketidakefisienan. Menempatkan aparatur pada suatu gugus kerja yang jelas, peningkatan karier, dan kesejahteraan yang sesuai dengan prestasi aparatur, kepuasan kerja, budaya organisasi yang

mendukung

peningkatan

kinerja

dan

sebagainya

merupakan faktor-faktor yang secara simultan berkorelasi dalam proses peningkatan kinerja sumber daya aparatur Pemerintah Kota Medan. B. Struktur Organisasi Struktur Organisasi diperlukan untuk membedakan batas-batas wewenang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan adanya hubungan / keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Demi tercapainya tujuan umum suatu instansi diperlukan suatu


wadah untuk mengatur seluruh aktivitas maupun kegiatan instansi tersebut. Pengaturan ini dihubungkan dengan pencapaian tujuan instansi yang telah ditetapkan sebelumnya.Wadah tersebut disusun dalam suatu struktur organisasi dalam instansi. Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan pekerjaan dapat diterapkan, sehingga efisiensi dan efektifitas kerja dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai. Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan (BPKD) Kota Medan dapat dilihat pada lampiran No.1 C. Uraian Tugas (Job description) Badan Pengelola Keuangan Daerah Tugas pokok dan fungsi dari organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) terdiri dari: 1.

Kepala BPKD Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah lingkup anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan. Kepala BPKD menyelenggarakan fungsi: 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah dan Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah. 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di


bidang

pengelolaan

keuangan,

serta

penyusunan

dan

penyelenggaraan administrasi keuangan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan daerah. serta Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.

Sekretariat Dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program. Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan sekretariatan. 2) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). 3) Pelaksanaan

dan

penyelenggaraan

pelayanan

administrasi

kesekretariatan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yang meliputi

administrasi

umum,

kepegawaian,

keuangan,

dan

kerumahtanggaan BPKD. 4) Pengelolaan

dan

pemberdayaan

sumber

daya

manusia,

pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan. 5) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Badan Pe ngelola Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).


6) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian bidang kesekretariatan,

serta

pelaksanaan

monitoring,

evaluasi,

dan

pelaporan kesekretariatan. 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat, membawahkan Sub bagian: a. Sub bagian Umum Sub bagian umum dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub bagian umum mempunyai tugas pokok pelaksanaan sebagian tugas sekretariat lingkup administrasi umum. Sub bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a) Penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Umum ,serta

Penyusunan

bahan

petunjuk

teknis

pengelolaan

administrasi. b) Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tatanaskah

dinas,

penataan

kearsipan,

perlengkapan,

penyelenggaraan kerumahtanggaan dan keprotokolan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). c) Pengelolaan administrasi kepegawaian dan Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian. d) Pelaksanaan

hubungan

masyarakat

dan

Pelaksanaan

monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas Pelaksanaan tugas


lain yang diberikan oleh Sekretaris dengan tugas dan fungsinya. b. Sub bagian Keuangan Sub bagian keuangan dipimpin oleh Kepala Sub bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Seketaris. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seketariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan. Sub bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Keuangan serta penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan. b) Pelaksanaan

pengelolaan

administrasi

keuangan

meliputi

kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan,

dan

bahan/pelaksanaan

verifikasi, koordinasi

dan

juga

pengelolaan

Penyiapan administrasi

keuangan. c) Penyusunan laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). d) Pelaksanaan tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). e) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. f)

Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.

g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai


dengan tugas dan fungsinya. c. Sub bagian Penyusunan Program Sub bagian Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup penyusunan program dan pelaporan. Sub bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi: a) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, serta Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana, program, dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). b) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Penyusunan bahan evaluasi pelaporan kinerja kegiatan BPKD. c) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dan juga pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3.

Bidang Anggaran Bidang anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup


pendapatan, belanja tidak langsung, dan belanja langsung. Bidang anggaran menyelenggarakan fungsi: 1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang anggaran, Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup anggaran yang meliputi pendapatan, pembiayaan, belanja tidak langsung, dan belanja langsung. 2) Pengkoordinasian Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD), Pengkoordinasian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 3) Pengkoordinasian dan penyusunan Rancangan APBD dan Perubahan APBD atas usulan SKPD. 4) Penyiapan bahan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 5) Penyiapan Surat Penyediaan Dana (SPD) sesuai DPA/DPPA SKPD. 6) Penyusunan laporan realisasi Surat Penyediaan Dana (SPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 7) Penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran. 8) Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang anggaran, membawahkan:


a. Sub bidang Pendapatan Sub bidang Pendapatan dipimpin oleh Kepala sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang anggaran. Sub bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang anggaran lingkup pendapatan dan pembiayaan. Sub bidang Pendapatan menyelenggarakan fungsi: a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Pendapatan, serta penyusunan bahan petunjuk teknis limgkup pendapatan dan penerimaan pembiayaan. b) Pengkoordinasian pelaksanaan dan pengendalian kegiatan , penyusunan rencana dan program pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. c) Pengkoordinasian

Rencana

Keuangan

Anggaran

(RKA)

pendapatan SKPD, Penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan. d) Penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA pendapatan dan pembiayaan SKPD, Penyiapan bahan SPD pendapatan dan pembiayaan sesuai DPA/DPPA SKPD. e) Penyiapan laporan realisasi SPD pendapatan dan pembiayaan, Pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pendapatan dan penerimaan pembiayaan. f)

Penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran lingkup pendapatan dan pembiayaan, Pelaksanaan monitoring, evaluasi,


dan pelaporan pelaksanaan tugas. g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya b. Sub bidang Belanja Tidak Langsung Sub bidang Belanja Tidak Langsung dipimpin oleh Kepala Sub bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran. Sub bidang Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Anggaran lingkup belanja tidak langsung. Sub bidang Tidak Langsung menyelenggarakan fungsi: a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Belanja Tidak Langsung, serta Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja tidak langsung. b) Pengkoordinasian RKA belanja tidak langsung SKPD dan Pengkoordinasian perencanaan dan penyusunan anggaran belanja tidak langsung dengan SKPD. c) Pemeriksaan dan penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA belanja tidak langsung SKPD, dan penyiapan bahan SPD belanja tidak langsung sesuai DPA/DPPA SKPD. d) Penyiapan laporan realisasi SPD belanja tidak langsung dan penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran lingkup belanja tidak langsung. e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.


f)

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub bidang Belanja Langsung Sub bidang Belanja Langsung dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran. Sub Bidang Belanja Langsung mempuyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Anggaran lingkup belanja langsung. Sub bidang Belanja Langsung menyelenggarakan fungsi: a) Penyiapan rencana, program dan kegiatan Sub Bidang Belanja Langsung serta penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja langsung. b) Pengkoordinasian Rencana Keuangan Anggaran (RKA) belanja langsung

SKPD,

pengkoordinasian

perencanaan

dan

penyusunan anggaran belanja langsung dengan SKPD. c) Pemeriksaan dan penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA belanja langsung SKPD. d) Penyiapan SPD belanja langsung sesuai DPA/DPPA SKPD dan Peyiapan laporan realisasi Surat Penyediaan Dana (SPD) belanja langsung. e) Penyusunan laporan anggaran kinerja program bidang anggaran lingkup belanja langsung. f)

Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.


g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4.

Bidang Perbendaharaan Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) lingkup gaji, belanja, verifikasi dan kas. Bidang perbendaharaan menyelenggarakan fungsi: 1) Penyusunan

rencana,

program,

dan

kegiatan

Bidang

serta

penyusunan petunjuk teknis lingkup perbendaharaan. 2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang gaji, belanja, verifikasi dan kas. 3) Penyiapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja tidak langsung, belanja langsung, dan pengeluaran pembiayaan dan melakukan Pengujian terhadap pengajuan pembayaran gaji, belanja, verifikasi dan kas. 4) Penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) belanja tidak langsung, belanja langsung, dan pengeluaran pembiayaan serta penyusunan laporan realisasi SP2D SKPD. 5) Penyusunan laporan kinerja program bidang perbendaharaan dan Penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian masalah tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. 6) Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan


pelaksanaan tugas serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang perbendaharaan, membawahkan: a. Sub bidang Gaji Sub bidang Gaji dipimpin oleh Kepala Sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan. Sub bidang Gaji mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perbendaharaan lingkup gaji. Sub bidang Gaji menyelenggarakan fungsi: a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Gaji serta penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup gaji pegawai. b) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang gaji. c) Pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan SPM gaji dan Penyiapan bahan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) gaji. d) Penyiapan bahan pembuatan dan penyusunan daftar gaji SKPD dan melaksanakan penyelesaian permasalahan lingkup gaji. e) Penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian masalah tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi lingkup gaji. f)

Peyiapan

bahan

untuk

penerbitan

Surat

Keputusan

Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji dan Penyiapan pembayaran uang bagi PNS yang meninggal dunia. g) Penyusunan laporan realisasi SP2D gaji dan penyusunan laporan


kinerja program bidang perbendaharaan lingkup gaji. h) Pelaksanaan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas seta Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. b. Sub bidang Belanja Sub bidang Belanja dipimpin oleh Kepala Sub bidang, yang bertanggung jawab kepada Kepala bidang Perbendaharaan. Sub bidang Belanja menyelenggarakan fungsi: a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Belanja serta penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja dan Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang belanja. c) Pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja dari SKPD dan penyiapan register penolakan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja. d) Penyiapan bahan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja dan Penyiapan register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja e) Penyiapan bahan penyelesaian masalah tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi lingkup belanja. f)

Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran belanja dan

Penyusunan

laporan

kinerja

program

bidang

perbendaharaan lingkup belanja. g) Pelaksanaan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksa-


naan monitoring serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. c.

Sub bidang Verifikasi dan Kas Sub bidang Verifikasi dan Kas dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan. Sub Bidang Verifikasi dan Kas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perbendaharaan. Sub bidang Verifikasi dan Kas menyelenggarakan fungsi: a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Verifikasi dan Kas, serta penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup verfikasi dan kas. b) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang verifikasi dan kas. c) Penyiapan bahan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bidang verifikasi dan kas serta penyiapan register SP2D bidang verifikasi dan kas. d) Pemeriksaan kelengkapan surat pertanggungjawaban belanja dan pelaksanaan pembinaan terhadap Bendahara SKPD. e) Penyusunan laporan arus kas secara periodik, Pencatatan dan penerimaan dan belanja ke dalam buku register serta membuat laporan harian tentang penerimaan dan belanja daerah. f)

Pelaksanaan rekonsiliasi kas dengan bank per periode dan melakukan Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi an-


ggaran verfikasi dan kas. g) Penyusunan laporan kinerja program bidang perbendaharaan lingkup verifikasi dan kas. h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. i)

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Akutansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) lingkup akuntansi dan pelaporan. Bidang Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: 1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Akuntansi dan Pelaporan. 2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup akuntansi dan pelaporan. 3) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang akuntansi dan pelaporan. 4) Pelaksanaan penyusunan, sosialisasi, dan asistensi system penatausahaan akuntansi pemerintahan daerah. 5) Pengkoordinasian laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan manajerial

dari

SKPD

menjadi

laporan

keuangan

sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.


6) Penyajian data dan informasi di bidang analisa, bidang pelaporan keuangan serta bidang penatausahaan keuangan. 7) Penatausahaan Pembukuan Keuangan Pemerintah Daerah dan penyusunan Laporan Keuangan Daerah. 8) Penyusunan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap semester dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya. 9) Penelitian kelengkapan surat pertanggungjawaban belanja dan pengesahan surat pertanggungjawaban pendapatan. 10) Penyusunan laporan kinerja program bidang akuantansi dan pelaporan. 11) Pelaksanaan

pembinaan,

pemantauan,

pengawasan,

dan

pengendalian di bidang akuntansi dan pelaporan. 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan: a. Sub bidang Akuntansi Sub bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Sub bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan lingkup akuntansi. Sub bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi: a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Akun-


tansi, serta penyusunan bahan petunjuk teknis dan perumusan lingkup akuntansi. b) Pelaksanaan verifikasi atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah terbit. c) Penghimpunan proyeksi pendapatan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka pengelolaan anggaran kas. d) Pelaksanaan pembukuan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). e) Pengesahan surat pertanggungjawaban pendapatan. f)

Penyusunan laporan kinerja program bidang akuntansi dan pelaporan lingkup akuntansi.

g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. b. Sub bagian Pelaporan Sub bidang Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan lingkup pelaporan. Sub bidang Pelaporan menyelenggarakan fungsi:


1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Pelaporan. 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis dan perumusan kebijakan lingkup pelaporan. 3) Penghimpunan dan pengelolaan data serta informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan daerah. 4) Pelaksanaan konsolidasi dan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD dengan laporan keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). 5) Pelaporan penerimaan daerah secara terpadu pada semua unit pelaksana secara integrasi. 6) Penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan semester dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya. 7) Penyusunan laporan keuangan tahunan. 8) Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan laporan berkala tentang laporan keuangan daerah. 9) Penyiapan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 10) Penyusunan laporan kinerja program bidang akuntansi dan pelaporan lingkup pelaporan. 11) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 6.

Unit Pelaksana Teknis


Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok, dan fungsi Unit Pelaksana Teknis akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 7.

Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang dihunjuk. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan. Jumlah tenaga kerja tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

D. Jaringan Usaha/Kegiatan Adapun jaringan kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan, yaitu dinas-dinas di kota Medan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang akan memberikan laporan keuangannya kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan untuk dikonsolidasi dan diberikan kepada Kepala Daerah sebagai Laporan Pertanggungjawaban. E. Kinerja Terkini Kinerja terkini yang dilakukan pada BPKD Kota Medan, yaitu Pendampingan Penatausahaan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan SKPD tahun anggaran 2014 dengan menggunakan aplikasi SIMDA (Sistem Infor-


masi Manajemen dan Keuangan Daerah). F. Rencana Kegiatan Rencana Program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah dirumuskan berdasarkan program dan kegiatan bidang-bidang pelaksana. Matrix rencana program dan kegiatan disusun berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, dimana setiap bidang menyusun rencana program dan proiritas. Berikut adalah rencana program atau kegiatan BPKD Kota Medan untuk tahun 2014.

Tabel 2. 2 Rencana Program/ Kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan No. A.

PROGRAM / KEGIATAN PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN 1.

Penyediaan jasa surat menyurat

2.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

3.

Penyediaan alat tulis kantor

4.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5.

Penyediaan makanan dan minuman

6.

Rapat –rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

7.

Penyediaan

jasa

tenaga

pendukung

teknis

administrasi

perkantoran 8.

Pengelolaan administrasi kepegawaian

9.

Pembuatan aplikasi agenda harian dan surat masuk dan surat keluar

B.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR

1.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.

Pengadaan peralatan gedung kantor


3.

Pengadaan membeleur

4.

Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor

5.

Pengadaan laptop/notebook

6.

Pengadan computer dan perlengkapannya

7.

Pengadaan printer

C

PENINGKATAN DISPLIN APARATUR

1.

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

2.

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

D.

PROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITAS

SUMBER

DAYA APARATUR 1.

Pembinaan bendahara pengeluaran dan penerimaan

2.

Bimbingan teknis laporan pertanggungjawaban

3.

Bimbingan teknis penatausahaan SPJ SKPD

4.

Peningkatan pengembangan kapasitasSDM

E.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.

Penyusunan laporan keuangan semesteran

3.

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

4.

Penyusunan RENJA

5.

Penyusunan LAKIP

6.

Penyusunan laporan keuangan triwulan

F.

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1.

Penyiapanrancangan peraturan daerah tentang APBD

2.

Penyiapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

3.

Pendampingan penatausahaan keuangan SKPD

4.

Pasilitasi penyusunan belanja gaji


5.

Penatausahaan belanja bantuan hibah dansocial

6.

Verifikasi RKA SKPD pelaksanaan APBD

7.

Penyiapan dan pengesahan DPA SKPD pelaksanaan

8.

Operasional majelis pertimbangan dan sekretariat majelis pertimbangan tuntutan ganti rugi

9.

Monotoring SPM TU SKPD

10.

Pengembangan system pengelolaan keuangan

11.

Koordinasi pelaksanaan APBD

12.

Penyusunan Ranperda tentang tata kelola keuangan dan peraturan walikota lainya

13.

Penyusunan dan pengembangan SOP Pengelolaan keuangan daerah

14.

Sosialisasi peraturan wali kota tentang pemberian bantuan hibah dan bantuan social

15.

Verifikasi RKAP SKPD pelaksanaan perubahan APBD

16.

Penyiapan

dan

pengesahan

DPPA

SKPD

pelaksanaan

perubahan APBD 17.

Pembenahan dan penataan dokumen keuangan

18.

Inventerisasi hutang dan piutang pemda

19.

Penyempurnaan penggunaan aplikasi gaji

20.

Penataan dokumen arsip perbendaharaan


BAB II PROFIL BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA MEDAN

Recommend Documents