TUGAS AKHIR
SISTEM AKUNTANSI BELANJA MODAL PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD) KOTA MEDAN
Oleh :
Ely Lasa 112102153
PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS MEDAN
PERSETUJUAN ADMINISTRASI AKADEMIK NAMA NIM PROGRAM STUDI JUDUL TUGAS AKHIR
Tanggal:____________2014
: : : :
ELY LASA 112102153 DIPLOMA III AKUNTANSI SISTEM AKUNTANSI BELANJA MODAL PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD) KOTA MEDAN
Dosen Pembimbing Tugas Akhir
(Drs.Chairul Nazwar, M.Si, Ak) NIP. 19550914 198103 1 005 Tanggal:____________2014
Ketua Prodi Diploma III Akuntansi
(Drs. Rustam, M.Si, Ak, CA) NIP. 19511114 198203 1 002 Tanggal:____________2014
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU
(Prof. Dr. Azhar Maksum, M.Ec, Ac, Ak, CA) NIP. 19560407 198002 1 001
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS MEDAN
PENANGGUNG JAWAB TUGAS AKHIR
NAMA
: ELY LASA
NIM
: 112102153
PROGRAM STUDI
: DIPLOMA III AKUNTANSI
JUDUL TUGAS AKHIR
: SISTEM AKUNTANSI BELANJA MODAL PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD) KOTA MEDAN
Medan,
Agustus 2014
(ELY LASA) NIM. 112102153
KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan berkat, kesehatan, keselamatan, dan perlindungan, serta pengetahuan kepada penulis. Dan atas kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Tugas akhir yang berjudul “Sistem Akuntansi Belanja Modal pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan” ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Selama proses penulisan Tugas Akhir ini, penulis banyak menemukan berbagai kendala dan kesulitan. Tetapi dengan bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak baik berupa materi maupun moril, maka kesulitan tersebut dapat diatasi dan proses penulisan Tugas Akhir ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan ketulusan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1.
Bapak Prof. Dr. Azhar Maksum, M.Ec, Ac, Ak, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
2.
Bapak Drs. Rustam, M. Si, Ak, CA selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3.
Bapak Drs. Chairul Nazwar, M. Si, Ak selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera
Utara dan selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 4.
Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara yang telah membekali Ilmu serta berbagi pengalaman kepada penulis selama masa perkuliahan.
5.
Ibu Khairunisa, SE, MM selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan di BPKD Kota Medan.
6.
Bapak Arfan Anshari Rangkuti, SE selaku Kepala Sub Bidang Akuntansi di BPKD Kota Medan dan Seluruh staff dan karyawan bidang Akuntansi dan Pelaporan di BPKD Kota Medan yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7.
Teristimewa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta, Ibunda Parinsan Tampubolon, S, Pd dan Ayahanda Johnny Parulian Tambunan yang telah mencurahkan kasih sayang, memberikan bimbingan, nasehat, doa, dan dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dan menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Thanks for being the great parents for me.
8.
Kakak-kakakku Mianna Sari, S. Si dan Lia Angela, Amd, serta adik-adikku Inry Marito, Saema Putri, dan Novelina Sarah. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan motivasinya selama ini. Whatever happens, you’re still the best sisters i've got.
9.
Sahabat-sahabat Lima Serangkai: Tribudi Astuti, Lita Selfiana Sagala, Alfria Sitompul, dan Rizki Nirwana Nst. Terima kasih untuk kebersamaan tiga tahun yang penuh makna. Terima kasih untuk saling bertahan dan saling setia dalam keadaan apapun. Dan terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini. Semoga Tuhan selalu memberkati kita dan masa depan kita. Amin.
10.
Terima kasih juga buat Fitri Annisa atas semangat dan dukungannya selama ini dan buat teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu serta teman-teman stambuk 2011, khususnya Grup C. Terima kasih untuk semua yang baik dan yang buruk yang pernah kita lalui. Wish us luck. Penulis menyadari bahwa penulis memiliki keterbatasan kemampuan
dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun yang pada suatu waktu dapat berguna bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi para pembaca.
Medan,
Agustus 2014
Penulis
Ely Lasa NIM. 112102153
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR......................................................................................... i DAFTAR ISI........................................................................................................ iv DAFTAR TABEL................................................................................................ vi DAFTAR GAMBAR........................................................................................... vii BAB I
PENDAHULUAN......................................................................... 1 A. Latar Belakang Masalah.......................................................... 1 B. Rumusan Masalah................................................................... 2 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian................................................ 2 D. Rencana Penulisan................................................................... 4 1. Jadwal Survei/Observasi .................................................. 4 2. Rencana Isi........................................................................ 4
BAB II
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD) KOTA MEDAN............................................................................ 6 A. Sejarah Ringkas...................................................................... 6 B. Struktur Organisasi................................................................. 16 C. Job Description....................................................................... 16 D. Jaringan Kegiatan.................................................................... 35 E.
Kinerja Terkini........................................................................ 36
F.
Rencana Kegiatan.................................................................... 36
BAB III
SISTEM AKUNTANSI BELANJA MODAL PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD) KOTA MEDAN........................................................................................ 37 A. Pengertian Belanja Modal....................................................... 37 B. Karakteristik Belanja Modal................................................... 39 C. Pengertian Sistem Akuntansi.................................................. 40 D. Kerangka Umum Sistem Akuntansi Keuangan Daerah......... 44 E. Sistem Akuntansi Belanja (Termasuk Belanja Modal).......... 45 1. Sistem Akuntansi Belanja SKPD...................................... 45 2. Sistem Akuntansi Belanja SKPKD................................... 49
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN................................................. 51 A. Kesimpulan............................................................................. 51 B. Saran........................................................................................ 51
DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................... 53
DAFTAR TABEL Nomor 1.1.
Judul
Halaman
Jadwal Survei/Observasi...........................................................................4
DAFTAR GAMBAR Nomor 2.1.
Judul
Halaman
Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah………….…. 16
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Belanja di lingkungan akuntansi pemerintahan di Indonesia diartikan sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah (Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005). Belanja pada pemerintah daerah sudah ditentukan anggarannya dalam APBD untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran. Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdapat pengelompokkan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Sedangkan Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan. Dalam hal ini, belanja modal termasuk salah satu belanja yang tergolong ke dalam jenis belanja langsung di mana penganggarannya terkait secara langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan pemerintah daerah. Karena belanja modal terkait secara langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan pemerintah daerah dan mengurangi kas daerah tetapi juga sekaligus menambah aset daerah, maka sangat perlu untuk memperhatikan sistem akuntansi belanja modal pada pemerintah daerah tersebut.
Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan sebagai Bendahara Umum Daerah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (BUD SKPKD) menerapkan Sistem Akuntansi berbasis Kas menuju Akrual (cash toward accrual) untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Atas dasar pemikiran di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Sistem Akuntansi Belanja Modal pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan”. B. Rumusan Masalah Dalam kesempatan ini penulis akan membahas tentang sistem akuntansi belanja modal. Sesuai dengan judul Tugas Akhir ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: ”Apakah sistem akuntansi belanja modal pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan telah memenuhi syarat sistem akuntansi yang baik?” C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mempunyai tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dan manfaat penelitian tersebut adalah sebagai berikut:
1. Tujuan penelitian Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis akan menyajikan tujuan diantaranya: a. Mengetahui apakah sistem akuntansi belanja modal pada BPKD Kota Medan telah memenuhi syarat sistem akuntansi yang baik. b. Mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang terkait dengan pelaksanaan sistem akuntansi belanja modal. c. Mengetahui apa perbedaan perlakuan akuntansi terhadap belanja modal. d. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Pogram Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. 2. Manfaat penelitian Penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi penulis tetapi juga bermanfaat bagi perusahaan/instansi dan peneliti lainnya. a. Bagi Penulis Untuk
memperoleh
tambahan
ilmu
sehingga
penulis
mendapatkan gambaran nyata dari teori yang diperoleh di bangku perkuliahan. b. Bagi Perusahaan/Instansi Dapat dijadikan masukan dalam usaha perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan.
c. Bagi pihak lain Sebagai bahan masukan bagi peneliti lain untuk mengadakan penelitian pada penulisan yang akan datang. D. Rencana Penulisan Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut: 1. Jadwal survei/observasi Jadwal penelitian dilakukan setelah penulis menyelesaikan magang di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan. Adapun yang termasuk dalam jadwal survei/observasi adalah sebagai berikut: Tabel 1.1 Jadwal Survei/Observasi
No.
Keterangan
1.
Pengesahan Penulisan Tugas Akhir Pengajuan Judul Tugas Akhir Permohonan Izin Riset Penunjukan Dosen Pembimbing Pengumpulan Data Penyusunan Tugas Akhir Bimbingan Tugas Akhir Penyelesaian Tugas Akhir
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
I
II
Juni III
IV
I
II
Juli III
IV
2. Rencana isi Rencana penulisan terdiri dari empat bab, di mana masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab sesuai kebutuhannya agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Secara garis besar Rencana Isi adalah sebagai berikut:
BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini diuraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Rencana Penulisan.
BAB II
BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN
DAERAH
(BPKD) KOTA MEDAN Pada
bab
ini diuraikan Sejarah Ringkas,
Struktur
Organisasi, Job Description, Jaringan Kegiatan, Kinerja Terkini, dan Rencana Kegiatan. BAB III
SISTEM AKUNTANSI BELANJA MODAL PADA BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN
DAERAH
(BPKD) KOTA MEDAN Pada bab ini diuraikan mengenai Pengertian Belanja Modal, Karakteristik Belanja Modal, Pengertian Sistem Akuntansi, Kerangka Umum Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Akuntansi Belanja (Termasuk Belanja Modal), yang terdiri dari: Sistem Akuntansi Belanja SKPD dan Sistem Akuntansi Belanja SKPKD BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN Setelah hasil penelitian dikembangkan, maka penulis mencoba mengambil kesimpulan dan memberikan saran yang dapat menunjang kemajuan instansi pada masa yang akan datang.
BAB II BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD) KOTA MEDAN A.
Sejarah Ringkas Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dahulu masih berupa unit kerja yang kecil yaitu bagian keuangan sekretariat daerah kota Medan dengan tugas pokoknya mengelola keuangan pemerintah kota Medan. Mengingat pada saat itu potensi tugas pengelolaan keuangan pemerintah kota Medan belum begitu kompleks, maka bagian keuangan kota Medan terdiri dari 5 sub bagian yaitu: anggaran, perbendaharaan, gaji, verifikasi, dan pembukuan. Dengan
peningkatan
perkembangan
pembangunan
dan
laju
pertumbuhan penduduk kota Medan, maka melalui peraturan daerah kota Medan, bagian tersebut di atas ditingkatkan menjadi badan pengelola keuangan daerah yang tugas pokoknya mengelola keuangan pemerintah kota Medan. BPKD Kota Medan yang mampu sebagai konteks pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance). Pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan penataan organisasi perangkat daerah yang profesional dan berkualitas dalam sistem dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai sarana pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah. Penataan organisasi perangkat daerah yang profesional
guna pengawasan dan akuntabilitas, kualitas serta penyusunan pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan berkeinginan agar setiap Aparatur Pemerintah Kota Medan berkemampuan melaksanakan tugasnya dengan baik, berdaya guna, dan berhasil guna yang didukung dengan Kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien, sehingga dapat terwujud pelayanan Pemerintah Kota Medan yang prima sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan serta standar operasional dan prosedur (SOP). Organisasi BPKD, terdiri dari: 1.
Badan
2.
Sekretariat, membawahkan:
3.
4.
a.
Sub Bagian Umum;
b.
Sub Bagian Keuangan;
c.
Sub Bagian Penyusunan Program.
Bidang Anggaran, membawahkan: a.
Sub Bidang Pendapatan;
b.
Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;
c.
Sub Bidang Belanja Langsung.
Bidang Perbendaharaan, membawahkan: a.
Sub Bidang Gaji;
b.
Sub Bidang Belanja;
c.
Sub Bidang Verifikasi dan Kas.
5.
Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan: a.
Sub Bidang Akuntansi;
b.
Sub Bidang Pelaporan.
6.
Unit Pelaksana Teknis (UPT);
7.
Kelompok Jabatan Fungsional. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) berdiri pada tanggal 28
Desember 2011. Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah diterapkan mulai 2011-2015. Berikut ini akan dijelaskan visi dan misi BPKD: 1. Visi BPKD Kota Medan Visi BPKD Kota Medan dirumuskan untuk mendukung visi dan misi Kota Medan. Secara dimensional pernyataan visi berfokus ke masa depan berdasarkan pemikiran masa kini dan pengalaman masa lalu. Upaya untuk mewujudkan keberhasilan visi ini tentunya sangat ditentukan oleh kinerja dan peran Aparatur Pemerintah Kota Medan. BPKD Kota Medan berkeinginan agar setiap Aparatur Pemerintah Kota Medan berkemampuan melaksanakan tugasnya dengan baik, berdaya guna, dan berhasil guna yang didukung dengan Kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien, sehingga dapat terwujud pelayanan Pemerintah Kota Medan yang prima sesuai dengan sistem dan prosedur pengeloaan keuangan serta standar operasional dan prosedur (SOP). Sejalan dengan visi dan misi Kota Medan, maka visi BPKD Kota Medan Tahun 2011-2015 sebagai berikut:
“TERWUJUDNYA PEMERINTAH
KOTA
SUMBER MEDAN
DAYA YANG
APARATUR PROFESIONAL,
BERWAWASAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN YANG SISTEMATIS, EFISIEN DAN EFEKTIF” Rasionalitas visi BPKD Kota Medan sebagaimana di atas adalah sebagai berikut: a. Terwujudnya profesional
pelayanan
administrasi
perkantoran
yang
Pelayanan administrasi yang profesional sebagai unsur yang utama
dalam
pengaturan/Regulasi
menjalankan
fungsi
pemerintah
dalam
maupun
fungsi
Pelayanan,
maka
profesionalisme aparatur sangat memegang perananan dalam rangka menumbuhkembangkan pembangunan masyarakat, khususnya untuk menjawab permasalahan dan peluang pada era globalisasi sekarang ini. Untuk memungkinkan Pemerintah Kota Medan mampu mengambil bagian dalam proses globalisasi yang telah terjadi pada seluruh aspek kehidupan manusia, salah satu faktor penting yang harus dimiliki oleh Pemerintah Kota Medan adalah sumber daya aparatur yang profesional dengan meningkatkan mutu pelayanan administrasi.
b. Sumber daya Aparatur Pemerintah Kota berwawasan manajemen pengelolaan keuangan
Medan
yang
Sumber daya aparatur yang profesional dimaksud adalah sumber daya aparatur yang memiliki intelektualitas dan kompetensi dalam hal merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses pembangunan Kota Medan sekaligus dapat segera merespon tuntutan dan
harapan
masyarakat.
Hal
ini
akan
berimplikasi
pada
terbentuknya sumber daya aparatur yang bersih, berwibawa, bermoral yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya. Faktor-faktor tersebut akan berkembang sejalan dengan aparatur Kota Medan yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan spesialisasi sesuai bidang tugasnya untuk menciptakan kualitas sumber
daya
aparatur
aparaturnya,
sehingga
masyarakat
Kota
serta akan
Medan
peningkatan
pengetahuan
bagi
Pemerintah
dan
memungkinkan mampu
mencapai
keberhasilan
pembangunan Kota sebagaimana Visi dan Misi Kota Medan yaitu: “Medan Kota yang berdaya saing, nyaman, peduli, dan sejahtera”. c. Sumber daya berpengabdian
Aparatur Pemerintah
Kota
Medan
yang
Bahwa pada era globalisasi sekarang semakin terasa luasnya cakupan pembangunan yang harus dilaksanakan. Namun demikian dalam proses pembangunan untuk melayani semua kebutuhan tersebut hanya dapat kita lakukan secara bertahap. Dalam
pembangunan dan pembinaan sumber daya aparatur khususnya dan masyarakat pada umumnya juga dilaksanakan dalam kerangka membangun persatuan dan kesatuan Bangsa. Oleh karena itu, profesionalisme sumber daya aparatur yang akan diwujudkan tersebut tidak semata hanya membangun kualitas, kompetensi, menguasai ilmu, dan teknologi tetapi juga sangat penting memiliki integritas dan rasa pengabdian untuk membangun bangsa dan negara melalui pembangunan daerahnya, dengan demikian perbedaan kecepatan pencapaian kemajuan pembangunan antar daerah menjadi sebuah tantangan dan masukan untuk perbaikan kebijakan dan kinerja ke arah yang lebih baik ke depan, sehingga penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan meningkatnya kualitas pelayanan aparatur. d. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Bahwa dalam rangka pencapaian sistem pelaporan kinerja dan keuangan diperlukan pembinaan sumber daya aparatur yang mampu berdaya guna untuk menunjang peningkatan sistem capaian kinerja. Oleh karena peningkatan capaian kinerja dan keuangan bermuara dari kualitas sumber daya aparatur yang kompetensi, menguasai perkembangan ilmu, dan teknologi tetapi juga sangat penting memiliki integritas dan rasa pengabdian untuk membangun bangsa dan negara melalui pembangunan daerahnya, dengan demikian perbedaan kecepatan pencapaian kemajuan pembangunan antar
daerah menjadi sebuah tantangan dan masukan untuk perbaikan kebijakan dan kinerja ke arah yang lebih baik. Pengembangan sistem pelaporan
capaian
kinerja
dan
keuangan
sehingga
dapat
meningkatnya kualitas dan sistem pelaporan. e. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah BPKD Kota Medan yang mampu sebagai konteks pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance). Pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan penataan organisasi perangkat daerah yang profesional dan berkualitas dalam sistem dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai sarana pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah. Penataan organisasi perangkat daerah yang profesional guna pengawasan dan akuntabilitas, kualitas, serta penyusunan pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah. 2. Misi BPKD Kota Medan Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah dan pihakpihak lain yang berkepentingan agar harapan yang dicita-citakan pada masa mendatang akan tercapai. Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) tersebut yaitu: a. Meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah Kota Medan.
b. Meningkatkan
sistem
pengelolaan
keuangan
daerah
melalui
teknologi yang lebih baik. c. Meningkatkan
Efisiensi
dan
Efektivitas
Struktur
Organisasi
Perangkat Daerah Kota Medan. Dalam mencapai visi organisasi tersebut, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan merumuskan misi organisasi sebagai tugas utama yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi dalam kurun waktu tertentu. Ketiga misi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan di atas dapat dijelaskan dengan rasionalitas sebagai berikut: a. Peningkatkan pelayanan administrasi perkantoran pelayanan Aparatur Pemerintah Kota Medan Dengan
terpenuhinya
kebutuhan
sarana
dan
dan
prasarana
administrasi perkantoran merupakan penunjang kelancaran tugastugas pelayanan bagi aparatur sebagai aparatur Pemerintah Kota Medan yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan sumber daya manusia (SDM) maka pelayanan administrasi dan aparatur dapat berjalan sesuai program dan rencana kerja yang telah disusun dan
dapat
menerapkan
mutu
pelayanan
administrasi
serta
peningkatan kualitas pelayanan publik. b. Meningkatkan transparansi, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah Kota Medan Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan harus memiliki manfaat
tepat guna yang berbasis kinerja sehingga dapat terlihat dari hasil pekerjaan yang dilakukan sehingga aparatur pemerintah semakin memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, maupun pengalaman yang sesuai dengan ruang lingkup wewenang dan tanggung jawab yang diemban sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas transparan, efisien, dan efektif. c. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui teknologi yang lebih baik Terkait dengan salah satu tujuan organisasi Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan pemerataan pelayanan umum Pemerintah Kota Medan kepada masyarakat, maka disadari bahwa pada prakteknya, tujuan itu hanya dapat tercapai oleh sumber daya aparatur Pemerintah Kota Medan yang secara langsung berinteraksi dengan sistem teknologi yang harus diketahui oleh aparatur dan menyadari tugas pelayanan yang harus dilakukannya. Oleh karenanya, motivasi, disiplin, dan kualitas sumber daya aparatur
sangat
penyelenggaraan
dibutuhkan pengelolaan
guna
mendukung
keuangan
daerah
penerapan yang
good
governance. d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas struktur organisasi Perangkat Daerah Kota Medan Bahwa untuk dapat tercapainya tujuan organisasi Kinerja organisasi akan selalu ditentukan oleh kinerja sumber daya manusia
dalam organisasi yang bersangkutan disamping adanya peran penting faktor-faktor lain. Oleh karena itu, peningkatan kinerja sumber daya aparatur Pemerintah Kota Medan mutlak harus dilakukan. Dalam batasan misi di atas, peningkatan kinerja aparatur dapat terlepas dari makna peningkatan produktifitas kerja aparatur Pemerintah Kota Medan sehingga terbebas dari pemborosan dan ketidakefisienan. Menempatkan aparatur pada suatu gugus kerja yang jelas, peningkatan karier, dan kesejahteraan yang sesuai dengan prestasi
aparatur,
kepuasan
kerja,
budaya
organisasi
yang
mendukung peningkatan kinerja dan sebagainya merupakan faktorfaktor yang secara simultan berkorelasi dalam proses peningkatan kinerja sumber daya aparatur Pemerintah Kota Medan.
B.
Struktur Organisasi
KEPALA BPKD
SEKRETARIS BPKD
- Sub Bagian Umum - Sub Bagian Keuangan - Sub Bagian Penyusunan Program
BIDANG PERBENDAHARAAN
- Sub Bidang Belanja - Sub Bidang Gaji - Sub Bidang Verifikasi dan Kas
BIDANG ANGGARAN
- Sub Bidang Pendapatan - Sub Bidang Belanja Langsung - Sub Bidang Belanja Tidak Langsung
BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
- Sub Bidang Akuntansi - Sub Bidang Pelaporan
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Sumber: www.pemkomedan.go.id C.
Job description Tugas pokok dan fungsi dari organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) terdiri dari: 1. Kepala BPKD Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah lingkup anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan. Kepala BPKD menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah. c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan. d. Penyusunan
dan
penyelenggaraan
administrasi
keuangan,
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan daerah. f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program.
Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan sekretariatan. b. Pengkoordinasian
penyusunan
perencanaan
program
Badan
Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). c. Pelaksanaan
dan
penyelenggaraan
pelayanan
administrasi
kesekretariatan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yang meliputi
administrasi
umum,
kepegawaian,
keuangan,
dan
kerumahtanggaan BPKD. d. Pengelolaan
dan
pemberdayaan
sumber
daya
manusia,
pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan. e. Pelaksanaan
koordinasi
penyelenggaraan
tugas-tugas
Badan
Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian bidang kesekretariatan. g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kesekretariatan. h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat, membawahkan: a.
Sub bagian Umum Sub bagian umum dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub bagian umum mempunyai tugas pokok pelaksanaan sebagian tugas sekretariat lingkup administrasi umum.
Sub bagian Umum menyelenggarakan fungsi: 1) Penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Umum. 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum. 3) Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah
dinas,
penataan
kearsipan,
perlengkapan,
penyelenggaraan kerumahtanggaan dan keprotokolan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). 4) Pengelolaan administrasi kepegawaian. 5) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian. 6) Pelaksanaan hubungan masyarakat. 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas. 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris dengan tugas dan fungsinya. b.
Sub bagian Keuangan Sub bagian keuangan dipimpin oleh Kepala Sub bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Seketaris. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seketariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan. Sub bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Keuangan. 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan. 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, dan verifikasi. 4) Penyiapan
bahan/pelaksanaan
koordinasi
pengelolaan
administrasi keuangan. 5) Penyusunan laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). 6) Pelaksanaan tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 7) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. c.
Sub bagian Penyusunan Program Sub bagian Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub bagian Penyusunan Program mempunyai tugas
pokok
melaksanakan
sebagian
tugas
sekretariat
lingkup
penyusunan program dan pelaporan. Sub bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi: 1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program. 2) Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana, program, dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). 3) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). 4) Penyusunan bahan evaluasi pelaporan kinerja kegiatan BPKD. 5) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Bidang Anggaran Bidang anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup pendapatan, belanja tidak langsung, dan belanja langsung. Bidang anggaran menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang anggaran.
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup anggaran yang meliputi pendapatan, pembiayaan, belanja tidak langsung, dan belanja langsung. c. Pengkoordinasian Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD). d. Pengkoordinasian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). e. Pengkoordinasian dan penyusunan Rancangan APBD dan Perubahan APBD atas usulan SKPD. f. Penyiapan bahan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). g. Penyiapan Surat Penyediaan Dana (SPD) sesuai DPA/DPPA SKPD. h. Penyusunan laporan realisasi Surat Penyediaan Dana (SPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). i.
Penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran.
j.
Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang anggaran, membawahkan: a.
Sub bidang Pendapatan Sub bidang Pendapatan dipimpin oleh Kepala sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang anggaran. Sub bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang anggaran lingkup pendapatan dan pembiayaan. Sub bidang Pendapatan menyelenggarakan fungsi: 1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Pendapatan. 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis limgkup pendapatan dan penerimaan pembiayaan. 3) Pengkoordinasian pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyusunan rencana dan program pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. 4) Pengkoordinasian
Rencana
Keuangan
Anggaran
(RKA)
pendapatan SKPD. 5) Penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan. 6) Penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA pendapatan dan pembiayaan SKPD. 7) Penyiapan bahan SPD pendapatan dan pembiayaan sesuai DPA/DPPA SKPD.
8) Penyiapan laporan realisasi SPD pendapatan dan pembiayaan. 9) Pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pendapatan dan penerimaan pembiayaan. 10) Penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran lingkup pendapatan dan pembiayaan. 11) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya b.
Sub bidang Belanja Tidak Langsung Sub bidang Belanja Tidak Langsung dipimpin oleh Kepala Sub bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran. Sub bidang Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Anggaran lingkup belanja tidak langsung. Sub bidang Tidak Langsung menyelenggarakan fungsi: 1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Belanja Tidak Langsung. 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja tidak langsung. 3) Pengkoordinasian RKA belanja tidak langsung SKPD. 4) Pengkoordinasian perencanaan dan penyusunan anggaran belanja tidak langsung dengan SKPD.
5) Pemeriksaan dan penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA belanja tidak langsung SKPD. 6) Penyiapan
bahan
SPD
belanja
tidak
langsung
sesuai
DPA/DPPA SKPD. 7) Penyiapan laporan realisasi SPD belanja tidak langsung. 8) Penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran lingkup belanja tidak langsung. 9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. c.
Sub bidang Belanja Langsung Sub bidang Belanja Langsung dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran. Sub Bidang Belanja Langsung mempuyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Anggaran lingkup belanja langsung. Sub bidang Belanja Langsung menyelenggarakan fungsi: 1) Penyiapan rencana, program dan kegiatan Sub Bidang Belanja Langsung. 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja langsung. 3) Pengkoordinasian Rencana Keuangan Anggaran (RKA) belanja langsung SKPD.
4) Pengkoordinasian perencanaan dan penyusunan anggaran belanja langsung dengan SKPD. 5) Pemeriksaan dan penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA belanja langsung SKPD. 6) Penyiapan SPD belanja langsung sesuai DPA/DPPA SKPD. 7) Peyiapan laporan realisasi Surat Penyediaan Dana (SPD) belanja langsung. 8) Penyusunan laporan anggaran kinerja program bidang anggaran lingkup belanja langsung. 9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4. Bidang Perbendaharaan Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) lingkup gaji, belanja, verifikasi dan kas. Bidang perbendaharaan menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Perbendaharaan. b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perbendaharaan.
c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang gaji, belanja, verifikasi dan kas. d. Penyiapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja tidak langsung, belanja langsung, dan pengeluaran pembiayaan. e. Pengujian terhadap pengajuan pembayaran gaji, belanja, verifikasi dan kas. f. Penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) belanja tidak langsung, belanja langsung, dan pengeluaran pembiayaan. g. Penyusunan laporan realisasi SP2D SKPD. h. Penyusunan laporan kinerja program bidang perbendaharaan. i.
Penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian masalah tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
j.
Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang perbendaharaan, membawahkan: a.
Sub bidang Gaji Sub bidang Gaji dipimpin oleh Kepala Sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan. Sub bidang Gaji mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perbendaharaan lingkup gaji. Sub bidang Gaji menyelenggarakan fungsi:
1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Gaji. 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup gaji pegawai. 3) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang gaji. 4) Pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan SPM gaji dari SKPD. 5) Penyiapan bahan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) gaji. 6) Penyiapan bahan pembuatan dan penyusunan daftar gaji SKPD. 7) Penyelesaian permasalahan lingkup gaji. 8) Penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian masalah tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi lingkup gaji. 9) Peyiapan
bahan
untuk
penerbitan
Surat
Keputusan
Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji. 10) Penyiapan pembayaran uang bagi PNS yang meninggal dunia. 11) Penyusunan laporan realisasi SP2D gaji. 12) Penyusunan laporan kinerja program bidang perbendaharaan lingkup gaji. 13) Pelaksanaan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. 14) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b.
Sub bidang Belanja Sub bidang Belanja dipimpin oleh Kepala Sub bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bidang Perbendaharaan. Sub bidang Belanja menyelenggarakan fungsi: 1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Belanja. 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja. 3) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang belanja. 4) Pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja dari SKPD. 5) Penyiapan register penolakan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja. 6) Penyiapan bahan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja. 7) Penyiapan register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja. 8) Penyiapan
bahan
penyelesaian
masalah
tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi lingkup belanja. 9) Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran belanja. 10) Penyusunan laporan kinerja program bidang perbendaharaan lingkup belanja.
11) Pelaksanaan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan monitoring. 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. c.
Sub bidang Verifikasi dan Kas Sub bidang Verifikasi dan Kas dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan. Sub Bidang Verifikasi dan Kas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perbendaharaan. Sub bidang Verifikasi dan Kas menyelenggarakan fungsi:
1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Verifikasi dan Kas. 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup verfikasi dan kas. 3) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang verifikasi dan kas. 4) Penyiapan bahan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bidang verifikasi dan kas. 5) Penyiapan register SP2D bidang verifikasi dan kas. 6) Pemeriksaan kelengkapan surat pertanggungjawaban belanja. 7) Pelaksanaan pembinaan terhadap Bendahara SKPD. 8) Penyusunan laporan arus kas secara periodik.
9) Pencatatan dan penerimaan dan belanja ke dalam buku register serta membuat laporan harian tentang penerimaan dan belanja daerah. 10) Pelaksanaan rekonsiliasi kas dengan bank per periode. 11) Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran verfikasi dan kas. 12) Penyusunan laporan kinerja program bidang perbendaharaan lingkup verifikasi dan kas. 13) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. 14) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Akutansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) lingkup akuntansi dan pelaporan. Bidang Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Akuntansi dan Pelaporan. b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup akuntansi dan pelaporan. c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang akuntansi dan pelaporan.
d. Pelaksanaan
penyusunan,
sosialisasi,
dan
asistensi
sistem
penatausahaan akuntansi pemerintahan daerah. e. Pengkoordinasian laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan manajerial
dari
SKPD
menjadi
laporan
keuangan
sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. f. Penyajian data dan informasi di bidang analisa, bidang pelaporan keuangan serta bidang penatausahaan keuangan. g. Penatausahaan Pembukuan Keuangan Pemerintah Daerah dan penyusunan Laporan Keuangan Daerah. h. Penyusunan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap semester dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya. i.
Penelitian kelengkapan surat pertanggungjawaban belanja dan pengesahan surat pertanggungjawaban pendapatan.
j.
Penyusunan laporan kinerja program bidang akuantansi dan pelaporan.
k. Pelaksanaan
pembinaan,
pemantauan,
pengawasan,
dan
pengendalian di bidang akuntansi dan pelaporan. l.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan:
a.
Sub bidang Akuntansi
Sub bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Sub bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan lingkup akuntansi. Sub bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi: 1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Akuntansi. 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis dan perumusan lingkup akuntansi. 3) Pelaksanaan verifikasi atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah terbit. 4) Penghimpunan proyeksi pendapatan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka pengelolaan anggaran kas. 5) Pelaksanaan pembukuan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 6) Pengesahan surat pertanggungjawaban pendapatan. 7) Penyusunan laporan kinerja program bidang akuntansi dan pelaporan lingkup akuntansi. 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. b.
Sub bagian Pelaporan Sub bidang Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Akuntansi dan Pelaporan. Sub Bidang Pelaporan
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan lingkup pelaporan. Sub bidang Pelaporan menyelenggarakan fungsi: 1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Pelaporan. 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis dan perumusan kebijakan lingkup pelaporan. 3) Penghimpunan dan pengelolaan data serta informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan daerah. 4) Pelaksanaan konsolidasi dan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD dengan laporan keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). 5) Pelaporan penerimaan daerah secara terpadu pada semua unit pelaksana secara integrasi. 6) Penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan semester dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya. 7) Penyusunan laporan keuangan tahunan.
8) Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan laporan berkala tentang laporan keuangan daerah. 9) Penyiapan
rancangan
peraturan
daerah
tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 10) Penyusunan laporan kinerja program bidang akuntansi dan pelaporan lingkup pelaporan. 11) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 6. Unit Pelaksana Teknis Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok, dan fungsi Unit Pelaksana Teknis akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 7. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang dihunjuk. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan. Jumlah tenaga kerja tersebut ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. D.
Jaringan Kegiatan Adapun jaringan kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan, yaitu dinas-dinas di kota Medan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang akan memberikan laporan keuangannya kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan untuk dikonsolidasi dan diberikan kepada Kepala Daerah sebagai Laporan Pertanggungjawaban.
E.
Kinerja Terkini Kinerja terkini yang dilakukan pada BPKD Kota Medan, yaitu Pendampingan Penatausahaan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan SKPD tahun anggaran 2014 dengan menggunakan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen dan Keuangan Daerah).
F.
Rencana Kegiatan Rencana program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dirumuskan berdasarkan program dan kegiatan bidang-bidang pelaksana. Adapun Rencana Kegiatan pada BPKD Kota Medan, yaitu: 1. Program pelayanan administrasi perkantoran. 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 3. Program peningkatan disiplin aparatur.
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 6. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
BAB III SISTEM AKUNTANSI BELANJA MODAL PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
(BPKD) KOTA MEDAN A.
Pengertian Belanja Modal Belanja di lingkungan akuntansi komersial dapat didefinisikan “sebagai arus keluar dari aset atau segala bentuk penggunaan aset yang terjadi selama periode tertentu yang berasal dari produksi barang, penyerahan jasa, atau aktivitas lain yang terjadi dalam kegiatan operasional entitas” (Nordiawan, dkk, 2007:187). Menurut Accounting Principle Board (APB) Statement Nomor 4 (dalam Erlina, Sirojuzilam, Rasdianto, 2012:168), belanja didefinisikan “sebagai jumlah, yang diukur dalam uang, dari kas yang dikeluarkan atau properti lain yang ditransfer, modal saham yang dikeluarkan, jasa yang diberikan, atau kewajiban yang terjadi dalam hubungannya dengan barang atau jasa yang telah atau akan diterima”. Dari definisi tersebut, terlihat bahwa belanja terjadi dikarenakan penggunaan aset (dalam segala bentuk) untuk kegiatan operasional entitas, sehingga belanja dapat diakui walaupun tidak terjadi arus keluar kas. Definisi tersebut diterapkan untuk lingkungan akuntansi di sektor swasta yang menggunakan basis akrual dalam pelaporannya. Untuk akuntansi pemerintahan, karena basis akuntansi yang digunakan berbeda dengan swasta, maka perlu adanya definisi yang disesuaikan dengan lingkungan pemerintahan yang menggunakan basis kas menuju akrual (cash toward accrual).
Belanja di lingkungan akuntansi pemerintahan di Indonesia diartikan “sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah” (Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005). Dalam hal ini, maka definisi belanja modal yaitu: “belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun
aset
ditambah
seluruh
belanja
yang
terkait
dengan
pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan” (Erlina, Sirojuzilam, Rasdianto, 2012:169). Belanja modal ini meliputi: 1. Belanja modal tanah 2. Belanja modal peralatan dan mesin 3. Belanja modal gedung dan bangunan 4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan 5. Belanja modal aset tetap lainnya 6. Belanja aset lainnya (aset tak berwujud)
B.
Karakteristik Belanja Modal
Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai belanja modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap (Mursyidi, 2009:305). Aset tetap mempunyai ciri-ciri/karakteristik sebagai berikut: 1. Berwujud 2. Akan menambah aset pemerintah 3. Mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun 4. Nilainya relatif material. Sedangkan ciri-ciri/karakteristik aset lainnya adalah: 1. Tidak berwujud 2. Akan menambah aset pemerintah 3. Mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun 4. Nilainya relatif material Dari ciri-ciri/karakteristik tersebut di atas, diharapkan entitas dapat menetapkan kebijakan akuntansi mengenai batasan minimal nilai kapitalisasi suatu aset tetap atau aset lainnya (threshold capitalization), sehingga pejabat/aparat penyusun anggaran dan/atau penyusun laporan keuangan pemerintah mempunyai pedoman dalam penetapan belanja modal baik waktu penganggaran maupun pelaporan keuangan pemerintah. Pemerintah Kota Medan menetapkan kebijakan terhadap pengakuan belanja modal, yaitu suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh
kriteria sebagai berikut (dalam Lampiran Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Medan): 1. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan. 2. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual. 3. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut (dalam Lampiran Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Medan): 1. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara : a. bertambah ekonomis/efisien, dan/atau b. bertambah umur ekonomis, dan/atau c. bertambah volume, dan/atau d. bertambah kapasitas produksi, dan/atau 2. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. C.
Pengertian Sistem Akuntansi Sistem Akuntansi memiliki pengertian masing-masing yang terdiri dari dua elemen yaitu: sistem dan akuntansi. Di mana setiap kata memiliki arti
tersendiri, dan apabila digabungkan akan menghasilkan sebuah definisi yang baru. Kedua elemen tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Menurut Hall (2011:6) “Sistem adalah kelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama”. Secara umum, akuntansi dapat didefinisikan: “sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihakpihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan” (Wareen, Reeve, Fess, 2008:10). Ada beberapa definisi dan pengertian akuntansi yang berasal dari beberapa lembaga yang dilihat dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Definisi tersebut adalah sebagai berikut (Erlina, Sirojuzilam, Rasdianto, 2012:54): 1. American Accounting Association (1966) mendefinisikan “akuntansi sebagai
proses
mengidentifikasikan,
mengukur,
mencatat,
dan
melaporkan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan”. 2. Accounting Principles Board (1970) mendifinisikan “akuntansi sebagai kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitaif, terutama yang bersifat keuangan dari suatu entitas ekonomi”. Informasi tersebut dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan
ekonomi dalam rangka membuat pilihan-pilihan berbagai alternatif tindakan. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mendifinisikan “akuntansi sebagai proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya serta penyajian laporan”. Menurut Mulyadi (2001:3), “sistem akuntansi merupakan organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan”. Akuntansi adalah suatu sistem, yaitu suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem-subsistem atau kesatuan lebih kecil yang saling berhubungan dan mempunyai tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah input (masukan) menjadi output (keluaran). Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Outputnya adalah laporan keuangan. Dalam proses akuntansi, terdapat beberapa catatan yang dibuat, yaitu jurnal, buku besar, dan buku pembantu. Dalam konteks akuntansi keuangan daerah juga terdapat Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah. Konsep Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah ini pun sejalan dengan konsep sistem akuntansi di atas dan Sistem Akuntansi Pemerintahan dalam SAP (Standar Akuntansi Pemerintah). Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (5) PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP
yang
menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah
serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Oleh karena itu, Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemda (Halim, 2008:52). Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki contoh input berupa Surat Tanda Setoran (STS) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Proses Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dilakukan dengan menggunakan catatan seperti buku jurnal umum, buku jurnal penerimaan kas, buku jurnal pengeluaran kas, buku besar, dan buku besar pembantu. Output Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berupa laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 232) Menurut Sugiri (dalam Halim, 2008:53) Sistem akuntansi di atas dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi, yaitu tahap-tahap yang terdapat dalam sistem akuntansi, seperti: 1. Mendokumentasikan transaksi keuangan dalam Bukti dan melakukan analisis transaksi keuangan tersebut. 2. Mencatat transaksi keuangan dalam Buku Jurnal. Tahapan ini disebut menjurnal.
3. Meringkas, dalam buku besar, transaksi-transaksi keuangan yang sudah dijurnal. Tahapan ini disebut posting atau mengakunkan. 4. Menentukan
saldo-saldo
buku
besar
di
akhir
periode
dan
menuangkannya dalam Neraca Saldo. 5. Menyesuaikan buku besar berdasar pada informasi yang paling up-todate (mutakhir). 6. Menentukan
saldo-saldo
buku
besar
setelah
penyesuaian
dan
menuangkannya dalam Neraca Saldo Setelah Penyesuaian (NSSP). 7. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan pada NSSP. 8. Menutup buku besar. 9. Menentukan saldo-saldo buku besar dan menuangkannya dalam Neraca Saldo Setelah Tutup Buku. D.
Kerangka Umum Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Kerangka umum sistem akuntansi keuangan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut (Ulum, 2004:249): 1. Satuan kerja memberikan dokumen-dokumen sumber (DS) seperti Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan Surat Tanda Setoran (STS) dari transaksi keuangannya kepada Unit Keuangan Pemerintah Daerah. 2. Unit Pembukuan dan Unit Perhitungan melakukan pembukuan bulanan DS tersebut dengan menggunakan komputer akuntansi (komputer yang telah disiapkan untuk keperluan akuntansi) termasuk perangkat lunak (software) akuntansi.
3. Dari proses akuntansi tersebut dihasilkan jurnal yang sekaligus diposting ke dalam Buku Besar dan Buku Pembantu secara otomatis untuk setiap Satuan Kerja. 4. Bila dokumen di atas telah diverifikasi dan benar maka dilanjutkan dengan proses komputer untuk pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). 5. LPJ dikirimkan kepada Kepala Daerah sebagai pertanggungjawaban Satuan Kerja atas pelaksanaan anggaran, satu copy dikirim kepada Satuan Kerja yang bersangkutan untuk kebutuhan pertanggungjawaban dan manajemen, satu copy untuk arsip Unit Perhitungan. LPJ konsolidasi juga harus diberikan kepada Kepala Daerah agar dapat mengetahui keseluruhan realisasi APBD pada suatu periode. E.
Sistem Akuntansi Belanja (Termasuk Belanja Modal) Sebagai Bendahara Umum Daerah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (BUD SKPKD), Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan memiliki dua fungsi sebagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah). Dalam melaksanakan fungsinya, Badan Pengelola Keuangan Daerah mengelola laporan keuangan tiap-tiap SKPD yang kemudian akan dikonsolidasikan untuk diberikan kepada Kepala Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 60 Tahun 2010, maka sistem akuntansi belanja yang dilaksanakan pada BPKD Kota Medan adalah sebagai berikut:
1.
Sistem akuntansi belanja SKPD Akuntansi belanja pada satuan kerja dilakukan oleh PPK-SKPD. Akuntansi belanja pada satuan kerja ini meliputi akuntansi belanja UP (uang persediaan)/GU (ganti uang)/TU (tambah uang), dan akuntansi belanja LS (langsung). Tahap-tahap akuntansi pengeluaran belanja
daerah dapat
dijelaskan sebagai berikut: a. Pada saat menerima dana dengan medianya SP2D untuk Belanja UP/GU/TU PPK-SKPD menerima SP2D dari Kuasa BUD melalui kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran. Berdasarkan SP2D, PPK-SKPD mencatat transaksi penerimaan uang persediaan tersebut dengan menjurnal “Kas di Bendahara Pengeluaran” di Debit dan “R/K Pusat” di kredit. Kas di Bendahara Pengeluaran R/K Pusat
xxx xxx
Sedangkan saat menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja LS, karena dalam Belanja LS dana SP2D dari BUD langsung diterima oleh pihak ketiga/pihak lain yang telah ditetapkan (misal Belanja LS Gaji & Tunjangan dan Belanja LS Barang & Jasa) maka PPK-SKPD mencatat transaksi belanja dengan menjurnal ”Belanja sesuai jenisnya” di debit dan “R/K Pusat” di kredit. Belanja__________ R/K Pusat
xxx xxx
b. Secara berkala, PPK-SKPD menerima Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari Bendahara Pengeluaran. SPJ tersebut dilampiri dengan bukti transaksi. Berdasarkan SPJ dan bukti transaksi tersebut, PPKSKPD mencatat transaksi-transaksi belanja
dengan menjurnal
“Belanja sesuai jenisnya” di debit dan “Kas di Bendahara Pengeluaran” di kredit. Belanja__________ Kas di Bendahara Pengeluaran
xxx xxx
Karena jurnal yang sama akan dipakai terus dalam mencatat belanja, maka dibuatlah Buku Jurnal khusus Belanja UP/GU/TU yang dikenal dengan Buku Jurnal Pengeluaran Kas. c. Dalam hal PPTK meminta uang muka kerja (uang panjar Kegiatan), maka atas dasar Nota Pencairan Dana (NPD) disetujui oleh Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran, maka PPK-SKPD mencatat pemberian uang muka tersebut dengan menjurnal ”Uang muka operasional” didebet dan ”Kas di Bendahara Pengeluaran” dikredit. Uang muka operasional Kas di bendahara pengeluaran
xxx xxx
Pada saat PPTK mempertanggungjawabkan uang muka kerja yang diambilnya setelah diverifikasi belanjanya oleh bendahara pengeluaran maka atas belanja yang dilakukan oleh PPTK tersebut
dicatat dengan menjurnal ”Belanja sesuai jenisnya” didebet dan ” Uang muka operasional” dikredit. Belanja__________ xxx Uang muka operasional xxx d. Dalam kasus LS Gaji dan tunjangan, meskipun dana yang diterima oleh pegawai adalah jumlah netto (setelah dikurangi potongan), namun Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) tetap mencatat belanja gaji dan tunjangan dalam jumlah bruto. PPK-SKPD tidak perlu mencatat potongan tersebut karena pencatatannya sudah dilakukan oleh BUD dalam sub sistem Akuntansi PPKD. e. Dalam kasus LS Barang dan Jasa, seringkali terdapat potongan pajak sehingga dana yang diterima oleh pihak ketiga adalah jumlah netto (setelah dikurangi potongan pajak), namun PPK-SKPD tetap mencatat
belanja
tersebut
dalam
jumlah
bruto.
Pejabat
Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPKSKPD) kemudian mencatat potongan tersebut sebagai Hutang di jurnal umum. R/K Pusat Hutang Pajak_____
xxx xxx
Ketika bukti Surat Setoran Pajak (SSP) telah diterima, dilakukan penghapusan hutang pajak tersebut dengan jurnal sebagai berikut : Hutang Pajak__________
xxx
R/K Pusat
xxx
f. Khusus untuk transaksi belanja yang menghasilkan aset tetap, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) juga mengakui penambahan aset dengan membuat jurnal korolari yaitu ”Aset sesuai jenisnya” di debit dan “Diinvestasikan dalam Aset Tetap” di kredit. Belanja Modal__________ xxx Kas di bendahara pengeluaran (atau R/K Pusat kalau LS) Aset__________ xxx Diinvestasikan dalam Aset Tetap
xxx xxx
g. Setiap periode, jurnal tersebut akan diposting ke Buku Besar sesuai dengan kode rekening belanja (Contoh format buku besar sama dengan buku besar akuntasi penerimaan). h. Di akhir bulan, PPK-SKPD memindahkan saldo-saldo yang ada di tiap buku besar ke dalam Neraca Saldo. (Contoh format Neraca Saldo sama dengan neraca saldo akuntansi penerimaan) 2.
Sistem akuntansi belanja SKPKD Akuntansi belanja pada SKPKD adalah langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk mencatat belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang hanya dilakukan oleh Subbag Pembukuan Bagian Keuangan Pemerintah Kota Medan. Tahap-tahap Akuntansi Pengeluaran Belanja pada SKPKD tersebut dapat dijelaskan Sebagai Berikut :
a. Subbag Pembukuan Bagian Keuangan Pemerintah Kota Medan menerima SP2D dari Kuasa BUD. Berdasarkan SP2D terkait, Subbag Pembukuan Bagian Keuangan Pemerintah Kota Medan mencatat transaksi ke jurnal sebagai berikut: Belanja Bunga/Subsidi/dsb_____ Kas di Kas Daerah
xxx xxx
b. Setiap periode, Subbag Pembukuan Bagian Keuangan Pemerintah Kota Medan atas jurnal tersebut akan diposting ke Buku Besar sesuai dengan kode rekening belanja. c. Di akhir bulan, Subbag Pembukuan Bagian Keuangan Pemerintah Kota Medan memindahkan saldo-saldo yang ada di tiap buku besar ke dalam Neraca Saldo. Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa belanja modal memiliki perlakuan yang khusus, di mana terhadap belanja modal dilakukan pencatatan secara corollary, yaitu dicatat dengan dua jurnal. Satu jurnal untuk mencatat belanja dan yang lainnya untuk mencatat aset yang diperoleh dari transaksi belanja modal tersebut.
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN A.
Kesimpulan Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan dalam bab-bab terdahulu, maka penulis akan memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Sistem Akuntansi Belanja Modal pada BPKD Kota Medan telah memenuhi syarat sistem akuntansi yang baik karena telah dilaksanakan dengan mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku pada pemerintah daerah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. 2. Sistem Akuntansi yang digunakan dalam pemerintahan daerah adalah sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual). 3. Dokumen-dokumen
yang
digunakan
terkait
pelaksanaan
sistem
akuntansi belanja modal adalah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nota debit bank dan bukti pengeluaran lainnya, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Penyediaan Dana (SPD), dan berita acara serah terima barang/jasa. 4. Dalam sistem akuntansi, belanja modal diberi perlakuan khusus dengan melakukan pencatatan secara corollary, yaitu dicatat dengan dua jurnal. Satu jurnal untuk mencatat belanja dan yang lainnya untuk mencatat aset yang diperoleh dari transaksi belanja modal tersebut. B.
Saran Dalam kesempatan ini penulis akan mengemukakan saran kepada perusahaan/instansi sekiranya bermanfaat.
1. Sebaiknya perusahaan/instansi dapat mempertahankan kinerja terkini seperti pendampingan penatausahaan keuangan agar setiap SKPD/dinas lebih mandiri dalam mengelola keuangan pemerintah daerah dan sistem akuntansi tetap berjalan dengan baik. 2. Untuk ke depannya sebaiknya perusahaan/instansi menambah program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi aparatur di berbagai SKPD.
DAFTAR PUSTAKA
Bastian, Indra. 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2. Salemba Empat: Jakarta. Erlina, dkk. 2012. Pengelolaan dan Akuntansi Keuangan Daerah. USU Press: Medan. Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat. Hall, James. A. 2011. Sistem Informasi Akuntansi. Edisi Keempat. Salemba Empat: Jakarta. Ulum, MD Ihyaul. 2004. Akuntansi Sektor Publik Sebuah Pengantar. Edisi Pertama. Malang: UMM Press. Mursyidi. 2009. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Refika Aditama: Bandung. Nordiawan, Deddi, dkk. 2007. Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat: Jakarta. Pedoman Penulisan Skripsi dan Ujian Komprehensif Program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi USU Peraturan Walikota Medan Nomor 60 Tahun 2010 Waren, Carl S, J.M Reeve dan P.E Fees. 2008. Accounting – Pengantar Akuntansi. Edisi 21. Jakarta: Salemba Empat.
