TUGAS AKHIR
SISTEM PENGAWASAN INTERN KAS DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD) KOTA MEDAN
Oleh :
LITA SELFIANA S 112102131
PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS MEDAN
PERSETUJUAN ADMINISTRASI AKADEMIK NAMA NIM PROGRAM STUDI JUDUL TUGAS AKHIR
Tanggal:____________2014
: : : :
LITA SELFIANA S 112102131 DIPLOMA III AKUNTANSI SISTEM PENGAWASN INTERN KAS DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD) KOTA MEDAN
Dosen Pembimbing Tugas Akhir
(Drs. H. Hotmal Ja’far, MM, Ak.) NIP.19510425 198203 1 002 Tanggal:____________2014
Ketua Prodi Diploma III Akuntansi
(Drs. Rustam, M.Si, Ak, CA) NIP.19511114 198203 1 002 Tanggal:____________2014
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU
(Prof. Dr. Azhar Maksum, M.Ec,Ac,Ak,CA) NIP.19560407 198002 1 00
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS MEDAN
PENANGGUNG JAWAB TUGAS AKHIR
NAMA
: LITA SELFIANA S
NIM
: 112102131
PROGRAM STUDI
: DIPLOMA III AKUNTANSI
JUDUL TUGAS AKHIR
: SISTEM PENGAWASAN INTERN KAS DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD) KOTA MEDAN
Medan,
Agustus 2014
(LITA SELFIANA S) NIM.112102131
KATA PENGANTAR Dengan Kerendahan hati, penulis mengucapkan Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kritus yang telah memberikan rahmat dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Sistem Pengawasan Intern Kas Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan”. Tugas akhir ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Penulis juga menyadari bahwa dalam menyelesaikan tugas akhir ini banyak menerima bimbingan dan tidak terlepas dari arahan, bantuan, dan petunjuk dari berbagai pihak sampai selesainya tugas akhir ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya yang senantiasa membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini yaitu kepada: 1.
Bapak Prof. Dr. Azhar Maksum, M.Ec, Ac, Ak, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara,
2.
Bapak Drs. Rustam, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonimi dan Bisnis Sumatera Utara yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini,
3.
Bapak Drs. Chairul Nazwar, M.Si, Ak selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara,
4.
Bapak Drs. H. Hotmal Ja’far MM, Ak. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis serta dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini,
5.
Drs. Hasan Basri, MM, selaku kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan yang telah memberi izin riset, Ibu Khairunisa, SE, MM. Selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKD Kota Medan, Bpk. Arfan Anshari, SE. Kepala Sub bidang Akuntansi, serta Bapak dan Ibu Pegawai Kantor bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKD Kota Medan, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bimbingan dan bantuannya dalam memberikan data-data yang diperlukan untuk penelitian dalam penulisan Tugas Akhir ini kepada penulis,
6.
Teristimewa untuk Ayahanda A. sagala dan Ibunda Tumini tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, doa, pengorbanan untuk penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Kiranya Tuhan Yesus memberikan panjang umur dan berkat yang melimpah, Amin.
7.
Sahabat - sahabat terbaik Lima Serangkai: Tribudi Astuti, Alfria Sitompul, Rizky Nirwana Nst, dan Ely Lasa, dan teman ku Ely Sabeth Ginting dan Fitri Annisa yang telah saling mendukung dan memberi semangat serta doa dalam menyelesaikan tugas akhir ini, dan juga seluruh teman mahasiswa jurusan Diploma III Akuntansi Grup “C” dan teman-teman yang lain yang bersama-sama berjuang menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera
Utara.
bersama-sama
bersemangat
berjuang
menyelesaikan
pendidikannya di Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Dalam penyelesaian tugas akhir ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyajian tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun Tugas Akhir ini dari semua pihak demi kesempurnaan tugas akhir ini.
Akhir kata, peneliti berharap semoga tugas akhir ini memberikan manfaat dan memberikan masukan kepada kita semua yang membacanya.
Medan,
Agustus 2014
Penulis,
Lita Selfiana S (NIM. 112102131)
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR........................................................................................
i
DAFTAR ISI....................................................................................................... iv DAFTAR TABEL............................................................................................... vi DAFTAR LAMPIRAN...................................................................................... vii BAB I
PENDAHULUAN............................................................................
1
A. Latar Belakang Masalah................................................................ 1 B. Rumusan Masalah.......................................................................... 4 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian...................................................... 4 1. Tujuan Penelitian....................................................................... 4 2. Manfaat Penelitian..................................................................... 5 D. Rencana Penulisan......................................................................... 5 1. Jadwal Survei/observasi............................................................. 5 2. Rencana Isi................................................................................. 6
BAB II
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA MEDAN............................................................................................. 9 A. Sejarah Ringkas............................................................................. 9 1. Gambaran Umum Kota Medan................................................. 9 2. Sejarah Ringkas Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan................................................................. 11 B. Struktur Organisasi........................................................................ 20
C. Uraian Tugas (Job Description).................................................. 21 D. Jaringan Usaha/ Kegiatan............................................................ 38 E. Kinerja Terkini............................................................................. 38 F. Rencana Kegiatan......................................................................... 39
BAB III
SISTEM PENGAWASAN INTERN KAS DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD) KOTA MEDAN.............................................................................. 42 A. Pengertian Kas Daerah dan Fungsi Pengawasan Intern.............. 42 1. Pengertian Kas Daerah............................................................ 42 2. Pengertian Pengawasan Intern................................................
43
B. Unsur-unsur Pengawasan Intern Kas.......................................... 45 C. Tujuan Pengawasan Intern Kas................................................... 47 D. Analisa Prosedur Penerimaan Kas Daerah.................................. 48 E. Analisa Pengawasan Intern Penerimaan Kas Daerah................. 54 BAB IV
PENUTUP....................................................................................... 56 A. Kesimpulan.................................................................................
57
B. Saran...........................................................................................
58
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Nomor
Judul
Halaman
1.1
Jadwal Penelitian...................................................................................6
2.2
Tabel Rencana Program/Kegiatan Badan Pengelola Keuangan (BPKD) Daerah Kota Medan...............................................................4
DAFTAR LAMPIRAN
No 1
Judul
Halaman
: Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan..................................................................... 60
2
: Format Dokumen Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah.............
61
3
: Format Dokumen Surat Ketetapan Retribusi (SKR)...................
62
4
: Format Dokumen Surat Tanda Setoran......................................... 63
5
: Format Dokumen Tanda Bukti Pembayaran................................
6
: Format Dokumen Slip Setoran...................................................... 65
7
: Format Dokumen Buku Kas Umum (BKU) Penerimaan............
66
8
: Format Dokumen Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian...........
67
9
: Format Dokumen Surat Pertanggungjawaban
64
Penerimaan (SPJ)........................................................................... 68
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah. Kegiatan-kegiatan pembayaran atas suatu aktivitas sebagian besar di dominasi dengan menggunakan kas. Ini tak terlepas dari kondisi masa kini yang menjadikan uang tunai sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. Sangat jarang ditemukan dalam sistem perekonomian sebuah negara saat ini yang tidak menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran. Uang tunai atau sering disebut dengan kas merupakan komponen penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Sebagian besar aktivitas pada suatu entitas, apakah entitas bisnis ataupun entitas pemerintahan, selalu melibatkan uang tunai dalam pelaksanaan kegiatannya. Hampir dapat dipastikan bahwa kas inilah yang memiliki peranan sentral dalam menjaga kelangsungan sebuah aktivitas. Pos akuntansi (pencatatan) kas entitas bisnis pada entitas pemerintah disebut dengan kas daerah, walaupun hakekatnya sama-sama sebagai pos akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas untuk aktivitas entitas, yang membedakannya adalah dari segi penerimaan kas, entitas bisnis menerima kas dari kegiatan penjualan, sedangkan pemerintah menerima kas dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang pengelolaan uang negara/daerah, Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota
untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah. Pengawasan intern merupakan kegiatan mengkoordinasi aktivitasaktivitas entitas bisnis maupun entitas pemerintah agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Karena kas daerah adalah salah satu komponen dari aktiva yang sangat vital bagi kelangsungan hidup entitas pemerintah daerah, dimana kas daerah merupakan elemen kunci dalam perencanaan atas seluruh aspek operasional pemerintah daerah maka diperlukan pengawasan intern. Pengawasan intern dapat dilakukan dengan adanya penyusunan sistem pengawasan intern yang telah dibuat untuk digunakan dalam kegiatan aktivitas atau operasional entitas pemerintah. Sistem pengawasan intern meliputi
struktur
organisasi,
metode,
dan
ukuran-ukuran
yang
dikoordinasikan untuk menjaga kekayaaan organisasi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan menajemen. Masalah yang mendasari perlu adanya sistem pengawasan intern kas terhadap kas daerah adalah bahwa kas daerah merupakan aset lancar yang sensitif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan. Baik entitas binis atau entitas pemerintah, kas adalah salah satu aktiva yang siap untuk diubah menjadi jenis aset yang lain; sangat mudah disembunyikan dan dipindahkan; serta sangat diinginkan. Karena karakteristik ini, kas adalah aktiva yang paling rawan terhadap pencurian dan penyalahgunaan. Terlebih lagi, karena jumlah transaksi kas yang sangat besar, banyak kekeliruan mungkin terjadi dalam pelaksanaan dan pencatatan transaksi kas membuat data keuangan menjadi tidak akurat sehingga beresiko bagi aktivitas finansial.
Dengan adanya sistem pengawasan intern kas yang baik, diharapkan baik penerimaan dan pengeluaran kas daerah dapat dilakukan secara tepat, aman, terkendali, transparan, dan dapat menghindari kecurangan yang mungkin saja dapat terjadi. Manfaat sistem pengawasan intern bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan kas daerah adalah untuk mengamankan harta pemerintah daerah. Keamanan kas daerah merupakan bagian dalam pengelolaan keuangan daerah dan seharusnya sudah menjadi tanggungjawab kepala daerah sebagai pemerintah daerah untuk menggunakan kas daerah sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah, melimpahkan sebagian kekuasaanya kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yaitu Badan Pengelola keuangan daerah (BPKD) untuk memberi keyakinan memadai atas tujuan organisasi dalam mengelola keuangan daerahnya. Sesuai dengan salah satu misinya untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektifitas pengelolaan Keuangan daerah kota Medan khususnya pengelolaan dan pelaporan keuangan kas daerah diperlukan sistem pengawasan intern. Sehubungan dengan pentingnya sistem pengawasan intern baik penerimaan dan pengeluaran kas daerah bagi entitas pemerintah daerah, maka penulis ingin mempelajarinya dan sekaligus menjadi acuan dalam melakukan penulisan
tugas
akhir
ini, dengan
memilih judul: “Sistem Pengawasan Intern Kas Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan”.
B. Rumusan Masalah Dalam kesempatan ini penulis akan membahas tentang sistem pengawasan intern kas daerah sesuai dengan judul tugas akhir ini, Sehubungan dengan luasnya ruang lingkup sistem pengawasan penerimaan dan pengeluaran kas daerah pada BPKD Kota Medan, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan tugas akhir ini dengan membahas permasalah Sistem Pengawasan Intern Kas daerah, atas Penerimaan Kas Daerah-nya saja pada BPKD Kota Medan, dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1.
Bagaimana sistem pengawasan intern kas yang berlaku atas penerimaan kas daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan?
2.
Apakah sistem pengawasan intern atas penerimaan kas daerah yang diterapkan sudah dapat menjamin keamanan dalam pengelolaan kas daerah?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.
Tujuan penelitian Tujuan penulis mengadakan penelitian dalam penulisan tugas akhir ini adalah: a.
Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pelaksanaan sistem pengawasan intern penerimaan kas daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan.
b.
Untuk mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang terkait dalam penerimaan penerimaan kas daerah.
c.
Untuk mengetahui apakah pengawasan intern kas yang dilakukan
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan telah berjalan efektif dan efisien. d.
Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Pogram Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
2.
Manfaat Penelitian Penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi penulis tetapi juga bermanfaat bagi perusahaan/instansi dan peneliti lainnya. a.
Bagi BPKD Kota Medan digunakan sebagai masukan yang bermanfaat dalam membuat perbaikan kebijakan atau keputusan pengawasan intern kas daerah di masa yang akan datang.
b.
Bagi peneliti Memberikan pengetahuan dalam memperluas wawasan penulis mengenai pengawasan intern kas daerah
c.
Bagi pembaca Memberikan informasi guna peneliti lain dalam menambah wawasan tentang penelitian mengenai pengawasan intern kas daerah yang akan datang.
D. Rencana Penulisan Adapun Sistematika Penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut: 1.
Jadwal survei/observasi Jadwal penelitian dilakukan setelah penulis menyelesaikan magang di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan, di JL. Kapten
Mulana Lubis No.2, Medan. Berikut adalah jadwal survei/observasi selama penyusunan tugas akhir adalah:
Tabel 1.1 Jadwal Survei/observasi Juni III IV
No.
Keterangan
1.
Pengesahan Penulisan Tugas Akhir Pengajuan Judul Tugas Akhir Permohonan Izin Riset Penunjukan Dosen Pembimbing Pengumpulan Data Penyusunan Tugas Akhir Bimbingan Tugas Akhir Penyelesaian Tugas Akhir
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
2.
I
Juli II III
IV
I
Agustus II III IV
Rencana Isi Penulisan akan membuat rencana isi secara terarah dalam penulisan tugas akhir, pembahasn tugas akhir ini terbagi atas empat (4) bab yang saling berkaitan dimana masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab yang akan memberian pemahaman yang lebih baik. Secara garis besar Rencana Isi adalah sebagai berikut yaitu: BAB I
: PENDAHULUAN Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang apa yang menjadi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan rencana
penulisan yang mencakup jadwal survei/observasi dan rencana isi. BAB II
: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD) KOTA MEDAN Pada bab ini diuraikan Sejarah Ringkas yang mencakup Gambaran Umum Kota Medan dan sejarah ringkas Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan, Struktur Organisasi, Uraian Tugas (Job Description),
Jaringan
Usaha/Kegiatan,
Kinerja
Terkini, dan Rencana Kegiatan BPKD Kota Medan. BAB III
: SISTEM
PENGAWASAN
DAERAH KEUANGAN
PADA
INTERN
BADAN
DAERAH
KAS
PENGELOLA
KOTA MEDAN
Pada bab ini diuraikan mengenai Pengertian Kas Daerah
dan
Pengawasan
Intern,
Unsur-unsur
Pengawasan Intern Kas, Tujuan Pengawasan Intern Kas, Analisa Prosedur Penerimaan Kas Daerah yang terdiri dari prosedur penerimaan di SKPD dan Prosedur Penerimaan melalui Bendahara Umum Daerah (BUD), dan Analisa Pengawasan Intern Penerimaan Kas Daerah. BAB IV
: KESIMPULAN DAN SARAN Dalam
bab
ini penulis
mencoba
menguraikan
kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah pada
BAB I, dan saran yang relevan dengan kesimpulan yang dapat memberikan kemajuan masa yang akan datang.
instansi
pada
BAB II PROFIL BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA MEDAN A. Sejarah Ringkas 1.
Gambaran Umum Kota Medan a.
Gambaran Umum Sebagai salah satu daerah otonom berstatus kota di propinsi Sumatera Utara, Kedudukan, fungsi dan peranan Kota Medan cukup penting dan strategis secara regional. Bahkan sebagai Ibukota Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan sering digunakan sebagai barometer dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Secara geografis, Kota Medan memiliki kedudukan strategis sebab berbatasan langsung dengan Selat Malaka di bagian Utara, sehingga relatif dekat dengan kota-kota / negara yang lebih maju seperti Pulau Penang Malaysia, Singapura dan lain-lain. Demikian juga secara demografis Kota Medan diperkirakan memiliki pangsa pasar barang/jasa yang relatif besar. Hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduknya yang relatif besar dimana tahun 2007 diperkirakan telah mencapai 2.083.156 jiwa. Demikian juga secara ekonomis dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor tertier dan sekunder, Kota Medan sangat potensial berkembang menjadi pusat perdagangan dan keuangan regional/nasional.
b. Paradigma Baru Fungsi dan Peran Pemerintah Kota, (dari Sentralisasi ke Desentralisasi)
Diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 ternyata telah membawa perubahan, baik secara filosofis maupun administratif penyelenggaraan
Pemerintahan
Kota.
Secara
filosofis,
diberlakukannya Undang–undang tersebut membawa implikasi bahwa: a. Semua persoalan diselesaikan di tingkat lokal. b. Semua daerah harus berkembang dengan prakarsa, kreativitas dan inovasi daerah masing- masing. c. Merubah pandangan kesatuan, dari yang semula harus sama menjadi pengakuan adanya keanekaragaman, sebagai potensi bangsa/daerah. d. Adanya pergeseran dari yang semula dominasi Eksekutif menjadi keseimbangan dengan Legislatif. e. Perlunya partisipasi masyarakat yang dinamis dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan kota. Secara administratif, otonomi daerah juga dimaknai adanya pergeseran kewenangan dari yang semula dominasi pusat kepada daerah, dan dari yang semula dominasi daerah kepada masyarakat. Perubahan tersebut juga harus dimaksimalkan adanya pergeseran dalam paradigma pembagunan kota. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunanan kota tersebut diantisipasi dengan merumuskan apa yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Medan lima tahun kedepan, dengan menetapkan Pemerintah
Kota, DPRD, swasta, dan masyarakat sebagai pilar utama pembangunan. 2.
Sejarah Ringkas Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan Badan Pengelola Keuangan Daerah dahulu masih berupa unit kerja yang kecil yaitu bagian keuangan sekretariat daerah kota Medan dengan tugas pokoknya mengelola keuangan pemerintah kota medan. Mengingat pada saat itu potensi tugas pengelolaan keuangan pemerintah kota medan belum begitu kompleks maka bagian keuangan kota medan terdiri dari 5 sub bagian yaitu anggaran, perbendaharaan, gaji, verifikasi, dan pembukuan. Dengan peningkatan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk kota medan, maka melalui peraturan daerah kota medan No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Perda No. 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan, bagian keuangan sekretariat daerah kota medan yang terdiri dari 5 bagian tersebut ditingkatkan menjadi badan pengelola daerah keuangan yang tugas pokoknya mengelola keuangan pemerintah kota medan. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan yang mampu sebagai konteks pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance). Pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan penataan organisasi perangkat daerah yang profesional dan berkualitas dalam sistem dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagai sarana pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah.
Penataan organisasi perangkat daerah yang profesional guna
pengawasan dan akuntabilitas, kualitas serta penyusunan pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan berkeinginan agar setiap Aparatur Pemerintah Kota Medan berkemampuan melaksanakan tugasnya dengan baik, berdayaguna dan berhasilguna yang didukung dengan Kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien sehingga dapat terwujud pelayanan Pemerintah Kota Medan yang prima sesuai dengan sistem dan prosedur pengeloaan keuangan serta standar operasional dan prosedur (SOP). Organisasi BPKD, terdiri dari: A. Badan B. Sekretariat, membawahkan: a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Penyusunan Program. C. Bidang Anggaran, membawahkan: a. Sub Bidang Pendapatan; b. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung; c. Sub Bidang Belanja Langsung. D. Bidang Perbendaharaan, membawahkan: a. Sub Bidang Gaji; b. Sub Bidang Belanja;
c. Sub Bidang Verifikasi dan Kas. E. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan: a. Sub Bidang Akuntansi; b. Sub Bidang Pelaporan. F. Unit Pelaksana Teknis (UPT); G. Kelompok Jabatan Fungsional. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) berdiri pada tanggal 28 Desember 2011. Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah diterapkan mulai 2011-2015. Berikut ini akan dijelaskan visi dan misi BPKD: 1.
Visi BPKD Kota Medan Visi BPKD Kota Medan dirumuskan untuk mendukung visi dan misi Kota Medan. Upaya untuk mewujudkan keberhasilan visi ini tentunya sangat ditentukan oleh kinerja dan peran Aparatur Pemerintah Kota Medan. BPKD Kota Medan berkeinginan agar setiap Aparatur Pemerintah Kota Medan berkemampuan melaksanakan tugasnya dengan baik, berdaya guna, dan berhasil guna yang didukung dengan Kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien, sehingga dapat terwujud pelayanan Pemerintah Kota Medan yang prima sesuai dengan sistem dan prosedur pengeloaan keuangan serta standar operasional dan prosedur (SOP). Sejalan dengan visi dan misi Kota Medan, maka visi BPKD Kota Medan Tahun 2011-2015 sebagai berikut:
“TERWUJUDNYA
SUMBER
DAYA
APARATUR
PEMERINTAH KOTA MEDAN YANG PROFESIONAL, BERWAWASAN
MANAJEMEN
PENGELOLAAN
KEUANGAN YANG SISTEMATIS, EFISIEN DAN EFEKTIF” Rasionalitas visi BPKD Kota Medan sebagaimana di atas adalah sebagai berikut: a.
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang professional Pelayanan administrasi yang profesional sebagai unsur yang utama dalam menjalankan fungsi pemerintah dalam pengaturan/Regulasi
maupun
fungsi
Pelayanan,
maka
profesionalisme aparatur sangat memegang perananan dalam rangka
menumbuhkembangkan
pembangunan
masyarakat,
khususnya untuk menjawab permasalahan dan peluang pada era globalisasi sekarang ini. Untuk memungkinkan Pemerintah Kota Medan mampu mengambil bagian dalam proses globalisasi yang telah terjadi pada seluruh aspek kehidupan manusia, salah satu penting
yang
faktor
harus dimiliki oleh Pemerintah Kota Medan
adalah sumber daya aparatur yang profesional
dengan
meningkatkan mutu pelayanan administrasi. b. Sumber daya Aparatur Pemerintah Kota Medan yang berwawasan manajemen pengelolaan keuangan Sumber daya aparatur yang profesional dimaksud adalah
sumber daya aparatur yang memiliki intelektualitas dan kompetensi dalam hal merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses pembangunan Kota Medan sekaligus dapat segera merespon tuntutan dan harapan masyarakat. Hal ini akan berimplikasi pada terbentuknya sumber daya aparatur yang bersih, berwibawa, bermoral yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya. Faktor-faktor tersebut akan berkembang sejalan dengan aparatur Kota Medan yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi
dan
spesialisasi
sesuai
bidang
tugasnya
untuk
menciptakan kualitas sumber daya aparatur serta peningkatan pengetahuan bagi aparaturnya. Dengan demikian akan memungkinkan Pemerintah dan masyarakat Kota Medan secara bersama mampu mencapai keberhasilan
dengan
baik
dalam
pembangunan
Kota
sebagaimana Visi dan Misi Kota Medan yaitu: “Medan Kota yang berdaya saing, nyaman, peduli, dan sejahtera”. c.
Sumber daya Aparatur Pemerintah Kota Medan yang berpengabdian Bahwa pada era globalisasi sekarang semakin terasa luasnya cakupan pembangunan yang harus dilaksanakan. Namun demikian dalam proses pembangunan untuk melayani semua kebutuhan tersebut hanya dapat kita lakukan secara
bertahap. Dalam pembangunan dan pembinaan sumber daya aparatur khususnya dan masyarakat pada umumnya juga dilaksanakan dalam kerangka membangun persatuan dan kesatuan Bangsa. Oleh karena itu, profesionalisme sumber daya aparatur yang akan diwujudkan tersebut tidak semata hanya membangun kualitas, kompetensi, menguasai ilmu, dan teknologi tetapi juga sangat penting memiliki integritas dan rasa pengabdian untuk membangun
bangsa
dan
negara
melalui
pembangunan
daerahnya. Dengan demikian perbedaan kecepatan pencapaian kemajuan pembangunan antar daerah menjadi sebuah tantangan dan masukan untuk perbaikan kebijakan dan kinerja ke arah yang lebih baik ke depan, sehingga penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan meningkatnya kualitas pelayanan aparatur. d. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Bahwa dalam rangka pencapaian sistem pelaporan kinerja dan keuangan diperlukan pembinaan sumber daya aparatur
yang
mampu berdaya guna untuk
menunjang
peningkatan sistem capaian kinerja. Oleh karena peningkatan capaian kinerja dan keuangan bermuara dari kualitas sumber daya aparatur yang kompetensi, menguasai perkembangan ilmu, dan teknologi tetapi juga sangat
penting memiliki integritas dan rasa pengabdian untuk membangun
bangsa
dan
negara
melalui
pembangunan
daerahnya, dengan demikian perbedaan kecepatan pencapaian kemajuan pembangunan antar daerah menjadi sebuah tantangan dan masukan untuk perbaikan kebijakan dan kinerja ke arah yang lebih baik. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sehingga dapat meningkatnya kualitas dan sistem pelaporan. e.
Pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah BPKD Kota Medan yang mampu sebagai konteks pelayanan
publik
dalam
rangka
penyelenggaraan
tata
pemerintahan yang baik (good governance). Pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan penataan organisasi perangkat daerah yang profesional dan berkualitas dalam sistem dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai sarana pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah. Penataan organisasi perangkat daerah yang profesional guna pengawasan dan akuntabilitas, kualitas,
serta
penyusunan
pelaporan
dan
pengelolaan keuangan daerah. 2.
Misi BPKD Kota Medan Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah dan
pihak-pihak lain yang berkepentingan agar harapan yang dicitacitakan pada masa mendatang akan tercapai. Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) tersebut yaitu: a. Meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah Kota Medan. b. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui teknologi yang lebih baik. c. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Medan. Dalam mencapai visi organisasi tersebut, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan merumuskan misi organisasi sebagai tugas utama yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi dalam kurun waktu tertentu. Ketiga misi
Badan
Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan di atas dapat dijelaskan dengan rasionalitas sebagai berikut: a.
Peningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan Aparatur Pemerintah Kota Medan Dengan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana administrasi perkantoran merupakan penunjang kelancaran tugas-tugas pelayanan bagi aparatur sebagai aparatur Pemerintah Kota Medan yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan sumber daya manusia (SDM) maka pelayanan administrasi dan aparatur dapat berjalan sesuai program dan rencana kerja yang telah disusun dan dapat menerapkan mutu pelayanan adminis-
trasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik. b. Meningkatkan
transparansi,
efisiensi
dan
efektifitas
pengelolaan keuangan daerah Kota Medan Pengelolaan
keuangan
yang
dilakukan
oleh
Badan
Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan harus memiliki manfaat tepat yang berbasis kinerja, sehingga aparatur pemerintah
semakin
memiliki
pengetahuan,
keahlian,
keterampilan, maupun pengalaman yang sesuai dengan ruang lingkup wewenang. tanggung jawab yang diemban sesuai prinsip-prinsip bidang
penyelenggaraan
pengelolaan
keuangan
pemerintahan daerah
yang
khususnya berkualitas
transparan, efisien, dan efektif. c.
Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui teknologi yang lebih baik. Terkait dengan salah satu tujuan organisasi Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan pemerataan pelayanan umum Pemerintah Kota Medan kepada masyarakat, maka disadari bahwa pada prakteknya, tujuan itu hanya dapat tercapai oleh sumber daya aparatur Pemerintah Kota Medan yang secara langsung berinteraksi dengan sistem teknologi yang harus diketahui oleh aparatur dan menyadari tugas pelayanan yang harus dilakukannya. Oleh karenanya, motivasi, disiplin, dan kualitas sumber daya aparatur sangat dibutuhkan guna
mendukung
penerapan penyelenggaraan
pengelolaan keuangan daerah yang good governance. d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas struktur organisasi Perangkat Daerah Kota Medan Bahwa untuk dapat tercapainya tujuan organisasi Kinerja organisasi akan selalu ditentukan oleh kinerja sumber daya manusia dalam organisasi yang bersangkutan disamping adanya peran penting faktor-faktor lain. Oleh karena itu, peningkatan kinerja sumber daya aparatur Pemerintah Kota Medan mutlak harus dilakukan. Dalam batasan misi di atas, peningkatan kinerja aparatur dapat terlepas
dari
makna peningkatan produktifitas kerja aparatur Pemerintah Kota
Medan
sehingga
terbebas dari pemborosan dan
ketidakefisienan. Menempatkan aparatur pada suatu gugus kerja yang jelas, peningkatan karier, dan kesejahteraan yang sesuai dengan prestasi aparatur, kepuasan kerja, budaya organisasi yang
mendukung
peningkatan
kinerja
dan
sebagainya
merupakan faktor-faktor yang secara simultan berkorelasi dalam proses peningkatan kinerja sumber daya aparatur Pemerintah Kota Medan. B. Struktur Organisasi Struktur Organisasi diperlukan untuk membedakan batas-batas wewenang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan adanya hubungan / keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Demi tercapainya tujuan umum suatu instansi diperlukan suatu
wadah untuk mengatur seluruh aktivitas maupun kegiatan instansi tersebut. Pengaturan ini dihubungkan dengan pencapaian tujuan instansi yang telah ditetapkan sebelumnya.Wadah tersebut disusun dalam suatu struktur organisasi dalam instansi. Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan pekerjaan dapat diterapkan, sehingga efisiensi dan efektifitas kerja dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai. Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan (BPKD) Kota Medan dapat dilihat pada lampiran No.1 C. Uraian Tugas (Job description) Badan Pengelola Keuangan Daerah Tugas pokok dan fungsi dari organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) terdiri dari: 1.
Kepala BPKD Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah lingkup anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan. Kepala BPKD menyelenggarakan fungsi: 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah dan Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah. 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang
pengelolaan
keuangan,
serta
penyusunan
dan
penyelenggaraan administrasi keuangan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan daerah. serta Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.
Sekretariat Dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program. Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan sekretariatan. 2) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). 3) Pelaksanaan
dan
penyelenggaraan
pelayanan
administrasi
kesekretariatan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yang meliputi
administrasi
umum,
kepegawaian,
keuangan,
dan
kerumahtanggaan BPKD. 4) Pengelolaan
dan
pemberdayaan
sumber
daya
manusia,
pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan. 5) Pelaksanaan koordinasi
penyelenggaraan tugas-tugas Badan Pe
ngelola Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).
6) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian bidang kesekretariatan,
serta
pelaksanaan
monitoring,
evaluasi,
dan
pelaporan kesekretariatan. 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat, membawahkan Sub bagian: a. Sub bagian Umum Sub bagian umum dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub bagian umum mempunyai tugas pokok pelaksanaan sebagian tugas sekretariat lingkup administrasi umum. Sub bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a)
Penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Umum ,serta
Penyusunan
bahan
petunjuk
teknis
pengelolaan
administrasi. b) Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tatanaskah
dinas,
penataan
kearsipan,
perlengkapan,
penyelenggaraan kerumahtanggaan dan keprotokolan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). c)
Pengelolaan administrasi kepegawaian dan Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian.
d) Pelaksanaan
hubungan
masyarakat
dan
Pelaksanaan
monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas Pelaksanaan tugas
lain yang diberikan oleh Sekretaris dengan tugas dan fungsinya. b. Sub bagian Keuangan Sub bagian keuangan dipimpin oleh Kepala Sub bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Seketaris. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seketariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan. Sub bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Keuangan serta penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan. b) Pelaksanaan
pengelolaan
administrasi
keuangan
meliputi
kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan,
dan
bahan/pelaksanaan
verifikasi, koordinasi
dan
juga
pengelolaan
Penyiapan administrasi
keuangan. c) Penyusunan laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). d) Pelaksanaan tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). e) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. f)
Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugas dan fungsinya. c. Sub bagian Penyusunan Program Sub bagian Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup penyusunan program dan pelaporan. Sub bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi: a) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, serta Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana, program, dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). b) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Penyusunan bahan evaluasi pelaporan kinerja kegiatan BPKD. c) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dan juga pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3.
Bidang Anggaran Bidang anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup
pendapatan, belanja tidak langsung, dan belanja langsung. Bidang anggaran menyelenggarakan fungsi: 1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang anggaran, Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup anggaran yang meliputi pendapatan, pembiayaan, belanja tidak langsung, dan belanja langsung. 2) Pengkoordinasian Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD), Pengkoordinasian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 3) Pengkoordinasian dan penyusunan Rancangan APBD dan Perubahan APBD atas usulan SKPD. 4) Penyiapan bahan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 5) Penyiapan Surat Penyediaan Dana (SPD) sesuai DPA/DPPA SKPD. 6) Penyusunan laporan realisasi Surat Penyediaan Dana (SPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 7) Penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran. 8) Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang anggaran, membawahkan:
a. Sub bidang Pendapatan Sub bidang Pendapatan dipimpin oleh Kepala sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang anggaran. Sub bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang anggaran lingkup pendapatan dan pembiayaan. Sub bidang Pendapatan menyelenggarakan fungsi: a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Pendapatan, serta penyusunan bahan petunjuk teknis limgkup pendapatan dan penerimaan pembiayaan. b) Pengkoordinasian pelaksanaan dan pengendalian kegiatan , penyusunan rencana dan program pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. c) Pengkoordinasian
Rencana
Keuangan
Anggaran
(RKA)
pendapatan SKPD, Penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan. d) Penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA pendapatan dan pembiayaan SKPD, Penyiapan bahan SPD pendapatan dan pembiayaan sesuai DPA/DPPA SKPD. e) Penyiapan laporan realisasi SPD pendapatan dan pembiayaan, Pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pendapatan dan penerimaan pembiayaan. f)
Penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran lingkup pendapatan dan pembiayaan, Pelaksanaan monitoring, evaluasi,
dan pelaporan pelaksanaan tugas. g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya b. Sub bidang Belanja Tidak Langsung Sub bidang Belanja Tidak Langsung dipimpin oleh Kepala Sub bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran. Sub bidang Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Anggaran lingkup belanja tidak langsung. Sub bidang Tidak Langsung menyelenggarakan fungsi: a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Belanja Tidak Langsung, serta Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja tidak langsung. b) Pengkoordinasian RKA belanja tidak langsung SKPD dan Pengkoordinasian perencanaan dan penyusunan anggaran belanja tidak langsung dengan SKPD. c) Pemeriksaan dan penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA belanja tidak langsung SKPD, dan penyiapan bahan SPD belanja tidak langsung sesuai DPA/DPPA SKPD. d) Penyiapan laporan realisasi SPD belanja tidak langsung dan penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran lingkup belanja tidak langsung. e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
f)
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
c. Sub bidang Belanja Langsung Sub bidang Belanja Langsung dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran. Sub Bidang Belanja Langsung mempuyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Anggaran lingkup belanja langsung. Sub bidang Belanja Langsung menyelenggarakan fungsi: a) Penyiapan rencana, program dan kegiatan Sub Bidang Belanja Langsung serta penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja langsung. b) Pengkoordinasian Rencana Keuangan Anggaran (RKA) belanja langsung
SKPD,
pengkoordinasian
perencanaan
dan
penyusunan anggaran belanja langsung dengan SKPD. c) Pemeriksaan dan penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA belanja langsung SKPD. d) Penyiapan SPD belanja langsung sesuai DPA/DPPA SKPD dan Peyiapan laporan realisasi Surat Penyediaan Dana (SPD) belanja langsung. e) Penyusunan laporan anggaran kinerja program bidang anggaran lingkup belanja langsung. f)
Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4.
Bidang Perbendaharaan Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) lingkup gaji, belanja, verifikasi dan kas. Bidang perbendaharaan menyelenggarakan fungsi: 1) Penyusunan
rencana,
program,
dan
kegiatan
Bidang
serta
penyusunan petunjuk teknis lingkup perbendaharaan. 2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang gaji, belanja, verifikasi dan kas. 3) Penyiapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja tidak langsung, belanja langsung, dan pengeluaran pembiayaan dan melakukan Pengujian terhadap pengajuan pembayaran gaji, belanja, verifikasi dan kas. 4) Penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) belanja tidak langsung, belanja langsung, dan pengeluaran pembiayaan serta penyusunan laporan realisasi SP2D SKPD. 5) Penyusunan laporan kinerja program bidang perbendaharaan dan Penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian masalah tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. 6) Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang perbendaharaan, membawahkan: a. Sub bidang Gaji Sub bidang Gaji dipimpin oleh Kepala Sub bidang yang berada di bawah dan
bertanggung
jawab kepada
Kepala
Bidang
Perbendaharaan. Sub bidang Gaji mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perbendaharaan lingkup gaji. Sub bidang Gaji menyelenggarakan fungsi: a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Gaji serta penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup gaji pegawai. b) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang gaji. c) Pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan SPM gaji dan Penyiapan bahan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) gaji. d) Penyiapan bahan pembuatan dan penyusunan daftar gaji SKPD dan melaksanakan penyelesaian permasalahan lingkup gaji. e) Penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian masalah tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi lingkup gaji. f)
Peyiapan
bahan
untuk
penerbitan
Surat
Keputusan
Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji dan Penyiapan pembayaran uang bagi PNS yang meninggal dunia. g) Penyusunan laporan realisasi SP2D gaji dan penyusunan laporan
kinerja program bidang perbendaharaan lingkup gaji. h) Pelaksanaan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas seta Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. b. Sub bidang Belanja Sub bidang Belanja dipimpin oleh Kepala Sub bidang, yang bertanggung jawab kepada Kepala bidang Perbendaharaan. Sub bidang Belanja menyelenggarakan fungsi: a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Belanja serta penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja dan Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang belanja. c) Pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja dari SKPD dan penyiapan register penolakan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja. d) Penyiapan bahan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja dan Penyiapan register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja e) Penyiapan bahan penyelesaian masalah tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi lingkup belanja. f)
Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran belanja dan
Penyusunan
laporan
kinerja
program
bidang
perbendaharaan lingkup belanja. g) Pelaksanaan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksa-
naan monitoring serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. c.
Sub bidang Verifikasi dan Kas Sub bidang Verifikasi dan Kas dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan. Sub Bidang Verifikasi dan Kas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perbendaharaan. Sub bidang Verifikasi dan Kas menyelenggarakan fungsi: a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Verifikasi dan Kas, serta penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup verfikasi dan kas. b) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang verifikasi dan kas. c) Penyiapan bahan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bidang verifikasi dan kas serta penyiapan register SP2D bidang verifikasi dan kas. d) Pemeriksaan kelengkapan surat pertanggungjawaban belanja dan pelaksanaan pembinaan terhadap Bendahara SKPD. e) Penyusunan laporan arus kas secara periodik, Pencatatan dan penerimaan dan belanja ke dalam buku register serta membuat laporan harian tentang penerimaan dan belanja daerah. f)
Pelaksanaan rekonsiliasi kas dengan bank per periode dan melakukan Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi an-
ggaran verfikasi dan kas. g) Penyusunan laporan kinerja program bidang perbendaharaan lingkup verifikasi dan kas. h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. i)
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5.
Bidang Akuntansi dan Pelaporan Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Akutansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) lingkup akuntansi dan pelaporan. Bidang Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: 1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Akuntansi dan Pelaporan. 2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup akuntansi dan pelaporan. 3) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang akuntansi dan pelaporan. 4) Pelaksanaan penyusunan, sosialisasi, dan asistensi system penatausahaan akuntansi pemerintahan daerah. 5) Pengkoordinasian laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan manajerial
dari
SKPD
menjadi
laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
keuangan
sebagai
6) Penyajian data dan informasi di bidang analisa, bidang pelaporan keuangan serta bidang penatausahaan keuangan. 7) Penatausahaan Pembukuan Keuangan Pemerintah Daerah dan penyusunan Laporan Keuangan Daerah. 8) Penyusunan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap semester dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya. 9) Penelitian kelengkapan surat pertanggungjawaban belanja dan pengesahan surat pertanggungjawaban pendapatan. 10) Penyusunan laporan kinerja program bidang akuantansi dan pelaporan. 11) Pelaksanaan
pembinaan,
pemantauan,
pengawasan,
dan
pengendalian di bidang akuntansi dan pelaporan. 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan: a. Sub bidang Akuntansi Sub bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Sub bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan lingkup akuntansi. Sub bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi: a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Akun-
tansi, serta penyusunan bahan petunjuk teknis dan perumusan lingkup akuntansi. b) Pelaksanaan verifikasi atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah terbit. c) Penghimpunan proyeksi pendapatan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka pengelolaan anggaran kas. d) Pelaksanaan pembukuan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). e) Pengesahan surat pertanggungjawaban pendapatan. f)
Penyusunan laporan kinerja program bidang akuntansi dan pelaporan lingkup akuntansi.
g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. b. Sub bagian Pelaporan Sub bidang Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan lingkup pelaporan. Sub bidang Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Pelaporan. 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis dan perumusan kebijakan lingkup pelaporan. 3) Penghimpunan dan pengelolaan data serta informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan daerah. 4) Pelaksanaan konsolidasi dan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD dengan laporan keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). 5) Pelaporan penerimaan daerah secara terpadu pada semua unit pelaksana secara integrasi. 6) Penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan semester dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya. 7) Penyusunan laporan keuangan tahunan. 8) Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan laporan berkala tentang laporan keuangan daerah. 9) Penyiapan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 10) Penyusunan laporan kinerja program bidang akuntansi dan pelaporan lingkup pelaporan. 11) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 6.
Unit Pelaksana Teknis
Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok, dan fungsi Unit Pelaksana Teknis akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 7.
Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang dihunjuk. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan. Jumlah tenaga kerja tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
D. Jaringan Usaha/Kegiatan Adapun jaringan kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan, yaitu dinas-dinas di kota Medan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang akan memberikan laporan keuangannya kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan untuk dikonsolidasi dan diberikan kepada Kepala Daerah sebagai Laporan Pertanggungjawaban. E. Kinerja Terkini Kinerja terkini yang dilakukan pada BPKD Kota Medan, yaitu Pendampingan Penatausahaan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan SKPD tahun anggaran 2014 dengan menggunakan aplikasi SIMDA (Sistem Infor-
masi Manajemen dan Keuangan Daerah). F. Rencana Kegiatan Rencana Program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah dirumuskan berdasarkan program dan kegiatan bidang-bidang pelaksana. Matrix rencana program dan kegiatan disusun berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, dimana setiap bidang menyusun rencana program dan proiritas. Berikut adalah rencana program atau kegiatan BPKD Kota Medan untuk tahun 2014.
Tabel 2. 2 Rencana Program/ Kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan No. A.
PROGRAM / KEGIATAN PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN 1.
Penyediaan jasa surat menyurat
2.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
3.
Penyediaan alat tulis kantor
4.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5.
Penyediaan makanan dan minuman
6.
Rapat –rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
7.
Penyediaan
jasa
tenaga
pendukung
teknis
administrasi
perkantoran 8.
Pengelolaan administrasi kepegawaian
9.
Pembuatan aplikasi agenda harian dan surat masuk dan surat keluar
B.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR
1.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.
Pengadaan peralatan gedung kantor
3.
Pengadaan membeleur
4.
Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor
5.
Pengadaan laptop/notebook
6.
Pengadan computer dan perlengkapannya
7.
Pengadaan printer
C
PENINGKATAN DISPLIN APARATUR
1.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
D.
PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBER
DAYA APARATUR 1.
Pembinaan bendahara pengeluaran dan penerimaan
2.
Bimbingan teknis laporan pertanggungjawaban
3.
Bimbingan teknis penatausahaan SPJ SKPD
4.
Peningkatan pengembangan kapasitasSDM
E.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
3.
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
4.
Penyusunan RENJA
5.
Penyusunan LAKIP
6.
Penyusunan laporan keuangan triwulan
F.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.
Penyiapanrancangan peraturan daerah tentang APBD
2.
Penyiapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
3.
Pendampingan penatausahaan keuangan SKPD
4.
Pasilitasi penyusunan belanja gaji
5.
Penatausahaan belanja bantuan hibah dansocial
6.
Verifikasi RKA SKPD pelaksanaan APBD
7.
Penyiapan dan pengesahan DPA SKPD pelaksanaan
8.
Operasional majelis pertimbangan dan sekretariat majelis pertimbangan tuntutan ganti rugi
9.
Monotoring SPM TU SKPD
10.
Pengembangan system pengelolaan keuangan
11.
Koordinasi pelaksanaan APBD
12.
Penyusunan Ranperda tentang tata kelola keuangan dan peraturan walikota lainya
13.
Penyusunan dan pengembangan SOP Pengelolaan keuangan daerah
14.
Sosialisasi peraturan wali kota tentang pemberian bantuan hibah dan bantuan social
15.
Verifikasi RKAP SKPD pelaksanaan perubahan APBD
16.
Penyiapan
dan
pengesahan
DPPA
SKPD
perubahan APBD 17.
Pembenahan dan penataan dokumen keuangan
18.
Inventerisasi hutang dan piutang pemda
19.
Penyempurnaan penggunaan aplikasi gaji
20.
Penataan dokumen arsip perbendaharaan
pelaksanaan
BAB III SISTEM PENGAWASAN INTERN KAS DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD) KOTA MEDAN A. Pengertian Kas Daerah dan Pengawasan Intern kas 1.
Pengertian Kas Daerah Kas secara umum dikenal sebagai uang tunai sebagai alat pembayaran dalam kegiatan
perekonomian. Kas adalah salah satu
komponen dari aktiva yang sangat vital bagi kelangsungan hidup organisasi, baik organisasi permerintah maupun perusahaan swasta. Kas merupakan elemen kunci dalam perencanaan atas seluruh aspek operasional suatu entitas. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah, “Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
pemerintahan; Kas Daerah adalah tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah”. Menurut Standar Akuntansi Keuangan mendefinisikan “Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan
rekening giro setara kas
(cashequivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan”. Sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah, Kas daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah
yang
ditentukan
oleh
gubernur/bupati/walikota
untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. 2.
pengertian pengawasan intern Pengawasan intern (intern control) merupakan alat yang dapat membantu pimpinan di dalam melakukan fungsinya, sehingga internal control mempunyai peranan yang penting didalam suatu organisasi. Melalui intern control, pemimpin dapat menilai struktur organisasi yang ada dan kegiatan yang dilakukannya yang keseluruhannya bertujuan untuk mencegah dan menghindarkan dari kesilapan, kecurangan, dan penyelewengan. Pengawasan intern kas merupakan salah satu fungsi manajemen kas untuk menyelenggarakan seluruh rencana kegiatan pengelolaan kas yang telah ditetapkan agar dapat berjalan dengan baik. oleh karena itu, pengawasan intern sangat diperlukan baik entitas bisnis atau pemerintah. Di dalam usaha mencapai tujuan, suatu entitas dihadapkan dengan berbagai resiko tidak tercapainya sasaran yang telah direncanakan atau ditetapkan, resiko kerugian finansial karena terjadinya kecenderungan dan resiko pengambilan keputusan yang keliru karena data yang tidak akurat. Sistem pengawasan intern merupakan suatu alat yang digunakan dalam pengawasan intern yang diterapkan dalam suatu organisasi dimaksudkan untuk memberikan batas yang memungkinkan dan menghindari terjadinya resiko.
Mulyadi (2001: 163) mendefenisikan sistem pengendalian intern atau sistem pengawasan intern sebagai berikut: “Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”. Menurut Mulyadi (2001: 163) dari defenisi diatas, tujuan dari pengawasan intern adalah : a.
Menjaga kekayaan organisasi
b.
Mengecek ketelitian dan keandalan akuntansi
c.
Mendorong efisiensi, dan
d.
Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen Kas daerah merupakan pos akuntansi penerimaan daerah sebagai
sumber dana untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintah daerah. Untuk itu diperlukan suatu sistem pengawasan intern kas daerah yang baik dimana dapat memberikan perlidungan terhadap penyimpanganpenyimpangan yang dapat terjadi. mengontrol penerimaan kas, menjamin keamanan penerimaan, meningkatkan kontrol atas cara-cara pembayaran, dan menghilangkan saldo kas menganggur. sebagai
pertanggungjawaban
atas
penyelenggaraan
kegiatan
pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah harus membuat laporan keuangan salah satunya yaitu laporan realisasi anggaran dimana pemerintah harus menyusun dan melaksanakan laporan aggaran atas penerimaan kas daerah. untuk itu agar laporan
tersebut menuhi syarat bahwa memberikan informasi yang dapat dipercaya (akuntable) B. Unsur-Unsur Pengawasan Intern Kas Sistem pengawasan intern yang baik dapat terdiri dari kebijakan dan prosedur dirancang untuk memberikan kepastian yang layak terhadap manajemen bahwa organisasi telah mencapai tujuan dan sasarannya secara kolektif membentuk pengendalian entitas tersebut dalam melindungi kas dan penaganan atas transaksi penerimaan kas. Beberapa unsur atau elemen pokok sistem pengendalian intern yang baik digunakan dalam penerimaan kas daerah adalah: a.
Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas dan jelas Struktur organisasi merupakan rerangka (framework) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-uit organisasi yang dibentuk untuk
melaksanakan
kegiatan-kegiatan
pokok
penerimaan
kas.
Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi pemerintah dapat dilakukan dengan pemisahan fungsi operasi dan penyimpanan kas dari fungsi akuntansi, fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melakukan semua tahap taransaksi penerimaan kas daerah. b. System wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan utang, pendapatan dan biaya. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otoritas dari pejabat yang dimiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya
transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat system yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi penerimaan kas. Salah satu media untuk menjamin perlindungan yang cukup terhadap kegiatan penerimaan kas daerah oleh BPKD kota medan yaitu adanya penatausahaan penerimaan kas daerah yang diterapkan. Dengan
adanya
Prosedur
penatausahaan
akan
menjamin
pelaksanaan penerimaan kas yang baik, sehingga pengelolaannya memberikan informasi yang dapat dipercaya (akuntable) sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan kas daerah. c.
Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi Cara-cara organisasi pemerintah dalam menciptakan praktik yang sehat dengan cara setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi dan tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lain, adanya Perputaran jabatan (job rotation), secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya, Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektifitas unsur-unsur sistem pengendalian intern yang lain
d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian intern yang paling penting. organisasi pemerintah memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi
sampai batas yang minimum, dan pemerintah tetap mapu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan. Cara untuk mendapatkan karyawan yang kompeten yaitu dengan seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya dan Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karywan pemerintah, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya dengan memberikan inzin kepada karyawan nya dalam mengikuti pelatihan tekhnis sehingga lebih memahami dan mampu mengelola keuangan daerah khususnya penerimaan kas daerah. C. Tujuan Pengawasan Intern Kas Untuk mengetahui tujuan pengawasan intern kas, maka harus diketahui terlebih dahulu sifat-sifat khusus dari kas yaitu kas adalah salah satu aktiva yang siap untuk diubah menjadi jenis aset yang lain, sangat mudah disembunyikan dan dipindahkan, serta sangat diinginkan. Karena karakteristik ini, kas adalah aktiva yang paling rawan terhadap pencurian dan penyalahgunaan. terlebih lagi, karena jumlah transaksi kas yang sangat besar, banyak kekeliruan mungkin terjadi dalam pelaksanaan dan pencatatan transaksi kas. untuk menjaga kas dan untuk memastikan akurasi catatan akuntansi untuk kas, pengawasan intern sebagai pengendali intern yang efektif terhadap kas sangat penting sekali dilakukan. Adapun tujuan diterapkannya sistem pengawasan intern kas bagi perusahaan dan instansi pemerintah daerah adalah : 1.
Menjaga kekayaan organisasi
2.
Mengecek ketelitian dan keandalan akuntansi
3.
Mendorong efisiensi, dan
4.
Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sistem pengawasan intern di gunakan sebagai alat untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan, dengan adanya pemberian tanggungjawab dan kewenagan yang jelas berdasarkan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan untuk seluruh karyawan. Tercapainya sistem pengawasan intern kas dapat dilihat dari tingkat keamanan dalam pengelolaan keuangan daerah atas penerimaan kas daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. D. Analisa prosedur Penerimaaan Kas Daerah Penerimaan kas daerah merupakan komponen sumber daya yang sangat penting terutama di dalam melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan. pengelolaan penerimaan kas daerah merupakan salah satu pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilki daerah untuk pembangunan daerahnya sebagai wujud penerapan otonomi daerah. Adanya penerapan otonomi daerah sebagai salah satu paradigma baru yang memberi kewenagan untuk mengelola sumber daya yang ada dalam sistem penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia telah memberi implikasi yang cukup kompleks bagi pelaksanaan pemerintah khususnya di daerah. Otonomi daerah
merupakan
bagian dari demokratisasi dalam
menciptakan sebuah sistem yang powershare pada setisp level pemerintah menuntut kemandirian sistem manajemen di daerah, (Halim,dkk. 2010: 105).
Penerimaan Kas Daerah kota medan bersumber dari Pendapatan Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah sesuai dengan peraturan pemerintah. Kegiatan penerimaan kas daerah dilakukan oleh bagian-bagian yang terkait dalam Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan. Seperti diketahui bahwa penerimaan kas daerah berasal dari pendapatan daerah, maka untuk mengetahui bagaimana pengawasan intern kas Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengeola Keuangan Daerah Kota Medan, kita lihat melalui prosedur penatausahaan penerimaan kas dari pendapatan daerah sebagai sub sistem pengawasan intern kas daerah yang berfungsi untuk pengendalian resiko penyelewengan dan penyalahgunaan atas penerimaan kas daerah. Prosedur tersebut memberikan keyakinan bahwa sistem pengawasan intern kas daerah oleh BPKD Kota Medan berjalan dengan baik, dimana dalam prosedur tersebut adanya pemisahaan tanggungjawab serta kebijakan dalam menerima kas daerah. Prosedur atas penatausahaan penerimaan kas dari pendapatan daerah tersebut menggambarkan proses kegiatan yang dilakukan oleh fungsi atau pihak yang terkait dalam menerima kas daerah, dokumen yang digunakan, dan catatan-catatan yang digunakan dalam penerimaan kas daerah. Prosedur penatausahaan penerimaan kas dari pendapatan daerah dibagi menjadi dua yaitu prosedur penatausahaan penerimaan kas dari pendapatan daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan prosedur penerimaan kas dari pendapatan daerah di Bendahara Umum Daerah.
Langkah-langkah
teknis
prosedur
penatausahaan
penerimaan
pendapatan di SKPD dilakukan dengan melalui 3 mekanisme/prosedur yaitu: 1.
prosedur penerimaan pendapatan melalui bendahara penerimaan,
2.
prosedur
penerimaan pendapatan
melalui
bendahara penerimaan
pembantu, dan 3.
melalui bank pemerintah yang ditunjuk,bank lain, dan/atau kantor pos,
Sedangkan langkah-langkah teknis prosedur penatausahaan penerimaan kas dari pendapatan daerah di Bendahara Umum di terima secara langsung oleh Bendahara Umum, yang di bagi menjadi dua (2) prosedur sesuai dengan jenis penerimaan pendapatan daerah, yaitu prosedur penerimaan kas dari pendapatan dan prosedur penerimaan kas dari pembiayaan. Berikut langkah-langkah teknis atau uraian-uraian prosedur penerimaan kas dari pendapatan daerah melalui SKPD dan bendahara umum daerah (BUD) sesuai dengan Peraturan Walikota No. 60 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Medan: 1.
Prosedur Penerimaan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Karena Prosedur penerimaan kas dari pendapatan daerah di skpd terdiri dari 3 mekanisme/prosedur penerimaan seperti yang dijelaskan diatas sebelumnya, penulis hanya memilih salah satu prosedur yang akan di jelaskan yaitu mekanisme/prosedur penerimaan kas dari pendapatan daerah melalui bendahara penerimaan. Langkah-langkah penerimaan kas daerah dari pendapatan daerah melalui bendahara penerimaan adalah sebagai berikut: 1) PPKD menyerahkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah
yang telah diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan untuk keperluan melakukan verifikasi pada saat penerimaan pendapatan. Kepala SKPD/Pengguna Anggaran menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi
(SKR)
yang
telah
diterbitkan
kepada
Bendahara
Penerimaan untuk keperluan melakukan verifikasi pada saat penerimaan pendapatan. 2) Wajib
Pajak/Wajib
pajak/retribusi).
Retribusi
Bendahara
menyerahkan
Penerimaan
uang
kemudian
(setoran melakukan
verifikasi penerimaan uang dengan SKP Daerah/SKR yang bersangkutan. Setelah melakukan verifikasi, Bendahara Penerimaan mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang Sah. Bendahara
Penerimaan menyiapkan Surat Tanda Setoran (STS).
Bendahara Penerimaan kemudian melakukan penyetoran kepada bank disertai STS. STS yang telah diotorisasi oleh bank kemudian diterima kembali oleh Bendahara Penerimaan untuk kemudian menjadi bukti pembukuan. 3) Bendahara Penerimaan melakukan penatausahaan penerimaan berdasarkan SKP Daerah/SKR, STS, dan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang Sah. atas penerimaan tersebut bendahara penerimaan membukukan ke dalam buku kas umum di sisi penerimaan, dan buku rekapitulasi penerimaan harian. Atas penyetoran tersebut bendahara penerimaan membukukan ke dalam buku kas umum di sisi pengeluaran, dan buku pembantu perincan obyek penerimaan sesuai dengan rekening pendapatan/penerimaan.
4) Di samping itu, bila SKPD mempunyai Bendahara Penerimaan Pembantu maka Bendahara Penerimaan akan menerima SPJ Penerimaan Pembantu. SPJ tersebut kemudian diverifikasi, evaluasi, analisis
untuk
dijadikan
sebagai
bahan
penyusunan
pertanggungjawaban penerimaan 5) Berdasarkan dokumen-dokumen di atas Bendahara Penerimaan membuat dokumen SPJ Penerimaan. Kemudian SPJ Penerimaan diserahkan kepada PPK SKPD, selambat-lambatnya tanggal 7 bulan berikutnya, untuk dilakukan pengujian. 6) Setelah dilakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis, maka PPKSKPD menyerahkan SPJ Penerimaan kepada Pengguna Anggaran untuk disahkan. Pengesahan tersebut dinyatakan dalam Surat Pengesahan SPJ. 7) Bendahara kemudian menyerahkan SPJ Penerimaan yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran kepada BUD selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Penyerahan SPJ Penerimaan Kepada BUD adalah dalam rangka pertanggungjawaban fungsional. 8) BUD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas SPJ Penerimaan yang diserahkan Pengguna Anggaran. Verifikasi, evaluasi, dan analisis ini dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan. Mekanisme dan tatacara verifikasi, evaluasi, dan analisis diatur dalam peraturan kepala daerah. 2.
Prosedur penerimaan melalui bendahara umum daerah a. Penerimaan pendapatan
Dalam prosedur penerimaan pendapatan di SKPKD melalui melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk, Bank Lain, Badan, Lembaga Keuangan, dan/atau Kantor Pos. Langkah-langkah teknis yang terkait dalam prosedur penerimaan di SKPD melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk, Bank Lain, Badan, Lembaga Keuangan, dan/atau Kantor Pos adalah sebagai berikut : 1) PPKD menyerahkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah kepada Bendahara Penerimaan dan Wajib Pajak. Pengguna Anggaran menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) kepada Bendahara Penerimaan dan Wajib Retribusi. 2) Bank Pemerintah yang ditunjuk, Bank Lain, Badan, Lembaga Keuangan, dan/atau Kantor Pos menerima uang dari Wajib Pajak/Retribusi kemudian membuat Bukti Setoran dan Nota Kredit. Bukti Setoran diserahkan kepada Wajib Pajak/Retribusi sedangkan Nota Kredit diserahkan kepada BUD. 3) Bendahara Penerimaan akan menerima Slip Setoran/Bukti Lain yang Sah dari Wajib Pajak/Retribusi atau
mendapatkan
salinannya dari Bank (tergantung mekanisme yang diberlakukan) dan akan menggunakannya sebagai dokumen sumber dalam penatausahaan
penerimaan
bersama-sama
dengan
SKP
Daerah/SKR. b. Penerimaan Pembiayaan Langkah-langkah teknis yang terkait dalam prosedur penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut :
a)
PPKD menyerahkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah kepada Bendahara Penerimaan dan Wajib Pajak. Pengguna Anggaran menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) kepada Bendahara Penerimaan dan Wajib Retribusi.
b) Kas Daerah menerima uang dari Wajib Pajak/Retribusi kemudian membuat Bukti Setoran dan Nota Kredit. Bukti Setoran diserahkan kepada Wajib Pajak/Retribusi sedangkan Nota Kredit diserahkan kepada BUD. c)
Bendahara Penerimaan akan menerima Slip Setoran/Bukti Lain yang Sah dari Wajib Pajak/Retribusi atau
mendapatkan
salinannya dari Bank (tergantung mekanisme yang diberlakukan) dan akan menggunakannya sebagai dokumen sumber dalam penatausahaan
penerimaan
bersama-sama
dengan
SKP
Daerah/SKR. E. Analisa Pengawasan Intern Penerimaan Kas Daerah Kas memiliki bentuk yang sederhana, ringan dan mudah dibawa, sehingga kas mudah diselewengkan. Kesalahan pencatatan kas akan mempengaruhi perkiraan-perkiraan lain. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu pengawasan intern kas yang baik terhadap transaksi yang berhubungan dengan kas. Tujuan dari pengawasan intern atas penerimaan kas adalah sebagai berikut : a.
Menjamin bahwa seluruh penerimaan kas benar-benar diterima dan diamankan sebagai milik pengawasan intern kas
b.
Menciptakan manfaat yang besar dari jumlah kas yang diterima dan
dimiliki pengawasan intern kas. Dengan adanya prosedur penerimaan kas, pengawasan intern kas daerah oleh BPKD dilakukan dengan baik. mekanisme atau uraian-uraian prosedur penerimaan kas dari pendapatan daerah tersebut memberi bukti adanya pihakpihak yang terkait dalam prosedur penerimaaan kas, dokumen sumber yang digunakan, serta catatan yang digunakan dalam menatausahakan penerimaan sebagai wujud adanya sistem pengawasan intern kas daerah yang menjamin terlaksananya pengawasan dengan baik terhadap kas daerah, sebagai pendorong terciptanya perlindungan kekayaan pemerintah, mendorong ketelitian dan keandalan akuntansi, serta efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan manajemen atau peraturan yang berlaku. Berikut dokumen yang digunakan, dan catatan yang digunakan secara jelas dan secara tidak langsung membentuk pengendalian atas penerimaan kas daerah sehingga pengawasan secara efektif dan efisien berjalan dengan lancar. dokumen-dokumen yang digunakan sebagai berikut: 1.
Surat Tanda Setor (STS) digunakan menyetorkan penerimaan daerah yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan pada SKPD.
2.
Nota kredit bank, dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang masuk ke rekening bank.
3.
Bukti transfer, merupakan bukti atas transfer penerimaan daerah.
4.
Surat ketetapan pajak daerah, digunakan untuk menetapkan pajak daerah atas wajib pajak yang dibuat oleh PPKD.
5.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), digunakan untuk menetapkan retribusi daerah atas wajib retribusi yang dibuat oleh pengguna anggaran.
6.
Surat Tanda Bukti Penerimaan Anggaran (STBP), digunakan untuk mencatat setiap penerimaan dari pihak ketiga yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan
7.
Buku jurnal penerimaan kas, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas
8.
Buku besar, adalah catatan untuk memposting semua transaksi selain kas dari jurnal penerimaan kas ke buku besar untuk setiap rekening aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan
9.
Buku besar pembantu, adalah catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat semua transaksi atau kejadian yang berisi rincian dan buku besar untuk setiap rekening yang dianggap perlu.
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan
uraian-uraian
yang
dikemukakan
pada
bab-bab
sebelumnya, maka berdasarkan hasil penelitian terhadap Sistem Pengawasan Intern kas atas Kas Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan, disimpulkan sebagai berikut: 1.
Sistem Pengawasan Intern Kas atas Penerimaan Kas Daerah oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan telah dilaksanakan dengan baik dimana adanya sistem dan prosedur-prosedur yang digunakan sesuai peraturan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan jelas.
2.
Dengan adanya Prosedur penerimaan kas daerah yang diterapkan, maka secara tidak langsung sistem pengawasan intern kas atas penerimaan kas daerah berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien, oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan. Prosedur tersebut telah memberikan jaminan keamanan atas penerimaan kas, sehingga penyalahgunaan dan penyelwengan atas penerimaan kas dapat dikendalikan.
3.
Penerapan unsur-unsur sistem pengawasan intern kas atas penerimaan kas daerah oleh pada BPKD telah sepenuhnya dilakukan dengan baik karena adanya sistem dan prosedur yang memisahan tugas pokok fungsional pihak yang terkait dalam menerima kas dari pendapatan daerah dan dokumen serta catatan-catatan yang digunakan.
4.
Dengan bukti-bukti seperti dokumen dan catatan-catatan yang digunakan dalam menerima kas daerah, maka BPKD memiliki banyak informasi
keuangan daerah mengenai kas daerah dengan baik, sehingga pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah atas penerimaan kas berjalan dengan baik. B. Saran Dalam kesempatan ini dalam penulisan tugas akhir, penulis akan mengemukakan saran kepada perusahaan/instansi sekiranya bermanfaat. 1.
Tetapkan mempertahankan sistem dan prosedur yang sudah ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku umum dalam penerimaan kas daerah sebagai wujud pengelolaan keuangan daerah yang baik oleh BPKD.
2.
Untuk di masa yang akan datang pemerintah daerah selaku pemegang kekuasaan dalam mengelola keuangan daerah dapat memberikan pengembangan pembangunan sistem pengawasan intern yang lebih baik terhadap penerimaan kas, mulai dari penyusunan sistem dan prosedur yang baik, dan serta memberikan bimbingan pelatihan pegawai BPKD yang terkait sebagai pelaksana pengelola keuangan daerah Kota Medan, sehingga BPKD dapat terus memepertahankan kinerjanya dalam pengelolaan keuangan daerah yang bertanggungjawab.
DAFTAR PUSTAKA Proyek Pengembanagan Pendidikan Akuntansi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990/1991. Sistem Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Medan. Murwanto, Rahmadi, dkk. 2006. Manajemen Kas Sektor Publik. Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah (LPKPAP) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK): Jakarta. Mulyadi, 2001. Sistem Akuntansi. Edisi Ketiga. Badan Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Nasional: Yogyakarta. Darise, Nurlan, 2010. Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). Indeks: Gorontalo Abdul Halim. 2010. Akuntansi Daerah Sektor Publik. Salemba 4: Jakarta Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah No. 39 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Tahun 2007.Jakarta. Republik Indonesia. 2011. Peraturan Walikota Medan No. 68 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan tahun 2011.Medan. Peraturan Walikota Medan Nomor 60 Tahun 2010 Republik Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah No. 32 Tentang Pemerintah Daerah tahun 2004. Jakarta Sahata, 2008. Analisis Penerapan Sistem Penerimaan Kas dari Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Deli Karamoy, Rone Lucia. 2013. “Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas di Dinas Pendapatan Kota Manado”. Jurnal EMBA. 1, (3), 939-948.
.
