i
TUGAS AKHIR
FUNGSI ANGGARAN SEBAGAI ALAT PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA MEDAN
Oleh :
SAIFUL BAHRI 112102208
PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan rahmatnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan riset tugas akhir ini dalam rangka untuk memenuhi syarat kelulusan. Adapun penyusunan tugas akhir ini berdasarkan apa yang telah penulis teliti di Badan Pengelola Keuangan Daerah kota Medan yang beralamat di Jl. Kapten Maulana Lubis No.2 Medan. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini saya selaku penulis memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penulisan maupun isi dari tugas akhir ini, mengingat ketidaksempurnaan penulis sebagai mahasiswa dalam tahap proses pembelajaran. Harapan saya selaku penulis agar hasil riset ini dapat berguna bagi orang lain dan dapat menjadi acuan dan sumber ilmu pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan orang banyak. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih terhadap pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaikan tugas akhir ini. Diantaranya kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Azhar Maksum, M.Ec,Ac, Ak, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Drs. Rustam, M.Si,Ak, CA selaku Ketua Program Studi Diploma IIIAkuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
i
3. Bapak Drs. Chairul Nazwar, M.Si, Ak selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. 4. Bapak Drs. Firman Syarif, M.Si, Ak selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 5. Bapak Ir. Irwan Ritonga, M.Si selaku Kepala BPKD, pegawai dan seluruh staff Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan yang telah meluangkan waktu untuk membantu penyelesaian tugas akhir ini. 6. Yang teristimewa kepada kedua orang tua saya yang telah banyak memberikan doa restu serta dukungan moril maupun materil sehingga saya dapat melaksanakan riset ini dengan baik. 7. Kepada semua teman-teman saya khususnya DIII Akuntansi Grup D yang telah memberikan dukungan sehingga terselesaikannya tugas akhir ini. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir ini. Jerih payah yang tak ternilai ini akan penulis jadikan sebagai motivasi di masa yang akan datang. Medan,
Juli 2014
Penulis
SAIFUL BAHRI 112102208
ii
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ......................................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................................. ..iii DAFTAR TABEL........................................................................ ..........................v DAFTAR GAMBAR................................. ........ ...................................................vi DAFTAR LAMPIRAN………………………………………….... ……………vii
BAB I
PENDAHULUAN ............................................................................. 1 A. Latar Belakang Masalah ................................................................. 1 B. Rumusan Masalah .......................................................................... 3 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ....................................................... 3 D. Rencana Penulisan ......................................................................... 4 1. Jadwal Penelitian............................................... .............................4 2. Rencana Isi........................................................ .............................5
BAB II
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTAMEDAN.. 7 A. Sejarah Ringkas Wali Kota Medan .................................................. 7 1. Visi BPKD................................................................... ...................9 2. Misi BPKD........................................................ ....... ....................13 B. Struktur Organisasi ........................................................................ 16 C.Job Description .............................................................................. 18 D. Jaringan Kegiatan........................................... ...... ...........................28 E. Kinerja Kegiatan Terkini ............................................................... 29
iii
F. Rencana Kegiatan .......................................................................... 30
BAB III FUNGSI ANGGARAN SEBAGAI ALAT PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA MEDAN.... .......................................................... 31 A. Pengertian Anggaran .................................................................... 31 B. Karakteristik Anggaran.................................................................. 33 C. Tujuan Anggaran................................. .... .........................................33 D. Manfaat Anggaran ........................................................................ 34 E. Hubungan Anggaran dengan Perencanaan .................................... 36 F. Fungsi Anggaran sebagai Alat Perencanaan .................................. 38 G. Hubungan Anggaran dengan Pengendalian .................................... 40 H. Fungsi Anggaran sebagai Alat Pengendalian ................................. 42 I. Analisis Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan............................................ ............... ..........................44
BAB IV PENUTUP ........................................................................................ 53 A. Kesimpulan.................................................................................... 53 B. Saran.............................................................................................. 54 DAFTAR PUSTAKA................................. ....... ..................................................55
iv
DAFTAR TABEL
Nomor
Judul
Halaman
1.1
Jadwal Penelitian dan Penyusunan Tugas Akhir………………………….4
3.1
Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja(Aktual-Realisasi)……........45
v
DAFTAR GAMBAR
Nomor 2.1
Judul
Halaman
Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan………………………………………………...17
vi
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor
Judul
1
Surat Izin Riset di Badan Penglola Keuangan Daerah Kota Medan
2
Surat Konfirmasi Izin Riset di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan
vii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara selalu diikuti dengan perkembangan dari berbagai aspek yang terus meningkat pesat dan rumit. Seiring dengan perkembangan tersebut maka berbagai upaya dilakukan oleh setiap lembaga ataupun perusahaan untuk membenahi kinerjanya. Hal ini turut berdampak pada instansi-instansi pemerintah sebagai lembaga pemerintah yang bertujuan meningkatkan kinerja untuk melakukan penyesuaian terhadap perkembangan yang semakin pesat ini agar setiap tujuan dapat terlaksana dengan baik dan memperkecil resiko kesalahan yang dapat memperlambat kinerja. Dalam mengendalikan organisasi perlu membuat perencanaan yang akurat untuk mencapai tujuan. Anggaran sebagai alat manajemen untuk keperluan perencanaan dan pengendalian mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan ini diukur dari segi manfaat yang ingin diperoleh dari penggunaan sistem itu dalam pelaksanaannya. Semakin banyak dan rumit manfaat yang dituju, semakin banyak persyaratan yang dituntut di dalam persiapan dan penyusunannya. Penyusunan anggaran merupakan siklus penting bagi perusahaan dan lembaga yaitu untuk membantu pelaksana dalam merencanakan kegiatan dan memberikan gambaran awal seberapa besar dana yang akan dikeluarkan untuk
1
2
mewujudkan kegiatan tersebut yang dimonitori oleh pusat pertanggungjawaban sehingga penyimpangan-penyimpangan dapat diminimalisasi. Tujuan utama perencanaan adalah untuk memberikan proses umpan maju agar dapat memberikan arahan kepada setiap manager dalam pengambilan keputusan. Di dalam suatu perencanaan, kita harus memperhitungkan berbagai kondisi yang terjadi di berbagai perusahaan ataupun lembaga. Perencanaan harus menghubungkan sasaran jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Anggaran tahunan harus sesuai dengan sasaran proyek jangka panjang yang meliputi satu periode. Perencanaan juga harus saling berhubungan dengan pengawasan agar dapat mencapai sasaran rancangan. Pengendalian sangatlah penting dalam proses penganggaran, karena pengawasan diperlukan untuk mengevaluasi kinerja karyawan
yang
memerlukan perbaikan atas setiap aktivitas yang dilakukan perusahaan dan lembaga, apakah telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Pengendalian dicapai melalui pelaporan kemajuan dan pembelajaran aktual dibandingkan dengan perencanaan yang terus menerus. Dengan demikian, apa yang menjadi tujuan perusahaan atau lembaga akan dapat dicapai dengan semaksimal mungkin. Berdasarkan uraian diatas terlihat jelas bahwa perencanaan dan pengendalian mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung perusahaan maupun lembaga mencapai tujuannya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui fungsi anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Maka melalui tugas akhir ini penulis membahas mengenai
3
anggaran yang berfokus pada fungsi perencanaan dan pengendalian. Adapun judul dari tugas akhir ini adalah “Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan”.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah pokok yang dibahas dalam tugas akhir ini adalah : “ Apakah anggaran yang disusun oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan telah berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian ?”. C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Dalam melakukan suatu penelitian tentunya terdapat tujuan yang ingin dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui apakah anggaran yang disusun oleh Badan Pengelola keuangan Kota Medan telah berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian 2. Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah: 1.
Menambah pengetahuan peneliti tentang anggaran yang berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian,
2.
Sebagai bahan masukan bagi perusahaan maupun lembaga sehingga dapat lebih memperhatikan dan mengetahui bagaimana
4
Fungsi Anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian, agar perusahaan atau lembaga dapat melaksanakan aktivitas dengan lebih efektif dan efisien, serta lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, 3.
Sebagai bahan rujukan atau sumber informasi bagi yang ingin mempelajari dan membahas lebih jauh tentang anggaran.
D. Rencana Penulisan 1. Jadwal Penelitian Penelitian dilaksanakan di Kantor Badan Pengelola keuangan Daerah Kota Medan yang bertempat di Jalan Kapten Maulana Lubis No.2 Medan. Tabel 1.1 Jadwal Penelitian dan Penyusunan Tugas Akhir JUNI 2014 NO
KEGIATAN I
1
Pengesahan Tugas Akhir
2
Pengajuan Judul
3
Permohonan Izin Riset
4
Pengajuan Dosen Pembimbing
5
Pengumpulan Data
6
Penyusunan Tugas Akhir
7
Bimbingan Tugas Akhir
8
Penyelesaian Tugas Akhir
II
III
IV
5
2. Rencana Isi Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi minor ini, penulis membuat rencana isi dalam empat bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang sesuai dengan kebutuhan penulis. Secara garis besar pokok pembahasannya adalah sebagai berikut : BAB I
: PENDAHULUAN Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, rencana penulisan yang mencakup jadwal penelitian dan rencana isi.
BAB II
: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA MEDAN Pada bab ini meliputi sejarah ringkas instansi, struktur organisasi , job description, jaringan usaha/ kegiatan, kinerja terkini dan rencana usaha/ kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan.
BAB III
: FUNGSI
ANGGARAN
PERENCANAAN
DAN
SEBAGAI PENGENDALIAN
ALAT PADA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA MEDAN Pada bab ini penulis mencoba untuk menguraikan mengenai pengertian anggaran, karakteristik anggaran, tujuan anggaran, manfaat anggaran, hubungan anggaran dengan perencanaan,
6
fungsi anggaran
sebagai alat
perencanaan,
hubungan
anggaran dengan pengendalian, fungsi anggaran sebagai alat pengendalian, serta analisis anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daeraha Kota Medan. BAB IV
: KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini penulis mencoba mengambil kesimpulan dan memberikan saran-saran berdasarkan dari pengumpulan data dan pembahasan yang dilakukan dimana diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan di masa yang akan datang.
BAB II BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA MEDAN
A. Sejarah Ringkas Wali Kota Medan Pada zaman dahulu Kota Medan ini dikenal dengan nama Tanah Deli dan keadaan tanahnya berawa-rawa kurang lebih seluas 4000 Ha. Beberapa sungai melintasi Kota Medan ini dan semuanya bermuara ke Selat Malaka. Sungai-sungai itu adalah Sei Deli, Sei Babura, Sei Sikambing, Sei Denai, Sei Putih, Sei Badra, Sei Belawan dan Sei Sulang Saling atauSei Kera. Pada mulanya yang membuka perkampungan Medan adalah Guru Patimpus lokasinya terletak di Tanah Deli, maka sejak zaman penjajahan orang selalu merangkaikan Medan dengan Deli (Medan–Deli). Setelah zaman kemerdekaan lama kelamaan istilah Medan Deli secara berangsur-angsur lenyap sehingga akhirnya kurang popular. Dahulu orang menamakan Tanah Deli mulai dari Sungai Ular (Deli Serdang) sampai ke Sungai Wampu di Langkat sedangkan Kesultanan Deli yang berkuasa pada waktu itu wilayah kekuasaannya tidak mencakup daerah diantara kedua sungai tersebut. Secara keseluruhan jenis tanah di wilayah Deli terdiri dari tanah liat, tanah pasir, tanah campuran, tanah hitam, tanah coklat dan tanah merah. Hal ini merupakan penelitian dari Van Hissink tahun 1900 yang dilanjutkan oleh penelitian Vriens tahun 1910 bahwa disamping jenis tanah seperti tadi ada lagi ditemui jenis tanah liat yang spesifik.
7
8
Hari jadi Kota Medan diperingati setiap tahun sejak 1970 dan pada mulanya detetapkan jatuh pada tanggal 1 april 1909. Tetapi tanggal ini mendapat bantahan yang cukup keras dari kalangan pers. Karena itu Walikota membentuk panitia sejarah hari jadi kota medan untuk melakukan penelitian dan penyelidikan. Surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Kotamadya Medan No.342 tanggal 25 mei 1971 yang waktu itu dijabat oleh Drs. Sjoerkarni dibentuklah panitia peneliti hari jadi Kota Medan. Duduk sebagai ketua adalah Prof. Mahadi,SH , Sekretaris Syahruddin Siwan, MA. Untuk lebih mengidentifikasikan kegiatan kepanitian ini dikeluarkan lagi surat keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Medan No.618 tanggal 28 oktober 1971 tentang pembentukan panitia penyusunan sejarah. DPRD Medan sepenuhnya mendukung kegiatan kepanitian ini sehingga mereka membentuk pansus yang diketuai M.A Harahap dengan anggotanya antara lain Drs. M. Hasan Ginting, Bandar Kamil, dan Mas Sutarjo. Dengan berbagai persidangan dan perjalanan panjang menetapkan bahwa perkmapungan yang didirikan oleh Guru Patimpus tanggal 1 juli 1590 diusulkan kepada Walikota Medan untuk dijadikan sebagai hari jadi Medan dalam bentuk perkampungan yang kemudian dibawa kesidang DPRD Tk.II Medan untuk disahkan. Sesuai dengan hal itu oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Medan mengeluarkan surat keputusan No. 74 tanggal 14 februari 1973 agar panitia penyusunan sejarah Kota Medan melanjutkan kegiatanya untuk
9
mendapatkan hasil yang lebih sempurna. Berdasarkan perumusan kegiatan yang dilakukan oleh pansus hari jadi Kota Medan yang diketahui oleh M.A Harahap bulan maret 1975 bahwa tanggal 1 juli 1590 merupakan hari jadi Kota Medan dan sebagai landasanya adalah didirikan Si Sepuluh Dua Kuta di areal Medan. Pada akhirnya DPRD Tk. II Medan menetapkan tanggal 1 juli 1590 sebagai hari jadi Kota Medan dan mencabut hari ualng tahun Kota Medan yang diperihangati tanggal 1 april setiap tahunya. Kemudian berdasarkan Pasal 187A, Pasal 187B dan 187C Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan, telah diatur pembentukan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan 1. Visi BPKD Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan berkeinginan agar setiap Aparatur Pemerintah Kota Medan berkemampuan melaksanakan tugasnya dengan baik, berdayaguna dan berhasilguna yang didukung dengan Kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien sehingga dapat terwujud pelayanan Pemerintah Kota Medan yang prima sesuai dengan sistem dan prosedur pengeloaan keuangan serta standar operasional dan prosedur (SOP). Sejalan dengan Visi dan Misi Kota Medan, maka Visi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan Tahun 2011-2015 sebagai berikut :
10
“
Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Medan yang
Profesional,
Berwawasan, Manajemen
Pengelolaan
Keuangan
yang
Sistematis, Efisien dan Efektif ” Rasionalitas Visi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan sebagaimana di atas adalah sebagai berikut : A. Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang profesional. Pelayanan administrasi yang profesional sebagai unsur yang utama dalam menjalankan fungsi pemerintah dalam pengaturan atau Regulasi maupun fungsi Pelayanan, maka profesionalisme aparatur sangat memegang
perananan
dalam
rangka
menumbuh
kembangkan
pembangunan masyarakat, khususnya untuk menjawab permasalahan dan peluang pada era globalisasi sekarang ini. Untuk memungkinkan Pemerintah Kota Medan mampu mengambil bagian dalam proses globalisasi yang telah terjadi pada seluruh aspek kehidupan manusia, salah satu faktor penting yang harus dimiliki oleh Pemerintah Kota Medan adalah sumber daya aparatur yang profesional dengan meningkatkan mutu pelayanan administrasi. B. Sumber daya aparatur Pemerintah Kota Medan yang berwawasan manajemen pengelolaan keuangan. Sumber daya aparatur yang profesional dimaksud adalah sumber daya aparatur yang memiliki intelektualitas dan kompetensi dalam hal merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan proses pembangunan Kota Medan sekaligus dapat segera merespon tuntutan dan harapan
11
masyarakat. Hal ini akan berimplikasi pada terbentuknya sumber daya aparatur yang bersih, berwibawa, bermoral yang menjunjung tinggi nilainilai agama dan budaya. Faktor-faktor tersebut akan berkembang sejalan dengan aparatur Kota Medan yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan spesialisasi sesuai bidang tugasnya untuk menciptakan kualitas sumber daya aparatur serta peningkatan pengetahuan bagi aparaturnya sehingga akan memungkinkan Pemerintah dan masyarakat Kota Medan mampu mencapai keberhasilan pembangunan Kota sebagaimana Visi dan Misi Kota Medan yaitu ” Medan Kota yang berdaya saing, nyaman, peduli dan sejahtera ”.
C. Sumber daya aparatur Pemerintah Kota Medan yang berpengabdian. Bahwa pada era globalisasi sekarang semakin terasa luasnya cakupan pembangunan yang harus dilaksanakan. Namun demikian dalam proses pembangunan untuk melayani semua kebutuhan tersebut hanya dapat kita lakukan secara bertahap. Dalam pembangunan dan pembinaan sumber daya aparatur khususnya dan masyarakat pada umumnya juga dilaksanakan dalam kerangka membangun persatuan dan kesatuan Bangsa. Oleh karena itu profesionalisme sumber daya aparatur yang akan diwujudkan
tersebut
tidak
semata
hanya
membangun
kualitas,
kompetensi, menguasai ilmu dan teknologi tetapi juga sangat penting memiliki integritas dan rasa pengabdian untuk membangun bangsa dan negara melalui pembangunan daerahnya, dengan demikian perbedaan kecepatan pencapaian kemajuan pembangunan antar daerah menjadi
12
sebuah tantangan dan masukan untuk perbaikan kebijakan dan kinerja ke arah yang lebih baik ke depan sehingga penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan daerah dan meningkatnya kualitas pelayanan aparatur.
D. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Bahwa dalam rangka pencapaian sistem pelaporan kinerja dan keuangan diperlukan pembinaan sumber daya aparatur yang mampu berdaya guna untuk menunjang peningkatan sistem capaian kinerja. Oleh karena peningkatan capaian kinerja dan keuangan bermuara dari kualitas sumber daya aparatur yang kompetensi, menguasai perkembangan ilmu dan teknologi tetapi juga sangat penting memiliki integritas dan rasa pengabdian untuk membangun bangsa dan negara melalui pembangunan daerahnya, dengan demikian perbedaan kecepatan pencapaian kemajuan pembangunan antar daerah menjadi sebuah tantangan dan masukan untuk perbaikan kebijakan dan kinerja ke arah yang lebih baik. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sehingga dapat meningkatnya kualitas dan sistem pelaporan.
E. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan Daerah. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan yang mampu sebagai konteks
pelayanan
publik
dalam
rangka
pemerintahan yang baik (good govermance).
penyelenggaraan
tata
Pengembangan dan
peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan penataan
13
organisasi perangkat daerah yang profesional dan berkualitas dalam sistem dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai sarana pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah. Penataan organisasi perangkat daerah yang profesional guna pengawasan dan akuntabilitas, kualitas serta penyusunan pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah.
2. Misi BPKD Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pihak-pihak lain yang berkepentingan agar harapan yang dicita-citakan pada masa mendatang akan tercapai yaitu: 1.
Meningkatkan transparansi, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah Kota Medan.
2.
Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui teknologi yang lebih baik.
3.
Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Medan. Dalam mencapai visi organisasi, Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kota Medan merumuskan misi organisasi sebagai tugas utama yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi dalam kurun waktu tertentu. Ketiga Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan di atas dapat dijelaskan dengan rasionalitas sebagai berikut :
14
A. Peningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan aparatur Pemerintah Kota Medan. Dengan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana administrasi perkantoran merupakan penunjang kelancaran tugas – tugas pelayanan bagi aparatur sebagai aparatur Pemerintah Kota Medan yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan sumber daya manusia (SDM) maka pelayanan administrasi dan aparatur dapat berjalan sesuai program dan rencana kerja yang telah disusun dan dapat menerapkan mutu pelayanan administrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik. B. Meningkatkan transparansi, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan Daerah Kota Medan. Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan harus memiliki manfaat tepat guna yang berbasis kinerja sehingga dapat terlihat dari hasil pekerjaan yang dilakukan sehingga aparatur pemerintah semakin memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, maupun pengalaman yang sesuai dengan ruang lingkup wewenang dan tanggung jawab yang diemban sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan
pemerintahan
khususnya
bidang
pengelolaan
keuangan daerah yang berkualitas transparan, efisien dan efektif.
15
C. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui teknologi yang lebih baik. Terkait dengan salah satu tujuan organisasi Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan pemerataan pelayanan umum Pemerintah Kota Medan kepada masyarakat dengan pelayanan yang prima, terjangkau dan adil, maka disadari bahwa pada prakteknya, tujuan itu hanya dapat tercapai oleh sumber daya aparatur Pemerintah Kota Medan yang secara langsung berinteraksi dengan sistem teknologi yang harus diketahui oleh aparatur dan menyadari tugas pelayanan yang harus dilakukannya. Oleh karenanya motivasi, disiplin dan kualitas sumber daya aparatur sangat dibutuhkan guna mendukung penerapan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang good govermance.
D. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas struktur organisasi perangkat Daerah Kota Medan. Bahwa untuk dapat tercapainya tujuan organisasi Kinerja organisasi akan selalu ditentukan oleh kinerja sumber daya manusia dalam organisasi yang bersangkutan disamping adanya peran penting faktorfaktor lain. Oleh karena itu, peningkatan kinerja sumber daya aparatur Pemerintah Kota Medan mutlak harus dilakukan. Dalam batasan Misi di atas, peningkatan kinerja aparatur dapat terlepas dari makna peningkatan produktifitas kerja aparatur Pemerintah Kota Medan sehingga terbebas dari pemborosan dan ketidakefisienan. Menempatkan aparatur pada suatu gugus kerja yang jelas, peningkatan
16
karier dan kesejahteraan yang sesuai dengan prestasi aparatur, kepuasan kerja, budaya organisasi yang mendukung peningkatan kinerja dan sebagainya merupakan faktor-faktor yang secara simultan berkorelasi dalam proses peningkatan kinerja sumber daya aparatur Pemerintah Kota Medan.
B. Struktur Organisasi Struktur
organisasi
diperlukan
perusahaan
dan
instansi
untuk
membedakan batas-batas wewenang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan adanya hubungan dan keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Demi tercapainya tujuan umum suatu instansi diperlukan suatu wadah untuk mengatur seluruh aktivitas maupun kegiatan instansi tersebut. Pengaturan ini dihubungkan dengan pencapaian tujuan instansi yang telah ditetapkan sebelumnya. Wadah tersebut disusun dalam suatu struktur organisasi dalam instansi. Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan pekerjaan dapat diterapkan, sehingga efesiensi dan efektivitas kerja dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai. Suatu instansi terdiri dari berbagai unit kerja yang dapat dilaksanakan perseorangan, maupun kelompok kerja yang berfungsi untuk melaksanakan serangkaian kegiatan tertentu dan mencakup tata hubungan secara vertikal, melalui saluran tunggal. Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini :
17
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan
Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan
18
C. Job Description Berikut ini adalah uraian tugas dari setiap bidang yang terdiri dari kepala BPKD, sekretaris BPKD, bidang anggaran, bidang perbendaharaan, serta bidang akuntansi dan pelaporan. 1. KEPALA BPKD BPKD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah lingkup anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan serta melakukan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis urusan pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan d. Penyusunan dan penyelenggaraan administrasi keuangan, pentatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan daerah 2. SEKRETARIS BPKD Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program serta melakukan fungsi : a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan kesekretariatan b. Pengkoordanasian penyusunan perencanaan program BPKD
19
c. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan BPKD yang meliputi administrasi umu, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan BPKD d. Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan e. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas BPKD f. Pelaksanaan
pembinaan,
pengawasan
dan
pengendalian
bidang
kesekretariatan g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya Bidang kesekretariatan ini dibagi menjadi beberapa sub bagian : 1. Sub Bagian Umum Sub bagian umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup administrasi umum serta melakukan fungsi : a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan sub bagian umum b. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum c. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas,
penataan
kearsipan,
perlengkapan,
penyelenggaraan
kerumahtanggan dan keprotokolan BPKD d. Pengelolaan administrasi kepegawaian e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya
20
2. Sub Bagian Keuangan Sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan serta melakukan fungsi : a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan sub bagian keuangan b. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan verifikasi d. Penyiapan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan e. Penyusunan laporan keuangan BPKD f. Pelaksanaan tugas selaku pejabat penatausahaan keuangan SKPD g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya 3. Sub Bagian Penyusunan Program Sub bagian penyusunan program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup penyusunan program dan pelaporan serta melakukan fungsi : a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan sub bagian penyusunan program b. Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana, program dan kegiatan BPKD
21
c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program BPKD d. Penyusunan bahan evaluasi pelaporan kinerja kegiatan BPKD e. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaantugas g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oelh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya 3. BIDANG ANGGARAN Bidang anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup pendapatan, belanja tidak langsung dan belanja langsung serta melakukan fungsi : a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang anggaran b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup anggaran yang meliputi pendapatan dan pembiayaan, belanja tidak langsung dan belanja langsung c. Pengkoordinasian kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas plafon anggaran d. Pengkoordinasian rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD e. Pengkoordinasian dan penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD atas usulan SKPD f. Penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA SKPD g. Penyusunan laporan realisasi SPD SKPD h. Pelaksanaan tugas lain yang memberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya
22
Bidang anggaran ini dibagi ke dalam 3(tiga) sub bagian : 1. Sub bagian Pendapatan Sub bidang pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang anggaran lingkup pendapatan dan pembiayaan serta melakukan fungsi: a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidangpendapatan b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pendapatan dan penerimaan pembiayaan c. Pengkoordinasian pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyusunan rencana dan program pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain d. Pengkoordinasian RKA pendapatan SKPD e. Penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya 2. Sub Bagian Belanja Tidak Langsung Sub bidang belanja tidak langsung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang anggaran lingkup belanja tidak langsung serta melakukan fungsi : a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang belanja tidak langsung
23
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja tidak langsung c. Pengkoordinasian RKA belanja tidak langsung SKPD d. Pengkoordinasian perencanaan dan penyusunan anggaran belanja tidak langsung dengan SKPD e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan oelaporan pelaksanaan tugas f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya 3. Sub Bagian Belanja Langsung Sub bagian belanja langsung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang anggaran lingkup belanja langsung serta melakukan fungsi : a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang belanja langsung b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja langsung c. Pengkoordinasian RKA belanja langsung SKPD d. Pengkoordinasian perencanaan dan penyusunan anggaran belanja langsung dengan SKPD e. Penyiapan SPD belanja langsung sesuai DPA/DPPA SKPD f. Penyiapan laporan realisasi SPD belanja langsung g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya
24
4. BIDANG PERBENDAHARAAN Bidang perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup gaji, belanja, verifikasi dan kas serta melakukan fungsi: a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang perbendaharaan b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perbendaharaan c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang gaji, belanja, verifikasi dan kas d. Pengujian terhadap pengajuan pembayaran gaji, belanja, verifikasi dan kas e. Penyusunan laporan SP2D SKPD f. Penyusunan laporan kinerja program bidang perbendaharaan g. pelaksanaan tugas lain yang dberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya Bidang perbendaharaan ini dibagi ke dalam 3(tiga) sub bagian : 1. Sub Bidang Gaji Sub bidang gaji mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang perbendaharaan lingkup gaji serta melakukan fungsi : a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang gaji b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup gaji pegawai c. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang gaji d. Pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan SPM gaji dari SKPD e. Penyiapan bahan penerbitan SP2D gaji f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya
25
2. Sub Bidang Belanja Sub bidang belanja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang perbendaharaan lingkup gaji serta melakukan fungsi : a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang belanja b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja c. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang belanja d. Penyelesaian permasalahan lingkup belanja e. Penyusunan laporan kinerja program bidang perbendaharaan lingkup belanja f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya 3. Sub Bidang Verifikasi dan Kas Sub bidang verifikasi dan kas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang perbendaharaan lingkup verifikasi dan kas serta melakukan fungsi : a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang verifikasi dan kas b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup verifikasi dan kas c. Penyiapan
bahan
pengkoordinasian
pelaksanaan
tugas
dibidang
verifikasi dan kas d. Penyelesaian permasalahan lingkup Verifikasi dan kas e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas f. Penyusunan laporan kinerja program bidang perbendaharaan lingkup verifikasi dan kas
26
g. Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran verifikasi dan kas h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya
5. BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN Bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugask BPKD lingkup akuntansi dan pelaporan serta melakukan fungsi : a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang akuntansi dan pelaporan b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup akuntansi dan pelaporan c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang akuntansi dan pelaporan d. Pelaksanaan penyusunan, sosialisasi dan asistensi sestem penatausahaan akuntansi pemerintah daerah e. Pengkoordinasian laporan keuangan, laporan kinerja dan laporan manajerial dari SKPD f. Penyajian data dan informasi dibidang analisa, bidang pelaporan keuangan serta bidang penatausahaan keuangan g. Penatausahaan pembukuan keuangan pemerintah daerah dan penyusunan laporan keuangan daerah h. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian dibidang akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
27
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan seusai dengan tugas dan fungsinya Bidang akuntansi dan pelaporan dibagi kedalam dua(2) sub bagian : 1. Sub Bagian Akuntansi Sub bidang akuntansi mempunya tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
bidang
akuntansi
dan
pelaporan
lingkup
akuntansi
serta
melaksanakan fungsi: a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang akuntansi b. Penyusunan bahan petunjuk teknis dan perumusan kebijakan lingkup akuntansi c. Pelaksanaan verifikasi atas SP2d yang telas terbit d. Penghimpunan proyeksi pendapatan dari seluruh SKPD dalam rangka pengelolaan anggaran kas e. Pelaksanaan
pembukuan
keuangan
daerah
dalam
rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya 2. Sub Bidang Pelaporan Sub bidang pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang akuntansi dan pelaporan lingkup pelaporan serta melakukan fungsi : a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang pelaporan b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pelaporan
28
c. Penghimpunan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan daerah d. Pelaksanaan konsolidasi dan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD dengan laporan keuangan SKPKD e. Pelaporan penerimaan daerah secara terpadu pada semua unit pelaksanaan secara integritas f. Penyiapan rrancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD g. Penyusunan laporan kinerja program bidang akuntansi dan pelaporan lingkung pelaporan h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya D. Jaringan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Menyelenggarakan kegiatan : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah 2. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis urusan Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan keuangan Daerah 3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan keuangan 4. Penyususan dan penyelenggaraan administrasi keuangan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Daerah
29
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan daerah; dan 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya E. Kinerja Kegiatan Terkini Setiap organisasi tentu mempunyai visi dan misi yang harus dijalankan sesuai dengan tujuan organisasi, butuh waktu untuk mencapai itu semua, begitu juga pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan. BPKD terus berupaya agar tujuan yang telah digariskan dapat terwujud. Tidak mudah dalam mewujudkan itu semua karena membutuhkan kerja keras yang tinggi, disiplin, cekatan dan loyalitas dalam bekerja. Pastinya untuk mendorong mencapai hasil yang maksimal diperlukan kinerja yang bermutu dan tepat. Jadi kinerja kegiatan terkini yang dijalankan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan adalah merumuskan kebijakan teknis dibidang pengolahan keuangan daerah, menyusun pedoman dan petunjuk teknis urusan pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah,
menyusun
penatausahaan,
dan
menyelenggarakan
melaporkan dan
administrasi
keuangan
mempertanggungjawabkan pengelolaan
keuangan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan daerah dan juga pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
30
F. Rencana Kegiatan Rencana Kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah antara lain adalah sebagai berikut : a.
Persiapan penyusunan anggaran daerah untuk tahun anggaran 2015
b.
Menyelenggarakan Administrasi keuangan penatausahaan
c.
Evaluasi laporan anggaran tahun berjalan
d.
Penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA SKPD
BAB III FUNGSI ANGGARAN SEBAGAI ALAT PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PADA BANDAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA MEDAN
A. Pengertian Anggaran Anggaran merupakan pengembangan dari suatu rencana jangka pendek yang mencakup perbandingan kinerja aktual untuk melakukan tindakan korektif guna mencapai sasaran rencana. Dengan demikian dari gambaran tersebut dapat diketahui betapa pentingnya peranan anggaran dalam melaksanakan fungsinya sebagai alat
perencanaan dan pengendalian.
Aspek perencanaan dan
pengendalian merupakan dua fungsi utama manajerial di dalam dunia bisnis. Perencanaan mencakup kegiatan menetapkan tujuan, menyusun kerangka dasar pikiran, memilih kegiatan untuk mencapai tujuan, dan menciptakan kegiatankegiatan yang diperlukan untuk menerjemahkan rencana menjadi tindakantindakan, sedangkan pengendalian menyajikan penetapan sasaran-sasaran dan standar sebagai pembanding antara prestasi yang telah dicapai dengan sasaran dan standar yang telah ditetapkan selanjutnya dilakukan perbaikan untuk itu sebelum menjalankan aktivitas operasinya. Sebagai suatu rencana, anggaran tersusun dari program kerja yang dipadukan dengan asumsi yang didasarkan pada pengalaman masa lalu serta hal-hal relevan lainnya sehingga berguna dalam tahap penilaian sebagai tolok ukur pelaksanaan rencana organisasi. Anggaran juga didefinisikan sebagai suatu
31
32
rencana tindakan yang disusun sistematis dan dinyatakan secara kuantitatif mengenai apa yang ingin dicapai oleh suatu organisasi pada masa mendatang. Dharmanegara (2010:2), mengemukakan bahwa “Budget (anggaran) ialah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit (satuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.” Dari definisi tersebut, ada empat unsur yang sangat penting dalam suatu anggaran yaitu rencana, meliputi seluruh kegiatan perusahaan, dinyatakan dalam unit moneter, dan jangka waktu tertentu yang akan datang. 1. Rencana, yaitu suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. 2. Kegiatan perusahaan yaitu mencakup seluruh kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian-bagian yang ada dalam perusahaan pemasaran
(marketing),
kegiatan
produksi
yaitu kegiatan
(producing),
kegiatan
pembelanjaan (financing), kegiatan administrasi (administrating) serta kegiatn-kegiatan yang berhubungan dengan masalah-masalah personalia (personnel). Anggaran nantinya akan dijadikan sebagai pedoman kerja, maka anggaran harus mencakup seluruh kegiatan perusahaan. 3. Dinyatakan dalam unit moneter, yaitu unit (kesatuan) yang dapat diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka ragam. 4. Jangka waktu tertentu yang akan datang, yang menunjukkan bahwa anggaran perusahaan disusun untuk dipergunakan dalam jangka waktu tertentu. Hal Ini berarti bahwa apa yang dimuat didalam anggaran adalah taksiran-taksiran
33
(forecast) tentang apa yang akan terjadi serta apa yang akan dilakukan diwaktu yang akan datang. B. Karakteristik Anggaran Menurut Rudianto (2009:4), anggaran merupakan alat yang utama dalam perencanaan jangka pendek yang efektif dan pengendalian dalam organisasi dan anggaran mempunyai karakteristik sebagai berikut : 1. Anggaran memperkirakan keuntungan yang potensial dari unit perusahaan, 2. Anggaran dinyatakan dalam satuan moneter 3. Anggaran meliputi periode selama satu tahun, 4. Anggaran merupakan komitmen manajemen, 5. Usulan anggaran diperiksa dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari penyusun anggaran, 6. Anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah jika terjadi kondisi khusus, 7. Secara periodik dilakukan analisis selisih antara anggaran dengan sesungguhnya dan dijelaskan.
C. Tujuan Anggaran Tujuan penyusunan anggaran adalah untuk : 1. Menentukan suatu cara yang paling menguntungkan, yaitu usaha-usaha bisa diarahkan pada pencapaian tujuan (objective) yang telah ditetapkan, 2. Membantu manajemen dalam mengendalikan jalannya kegiatan operasional, 3. Menyatakan harapan organisasi secara jelas dan formal, sehingga memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai manajemen,
bisa
34
4. Mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan, 5. Menyediakan rencana secara terperinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan, 6. Mengkoordinasikan cara yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya, 7. Menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, serta menyediakan informasi yang menyadari perlu tidaknya tindakan koreksi.
D. Manfaat Anggaran Anggaran banyak manfaatnya sebagai alat pelaksanaan pekerjaan, apabila direvisi sesuai dengan perubahan asumsi. Adapun manfaat anggaran sebagai perencanaan terpadu, pedoman pelaksanaan kerja, alat pengkoordinasian kerja, alat pengendalian kerja, dan alat evaluasi organisasi. 1. Perencanaan terpadu Anggaran perusahaan digunakan sebagai alat untuk merumuskan rencana perusahaan dan untuk menjalankan pengendalian terhadap berbagai kegiatan perusahaan secara menyeluruh. Dengan demikian, anggaran merupakan suatu alat manajemen yang dapat digunakan baik untuk keperluan perencanaan maupun pengendalian.
35
2. Pedoman pelaksanaan kerja Anggaran dapat memberikan pedoman yang baik bagi manajemen puncak maupun manajemen menengah. Anggaran yang disusun dengan baik akan membuat karyawan menyadari bahwa manajemen memiliki pemahaman yang baik tentang operasi perusahaan dan karyawan akan mendapatkan pedoman yang jelas dalam melaksanakan tugasnya. 3. Alat pengkoordinasian kerja Anggaran berfungsi sebagai alat untuk pengkoordinasian kerja agar semua bagian-bagian yang terdapat di dalam perusahaan dapat saling menunjang, dan saling bekerja sama dengan baik untuk menuju kesasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian kelancaran jalannya perusahaan akan lebih terjamin dalam pencapaian sasaran, kebijakan, dan standar yang ditetapkan. 4. Alat pengendalian kerja Anggaran merupakan serangkaian standar prestasi yang dibandingkan dengan realisasinya sehingga pelaksanaan setiap aktivitas dapat dinilai kinerjanya. Dalam menentukan standar diperlukan pemahaman yang realistis dan analisis yang seksama terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Penentuan standar yang sembarang tanpa didasari oleh pengetahuan dapat menimbulkan lebih banyak masalah dari pada manfaat. Hal ini mengingat standar dalam anggaran yang ditetapkan secara sembarang tersebut mungkin merupakan target yang mustahil untuk dicapai karena terlalu tinggi atau terlalu rendah. Standar yang ditetapkan terlalu tinggi akan menimbulkan frustasi atau ketidakpuasan. Sebaliknya penetapan standar
36
yang terlalu rendah akan menjadikan biaya menjadi tidak terkendalikan, menurunkan laba dan semangat kerja. 5. Alat evaluasi organisasi Anggaran yang disusun dengan baik dan menerapkan standar yang relevan akan menjadi pedoman bagi perbaikan operasi perusahaan dalam menentukan langkah yang ditempuh agar pekerjaan diselesaikan dengan baik, artinya menggunakan sumber daya perusahaan yang dianggap paling menguntungkan. Penyimpangan yang mungkin terjadi dalam kegiatan operasional perlu dilakukan evaluasi yang dapat menjadi masukan berharga bagi penyusunan anggaran selanjutnya. E. Hubungan Anggaran Dengan Perencanaan Setiap organisasi harus membuat suatu perencanaan yang merupakan proses untuk menentukan tujuan organisasi yang akan dicapai dalam jangka pendek ataupun
jangka panjang
yang dipakai sebagai dasar
dalam
mengendalikan aktivitas operasinya. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan membuat suatu perencanaan yang dilakukan terus - menerus karena dengan berlalunya waktu perlu dilaksanakan perencanaan kembali dan membuat rencana - rencana baru. Menurut Adisaputro (2007:5), “Perencanaan berarti kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dan mengarahkan kegiatan operasi.” Proses perencanaan, baik perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang, adalah komponen yang paling penting dari keseluruhan sistem.
37
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum perusahaan melakukan operasinya, pimpinan dari organisasi tersebut harus lebih dahulu merumuskan kegiatan - kegiatan apa yang akan dilaksanakan di masa datang dan hasil yang akan dicapai dari kegiatan - kegiatan tersebut, serta bagaimana melaksanakannya. Dengan adanya rencana tersebut, maka aktifitas akan dapat terlaksana dengan baik. Sehubungan dengan itu, perencanaan yang disusun oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah meliputi kegiatan - kegiatan operasional, tujuan dari kegiatan tersebut, dan berapa jumlah anggaran yang disediakan. Adapun kegiatan - kegiatan operasional yang dilakukan BPKD adalah kegiatan belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga,
serta pembiayaan-
pembiayaan yang di jabarkan dalam laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Ada dua jenis utama perencanaan yang dapat diidentifikasikan yaitu perencanaan strategis dan perencanaan taktis atau operasional. 1. Perencanaan strategis Perencanaan ini difokuskan pada tujuan perusahaan dan secara keseluruhan, mempengaruhi seluruh fungsi manajemen, melibatkan konsekuensi yang menyeluruh dan jangka panjang. 2. Perencanaan taktis atau operasional Perencanaan merumuskan tujuan perusahaan untuk mengembangkan program, kebijakan, kinerja yang diharapkan, melibatkan waktu jangka pendek hingga menengah, difokuskan pada tingkatan yang telah diberi
38
wewenang dan tanggungjawab menyediakan informasi anggaran untuk laporan prestasi kerja. F. Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan pada waktu menyusun program kerja yang disusun berdasarkan asumsi perencanaan. Anggaran yang telah disusun menjadi pedoman kerja atau standar bagi perusahaan. Apabila terjadi penyimpangan haruslah diselidiki penyebab penyimpangan tersebut dan segera dilakukan tindakan koreksi atas penyimpangan tersebut. Adapun
fungsi anggaran sebagai
alat
perencanaan antara
lain
mendasarkan kegiatan pada penyelidikan studi dan penelitian, mengerahkan seluruh kegiatan tenaga dalam organisasi, membantu atau menunjang kegiatan organisasi, menentukan tujuan-tujuan organisasi, membantu menstabilkan kesempatan kerja yang tersedia, dan membantu pemakaian alat-alat fisik secara efektif. 1. Mendasarkan kegiatan pada penyelidikan studi dan penelitian Mungkin penganggaran bermanfaat untuk membantu manajemen meneliti dan mempelajari masalah yang berhubungan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Dengan kata lain sebelum merencanakan kegiatan manajer mengadakan kegiatan dan pengamatan terlebih dahulu. Kebiasaan membuat rencana akan menguntungkan semua kegiatan. 2. Mengerahkan seluruh tenaga dalam organisasi Anggaran yang disusun untuk waktu panjang dan jadwal yang teratur, akan sangat membantu dalam mengerahkan secara tepat tenaga-tenaga kepala
39
bagian dan semua tenaga operasional untuk menentukan arah atau kegiatan yang paling menguntungkan. 3. Membantu atau menunjang kebijakan organisasi Pengambilan keputusan merupakan bagian dari perencanaan yang berarti menentukan atau memilih alternatif pencapaian tujuan dari beberapa alternatif yang ada. Manajer perlu mengambil kebijakan yang tepat untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 4. Menentukan tujuan-tujuan organisasi Manajemen yang dapat menentukan tujuannya secara jelas dan logis (dapat dilaksanakan) adalah manajemen yang akan berhasil. Anggaran dapat membantu manajemen dalam memilih mana tujuan yang dapat dilaksanakan dan mana yang tidak. 5. Membantu menstabilkan kesempatan kerja yang tersedia Seorang pemimpin yang baik tidak akan pernah mengabaikan atau tidak memperdulikan kesejahteraan pegawainya. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja yang baik akan menghindari terjadinya kelebihan dan kekurangan tenaga kerja. 6. Membantu pemakaian alat-alat fisik secara efektif Dengan disusunnya perencanaan yang terperinci, dapat dihindari timbulnya biaya-biaya karena kapasitas yang berlebih. Komponen utama perencanaan adalah anggaran, yang merupakan rencana keuangan untuk masa yang akan datang. Rencana tersebut mengidentifikasi tujuan atau tindakan yang diperlukan untuk mencapainya.
40
Sebelum anggaran disiapkan, pihak manajemen terlebih dahulu harus membangun suatu rencana strategi. Rencana strategi mengidentifikasi strategi strategi untuk aktivitas dan operasi di masa depan. Rencana strategi ini akan menjadi dasar pembuatan anggaran perusahaan atau organisasi. Adapun proses perencanaan yang dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah sebagai berikut: 1. Mengadakan evaluasi terhadap variable-variabel eksternal dan internal seperti kondisi BPKD selama beberapa periode agar dapat menetapkan tujuan yang realistis 2. Menetapkan tujuan yang bersifat umum dan jangka panjang, 3. Menjabarkan tujuan umum ke dalam sasaran khusus 4. Menetapkan strategi untuk mencapai tujuan 5. Menetapkan financial plan sebagai penjabaran operasional dari tujuan dan strategi tersebut dimana Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan telah membuat laporan perkiraan anggaran pendapatan dan belanja sesuai penerimaan dana yang diperoleh
G. Hubungan anggaran dengan pengendalian Menetapkan
anggaran
merupakan
salah
satu
cara
mengadakan
pengendalian dalam perusahaan/organisasi. Untuk mengetahui apakah rencana yang telah ditetapkan dijalankan dengan semestinya, maka diperlukan suatu pengendalian.
Pengendalian
didefinisikan
sebagai
proses
menilai dan
mengevaluasi kinerja aktual dari setiap bagian organisasi suatu perusahaan, kemudian melaksanakan tindakan perbaikan apabila diperlukan. Hal ini
41
dilakukan untuk menjamin bahwa Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan dapat mencapai sasaran, tujuan, target, kebijakan, serta standar yang telah ditetapkan dan dirancangkan secara efektif dan efisien. Dengan adanya pengendalian dapat dilihat seberapa jauh perencanaan yang telah dicapai dan seberapa banyak penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan yang terjadi akan dianalisis guna mengetahui tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk memperbaikinya yaitu dengan mengukur seberapa besar ketidaksesuaian dari tujuan ataupun target yang ingin dicapai. Adisaputro (2007:5) mengemukakan pengendalian terbagi atas tiga macam yaitu pengendalian awal, pengendalian berjalan, dan pengendalian umpan balik. 1. Pengendalian awal (preliminary control) Pengendalian
yang
dipergunakan
sebelum
kegiatan
atau
tindakan
dilaksanakan untuk menjamin bahwa perusahaan telah siap untuk melaksanakan kegiatan. 2. Pengendalian berjalan (concurrent control) Pengendalian terhadap aktivitas yang sedang berjalan untuk menjamin bahwa tujuan dapat dicapai, dan kebijakan serta prosedur telah diterapkan dengan benar selama operasi perusahaan berlangsung. 3. Pengendalian umpan balik (feedback control) Pengendalian pasca operasi, memfokuskan pada hasil periode sebelumnya untuk mengendalikan aktivitas dimasa datang. Adapun pengendalian yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan dalam menjalankan kegiatan operasinya dengan cara:
42
1. Mengontrol pendapatan yang diterima dan belanja yang dikeluarkan secara bulanan
yang selanjutnya diakumulasikan per tahun,
2. Disesuaikan dengan keadaan baik dengan memperhatikan situasi politik dan ekonomi agar tidak melebihi anggaran yang telah disusun, 3. Membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggarannya untuk mengetahui apakah telah terjadi penyimpangan atau tidak yang selanjutnya dicari faktor-faktor penyebab timbulnya perbedaan tersebut kemudian dilakukan tindakan koreksi untuk penyimpangan yang tidak menguntungkan, 4. Membentuk suatu bagian yang bertugas mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan sebelum menganalisis perbandingan antara realisasi dan anggaran yaitu pada bagian keuangan.
H. Fungsi Anggaran sebagai Alat Pengendalian Anggaran dapat dijadikan sebagai alat untuk melaksanakan fungsi pengendalian. Dengan adanya anggaran maka standar kerja sudah ada, kemudian sistem akuntansi akan menjadi angka realisasi yang dapat dibandingkan dengan standar atau sasaran, yaitu anggaran. Pengendalian harus dilakukan secara berkala sepanjang periode dan bukan hanya akhir periode saja. Penilaian pada akhir periode saja akan menyebabkan keterlambatan untuk melakukan perbaikan maka sebaliknya laporan kinerja dibuat setiap bulan. Proses pengendalian dirancang untuk membantu memantau aktivitas yang sedang berjalan dari suatu unit usaha, biasanya terdiri dari beberapa tahap:
43
1. Membandingkan kinerja aktual untuk periode yang bersangkutan dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, 2. Menyiapkan laporan kinerja yang berisi hasil aktual beserta hasil yang direncanakan dan selisih dari kedua angka tersebut, 3. Menganalisis penyimpangan antara hasil aktual dan hasil yang direncanakan dan mencari sebab-sebab penyimpangan tersebut, 4. Mencari dan mengembangkan tindakan alternatif untuk mengatasi masalah dan belajar dari pengalaman pihak lain yang telah sukses di suatu bidang tertentu, 5. Memilih (tindakan korektif) dari kumpulan alternatif yang ada dan menerapkan tindakan tersebut. Tindak lanjut atas pengendalian untuk menilai efektivitas dari tindakan diterapkan dengan adanya umpan maju untuk membuat perencanaan periode berikutnya. Perbandingan antara hasil aktual dengan tujuan yang direncanakan merupakan pengukuran efektivitas pengendalian selama periode tertentu di masa lalu. Hal ini memberikan dasar untuk memberikan umpan balik yang efektif. Adapun fungsi anggaran sebagai alat pengendalian pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan, yaitu: a. Memberikan standar yang memadai untuk mengukur prestasi, b. Pembanding seberapa jauh pelaksanaan rencana kerja yang telah dicapai unit kerja, c. mengendalikan operasional dan belanja serta pengeluaran,
44
d. mencegah terjadinya pengeluaran yang berlebihan.
I. Analisis Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan Penganggaran merupakan sistem perencanaan dan pengendalian yang digunakan secara luas untuk menjalankan tanggung jawab manajerial. Dengan adanya anggaran maka standar kerja pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan sudah ada, kemudian sistem akuntansi atau sistem informasi lainnya akan menjadi angka realisasi yang dapat dibandingkan dengan standar atau sasaran, yaitu anggaran. Perbedaan antara anggaran dan realisasi disebut penyimpangan atau variance. Penyimpangan terjadi dalam dua kemungkinan, yaitu : 1. Penyimpangan yang menguntungkan, 2. Penyimpangan yang tidak menguntungkan. Penyimpangan-penyimpangan tersebut baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan akan dievaluasi, dan hasil evaluasinya akan menjadi bahan pertimbangan untuk menyusun anggaran periode berikutnya yang disusun berdasarkan pengalaman dan data aktual dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk melihat bagaimana fungsi perencanaan dan pengendalian anggaran sudah berlangsung secara efektif dan efisien serta penyimpangan - penyimpangan yang terjadi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan dapat dilihat dari hasil yang dicapai, yaitu laporan anggaran realisasi berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2010 yang disajikan dalam tabel 3.1 Tentang laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja.
45
Tabel 3.1 Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Aktual-Realisasi ) PEMERINTAHAN KOTA MEDAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 No. Urut 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2 2.2.1 2.2.2
Uraian Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Pendapatan Lainya yang Sah Belanja Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin
Anggaran 2010 (1)
Realisasi 2010 (2)
Realisasi 2009
Surplus/Defisit (1-2)
2.101.631.164.629,00
2.069.833.895.802,54
1.870.374.442.328,41
+ 31.797.268.827,00
548.479.109.229,00
588.941.453.691,54
368.564.026.365,41
- 4.462.344.462,00
1.521.329.895.400,00
1.449.070.282.111,00
1.465.603.244.963,00
+72.259.613.289,00
31.822.160.000,00
31.822.160.000,00
36.207.171.000,00
0,00
2.582.065.326.653,00
2.235.195.758.724,49
1.886.588.720.238,68
+ 346.869.567.929,00
2.087.951.698.576,00
1.810.401.957.278,49
1.468.508.872.289,37
+ 227.549.741.298,00
1.348.856.820.305,00
1.221.812.838.509,75
1.015.813.092.850,05
+ 127.043.981.796,00
585.145.948.271,00
469.056.169.617,83
388.460.118.431,00
+ 116.089.778.654,00
2.500.000.000,00
2.427.198.745,91
2.079.485.083,32
+ 72.801.255,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
+ 1.000.000.000,00
101.349.228.083,00
84.605.219.005,00
28.306.516.402,00
+ 16.744.010.078,00
49.099.701.917,00
32.500.531.400,00
33.849.659.523,00
+ 16.599.170.517,00
487.113.628.077,00
423.443.461.446,00
417.265.685.949,31
+63.670.166.561,00
21.099.593.100,00
7.667.845.050,00
8.230.662.000,00
+ 13.431.748.050,00
130.904.333.457,00
114.160.323.532,00
101.544.955.051,00
+ 16.744.009.925,00
46
2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3 3 3.1 3.2
Belanja Bangunan dan Gedung Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Tak Terduga Pembiayaan Penerimaan Daerah Pengeluaran Daerah
75.759.387.044,00
68.188.126.705,00
96.742.105.037,00
+ 7.517.260.339,00
232.115.319.476,00
215.755.359.290,00
209.336.017.946,31
+16.359.960.186,00
27.234.995.000,00
17.671.806.869,00
1.411.945.915,00
+ 9.536.188.131,00
7.000.000.000,00
1.350.340.000,00
814.162.000,00
+ 5.649.660.000,00
561.494.406.610,00
554.829.762.382,05
610.478.280.275,23
+6.664.644.228,00
597.110.174.195,00
564.673.299.153,64
625.372.553.795,59
+ 32. 436.875.042,00
35.615.767.585,00
9.843.536.771,59
14.894.273.520,36
+ 25. 772.230. 814,00
Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan
47
1. Pendapatan a. Pendapatan Asli Daerah Untuk
realisasi
Pendapatan
Asli
Daerah
adalah
sebesar
Rp
588.941.453.691,54 sedangkan yang dianggarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah sebesar Rp 548.479.109.229,00 terjadi selisih Rp
-
4.462.344.462,00 yang artinya realisasinya lebih tinggi daripada yang dianggarkan. Terjadi ketidaksesuaian yang menguntungkan, Tentu dalam hal pendapatan ini menjadi sebuah keuntungan karena pendapatan akan menutupi pengeluaran belanja dan pembiayaan. b. Pendapatan Transfer Anggaran yang direncanakan BPKD untuk pendapatan transfer sebesar Rp 1.521.329.895.400,00 dan hasil yang dicapai adalah sebesar
Rp
1.449.070.282.111,00 yang artinya terjadi ketidaksesuaian yang menguntungkan
bagi
BPKD
dalam
hal
pendapatan
tidak
sebesar
Rp
72.259.613.289,00 karena realisasi lebih kecil daripada anggarannya. c. Pendapatan Lain-Lain yang Sah Anggaran yang direncanakan untuk pendapatan lain-lain sebesar Rp 31.822.160.000,00
ternyata
realisasinya
tidak
ada,
berarti
terjadi
ketidaksesuaian yang menguntungkan sebesar anggaran yang direncanakan yaitu Rp. 31.822.160.000,00
48
2. Belanja 2.1 Belanja Operasi a. Belanja Pegawai Untuk
realisasi
atas
bagian
belanja
pegawai
sebesar
Rp.
1.221.812.838.509,00 sedangkan anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 1.348.856.820.305,00 ,terjadi penyimpangan yang menguntungkan bagi BPKD sebesar Rp. 127.043.981.796,00 sehingga dapat melakukan penghematan. b. Belanja Barang Dana
yang
dianggarakan
untuk
belanja
barang
adalah
Rp
585.145.948.271,00 sedangkan realisasi yang dicapai adalah sebesar Rp 469.056.169.617,00
,
yang
artinya
terjadi
penyimpangan
yang
menguntungkan sebesar Rp 116.089.778.654,00 karena realisasinya lebih rendah dari anggarannya. c. Belanja Bunga Anggaran
yang
direncanakan
untuk
belanja
bunga
sebesar
Rp
2.500.000.000 sedangkan realisasi yang dicapai adalah sebesar Rp 2.427.198.745,00
,
yang
artinya
terjadi
penyimpangan
yang
menguntungkan sebesar Rp 72.801.255,00 karena realisasinya lebih rendah dari anggarannya.
49
d. Belanja Subsidi Anggaran
yang
1.000.000.000,00
direncanakan ternyata
untuk
realisasinya
belanja tidak
subsidi ada,
sebesar
berarti
Rp
terjadi
ketidaksesuaian yang menguntungkan sebesar anggaran yang direncanakan yaitu Rp. 1.000.000.000,00 e. Belanja Hibah Dana anggaran untuk keperluan ini sebesar Rp 101.349.228.083,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp 84.605.219.005,00, berarti terjadi penyimpangan yang menguntungkan sebsesar Rp 16.744.010.078,00 f. Belanja Bantuan Sosial Anggaran yang direncanakan BPKD untuk belanja bantuan sosial adalah Rp 49.099.701.917,00 dan realisasinya sebesar Rp 32.500.531.400,00 berarti terjadi penyimpangan yang menguntungkan, karena realisasinya lebih kecil dari anggaran sebesar Rp 32.500.531.400,00 2.2 Belanja Modal a. Belanja Tanah Untuk realisasi belanja tanah sebesar Rp 7.667.845.050,00 sedangkan anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp 21.099.593.100,00. terjadi selisih sebesar
Rp
13.431.748.050,00 maka
terjadi
penyimpangan
yang
menguntungkan karena realisasi lebih kecil dari pada anggaran sehingga dapat melakukan penghematan.
50
b. Belanja Peralatan dan Mesin Anggaran yang direncanakan BPKD untuk belanja peralatan dan mesin adalah
Rp
130.904.333.457,00
dan
realisasinya
sebesar
Rp
114.160.323.532,00 berarti terjadi penyimpangan yang menguntungkan, karena realisasinya lebih kecil dari anggaran sebesar Rp 16.744.009.925,00 c. Belanja Bangunan dan Gedung Untuk
realisasi
belanja
bangunan
dan
gedung
sebesar
Rp
68.188.126.705,00 sedangkan anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp 75.759.387.044,00 terjadi selisih sebesar Rp 7.517.260.339,00 maka terjadi penyimpangan yang menguntungkan karena realisasi lebih kecil dari pada anggaran sehingga dapat melakukan penghematan. d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Anggaran yang direncanakan untuk belanja jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp 232.115.319.476,00 sedangkan realisasi yang dicapai adalah sebesar Rp 215.755.359.290,00 , yang artinya terjadi penyimpangan yang menguntungkan sebesar Rp 16.359.960.186,00 karena realisasinya lebih rendah dari anggarannya. e. Belanja Aset Tetap Lainya Untuk realisasi belanja aset tetap lainya sebesar Rp 17.671.806.869,00 sedangkan anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp 27.234.995.000,00 terjadi selisih sebesar Rp 9.536.188.131,00 maka terjadi penyimpangan yang menguntungkan karena realisasi lebih kecil dari pada anggaran sehingga dapat melakukan penghematan.
51
2.3 Belanja Tak Terduga a. Belanja Tak Terduga Anggaran belanja tak terduga sebesar Rp 7.000.000.000,00 sedangkan realisasi anggaranya sebesar Rp 1.350.340.000,00 terjadi selisih sebesar Rp 5.649.660.000,00 maka terjadi penyimpangan yang menguntungkan karena realisasi lebih kecil dari pada anggaran sehingga dapat melakukan penghematan.
3. Pembiayaan a. Penerimaan Daerah Untuk realisasi Penerimaan Daerah adalah sebesar Rp 564.673.299.153,00 sedangkan yang dianggarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah
sebesar
Rp
597.110.174.195,00
terjadi
selisih
Rp
32.
436.875.042,00 yang artinya realisasinya lebih rendah daripada yang dianggarkan. Terjadi penyimpangan yang menguntungkan. b. Pengeluaran Daerah Anggaran pengeluaran daerah sebesar Rp 35.615.767.585,00 sedangkan realisasi anggaranya sebesar Rp 9.843.536.771,00 terjadi selisih sebesar Rp 25.772.230.814,00 maka terjadi penyimpangan yang menguntungkan karena realisasi lebih kecil dari pada anggaran. Dalam konteks pembiayaan, penerimaan daerah berfungsi sebagai penambal pengeluaran daerah. Jadi dalam realisasi penerimaan daerah sebesar Rp 564.673.299.153,00 dikurangi dengan pengeluaran daerah sebesar Rp 9.843.536.771,00 masih terdapat surplus dalam bidang
52
pembiayaan sebesar Rp 554.829.762.382,00 yang akan digunakan untuk membantu pendapatan dalam menutupi defisit belanja.
Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan telah berfungsi sebagai alat perencanaan karena dari segi perencanaan angka standar yang tersaji pada laporan anggaran tahun 2010 dan realisasi tahun 2009 berfungsi sebagai multiplier yang akurat, oleh karena itu anggaran dapat dengan mudah disesuaikan dengan tingkat kegiatan yang sebenarnya tanpa perlu khawatir bahwa pengubahannya akan bersifat berlebihan ataupun terlalu minim. Rata-rata anggaran pendapatan dan belanja pada tahun 2010 hanya terjadi sedikit selisih dengan realisasinya baik itu dalam penyimpangan menguntungkan maupun tidak menguntungkan dengan adanya perencanaan yang disusun berdasarkan data, informasi, serta pengalaman yang lengkap. Kesesuaian antara aktivitas yang dilakukan dengan perencanaan yang dibuat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan. Dari segi pengendalian, anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan juga telah berfungsi sebagai alat pengendalian karena jumlah anggaran didasarkan atas angka standar yang sudah diperhitungkan secara cermat dan juga berfungsi sebagai alat penilai efisiensi dimana angka standar yang dipakai memang efektif sehingga realisasi biaya yang melebihi atau kurang dari jumlah yang dianggarkan dianggap merupakan pemborosan/penghematan yang sebenarnya. Dengan demikian selisih biaya (analisis variance) benar benar dapat dinilai penyimpangan dari yang seharusnya untuk kemudian dilakukan tindakan perbaikan sebelum akhir periode yaitu setiap tiga bulan.
BAB IV PENUTUP Pada bab ini penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, selain itu penulis juga memberikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat demi kebaikan dan kemajuan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan.
A. Kesimpulan Adapun terdapat empat kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan. 1. Dilihat dari hasil laporan anggaran dan realisasi, anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan telah berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian walaupun jumlah belanja masih lebih besar dari pada jumlah pendapatan. 2. Dalam penyusunan anggaran, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan menggunakan data dan informasi yang bersumber dari pengalaman dan juga data aktual tahun-tahun sebelumnya. 3. Fungsi anggaran telah dilaksanakan dengan sangat baik oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan. Hal itu dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran yang anggaran belanjanya tidak satupun mengalami penyimpangan yang tidak menguntungkan(realisasi tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan) sehingga penyimpangan menguntungkan ini akan menjadi penghematan.
53
54
4. Peran utama anggaran sebagai alat pengendalian dan perencanaan adalah untuk mengatur seluruh aktivitas organisasi sehingga apa yang telah ditargetkan dapat tercapai dan mengetahui seberapa banyak penyimpangan yang terjadi yang selanjutnya langsung di analisis guna mengetahui tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk memperbaikinya.
B. Saran Berikut ini terdapat tiga saran yang dapat penulis diberikan untuk kebaikan dan kemajuan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan. 1. Fungsi anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian pada Badan Pengelola Keuangan Daerah sebaiknya tetap dipertahankan dan lebih cermat dalam menyusun anggaran agar asumsi-asumsi yang tidak sesuai yang menyebabkan beberapa anggaran melebihi realisasinya dapat diminimalisasi. 2. Dalam penyusunan anggaran sebaiknya Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan tidak hanya menggunakan data dan informasi dari data aktual tahun-tahun sebelumnya tetapi juga harus melihat keadaan atau kondisi ke depan. 3. Analisis yang digunakan dalam memperoleh input untuk penyusunan anggaran BPKD sebaiknya diperluas tidak hanya dari data dan informasi aktual tahun-tahun sebelumnya tetapi juga berdasarkan pengalaman terdahulu serta terus memperhatikan perkembangan lingkungan internal dan eksternal sehingga perubahan yang terjadi dapat ditangani dengan cepat dan tepat.
DAFTAR PUSTAKA
Adisaputro, Gunawan dan Yunita Anggraini.(2007). Anggaran Bisnis.UPP STIM YKPN. Yogyakarta. Darsono dan Ari P.(2010). Penganggaran Perusahaan. Edisi Kedua. Mitra Wacana Media. Jakarta Dharmanegara, I.B.A. (2010). Penganggaran Perusahaan Teori dan Aplikasi. Graha Ilmu. Denpasar. Herman, Edi. (2006). Penganggaran Korporasi. Rajawali Pers. Jakarta. Nafarin,M. (2007). Penganggaran Perusahaan. Edisi Ketiga. Salemba Empat. Jakarta. Prawironegoro,Darsono dan Ari Purwanto.(2008). Penganggaran Perusahaan. Edisi Pertama. Jilid 1.Mitra Wacana Media. Jakarta. Rudianto.(2009). Penganggaran. Erlangga. Jakarta. Wirartha, I Made. (2006). Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi. Edisi Pertama. ANDI. Yogyakarta
55
56
57
