EVALUASI ANGGARAN BELANJA SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN KEUANGAN (STUDI KASUS : BADAN RUMAH SAKIT DAERAH CIAWI)
Oleh DESTY PRAWATININGSIH H24103058
DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2007
EVALUASI ANGGARAN BELANJA SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN KEUANGAN (STUDI KASUS : BADAN RUMAH SAKIT DAERAH CIAWI)
SKRIPSI Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor
Oleh: DESTY PRAWATININGSIH H24103058
DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2007
INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN DEPARTEMEN MANAJEMEN
EVALUASI ANGGARAN BELANJA SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN KEUANGAN (STUDI KASUS : BADAN RUMAH SAKIT DAERAH CIAWI)
SKRIPSI Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar SARJANA EKONOMI pada Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor
Oleh Desty Prawatiningsih H24103058
Menyetujui,
Mei 2007
Farida Ratna Dewi, SE, MM Dosen Pembimbing
Mengetahui,
Dr. Ir. Jono Mintarto Munandar, M.Sc Ketua Departemen
Tanggal Ujian: 14 Mei 2007
Tanggal Lulus:
ABSTRAK Desty Prawatiningsih. H24103058. Evaluasi Anggaran Belanja Sebagai Alat Pengendalian Keuangan (Studi Kasus : Badan Rumah Sakit Daerah Ciawi). Dibawah bimbingan Farida Ratna Dewi. Sebagai badan pemerintah yang memberikan pelayanan bagi masyarakat, BRSD Ciawi membutuhkan suatu strategi dalam mengelola aspek keuangan. Salah satu strategi keuangan yang dapat digunakan melalui anggaran belanja.Dengan anggaran belanja BRSD Ciawi dapat merencanakan pengalokasian dana yang dibutuhkan dan dapat melakukan pengendalian keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor–faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan anggaran belanja, mengetahui prosedur penyusunan anggaran belanja, menganalisis penyimpangan antara anggaran belanja dengan realisasi, serta mengevaluasi penyimpangan yang terjadi pada anggaran belanja tahun 2005 dan 2006. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil pengamatan dan wawancara dengan pihak rumah sakit. Data sekunder diperoleh dari pengumpulan data keuangan yang dimiliki oleh rumah sakit yaitu laporan anggaran belanja tahun 2005 dan 2006. Pengolahan data menggunakan analisis varians anggaran dan t-test. Pengolahan data anggaran menggunakan bantuan software komputer Microsoft Excel 2003 untuk analisis varians, serta mengevalusi penyimpangan masih dalam batas pengendalian dengan melakukan t-test menggunakan alat bantu SPSS 10.0 serta analisis deskriptif. Hasil dari analisis varians yang dilakukan pada anggaran belanja BRSD Ciawi bahwa secara keseluruhan penyimpangan yang terjadi favorable dengan penyimpangan anggaran belanja BRSD Ciawi pada tahun 2005 sebesar Rp 2.943.680.421 dan persentase perubahan sebesar 13,6 %. Serta penyimpangan anggaran belanja BRSD Ciawi pada tahun 2006 sebesar Rp 2.957.470.915 dengan persentase perubahan sebesar 8 %. Setelah t-test yang dilakukan pada penyimpangan anggaran belanja tahun 2005 maka diperoleh kesimpulan hipotesis Ho yang menyatakan bahwa penyimpangan yang terjadi antara anggaran belanja dengan realisasinya masih dalam batas pengendalian dapat diterima. Untuk anggaran belanja tahun 2006 kelompok belanja aparatur pegawai, belanja aparatur barang dan jasa, belanja aparatur perjalanan dinas, belanja aparatur pemeliharaan, belanja publik pegawai, belanja publik perjalanan dinas, belanja publik pemeliharaan serta belanja publik modal diperoleh hasil t-test bahwa hipotesis Ho yang menyatakan penyimpangan yang terjadi antara anggaran dengan realisasinya masih dalam batas pengendalian dapat diterima. Sedangkan untuk anggaran belanja publik barang dan jasa hipotesis Ha yang menyatakan bahwa penyimpangan yang terjadi antara anggaran dengan realisasinya tidak dalam batas pengendalian dapat diterima.
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan pada tanggal 15 Desember 1985 di Bogor. Penulis yang bernama lengkap Desty Prawatiningsih adalah anak pertama dari pasangan ayahanda Erri Sumardianto dan ibunda Yuningsih. Penulis memulai pendidikan di taman kanak-kanak Tunas Karya PTPN XI tahun 1989 dan lulus 1991. Kemudian melanjutkan ke pendidikan dasar di sekolah Dasar Cibandawa tahun 1991 dan lulus tahun 1997. Pada tahun 1997 penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Cijeruk, tamat pada tahun 2000. Penulis menamatkan pendidikan menengah atas pada Sekolah Menengah Umum Negeri 3 Bogor, lulus pada tahun 2003. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan studi di Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) pada Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
iii
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur atas segala kenikmatan yang telah dilimpahkan Allah SWT kepada penulis, yang salah satunya berupa nikmat kesehatan sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Evaluasi Anggaran Belanja Sebagai Alat Pengendalian Keuangan (Studi Kasus : Badan Rumah Sakit Daerah Ciawi) dapat penulis selesaikan. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberi saran, bimbingan, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung sejak awal penulisan sampai akhirnya skripsi ini
dapat
terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada : 1. Ibu Farida Ratna Dewi, SE. MM. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis selama penelitian. 2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Musa Hubeis, MS. DipI. Ing. Dea. dan Ibu Wita Juwita Ermawati, S.TP. MM selaku dosen penguji yang memberikan kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini. 3. Bapak dr. Komar Hanifi, M.Kes. selaku Direktur BRSD Ciawi yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di BRSD Ciawi. 4. Bapak dr. Rudi Sudjono, Sp.M. selaku kepala bidang keuangan BRSD Ciawi. 5. Bapak Aep Saepurahman, S.Ip. MM. selaku kepala Sub. Bidang Anggaran BRSD Ciawi yang telah membantu dan membimbing penulis dalam pengumpulan data dan penyusunan skripsi ini. 6. Bapak Drs. H. Sudianta, MM., Bapak Drs. H. Andi K. Kosasih, Bapak H. E. Supratman, SE. MBA. MM. Dari BRSD Ciawi yang telah membantu memberikan data pada penyusunan skripsi ini. 7. Bapak, Mama, adik saya Viony, serta keluarga atas segenap daya dan upaya selalu mendoakan, memberi dorongan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini. 8. Andin, Evi, Linda, Sekar, Eva, Vika, Risa yang selalu memberikan motivasi dan semangat selama kuliah di Departemen Manajemen. 9. Okty dan Kiki teman satu bimbingan yang selalu saling mensupport.
iv
10. Seluruh dosen dan staf
Departemen Manajemen
Fakultas Ekonomi dan
Manajemen yang telah membimbing dan membantu penulis selama menjadi mahasiswa Departemen Manajemen. 11. Teman-teman Manajemen 40 terima kasih atas motivasi dan dukungannya. 12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan.
Selanjutnya penulis
mengharapkan kritik
dan saran yang
membangun, sehingga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi semua pihak.
Bogor, Mei 2007
Penulis
v
DAFTAR ISI
Halaman ABSTRAK RIWAYAT HIDUP .............................................................................................iii KATA PENGANTAR......................................................................................... iv DAFTAR ISI........................................................................................................ vi DAFTAR TABEL .............................................................................................viii DAFTAR GAMBAR........................................................................................... ix DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ x I. PENDAHULUAN ......................................................................................... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.
Latar Belakang ........................................................................................ 1 Perumusan Masalah ................................................................................ 3 Tujuan Penelitian .................................................................................... 3 Manfaat Penelitian .................................................................................. 3 Batasan Penelitian................................................................................... 4
II. TINJAUAN PUSTAKA................................................................................. 5 2.1. Rumah Sakit ........................................................................................... 5 2.1.1. Pengertian Rumah Sakit ............................................................. 5 2.2.2. Jenis-Jenis Rumah Sakit ............................................................. 5 2.2. Anggaran ................................................................................................ 9 2.2.1. Pengertian Anggaran .................................................................. 9 2.2.2. Fungsi Anggaran ...................................................................... 10 2.2.3. Tujuan dan Manfaat Anggaran ................................................. 11 2.2.4. Karakteristik Anggaran ............................................................ 12 2.2.5. Jenis-Jenis Anggaran ................................................................ 13 2.2.6. Metode Pembuatan Anggaran .................................................. 15 2.2.7. Tahap-Tahap Penyusunan Anggaran........................................ 16 2.2.8. Proses Pengendalian Anggaran ................................................ 16 2.2.9. Akuntansi Pertanggungjawaban ............................................... 17 2.3. Anggaran Sektor Publik ....................................................................... 18 2.3.1. Pengertian Sektor Publik .......................................................... 18 2.3.2. Pengertian Anggaran Sektor Publik ......................................... 18 2.3.3. Pengertian Anggaran Belanja ................................................... 19 2.3.4. Fungsi Anggaran Sektor Publik................................................ 19 2.3.5. Tujuan Anggaran sektor Publik................................................ 21 2.3.6. Peranan Anggaran Sektor Publik.............................................. 21 2.3.7. Prinsip-Prinsip Anggaran Sektor Publik .................................. 22 2.3.8. Jenis-Jenis Anggaran sektor Publik.......................................... 23 2.3.9. Sistem Anggaran Sektor Publik................................................ 24 2.3.10. Proses Penyusunan Anggaran sektor Publik ............................ 25
vi
2.4. Analisis Varians Anggaran ................................................................... 26 2.5. Penelitian Terdahulu ............................................................................ 27 III. METODOLOGI PENELITIAN ................................................................ 29 3.1. Kerangka Pemikiran ............................................................................. 29 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian ................................................................ 31 3.3 Metode Penelitian ................................................................................. 31 3.3.1. Pengumpulan Data.................................................................... 31 3.3.2. Pengolahan dan Analisis Data .................................................. 31 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.................................................................... 34 4.1. Gambaran Umum BRSD Ciawi............................................................ 34 4.1.1. Sejarah Singkat BRSD Ciawi................................................... 34 4.1.2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Fungsi BRSD Ciawi.............. 35 4.1.3. Letak dan Lokasi BRSD Ciawi ................................................ 36 4.1.4. Fasilitas Pelayanan BRSD Ciawi ............................................. 37 4.1.5. Struktur Organisasi BRSD Ciawi ............................................. 39 4.2. Faktor - Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan dalam penyusunan Anggaran Belanja BRSD Ciawi ....................................... 41 4.3. Prosedur Penyusunan Anggaran Belanja BRSD Ciawi........................ 43 4.4. Anggaran Belanja BRSD Ciawi ........................................................... 48 4.5. Evaluasi Anggaran Belanja BRSD Ciawi Sebagai Alat Pengendalian . 4.5.1. Analisis Varians........................................................................ 48 4.5.2. T-Test Anggaran Belanja BRSD Ciawi ................................... 61 4.5.3 Hasil Evaluasi Anggaran Belanja Sebagai Alat Pengendalian ............................................................................ 65 KESIMPULAN DAN SARAN .......................................................................... 68 1. 2.
Kesimpulan........................................................................................... 68 Saran ..................................................................................................... 69
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 71 LAMPIRAN........................................................................................................ 73
vii
DAFTAR TABEL
No.
Halaman
1. Faktor - faktor pertimbangan dalam penyusunan anggaran belanja BRSD Ciawi ................................................................................................. 43 2. Kelompok belanja anggaran belanja BRSD Ciawi........................................ 48
viii
DAFTAR GAMBAR
No.
Halaman
1. Kerangka pemikiran penelitian ...................................................................... 30 2. Urutan penyusunan rencana anggaran satuan kerja ....................................... 45 3. Alur prosedur penyusunan anggaran belanja BRSD Ciawi........................... 47
ix
DAFTAR LAMPIRAN
No.
Halaman
1. Struktur organisasi BRSD Ciawi ................................................................... 73 2. Formulir RASK.............................................................................................. 74 3. Analisis varians anggaran belanja BRSD Ciawi Tahun 2005 ...................... 83 4. Analisis varians anggaran belanja BRSD Ciawi Tahun 2006 ....................... 84 5. Hasil t-test anggaran belanja BRSD Ciawi 2005.......................................... 85 6. Hasil t-test anggaran belanja BRSD Ciawi 2006........................................... 89
x
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Perkembangan kesehatan dalam pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh keadaan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam upaya untuk memperluas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka pembangunan kesehatan harus terus ditingkatkan. Salah satu upaya pemerintah dalam pembangunan kesehatan yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pasien yang diadakan oleh rumah sakit. Menurut Wikipedia Indonesia (2006) rumah sakit (hospital) adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya mempercepat peningkatan kesehatan di Indonesia. Menurut Prof. Sujudi dalam Aditama (2002) mengatakan bahwa sistem pelayanan rumah sakit yang berjalan selama ini harus ditinjau kembali untuk mengantisipasi persaingan tingkat dunia. Rumah sakit tidak dapat lagi dikelola dengan manajemen yang sederhana, tetapi harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang muncul akibat perubahan-perubahan tersebut. Rumah sakit dalam menghadapi persaingan global, serta sebagai salah satu organisasi yang memiliki tujuan meningkatkan kualitas dan pelayanan kepada masyarakat, membutuhkan suatu pengelolaan yang baik, yaitu diantaranya melalui fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen tersebut
meliputi
perencanaan,
pengorganisasian,
pelaksanaan,
dan
pengendalian. Untuk menjembatani pencapaian tujuan tersebut, maka dibutuhkan suatu alat yang termasuk
sebagai fungsi perencanaan dan
pengendalian biasanya diwujudkan dalam bentuk anggaran (budget). Menurut Mulyadi (2001) anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun. Anggaran merupakan suatu rencana kerja jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang ditetapkan dalam proses
2
penyusunan program (programming). Anggaran merupakan suatu bentuk perencanaan jangka pendek yang menyediakan standar yang harus dicapai oleh manajer. Peran anggaran sangat penting bagi setiap rumah sakit termasuk bagi rumah sakit pemerintah. Salah satunya yaitu Rumah Sakit Daerah Ciawi (RSD Ciawi). RSD Ciawi merupakan salah satu dari dua rumah sakit yang berada di kabupaten Bogor. Dalam perkembangannya selama beberapa periode, RSD Ciawi menunjukkan peningkatan yang cukup baik seperti peningkatan sarana & prasarana rumah sakit serta peningkatan sumber daya manusia sehingga pada tahun 2002, RSD Ciawi berubah status menjadi Badan Rumah Sakit Daerah (BRSD) Ciawi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 29 Tahun 2002. Sebagai
badan pemerintah yang memberikan pelayanan bagi
masyarakat, BRSD Ciawi membutuhkan suatu strategi dalam mengelola aspek keuangan. Salah satu strategi yang dapat digunakan yaitu melalui anggaran,
karena
dengan
anggaran
belanja
BRSD
Ciawi
dapat
merencanakan pengalokasian dana jangka pendek yang dibutuhkan serta dapat melakukan pengendalian keuangan. BRSD Ciawi dapat menggunakan anggaran belanja sebagai alat pengendalian bagi penggunaan dananya. Sehingga, apabila terdapat perbedaan antara anggaran belanja dengan realisasinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan anggaran belanja tahun berikutnya atau bahan untuk perubahan anggaran belanja yang sedang berjalan.
3
1.2. Perumusan Masalah Penelitian
ini
akan
mengungkapkan
bagaimana
prosedur
penyusunan anggaran belanja dan evaluasi terhadap realisasi jika dibandingkan dengan anggaran belanja yang telah disusun pada BRSD Ciawi tahun 2005-2006. Untuk memperjelas permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Apakah faktor–faktor yang menjadi bahan
pertimbangan dalam
penyusunan anggaran belanja pada BRSD Ciawi ? 2. Bagaimana prosedur penyusunan anggaran belanja pada BRSD Ciawi ? 3. Bagaimanakah penyimpangan antara anggaran dengan realisasi pada anggaran belanja BRSD Ciawi ? 4. Apakah penyimpangan yang terjadi masih dalam batas pengendalian pada anggaran belanja BRSD Ciawi ? 1.3. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 1. Mengetahui faktor–faktor yang menjadi bahan
pertimbangan dalam
penyusunan anggaran belanja pada BRSD Ciawi. 2. Mengetahui prosedur penyusunan anggaran belanja pada BRSD Ciawi. 3. Menganalisis penyimpangan antara realisasi dengan anggaran belanja pada BRSD Ciawi. 4. Mengevaluasi penyimpangan yang terjadi pada anggaran belanja BRSD Ciawi. 1.4. Manfaat Penelitian Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 1. Rumah Sakit Sebagai masukan yang bermanfaat bagi manajemen rumah sakit untuk mengetahui kebaikan dan kelemahan yang mungkin terjadi dalam proses penyusunan anggaran selama ini serta untuk mengadakan perbaikan– perbaikan yang mungkin diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran pada Badan Rumah Sakit Daerah Ciawi.
4
2. Penulis Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai proses penyusunan anggaran dalam aplikasinya pada sebuah rumah sakit. 3. Masyarakat Umum Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa atau masyarakat yang membutuhkan. 1.5. Batasan Penelitian Penelitian ini hanya membahas mengenai anggaran belanja BRSD Ciawi yaitu apakah faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan anggaran belanja pada BRSD Ciawi, bagaimana prosedur penyusunan anggaran belanja BRSD Ciawi. Serta evaluasi terhadap realisasi jika dibandingkan dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan dengan melakukan analisis varians untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi antara anggaran belanja dengan realisasi tahun 2005 dan 2006. Melakukan t-test untuk mengetahui apakah penyimpangan yang terjadi masih dalam batas pengendalian pada anggaran belanja BRSD Ciawi tahun 2005 dan 2006.
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Rumah Sakit 2.1.1. Pengertian Rumah Sakit Menurut Aditama (2002) rumah sakit adalah institusi (atau fasilitas) yang menyediakan pelayanan pasien rawat inap, ditambah dengan beberapa penjelasan lain. Sementara itu, menurut SK Menteri
Kesehatan
No.983/Menkes/SK/XI/1992
menyebutkan
bahwa rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan
kesehatan
yang
bersifat
dasar,
spesialistik
dan
subspesialistik (Aditama, 2002). Menurut Susilawati dalam Hadimitomuliani (2006) rumah sakit merupakan pelayanan publik yang harus terus menerus ditingkatkan pelayanannya sampai menuju pelayanan prima yaitu pelayanan yang berorientasi atau berfokus kepada konsumen. 2.1.2. Jenis–Jenis Rumah Sakit Menurut Wikipedia Indonesia (2006) jenis–jenis rumah sakit sebagai berikut : 1. Rumah Sakit Umum. Melayani hampir seluruh penyakit umum, dan biasanya memiliki institusi perawatan darurat yang siaga 24 jam (ruang gawat darurat) untuk mengatasi bahaya dalam waktu secepatnya dan memberikan pertolongan pertama. 2. Rumah Sakit Terspesialisasi. Jenis ini mencakup trauma center, rumah sakit anak, rumah sakit manula, atau rumah sakit yang melayani kepentingan khusus seperti psychiatric (pschiatric hospital), penyakit pernapasan dan lain-lain. 3. Rumah Sakit Penelitian/Pendidikan. Rumah sakit penelitian/pendidikan adalah rumah sakit yang terkait dengan kegiatan penelitian dan pendidikan di fakultas kedokteran pada suatu universitas/lembaga pendidikan tinggi.
6
4. Rumah Sakit Lembaga/Perusahaan. Rumah sakit yang didirikan oleh suatu lembaga/perusahaan untuk melayani pasien-pasien yang merupakan anggota lembaga tersebut/ karyawan perusahaan tersebut. 5. Klinik. Fasilitas medis yang lebih kecil yang hanya melayani keluhan tertentu. Biasanya dijalankan oleh lembaga swadaya masyarakat atau dokter-dokter yang ingin menjalankan praktek pribadi. Klinik biasanya hanya menerima rawat jalan. Selain itu, menurut Trisnantoro (2005) berdasarkan pengaruh sejarah, maka pada awal abad XXI terdapat berbagai jenis pemilikan rumah sakit di Indonesia yaitu : 1. Rumah Sakit Milik Pemerintah. Ada dua jenis pemilikan rumah sakit pemerintah, yaitu rumah sakit milik pemerintah pusat (Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP) dan rumah sakit milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota (Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD). Kedua jenis rumah sakit pemerintah ini berpengaruh terhadap gaya manajemen rumah sakit masing-masing. Rumah sakit pemerintah pusat, mengacu kepada Departemen Kesehatan (Depkes), sementara rumah sakit pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota mengacu pada stakeholders utamanya yaitu pimpinan daerah dan lembaga perwakilan masyarakat daerah. Rumah Sakit umum daerah (RSUD) mempunyai keunikan karena secara teknis medis berada dibawah koordinasi Depkes, sedangkan secara kepemilikan sebenarnya berada dibawah pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota dengan pembinaan kerumahtanggaan dari Departemen Dalam Negeri (Depdagri). 2. Rumah Sakit Milik Militer. Sejarah menunjukan bahwa sebagian rumah sakit di Indonesia berasal dari program pelayanan kesehatan milik militer di masa kolonial Belanda. Pada tahun 1995, di Indonesia terdapat 112
7
rumah sakit militer yang berinduk pada Angkatan Darat (62), Angkatan Laut (19), Angkatan Udara (19), Kepolisian (12). Rumah sakit militer tersebut misi utama sebenarnya untuk kesehatan
militer
dan
persiapan
perang.
Pihak
militer
menganggap bahwa pelayanan rumah sakit bukan urusan pokok sehingga pendanaan rumah sakit tersebut sangat terdesentralisasi dan akibatnya sangat tergantung pada situasi serta kondisi lingkungan bekerja. 3. Rumah Sakit Milik Yayasan Keagamaan dan Kemanusiaan. Di Indonesia, pemilikan rumah sakit oleh yayasan mempunyai sejarah panjang yang bersumber dari masa kolonial Belanda, terutama rumah sakit Kristen
dan Katolik diberbagai kota,
rumah sakit swasta besar dimiliki oleh lembaga-lembaga keagamaan
misalnya:
Rumah
Sakit
(RS)
Bethesda
di
Yogyakarta, RS PGI Cikini di Jakarta, RS Charitas di Palembang,
RS
St. Elizabeth
di
Semarang,
RS
PKU
Muhammadiyah di Yogyakarta. Perkembangan menarik terjadi saat ini yaitu sumbangan dana-dana kemanusiaan yang menjadi sumber tradisional pendanaan ternyata semakin berkurang, kecuali pada beberapa rumah sakit Islam. Filosofi pemilik rumah sakit ini mempengaruhi pola manajemen dan situasi rumah sakit. Sebagai contoh, rumah sakit keagamaan yang dimiliki oleh lembaga keagamaan yang konservatif terlihat sangat berhati-hati dalam melakukan investasi untuk pengembangan. 4. Rumah Sakit Swasta Milik Dokter. Kepemilikan rumah sakit oleh dokter biasanya bersumber dari prestasi klinis seorang dokter. Sebagai contoh, seorang dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan dapat memiliki rumah sakit melalui perluasan klinik spesialis kebidanan dan penyakit kandungannya. Perluasan klinis ini dimulai dari kesehatan anak dengan membentuk rumah sakit ibu dan anak. Kemudian dapat berkembang menjadi RSU. Adapula rumah
8
sakit khusus yang dimiliki oleh dokter misalnya rumah sakit mata, rumah sakit jiwa dan lain-lain. 5. Rumah
Sakit
Swasta
Milik
Perusahaan
yang
Mencari
Keuntungan. Rumah sakit saat ini sudah dianggap sebagai tempat yang menarik dan potensial untuk menghasilkan keuntungan. Dengan demikian,
berbagai
perusahaan,
terutama
yang
bersifat
konglomerasi memandang perlu untuk mendirikan rumah sakit yang menguntungkan. Kecenderungan lain adalah tantangan pendirian jaringan rumah sakit, seiring dengan ekspansi bisnis konglomerasi. Contoh yang paling menarik adalah RS Gleneagles Siloam di Karawaci Tangerang yang berinduk pada kelompok perusahaan Lippo. Rumah sakit yang dikelola oleh perusahaan untuk mencari keuntungan ini merupakan fenomena baru yang melanda Indonesia, khususnya di Jakarta pada tahun 1980 an dan 1990 an. 6. Rumah Sakit Milik Badan Usaha Milik Negara. Beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai rumah sakit,
misalnya
Pertamina,
PT. Aneka Tambang,
PT Pelni, dan berbagai perusahaan perkebunan. Dengan sifat sebagai organ BUMN, maka keadaan rumah sakit tersebut sangat tergantung pada kondisi keuangan induknya. Rumah Sakit (RS) Pertamina Pusat terkenal sebagai rumah sakit yang memiliki peralatan dengan teknologi tinggi karena Pertamina mampu membiayainya dan mempunyai segmen masyarakat yang menuntut penyediaan peralatan dengan teknologi tinggi. Sebaliknya, kondisi PT Timah yang pernah mempunyai masa sulit, mempengaruhi rumah sakitnya hingga dalam kondisi yang sulit untuk berkembang, sehingga rumah sakit dilepas dari induknya.
9
Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Sitio dalam Hadimitomuliani, 2006) pengklasifikasian jenis rumah sakit sebagai berikut : 1. Rumah Sakit Umum (RSU) adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan untuk semua jenis penyakit dari yang bersifat dasar sampai dengan sub-spesialistik 2. Rumah Sakit Jiwa (RSJ) adalah rumah sakit khusus yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa. 3. Rumah Sakit Khusus (RSKh) adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan berdasarkan penyakit atau disiplin ilmu tertentu, meliputi Rumah Sakit Kusta (RSK), Rumah Sakit Tuberkulosa Paru (RSTP), Rumah Sakit Mata (RSM), Rumah sakit Orthopedi (RSO), Rumah Sakit Bersalin (RSB), dan rumah sakit khusus lainnya seperti rumah sakit jantung, rumah sakit kanker, dan sebagainya. 2.2. Anggaran 2.2.1. Pengertian Anggaran Menurut Nafarin (2000) anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program-program yang telah disahkan. Anggaran (budget)
merupakan rencana tertulis
mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan. Jadi anggaran bukan tujuan dan tidak dapat menggantikan manajemen. Menurut Hansen dan Mowen (1997) anggaran (budget) adalah perencanaan keuangan untuk masa depan; anggaran memuat tujuan dan tindakan dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sementara itu menurut Machintosh dan Williams (1992) mendefinisikan anggaran sebagai alat utama bagi manajer untuk menjalankan fungsi manajemen planning, organizing, coordinating, and controlling dengan mengacu kepada target dan strategi
10
perusahaan dalam rangka mencapai tujuan jangka perusahaan (Syakhroza, 2000). 2.2.2. Fungsi Anggaran Sesuai dengan fungsi manajemen yang terdiri dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, fungsi anggaran juga demikian. Menurut Nafarin (2000) fungsi-fungsi anggaran : 1. Fungsi Perencanaan. Anggaran merupakan alat perencanaan tertulis menuntut pemikiran yang teliti dan akan memberikan gambaran yang lebih nyata/jelas dalam unit dan uang. 2. Fungsi Pelaksanaan. Anggaran merupakan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam mencapai
tujuan
(laba).
Jadi
anggaran
penting
untuk
menyelaraskan (koordinasi) setiap bagian kegiatan. Sehingga tiap bagian harus melaksanakan tugasnya secara selaras, terarah, terkoordinasi sesuai dengan yang direncanakan atau yang telah ditetapkan dalam anggaran. 3. Fungsi Pengawasan. Anggaran Pengawasan
merupakan berarti
alat
pengawasan
mengevaluasi
(controlling).
(menilai)
terhadap
pelaksanaan pekerjaan, dengan cara : 1. Memperbandingkan realisasi dengan rencana (anggaran). 2. Melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu (apabila terdapat penyimpangan yang merugikan). Menurut Mulyadi (2001) fungsi anggaran yaitu : 1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja. 2. Anggaran
merupakan
cetak
biru
aktivitas
dilaksanakan perusahaan dimasa mendatang.
yang
akan
11
3. Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit organisasi dalam perusahaan dan yang menghubungkan manajer bawah dan manajer atas. 4. Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur yang dipakai sebagai pembanding hasil operasi sesungguhnya. 5. Anggaran
berfungsi
sebagai
alat
pengendalian
yang
memungkinkan manajemen menunjuk bidang yang kuat dan lemah bagi perusahaan. 6. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan agar senantiasa bertindak secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi. 2.2.3. Tujuan dan Manfaat Anggaran Tujuan penyusunan anggaran menurut Nafarin (2000) antara lain : 1. Untuk digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan penggunaan dana. 2. Untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. 3. Untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis penggunaan dana, sehingga dapat mempermudah pengawasan. 4. Untuk merasionalkan sumber dan penggunaan dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. 5. Untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun, karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat. 6. Untuk menampung dan menganalisa serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Sedangkan manfaat anggaran menurut Nafarin (2000) : 1. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. 2. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai. 3. Dapat memotivasi pegawai. 4. Menimbulkan tanggung jawab tertentu pada pegawai.
12
5. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. 6. Sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat dimanfaatkan seefisien mungkin. 7. Alat pendidikan bagi para manajer. 2.2.4. Karakteristik Anggaran Untuk memperoleh konsep yang lebih jelas mengenai anggaran, berikut ini diuraikan
karakteristik anggaran. Menurut
Mulyadi (2001) anggaran mempunyai karakteristik sebagai berikut : 1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. 2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun. 3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, yang berarti bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran. 4. Usulan anggaran di-review dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran. 5. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat berubah pada kondisi tertentu. 6. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibanding dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan. Menurut Mulyadi (2001) anggaran yang baik memiliki karakteristik berikut : 1. Anggaran disusun berdasarkan program. Rencana jangka panjang yang dituangkan dalam program memberikan arah kemana kegiatan perusahaan ditujukan dalam jangka panjang. Anggaran merinci pelaksanaan program, sehingga anggaran yang disusun setiap tahun memiliki arah seperti yang ditetapkan dalam rencana jangka panjang. 2. Anggaran disusun berdasarkan pusat pertangungjawaban yang dibentuk dalam organisasi perusahaan.
13
3. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Untuk menghasilkan anggaran yang dapat berfungsi sebagai alat perencanaan
dan
sekaligus
sebagai
alat
pengendalian,
penyusunan anggaran harus memenuhi syarat berikut ini : a. Partisipasi para manajer pusat pertanggungjawaban dalam proses penyusunan anggaran. b. Organisasi anggaran. 4. Penggunaan informasi akuntansi pertanggung jawaban sebagai alat pengirim pesan dalam proses penyusunan anggaran dan sebagai pengukur manajer dalam pelaksanaan anggaran 2.2.5. Jenis-Jenis Anggaran Menurut Nafarin (2000) anggaran dapat dikelompokkan dari beberapa sudut pandang berikut : 1. Menurut dasar penyusunan anggaran terdiri dari : a. Anggaran variabel, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan interval (kisaran) kapasitas (aktivitas) tertentu dan pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat-tingkat aktivitas (kegiatan) yang berbeda. Misalnya anggaran penjualan disusun berkisar antara 500 unit sampai 1.000 unit. Anggaran variabel disebut juga dengan anggaran fleksibel. b. Anggaran tetap, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan suatu
tingkat
kapasitas
tertentu.
Misalnya
penjualan
direncanakan 1.000 unit, dengan demikian anggaran lainnya dibuat berdasarkan anggaran penjualan 1.000 unit. Anggaran tetap disebut juga dengan anggaran statis. 2. Menurut cara penyusunan anggaran terdiri dari : a. Anggaran periodik, adalah anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu, pada umumnya periodenya satu tahun yang disusun setiap akhir periode anggaran. b. Anggaran kontinu, adalah anggaran yang dibuat untuk mengadakan perbaikan anggaran yang pernah dibuat,
14
misalnya tiap bulan diadakan perbaikan, sehingga anggaran yang dibuat dalam setahun mengalami perubahan. 3. Menurut jangka waktu anggaran terdiri dari : a. Anggaran jangka pendek (anggaran taktis), adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama sampai satu tahun. Anggaran untuk keperluan modal kerja merupakan anggaran jangka pendek. b. Anggaran jangka panjang (anggaran strategis), adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. Anggaran untuk keperluan investasi barang modal merupakan anggaran
modal (capital budget). Anggaran
jangka panjang tidak mesti berupa anggaran modal. Anggaran
jangka
panjang
diperlukan
sebagai
dasar
penyusunan anggaran jangka pendek. 4. Menurut bidangnya anggaran terdiri dari anggaran operasional dan anggaran keuangan. Kedua anggaran ini bila dipadukan disebut “anggaran induk (master budget)”. Anggaran induk mengkonsolidasikan rencana keseluruhan perusahaan untuk jangka pendek, biasanya disusun atas dasar tahunan. Anggaran tahunan dipecah lagi menjadi anggaran triwulanan dan anggaran triwulanan dipecah lagi menjadi anggaran bulanan. a. Anggaran operasional adalah anggaran untuk menyusun anggaran
laporan rugi laba. Anggaran operasional antara
lain terdiri dari : i.
Anggaran penjualan
ii.
Anggaran biaya pabrik 1)
Anggaran biaya bahan baku
2)
Anggaran biaya tenaga kerja langsung
3)
Anggaran biaya overhead pabrik
iii.
Anggaran beban usaha
iv.
Anggaran laporan laba rugi
15
b. Anggaran keuangan adalah anggaran untuk menyusun anggaran neraca. Antara lain terdiri dari : i. Anggaran kas ii. Anggaran piutang iii. Anggaran persediaan iv. Anggaran utang v. Anggaran neraca 2.2.6. Metode Pembuatan Anggaran Menurut Harahap (1997) ditinjau dari siapa yang membuatnya maka penyusunan anggaran dapat dilakukan dengan cara : 1. Otoriter atau top down Dalam metode otoriter, anggaran yang disusun dan ditetapkan sendiri oleh pimpinan dan anggaran inilah yang harus dilaksanakan
bahwa
tanpa
keterlibatan
bawahan
dalam
penyusunannya. 2. Demokrasi atau bottom up Dalam metode demokrasi anggaran disusun berdasarkan hasil keputusan karyawan. Anggaran disusun mulai dari bawahan sampai ke atasan. Bawahan diserahkan sepenuhnya menyusun anggaran yang akan dicapainya di masa yang akan datang. 3. Campuran atau top down dan buttom up Metode ini adalah campuran dari kedua metode diatas. Disini perusahaan menyusun anggaran dengan memulainya dari atas kemudian untuk selanjutnya dilengkapi dan dilanjutkan oleh karyawan bawahan. Jadi ada pedoman dari atasan atau pimpinan dan dijabarkan oleh bawahan sesuai dengan pengarahan atasan.
16
2.2.7. Tahap-Tahap Penyusunan Anggaran Menurut Gudono (1993) tahap-tahap yang perlu dilakukan untuk menyusun anggaran adalah sebagai berikut : 1. Manajemen puncak mengirim prinsip-prinsip penyusunan anggaran (termasuk tujuan umum perusahaan) ke masingmasing bagian serta membentuk komite anggaran, jika belum memiliki komite. 2. Masing-masing bagian menyusun anggaran operasional (rencana laba) dimulai dengan membuat ramalan penjualan dan anggaran penjualan. Masing-masing manajer yang terlibat menerima anggaran penjualan itu untuk dijadikan dasar penyusunan anggaran operasionalnya sendiri. Konsultasi dengan komite anggaran atau manajemen yang lebih tinggi sering dilakukan pada tahap ini. 3. Negosiasi antar bagian dan komunikasi dengan pihak atasan. 4. Koordinasi dan pembahasan kembali terhadap rancangan anggaran yang diajukan masing-masing departemen oleh komite anggaran. Beberapa revisi mungkin dilakukan supaya terjadi keharmonisan antara anggaran dari departemen yang satu dengan anggaran dari departemen yang lain. 5. Persetujuan akhir dari manajemen puncak. Anggaran induk kemudian dibagi-bagi ke setiap departemen. 2.2.8. Proses Pengendalian Anggaran Menurut Mulyadi (2001) proses pengendalian anggaran dilaksanakan melalui tiga tahap utama berikut : 1. Tahap Penetapan Sasaran. Tujuan Perusahaan kemudian dirinci lebih lajut ke dalam sasaran (goal) dan dibebankan pencapaiannya kepada manajer tertentu dalam proses penyusunan anggarannya. Informasi akuntansi manajemen berperan dalam tahap penetapan sasaran sebagai alat pengirim peran. Proses penetapan peran para
17
manajer
dalam
mencapai
sasaran-sasaran
yang
telah
manajer
yang
dirumuskan. 2. Tahap Implementasi. Setelah
sasaran
ditetapkan
dan
ditunjuk
bertanggung jawab atas pencapaian sasaran
tersebut, serta
dialokasikan sumberdaya kepada manajer yang diberi peran dalam mencapai sasaran anggaran,
fungsi anggaran dalam
perusahaan kemudian mengkonsolidasikannya ke dalam suatu anggaran komprehensif yang formal untuk disahkan oleh direksi dan
pemegang
saham.
Tahap
implementasi
anggaran
dilaksanakan melalui dua kegiatan penting : a.
Komunikasi Anggaran. Manajer
fungsi
anggaran
bertanggungjawab
untuk
mengkomunikasikan anggaran yang telah disahkan kepada para manajer jenjang menengah dan bawah. b.
Kerjasama dan Koordinasi.
3. Tahap Pengendalian dan Evaluasi Kinerja. Sasaran anggaran tidak akan tercapai tanpa pemantauan secara terus menerus kemajuan karyawan dalam mencapai sasaran mereka. Dalam tahap pengendalian dan evaluasi kinerja, kierja yang
sesungguhnya
dibandingkan
dengan
standar
yang
tercantum dalam anggaran, untuk menunjukkan bidang masalah dalam organisasi dan menyarankan tindakan pembetulan yang memadai bagi kinerja yang berada dibawah standar. 2.2.9. Akuntansi Pertanggungjawaban Menurut Harahap (1997) Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem dimana setiap bagian diatur dalam satu unit pertanggungjawaban dan sistem pencatatan ditetapkan melaporkan prestasi masing-masing bagian. Realisasi dari sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah adanya pusat-pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggung
18
jawaban merupakan suatu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggungjawab sesuai bagiannya. Pusat-pusat pertanggungjawaban dapat dibagi atas : 1. Pusat Pertanggungjawaban Biaya. 2. Pusat Pertanggungjawaban Hasil. 3. Pusat Pertanggungjawaban Laba. 4. Pusat Pertanggungjawaban Investasi. 2.3. Anggaran Sektor Publik 2.3.1. Pengertian Sektor Publik Pengertian Sektor Publik menurut Rosjidi (2001) adalah birokrasi dan kesatuan ekonomi yang ditangani oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya dalam rangka memerankan fungsinya untuk alokasi sumber-sumber ekonomi yang langka, redistribusi pendapatan, pengendalian stabilitas ekonomi serta penyediaan barang dan jasa publik yang tidak bisa disediakan oleh sektor swasta, dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat (publik). 2.3.2. Pengertian Anggaran Sektor Publik Menurut Mahsun (2006) anggaran adalah alat perencanaan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran ini merupakan
perencanaan
jangka
pendek
organisasi
yang
menerjemahkan berbagai program kedalam rencana keuangan tahunan yang lebih kongkret. Usulan anggaran pada
umumnya
ditelaah atau di review terlebih dahulu oleh pejabat yang lebih tinggi untuk bisa dijadikan anggaran formal. Selain itu anggaran adalah alat
ekonomi
terpenting
yang
dimiliki
pemerintah
untuk
mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurut National Committe on Govermental Accounting (NCGA) sekarang Govermental Accounting Standards Board (GASB) dalam Rosjidi (2001) sebagai berikut :
19
Budget adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Menurut Rosjidi (2001) budget atau anggaran
dalam
organisasi pemerintah sering disebut dengan financial plan, yang berarti rencana keuangan untuk membiayai suatu program atau kegiatan. 2.3.3. Pengertian Anggaran Belanja Menurut Handayaningrat (1982) pengertian dari anggaran belanja adalah suatu rencana yang merupakan perkiraan tentang apa yang akan dilakukan dimasa yang akan datang. Setiap anggaran belanja menguraikan berbagai fakta khusus (spesifik) tentang apaapa yang direncanakan untuk dilakukan oleh unit/organisasi yang menyusun anggaran belanja tersebut pada periode yang akan datang. 2.3.4. Fungsi Anggaran Sektor Publik Menurut Wikipedia Indonesia (2006) anggaran sektor publik berfungsi sebagai berikut : 1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja. 2. Anggaran
merupakan
cetak
biru
aktivitas
yang
akan
dilaksanakan di masa mendatang. 3. Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan dan bawahan. 4. Anggaran sebagai pengendalian unit kerja. 5. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisiensi dalam pencapaian visi organisasi. 6. Anggaran merupakan instrumen politik 7. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.
20
Menurut Mahsun (2006) anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama, yaitu : 1. Anggaran sebagai Alat Perencanaan. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. 2. Anggaran sebagai Alat Pengendalian. Anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian yang digunakan
untuk
menghindari
dan
membatasi
adanya
pengeluaran /belanja lebih (overspending), pengeluaran/belanja kurang (underspending) dan pengeluaran /belanja yang salah sasaran yaitu alokasi pada bidang lain yang bukan prioritas. 3. Anggaran sebagai Alat Kebijakan Fiskal. Anggaran negara dibuat sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah yaitu digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 4. Anggaran sebagai Alat Politik. Anggaran
merupakan
bentuk
komitmen
eksekutif
dan
kesepakatan legislatif atas penggunaan dan publik untuk kepentingan tertentu sehingga kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui dapat menurunkan kredibilitas pemerintah. 6. Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi. Anggaran berfungsi sebagai alat koordinasi dan komunikasi antar bagian (unit kerja) dalam pemerintah, sehingga anggaran yang baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan. 7. Anggaran sebagai Alat Penilai Kinerja. Oleh karena anggaran
merupakan bentuk komitmen dari
eksekutif kepada pemberi wewenang (legislatif) maka kinerja
21
eksekuif dapat dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. 8. Anggaran sebagai Alat Motivasi. Anggaran dapat digunakan sebagai alat memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 9. Anggaran sebagai Alat Untuk Menciptakan Ruang Publik. Anggaran bisa berfungsi sebagai media bagi masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan untuk memonitor dan menyoroti rencana keuangan pemerintah sehingga mereka bisa menyampaikan suara mereka. 2.3.5. Tujuan Anggaran Sektor Publik Menurut Mardiasmo (2002) tujuan dari proses penyusunan anggaran yaitu : 1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antarbagian dalam lingkungan pemerintah. 2. Membantu
menciptakan
efisiensi
dan
keadilan
dalam
barang
jasa
publik
melalui
proses
menyediakan
dan
pemrioritasan. 3. memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. 4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas. 2.3.6. Peranan Anggaran Sektor Publik Menurut Rosjidi (2001) Budget Sektor Publik memiliki peranan sebagai : 1. Perencanaan. Perencanaan adalah proses sistematik untuk menetapkan aktivitas-aktivitas yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan program pada masa yang akan datang. Jadi, merupakan kehendak pemerintah yang ditetapkan terlebih dahulu untuk melaksanakan program guna meningkatkan
22
kesejahteraan masyarakat (public welfare) dengan jalan untuk memanfaatkan sumberdaya dan dana untuk mendukung kegiatan pembangunan jangka panjang. 2. Pengendalian. Pengendalian yang efektif harus dilakukan secara melekat dalam tubuh organisasi, yaitu pengendalian atau pengawasan oleh atasan terhadap bawahannya dalam setiap jenjang pelaksanaan tugas. 3. Evaluasi. Setiap perencanaan kegiatan dan anggarannya agar bisa dipakai sebagai dasar penilaian harus diciptakan acuan dalam bentuk standar-standar. Dengan standar-standar tersebut kinerja setiap pelaksanaan kegiatan dapat diukur dan dievaluasi yaitu : apakah sudah sesuai dengan rencana kegiatan dan anggarannya, apakah tidak
menyimpang
dari
peraturan-peraturan
perundang-
undangan yang berlaku dan apakah sudah dilaksanakan secara efisien dan efektif berdasarkan pembanding yang sejenis sehingga bisa segera diakukan tindakan korektif yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan dan mencegah agar tidak terulang kembali. 2.3.7. Prinsip-Prinsip Anggaran Sektor Publik Prinsip-prinsip anggaran sektor publik menurut Wikipedia Indonesia (2006) meliputi : 1. Otorisasi oleh Lembaga Legislatif. Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari lembaga legislatif terlebih dahulu sebelum lembaga eksekutif dapat membelanjakan anggaran. 2. Komprehensif. Anggaran
harus
menunjukkan
semua
penerimaan
dan
pengeluaran. Oleh karena itu, adanya non budgetair pada dasarnya
menyalahi
komprehensif.
prinsip
anggaran
yang
bersifat
23
3. Keutuhan Anggaran. Semua penerimaan dan belanja harus terhimpun dalam dana umum. 4. Nondiscretionary Appropiation. Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif. 5. Periodik. Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, bisa bersifat tahunan maupun multi tahunan. 6. Akurat. Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi, yang dapat dijadikan sebagi kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya understimate pendapatan dan
Over estimate
pengeluaran. 7. Jelas. Anggaran hendaknya sederhana, dapat difahami masyarakat dan tidak membingungkan. 8. Diketahui Publik. Anggaran harus di informasikan kepada masyarakat luas. 2.3.8. Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik Menurut Mahsun (2006)
jenis-jenis anggaran sektor
publik terdiri dari : 1. Anggaran Operasional. Anggaran
operasional
kebutuhan
sehari-hari
digunakan dalam
untuk
menjalanakan
merencanakan pemerintahan
misalnya anggaran untuk pengeluaran/belanja rutin. Pengeluaran ini manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah asset atau kekayaan bagi perusahaan. 2. Anggaran Modal/Investasi. Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan,
24
kendaraan, perabot dan sebagainya. Belanja Modal/Investasi merupakan contoh anggaran modal. Belanja modal ini manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah. 2.3.9. Sistem Anggaran Sektor Publik Sistem anggaran sektor publik terdiri dari empat bagian yaitu (Mahsun, 2006) : 1. Sistem Anggaran Tradisional. Sistem anggaran tradisional mempunyai ciri utama yaitu : a. Cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan incrementalism yaitu penyusunan anggaran dilakukan hanya dengan menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan data tahun sebelumnya sebagai dasar besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian secara mendalam. b. Struktur dan susunan anggaran bersifat line-item artinya anggaran disusun berdasarkan item-item penerimaan dan pengeluaran yang pernah digunakan pada tahun sebelumnya. 2. Sistem Anggaran Kinerja (Performance Budgeting System) Sistem anggaran kinerja ini disusun untuk mengatasi kelemahan yang terdapat pada anggaran tradisional, terutama kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk megukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. 3. Zero Based Budgeting System Sistem penyusunan anggaran yang benar-benar didasarkan pada kebutuhan saat ini tanpa berpatokan pada anggaran tahun lalu. Dengan
zero
based
budgeting
penyusunan
anggaran
diasumsikan mulai dari nol sehingga item-item anggaran tahun lalu mungkin dikurangi, ditambah, atau bahkan diganti sama sekali dengan item-item yang baru yang sesuai dengan kebutuhan saat ini.
25
4. Planning, Programing, and Budgeting System (PPBS) Sistem penganggaran ini didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan utama adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. Sistem anggaran PPBS tidak mendasarkan pada struktur organisasi tradisonal yang terdiri dari divisi-divisi, namun berdasarkan program yaitu pengelompokkan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. 2.3.10. Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik Menurut Wikipedia Indonesia (2006) proses penyusunan anggaran sektor publik memiliki prinsip-prinsip pokok dalam siklus anggaran : 1. Tahap Persiapan Anggaran. Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara akurat. Selain itu, harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan di estimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran. 2. Tahap Ratifikasi. Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki managerial skill namun juga harus mempunyai political skill, salesman ship, dan coalition building yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dari pihak legislatif.
26
3. Tahap Implementasi atau Pelaksanaan Anggaran. Dalam tahap ini yang paling penting adalah harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) dan sistem pengendalian manajemen. 4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi. Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan
sistem pengendalian
manajemen
yang baik,
maka
diharapkan tahap budget reporting and evaluation tidak akan menemukan banyak masalah. 2.4. Analisis Varians Anggaran Menurut Harahap (1997) dalam mekanisme penerapan budget maka satu teknis yang selalu diterapkan adalah analisis varian atau analisis penyimpangan. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan antara budget dengan realisasi. Perbedaan antara angka budget dengan realisasi ini disebut penyimpangan atau varians. Apabila kita menganggap bahwa budget ataupun standar sudah benar dan akurat maka secara prinsip kita harus mengusahakan agar realisasi harus sama dengan budget. Menurut Mahsun (2006) analisis selisih anggaran adalah teknik pengukuran kinerja tradisonal yang membandingkan antara anggaran dengan realisasi tanpa melihat keberhasilan program. Pengukuran kinerja ditekankan
pada
input,
yaitu
jika
terjadinya
overspending
dan
underspending. Menurut Shim & Siegel (2001) analisis varians membandingkan antara kinerja standar dengan kinerja aktual dan dapat dilakukan oleh divisi, departemen, program, produk, wilayah atau unit tanggung jawab lainnya. Evaluasi varians dapat dilakukan secara kuartalan, bulanan, setiap hari atau setiap jam, tergantung pada penting atau tidaknya mengidentifikasi masalah dengan cepat. Karena kita tidak mengetahui angka aktual hingga akhir periode, maka varians hanya dapat dilakukan pada akhir periode. Menurut Welsch, et al. (2000) dalam mempelajari dan mengevaluasi varian untuk
27
menentukan sebab yang paling mendasarinya, kemungkinan berikut ini perlu dipertimbangkan : 1.
Varians tidak material.
2.
Varians disebabkan oleh kesalahan pelaporan. Sasaran yang direncanakan atau dianggarkan dan data aktual yang disediakan oleh departemen akuntansi harus diperiksa kebenarannya.
3.
Varians disebabkan oleh keputusan khusus manajemen. Untuk meningkatkan efisiensi atau untuk menghadapi kemungkinan tertentu, manajemen sering membuat keputusan yang menyebabkan adanya varians.
4.
Banyaknya varians yang dapat dijelaskan dalam hal dampak dari faktor yang tidak dapat dikendalikan yang diidentifikasi.
5.
Varians yang tidak diketahui penyebabnya harus menjadi perhatian utama dan harus diselidiki secara teliti. Analisis varians mencakup analisis matematis dari dua perangkat
data
untuk
mendapatkan
pengalaman
penyebab
terjadinya
suatu
penyimpangan. Salah satu jumlah diperlakukan sebagai dasar, standar, atau titik pedoman. Analisis Varians mempunyai aplikasi yang luas dalam pelaporan keuangan. Sering diaplikasikan dalam situasi sebagai berikut (Welsch, et al., 2000) : 1.
Penyelidikan varians antara hasil aktual dari periode yang berlaku dan hasil aktual dari periode sebelumnya dianggap sebagai dasar.
2.
Penyelidikan varians antara hasil aktual dan biaya standar. Biaya standar digunakan sebagai standar.
3.
penyelidikan
varians
antara
hasil
aktual
dan
sasaran
yang
direncanakan atau dianggarkan digunakan sebagai dasar. 2.5. Penelitian Terdahulu Hasil penelitian Purwanto (1993) yang mengkaji penggunaan anggaran sebagai alat pengendalian dan performance evaluation pada rumah sakit XYZ
menyatakan bahwa rumah sakit harus dapat memenuhi
keperluan dana dari menarik bayaran untuk setiap pelayanan yang diberikan. Rumah sakit harus dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat umum,
28
sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Dalam hal ini rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan dana yang terus meningkat mengharuskan rumah sakit melakukan pengendalian. Dalam melakukan pengendalian rumah sakit harus membagi menjadi profit center dan cost center. Hanifa
(2001)
meneliti
mengenai
anggaran
sebagai
alat
perencanaan dan pengendalian biaya produksi pada PT “X”. Peneliti hanya memfokuskan pada anggaran biaya produksi. Tujuan dari penelitiannya yaitu untuk melihat apakah proses penyusunan anggaran pada PT “X” sudah berjalan secara efisien sehingga memperoleh anggaran yang dapat diandalkan serta untuk mengetahui dan mengevaluasi penyimpangan yang terjadi antara anggaran dengan realisasi. Hasil penelitian tersebut yaitu bahwa prosedur penyusunan anggaran pada PT “X” masih belum dapat dikatakan efisien karena penggunaan waktu penyusunan anggaran masih terlalu lama, masih diperlukan adanya penyederhanaan tata cara pada tahapan penyusunan anggaran, dan masih kurang kerjasama dan koordinasi antar
departemen.
Selain
itu,
hasil
penyimpangan
tersebut
juga
menunjukkan bahwa penyimpangan biaya antara anggaran dengan realisasinya masih dalam batas wajar pengendalian manajemen. Wulandari (2005) meneliti mengenai penerapan anggaran pada badan usaha berbentuk koperasi. Penelitian dilaksanakan pada Koperasi Karyawan Indocement (KKI). Hasil dari penelitian tersebut bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan KKI menerapkan penganggaran. Faktorfaktor tersebut terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain : memudahkan pengendalian, peningkatan SHU dan Badan Pengawasan KKI. Faktor eksternal antara lain : tuntutan PT Indocement Tbk dan persaingan usaha. Proses penyusunan anggaran KKI menggunakan metode campuran yaitu Top Down dan Bottom Up. Fungsi anggaran bagi KKI antara lain sebagai alat perencanaan, pengendalian dan pengukuran kinerja.
III. METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Kerangka Pemikiran Penelitian Rumah sakit agar tujuannya tercapai membutuhkan suatu kinerja yang maksimal. Hal ini dilakukan dengan cara penyusunan anggaran yang efektif dan efisien agar setiap dana yang dianggarkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk setiap kegiatannya. Anggaran memiliki fungsi diantaranya sebagai alat pengendalian. Salah satu anggaran yang disusun oleh BRSD Ciawi adalah anggaran belanja. Rumah sakit dalam menyusun anggaran belanja memiliki faktor-faktor yang dapat menjadi bahan pertimbangan mengapa anggaran belanja tersebut dibuat dan apa manfaat yang dapat diperoleh bagi rumah sakit apabila anggaran belanja ditetapkan. Pada saat menyusun anggaran BRSD Ciawi memiliki prosedurprosedur sebelum anggaran belanja tersebut ditetapkan. Sehingga, setelah anggaran belanja dilaksanakan dan memperoleh hasil dari penggunaannya yaitu berupa realisasi, maka BRSD Ciawi dapat melaksanakan evaluasi terhadap anggarannya, yaitu dengan membandingkan antara anggaran belanja yang disusun dengan realisasi melalui
analisis varians dan
melakukan uji hipotesis yaitu t-test untuk mengetahui apakah penyimpangan tersebut masih dalam batas pengendalian. Sehingga pada akhirnya dapat memberikan rekomendasi terhadap hasil dari penggunaan anggaran belanja tersebut. Untuk lebih lengkap dijelaskan pada Gambar 1.
30
BRSD Ciawi
Pentingnya Anggaran Belanja BRSD Ciawi
Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan dalam Penyusunan Anggaran Belanja
Prosedur Penyusunan Anggaran Belanja
Laporan Anggaran Belanja dengan Realisasi
Evaluasi terhadap Anggaran Belanja sebagai Alat Pengendalian
Analisis Penyimpangan
uji t
(Varians)
Hasil Evaluasi Anggaran Belanja
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian
31
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian dilaksanakan di BRSD Ciawi yang berlokasi di Jalan Raya Puncak No. 479 Ciawi Bogor. Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan Maret 2007. 3.3. Metode Penelitian 3.3.1. Pengumpulan Data Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil pengamatan dan wawancara dengan pihak rumah sakit atau pihak-pihak lainnya yang berhubungan dengan masalah rumah sakit (key-informants), serta hasil
pencatatan
lapangan.
Data
sekunder
diperoleh
dari
pengumpulan data keuangan yang dimiliki oleh rumah sakit dan berbagai sumber kepustakaan mengenai anggaran. 3.3.2. Pengolahan dan Analisis Data Pengolahan data menggunakan analisis varians anggaran. Dasar penilaiannya yaitu dengan
penyelidikan varians antara
realisasi dengan sasaran yang direncanakan atau dianggarkan. Dalam anggaran biaya, jika biaya realisasi lebih besar daripada budget maka dianggap tidak menguntungkan (unfavorable). Sebaliknya jika realisasi lebih rendah dari anggaran, maka dianggap menguntungkan (favorable). Pengolahan data anggaran tersebut menggunakan software komputer Microsoft Excel 2003 untuk analisis varians dan mengukur
apakah penyimpangan anggaran
belanja masih dalam batas pengendalian dengan melakukan uji t menggunakan alat bantu software Statistical Packages for The Social Sciences SPSS 10.0 serta analisis deskriptif. Uji hipotesis dengan menggunakan t-test untuk mengukur apakah penyimpangan anggaran dengan realisasi masih dalam batas pengendalian. Menurut Riduwan (2005) tujuan dari uji t adalah untuk membandingkan apakah kedua data (variabel) tersebut sama atau berbeda.Langkah-langkah dalam Uji t menurut Riduwan (2005) yaitu :
32
1. Buatlah Ha dan Ho dalam uraian kalimat. Ho : Penyimpangan yang terjadi antara anggaran belanja dan realisasinya masih dalam batas pengendalian. Ha : Penyimpangan yang terjadi antara anggaran belanja dan realisasinya tidak dalam batas pengendalian. 2. Mencari t hitung . Rumus t : t=
S=
x1 −x 2 S 1 + 1 n1 n2 (n1 −1) s12+(n 2 −1) s22 n1 + n 2 −2
Keterangan : X1 = Rataan nilai anggaran belanja
X 2 = Rataan nilai realisasi anggaran belanja n1
= Jumlah laporan anggaran belanja
n2
= Jumlah laporan realisasi belanja
X1 = Anggaran Belanja X2 = Realisasi anggaran Belanja S1
= Simpangan baku X1 (Anggaran Belanja)
S2
= Simpangan baku X2 (realisasi belanja)
3. Tentukan terlebih dahulu taraf signifikan ( α ) kemudian dicari ttabel dengan ketentuan db = n-1. Taraf nyata yang digunakan yaitu α = 5 %
33
4. Tentukan kriteria pengujian. Jika t hitung < t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. Jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. 5. Bandingkan antara t hitung dengan t tabel dan gambarlah posisinya. 6. Buatlah kesimpulan.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum BRSD Ciawi 4.1.1. Sejarah Singkat BRSD Ciawi Badan Rumah Sakit Daerah (BRSD) Ciawi merupakan salah satu dari 2 buah rumah sakit daerah yang ada di Kabupaten Bogor yang beralamat di Jalan Raya Puncak No. 479 Ciawi Bogor. Awalnya BRSD Ciawi yaitu sekitar tahun 1986 adalah rumah sakit yang masih sangat sederhana, baik aspek sarana dan prasarananya maupun aspek sumberdaya manusianya. Pada tahun 1993, RSD Ciawi meningkat menjadi rumah sakit tipe C berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 009D/Menkes/5/1993 dengan kapasitas 111 tempat tidur dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor Nomor 45/07/Kpts/Ortala/1993 tanggal 31 Desember 1993 yang secara administrasi statusnya dibawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Dalam perkembangannya selama beberapa periode, RSD Ciawi
menunjukan
peningkatan
yang
cukup
baik,
seperti
peningkatan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia sehingga pada bulan Desember tahun 2002, Rumah Sakit Daerah Ciawi berubah status menjadi Badan Rumah Sakit Daerah Ciawi atau disingkat BRSD Ciawi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 29 tahun 2002 mengenai pembentukan Badan Rumah sakit Daerah Ciawi Kabupaten Bogor yaitu bahwa dalam upaya mendorong agar rumah sakit daerah dapat lebih mampu mengantisipasi perubahan, perkembangan, peluang dan tantangan yang akan dihadapi pada masa yang akan datang sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai semangat otonomi
luas
didaerah,
perlu
dilakukan
perubahan
status
kelembagaan Rumah Sakit Umum daerah sebagai Unit Pelaksana
35
Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan menjadi Badan Rumah Sakit daerah yang mandiri. 4.1.2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Fungsi BRSD Ciawi Visi BRSD Ciawi adalah terwujudnya pelayanan yang bermutu dan terjangkau bagi seluruh jenis pelayanan dengan unggulan Instalasi Gawat Darurat Tahun 2006 berdasarkan iman dan taqwa. Misi BRSD Ciawi adalah : 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit. 2. Meningkatkan fasilitas pendukung pelayanan berupa sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan kesehatan khususnya di Instalasi Gawat Darurat. 3. Meningkatkan pengelolaan manajemen yang profesional dan keterbukaan. 4. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak ketiga dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tujuan BRSD Ciawi yaitu : 1. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM. 2. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan khususnya IGD dan HCU. 3. Terwujudnya pengelolaan manajemen yang profesional dan keterbukaan. 4. Terciptanya jalinan kerjasama dengan pihak ketiga dalam upaya memberikan pelayanan di rumah sakit. Sasaran yang ditetapkan oleh BRSD Ciawi sebagai tolak ukur untuk mencapai Visi Misi dan Tujuan rumah sakit adalah : 1. Tersedianya jumlah SDM yang terampil dan terlatih. 2. Ketersediaan jenis sarana medis. 3. Ketersediaan jenis prasarana penunjang medis. 4. Terwujudnya produk-produk unggulan.
36
5. Tersedianya instrumen manajerial rumah sakit. 6. Terlaksananya akurasi sistem informasi rumah sakit. 7. Terkoreksinya kekurangan/penyimpangan pelaksanaan tugas. 8. Terlaksananya bimbingan akreditasi rumah sakit menjadi 12 pelayanan. 9. Terwujudnya kerjasama pihak ketiga. 10. Terwujudnya HUMAS rumah sakit. Fungsi BRSD Ciawi adalah : 1. Penyelenggaraan kebijakan operasional pelayanan medik. 2. Penyelenggaraan kebijakan operasional pelayanan penunjang medik dan non medik. 3. Penyelenggaraan kebijakan operasional pelayanan dan asuhan keperawatan. 4. penyelenggaraan
kebijakan
operasional
pendidikan
dan
kebijakan
operasional
penelitian
dan
pelatihan. 5. penyelenggaraan pengembangan. 6. penyelenggaraan kebijakan operasional tugas pembantuan bidang pelayanan. 4.1.3. Letak dan Lokasi BRSD Ciawi Letak
: 6.19 - 6.47 Lintang Selatan 106.21 - 107.13 Bujur Timur
Lokasi
:
1. Sebelah Utara berbatasan dengan DKI Jakarta, Kab. Tangerang, Kota Tangerang dan Kab. Bekasi. 2. Sebelah Timur berbatasan dengan kab. Cianjur dan Kab. Karawang. 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Sukabumi. 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Lebak. 5. Sebelah Tengah terletak Kota Bogor. Luas Tanah
: 19.420 M2
Luas bangunan : 5.393 M2
37
4.1.4. Fasilitas Pelayanan BRSD Ciawi Fasilitas pelayanan BRSD Ciawi terdiri dari : 1.
Fasilitas Medis a. Instalasi rawat jalan merupakan Instalasi yang memberikan pelayanan spesialistik sesuai dengan fungsi rumah sakit sebagai pelayan rujukan, meliputi Poliklinik Gigi, Poliklinik Kebidanan, Poliklinik Anak, Poliklinik Bedah, Poliklinik Penyakit Dalam, Poliklinik Mata, Poliklinik THT, Poliklinik Paru-Paru, Poliklinik Neurologi, Poliklinik Kulit dan Kelamin, Poliklinik Gizi, Poliklinik Orthopedi, dan unit pelayanan
spesialistik
pada
pelayanan
medis
yaitu
rehabilitasi medik. b. Instalasi rawat inap yang merupakan kegiatan pokok layanan kesehatan
di
mendapatkan
rumah tindakan
sakit
dimana
pengobatan
penderita
yang
akan
memerlukan
perawatan inap di rumah sakit. Meliputi : i. Rawat Inap Penyakit Dalam yaitu Dahlia dan Aster dengan kapasitas tempat tidur 30 buah. ii. Rawat Inap Anak yaitu Melati dengan kapasitas tempat tidur 20 buah. iii. Rawat Inap Bedah yaitu Anggrek dengan kapasitas tempat tidur 23 buah. iv. Rawat Inap Kebidanan yaitu Mawar dengan Kapasitas tempat tidur 12 buah. v. Rawat Inap Bayi yaitu Cempaka dengan kapasitas tempat tidur 14 buah. vi. Rawat Inap Utama yaitu Jasmin dengan kapasitas tempat tidur 17 buah. c. Instalasi Gawat Darurat. Merupakan pelayanan kegawat daruratan yang merupakan unggulan dari pelayanaan BRSD Ciawi.
38
d. Instalasi Bedah Sentral Merupakan layanan bedah yang sifatnya invasive. Tindakan operasi merupakan kegiatan pokok instalasi tersebut sehingga pemenuhan peralatan tindakan maupun penunjang tindakan harus dilaksanakan untuk kelancaran tindakan medis. e. Instalasi Laboratorium. f. Instalasi Radiologi. g. Instalasi Rehabilitasi Medik. h. Instalasi Perawatan Jenazah. i.
Instalasi Gizi.
j.
Instalasi Farmasi.
k. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit. 2.
Fasilitas Prasarana BRSD Ciawi memiliki rencana pengembangan dengan akan dibangunnya gedung 4 (empat) lantai sesuai dengan master plan BRSD Ciawi 2004-2014. Gedung tersebut akan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan spesialistik, pengembangan rawat inap, penambahan pelayanan penunjang medis yaitu ruang isolasi, ICU, ICCU, pengembangan gawat darurat dan penunjangnya serta pengembangan bisnis lain seperti apotik, bank dan lain-lain.
3. Sumber daya Manusia BRSD Ciawi memiliki sumber daya manusia sebanyak 350 orang yang terdiri dari Tenaga Medis yaitu Medis dan Paramedis, serta Tenaga Non Medis yang terdiri dari Strata 2, Strata 1, Sarjana Muda, SLTA, SLTP, dan SD.
39
4.1.5 Struktur Organisasi BRSD Ciawi Struktur organisasi dibutuhkan pada proses penyusunan anggaran yang dapat digunakan untuk mengetahui arah dari pemberian wewenang dan instruksi serta koordinasi diantara perangkat organisasi. Struktur organisasi BRSD Ciawi berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2002, tanggal 25 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Rumah Sakit Daerah Ciawi Kabupaten Bogor. Pada Bab III pasal 6 dijelaskan bahwa susunan organisasi BRSD ciawi, terdiri dari : 1.
Kepala Badan, yang sehari-hari disebut Direktur.
2. Sekertariat, membawahi : a. Sub Bagian Umum. b. Sub Bagian Kepegawaian. c. Sub Bagian Rekam Medis dan Laporan. 3.
4.
5.
Bidang Pelayanan, membawahi : a.
Sub Bidang Pelayanan Medik.
b.
Sub Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik.
c.
Sub Bidang Program Pelayanan.
Bidang Keperawatan, membawahi : a.
Sub Bidang Pelayanan dan Asuhan keperawatan.
b.
Sub Bidang Etika dan Mutu Keperawatan.
c.
Sub Bidang Program Keperawatan.
Bidang Keuangan, membawahi : a.
Sub Bidang Anggaran.
b.
Sub Bidang Akuntansi dan Verifikasi.
c.
Sub Bidang Perbendaharaan.
6.
Instalasi-Instalasi.
7.
Komite Medik.
8.
Komite Keperawatan.
9.
Staf Medik Fungsional.
40
10. Paramedik Fungsional dan Tenaga Non Medik. 11. Satuan Pengawas Intern. Adapun
tugas pokok dari Sub Bidang Anggaran
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2002 pasal 15 bahwa Sub Bidang Anggaran pada BRSD Ciawi mempunyai tugas yaitu membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyusunan anggaran serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan tugas-tugas anggaran BRSD Ciawi. Dengan uraian tugas yaitu : 1.
Menyusun rencana kerja Sub Bidang Anggaran
2.
Memberi petunjuk tata cara kerja, pendistribusian tugas, tanggung jawab, dan target kerja kepada para pelaksana.
3.
Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan.
4.
Membuat laporan hasil kegiatan Sub Bidang Anggaran.
5.
Berkoordinasi dengan pemegang kas dalam hal anggaran.
6.
Menyusun konsep rencana anggaran BRSD Ciawi bersama unit terkait.
7.
Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Keuangan dalam hal anggaran.
8.
Berkoordinasi dengan unit terkait dalam pelaksanaan kegiatan anggaran. Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi BRSD Ciawi
disajikan pada Lampiran 1.
41
4.2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Dalam Penyusunan Anggaran Belanja BRSD Ciawi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2002 Bab VII pasal 31 dijelaskan Bahwa Sistem Pengelolaan Keuangan BRSD Ciawi memiliki kewenangan yaitu dalam penggunaan langsung penerimaan fungsional BRSD Ciawi, serta perencanaan pendapatan dan pembiayaan BRSD Ciawi yang termuat dalam APBD. Dalam penyusunan anggaran pada BRSD Ciawi, tentunya ada beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan, yaitu : 1. Jumlah Kunjungan Pasien. Untuk menyusun anggaran belanja salah satunya dengan perkiraan jumlah pasien pada tahun yang akan berjalan, berdasarkan data jumlah kunjungan pasien sebelumnya, serta BOR (Bed Occupation Rates) ratarata tingkat hunian kamar untuk perkiraan kebutuhan rawat inap. Perkiraan terhadap jumlah kunjungan pasien akan berpengaruh pada penentuan anggaran belanja seperti alat-alat kedokteran, alat-alat tenun pasien, alat-alat operasi, blanko-blanko perawatan, biaya makan untuk PMT, serta biaya Gakin. 2. Jenis Penyakit. Jenis penyakit digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menyusun anggaran dengan didasarkan pada jumlah jenis penyakit terbanyak pasien yang berkunjung pada tahun sebelumnya, serta perkiraan jenis penyakit pada tahun berikutnya. Dengan memperkirakan jenis penyakit terbanyak dapat menentukan berapa anggaran yang akan ditetapkan untuk kebutuhan obat-obatan, alat-alat kesehatan jenis pakai seperti plester, perban, bahan-bahan labolatorium dan biaya rontgen dan EKG. 3. Rencana Penambahan Sarana Medis dan Non Medis. Kondisi alat-alat kedokteran atau sarana medis yang sudah rusak menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam menyusun anggaran. Selain itu juga anggaran yang ditetapkan untuk pengadaan
42
alat-alat kedokteran disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit serta dengan melihat rencana rumah sakit untuk peningkatan pelayanan. 4. Jumlah Tempat Tidur. Jumlah tempat tidur yang tersedia yang menjadi salah satu faktor pertimbangan karena kebutuhan akan perawatan kedokteran, seperti penambahan jumlah tempat tidur untuk meningkatkan kapasitas pelayanan rumah sakit dapat menambah anggaran rumah sakit. Sehingga, daya tampung rumah sakit dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan akan perawatan kedokteran. 5. Rencana Penambahan Pelayanan Baru. Penambahan pelayanan baru
dapat meningkatkan anggaran belanja
rumah sakit. Seperti pada tahun 2006 BRSD Ciawi akan menambah pelayanan baru yaitu tenaga dokter spesialis Ortodontik. 6. Penambahan Jumlah Pegawai. Penambahan pegawai merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan anggaran. Apabila kapasitas rumah sakit bertambah, maka harus diimbangi oleh penambahan jumlah pegawai terutama tenaga medis. Penambahan jumlah pegawai dapat merubah besarnya anggaran belanja pegawai. 7. Peraturan Pemerintah. Peraturan pemerintah yang menyangkut mengenai kebijakan kenaikan gaji pegawai negeri ataupun honor dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun anggaran. Selain itu juga, kebijakan pemerintah lainnya seperti kenaikan BBM dapat mempengaruhi peningkatan biaya perjalanan dinas baik belanja aparatur maupun belanja publik. 8. Anggaran Belanja Sebelumnya. Anggaran tahun sebelumnya sangat berpengaruh dalam penyusunan anggaran, karena anggaran belanja yang akan dibuat dapat diestimasi diantaranya berdasarkan pada anggaran belanja tahun sebelumnya. 9. Kondisi Perekonomian Indonesia. Untuk penyusunan anggaran belanja juga dipertimbangkan keadaaan perekonomian Indonesia yaitu tingkat inflasi serta harga standar
43
Pemerintah Daerah Kab. Bogor. Penyusunan anggaran belanja sendiri disesuaikan dengan kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Tabel 1. Faktor-faktor Pertimbangan Penyusunan Anggaran BRSD Ciawi No Faktor-Faktor Pertimbangan Penyusunan Anggaran BRSD Ciawi 1 Jumlah Kunjungan Pasien 2 Jenis Penyakit 3 Rencana Penambahan Sarana Medis dan Non Medis 4 Jumlah Tempat Tidur 5 Rencana Penambahan Pelayanan Baru 6 Penambahan Karyawan 7 Peraturan Pemerintah 8 Anggaran Belanja Sebelumnya 9 Kondisi Perekonomian Indonesia 4.3. Prosedur Penyusunan Anggaran Belanja BRSD Ciawi Anggaran Belanja yang dibuat pada BRSD Ciawi mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Metode penyusunan anggaran BRSD Ciawi adalah dengan cara campuran (Top Down dan Bottom Up). Prosedur penyusunan anggaran BRSD Ciawi sebagai berikut : 1. Pembuatan Surat Edaran untuk Setiap Ruangan. Pada BRSD Ciawi prosedur penyusunan anggaran dimulai dari pembuatan surat edaran dari Direktur BRSD Ciawi untuk setiap ruangan pada BRSD Ciawi. Setelah itu, masing-masing kepala ruangan menyusun kebutuhan-kebutuhan ruangan untuk anggaran tahun berjalan. Pembuatan surat edaran dan format anggaran dilaksanakan pada bulan oktober tahun anggaran sebelumnya. 2.
Sosialisasi Format Anggaran. Sosialisasi format anggaran dilakukan setelah pembuatan surat edaran untuk setiap kepala ruangan. Sosialisasi format anggaran dilakukan oleh kepala Sub. Bidang Anggaran kepada semua kepala ruangan untuk
44
menginventarisasi kebutuhan-kebutuhan setiap ruangan seperti alat-alat tenun, seprai pasien, obat-obatan, alat kedokteran, alat tulis kantor, alat kebersihan dan pemeliharaan dan lain-lain. Sosialisasi format anggaran dilaksanakan pada bulan oktober tahun anggaran sebelumnya. 3. Pengumpulan Data Usulan Kebutuhan Ruangan. Setelah kepala ruangan menginventarisasi dan mengisi format anggaran, kemudian usulan kebutuhan dalam bentuk format anggaran tersebut disampaikan oleh kepala ruangan kepada masing-masing kepala instalasi untuk dibuat rekapitulasi data kebutuhan setiap instalasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Oktober tahun sebelumnya. 4.
Pengumpulan Data Rekapitulasi Kebutuhan Instalasi. Setiap kepala Instalasi merekapitulasi kebutuhan-kebutuhan yang akan dianggarkan pada tahun 2006. Kemudian setiap kepala Instalasi menyerahkan rekapitulasi kebutuhan tersebut kepada kepala bidang melalui kepala Sub Bidang, sesuai dengan bidang-bidang yang ada pada BRSD Ciawi yaitu bidang perawatan, bidang pelayanan, bidang keuangan dan bidang sekretaris. Prosedur ini dilaksanakan pada bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya.
5. Penyusunan dan Pengetikan Konsep Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK). Setelah mengelompokkan data rekapitulasi kebutuhan instalasi sesuai dengan bidang-bidangnya, kemudian dilakukan penyusunan data-data rekapitulasi kebutuhan oleh masing-masing kepala bidang secara keseluruhan dan dilakukan pengetikan konsep Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK). Konsep RASK tersebut kemudian diserahkan kepada direktur BRSD Ciawi dan sebagai tembusan kepada tim anggaran BRSD Ciawi yang telah dibentuk, yang terdiri dari direktur, kepala-kepala bidang BRSD Ciawi, dan kepala sub.bidang anggaran BRSD Ciawi. Prosedur ini dilaksanakan pada bulan Nopember tahun anggaran sebelumnya. Urutan penyusunan RASK yaitu : a. Pengisian formulir Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Tugas Pokok dan Fungsi dari BRSD Ciawi.
45
b. Pengisian formulir Program pada BRSD Ciawi yang akan diadakan pada tahun anggaran berikutnya. c. Pengisian formulir kegiatan untuk setiap program yang akan diadakan pada BRSD Ciawi. d. Pengisian formulir anggaran belanja langsung per kegiatan. e. Pengisian formulir rekapitulasi anggaran belanja langsung. f. Pengisian formulir rekapitulasi anggaran belanja tidak langsung. g. Pengisian formulir anggaran belanja tidak langsung per kegiatan. h. Pengisian formulir rekapitulasi anggaran belanja. (1) Formulir S 1
(2) Formulir S 2
(4) Formulir S 3 B1.1
(5) Formulir S 3 B1
(7) Formulir S 3 B2.1
(6) Formulir S 3 B2
(3) Formulir S 2 A
(8) Formulir S3B
(9) Formulir S3
Gambar 2. Urutan Penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja. Keterangan : Formulir S 1
: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Tugas Pokok, Fungsi.
Formulir S 2
: Program
Formulir S 2 A
: Kegiatan Per Program
Formulir S 3
: Ringkasan Anggaran
Formulir S 3 B
: Rekapitulasi Anggaran Belanja
Formulir S 3 B1
: Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung
Formulir S 3 B1.1 : Anggaran Belanja Langsung Per Kegiatan Formulir S 3 B2
: Rekapitulasi Anggaran Belanja Tidak Langsung
Formulir S 3 B2.1 : Anggaran Belanja Tidak Langsung Per Kegiatan Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 2.
46
6. Penelitian RASK dan Perubahan Anggaran Tim anggaran BRSD Ciawi membahas, mengedit kode rekening, dan menyesuaikan dengan plafont anggaran. Setelah konsep RASK tersebut selesai diteliti kemudian
dibuat dalam bentuk RASK yang akan
diajukan pada Tim Anggaran Eksekutif yaitu pemerintah daerah Kab. Bogor, serta tim anggaran Legislatif yaitu DPRD Kab. Bogor. Prosedur ini dilaksanakan pada bulan Nopember dan Desember tahun anggaran sebelumnya. 7. Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) RASK disampaikan oleh Tim Anggaran BRSD Ciawi kepada tim Anggaran Eksekutif yang mengevaluasi dan menganalisis kesesuaian antara anggaran BRSD Ciawi dengan program dan kegiatan yang direncanakan unit kerja, kesesuaian program dan kegiatan dengan tugas pokok dan fungsi unit BRSD Ciawi, serta kewajaran antara anggaran dengan target kinerja berdasarkan SAB yang telah diperhitungkan. Pada akhirnya, setelah dilakukan perbaikan oleh tim anggaran Eksekutif dan disetujui oleh tim anggaran Legislatif, RASK ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah dan setelah disahkan kemudian dibuatlah Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK). Pengesahan DASK dilaksanakan pada tanggal 1 Januari tahun anggaran tersebut. 8. Revisi anggaran dilakukan oleh BRSD Ciawi pada semester kedua tahun anggaran berjalan dengan tahapan sama seperti prosedur penyusunan anggaran. Revisi anggaran dilaksanakan sejak bulan juli sampai oktober setiap tahun anggaran berjalan. Revisi anggaran dilakukan karena perubahan kondisi eksternal yang menyebabkan asumsi, target dan tujuan anggaran tidak sesuai lagi misalnya peningkatan inflasi, perubahan kebijakan pemerintah, dan lain-lain
47
ALUR PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA BRSD CIAWI
Pembuatan Surat Edaran dan Format Anggaran
Pembuatan DASK
Sosialisasi Format Anggaran
Perbaikan RASK
Mengumpulkan data usulan kebutuhan setiap ruangan
Penelitian konsep RASK
Mengumpulkan data rekapitulasi kebutuhan setiap instalasi
Penyusunan dan pengetikan konsep RASK
Gambar 3. Alur Prosedur Penyusunan Anggaran Belanja BRSD Ciawi
48
4.4. Anggaran Belanja BRSD Ciawi Anggaran Belanja BRSD Ciawi Tahun 2006 terdiri dari Belanja Aparatur dan Belanja Pelayanan Publik. Masing-masing bagian belanja dirinci menurut kelompok belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal. Format susunan anggaran belanja disusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. Adapun kelompok belanja tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2. Kelompok Belanja Anggaran Belanja BRSD Ciawi No 1
Program
No
Belanja Aparatur
2
Program Belanja Publik
1.1 Belanja Pegawai
2.1 Belanja Pegawai
1.2 Belanja Barang & Jasa
2.2 Belanja Barang & Jasa
1.3 Biaya Perjalanan Dinas
2.3 Biaya Perjalanan Dinas
1.4 Belanja Pemeliharaan
2.4 Biaya Pemeliharaan 2.5 Belanja Modal
4.5. Evaluasi Anggaran Belanja BRSD Ciawi Sebagai Pengendalian Pengendalian pada anggaran
yaitu membandingkan antara
anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Perbandingan antara anggaran dan realisasi tersebut akan menghasilkan suatu penyimpangan dan perlu dicari penyebabnya. Ada dua tahap dalam melakukan evaluasi terhadap anggaran sebagai alat pengendalian yaitu
dengan melakukan
analisis varians (penyimpangan) untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi antara anggaran dengan realisasi, serta melakukan uji hipotesis dengan t-test untuk mengetahui apakah penyimpangan yang terjadi masih dalam batas pengendalian. 4.5.1. Analisis Varians Untuk
mengetahui
penyimpangan
yang
terjadi
pada
Anggaran Belanja BRSD Ciawi dilakukan perbandingan dengan menggunakan analisis varians yaitu apabila anggaran belanja lebih tinggi dari realisasi maka penyimpangannya favorable dan apabila realisasi lebih tinggi dari anggaran belanja yang ditetapkan maka
49
penyimpangannya unfavorable. Analisis varians dilaksanakan pada beberapa program anggaran belanja BRSD Ciawi pada tahun 2005 dan 2006. 1. Anggaran Belanja BRSD Ciawi Tahun 2005. Pada anggaran belanja BRSD Ciawi
tahun 2005 dilakukan
analisis varians untuk program-program yang dilaksanakan pada tahun tersebut. Secara keseluruhan, anggaran belanja BRSD Ciawi tahun 2005 sebesar Rp 21.646.117.000 dengan besarnya realisasi sebesar Rp 18.702.436.579 sehingga setelah dilakukan analisis varians, penyimpangan yang terjadi favorable sebesar Rp 2.943.680.421 dengan besarnya persentase penyimpangan anggaran sebesar 13,6 %. Hasil perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 3. a. Belanja Aparatur. Terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, biaya perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan. Belanja aparatur secara
keseluruhan
anggaran sebesar
mengalami
penyimpangan
sebesar 11,49 % dengan nilai anggaran belanja Rp
5.887.429.000
dan
realisasi
sebesar
Rp 5.210.821.505. Penyimpangan yang terjadi sebesar Rp
676.607.495
yaitu
favorable.
Penyimpangan
ini
dikarenakan ada beberapa program dari belanja aparatur yang mengalami penyimpangan. i.
Belanja Personalia. Penyimpangan yang terjadi pada belanja personalia sebesar Rp 578.425.245 yaitu persentase perubahan penyimpangan terhadap anggaran sebesar 11,74 % dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.925.640.000 dan realisasi sebesar Rp 4.347.214.755. Pada program belanja personalia penyimpangan yang terjadi karena ada beberapa mata anggaran dari belanja personalia yang mengalami penyimpangan seperti gaji pokok pegawai
50
penyimpangannya sebesar 12,41 %, tunjangan keluarga sebesar 20,01 %, tunjangan jabatan sebesar 15,6 %, tunjangan fungsional sebesar 6,82 %, tunjangan beras sebesar 26,43 %, tunjangan askes sebesar 15,81 %, tunjangan kegiatan 7,16 %, tunjangan asuransi hari tua 8,59 %, tunjangan daerah 8,43 %. Seluruh mata anggaran tersebut mengalami kelebihan anggaran karena dipersiapkan untuk cadangan dana, bagi pegawai yang mengalami kenaikan jabatan atau mutasi. Sedangkan untuk program seperti pembulatan penyimpangan
gaji,
mengalami
anggaran sebesar 22,21 % yang berarti
penyimpangan tersebut dikategorikan favorable. Dana yang dianggarkan untuk pembulatan gaji tidak habis digunakan yaitu penggunaan dana
disesuaikan dengan
kebutuhan untuk kegiatan pembulatan gaji tersebut. Untuk
program
honorarium
bulanan
persentase
penyimpangan sebesar 3,67 % dan honorarium harian lepas persentase penyimpangan anggaran sebesar 3 %. Dana yang tersisa dari anggaran tidak habis digunakan karena dana yang direalisasikan sudah sesuai dengan kebutuhan untuk membayar honorarium pegawai. Untuk program beasiswa atau bantuan tugas, dana yang dianggarkan tidak jadi digunakan atau realisasinya nol sehingga
anggaran
yang
telah
disediakan
tidak
terealisasikan dan persentase penyimpangan anggaran yang terjadi sebesar 100 %. ii. Belanja Barang dan Jasa. Belanja barang dan jasa secara keseluruhan mengalami penyimpangan yang favorable yaitu besar persentase penyimpangan sebesar 16,9 %. Jumlah anggaran belanja untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp 575.698.000 dengan realisasi sebesar Rp 478.393.500 sehingga
51
penyimpangan
anggaran
terhadap
realisasinya
sebesar Rp 97.304.500. Untuk belanja barang dan jasa penyimpangan tersebut terjadi dikarenakan dua alasan yang pertama yaitu
program biaya listrik yang
mengalami penyimpangan yang favorable dengan persentase penyimpangan sebesar 37,04 % sehingga adanya dana sisa anggaran yang tidak digunakan. Yang kedua yaitu program makanan dan minuman rapat, realisasinya dibawah anggaran yang ditetapkan dengan besarnya persentase penyimpangan sebesar 33,33 % sehingga terjadi penyimpangan yang favorable. iii. Belanja Perjalanan Dinas. Belanja
perjalanan
penyimpangan
dinas
sebesar
0,001
hanya %
mengalami
sehingga
dapat
disimpulkan bahwa anggaran yang tersedia sudah terealisasikan sesuai dengan ketentuan dana yang dianggarkan. iv. Belanja Pemeliharaan. Anggaran yang ditetapkan untuk belanja pemeliharaan sebesar Rp 281.154.000 dengan Rp 280.277.050 Rp
876.950
realisasi
sebesar
penyimpangan yang terjadi sebesar persentase
perubahan
terhadap anggaran sebesar 0,31 %.
penyimpangan Penyimpangan
terjadi karena adanya penyimpangan yang
favorable
dari program belanja pemeliharaan instalasi air bersih dengan persentase penyimpangan anggaran sebesar 0,57
%,
belanja
pemeliharaan
jaringan
telepon
persentase penyimpangannya sebesar 2,49 %, dan biaya pemeliharaan bangunan tempat kerja sebesar 0,29 %. Dana yang dianggarkan tidak habis digunakan karena sudah disesuaikan dengan kebutuhan.
Sedangkan,
penyimpangan yang unfavorable terjadi pada belanja
52
pemeliharaan jaringan air minum sebesar -0,17 % dikurangi anggarannya karena adanya efisiensi dari program tersebut. b. Belanja Publik. Belanja publik terdiri dari beberapa program yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, biaya perjalanan dinas, biaya pemeliharaan, serta belanja modal. Belanja publik secara keseluruhan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 15.758.688.000 dengan realisasi untuk tahun 2005 sebesar Rp 13.491.615.074. Sehingga, setelah dilakukan analisis
varians
penyimpangan
anggaran
terhadap
realisasinya sebesar Rp 2.267.072.926 dengan besarnya persentase perubahan penyimpangan terhadap anggaran sebesar
14,39
%
yang
dikategorikan
favorable.
Penyimpangan ini terjadi karena program-program yang termasuk kedalam belanja publik mengalami penyimpangan anggaran. i.
Belanja Pegawai. Anggaran belanja pegawai pada tahun 2005 sebesar Rp 3.667.305.000 dengan besarnya realisasi untuk belanja pegawai
pada
tahun
tersebut
sebesar
Rp 3.220.400.280. Setelah dilakukan analisis varians, diperoleh penyimpangan anggaran terhadap realisasinya sebesar Rp 446.904.720 dengan persentase perubahan penyimpangan terhadap anggaran sebesar 12,19 %. Penyimpangan terjadi karena adanya beberapa program rumah sakit yang mengalami penyimpangan favorable yaitu program honorarium tim atau panitia yang dananya tidak
habis
disesuaikan
digunakan dengan
karena
kebutuhan
penggunaannya
untuk
pembayaran
honorarium tersebut. Penyimpangan pada program jasa medis dengan persentase penyimpangannya sebesar
53
13,53 %
karena
realisasi untuk jasa medis tersebut
hanya sebesar jumlah kebutuhan selama tahun 2005. ii. Belanja Barang dan Jasa Belanja barang dan jasa untuk anggaran tahun 2005 alokasi dana
anggaran
yang
ditetapkan
sebesar
Rp 2.949.618.000 dengan besarnya realisasi belanja barang dan jasa
sepanjang tahun
2005 sebesar
Rp 2.657.498.294. Berdasarkan analisis varians yang dilakukan maka diperoleh penyimpangan anggaran terhadap realisasinya sebesar Rp 292.119.706 dengan besarnya persentase penyimpangan terhadap anggaran sebesar 9,90 % yaitu favorable. Adanya penyimpangan pada belanja barang dan jasa ini karena beberapa program yang termasuk dalam belanja barang dan jasa yang mengalami penyimpangan favorable yaitu biaya makan untuk PMT dengan persentase penyimpangan sebesar 14,34 %, biaya alat kedokteran habis pakai sebesar 16,11 %, biaya bahan obat-obatan 3,05 %, biaya bahan labolatorium 0,07 %, biaya film rongent dan EKG 3,92 % serta biaya Gakin yang besar realisasinya dibawah anggaran yang ditetapkan dengan persentase penyimpangan 10,32 %. Hal ini terjadi dikarenakan kebutuhan untuk program-program tersebut selama tahun 2005 hanya sebesar realisasinya. Sehingga, dana yang dianggarkan bersisa. Akan tetapi, untuk program biaya
fotokopi
mengalami
penyimpangan
yang
unfavorable atau nilai realisasi lebih tinggi
dari
anggarannya dengan besarnya persentase penyimpangan -10,48 %. Penyimpangan ini terjadi dikarenakan adanya masukan faktor efisiensi dari pihak tim anggaran eksekutif untuk melakukan penelitian kembali, sehingga
54
untuk
anggaran
belanja
fotokopi
tersebut
nilai
anggarannya dikurangi. iii. Biaya Perjalanan Dinas. Biaya perjalanan dinas untuk anggaran belanja publik pada tahun 2005 sebesar Rp 95.675.000 dengan realisasi sebesar Rp 95.595.000. Berdasarkan hasil analisis varians penyimpangan yang terjadi sebesar Rp 80.000 dengan persentase perubahan penyimpangan terhadap anggaran sebesar 0,08 %. Sehingga, dapat disimpulkan realisasi
dana
anggaran
yang
digunakan
hampir
mendekati jumlah anggaran yang ditetapkan. iv. Biaya Pemeliharaan. Biaya pemeliharaan hanya mengalami penyimpangan anggaran sebesar Rp 160.000 dari jumlah anggaran sebesar Rp 61.825.000 dan jumlah realisasi biaya pemeliharaan pada tahun 2005 sebesar Rp 61.665.000. Persentase
penyimpangan
anggaran yaitu sebesar
0,26 %. v. Belanja Modal. Pada tahun 2005 anggaran untuk program belanja modal sebesar Rp 8.984.265.000 dengan besarnya realisasi selama tahun 2005 ini sebesar Rp 7.456.456.500. Hasil dari analisis varians menunjukkan bahwa penyimpangan anggaran terhadap realisasi sebesar Rp 1.527.808.500 dengan persentase sebesar 17,01 %. Penyimpangan ini terjadi karena adanya dana sisa pelelangan dari programprogram yang termasuk kedalam belanja modal yaitu belanja
modal
instalasi
air
minuman
persentase
penyimpangan sebesar 0,53 %, belanja modal bangunan gedung tempat kerja 2,02 %, belanja modal angkutan darat 0,23 %, belanja modal alat kantor 0,28 %, belanja modal alat rumah tangga 92,28 %, belanja modal alat
55
komputer 25,50 %, belanja modal LCD proyektor 0,73%, belanja modal alat komunikasi 1,07 %, serta belanja modal alat kedokteran 45,13 %. Semua program yang disebutkan, mengalami penyimpangan favorable karena adanya sisa dana pelelangan. 2. Anggaran Belanja BRSD Ciawi Tahun 2006. Anggaran
Belanja
BRSD
Ciawi
tahun 2006
sebesar
Rp 35.072.476.000 dengan besarnya realisasi selama tahun 2006 sebesar Rp 32.115.005.085. Berdasarkan hasil analisis varians maka diperoleh penyimpangan anggaran terhadap realisasi sebesar Rp 2.957.470.915 yang dikategorikan favorable dengan besar persentase penyimpangan terhadap anggaran sebesar 8 %. Hasil perhitungan disajikan pada Lampiran 4. a. Belanja Aparatur. Belanja aparatur
terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja
Barang dan Jasa, Biaya Perjalanan Dinas serta Belanja Pemeliharaan. Belanja Aparatur memiliki anggaran sebesar Rp 7.111.665.000 dan realisasi sebesar Rp 6.471.310.039 Berdasarkan analisis varians
yang
dilakukan,
maka
penyimpangan yang terjadi sebesar Rp. 640.354.961 yaitu favorable dengan persentase perubahannya sebesar 9 %. i. Belanja Pegawai. Belanja Pegawai
terdiri dari beberapa program.
Anggaran Belanja Pegawai
tahun
Rp 5.969.352.000
realisasinya
Rp 5.414.526.070
dan
2006 sebesar sebesar
penyimpangan yang terjadi yaitu
favorable dengan presentase perubahan sebesar 9 %. Hal ini dikarenakan adanya beberapa program yang mengalami kelebihan anggaran dari pada realisasinya yaitu gaji pokok dengan persentase penyimpangan sebesar 3,4 %, tunjangan keluarga 20,3 %, tunjangan fungsional 11,6 %, tunjangan beras 11,6 %, tunjangan
56
Askes
42,1
%,
tunjangan
daerah
1,8
%
serta
pemeliharaan kesehatan 0,5 %. Mata anggaran tersebut memiliki dana
cadangan yang dipersiapkan untuk
kenaikan pangkat atau golongan serta mutasi pegawai. Sedangkan untuk program pembulatan gaji persentase penyimpangan sebesar 3,9 %, honorarium bulanan 0,2 % dan honorarium harian lepas 39,9 % Dana anggaran yang digunakan hanya sebesar realisasinya sehingga terdapat
sisa
anggaran
yang
menyebabkan
penyimpangan favorable. Untuk program bantuan pelatihan dan kursus keterampilan, tunjangan jabatan atau struktural, tunjangan pph serta tunjangan kegiatan anggaran yang dialokasikan habis direalisasikan. ii. Belanja Barang dan Jasa. Belanja barang dan jasa alokasi anggarannya sebesar Rp 864.329.000
dengan
jumlah
realisasi sebesar
Rp 785.643.969 setelah dilakukan analisis varians, maka besarnya penyimpangan sebesar Rp 78.685.031 yaitu penyimpangan yang terjadi favorable dengan persentase perubahan
penyimpangan
terhadap
anggaran
sebesar 9 %. Adanya penyimpangan anggaran tersebut disebabkan oleh beberapa program yang memiliki sisa anggaran yaitu biaya listrik persentase penyimpangan 16,2 %, biaya telepon 37,5 %, biaya air 18,1 %, biaya surat kabar 40 % dan biaya makanan dan minuman rapat 0,2 %. Semua mata anggaran
mengalami efisiensi
penggunaan dana yaitu penggunaan dana disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit. Sedangkan persentase penyimpangan anggaran kantor
untuk
program
alat
tulis
sebesar -56,3 %, biaya cetakan -17,8 % dan
biaya fotokopi -11,5 % mengalami penyimpangan yang unfavorable dengan nilai realisasi lebih tinggi dari
57
anggarannya. Hal ini dikarenakan adanya masukan faktor efisiensi dari pihak tim anggaran eksekutif. Sehingga, pada saat melakukan realisasi disesuaikan dengan jumlah anggaran yang telah di efisienkan dan pemesanan terhadap program-program tersebut sebagian dibatalkan. iii. Biaya Perjalanan Dinas Besarnya anggaran belanja untuk biaya perjalanan dinas pada tahun 2006 sebesar Rp 54.165.000 dengan realisasi sebesar Rp 51.340.000. Setelah dilakukan analisis varians, besarnya penyimpangan anggaran terhadap realisasinya
sebesar
Rp
2.825.000
persentase
penyimpangan anggaran sebesar 5,2 %. Penyimpangan tersebut dikategorikan favorable. Penyimpangan terjadi dikarenakan program biaya perjalanan dinas luar daerah mengalami penyimpangan anggaran yang favorable yaitu 10,2 %. Sehingga dana yang tersedia tidak habis dipakai. iv. Belanja Pemeliharaan. Belanja pemeliharaan dana anggaran yang dialokasikan untuk tahun 2006 sebesar Rp 223.819.000 dengan besar realisasi tahun 2006 sebesar Rp 219.800.000 sehingga berdasarkan analisis varians penyimpangan yang terjadi sebesar Rp 4.019.000 dengan persentase perubahan anggaran
terhadap
realisasi
sebesar
1,8
%.
Penyimpangan yang terjadi tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan program lain pada belanja aparatur. Penyimpangan terjadi dikarenakan beberapa program
yang
masuk
kedalam
program
belanja
pemeliharaan ini mengalami penyimpangan favorable yaitu terjadi pada program pemeliharaan bangunan tempat kerja dengan besar persentase penyimpangan
58
0,1 %, pemeliharaan angkutan darat bermotor 0,1 %, pemeliharaan alat komputer 9,0 %, pemeliharaaan meja dan kursi 16,9 %, serta pemeliharaan AC 28,6 %. Program yang mengalami penyimpangan unfavorable yaitu program pemeliharaan alat rumah tangga yaitu sebesar -5 %. Penyimpangan unfavorable ini terjadi karena pada awalnya jumlah realisasi tersebut telah ditetapkan sebagai jumlah anggaran pemeliharaan alat rumah tangga pada tahun 2006. Akan tetapi, karena adanya masukan faktor efisiensi dari pihak tim anggaran eksekutif
untuk melakukan penelitian kembali maka
untuk anggaran belanja pemeliharaan Alat rumah tangga tersebut dikurangi anggarannya. b. Belanja Publik. Belanja publik terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, biaya pemeliharaan, dan belanja modal. Belanja publik pada tahun 2006 memiliki anggaran sebesar Rp 27.960.811.000 dan realisasi sebesar Rp 25.643.695.046. Berdasarkan analisis varians dilakukan
maka penyimpangan
Rp 2.317.115.954
yaitu
yang
yang terjadi sebesar
favorable dengan persentase
penyimpangan terhadap anggaran sebesar 8 %. i.
Belanja Pegawai. Anggaran belanja pegawai pada tahun 2006 sebesar Rp 4.514.150.000 dengan realisasi pada tahun 2006 sebesar Rp 3.982.315.415. Berdasarkan hasil analisis varians
yang
penyimpangan
dilakukan
maka
anggaran terhadap
diperoleh
besar
realisasi sebesar
Rp 531.834.585 dan persentase penyimpangan anggaran sebesar 12 %. Program-program yang termasuk kedalam kategori belanja pegawai mengalami penyimpangan yang favorable yaitu program hanorarium tim panitia
59
dengan persentase penyimpangannya sebesar 24,8 %. Hal ini terjadi karena adanya pelelangan yang gagal dilaksanakan sehingga biaya honorarium tim panitia tidak seluruhnya direalisasikan. Kemudian program piket rumah sakit yang dana anggarannya tidak habis direalisasikan dengan persentase penyimpangan sebesar 0,4 %. Dana yang dibutuhkan untuk membayar piket rumah sakit hanya sebesar realisasinya dan disesuaikan dengan kebutuhan. Sedangkan program jasa medis penyimpangan anggaran sebesar 12,3 % terjadi karena pendapatan dari jasa medis tidak memenuhi target sehingga anggaran yang direalisasikan untuk program jasa medis hanya sebesar jumlah realisasi selama tahun 2006. ii. Belanja Barang dan Jasa. Anggaran untuk belanja barang dan jasa pada tahun 2006 sebesar Rp 5.235.327.000 dengan realisasi
sebesar
Rp 4.778.375.375. Hasil analisis varians diperoleh besarnya penyimpangan anggaran terhadap realisasinya sebesar Rp 456.951.625 persentase penyimpangan anggaran
sebesar
9
%
sehingga
penyimpangan
dikategorikan favorable. Penyimpangan terjadi karena program- program yang termasuk kedalam mata anggaran
belanja
barang
dan
jasa
mengalami
penyimpangan favorable yaitu biaya alat tulis 0,4 %, biaya publikasi 1 %, biaya cetakan 0,2 %, biaya makan untuk PMT 8,3 %, biaya alat kedokteran habis pakai 9,5 %, biaya obat - obatan 5,8 %, biaya bahan laboratorium 8,3 %, biaya film rongent dan EKG 0,1 % serta biaya Gakin
1,1 %
penyimpangan yang terjadi dikategorikan favorable. Penyebab penyimpangan anggaran tersebut dikarenakan
60
dana yang dipergunakan untuk membiayai program tersebut hanya sebesar nilai realisasinya. Sedangkan khusus untuk program biaya jasa tenaga non pegawai mengalami
penyimpangan
Penyimpangan pelelangan
terjadi
karena
program
dilaksanakan.
Hal
sebesar adanya
laboratorium ini
terjadi
89,7
%.
pelaksanaan yang
karena
gagal program
dilaksanakan pada semester dua yaitu tepatnya pada bulan
Nopember.
Untuk
pelelangan
sendiri
membutuhkan waktu sebanyak 60 hari kalender. Akan tetapi jumlah dari peserta lelang tidak memenuhi standar sehingga harus dilakukan pelelangan ulang. Untuk melakukan pelelangan ulang waktu tidak mencukupi sehingga
program
pelelangan
tersebut
gagal
dilaksanakan. iii. Biaya Perjalanan Dinas. Biaya perjalanan dinas untuk anggaran belanja publik pada tahun 2006 sebesar Rp164.520.000 dengan realisasi sebesar Rp 164.420.000. Berdasarkan hasil analisis varians penyimpangan yang terjadi sebesar Rp 100.000 dengan persentase penyimpangan anggaran sebesar 0,06 %. Sehingga, dapat disimpulkan realisasi dana anggaran biaya perjalanan dinas hampir mendekati jumlah anggaran yang ditetapkan. iv. Biaya Pemeliharaan. Anggaran belanja untuk biaya pemeliharaan sebesar Rp 402.530.000 dengan realisasi sebesar Rp 318.350.000 besarnya penyimpangan anggaran terhadap realisasi sebesar Rp 84.180.000. Persentase penyimpangan anggaran sebesar 21 % sehingga penyimpangan tersebut dikategorikan favorable. Penyimpangan terjadi karena
61
program
biaya
pemeliharaan
alat-alat
kedokteran
mengalami efisiensi penggunaan dana. v. Belanja Modal. Anggaran belanja untuk biaya modal pada tahun 2006 sebesar Rp 17.644.284.000 dengan nilai realisasi sebesar Rp 16.400.234.256 besarnya
penyimpangan
sebesar
Rp 1.244.049.744 dengan persentase penyimpangan sebesar 7 %. Penyimpangan yang terjadi dikategorikan favorable. Penyimpangan terjadi pada program-program yang termasuk belanja modal seperti belanja modal instalasi air minuman 2,8 % , belanja modal alat rumah tangga 4,5 %, belanja modal alat komputer 9,8 %, belanja modal LCD proyektor 1,3 %, belanja modal alat komunikasi 1,9 %, serta belanja modal alat kedokteran 19,4 %. Semua program yang disebutkan mengalami penyimpangan favorable karena sisa dana lelang. 4.5.2. T-Test Anggaran Belanja BRSD Ciawi Untuk selanjutnya dalam menilai peranan dari anggaran belanja BRSD Ciawi sebagai alat pengendalian keuangan dapat dilakukan
pengujian
hipotesis
untuk
mengukur
apakah
penyimpangan anggaran belanja terhadap realisasinya masih dalam batas pengendalian. t-test menggunakan data penyimpangan antara anggaran belanja dan realisasinya pada tahun 2005 dan 2006. t-test dilaksanakan pada penyimpangan setiap mata anggaran belanja BRSD Ciawi dengan berdasarkan kelompok mata anggaran utama pada anggaran belanja BRSD Ciawi tahun 2005 dan 2006. t-test dilaksanakan dengan bantuan software SPSS versi 10.0. Hasil t-test pada anggaran belanja sebagai berikut : 1. Anggaran Belanja Aparatur Pegawai/Personalia. setelah dilakukan t-test pada penyimpangan anggaran belanja aparatur pegawai tahun 2005 diperoleh thitung sebesar 2,031 dan ttabel sebesar 2,145 dengan nilai taraf nyata 5 % dan derajat
62
kebebasan 14. Sehingga hipotesis Ho yang menyatakan penyimpangan yang terjadi antara anggaran belanja dengan realisasinya masih dalam batas pengendalian dapat diterima. t-test pada penyimpangan anggaran belanja aparatur pegawai tahun 2006 diperoleh thitung sebesar 1,875 dan t
tabel
sebesar
2,145 dengan nilai taraf nyata 5 % dan derajat kebebasan 14. Hipotesis Ho yang menyatakan penyimpangan yang terjadi antara anggaran belanja dengan realisasinya masih dalam batas pengendalian dapat diterima. 2. Anggaran Belanja Barang dan Jasa. Hasil t-test yang dilakukan pada penyimpangan belanja barang dan jasa tahun 2005 diperoleh thitung sebesar 1,214 dan ttabel sebesar 2,201 dengan
nilai taraf nyata 5 % dan derajat
kebebasan 11. Hipotesis Ho yang menyatakan penyimpangan yang terjadi antara anggaran belanja dengan realisasinya masih dalam batas pengendalian dapat diterima. Setelah dilakukan t-test pada penyimpangan anggaran belanja aparatur barang dan jasa tahun 2006 diperoleh thitung sebesar 0,941 dan t tabel sebesar 2,201 dengan nilai taraf nyata 5 % dan derajat kebebasan 11. Sehingga, hipotesis Ho yang menyatakan penyimpangan yang terjadi antara anggaran belanja dengan realisasinya masih dalam batas pengendalian dapat diterima. 3. Anggaran Belanja Aparatur Perjalanan Dinas. Hasil t-test yang dilakukan pada penyimpangan belanja aparatur perjalanan dinas tahun 2005 diperoleh thitung sebesar 1,00 dan ttabel sebesar 12,706 dengan nilai taraf nyata 5 % dan derajat kebebasan 1. Sehingga, hipotesis Ho yang menyatakan penyimpangan yang terjadi antara anggaran belanja dengan realisasinya masih dalam batas pengendalian dapat diterima. Setelah dilakukan t-test pada penyimpangan anggaran belanja aparatur perjalanan dinas tahun 2006 diperoleh thitung sebesar 1,00 dan t tabel sebesar 12,706 dengan nilai taraf nyata 5 % dan
63
derajat
kebebasan
1.
Hipotesis
Ho
yang
menyatakan
penyimpangan yang terjadi antara anggaran belanja dengan realisasinya masih dalam batas pengendalian dapat diterima. 4. Anggaran Belanja Aparatur Pemeliharaan. Hasil t-test yang dilakukan pada penyimpangan belanja aparatur pemeliharaan tahun 2005 diperoleh thitung sebesar 1,706 dan ttabel sebesar 2,228 dengan nilai taraf nyata 5 % dan derajat kebebasan 10. Hipotesis Ho yang menyatakan penyimpangan yang terjadi antara anggaran belanja dengan realisasinya masih dalam batas pengendalian dapat diterima. Setelah dilakukan t-test pada penyimpangan anggaran belanja aparatur pemeliharaan tahun 2006 diperoleh thitung sebesar 1,622 dan t
tabel
sebesar 2,201
dengan nilai taraf nyata 5 % dan derajat kebebasan 11. Hipotesis Ho yang menyatakan penyimpangan yang terjadi antara anggaran belanja dengan realisasinya masih dalam batas pengendalian dapat diterima. 5. Anggaran Belanja Publik Pegawai. Hasil t-test yang dilakukan pada penyimpangan belanja publik pegawai tahun 2005 diperoleh thitung sebesar 1,001 dan ttabel sebesar 4,303 dengan nilai taraf nyata 5 % dan derajat kebebasan 2. Sehingga, hipotesis Ho yang menyatakan penyimpangan yang terjadi antara anggaran belanja dengan realisasinya masih dalam batas
pengendalian
dapat
diterima.
Pada
penyimpangan
anggaran belanja publik pegawai tahun 2006 setelah dilakukan t-test diperoleh thitung sebesar 1,038 dan t
tabel
sebesar 4,303
dengan nilai taraf nyata 5 % dan derajat kebebasan 2. Sehingga, hipotesis Ho yang menyatakan penyimpangan yang terjadi antara anggaran belanja dengan realisasinya masih dalam batas pengendalian dapat diterima. 6. Anggaran Belanja Publik Barang dan Jasa. Hasil t-test yang dilakukan pada penyimpangan belanja publik barang dan jasa tahun 2005 diperoleh thitung sebesar 1,872 dan
64
ttabel sebesar 2,228 dengan nilai taraf nyata 5 % dan derajat kebebasan 10. Sehingga, hipotesis Ho yang menyatakan penyimpangan yang terjadi antara anggaran belanja dengan realisasinya masih dalam batas pengendalian dapat diterima. Pada penyimpangan anggaran belanja publik barang dan jasa tahun 2006 setelah dilakukan t-test diperoleh thitung sebesar 2,316 dan t tabel sebesar 2,145 dengan nilai taraf nyata 5 % dan derajat kebebasan 14. Hipotesis Ha yang menyatakan penyimpangan yang terjadi antara anggaran belanja dengan realisasinya tidak dalam batas pengendalian dapat diterima. 7. Anggaran Belanja Publik Perjalanan Dinas. Hasil t-test yang dilakukan pada penyimpangan belanja publik perjalanan dinas tahun 2005 diperoleh thitung sebesar 1,00 dan ttabel sebesar 12,706 dengan nilai taraf nyata 5 % dan derajat kebebasan 1. Sehingga, hipotesis Ho yang menyatakan penyimpangan yang terjadi antara anggaran belanja dengan realisasinya masih dalam batas pengendalian dapat diterima. Pada penyimpangan anggaran belanja publik perjalanan dinas tahun 2006 setelah dilakukan t-test diperoleh thitung sebesar 1,00 dan t tabel sebesar 12,706 dengan nilai taraf nyata 5 % dan derajat kebebasan 1. Sehingga, hipotesis Ho yang menyatakan penyimpangan yang terjadi antara anggaran belanja dengan realisasinya masih dalam batas pengendalian dapat diterima. 8. Anggaran Belanja Publik Pemeliharaan. Hasil t-test yang dilakukan pada penyimpangan belanja publik pemeliharaan tahun 2005 diperoleh thitung sebesar 2,031 dan ttabel sebesar 2,145 dengan nilai taraf nyata 5 % dan derajat kebebasan 14. Sehingga hipotesis Ho yang menyatakan penyimpangan yang terjadi antara anggaran belanja dengan realisasinya masih dalam batas pengendalian dapat diterima.
65
9. Anggaran Belanja Publik Modal. t-test yang dilaksanakan pada penyimpangan belanja publik modal tahun 2005 diperoleh
thitung sebesar 1,244 dan ttabel
sebesar 2,262 dengan nilai t araf nyata 5 % dan derajat kebebasan 9. Sehingga hipotesis Ho yang menyatakan penyimpangan yang terjadi antara anggaran belanja dengan realisasinya masih dalam batas pengendalian dapat diterima. Pada penyimpangan anggaran belanja publik modal tahun 2006 setelah dilakukan T-Test diperoleh thitung sebesar 1,622 dan t tabel sebesar 2,201 dengan nilai taraf nyata 5 % dan derajat kebebasan 11. Sehingga, hipotesis Ho yang menyatakan penyimpangan yang terjadi antara anggaran belanja dengan realisasinya masih dalam batas pengendalian dapat diterima. 4.5.3. Hasil Evaluasi Anggaran Belanja Sebagai Alat Pengendalian Berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan pada anggaran belanja BRSD Ciawi tahun 2005 dan 2006 diperoleh beberapa hasil : 1. BRSD Ciawi dalam menentukan faktor-faktor pertimbangan penyusunan anggaran belanja berdasarkan pada kebutuhankebutuhan yang dialaminya dimasa lampau. BRSD Ciawi dapat lebih menekankan pada kegiatan-kegiatan yang menjadi sasaran yang ingin dicapai yang tercantum dalam rencana strategik BRSD Ciawi. 2. Prosedur penyusunan anggaran belanja BRSD Ciawi masih belum dapat dikatakan efektif karena : a. Waktu yang digunakan pada saat revisi anggaran belanja masih lebih lama jika dibandingkan dengan waktu proses penyusunan anggaran belanja. Revisi anggaran yang dijadwalkan bulan Juli sampai dengan Oktober. Hal ini menyebabkan terhambatnya realisasi untuk kegiatan yang dilaksanakan pada semester dua. Sehingga, apabila waktu revisi anggaran BRSD Ciawi dapat diperpendek maka
66
diharapkan program-program yang direncanakan dapat direalisasikan. b. Tahap-tahap penyusunan anggaran masih dirasakan perlu adanya peyederhanaan karena birokrasi yang terlalu panjang bisa mempengaruhi biaya pembuatan anggaran belanja tersebut. Tahap- tahap penyusunan anggaran dapat dibuat lebih sederhana dengan memotong jalur birokrasi. c. Keterbatasan sumberdaya manusia yang dimiliki untuk penyusunan anggaran merupakan salah satu penghambat dalam penyusunan anggaran belanja BRSD Ciawi. d. Kurangnya koordinasi antara bagian pada BRSD Ciawi menghambat dalam proses penyusunan anggaran belanja. Sehingga, koordinasi dan kerjasama harus ditingkatkan agar anggaran belanja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif. 3. Berdasarkan analisis varians dan t-test yang dilaksanakan pada anggaran belanja, BRSD Ciawi harus dapat lebih teliti melihat penyimpangan
yang
timbul
pada
anggaran
belanja.
Penyimpangan yang terjadi pada anggaran belanja tahun 2005 dan 2006 secara keseluruhan favorable. BRSD Ciawi dapat lebih mempelajari penyimpangan tersebut sebagai bentuk pengalaman untuk memperbaiki pada tahun berikutnya. Untuk mata anggaran yang memiliki cadangan anggaran seperti belanja pegawai, BRSD Ciawi dapat lebih menekan dana cadangan tersebut. Sehingga pengalokasian dana yang menjadi cadangan tersebut dapat dialokasikan pada program-program lain yang akan dilaksanakan berdasarkan rencana strategik 2005-2010. Untuk mata anggaran Belanja modal pada tahun 2005 dan 2006 mengalami penyimpangan yang tinggi. Walaupun berdasarkan t-test yang dilakukan penyimpangan yang terjadi masih dalam batas penyimpangan, akan tetapi ada beberapa program yang gagal dilaksanakan. Hal ini harus dapat dicermati oleh BRSD
67
Ciawi, karena untuk program-program yang sudah direncanakan dalam anggaran belanja BRSD Ciawi, sebaiknya dapat dilaksanakan. Sehingga, pengembangan dan pembangunan yang telah direncanakan BRSD Ciawi dapat berjalan secara optimal.
KESIMPULAN DAN SARAN
1.
Kesimpulan Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap anggaran belanja sebagai alat pengendalian keuangan pada BRSD Ciawi dapat disimpulkan : 1. Pada saat penyusunan anggaran belanja ada faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan anggaran. Faktor-faktor pertimbangan tersebut yaitu: jumlah kunjungan pasien, jenis penyakit, rencana rumah sakit dalam penambahan sarana medis dan non medis, jumlah tempat tidur, rencana penambahan sarana fisik dan pelayanan baru, rencana penambahan karyawan, peraturan pemerintah, dan anggaran belanja tahun sebelumnya. 2. Prosedur
penyusunan
anggaran
belanja
BRSD
Ciawi
dengan
menggunakan metode Campuran (Top Down dan Bottom Up). Prosedur penyusunan anggaran belanja melalui beberapa tahap yaitu : pembuatan surat edaran untuk setiap ruangan, sosialisasi format anggaran, pengumpulan data usulan kebutuhan, pengumpulan data rekapitulasi kebutuhan, penyusunan dan pengetikan konsep Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK), penelitian RASK dan perubahan anggaran, serta pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK). 3. Anggaran Belanja BRSD Ciawi terdiri dari beberapa program utama yaitu belanja aparatur dan belanja publik. Belanja aparatur terdiri dari belanja personalia, belanja barang dan jasa, biaya perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan. Sedangkan belanja publik terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, biaya perjalanan dinas, belanja pemeliharaan dan belanja modal. Hasil dari analisis varians yang dilakukan pada anggaran belanja BRSD Ciawi bahwa secara keseluruhan
penyimpangan
yang
terjadi
favorable
dengan
penyimpangan anggaran belanja BRSD Ciawi pada tahun 2005 sebesar Rp 2.943.680.421 dan persentase penyimpangan sebesar 13,6 %. Serta
69
penyimpangan anggaran belanja BRSD Ciawi pada tahun 2006 sebesar Rp 2.957.470.915 dengan persentase penyimpangan sebesar 8 %. 4. Berdasarkan t-test yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan untuk penyimpangan anggaran belanja tahun 2005 setelah dilakukan t-test berdasarkan kelompok belanja maka hipotesis Ho yang menyatakan bahwa penyimpangan yang terjadi antara anggaran belanja
dengan
realisasinya masih dalam batas pengendalian dapat diterima. Untuk anggaran belanja tahun 2006, setelah dilakukan t-test pada setiap kelompok belanja diperoleh hasil untuk anggaran belanja publik barang dan jasa hipotesis Ha yang menyatakan bahwa penyimpangan yang terjadi antara anggaran dengan realisasinya tidak dalam batas pengendalian dapat diterima. Sedangkan untuk kelompok belanja aparatur pegawai, belanja aparatur barang dan jasa, belanja aparatur perjalanan dinas, belanja aparatur pemeliharaan, belanja publik pegawai, belanja publik perjalanan dinas, belanja publik pemeliharaan serta belanja publik modal, hasil t-test diperoleh bahwa hipotesis Ho yang menyatakan penyimpangan yang terjadi antara anggaran dengan realisasinya masih dalam batas pengendalian dapat diterima. 2.
Saran Saran yang dapat diberikan agar penelitian dapat bermanfaat untuk BRSD Ciawi yaitu : 1. Dalam proses penyusunan anggaran dapat
menggunakan metode
Activity Based Budget (ABB) yang menetapkan anggaran berdasarkan aktivitas yang akan dilaksanakan. Anggaran belanja juga dapat dibuat dalam jangka waktu yang lebih pendek yaitu perbulan atau triwulan. Pada realisasi anggaran dapat dilaporkan berdasarkan jumlah setiap realisasi perbulan sehingga dapat memudahkan dalam pengawasan setiap realisasi anggaran yang dilakukan. 2. BRSD Ciawi dapat melakukan perbaikan dengan membuat laporan anggaran belanja yaitu perbandingan antara anggaran dengan realisasi dengan periode tiap bulan, sehingga perkembangan realisasi anggaran dapat diawasi dengan baik.
70
3. BRSD Ciawi juga dapat melakukan usaha untuk mengurangi atau menghilangkan
penyimpangan-penyimpangan
yang
terjadi
pada
program-program anggaran belanja BRSD Ciawi. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan menetapkan angka anggaran lebih menekankan pada angka realisasi tahun sebelumnya sehingga tujuan dapat dicapai.
DAFTAR PUSTAKA
Aditama, T. Y. 2002. Manajemen Administrasi Rumah Sakit. Universitas Indonesia Press, Jakarta. Gudono. 1993. Akuntansi Manajemen. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hadimitomuliani, W. 2006. Penerapan Tarif Rawat Inap Berdasarkan Perhitungan Unit Cost Pelayanan Rumah Sakit (Studi Kasus Kelas III Bangsal Psikiatri Rumah Sakit X). Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Hanifa, 2001. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Biaya Produksi Pada PT X. Skripsi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia, Jakarta. Handayaningrat, S. 1982. Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional. PT Gunung Agung, Jakarta. Hansen, D. R. et al,. Akuntansi Manajemen. (Terjemahan Jilid 1). Erlangga, Jakarta. Harahap, S. S. 1997. Budgeting Peranggaran Perencanaan Lengkap. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Loekman, V. 1989. Proses Penyusunan Anggaran pada Rumah Sakit sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian. Skripsi pada Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta. Mahsun. 2006. Pengukuran Yogyakarta.
Kinerja
Sektor
Publik.
BPFE-Yogyakarta,
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Andi, Yogyakarta. Mulyadi. 2001. Akuntansi Manajemen. Salemba Empat, Yogyakarta. Nafarin, M. 2000. Penganggaran Perusahaan. Salemba Empat, Jakarta. Prawironegoro, D. 2005. Akuntansi Manajemen. Diadit Media, Jakarta. Purwanto, H. 1993. Penggunaan Anggaran sebagai Alat Pengendalian dan Performance Evaluation pada Rumah Sakit XYZ. Skripsi pada Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta. Riduwan. 2005. Dasar-dasar Statistika. Alfabeta, Bandung. Rosjidi. 2001. Akuntansi Sektor Publik Pemerintahan. Aksara Satu, Surabaya.
72
Shim, J. K. et al,. 2001. Budgeting. (Terjemahan). Erlangga, Jakarta. Syakhroza, A. 2000. Permainan Politik dalam Proses Anggaran : Sebuah Kajian Literatur. Jurnal Manajemen dan Usahawan Indonesia, 12: hlm 29-33. Trisnanto, L. 2005. Memahami Penggunaan Ilmu Ekonomi dalam Manajemen Rumah Sakit. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Welsch, et al,. 2000. Anggaran Buku 2. (Terjemahan).M. Salemba Empat, Jakarta. Wikipedia Indonesia. 21 Juni 2006. Anggaran http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Sektor_Publik. 2006].
Sektor Publik. [27 Nopember
__________________.29 Nopember 2006. Pengertian dan Jenis-Jenis Rumah Sakit. http://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Sakit. [14 Desember 2006]. Wulandari, I. 2006. Penerapan Penganggaran Pada Badan Usaha Berbentuk Koperasi (Studi Kasus Koperasi Karyawan Indocement). Skripsi Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
STRUKTUR ORGANISASI BADAN RUMAH SAKIT DAERAH CIAWI ( Berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Bogor Nomor : 30 Tahun 2002, Tanggal 25 Oktober 2002) DIREKTUR Sekretaris Kelompok Jabatan Fungsional Sub. Bag. Umun
Bid. Pelayanan
Bid. Keperawatan
Sub. Bag. Kepegawaian
Sub. Bag. Rekam Medis
Bid. Keuangan Keterangan :
Sub. Bid. Pelayanan Medik
Sub. Bid. Pel. dan Asuhan Keperawatan
Sub. Bid Pel. Pnj Medik dan Non Medik
Sub. Bid Etika dan Mutu Keperawatan
Sub. Bid. Prog. Pelayanan
Sub. Bid. Anggaran Sub. Bid. Akuntansi dan Verifikasi Sub.Bid. Perbendaharaan
Sub. Bid. Prog. Keperawatan Instalasi
: Garis Instuksi : Garis Koordinasi
74
Lampiran 2. Formulir S 1
Rencana Anggaran Satuan Kerja Unit Kerja
S1 Tahun
Bidang Kewenangan Visi Misi Tujuan Sasaran Tugas Pokok Fungsi Catatan
Pimpinan
75
Lanjutan Lampiran 2. Formulir S 2
Rencana Anggaran Satuan Kerja
S2
Unit Kerja
Tahun
Program
Catatan
Pimpinan
76
Lanjutan Lampiran 2. Formulir S 2 A
Rencana Anggaran Satuan Kerja Unit Kerja
S2A Tahun
Program
Kegiatan
Catatan
Pimpinan
77
Lanjutan Lampiran 2. Formulir S 3
Rencana Anggaran Satuan Kerja
S3
Unit Kerja
Tahun
Ringkasan Anggaran Kode Rekening
Catatan
Uraian
Jumlah
Pimpinan
78
Lanjutan Lampiran 2. Formulir S 3 B
Rencana Anggaran Satuan Kerja
S3B
Unit Kerja
Tahun
Rekapitulasi Anggaran Belanja Kode Rekening
Uraian
Catatan
Jumlah
Pimpinan
79
Lanjutan Lampiran 2. Formulir S 3 B 1
Rencana Anggaran Satuan Kerja
S 3 B1
Unit Kerja
Tahun
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Kode Rekening
Catatan
Uraian
Jumlah
Pimpinan
80
Lanjutan Lampiran 2. Formulir S 3 B2
Rencana Anggaran Satuan Kerja
S 3 B2
Unit Kerja
Tahun
Rekapitulasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Kode Rekening
Catatan
Uraian
Jumlah
Pimpinan
81
Lanjutan Lampiran 2. Formulir S 3 B1.1
Rencana Anggaran Satuan Kerja Unit Kerja
Indikator
Tolak Ukur Kinerja
S 3 B1.1 Tahun
Target Kinerja
Masukan Keluaran Hasil Manfaat Dampak Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Per Kegiatan Kode Rekening Uraian Jumlah
Catatan
Pimpinan
82
Lanjutan Lampiran 2. Formulir S 3 B2.1
Rencana Anggaran Satuan Kerja Unit Kerja
Kode Rekening
S 3 B2.1 Tahun Anggaran Belanja Tidak Langsung Per Kegiatan Uraian Alokasi belanja pegawai per kegiatan non investasi Jumlah 1 Alokasi belanja barang dan jasa per kegiatan non investasi Jumlah 2 Alokasi belanja pemeliharaan per kegiatan non investasi Jumlah 3 Alokasi perjalanan dinas per kegiatan non investasi Jumlah 4 Jumlah 1 s.d. 4 Catatan
Jumlah
Pimpinan
No 1
Nama Program
Anggaran
Realisasi
Analisis Variant
U/F
% Penyimpangan
Belanja Aparatur
Rp 5.887.429.000,00
Rp 5.210.821.505,00
Rp 676.607.495,00
F
11.49%
1.1
Belanja Pegawai
Rp 4.925.640.000,00
Rp
4.347.214.755,00
Rp 578.425.245,00
F
11.74%
1.2
Belanja Barang & Jasa
Rp
575.698.000,00
Rp
478.393.500,00
Rp
97.304.500,00
F
16.90%
1.3
Biaya Perjalanan Dinas
Rp
104.937.000,00
Rp 104.936.200,00
Rp
800,00
F
0.001%
Rp
1.4
Belanja Pemeliharaan
Rp
281.154.000,00
Rp 280.277.050,00
Belanja Publik
Rp 15.758.688.000,00
Rp 13.491.615.074,00
2.1
Belanja Pegawai
Rp
3.667.305.000,00
2.2
Belanja Barang & Jasa
Rp
2.949.618.000,00
2.3
Biaya Perjalanan Dinas
Rp
2.4
Biaya Pemeliharaan
Rp
2.5
Belanja Modal
Rp
8.984.265.000,00
Rp 7.456.456.500,00
Rp 21.646.117.000,00
Rp 18.702.436.579,00
2
Total Belanja Rumah Sakit
Keterangan : F U
Favorable Unfavorable
876.950,00
F
0.31%
Rp 2.267.072.926,00
F
14.39%
Rp 3.220.400.280,00
Rp 446.904.720,00
F
12.19%
Rp 2.657.498.294,00
Rp 292.119.706,00
F
9.90%
95.675.000,00
Rp
95.595.000,00
Rp
80.000,00
F
0.08%
61.825.000,00
Rp
61.665.000,00
Rp
160.000,00
F
0.26%
Rp 1.527.808.500,00
F
17.01%
F
13.60%
Rp 2.943.680.421,00
No
Nama Program
Anggaran
Realisasi
Analisis Varians
U/F
% Penyimpangan
Belanja Aparatur
Rp 7.111.665.000,00
Rp 6.471.310.039,00
Rp 640.354.961,00
F
9%
1.1
Belanja Pegawai / Personalia
Rp 5.969.352.000,00
Rp 5.414.526.070,00
Rp 554.825.930,00
F
9%
1.2
Belanja Barang & Jasa
Rp 864.329.000,00
Rp 785.643.969,00
Rp 78.685.031,00
F
9%
1.3
Biaya Perjalanan Dinas
Rp
54.165.000,00
Rp
51.340.000,00
Rp
2.825.000,00
F
5%
1.4
Belanja Pemeliharaan
Rp 223.819.000,00
Rp
219.800.000,00
Rp
4.019.000,00
F
2%
Belanja Publik
Rp 27.960.811.000,00
Rp 25.643.695.046,00
Rp 2.317.115.954,00
F
8%
2.1
Belanja Pegawai / Personalia
Rp 4.514.150.000,00
Rp 3.982.315.415,00
Rp 531.834.585,00
F
12%
2.2
Belanja Barang & Jasa
Rp 5.235.327.000,00
Rp 4.778.375.375,00
Rp 456.951.625,00
F
9%
2.3
Biaya Perjalanan Dinas
Rp
164.520.000,00
Rp 164.420.000,00
Rp
100.000,00
F
0.06%
2.4
Biaya Pemeliharaan
Rp
402.530.000,00
Rp 318.350.000,00
Rp
84.180.000,00
F
21%
2.5
Belanja Modal
Rp 17.644.284.000,00
Rp 16.400.234.256,00
Rp 1.244.049.744,00
F
7%
Rp 35.072.476.000,00
Rp 32.115.005.085,00
Rp 2.957.470.915,00
F
8%
1
2
Total Belanja Rumah Sakit
Keterangan : F U
Favorable Unfavorable
85
Lampiran 5. Hasil t-test Penyimpangan Anggaran Belanja Tahun 2005
T-Test One-Sample Statistics
N Penyimpangan belanja aparatur pegawai 2005
Mean 15
3.9E+07
Std. Deviation
Std. Error Mean
73532987.21
1.9E+07
One-Sample Test Test Value = 0
t Penyimpangan belanja aparatur pegawai 2005
df
2.031
14
Sig. (2-tailed)
Mean Difference
.062
38561683
95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -2159528
7.9E+07
T-Test One-Sample Statistics
N Penyimpangan belanja aparatur pegawai 2005
Mean 12
8108708
Std. Deviation
Std. Error Mean
23137606.89
6679252
One-Sample Test Test Value = 0
t Penyimpangan belanja aparatur pegawai 2005
1.214
df 11
Sig. (2-tailed)
Mean Difference
.250
8108708.3
95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -6592226
2.3E+07
86
T-Test One-Sample Statistics
N Penyimpangan belanja aparatur perjalanan dinasi 2005
Mean 2
400.0000
Std. Deviation
Std. Error Mean
565.6854
400.0000
One-Sample Test Test Value = 0
t Penyimpangan belanja aparatur perjalanan dinasi 2005
df
1.000
Sig. (2-tailed)
Mean Difference
.500
400.0000
1
95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -4682.48
5482.4819
T-Test One-Sample Statistics
N Penyimpangan belanja aparatur pemeliharaan 2005
11
Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean
79722.73
154959.9648
46722.19
One-Sample Test Test Value = 0
t Penyimpangan belanja aparatur pemeliharaan 2005
1.706
df 10
Sig. (2-tailed)
Mean Difference
.119
79722.727
95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -24380.8
183826.2
87
T-Test One-Sample Statistics
N Penyimpangan belanja publik pegawai 2005
Mean 4
1.1E+08
Std. Deviation
Std. Error Mean
223232404.9
1.1E+08
One-Sample Test Test Value = 0
t Penyimpangan belanja publik pegawai 2005
df
1.001
3
Sig. (2-tailed)
Mean Difference
.391
1.12E+08
95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -2.4E+08
4.7E+08
T-Test One-Sample Statistics
N Penyimpangan belanja publik barang dan jasa 2005
Mean 11
2.7E+07
Std. Deviation
Std. Error Mean
47070203.14
1.4E+07
One-Sample Test Test Value = 0
t Penyimpangan belanja publik barang dan jasa 2005
1.872
df 10
Sig. (2-tailed)
Mean Difference
.091
26566791
95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -5055401
5.8E+07
88
T-Test One-Sample Statistics
N Penyimpangan belanja publik perjalanan dinas 2005
Mean 2
40000.00
Std. Deviation
Std. Error Mean
56568.5425
40000.00
One-Sample Test Test Value = 0
t Penyimpangan belanja publik perjalanan dinas 2005
df
1.000
1
Sig. (2-tailed)
Mean Difference
95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper
.500
40000.000
-468248
548248.2
T-Test One-Sample Statistics
N Penyimpangan belanja publik modal 2005
Mean 10
1.5E+08
Std. Deviation
Std. Error Mean
388263028.7
1.2E+08
One-Sample Test Test Value = 0
t Penyimpangan belanja publik modal 2005
1.244
df 9
Sig. (2-tailed)
Mean Difference
.245
1.53E+08
95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -1.2E+08
4.3E+08
89
Lampiran 6. Hasil t-test Penyimpangan Anggaran Belanja tahun 2006
T-Test One-Sample Statistics
N penyimpangan anggaran belanja aparatur pegawai 2006
Mean 15
3.7E+07
Std. Deviation
Std. Error Mean
76410410.40
2.0E+07
One-Sample Test Test Value = 0
t penyimpangan anggaran belanja aparatur pegawai 2006
df
1.875
14
Sig. (2-tailed)
Mean Difference
.082
36988395
95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -5326280
7.9E+07
T-Test One-Sample Statistics
N penyimpangan anggaran belanja barang dan jasa 2006
12
Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean
6557086
24139119.36
6968364
One-Sample Test Test Value = 0
t penyimpangan anggaran belanja barang dan jasa 2006
df .941
11
Sig. (2-tailed)
Mean Difference
.367
6557085.9
95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -8780179
2.2E+07
90
T-Test One-Sample Statistics
N penyimpangan anggaran belanja perjalanan dinas 2006
2
Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean
1412500
1997576.6569
1412500
One-Sample Test Test Value = 0
t penyimpangan anggaran belanja perjalanan dinas 2006
df
1.000
Sig. (2-tailed)
Mean Difference
.500
1412500.0
1
95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -1.7E+07
1.9E+07
T-Test One-Sample Statistics
N penyimpangan anggaran belanja aparatur pemeliharaan 2006
12
Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean
334916.7
715218.3975
206465.8
One-Sample Test Test Value = 0
t penyimpangan anggaran belanja aparatur pemeliharaan 2006
1.622
df 11
Sig. (2-tailed)
Mean Difference
95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper
.133
334916.67
-119511
789344.8
91
T-Test One-Sample Statistics
N
Mean
penyimpangan anggaran belanja publik pegawai 2006
3
1.8E+08
Std. Deviation
Std. Error Mean
295716372.5
1.7E+08
One-Sample Test Test Value = 0
t penyimpangan anggaran belanja publik pegawai 2006
df
1.038
Sig. (2-tailed)
Mean Difference
.408
1.77E+08
2
95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -5.6E+08
9.1E+08
T-Test One-Sample Statistics
N penyimpangan anggaran belanja publik barang dan jasa 2006
Mean 15
3.0E+07
Std. Deviation
Std. Error Mean
50952921.02
1.3E+07
One-Sample Test Test Value = 0
t penyimpangan anggaran belanja publik barang dan jasa 2006
2.316
df 14
Sig. (2-tailed)
Mean Difference
.036
30463442
95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 2246655
5.9E+07
92
T-Test One-Sample Statistics
N penyimpangan anggaran belanja publik perjalanan dinas 2006
Mean 2
50000.00
Std. Deviation
Std. Error Mean
70710.6781
50000.00
One-Sample Test Test Value = 0
t penyimpangan anggaran belanja publik perjalanan dinas 2006
df
1.000
1
Sig. (2-tailed)
Mean Difference
95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper
.500
50000.000
-585310
685310.2
T-Test One-Sample Statistics
N penyimpangan anggaran belanja publik pemeliharaan 2006
Mean 2
4.2E+07
Std. Deviation
Std. Error Mean
59092913.70
4.2E+07
One-Sample Test Test Value = 0
t penyimpangan anggaran belanja publik pemeliharaan 2006
1.007
df 1
Sig. (2-tailed)
Mean Difference
.498
42090000
95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -4.9E+08
5.7E+08
93
T-Test One-Sample Statistics
N penyimpangan anggaran belanja publik modal 2006
Mean 9
1.4E+08
Std. Deviation
Std. Error Mean
394415499.0
1.3E+08
One-Sample Test Test Value = 0
t penyimpangan anggaran belanja publik modal 2006
1.051
df 8
Sig. (2-tailed)
Mean Difference
.324
1.38E+08
95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -1.6E+08
4.4E+08
