EVALUASI ANGGARAN BELANJA NEGARA SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN KEUANGAN (STUDI KASUS : PUSAT PENELITIAN METALURGI–LIPI)
Oleh EKO PRIO WIBOWO H24077012
PROGRAM SARJANA ALIH JENIS MANAJEMEN DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2011
RINGKASAN EKO PRIO WIBOWO. H24077012. Evaluasi Anggaran Belanja Negara Sebagai Alat Pengendalian Keuangan (Studi Kasus : Pusat Penelitian MetalurgiLIPI). Di bawah bimbingan FARIDA RATNA DEWI. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara yang merupakan instrumen bagi pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan penyusunan anggaran belanja negara, mengetahui prosedur penyusunan anggaran belanja negara, melakukan analisis selisih untuk diketahui varians dengan cara membandingkan anggaran belanja dengan realisasinya, kemudian melakukan evaluasi selisih yang terjadi apakah masih dalam batas pengendalian atau tidak menggunakan data keuangan anggaran belanja tahun 2008-2009. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil pengamatan dan wawancara dengan pihak manajemen sementara data sekunder diperoleh dengan studi literatur dokumen keuangan berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2008-2009. Pengolahan data dilakukan dengan analisis varians dan uji t menggunakan Software Microsoft Excel 2007 dan Statistical Packages for The Social Sciences SPSS 15.0 Windows Evaluation serta analisis deskriptif. Analisis varians dilakukan pada anggaran belanja sub kegiatan Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik dan anggaran belanja sub kegiatan Program Penguatan Kelembagaan IPTEK. Secara keseluruhan, anggaran belanja Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI tahun 2008 sebesar Rp 9.736.991.000,- dengan besarnya realisasi sebesar Rp 8.999.633.784,-. Sehingga setelah dilakukan analisis varians, selisih yang terjadi favourable sebesar Rp 737.357.216,-. Sementara anggaran belanja Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI tahun 2009 sebesar Rp 9.241.468.288,- dengan besarnya realisasi sebesar Rp 8.483.382.975,-. Sehingga setelah dilakukan analisis varians, selisih yang terjadi favourable sebesar Rp 758.085.313,-. Berdasarkan uji t pada anggaran belanja negara tahun 2008 dan 2009, secara keseluruhan diperoleh kesimpulan selisih belanja yang terjadi masih dalam batas pengendalian, sedangkan Penelitian Produk/Teknik Produksi, Perekayasaan Produk/Proses Produksi dan Pelayanan Publik atau Birokrasi di luar batas pengendalian.
EVALUASI ANGGARAN BELANJA NEGARA SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN KEUANGAN (STUDI KASUS : PUSAT PENELITIAN METALURGI–LIPI)
SKRIPSI
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Sarjana Alih Jenis Manajemen Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor
Oleh EKO PRIO WIBOWO H24077012
PROGRAM SARJANA ALIH JENIS MANAJEMEN DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2011
Judul Skripsi
: Evaluasi
Anggaran
Belanja
Negara
Sebagai
Pengendalian Keuangan (Studi Kasus : Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI) Nama
: Eko Prio Wibowo
NIM
: H24077012
Menyetujui: Dosen Pembimbing,
( Farida Ratna Dewi, SE, MM. ) NIP 19710307 200501 2 001
Mengetahui: Ketua Departemen,
( Dr. Ir. Jono M. Munandar, M.Sc ) NIP 19610123 198601 1 002
Tanggal Lulus :
Alat
RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan pada tanggal 29 April 1984 di Jakarta. Penulis merupakan anak pertama dari Bapak Tukirah dan Ibu Titin Sumiati. Penulis menyelesaikan sekolah dasar pada tahun 1996 di SD Negeri 01 Serdang Kemayoran Jakarta. Tahun itu juga penulis melanjutkan ke SLTP Negeri 10 Jakarta yang selesai pada tahun 1999. Penulis kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 5 Jakarta dan lulus tahun 2002. Pada tahun 2002 penulis diterima menjadi mahasiswa Institut Pertanian Bogor melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) ke Program Studi Komunikasi Pembangunan, Departemen Sosial Ekonomi Industri Peternakan, Fakultas Peternakan. Penulis setelah sempat bekerja di beberapa perusahaan, pada tahun 2007 melanjutkan pendidikan Sarjana pada Program Sarjana Alih Jenis Manajemen, Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Sampai saat ini, penulis aktif menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI. Judul penelitian yang penulis ambil merupakan perwujudan partisipasi Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI dalam membantu pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
iii
KATA PENGANTAR Puji Syukur saya persembahkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesabaran dan ketekunan serta kesehatan sehingga pembuatan skripsi yang berjudul “Evaluasi Anggaran Belanja Negara Sebagai Alat Pengendalian Keuangan (Studi Kasus : Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI)” dapat diselesaikan. Penulis mengambil judul ini dengan maksud membuktikan bahwa pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel dapat dilakukan seiring diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengelolaan keuangan negara Republik Indonesia sejak kemerdekaan tahun 1945 masih menggunakan aturan warisan pemerintah kolonial. Peraturan perundangan tersebut terdiri dari Indische Comptabiliteitswet (ICW), Indische Bedrijvenwet (IBW) dan Reglement voor het Administratief Beheer (RAB). Sehingga dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2003,
Menteri/Pimpinan
Lembaga
sebagai
Pengguna
Anggaran/Barang
mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja yang dipimpinnya. Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI sebagai salah satu instansi pemerintah setingkat Eselon II yang melayani kepentingan masyarakat terutama dibidang penelitian, harus mendukung mobilisasi IPTEK dibidang fokus penelitiannya secara profesional, baik dari segi inovasi penelitian yang dikerjakan, pelayanan publik maupun dari segi pengelolaan organisasi yang berbasis kinerja. Pendekatan anggaran berbasis kinerja diperlukan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Sarjana Alih Jenis Manajemen. Berada di bawah Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
iv
UCAPAN TERIMA KASIH Tahapan penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak yang banyak memberikan saran, bimbingan, dukungan baik langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis ingin memberikan apresiasi berupa ucapan terima kasih kepada : 1.
Dr. Ir. Jono M. Munandar, M.Sc selaku Ketua Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor
2.
Ibu Farida Ratna Dewi, SE, MM selaku dosen pembimbing yang telah sabar memberikan bimbingan kepada penulis
3.
Bapak/Ibu dosen penguji yang telah meluangkan waktunya menguji penulis
4.
Bapak Dr.Ing. Andika Widya Pramono, M.Sc selaku Kepala Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI
5.
Bapak Ir. Eddy Dwi Tjahjono selaku Kepala Pusat Penelitian MetalurgiLIPI periode 2008-2010 yang telah memberikan ijin penulis pada tahap awal penelitian
6.
Bapak Ir. Toni Bambang Romijarso, MT selaku Kepala Bagian Tata Usaha
7.
Bapak Edi Suprayitno selaku atasan penulis yang memberikan arahan
8.
Ibu Entang Sutriasih selaku narasumber yang banyak memberikan informasi terkait penelitian
9.
Keluarga, baik orang tua serta adik yang memberikan dorongan moril
10.
Pinkandita Budiani dan keluarga yang selalu setia menyemangati
11.
Teman-teman di Asrama Felicia IPB atas semangat kebersamaan
12.
Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Besar harapan penulis sekiranya terdapat kritik dan saran yang dapat
mengembangkan judul penelitian ini di masa yang akan datang, mengingat pengelolaan keuangan negara yang profesional akan memberikan manfaat bagi kita semua sebagai abdi dan warga negara.
Bogor, Maret 2011 Penulis v
DAFTAR ISI Halaman RINGKASAN RIWAYAT HIDUP ....................................................................................................... III KATA PENGANTAR................................................................................................... IV UCAPAN TERIMA KASIH ......................................................................................... V DAFTAR ISI ................................................................................................................. VI DAFTAR TABEL ...................................................................................................... VIII DAFTAR GAMBAR..................................................................................................... IX DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................. X I. PENDAHULUAN ........................................................................................................ 1 1.1. Latar Belakang .................................................................................................... 1 1.2. Perumusan Masalah ............................................................................................ 2 1.3. Tujuan Penelitian ................................................................................................ 2 1.4. Manfaat Penelitian .............................................................................................. 3 1.5. Ruang Lingkup ................................................................................................... 3 II. TINJAUAN PUSTAKA............................................................................................. 4 2.1. Lembaga Penelitian ............................................................................................ 4 2.2. Pengertian Penelitian .......................................................................................... 4 2.3. Lembaga Penelitian Pemerintah ......................................................................... 4 2.4. Anggaran............................................................................................................. 5 2.4.1 Pengertian Anggaran .......................................................................... 5 2.4.2 Tujuan dan Manfaat Anggaran........................................................... 6 2.4.3 Metode Pembuatan Anggaran ............................................................ 6 2.4.4 Proses Pengendalian Anggaran .......................................................... 7 2.4.5 Akuntansi Pertanggungjawaban ......................................................... 7 2.5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) .......................................... 8 2.5.1 Pengertian APBN ............................................................................... 8 2.5.2 Fungsi APBN ..................................................................................... 9 2.5.3 Struktur APBN ................................................................................. 10 2.5.4 Belanja Negara ................................................................................. 11 2.5.5 Format Belanja Negara .................................................................... 12 2.5.6 Pejabat yang Terkait dengan Pengelolaan Keuangan ...................... 14 2.5.7 Penyusunan Anggaran ...................................................................... 15 2.5.8 Pelaksanaan Anggaran ..................................................................... 16 2.5.9 Pengawasan dan Pertanggungjawaban APBN ................................. 16 2.6. Statistik Keuangan ............................................................................................ 17 2.6.1 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan data ................................... 17 2.6.2 Teknik Sampling Probabilistik dan Nonprobabilistik ...................... 17 2.6.3 Teknik Pengolahan Data .................................................................. 19 2.6.4 Uji Hipotesis .................................................................................... 19 vi
2.6.5 Analisis Varians ............................................................................... 20 2.6.6 Uji Kesamaan Dua Rata-rata ............................................................ 20 2.7. Penelitian Terdahulu ......................................................................................... 20 III. METODE PENELITIAN ...................................................................................... 22 3.1. Kerangka Pemikiran ......................................................................................... 22 3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian ............................................................................ 23 3.3. Pengumpulan Data ............................................................................................ 24 3.4. Pengolahan dan Analisis Data .......................................................................... 24 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .............................................................................. 26 4.1. Gambaran Umum.............................................................................................. 26 4.1.1 Sejarah Singkat Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI ............................ 26 4.1.2 Tugas Pokok Fungsi (Tupoksi), Visi, Misi, Arah dan Sasaran ........ 26 4.1.3 Fasilitas Pelayanan Jasa/Penelitian .................................................. 28 4.1.4 Struktur Organisasi Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI ...................... 29 4.2. Prosedur Penyusunan Anggaran Belanja .......................................................... 32 4.3. Faktor-faktor Bahan Pertimbangan dalam Penyusunan Anggaran ................... 35 4.3.1 Rencana Kerja Pemerintah ............................................................... 35 4.3.2 Kebijakan Ekonomi Pemerintah ...................................................... 36 4.3.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak ..................................................... 36 4.3.4 Rencana Strategis Lima Tahun ........................................................ 37 4.3.5 Anggaran Belanja dan Realisasi Tahun Sebelumnya....................... 38 4.4. Anggaran Belanja ............................................................................................. 38 4.5. Evaluasi Anggaran Belanja............................................................................... 40 4.5.1 Analisis Varians ............................................................................... 41 4.5.2 Uji t Anggaran Belanja..................................................................... 64 KESIMPULAN DAN SARAN ..................................................................................... 68 1. 2.
Kesimpulan ....................................................................................................... 68 Saran ................................................................................................................. 69
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................... 71 LAMPIRAN .................................................................................................................. 73
vii
DAFTAR TABEL No
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Halaman
Target dan realisasi penerimaan negara bukan pajak Pusat Penelitian MetalurgiLIPI tahun 2008-2009 .............................................................................................. 37 Anggaran belanja Pusat Penelitian Metalurgi tahun 2008 ....................................... 38 Anggaran belanja Pusat Penelitian Metalurgi tahun 2009 ....................................... 39 Realisasi belanja Pusat Penelitian Metalurgi tahun 2008 ........................................ 39 Realisasi belanja Pusat Penelitian Metalurgi tahun 2009 ........................................ 40 Varians anggaran belanja Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI tahun 2008 .................. 42 Varians belanja pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan tahun 2008 .............. 43 Varians belanja penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran tahun 2008 ............................................................................................................... 45 Varians pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana tahun 2008 . 47 Varians peningkatan jasa pelayanan litbang IPTEK (PNBP) tahun 2008 ............... 48 Varians administrasi kegiatan tahun 2008 ............................................................... 49 Varians penelitian produk/teknik produksi .............................................................. 50 Varians penelitian penguasaan teknologi tahun 2008 ............................................. 51 Varians perekayasaan produk/proses produksi tahun 2008 ..................................... 52 Varians anggaran belanja Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI tahun 2009 .................. 54 Varians belanja pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan tahun 2009 .............. 55 Varians belanja penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran tahun 2009 ............................................................................................................... 56 Varians pelayanan publik atau birokrasi tahun 2009 ............................................... 58 Varians peningkatan jasa pelayanan litbang IPTEK (PNBP) tahun 2009 ............... 60 Varians administrasi kegiatan tahun 2009 ............................................................... 60 Varians penelitian produk/teknik produksi tahun 2009 ........................................... 61 Varians penelitian penguasaan teknologi ................................................................ 62 Varians perekayasaan produk/proses produksi ........................................................ 63 Hasil uji t anggaran belanja tahun 2008 dan 2009 ................................................... 64
viii
DAFTAR GAMBAR No
Halaman
1.
Lembaga penelitian pemerintah ................................................................................. 5
2.
Kerangka pemikiran penelitian ................................................................................ 23
3.
Alur penyusunan anggaran belanja .......................................................................... 33
ix
DAFTAR LAMPIRAN No
Halaman
1.
Daftar pertanyaan wawancara .................................................................................. 74
2.
Struktur organisasi Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI ............................................... 75
3.
Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI (PP No. 75 Tahun 2007) ...................................... 76
6.
Hasil uji t selisih anggaran belanja program pemerintahan yang baik tahun 2008 . 82
7.
Hasil uji t selisih anggaran belanja program penguatan kelembagaan IPTEK tahun 2008 ............................................................................................................... 84
8.
Hasil uji t selisih anggaran belanja program pemerintahan yang baik tahun 2009 . 86
9.
Hasil uji t selisih anggaran belanja program penguatan kelembagaan IPTEK tahun 2009 ............................................................................................................... 88
x
1
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, membuat sistem pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar, antara lain melalui kegiatan penyatuan anggaran belanja negara (unified budget) dengan menggunakan format belanja pemerintah pusat dalam APBN menurut jenis belanja, organisasi, dan fungsi; penyusunan anggaran berbasis kinerja; penyusunan sistem penganggaran berbasis akrual serta penerapan treasury single account (TSA) dalam pengelolaan kas negara, sehingga sistem penganggaran APBN bersifat transparan dan akuntabel. APBN adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara yang merupakan instrumen bagi pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan
kegiatan
pemerintahan
dan
pembangunan,
mencapai
pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Pengelolaan keuangan negara Republik Indonesia sejak kemerdekaan tahun 1945 masih menggunakan aturan warisan pemerintah kolonial. Peraturan perundangan tersebut terdiri dari Indische Comptabiliteitswet (ICW), Indische Bedrijvenwet (IBW) dan Reglement voor het Administratief Beheer (RAB). Sehingga dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2003 memberikan batasan keuangan negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN Nomor 45 tahun 2007 tentang APBN Tahun Anggaran 2008, Menteri/Pimpinan Lembaga
2
sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja yang dipimpinnya. Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI adalah entitas akuntansi dari salah satu instansi pemerintah setingkat Eselon II yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dengan menyusun laporan keuangan. Sebagai badan pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa jasa pengujian laboratorium, Pusat Penelitian MetalurgiLIPI membutuhkan strategi anggaran belanja sebagai alat pengendalian bagi pencairan, penarikan dan penggunaan anggaran belanja. Sehingga apabila terdapat selisih antara anggaran belanja dan realisasi, dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perencanaan anggaran tahun berikutnya. 1.2. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimana prosedur penyusunan anggaran belanja pada Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI? 2. Apakah faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan anggaran belanja pada Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI? 3. Bagaimanakah selisih antara anggaran belanja dengan realisasi pada Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI? 4. Apakah selisih yang terjadi masih dalam batas pengendalian pada anggaran belanja Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI? 1.3. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk : 1. Mengetahui prosedur penyusunan anggaran belanja pada Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI. 2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan anggaran belanja pada Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI. 3. Menganalisis selisih antara anggaran belanja dengan realisasi pada Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI.
3
4. Mengevaluasi selisih yang terjadi pada anggaran belanja Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI. 1.4. Manfaat Penelitian Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 1. Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan manajemen yang bermanfaat untuk mengetahui kebaikan dan kelemahan dalam proses perencanaan dan pengendalian anggaran yang mungkin terjadi, untuk kemudian mengambil keputusan mengadakan perbaikan yang mungkin diperlukan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan. 2. Masyarakat Umum Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta menjadi
bahan
referensi
bagi
mahasiswa
atau
masyarakat
yang
membutuhkan. 1.5. Ruang Lingkup Penelitian ini hanya terbatas pada anggaran belanja Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI tahun anggaran 2008-2009. Adapun hal yang diteliti adalah bagaimana prosedur penyusunan anggaran belanja pada Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI, apakah faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan anggaran belanja pada Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI. Serta evaluasi terhadap selisih antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan anggaran belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang telah ditetapkan, menggunakan analisis varians untuk mengetahui selisih yang terjadi antara tahun anggaran 2008–2009. Melakukan uji t untuk mengetahui apakah selisih yang terjadi masih dalam batas pengendalian.
4
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Lembaga Penelitian Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010), lembaga merupakan badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Lembaga penelitian merupakan lembaga resmi pemerintah/non pemerintah yang dibentuk untuk melakukan penelitian tentang bidang keilmuan tertentu. Lembaga pemerintah merupakan suatu badan (organisasi) baik kementerian/non kementerian yang memiliki tugas pokok menjalankan fungsi pemerintahan. 2.2. Pengertian Penelitian Menurut Wikipedia Indonesia (2010), penelitian adalah kegiatan yang memiliki kepentingan komersial dalam kaitannya dengan riset ilmiah murni dan pengembangan aplikatif di bidang teknologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010), penelitian merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. 2.3. Lembaga Penelitian Pemerintah Berdasarkan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, lembaga penelitian di Indonesia memiliki jenis yang beragam, baik lembaga penelitian pemerintah/non pemerintah. Lembaga penelitian pemerintah memiliki dua kategori lembaga penelitian yaitu Lembaga Penelitian Kementerian (LPK) dan Lembaga Penelitian Non Kementerian (LPNK). Lembaga penelitian kementerian diantaranya Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian
Pertanian,
Kementerian
Kehutanan serta Kementerian
Kelautan dan Perikanan. Letak perbedaannya adalah pada kegiatan penelitian yang dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian masing-masing.
5
Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah
Nasional
(RPJMN)
2010–2014
mengarahkan
pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam rangka mendukung transformasi perekonomian nasional menuju perekonomian yang berbasis pada keunggulan kompetitif. Sehingga peran serta lembaga penelitian khususnya lembaga penelitian pemerintah diperlukan agar penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek di bidang-bidang iptek yang strategis dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional baik dalam bentuk publikasi ilmiah, paten, prototip, layanan teknologi, maupun wirausahawan teknologi. Adapun struktur lembaga penelitian pemerintah dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.
Presiden
Menteri 1
Menteri 2
Menristek
LIPI
Balitbang 1
Balitbang 2
BPPT
BATAN
LAPAN
BAKOSURTANAL
BAPETEN
BSN
Deputi 2 Koordinasi Ristek dan LPNK
LPK
Gambar 1. Lembaga penelitian pemerintah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) merupakan salah satu lembaga penelitian pemerintah yang berkedudukan sebagai Lembaga Penelitian Non Kementerian (LPNK) yang bergerak dibidang riset dan memiliki spektrum disiplin keilmuan yang lebar, guna memecahkan masalah-masalah dengan pendekatan yang menyeluruh, multidisipin dan berperspektif jangka panjang serta memberikan solusi total. 2.4. Anggaran 2.4.1 Pengertian Anggaran Menurut Nafarin dalam Dedeh (2009), anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program-program yang telah disahkan. Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu
6
organisasi yang direncanakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Menurut Mardiasmo (2002) Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai pada periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. 2.4.2 Tujuan dan Manfaat Anggaran Menurut Nafarin dalam Dedeh (2009) tujuan penyusunan anggaran diantaranya : 1. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. 2. Untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. 3. Untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana sehingga dapat memudahkan pengawasan. 4. Untuk merasionalkan sumber dan investasi dana agar mencapai hasil maksimal 5. Untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun, karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat 6. Untuk menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. 2.4.3 Metode Pembuatan Anggaran Menurut Harahap dalam Prawatiningsih (2007) dilihat dari siapa yang membuatnya, penyusunan anggaran dilakukan secara : 1. Otoriter atau Top Down Pimpinan tidak melibatkan karyawan terkait efisiensi dan efektifitas hasil akan tujuan organisasi. 2. Demokrasi atau Bottom Up Proses penyusunan anggaran yang melibatkan karyawan karena dianggap mampu merumuskan dan merencanakan anggaran. 3. Campuran Metode ini melibatkan baik pimpinan atau karyawan dalam proses penyusunan anggaran.
7
2.4.4 Proses Pengendalian Anggaran Untuk mencapai tujuan organisasi yang dijalankan secara ekonomis, efisien, dan efektif, maka diperlukan suatu sistem pengendalian anggaran yang efektif. Pola pengendalian anggaran tiap organisasi berbeda-beda tergantung pada jenis dan karakteristik organisasi. Menurut Mulyadi dalam Prawatiningsih (2007) proses pengendalian anggaran dilaksanakan melalui tiga tahap berikut : 1. Tahap Penetapan Sasaran Proses penyusunan anggaran yang didasarkan pada sasaran perusahaan yang pencapaiannya dibebankan kepada manager. 2. Tahap Implementasi Setelah sasaran dan manajer yang ditunjuk untuk pencapaian sasaran tersebut ditetapkan, maka manager merumuskan anggaran berdasarkan alokasi sumber daya yang tersedia, untuk kemudian mengkonsolidasikan rencana anggaran tersebut ke dalam suatu anggaran yang komprehensif untuk disahkan ke direksi dan pemegang saham. Tahap implementasi anggaran dilakukan melalui dua kegiatan yaitu : a) Komunikasi
Anggaran.
Manajer
bertanggung
jawab
untuk
mengkomunikasikan anggaran yang telah disahkan kepada tingkatan manajerial di bawahnya. b) Kerjasama dan Koordinasi. Manajer bertanggung jawab melakukan kerjasama dan koordinasi dalam pelaksanaan anggaran kepada tingkatan manajerial di bawahnya 3. Tahap Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Dalam tahap ini, realisasi pencapaian kinerja yang dibawah standar menunjukkan bidang masalah untuk diambil tindakan koreksi. Penilaian kinerja merupakan bagian dari sistem pengendalian. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2.4.5 Akuntansi Pertanggungjawaban Proses pengendalian manajemen melibatkan beberapa aktivitas, yaitu perencanaan, koordinasi, komunikasi informasi, pengambilan keputusan,
8
motivasi, pengendalian, dan penilalan kinerja. Struktur pengendalian manajemen terkait dengan desain struktur organisasi yang tercermin dalam bentuk pusat-pusat pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2002). 2.5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2.5.1 Pengertian APBN Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang meliputi anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Pendapatan adalah semua penerimaan kas umum negara yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Belanja adalah semua pengeluaran kas umum negara yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Transfer secara substansi adalah sistem bagi hasil, alokasi dana umum, hibah atau subsidi antar entitas pemerintahan baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen utama pemerintah untuk mengelola perekonomian negara yang bertujuan mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), APBN merupakan pedoman tindakan yang dilaksanakan pemerintah, meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan selama suatu periode tertentu yang diukur dengan satuan rupiah. Pemerintah dalam mengelola penerimaan negara diwakilkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Menteri Keuangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun
9
2004 tentang Perbendaharaan Negara memiliki kewenangan sebagai kasir, pengawas, sekaligus sebagai fund manager dalam membayarkan tagihan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menggambarkan rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seperti tertuang dalam pasal 1 angka 7 UndangUndang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Anggaran APBN dalam satu tahun anggaran menurut pasal 12 UndangUndang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, meliputi: 1. Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, 2. Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, 3. Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya melalui Kas Umum Negara (KUN). Tahun anggaran adalah periode pelaksanaan APBN selama 12 bulan. Sejak tahun 2000, tahun anggaran menggunakan tahun kalender, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sebelumnya, tahun anggaran dimulai tanggal 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya. Penggunaan tahun kalender sebagai tahun anggaran dikukuhkan dalam Undang-undang Keuangan Negara dan Undang-undang Perbendaharaan Negara (Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 dan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004). 2.5.2 Fungsi APBN Anggaran negara menurut Bagian Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 memiliki fungsi sebagai alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai fungsi akuntabilitas,
pengeluaran
anggaran
hendaknya
dapat
dipertanggungjawabkan sesuai perencanaan dengan menunjukkan hasil
10
berupa outcome. Sebagai alat manajemen, sistem penganggaran dapat membantu aktivitas berkelanjutan untuk memperbaiki efektifitas dan efisiensi program pemerintah. Sedangkan sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pembangunan. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003, anggaran belanja negara mempunyai fungsi yaitu: 1. Otorisasi. Anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. 2. Perencanaan. Anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 3. Pengawasan. Anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan negara sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan 4. Alokasi. Anggaran negara diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. 5. Distribusi. Kebijakan anggaran negara memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 6. Stabilisasi. Anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. 2.5.3 Struktur APBN Struktur
APBN
terdiri
dari
pendapatan
negara
dan
hibah,
keseimbangan primer, surplus/defisit, pembiayaan dan belanja negara. Secara umum pendapatan negara dan hibah bersumber pada penerimaan negara berupa pajak meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, serta Pajak Perdagangan (bea masuk dan pajak/pungutan ekspor) yang merupakan sumber penerimaan utama dari APBN. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) meliputi penerimaan dari sumber daya alam, setoran laba BUMN, dan penerimaan bukan pajak
11
lainnya. Sementara penerimaan hibah bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Defisit atau surplus merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran yang melebihi penerimaan disebut defisit dan penerimaan yang melebihi pengeluaran disebut surplus. Pembiayaan dalam APBN digunakan untuk menutup defisit anggaran. Beberapa sumber pembiayaan yaitu pembiayaan dalam negeri (perbankan dan non perbankan) serta pembiayaan luar negeri (netto) yang merupakan selisih antara penarikan utang luar negeri (bruto) dengan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri. Belanja negara terdiri atas anggaran belanja pemerintah pusat, dana perimbangan, serta dana otonomi khusus dan dana penyeimbang. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 yang memuat unified budgeting, anggaran belanja pemerintah pusat bernama Daftar Isian Kegiatan (DIK) yang terdiri atas pengeluaran rutin pada masing-masing unit organisasi pada Kementerian /Lembaga yang dirinci ke dalam belanja pegawai dan non pegawai, serta Daftar Isian Proyek (DIP) berupa pengeluaran pembangunan untuk masing-masing proyek pada Kementerian/Lembaga yang dirinci ke dalam belanja modal dan penunjang. Penerapan unified budgeting secara tegas baru dilaksanakan sejak
tahun
2005,
dengan
ditiadakannya
pengeluaran
rutin
dan
pembangunan dari struktur dan format APBN. 2.5.4 Belanja Negara Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, Belanja merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sehingga anggaran belanja merupakan rencana keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pengelolaan keuangan negara.
12
2.5.5 Format Belanja Negara Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 11 ayat (5) menyatakan bahwa belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja. Sementara Pasal 15 ayat (5) menyatakan bahwa APBN yang telah disetujui oleh DPR memuat perincian sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Sejak tahun 2005, pemerintah melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara melakukan perubahan format baru belanja negara guna mewujudkan format belanja negara yang lebih transparan dan tidak tumpang tindih, yaitu dengan membagi klasifikasi sebagai berikut: 1. Klasifikasi belanja berdasarkan organisasi, merupakan klasifikasi belanja yang didasarkan susunan kementerian negara/lembaga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak bersifat permanen (disesuaikan dengan susunan kementerian negara/lembaga pemerintah pusat yang ada). 2. Klasifikasi belanja berdasarkan fungsi, mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 yang merupakan perwujudan tugas kepemerintahan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. UndangUndang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 dalam penjelasan pasal 11 ayat (5) mengatur klasifikasi belanja berdasarkan fungsi menjadi sebelas fungsi utama yaitu : pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan dan perlindungan sosial. 3. Klasifikasi belanja berdasarkan sub fungsi, merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi yang disesuaikan dengan tugas masing-masing kementerian negara/lembaga. 4. Klasifikasi
belanja berdasarkan
program,
merupakan penjabaran
kebijakan kementerian negara/lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
13
5. Klasifikasi belanja berdasarkan kegiatan, adalah bagian dari program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengesahan sumber daya baik berupa sumber daya manusia, barang, modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semia jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa. 6. Klasifikasi belanja berdasarkan sub kegiatan, merupakan bagian dari kegiatan yang terdiri atas dua atau lebih sub kegiatan yang menunjukkan keterkaitan dengan program serta memiliki sasaran keluaran yang jelas dan terukur. 7. Klasifikasi belanja berdasarkan jenis belanja Belanja negara menurut jenisnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 terdiri dari : a. Belanja pegawai, digunakan untuk menampung seluruh pengeluaran negara yang digunakan untuk membayar gaji pegawai, termasuk berbagai tunjangan yang menjadi haknya, dan membayar honorarium, lembur, vakasi, tunjangan khusus dan belanja pegawai transito, serta membayar pensiun dan asuransi kesehatan. b. Belanja barang, digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan yang habis pakai untuk pengadaan barang dan jasa, dan biaya pemeliharaan aset negara. c. Belanja
modal,
yang
digunakan
untuk
menampung
seluruh
pengeluaran negara yang dialokasikan untuk pembelian barang-barang kebutuhan investasi (dalam bentuk aset tetap dan aset lainnya). Pos belanja modal dirinci atas belanja modal aset tetap/fisik, dan belanja modal aset lainnya/non-fisik. d. Pembayaran bunga utang, merupakan pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal aoutstanding) baik utang dalam atau luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.
14
e. Subsidi, yang digunakan untuk menampung seluruh pengeluaran negara yang dialokasikan untuk membayar beban subsidi atas komoditas vital dan strategis tertentu yang menguasai hajat hidup orang banyak, baik melalui perusahaan negara (BUMN/BUMD) atau perusahaan swasta. f. Hibah dalam negeri atau yang berasal dari luar negeri, berupa transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa yang bersifat tidak mengikat, tidak terus-menerus serta tidak wajib yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. g. Bantuan
sosial,
yang
digunakan
untuk
menampung
seluruh
pengeluaran negara yang dialokasikan sebagai transfer uang/barang guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, misalnya transfer untuk pembayaran dana kompensasi sosial. h. Belanja lain-lain, pengeluaran yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan pos-pos pengeluaran di atas. 2.5.6 Pejabat yang Terkait dengan Pengelolaan Keuangan Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan APBN di pasal 2 ayat (1) bahwa pada setiap awal tahun anggaran, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran menunjuk pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk satuan kerja di lingkungan instansi pengguna anggaran bersangkutan dengan surat keputusan. Kemudian Kepala Satuan Kerja selaku KPA menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang terdiri atas: 1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3. Bendahara pengeluaran 4. Bendahara penerimaan Untuk membantu fungsi perencanaan dan fungsi pengendalian, KPA membentuk Panitia Perencanaan Anggaran yang biasa disebut Tim Pemantauan Monitoring dan Evaluasi (PME) yang terdiri atas : 1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
15
2. Kepala bidang atau setingkat Eselon III 3. Kepala bagian atau setingkat Eselon III 4. Kepala sub bagian keuangan atau setingkat Eselon IV 2.5.7 Penyusunan Anggaran Pelantikan presiden merupakan dasar pemerintah untuk mulai menyusun Rencana Pembangunan Nasional (Repenas) dan disaat bersamaan dengan rencana strategis kementerian negara/lembaga yang disusun masingmasing kementerian negara/lembaga dalam kurun waktu 5 tahun. Repenas tersebut kemudian dijabarkan dalam rencana kerja tahunan pemerintah. Rencana
Kerja
negara/lembaga
Pemerintah dalam
(RKP)
menyusun
menjadi Rencana
landasan Kerja
kementerian
dan
Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dalam satu tahun. Rencana kerja yang dimuat dalam RKA-KL menguraikan visi, misi, tujuan, kebijakan, program berikut hasil yang diharapkan, kegiatan serta keluaran yang diharapkan. Berdasarkan RKP dan RKA-KL, pemerintah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) setiap tahun untuk dibahas dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi APBN. Setelah Undang-Undang APBN disahkan, maka menjadi tugas dari masing-masing kementerian negara/lembaga untuk memproses usulan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) guna melaksanakan kegiatankegiatan yang sudah direncanakan. Usulan atau konsep DIPA memuat memuat uraian sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, rencana penarikan dana (belanja) tiap-tiap bulan dalam satu tahun, serta pendapatan yang diperkirakan. Konsep DIPA yang telah selesai disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran
satuan
kerja
disampaikan
kepada
Direktur
Jenderal
Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk kemudian menelaah kesesuaian konsep DIPA dengan rincian APBN yang ditetapkan peraturan presiden. DIPA yang nanti ditetapkan tersebut akan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran. Setelah dokumen pelaksanaan anggaran tersebut disahkan oleh Menteri Keuangan, dokumen
16
tersebut kemudian disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga, kuasa bendahara umum negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 2.5.8 Pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan kegiatan penganggaran oleh kementerian negara/ lembaga, biasanya dilakukan oleh satuan kerja yang terdapat dalam kemeterian negara/lembaga tersebut. Satuan kerja dalam kementerian negara/lembaga atau unit eselon I terdiri dari : 1. Satuan Kerja Pusat Eselon I 2. Satuan Kerja Pusat Eselon II 3. Satuan Kerja Instansi Vertikal Eselon II 4. Satuan Kerja Instansi Vertikal Eselon III 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 6. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) 7. Satuan Kerja Sementara (SKS) 8. Satuan Kerja Khusus (Diluar bagian anggaran K/L) Berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran, kementerian/ lembaga sebagai pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melaksanakan kegiatan. Untuk keperluan kegiatan tersebut, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan–tagihan atas beban APBN. Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 2.5.9 Pengawasan dan Pertanggungjawaban APBN Keuangan Negara meliputi seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, di dalamnya termasuk berbagai perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban anggaran dan belanja atas kegiatan yang terselenggara dalam bidang fiskal, moneter dan atau pengelolaan kekayaan negara. Anggaran yang digunakan Kuasa Pengguna Anggaran selama satu periode, dituangkan ke dalam
17
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan dibukukan kedalam Laporan Keuangan diakhir tahun anggaran. LRA mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah, kementerian/lembaga yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN dengan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan. LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Pengawasan
pelaksanaan
APBN
berdasarkan
Undang-Undang
Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dilakukan secara post audit oleh pengawas
fungsional
baik
eksternal
maupun
internal
pemerintah.
Pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR. Sementara itu, pengawasan internal dilakukan oleh inspektorat jenderal/ inspektorat utama pada
masing-masing
kementerian/lembaga
dan
Badan
Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada semua kementerian/lembaga (termasuk BUMN). 2.6. Statistik Keuangan 2.6.1 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan data Menurut Usman dan Akbar (2008), data dapat dikumpulkan melalui sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diperoleh melalui wawancara langsung sementara sumber sekunder diperoleh melalui pihak kedua antara lain mempelajari dokumentasi-dokumentasi tentang objek dan subjek yang diteliti. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, pengamatan, angket dan dokumentasi. Objek data keuangan berupa dokumen keuangan sementara subjek data keuangan diperoleh melalui wawancara dengan pejabat struktural atau pejabat fungsional yang berdasarkan aturan membawahinya. 2.6.2 Teknik Sampling Probabilistik dan Nonprobabilistik Menurut Usman dan Akbar (2008), teknik pengambilan sampling dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :
18
1. Sampling random (probability sampling), yaitu pengambilan contoh secara acak (random) yang dilakukan dengan cara undian, ordinal atau tabel bilangan random atau dengan komputer. 2. Sampling nonrandom (nonprobability sampling) atau disebut juga incidental sampling, yaitu pengambilan contoh tidak secara acak. Teknik sampling random terdiri atas empat macam dengan uraian seperti berikut ini : 1. Sampling Random Sederhana (simple Random Sampling). Ciri utama sampling ini adalah setiap unsur dari keseluruhan populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Caranya adalah dengan menggunakan undian, ordinal, tabel bilangan random atau komputer. 2. Teknik Sampling Bertingkat (Stratified Sampling). Teknik ini digunakan apabila populasinya heterogen atau terdiri atas kelompok-kelompok yang bertingkat. Penentuan kelompok didasarkan atas kriteria tertentu, misalnya menurut usia, tingkat pendidikan, pangkat/golongan dan sebagainya. 3. Teknik Sampling Kluster (Cluster Sampling) atau sering disebut teknik sampling daerah, conditional sampling (restricted sampling). Teknik ini digunakan apabila populasi tersebar dalam beberapa daerah, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan seterusnya. 4. Teknik Sampling Sistematis (Systematical Sampling). Teknik ini sebenarnya teknik sampling sederhana yang dilakukan secara ordinal. 5. Teknik Sampling Proporsional (Proportional Sampling). Teknik ini yaitu sampel yang dihitung berdasarkan perbandingan. Teknik sampling nonrandom terdiri atas tiga macam dengan uraian sebagai berikut: 1. Teknik Sampling Kebetulan (Accidental Sampling). Teknik ini dilakukan apabila pemilihan anggota sampelnya dilakukan terhadap orang atau benda yang kebetulan ada atau dijumpai. 2. Teknik Sampling Bertujuan (Purposive Sampling). Teknik ini digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya.
19
3. Teknik Sampling Kuota (Quota Sampling). Teknik ini digunakan apabila anggota sampel pada suatu tingkat dipilih dengan jumlah tertentu (kuota) dengan ciri-ciri tertentu. 2.6.3 Teknik Pengolahan Data Menurut Riduwan (2010), langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut : 1. Penyusunan data. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian. Penyusunan data harus dipilih data yang ada hubungannya dengan penelitian (data penting) dan benar-benar otentik. 2. Klasifikasi data, merupakan usaha menggolongkan, mengelompokan dan memilih data pada klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti. 3. Pengolahan data, dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Jenis data akan menentukan apakah peneliti akan menggunakan teknik kualitatif atau kuantitatif. Data kualitatif diolah menggunakan teknik kualitatif dan data kuantitatif diolah dengan menggunakan teknik statistika baik statistika nonparametrik maupun statistika parametrik. 4. Interpretasi hasil pengolahan data. Menginterpretasikan hasil analisis perlu memperhatikan hal-hal antara lain: interpretasi tidak melenceng dari hasil analisis, interpretasi harus masih dalam batas kerangka penelitian dan secara etis peneliti rela mengemukakan kesulitan atau hambatan-hambatan sewaktu dalam penelitian. 2.6.4 Uji Hipotesis Menurut Dajan (1986) hipotesis yang bersifat statistik dapat diartikan sebagai suatu asumsi mengenai parameter fungsi frekuensi variabel random. Pengujian hipotesis dianggap sebagai suatu prosedur guna menentukan apakah hipotesis tersebut sebaiknya diterima atau ditolak. Sehingga hipotesis tersebut dinyatakan kedalam H0 dan Ha. H0 merupakan hipotesis nol (null hypothesis) dan merupakan hipotesis yang akan diuji dan yang nantinya akan diterima atau ditolak tergantung pada hasil eksperimen atau pemilihan sampelnya. Ha merupakan hipotesis alternatif atau hipotesis
20
tandingan (alternative hypothesis). Pada umumnya, penelitian dengan jumlah sampel kecil (kurang dari 30 sampel), maka dasar keputusan dalam prosedur pengujian hipotesis akan menggunakan statistik uji t. 2.6.5 Analisis Varians Menurut Wikipedia Indonesia (2011), Analisis varians adalah suatu metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi. Secara umum, analisis varians menguji dua varians (atau ragam) berdasarkan hipotesis nol bahwa kedua varians itu sama. Varians pertama adalah varians antarcontoh (among samples) dan varians kedua adalah varians di dalam masing-masing contoh (within samples). Dengan ide semacam ini, analisis varians dengan dua contoh akan memberikan hasil yang sama dengan uji-t untuk dua rerata (mean). Menurut Usman dan Akbar (2008), analisis varians digunakan untuk menguji signifikansi dari perbedaan mean dua atau lebih sampel. Dengan demikian dapat ditentukan apakah sampel yang didapat berasal dari populasi yang mempunyai mean yang sama atau tidak. 2.6.6 Uji Kesamaan Dua Rata-rata Menurut Usman dan Akbar (2008) uji kesamaan dua rata-rata digunakan untuk mengetahui ada atau tidak adanya perbedaan (kesamaan) antara dua buah data. Salah satu teknik analisis statistik untuk menguji kesamaan dua rata-rata ini ialah uji t. Menurut Hasan (2008) uji t didasarkan atas tanda-tanda positif atau negatif dari perbedaan antara pasangan pengamatan, bukan atas besarnya perbedaan. Uji t biasaya digunakan untuk mengetahui pengaruh sesuatu. Uji t termasuk statistik nonparametrik, yaitu bagian statistik yang tidak memerlukan asumsi-asumsi tertentu, misalnya mengenai bentuk distribusi dan hipotesis-hipotesis yang berkaitan dengan nilai-nilai parameter tertentu. 2.7. Penelitian Terdahulu Hasil penelitian Dedeh (2009) mengenai analisis anggaran operasional sebagai alat pengendali manajemen studi kasus PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, mengungkapkan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan
21
dalam penyusunan anggaran di PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor adalah realisasi kegiatan usaha semester I tahun berjalan, estimasi hasil kegiatan yang dapat dicapai pada semester II tahun berjalan, rencana jangka panjang, dan faktor penting lainnya yang tertera dalam program-program tahunannya. Prosedur penyusunan anggaran PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor menggunakan metode Bottom Up. Dari hasil analisis varians diketahui bahwa dari tahun anggaran 2006–2007 terdapat selisih favourable atas total pendapatan dan laba bersih. Sementara untuk total biaya langsung, tahun 2006 terjadi selisih favourable, namun unfavourable pada tahun 2007. sebaliknya untuk total biaya tidak langsung, tahun 2006 mengalami selisih unfavourable, namun ditahun 2007 selisihnya bersifat favourable. Berdasarkan pengujian hipotesis pada uji t pada anggaran operasional PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor tahun 2006–2007 masih dalam batas pengendalian manajemen. Hasil penelitian Prawatiningsih (2007) mengenai evaluasi anggaran belanja sebagai alat pengendali keuangan studi kasus Badan Rumah Sakit Daerah (BRSD) Ciawi. Hasil dari penelitian tersebut bahwa faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan anggaran yaitu jumlah kunjungan pasien, jenis penyakit, rencana rumah sakit dalam penambahan sarana medis dan non medis, jumlah tempat tidur, rencana penambahan sarana fisik dan pelayanan baru, rencana penambahan karyawan, peraturan pemerintah, dan anggaran belanja tahun sebelumnya. Prosedur penyusunan anggaran belanja BRSD Ciawi menggunakan metode campuran (Top Down dan Bottom Up). Hasil evaluasi terhadap realisasi menggunakan analisis varians adalah secara keseluruhan selisih yang terjadi bersifat favourable. Selanjutnya hasil t-test terhadap anggaran belanja tahun 2005 masih dalam batas pengendalian yang dapat diterima. Sementara untuk anggaran belanja tahun 2006 ada yang termasuk dalam batas pengendalian yang dapat diterima, namun ada pula yang tidak termasuk dalam batas pengendalian yang dapat diterima.
22
III. METODE PENELITIAN
3.1. Kerangka Pemikiran Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai sumber daya mineral dan energi dalam jumlah yang cukup potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan dalam membantu perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu instansi pemerintah yang melayani kepentingan masyarakat terutama dibidang penelitian, Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI harus mendukung mobilisasi IPTEK dibidang fokus penelitiannya secara profesional, baik dari segi inovasi penelitian yang dikerjakan, pelayanan publik maupun dari segi pengelolaan organisasi yang berbasis kinerja. Pendekatan anggaran berbasis kinerja diperlukan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Oleh karena itu, anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Anggaran pada Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI terdiri atas anggaran pendapatan, belanja serta pembiayaan yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Dalam penelitian ini akan dibahas tentang anggaran belanja negara, yaitu semua pengeluaran kas umum negara yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sebelum menyusun anggaran maka terlebih dahulu ditentukan faktorfaktor yang dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran belanja melalui wawancara menggunakan teknik sampling nonprobabilistik yaitu teknik sampling bertujuan (purposive sampling). Sampel yang diambil adalah masing-masing anggota tim penyusun anggaran. Setelah anggaran diketahui, maka selanjutnya dilakukan analisis varians berdasarkan realisasi penggunaan anggaran belanja. Analisis varians dilakukan dengan membandingkan anggaran dengan relisasinya. Jika terjadi selisih dalam analisis varians, perlu dilakukan uji t (t-test) untuk mengetahui apakah selisih yang terjadi masih dalam batas pengendalian manajemen.
23
sehingga hasil evaluasi dapat memberikan suatu masukan terhadap organisasi dalam pengambilan keputusan terkait perbaikan yang mungkin diperlukan terhadap anggaran belanja. Lebih lengkapnya dijelaskan pada Gambar 1 di bawah ini :
Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI
Anggaran Belanja Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI
Prosedur Penyusunan Anggaran Belanja
Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan dalam Penyusunan Anggaran Belanja
Anggaran Belanja Program Penerapan Pemerintahan yang Baik
Anggaran Belanja Program Penguatan Kelembagaan IPTEK
Anggaran yang Telah Ditetapkan
Realisasi Anggaran
Varians
Uji t
Hasil Analisis Anggaran Belanja
Gambar 2. Kerangka pemikiran penelitian 3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI yang berlokasi di Kawasan Puspiptek Gedung 470 Serpong Tangerang Provinsi Banten. Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan dimulai dari Januari 2011 sampai dengan Februari 2011.
24
3.3. Pengumpulan Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh berdasarkan pengamatan, partisipasi langsung dan wawancara dengan pihak terkait di lingkungan Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI atau pihak-pihak yang dianggap mengetahui pengelolaan keuangan negara, serta hasil pencatatan lapangan. Data sekunder diperoleh dari pengumpulan data keuangan yang dimiliki oleh pusat penelitian dan berbagai sumber data yang relevan mengenai anggaran. 3.4. Pengolahan dan Analisis Data Pengolahan
data
dilakukan
dengan
analisis
varians
dengan
membandingkan anggaran belanja dengan realisasi anggaran menggunakan software komputer Microsoft Excel 2007. Kemudian hasil varians dilakukan uji hipotesis apakah masih dalam batas pengendalian manajemen menggunakan uji t dengan alat bantu Software Statistical Packages for The Social Sciences SPSS 15.0 Windows Evaluation serta analisis deskriptif. Langkah-langkah melakukan uji t (t-test) menurut Riduwan (2010) yaitu : 1. Buatlah H0 dan Ha dalam uraian kalimat H0
: Selisih yang terjadi antara masing-masing anggaran belanja tahun 2008 dan 2009 dengan realisasi anggaran belanja tahun 2008 dan 2009 masih dalam batas pengendalian
Ha
: Selisih yang terjadi antara masing-masing anggaran belanja tahun 2008 dan 2009 dengan realisasi anggaran belanja tahun 2008 dan 2009 tidak dalam batas pengendalian
2. Hipotesis (H0 dan Ha) model statistik H0
: µ1 = µ2
Ha
: µ1 ≠ µ2
3. Mencari thitung Rumus t :
x1 x 2
t S
1
n1
1
n2
25
Dimana S :
(n1 1) S12 (n 2 1) S 22 S n1 n 2 2
Keterangan :
x1
= Rataan nilai anggaran belanja
x2
= Rataan nilai realisasi anggaran belanja
n1
= Jumlah laporan anggaran belanja
n2
= Jumlah laporan realisasi belanja
x1
= Anggaran belanja
x2
= Realisasi anggaran belanja
S1
= Simpangan baku x1 (anggaran belanja)
S2
= Simpangan baku x2 (realisasi belanja)
4. Tentukan terlebih dahulu taraf signifikan (α) untuk kemudian dicari ttabel dengan ketentuan db = n-1 5. Tentukan kriteria pengujian Jika thitung < ttabel maka H0 diterima dan Ha ditolak Jika thitung > ttabel maka H0 ditolak dan Ha diterima 6. Bandingkan antara thitung dengan ttabel dan gambarlah posisinya 7. Membuat kesimpulan
26
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum 4.1.1 Sejarah Singkat Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI Pusat Penelitian Metalurgi – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) merupakan lembaga penelitian pemerintah yang dibentuk dengan keputusan Kepala LIPI No. 1151/M/2001, tanggal 5 Juni 2001 dan berada dibawah kedeputian bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian LIPI. Pusat Penelitian Metalurgi pada mulanya bernama Pusat Penelitian dan Pengembangan Metalurgi (Puslitbang Metalurgi) – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang berada di bawah kedeputian bidang Ilmu Pengetahuan Teknik, dibentuk dengan Keputusan Presiden R.I No. 1 Tahun 1986. Puslitbang ini merupakan bentuk baru hasil pengembangan dari satuan kerja sebelumnya yang bernama Lembaga Metalurgi Nasional (LMN). Lembaga Metalurgi Nasional diresmikan tahun 1965 sebagai lembaga penelitian pengembangan dibawah Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI). Tahun 1967 MIPI dihapuskan. LIPI kemudian mengambil alih dan melanjutkan tugas MIPI atas LMN. Tahun 1986, LMN di reorganisasi menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Metalurgi. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1986, LIPI merupakan suatu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. LIPI mempunyai tugas pokok membantu presiden dalam menyelenggarakan penelitian dan pengembangan, membina perkembangan, memberikan
jasa,
memberikan
saran
kepada
pemerintah
tentang
kebijaksanaan nasional di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4.1.2 Tugas Pokok Fungsi (Tupoksi), Visi, Misi, Arah dan Sasaran Tupoksi yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI meliputi kegiatan penelitian yang berkaitan dengan :
27
1. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna pemanfaatan sumberdaya mineral atau bahan lainnya yang mengandung logam (misalnya limbah) untuk dijadikan bahan lainnya yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat. 2. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan kualitas bahan logam serta pemanfaatannya sebagai komponen atau bahan lainnya yang diperlukan oleh masyarakat. 3. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengendalian masalah korosi. 4. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi rancang bangun peralatan proses dan industri. Berdasarkan tupoksi, Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI memiliki visi yaitu “Terwujudnya kehidupan bangsa yang adil, cerdas, kreatif, integratif, dan dinamis yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang humanistik”. Guna mencapai visi tersebut, maka misi yang diemban Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI yaitu : 1. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi metalurgi agar menjadi penggerak utama dan acuan dalam meningkatkan kemajuan dan persatuan bangsa, memperkuat daya saing masyarakat. 2. Ikut serta dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pembangunan berkelanjutan yang berwajah kemanusiaan. 3. Mengembangkan kapasitas iptek nasional dalam bidang metalurgi melalui kegiatan penelitian dan pengembangan secara terencana dan terpadu. 4. Memasyarakatkan hasil penelitian dan pengembangan untuk membantu pembangunan nasional 5. Membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapi industri nasional melalui penerapan hasil-hasil litbang metalurgi. Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala LIPI No. 1151/M/2001 tertanggal 5 Juni 2001, Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan penyiapan kebijakan, penyusunan pedoman, pemberian
bimbingan
teknis,
penyusunan
rencana
dan
program,
28
pelaksanaan penelitian bidang Metalurgi serta evaluasi dan penyusunan laporan. Sementara fungsinya adalah : 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penelitian bidang Metalurgi. 2. Penyusunan pedoman, pembinaan dan pemberian bimbingan teknis penelitian bidang Metalurgi. 3. Penyusunan rencana, program dan pelaksanaan penelitian bidang Metalurgi. 4. Pemantauan pemanfaatan hasil penelitian bidang Metalurgi. 5. Pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi bidang Metalurgi. 6. Pelaksanaan urusan tata usaha. Program penelitian Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI mengarah pada pemecahan masalah yang berkaitan dengan kemiskinan, implementasi otonomi daerah dan memperkuat daya saing perekonomian dan industri nasional dalam rangka ketahanan dan penciptaan unggulan dalam bidang diversifikasi dan konservasi energi. Sasaran yang hendak dicapai Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI adalah terciptanya kemampuan nasional dalam penguasaan ilmu pengetahuan metalurgi untuk membantu terwujudnya kehidupan bangsa yang adil, cerdas, kreatif dan inovatif, melalui pembangunan kompetensi inti dalam pendayagunaan sumberdaya kebumian khususnya mineral dan material secara berkelanjutan serta melaksanakan implementasi atas hasil-hasil kegiatan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. 4.1.3 Fasilitas Pelayanan Jasa/Penelitian Pelayanan jasa/penelitian Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI terdiri dari : 1. Penelitian dan pengembangan serta studi 2. Rekayasa dan instalasi 3. Uji mutu dan analisis 4. Pendidikan dan pelatihan 5. Penyediaan bahan 6. Penyediaan informasi 7. Jasa lainnya di bidang Iptek.
29
Pelayanan jasa tersebut meliputi empat bidang utama yaitu : 1. Metalurgi
Ekstraksi
:
pengujian
dan
pengembangan
proses,
penanggulangan pencemaran dan lain-lainnya. 2. Metalurgi Fisik dan Manufaktur : karakterisasi dan peningkatan mutu bahan logam/paduan logam, proses perlakuan permukaan logam dan teknik pembentukan dan manufaktur. 3. Konservasi Bahan : bahan penanggulangan korosi, karakterisasi lingkungan korosi, teknologi penanggulangan korosi. 4. Rekayasa Metalurgi : rekayasa sistem dan peralatan,
rekayasa dan
kelayakan Industri, rekayasa perbaikan dan perawatan dan pengujian Material dan analisis Material. Pengguna hasil kegiatan penelitian bervariasi dari mulai pelajar sekolah menengah umum dan kejuruan, perguruan tinggi, sampai dengan masyarakat umum yaitu industri dan instansi pemerintah. Para pelajar sekolah menengah dan mahasiswa umumnya tertarik untuk melakukan kegiatan pelatihan dan penelitian untuk meningkatkan pengetahuannya tentang Metalurgi. Industri umumnya tertarik bekerjasama untuk membantu memecahkan permasalahan yang sedang mereka hadapi dalam bidang metalurgi seperti masalah pengujian bahan dan pelatihan bagi tenaga kerjanya. Instansi pemerintah terutama Pemerintah Daerah tertarik untuk memanfaatkan hasil kegiatan penelitian bidang Metalurgi untuk membantu merumuskan kebijakan di daerahnya terutama kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya mineral yang ada di daerah dan pengembangan industri metalurgi baik industri kecil maupun industri menengah dan besar. 4.1.4 Struktur Organisasi Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI Struktur Organisasi Pusat Penelitian Metalurgi LIPI terdiri dari Kepala Pusat Penelitian Metalurgi LIPI, Bagian Tata Usaha, Bidang Metalurgi Ekstraksi, Bidang Metalurgi Fisik dan Manufaktur, Bidang Konservasi Bahan, Bidang Rekayasa Metalurgi dan Bidang Sarana Penelitian. Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI dipimpin oleh seorang Kepala Pusat setingkat Eselon II, sedangkan Bidang Metalurgi Ekstraksi, Metalurgi Fisik dan
30
Manufaktur, Konservasi Bahan, Rekayasa Metalurgi, dan Sarana Penelitian masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bidang setingkat Eselon III. Demikian juga untuk Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala bagian setingkat Eselon III. 1. Bagian Tata Usaha Bagian Tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, umum dan rumah tangga serta jasa dan informasi. Bagian Tata Usaha terdiri dari empat sub bagian yang dipimpin oleh seorang kepala sub. bagian setingkat Eselon IV yaitu: a) Sub Bagian Kepegawaian b) Sub Bagian Keuangan c) Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga d) Sub Bagian Jasa dan Informasi 2. Bidang Metalurgi Ekstraksi Bidang Metalurgi Ekstraksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis penelitian,
penyusunan
rencana
dan
penelitian,
pemantauan,
pemanfaatan, evaluasi dan penyusunan laporan penelitian bidang metalurgi ekstraksi. Dalam
pelaksanaan tugasnya, bidang metalurgi
ekstraksi membawahi kelompok peneliti pengolahan mineral, bahan baku sekunder, dan material karbon. 3. Bidang Metalurgi Fisik dan Manufaktur Bidang Metalurgi Fisik dan Manufaktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis penelitian, penyusunan rencana dan penelitian, pemantauan, pemanfaatan, evaluasi dan penyusunan laporan penelitian bidang metalurgi fisik dan manufaktur. Dalam pelaksanaan tugasnya, bidang metalurgi fisik dan manufaktur membawahi kelompok peneliti karakterisasi dan peningkatan mutu bahan logam, proses perlakuan permukaan logam, teknik pembentukan logam dan manufaktur.
31
4. Bidang Konservasi Bahan Bidang Konservasi Bahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis penelitian,
penyusunan
rencana
dan
penelitian,
pemantauan,
pemanfaatan, evaluasi dan penyusunan laporan penelitian bidang konservasi bahan. Dalam pelaksanaan tugas, bidang konservasi bahan membawahi kelompok peneliti korosi asmosferik, korosi suhu tinggi, korosi aqueous dan kelompok pengendalian korosi. 5. Bidang Rekayasa Metalurgi Bidang Rekayasa Metalurgi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis penelitian,
penyusunan
rencana
dan
penelitian,
pemantauan,
pemanfaatan, evaluasi dan penyusunan laporan penelitian bidang rekayasa metalurgi. Dalam pelaksanaan tugasnya, bidang Rekayasa Metalurgi membawahi kelompok peneliti rekayasa sistem dan peralatan, Rekayasa dan Kelayakan Industri serta rekayasa perbaikan dan perawatan. 6. Bidang Sarana Penelitian Bidang Sarana
Penelitian
mempunyai
tugas
melaksanakan
penyiapan, pengembangan dan pengelolaan sarana penelitian. Bidang Sarana Penelitian terdiri dari kelompok peneliti pengujian material dan empat sub bidang yaitu: a) Sub Bidang Sarana Penelitian Metalurgi Ekstraksi memiliki tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sarana penelitian bidang Rekayasa Metalurgi b) Sub Bidang Sarana Penelitian Metalurgi Fisik dan Manufaktur memiliki tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sarana penelitian bidang Konservasi Bahan. c) Sub Bidang Sarana Penelitian Konservasi Bahan memiliki tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sarana penelitian bidang Metalurgi Fisik dan Manufaktur.
32
d) Sub Bidang Sarana Penelitian Rekayasa Metalurgi memiliki tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sarana penelitian bidang Metalurgi Ekstraksi. 4.2. Prosedur Penyusunan Anggaran Belanja Prosedur penyusunan anggaran dilakukan secara demokrasi atau Bottom Up dalam hal ini terdiri dari kepala pusat selaku Eselon II bersama kepala bidang dan kepala bagian setingkat Eselon III atau disebut Tim Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi (PME) serta Kepala Sub Bagian Keuangan dan pihak lain yang dianggap memiliki kompetensi. Tim penyusun anggaran terdiri atas Peneliti Utama (PU) akan proposal kegiatan penelitian yang akan dikerjakan, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Bagian Keuangan. Sementara tim PME terdiri dari semua kepala bidang serta staf ahli yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI. Secara Struktural tim kerja penyusun anggaran Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI adalah sebagai berikut : Tim Inti
: Kepala pusat dan Tim PME
Ketua
: Kepala bagian tata usaha
Anggota
: - Peneliti Utama - Kepala sub bagian keuangan
Tim kerja penyusun anggaran Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI memiliki tugas antara lain sebagai berikut : 1. Mengkaji atau mengevaluasi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terkait hasil pengelolaan anggaran tahun lalu 2. Meng-update kebijakan terbaru sesuai Rencana Kerja Pemerintah dan atau kebijakan ekonomi pemerintah 3. Melakukan rekonsiliasi dengan entitas struktural setingkat diatasnya maupun dengan Kementerian Keuangan 4. Menerbitkan Surat Keputusan berupa Tim Pengelola Anggaran, Tim Pemantauan,
Monitoring
dan
Evaluasi
(PME),
Tim
Pengelola
Penerimaan Negara Bukan Pajak dan lainnya yang bersifat interen.
33
Ilustrasi alur penyusunan anggaran dapat dilihat pada Gambar 3 berikut : APBN Kementerian/LPNK
Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI
- Tim Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi (PME) - Subbag Keuangan - Peneliti Utama
Kepala Pusat Penelitian MetalurgiLIPI
Rapat Koordinasi
Proposal APBN Program Penerapan Pemerintahan yang Baik
Proposal APBN Program Penguatan Kelembagaan IPTEK
Pagu Indikatif APBN Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI
Rapat Kepala Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI di Tingkat Kedeputian
Penyesuaian Anggaran Tiap Satker Tingkat Kedeputian yang Ditetapkan Biro Perencanaan Keuangan LIPI
Biro Perencanaan Keuangan Menetapkan Pagu Definitif APBN Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI
Penyampaian Anggaran ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan
DJA Menetapkan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil XI Kementerian Keuangan Menetapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI
Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI
APBN Program Penerapan Pemerintahan yang Baik
APBN Program Penguatan Kelembagaan IPTEK
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI Biro Perencanaan Keuangan LIPI
Inspektorat LIPI Laporan Keuangan Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI
Badan Pemeriksa Keuangan
Gambar 3. Alur penyusunan anggaran belanja
34
Pada rapat perumusan dan penyusunan anggaran, merujuk pada anggaran pemerintah pusat yang berdasar pada Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Jangka Pendek dan Menengah (RJPM). LIPI selaku Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) yang dipercaya mengelola pagu anggaran sejumlah besaran yang ditetapkan, untuk kemudian dikuasakan kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). Dalam hal ini Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI sebagai salah satu entitas UAKPA Eselon II harus berkoordinasi pada entitas setingkat diatasnya yaitu Deputi
Imu
Pengetahuan Kebumian (IPK) selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon I (UAPPA-E1) serta Biro Perencanaan Keuangan (BPKLIPI) selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah (UAPPA-W). Prosedur penyusunan anggaran dilakukan pada triwulan I tahun berjalan ketika Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan meminta besaran rencana penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Disaat bersamaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) Kementerian Keuangan mulai mensosialisasikan penggunaan aplikasi Rencana Kerja Anggaran – Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) tahun berikutnya. UAKPA diminta menyusun anggaran secara bruto yang diserahkan kepada Biro Perencanaan Keuangan (BPK-LIPI) sekitar bulan Agustus. Sebagaimana ketentuan, RKP sebagai dasar penyusunan RKA-K/L sudah menetapkan besaran pagu indikatif tiap kementerian/lembaga. Sehingga kementerian/lembaga bisa menyesuaikan anggaran tiap satker yang dibawahinya. Setelah satker menyerahkan RKA-K/L, untuk kemudian BPK-LIPI
menyerahkan
kembali
ke
UAKPA
setelah
melakukan
penyesuaian anggaran. Dengan demikian tiap UAKPA sudah memiliki pagu sementara untuk nanti digunakan ketika melakukan verifikasi DIPA di DJA. Sekitar Bulan September, UAKPA melakukan penelahaan RKA-K/L DIPA di DJA dengan semua atribut dokumen keuangan. Pada proses itu, DJA melakukan koreksi mulai dari format penyusunan belanja termasuk didalamnya akun-akun dan besaran yang harus mengacu pada Standar Biaya Umum (SBU).
35
Proses selanjutnya adalah menunggu hasil penelahaan RKA-K/L DIPA yang terkadang disesuaikan kembali. Hasil penelahaan RKA-K/L DIPA diserahkan DJA ke UAPPA untuk kemudian ditujukan ke UAKPA yang menjadi pagu definitif dan bersifat final. Pada bulan Desember, UAKPA berdasarkan pagu definitif tersebut mencetak DIPA untuk kemudian di validasi dan disahkan di Kanwil Perbendaharaan XI Provinsi Jakarta. Sehingga per Januari tahun berikutnya, UAKPA bisa mengajukan penggunaan anggaran di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III. Pada saat pagu indikatif diketahui, UAKPA yang terdiri dari Kepala dan tim penyusun anggaran bersama tim Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi (PME) mengadakan pertemuan internal yang bertujuan merumuskan program terkait anggaran tahun depan, terkait belanja, penerimaan dan penarikan. 4.3. Faktor-faktor Bahan Pertimbangan dalam Penyusunan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang memuat program-program kerja selama satu tahun berjalan berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat terhadap visi, misi, dan rencana strategis jangka panjang (5 tahun) yang kemudian dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan. Dalam penyusunan anggaran pada Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI, terdapat beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan yaitu : 4.3.1 Rencana Kerja Pemerintah Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP, adalah dokumen
perencanaan
tahunan
yang
memuat
program-program
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk kurun
36
waktu 1 (satu) tahun. RKP Tahun 2008 dan 2009 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009. Pemerintah menetapkan “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran” sebagai RKP yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis dan RAPBN Kementerian Negara/Lembaga dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Rencana Kerja Pemerintah menjadi landasan K/L menyusun alokasi anggaran untuk tiap-tiap satker. Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI yang merupakan entitas akuntansi Eselon II Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menerima pagu anggaran belanja sebesar Rp 9.736.991.000 tahun 2008 dan Rp 9.241.468.288 pada tahun 2009. 4.3.2 Kebijakan Ekonomi Pemerintah Berdasarkan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2008 tanggal 22 Mei 2008, yang memuat paket kebijakan ekonomi pemerintah 2008-2009, berisi delapan bidang kebijakan ekonomi yaitu kebijakan perbaikan iklim investasi, kebijakan ekonomi makro dan keuangan, kebijakan ketahanan energi, dan kebijakan sumber daya alam, lingkungan dan pertanian. Sementara empat bidang lainnya adalah kebijakan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), kebijakan pelaksanaan komitmen masyarakat ekonomi ASEAN, kebijakan menyangkut infrastruktur, serta kebijakan menyangkut ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Peraturan pemerintah lainnya akan kondisi keuangan negara juga diprediksi akan merubah anggaran belanja dan pendapatan negara, misal
kenaikan gaji
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, inflasi terhadap suku bunga Bank Indonesia, dll. 4.3.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 1997). Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI
37
tahun 2008 memiliki persentase realisasi sebesar 66,26 persen sementara di tahun 2009 meningkat menjadi 97,53 persen yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. Tabel 1. Target dan realisasi penerimaan negara bukan pajak Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI tahun 2008-2009 Anggaran Realisasi Tahun % (Rp) (Rp) 2008 2009
269.152.000 482.053.000
178.328.000 470.141.801
66,26 97,53
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2008 & 2009
Estimasi Pendapatan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai tupoksi Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, sebagaimana ditampilkan pada Lampiran 3.
4.3.4 Rencana Strategis Lima Tahun Rencana strategis suatu institusi merupakan hasil sublimasi dari serangkaian proses mental dan intelektual yang berkesinambungan dan melibatkan seluruh warganya. Rencana stategis Pusat penelitian MetalurgiLIPI mencerminkan program Kedeputian Ilmu Pengetahuan Kebumian (IPK) selaku Eselon I atau secara struktural setingkat di atasnya. Rencana Strategis kedeputian IPK yaitu : 1. Sumberdaya kebumian dan akuatik 2. Bahan baru berbasis mineral dan limbah padat 3. Konservasi kebumian dan akuatik 4. Sumberdaya kelautan dan pesisir 5. Metalurgi dan manufakturing 6. Informasi kebumian dan akuatik Berdasarkan Rencana Strategis tahun 2004-2009, terdapat enam program utama yang akan dilaksanakan oleh Pusat Penelitian MetalurgiLIPI yang melibatkan bidang-bidang penelitian dan bagian tata usaha Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI sebagaimana tugas pokok dan fungsinya.yaitu : 1. Material Marine
38
2. Metalurgi Ekstraksi 3. Metal Manufaktur 4. Konservasi Bahan 5. Rekayasa Metalurgi 6. Pengembangan Sarana dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Metalurgi 4.3.5 Anggaran Belanja dan Realisasi Tahun Sebelumnya Anggaran belanja dan realisasi memegang peranan penting dalam menentukan kisaran nominal suatu anggaran belanja pada Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI, terlebih untuk belanja program penguatan kelembagaan Iptek yang memuat antara lain belanja bahan untuk kegiatan-kegiatan penelitian dan belanja program pemerintahan yang baik terutama belanja peningkatan jasa pelayanan litbang Iptek (PNBP) yang merujuk pada pendapatan yang dihasilkan dan realisasi anggaran belanja yang digunakan pada periode tahun sebelumnya. 4.4. Anggaran Belanja Anggaran belanja Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI tahun 2008 terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal dengan anggaran setelah revisi berjumlah Rp 9.736.991.000,- sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2 berikut. Tabel 2. Anggaran belanja Pusat Penelitian Metalurgi tahun 2008 Satker/ Program/ Subkegiatan 1
B e la nj a Uraian Satker/ Program/ Subkegiatan
Jumlah Anggaran Pegawai
2
450103 01.01.09 .0001 .0002 .0024 .6861 01.04.03 ;6866.0002 .6866.0044 .6866.0047 .6866.0126
Pusat Penelitian Metalurgi Program Penerapan Pemerintahan yang Baik Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Peningkatan Jasa Pelayanan Litbang IPTEK (PNBP) Program Penguatan Kelembagaan IPTEK Administrasi Kegiatan Penelitian Produk/Teknik Produksi Penelitian Penguasaan Teknologi Perekayasaan Produk/Proses Produksi
3
5.668.813.000 4.933.543.000 4.901.743.000 31.800.000 735.270.000 50.694.000 305.424.000 243.288.000 135.864.000
Barang 4
3.184.303.000 1.993.619.000 1.556.267.000 437.352.000 1.190.684.000 131.940.000 478.346.000 377.272.000 203.126.000
Modal 5
1.198.875.000 569.829.000 569.829.000 629.046.000 291.230.000 202.806.000 135.010.000
Anggaran Setelah Revisi
6
10.051.991.000 7.496.991.000 4.901.743.000 1.556.267.000 569.829.000 469.152.000 2.555.000.000 182.634.000 1.075.000.000 823.366.000 474.000.000
Sumber : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2008
Sementara anggaran belanja tahun 2009 terjadi penurunan jumlah persentase anggaran terutama untuk belanja modal sebanyak 37 persen menjadi Rp 446.651.000,- dikarenakan belanja pembangunan/ pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana tidak terdapat pada anggaran tahun 2009,
7
9.736.991.000 7.296.991.000 4.901.743.000 1.556.267.000 569.829.000 269.152.000 2.440.000.000 182.634.000 1.045.000.000 788.366.000 424.000.000
39
disamping prioritas belanja modal tidak banyak kebutuhannya. Secara keseluruhan, anggaran belanja Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI tahun 2009 berjumlah Rp 9.241.468.288,- dimana terjadi peningkatan sebesar Rp 643.673.288,- dikarenakan setelah di evaluasi terjadi perubahan besaran penggunaan anggaran belanja yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti yang ditampilkan pada Tabel 3 berikut. Tabel 3. Anggaran belanja Pusat Penelitian Metalurgi tahun 2009 Be la nj a
Satker/ Program/ Subkegiatan
Uraian Satker/ Program/ Subkegiatan
Jumlah Anggaran Pegawai
1
2
450103 01.01.09 .0001 .0002 .0003 .6861 01.04.03 .6866.0002 .6866.0044 .6866.0047 .6866.0126
3
Pusat Penelitian Metalurgi Program Penerapan Pemerintahan yang Baik Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Pelayanan Publik atau Birokrasi Peningkatan Jasa Pelayanan Litbang IPTEK (PNBP) Program Penguatan Kelembagaan IPTEK Administrasi Kegiatan Penelitian Produk/Teknik Produksi Penelitian Penguasaan Teknologi Perekayasaan Produk/Proses Produksi
5.141.057.000 5.141.057.000 5.141.057.000 0 -
Barang 4
3.010.087.000 1.871.145.000 1.183.939.000 205.153.000 482.053.000 1.138.942.000 103.112.000 415.350.000 232.890.000 387.590.000
Modal 5
Anggaran Setelah Revisi
6
446.651.000 111.051.000 111.051.000 335.600.000 55.000.000 280.600.000 -
7
8.597.795.000 7.123.253.000 5.141.057.000 1.294.990.000 205.153.000 482.053.000 1.474.542.000 158.112.000 415.350.000 513.490.000 387.590.000
9.241.468.288 7.766.926.288 5.784.730.288 1.294.990.000 205.153.000 482.053.000 1.474.542.000 158.112.000 415.350.000 513.490.000 387.590.000
Sumber : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009
Realisasi anggaran belanja tahun 2008 secara keseluruhan sebesar Rp 8.999.633.784,- atau lebih kecil dari alokasi anggarannya. Hal tersebut dikarenakan tidak dilakukannya forecasting tiap mata anggaran sehingga pos-pos yang ada minim monitoring alokasinya sehingga menyisakan anggaran. Selisih tertinggi terdapat pada belanja peningkatan jasa pelayanan litbang Iptek (PNBP) alokasi yang ada tidak menyerap anggaran yang tersedia, seperti yang ditampilkan pada Tabel 4 berikut. Tabel 4. Realisasi belanja Pusat Penelitian Metalurgi tahun 2008 Satker/ Program/ Subkegiatan
Uraian Satker/ Program/ Subkegiatan
Anggaran
Realisasi
1
2
3
4
9.736.991.000 7.296.991.000 4.901.743.000 1.556.267.000 569.829.000 269.152.000 2.440.000.000 182.634.000 1.045.000.000 788.366.000 424.000.000
8.999.633.784 6.850.759.800 4.869.105.170 1.248.946.630 554.380.000 178.328.000 2.148.873.984 160.385.300 925.644.046 667.749.100 395.095.538
450103 01.01.09 .0001 .0002 .0024 .6861 01.04.03 .6866.0002 .6866.0044 .6866.0047 .6866.0126
Pusat Penelitian Metalurgi Program Penerapan Pemerintahan yang Baik Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Peningkatan Jasa Pelayanan Litbang IPTEK (PNBP) Program Penguatan Kelembagaan IPTEK Administrasi Kegiatan Penelitian Produk/Teknik Produksi Penelitian Penguasaan Teknologi Perekayasaan Produk/Proses Produksi
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2008
40
Sementara realisasi anggaran belanja tahun 2009 ditampilkan pada Tabel 5 berikut. Tabel 5. Realisasi belanja Pusat Penelitian Metalurgi tahun 2009 Satker/ Program/ Subkegiatan
Uraian Satker/ Program/ Subkegiatan
Anggaran
Realisasi
1
2
3
4
9.241.468.288 7.766.926.288 5.784.730.288 1.294.990.000 205.153.000 482.053.000 1.474.542.000 158.112.000 415.350.000 513.490.000 387.590.000
8.483.382.975 7.219.191.150 5.565.469.411 1.053.234.938 130.345.000 470.141.801 1.264.191.825 120.969.700 355.168.025 419.081.600 368.972.500
450103 01.01.09 .0001 .0002 .0003 .6861 01.04.03 .6866.0002 .6866.0044 .6866.0047 .6866.0126
Pusat Penelitian Metalurgi Program Penerapan Pemerintahan yang Baik Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Pelayanan Publik atau Birokrasi Peningkatan Jasa Pelayanan Litbang IPTEK (PNBP) Program Penguatan Kelembagaan IPTEK Administrasi Kegiatan Penelitian Produk/Teknik Produksi Penelitian Penguasaan Teknologi Perekayasaan Produk/Proses Produksi
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2009
Realisasi anggaran belanja tahun 2009 yang ditampilkan pada Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa penyerapan anggaran belanja sebagaimana tahun 2008 masih terdapat selisih atau selisih yang signifikan terutama pada belanja pelayanan publik atau birokrasi. Hal tersebut dikarenakan pos belanja pendidikan dan pelatihan teknis dan pos belanja pembinaan administrasi
pengelolaan
kepegawaian
tidak
digunakan
sehingga
penyerapannya Rp 0,-. 4.5. Evaluasi Anggaran Belanja Penerapan rekening tunggal atau Treasury Single Account (TSA) yang dicanangkan pada tahun 2007 merupakan hal yang baru dan sangat berperan dalam mengendalikan keuangan negara. Kementerian Keuangan melalui kebijakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara, Lembaga, Kantor, dan Satuan Kerja. Kedua, PMK Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara dan Lembaga. Ketiga, PMK Nomor 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi dalam Rangka
Pengelolaan
dan
Penertiban
Rekening
Pemerintah
pada
Kementerian Negara, Lembaga, Kantor, dan Satuan Kerja. Hal tersebut
41
dilakukan untuk melakukan fungsi pemantauan atas anggaran keuangan negara yang terdapat pada Bank Indonesia dan Bank Umum/Persepsi, sesuai dengan lokasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai tempat membayar pengeluaran negara. Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI yang akan menggunakan anggaran belanjanya, membuat dokumen keuangan berupa Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN III Jakarta. KPPN III Jakarta kemudian memproses dan memberikan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) untuk keperluan pencatatan pengeluaran bendahara pengeluaran sekaligus mengindikasikan bahwa anggaran yang diajukan sudah berada di rekening bendahara pengeluaran. Pengendalian anggaran merupakan pembandingan antara anggaran yang dimiliki dengan realisasinya diakhir tahun. Perbandingan keduanya akan menghasilkan selisih (varians) yang perlu dicari penyebabnya. Terdapat dua tahapan dalam melakukan evaluasi terhadap anggaran sebagai alat pengendalian, pertama melakukan uji selisih (analisis varians), kedua melakukan uji hipotesis dengan uji t untuk mengetahui apakah selisih yang terjadi masih dalam batas pengendalian. 4.5.1 Analisis Varians Analisis varians digunakan untuk mengetahui perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya. Apabila diakhir tahun anggaran, anggaran belanja lebih tinggi dari pada realisasinya maka selisihnya favourable. Sementara bila anggaran belanjanya diakhir tahun anggaran lebih rendah dari realisasinya, maka selisihnya unfavourable. Analisis varians dilakukan pada anggaran belanja sub kegiatan Program Penerapan Pemerintahan yang Baik dan anggaran belanja sub kegiatan Program Penguatan Kelembagaan IPTEK Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI Tahun Angaran 2008-2009. 1. Anggaran Belanja Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI Tahun 2008
Pada anggaran belanja Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI tahun 2008, analisis varians dilakukan pada anggaran belanja sub kegiatan Program Penerapan Pemerintahan yang Baik dan anggaran belanja sub kegiatan
42
Program Penguatan Kelembagaan IPTEK. Secara keseluruhan, anggaran belanja Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI tahun 2008 sebesar Rp 9.736.991.000,- dengan besarnya realisasi sebesar Rp 8.999.633.784,-. Sehingga setelah dilakukan analisis varians, selisih yang terjadi favourable sebesar Rp 737.357.216,-. Hasil perhitungan anggaran belanja Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI Tahun 2008 bisa dilihat pada Tabel 6 berikut. Tabel 6. Varians anggaran belanja Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI tahun 2008 Satker/ Program/ Subkegiatan 1
Uraian Satker/ Program/ Subkegiatan 2
450103 01.01.09 .0001 .0002 .0024 .6861 01.04.03 .6866.0002 .6866.0044 .6866.0047 .6866.0126
Pusat Penelitian Metalurgi Program Penerapan Pemerintahan yang Baik Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Peningkatan Jasa Pelayanan Litbang IPTEK (PNBP) Program Penguatan Kelembagaan IPTEK Administrasi Kegiatan Penelitian Produk/Teknik Produksi Penelitian Penguasaan Teknologi Perekayasaan Produk/Proses Produksi
Anggaran
Realisasi
3
4
9.736.991.000 7.296.991.000 4.901.743.000 1.556.267.000 569.829.000 269.152.000 2.440.000.000 182.634.000 1.045.000.000 788.366.000 424.000.000
8.999.633.784 6.850.759.800 4.869.105.170 1.248.946.630 554.380.000 178.328.000 2.148.873.984 160.385.300 925.644.046 667.749.100 395.095.538
Nilai Varians
% Penyimpangan
5
737.357.216 446.231.200 32.637.830 307.320.370 15.449.000 90.824.000 291.126.016 22.248.700 119.355.954 120.616.900 28.904.462
Sumber : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2008
a. Belanja Program Penerapan Pemerintahan yang Baik Belanja program penerapan pemerintahan yang baik terdiri dari belanja pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan, belanja penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, belanja pembangunan/ pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana, dan belanja peningkatan jasa pelayanan litbang Iptek (PNBP). Secara keseluruhan, belanja program penerapan pemerintahan yang baik mengalami selisih anggaran sebesar Rp 446.231.200,- dengan persentase 6,12 persen dengan nilai anggaran belanja sebesar Rp 7.296.991.000,- dan realisasi sebesar Rp 6.850.759.800,- sehingga selisih yang terjadi favourable. i. Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan Selisih yang terjadi sebesar Rp 32.637.830,- dan persentase selisih sebesar 0,67 persen dengan jumlah anggaran sebesar Rp
6
7,57 6,12 0,67 19,75 2,71 33,74 11,93 12,18 11,42 15,30 6,82
43
4.901.743.000,- dan realisasi sebesar Rp 4.869.105.170,- seperti ditampilkan pada Tabel 7 berikut. Tabel 7. Varians belanja pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan tahun 2008 Satker/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 450103.01.0001 01.01.09 0001 0001.511111 0001.511119 0001.511121 0001.511122 0001.511123 0001.511124 0001.511125 0001.511126 0001.511129 0001.511151
PUSAT PENELITIAN METALURGI PROGRAM PENERAPAN PEMERINTAHAN YANG BAIK Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS Belanja Tunjangan Anak PNS Belanja Tunjangan Struktural PNS Belanja Tunjangan Fungsional PNS Belanja Tunjangan PPh PNS Belanja Tunjangan Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunjangan Umum PNS
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
9.736.991.000 7.296.991.000 4.901.743.000 3.225.060.000 41.000 204.565.000 70.864.000 116.155.000 415.935.000 82.008.000 157.150.000 479.160.000 150.823.000
8.999.633.784 6.850.759.800 4.869.105.170 3.004.065.091 91.879 247.587.153 7.622.736 142.575.000 507.312.400 103.957.261 263.005.250 358.528.500 165.755.000
Nilai Varians % Penyimpangan (Rp) 737.357.216 7,57 446.231.200 6,12 32.637.830 0,67 220.994.909 6,85 (50.879) -124,10 (43.022.153) -21,03 63.241.264 89,24 (26.420.000) -22,75 (91.377.400) -21,97 (21.949.261) -26,76 (105.855.250) -67,36 120.631.500 25,18 (14.932.000) -9,90
Sumber : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2008
Pada sub kegiatan belanja pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan, selisih terjadi dikarenakan ada dua mata anggaran yang mengalami selisih favorable yaitu Belanja Gaji Pokok PNS, Belanja Tunjangan Anak PNS dan belanja uang makan PNS. Belanja Gaji Pokok PNS memiliki jumlah anggaran sebesar Rp 3.225.060.000,- dan realisasi sebesar Rp 3.004.065.091,- sehingga memiliki nilai varians sebesar Rp 220.994.909,- dengan persentase selisih 6,85 persen. Belanja Tunjangan Anak PNS
memiliki
anggaran sebesar Rp 70.864.000,- dan realisasi sebesar Rp 7.622.736,- dengan nilai varians sebesar Rp 63.241.264,- dan persentase selisih 89,24 persen. Sementara belanja uang makan PNS memiliki jumlah anggaran sebesar Rp 479.160.000,- dan realisasi sebesar Rp 358.528.500,- sehingga memiliki nilai varians sebesar Rp 120.631.500,- dengan persentase selisih 25,18 persen. Pada mata anggaran Belanja Pembulatan Gaji PNS, Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS, Belanja Tunjangan Struktural PNS, Belanja Tunjangan Fungsional PNS, Belanja Tunjangan PPh PNS, Belanja Tunjangan Beras PNS dan Belanja Tunjangan Umum PNS, selisih yang terjadi unfavourable. Realisasi belanja lebih tinggi dibandingkan anggaran.
U/F Favourable Favourable Favourable Favourable Unfavourable Unfavourable Favourable Unfavourable Unfavourable Unfavourable Unfavourable Favourable Unfavourable
44
Anggaran belanja pembulatan gaji PNS memiliki anggaran sebesar Rp 41.000,- dan realisasi Rp 91.879,- sehingga nilai varians yang dihasilkan sebesar Rp -50.879,- dengan persentase selisih 124,10 persen. Pada anggaran belanja tunjangan suami/istri PNS menghasilkan nilai varians Rp -43.022.153,- dengan anggaran Rp 204.565.000,- dan realisasi Rp 247.587.153,- sehingga menjadi unfavourable dengan nilai persentase -21,03 persen. Anggaran belanja tunjangan struktural PNS memiliki anggaran sebesar Rp 116.155.000,- dan realisasi sebesar Rp 142.575.000,- dengan nilai varians sebesar Rp -26.420.000,- serta persentase selisih sebesar 22,75 persen. Pada belanja tunjangan fungsional PNS memiliki anggaran sebesar Rp 415.935.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 507.312.400,- dengan nilai varians sebesar Rp -91.377.400,dan persentase selisih -21,97 persen. Untuk belanja tunjangan PPh PNS, nilai varians yang dihasilkan sebesar Rp -21.949.261,dengan nilai persentase selisih -26,76 persen, dikarenakan anggaran yang dikuasai sebesar Rp 82.008.000,- sementara realisasinya sebesar Rp 103.957.261,-. Belanja tunjangan beras PNS juga mengalami unfavourable dengan anggaran sebesar Rp 157.150.000,- dan realisasi Rp 263.005.250,- dengan nilai varians sebesar Rp -105.855.250,- dan nilai persentase sebesar -67,36 persen. Terakhir, belanja tunjangan umum PNS memiliki anggaran sebeasar Rp 150.823.000,- dan realisasi sebesar Rp 165.755.000,- dengan nilai varians sebesar Rp -14.932.000,- dan nilai persentase selisih -9,90 persen. ii. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran memiliki anggaran keseluruhan sebesar Rp 1.556.267.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.248.946.630,-. Sehingga menghasilkan nilai varians sebesar Rp 307.320.370,- dan persentase selisih sebesar 19,75 persen atau favourable seperti ditanpilkan pada Tabel 8 berikut.
45
Tabel 8. Varians belanja penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran tahun 2008 Satker/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 450103.01.0001 01.01.09 0002 0002.0012 0002.0029 0002.0034 0002.0042 0002.0062 0002.0205 0002.0256 0002.0926 0002.1138 0002.1175 0002.1434 0002.2005 0002.2007 0002.2176 0002.2444
Anggaran (Rp)
PUSAT PENELITIAN METALURGI PROGRAM PENERAPAN PEMERINTAHAN YANG BAIK Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Perawat/Dokter/Satpam/Tenaga Teknis Lainnya Penyelenggaraan Laboratorium Pameran/Visualisasi/Publikasi dan Promosi Perawatan Gedung Kantor Perbaikan Peralatan Kantor Pengadaan Perlengkapan Kantor (ATK, Barang Cetak, Alat, RT, Langganan Majalah) Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10 Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKA-KL) Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 Langganan Daya dan Jasa Jasa Keamanan / Kebersihan Pembinaan dan Konsultasi
Realisasi (Rp)
9.736.991.000 7.296.991.000 1.556.267.000 15.000.000 4.000.000 34.125.000 121.019.000 57.500.000 77.700.000 372.000.000 47.084.000
8.999.633.784 6.850.759.800 1.248.946.630 0 0 34.125.000 98.902.400 49.729.000 76.608.000 356.860.000 36.832.300
81.000.000 7.500.000 7.500.000 5.600.000 662.339.000 38.400.000 25.500.000
80.990.000 0 7.500.000 3.987.000 451.372.930 38.400.000 13.640.000
Nilai Varians % Penyimpangan (Rp) 737.357.216 7,57 446.231.200 6,12 307.320.370 19,75 15.000.000 100,00 4.000.000 100,00 0 0,00 22.116.600 18,28 7.771.000 13,51 1.092.000 1,41 15.140.000 4,07 10.251.700 21,77 10.000 7.500.000 0 1.613.000 210.966.070 0 11.860.000
0,01 100,00 0,00 28,80 31,85 0,00 46,51
Sumber : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2008
Belanja pendidikan dan pelatihan teknis memiliki anggaran belanja sebesar Rp 15.000.000,- namun realisasinya sebesar Rp 0,-. Sehingga memiliki nilai varians sebesar Rp 15.000.000,- dengan persentase selisih 100 persen dan bersifat favourable. Belanja pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian memiliki
angaran
belanja
sebesar
Rp
4.000.000,-
namun
realisasinya sebesar Rp 0,-. Sehingga favourable dengan nilai varians sebesar Rp 4.000.000,- dan persentase selisih 100 persen. Belanja pengadaan toga / pakaian kerja sopir / pesuruh / perawat / dokter / satpam / tenaga teknis lainnya memiliki anggaran belanja Rp 34.125.000,- dan habis terpakai. Sehingga realisasinya Rp Rp 34.125.000,- menghasilkan nilai varians Rp 0,- dengan persentase selisih 0 persen. Belanja penyelenggaraan laboratorium memiliki anggaran belanja sebesar Rp 121.019.000,- dan realisasi sebesar Rp 98.902.400,- dengan nilai varians sebesar Rp 22.116.600,- dan persentase
selisih
18,28
persen.
Sehingga
menghasilkan
visualisasi/
publikasi
dan
promosi
Seminar
Material
favourable. Belanja
pameran/
digunakan
untuk
Metalurgi
yang
keperluan rutin
pelaksanaan
diadakan
setiap
tahunnya.
Dalam
pelaksanaannya memiliki varians selisih sebesar Rp 7.771.000,dan persentase 13,51 persen dengan anggaran belanja sebesar Rp
U/F Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable
46
57.500.000,- dan realisasi sebesar Rp 49.729.000,- sehingga favourable. Belanja perawatan gedung kantor cukup banyak digunakan dikarenakan penyusutan gedung yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 76.608.000,-. Dari anggaran sebesar Rp 77.700.000,menghasilkan persentase selisih sebesar 1,41 persen dengan varians sebesar Rp 1.092.000,-. Belanja perbaikan peralatan kantor lebih kepada pemanfaatan kembali dan perbaruan peralatan. Faktor penambahan formasi pegawai baru menjadi alasan terbesar selain perbaruan tata letak ruangan. Belanja perbaikan peralatan kantor memiliki anggaran sebesar
Rp
372.000.000,-
dengan
realisasi
sebesar
Rp
356.860.000,- dan varians yang dihasilkan sebesar Rp 15.140.000,dengan persentase selisih sebesar 4,07 persen. Belanja pengadaan perlengkapan kantor (ATK, barang cetak, alat, RT, langganan majalah) memiliki anggaran sebesar Rp 47.084.000,- dan realisasi sebesar Rp 36.832.300,-. Sehingga menghasilkan nilai varians sebesar Rp 10.251.700,- dan persentase selisih 21,77 persen. Belanja perawatan kendaraan bermotor roda 4 /6 /10 memiliki angaran sebesar Rp 81.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 80.990.000,-. Besaran varians Rp 10.000,- dan menghasilkan persentase selisih 0,01 persen. Belanja penyusunan program dan rencana kerja (RKA-KL) tahun
2008 tidak digunakan sepanjang tahun anggaran 2008. Sehingga memiliki varians sebesar Rp 7.500.000- dari anggaran sebesar Rp 7.500.000,- dengan persentase selisih sebesar 100 persen. Belanja pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) memiliki selisih Rp 0,- dari anggaran sebesar Rp 7.500.000,-. Sehingga persentase selisih yang terjadi sebesar 0 persen. Belanja perawatan kendaraan bermotor roda 2 menghasilkan realisasi sebesar Rp 3.987.000,- dan nilai varians sebesar Rp
47
1.613.000,-. Persentase selisih sebesar 28,80 persen dari anggaran sebesar Rp 5.600.000,-. Belanja langganan daya dan jasa tahun 2008 memiliki anggaran sebesar Rp 662.339.000,-. Varians yang dihasilkan sebesar
Rp
210.966.070,-
dengan
realisasi
sebesar
Rp
451.372.930,- dan persentase perubahan terhadap selisih sebesar 31,85 persen. Belanja jasa keamanan kebersihan memiliki nilai varians sebesar Rp 0,- dikarenakan realisasi belanja yang habis dipakai sebesar Rp 38.400.000,-. Sama dengan anggarannya yaitu sebesar Rp 38.400.000,- sehingga persentase terhadap selisihnya sebesar 0 persen. Terakhir, belanja pembinaan dan konsultasi memiliki realisasi sebesar Rp 13.640.000,- dari anggaran sebesar Rp 25.500.000,-. Varians sebesar Rp 11.860.000,- dengan persentase terhadap selisih sebesar 46,51 persen. iii. Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Anggaran belanja pembangunan/ pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana pada tahun 2008 sebesar Rp 569.829.000,dan realisasi sebesar Rp 554.380.000,- dengan varians sebesar Rp 15.449.000,- dan persentase selisih sebesar 2,71 persen. Terdiri atas belanja pengadaan meubelair, belanja pengadaan alat pengolah data dan belanja pengadaan peralatan penunjang operasional seperti ditampilkan pada Tabel 9 berikut. Tabel 9. Varians pembangunan/pengadaan/peningkatan prasarana tahun 2008 Satker/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 450103.01.0001 01.01.09 0024 0024.0273 0024.0277 0024.1008
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
9.736.991.000 7.296.991.000 569.829.000 145.500.000 159.198.000 265.131.000
8.999.633.784 6.850.759.800 554.380.000 138.930.000 159.150.000 256.300.000
PUSAT PENELITIAN METALURGI PROGRAM PENERAPAN PEMERINTAHAN YANG BAIK Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadaan Meubelair Pengadaan Alat Pengolah Data Pengadaan Peralatan Penunjang Operasional
sarana
dan
Nilai Varians % Penyimpangan (Rp) 737.357.216 7,57 446.231.200 6,12 15.449.000 2,71 6.570.000 4,52 48.000 0,03 8.831.000 3,33
Sumber : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2008
Belanja pengadaan meubelair menghasilkan persentase selisih
sebesar
4,52
persen
dengan realisasi
sebesar Rp
U/F Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable
48
138.930.000,-. Anggaran yang dimiliki sebesar Rp 145.500.000,dan varians sebesar Rp 6.570.000,-. Belanja pengadaan alat pengolah data tahun 2008 memiliki anggaran sebesar Rp 159.198.000,- dengan realisasi sebesar Rp 159.150.000,-. Varians yang dihasilkan sebesar Rp 48.000,- dan persentase selisih sebesar 0,03 persen. Realisasi belanja pengadaan peralatan penunjang operasional tahun 2008 sebesar Rp 256.300.000,- dari anggaran sebesar Rp 265.131.000,-. Sehingga menyisakan anggaran atau varians sebesar Rp 8.831.000,- dengan persentase selisih sebesar Rp 3,33 persen. iv. Peningkatan Jasa Pelayanan Litbang IPTEK (PNBP) Belanja peningkatan jasa pelayanan litbang Iptek (PNBP) seperti ditampilkan pada Tabel 10 hanya melaksanakan satu sub kegiatan yaitu penelitian penguasaan teknologi. Terdiri dari belanja uang honor tidak tetap, belanja bahan, belanja barang non operasional lainnya dan belanja perjalanan lainnya (dalam negeri). Tabel 10. Varians peningkatan jasa pelayanan litbang IPTEK (PNBP) tahun 2008 Satker/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 450103.01.0001 01.01.09 6861 0047 0047.512112 0047.521211 0047.521219 0047.524119
PUSAT PENELITIAN METALURGI PROGRAM PENERAPAN PEMERINTAHAN YANG BAIK Peningkatan Jasa Pelayanan Litbang IPTEK (PNBP) Penelitian Penguasaan Teknologi Belanja Uang Honor Tidak Tetap Belanja Bahan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Perjalanan Lainnya (DN)
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
9.736.991.000 7.296.991.000 269.152.000 269.152.000 31.800.000 105.822.000 33.860.000 97.670.000
8.999.633.784 6.850.759.800 178.328.000 178.328.000 31.800.000 105.788.000 33.860.000 6.880.000
Nilai Varians % Penyimpangan (Rp) 737.357.216 7,57 446.231.200 6,12 90.824.000 33,74 90.824.000 33,74 0 0,00 34.000 0,03 0 0,00 90.790.000 92,96
Sumber : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2008
Belanja peningkatan jasa pelayanan litbang Iptek (PNBP) tahun 2008 memiliki anggaran sebesar Rp 269.152.000,- dan realisasi sebesar Rp 178.328.000,-. Varians selisih dihasilkan sebesar Rp 90.824.000,- dan persentase selisih sebesar 33,74 persen. b Belanja Program Penguatan Kelembagaan IPTEK Belanja program penguatan kelembagaan IPTEK secara keseluruhan memiliki anggaran sebesar Rp 2.440.000.000,-. Realisasi dihasilkan sebesar Rp 2.148.873.984,- dengan varians selisih sebesar
U/F Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable
49
Rp 291.126.016,- dan persentase selisih sebesar 11,93 persen. Belanja program penguatan kelembagaan IPTEK terdiri dari belanja administrasi kegiatan, belanja penelitian produk/teknik produksi, belanja penelitian penguasaan teknologi dan belanja perekayasaan produk/teknik produksi. i. Administrasi Kegiatan Belanja administrasi kegiatan terdiri dari belanja uang honor tidak tetap, belanja bahan, belanja barang non operasional lainnya dan belanja perjalanan lainnya (dalam negeri). Secara keseluruhan pada tahun 2008 menghabiskan anggaran sebesar Rp 160.385.300,dan varians selisih sebesar Rp 22.248.700,- dengan persentase selisih 12,18 persen dari anggaran sebesar Rp 182.634.000,- seperti ditampilkan pada Tabel 11 berikut. Tabel 11. Varians administrasi kegiatan tahun 2008 Satker/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 450103.01.0001 01.04.03 6866 0002 0002.512112 0002.521211 0002.521219 0002.524119
PUSAT PENELITIAN METALURGI PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN IPTEK Pengembangan dan Penyusunan Indikator Iptek Administrasi Kegiatan Belanja Uang Honor Tidak Tetap Belanja Bahan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Perjalanan Lainnya (DN)
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
9.736.991.000 2.440.000.000 2.440.000.000 182.634.000 50.694.000 70.000.000 47.500.000 14.440.000
8.999.633.784 2.148.873.984 2.148.873.984 160.385.300 50.694.000 59.294.500 47.296.800 3.100.000
Nilai Varians % Penyimpangan (Rp) 737.357.216 7,57 291.126.016 11,93 291.126.016 11,93 22.248.700 12,18 0 0,00 10.705.500 15,29 203.200 0,43 11.340.000 78,53
Sumber : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2008
Belanja uang honor tidak tetap sub kegiatan administrasi kegiatan memiliki anggaran sebesar Rp 50.694.000,- dan teralokasikan semua. Sehingga varians selisihnya sebesar Rp 0,dengan persentase 0 persen. Belanja bahan sub kegiatan administrasi kegiatan memiliki anggaran sebesar Rp 70.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 59.294.500,-. Varians dihasilkan sebesar Rp 10.705.500,- dan persentase selisih sebesar 15,29 persen. Realisasi belanja barang non operasional lainnya sub kegiatan administrasi kegiatan tahun 2008 sebesar Rp 47.296.800,- dengan varians sebesar Rp 203.200,-. sehingga menghasilkan 0,43 persen persentase selisih dari total anggaran sebesar Rp 47.500.000,-
U/F Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable
50
Belanja perjalanan lainnya (dalam negeri) sub kegiatan administrasi kegiatan banyak yang tidak terserap, dimana hanya menghasilkan realisasi sebesar Rp 3.100.000,- dengan persentase selisih sebesar 78,53 persen dari anggaran sebesar Rp 14.440.000,-. Sehingga besarnya varians adalah sebesar Rp 11.340.000,-. ii. Penelitian Produk/Teknik Produksi Belanja penelitian produk/teknik produksi tahun 2008 seperti ditampilkan pada Tabel 12 terdiri dari belanja uang honor tidak tetap, belanja bahan, belanja perjalanan lainnya (dalam negeri), belanja modal, peralatan dan mesin serta belanja modal fisik lainnya. Secara keseluruhan, anggaran penelitian produk/teknik produksi tahun 2008 sebesar Rp 1.045.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 925.644.046,- sehingga menghasilkan varians sebesar Rp 119.355.954,- dengan persentase terhadap selisih sebesar 11,42 persen. Tabel 12. Varians penelitian produk/teknik produksi Satker/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 450103.01.0001 01.04.03 6866 0044 0044.512112 0044.521211 0044.524119 0044.532111 0044.536111
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
9.736.991.000 2.440.000.000 2.440.000.000 1.045.000.000 305.424.000 337.566.000 140.780.000 250.790.000 40.440.000
8.999.633.784 2.148.873.984 2.148.873.984 925.644.046 305.292.000 322.084.546 59.140.000 220.265.000 18.862.500
PUSAT PENELITIAN METALURGI PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN IPTEK Pengembangan dan Penyusunan Indikator Iptek Penelitian Produk/Teknik Produksi Belanja Uang Honor Tidak Tetap Belanja Bahan Belanja Perjalanan Lainnya (DN) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Fisik Lainnya
Nilai Varians % Penyimpangan (Rp) 737.357.216 7,57 291.126.016 11,93 291.126.016 11,93 119.355.954 11,42 132.000 0,04 15.481.454 4,59 81.640.000 57,99 30.525.000 12,17 21.577.500 53,36
Sumber : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2008
Belanja produk/teknik
uang
honor
produksi
tidak
memiliki
tetap
belanja
anggaran
penelitian
sebesar
Rp
305.424.000,- dan realisasi sebesar Rp 305.292.000,-. Varians yang dihasilkan sebesar Rp 132.000,- dan persentase selisih sebesar 0,04 persen. Belanja bahan belanja penelitian produk/teknik produksi tahun 2008 menghabiskan anggaran sebesar Rp 322.084.546,- dari alokasi sebesar Rp 337.566.000,-. Sehingga menghasilkan varians sebesar Rp 15.481.454,- dan persentase selisih sebesar 4,59 persen.
U/F Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable
51
Belanja perjalanan lainnya (dalam negeri) belanja penelitian produk/teknik produksi hanya menghabiskan anggaran sebesar Rp 59.140.000,- dari alokasi sebesar Rp 140.780.000,-. Sehingga menghasilkan varians sebesar Rp 81.640.000,- dan persentase selisih sebesar Rp 57,99 persen. Belanja modal, peralatan dan mesin belanja penelitian produk/teknik produksi menghasilkan persentase selisih sebesar 12,17 persen dengan varians sebesar Rp 30.525.000,-. Anggaran yang dimiliki sebesar Rp 250.790.000,- dan penyerapan anggaran yang sebesar Rp 220.265.000,-. Belanja modal fisik lainnya belanja penelitian produk/teknik produksi memiliki anggaran sebesar Rp 40.440.000,- dan realisasi sebesar Rp 18.862.500,-. Sehingga menghasilkan varians sebesar Rp 21.577.500,- dan persentase selisih sebesar 53,36 persen. iii. Penelitian Penguasaan Teknologi Belanja penelitian penguasaan teknologi tahun 2008 secara keseluruhan memiliki anggaran sebesar Rp 788.366.000,-. Realisasi yang digunakan sebesar Rp 667.749.100,- dengan persentase selisih sebesar 15,30 persen dan varians sebesar Rp 120.616.900,-. Seperti ditampilkan Tabel 13 berikut. Tabel 13. Varians penelitian penguasaan teknologi tahun 2008 Satker/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 450103.01.0001 01.04.03 6866 0047 0047.512112 0047.521211 0047.524119 0047.532111 0047.536111
PUSAT PENELITIAN METALURGI PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN IPTEK Pengembangan dan Penyusunan Indikator Iptek Penelitian Penguasaan Teknologi Belanja Uang Honor Tidak Tetap Belanja Bahan Belanja Perjalanan Lainnya (DN) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Fisik Lainnya
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
9.736.991.000 2.440.000.000 2.440.000.000 788.366.000 243.288.000 235.192.000 142.080.000 165.226.000 37.580.000
8.999.633.784 2.148.873.984 2.148.873.984 667.749.100 243.136.200 234.105.500 49.100.000 125.467.400 15.940.000
Nilai Varians % Penyimpangan (Rp) 737.357.216 7,57 291.126.016 11,93 291.126.016 11,93 120.616.900 15,30 151.800 0,06 1.086.500 0,46 92.980.000 65,44 39.758.600 24,06 21.640.000 57,58
Sumber : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2008
Belanja uang honor tidak tetap belanja penelitian penguasaan teknologi tahun 2008 menyerap hampir keseluruhan alokasi anggaran sebesar Rp 243.136.200,- dari anggaran sebesar Rp 243.288.000,- yang dialokasikan. Sehingga persentase terhadap selisih sebesar 0,06 persen dan varians sebesar Rp 151.800,-.
U/F Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable
52
Belanja bahan belanja penelitian penguasaan teknologi tahun 2008 memiliki anggaran sebesar Rp 235.192.000,- dan realisasi sebesar Rp 234.105.500,-. Sehingga menghasilkan varians sebesar Rp 1.086.500,- dan persentase selisih sebesar 0,46 persen. Belanja perjalanan lainnya (dalam negeri) belanja penelitian penguasaan teknologi tahun 2008 hanya menghasilkan realisasi sebesar Rp 49.100.000,- dari anggaran sebesar Rp 142.080.000,-. Sehingga memiliki varians sebesar Rp 92.980.000,- dengan persentase selisih sebesar 65,44 persen. Belanja modal, peralatan dan mesin belanja penelitian penguasaan teknologi tahun 2008 memiliki persentase terhadap selisih sebesar 24,06 persen dengan varians sebesar Rp 39.758.600,-. Sementara anggaran yang dimiliki sebesar Rp 165.226.000,- dan realisasi sebesar Rp 125.467.400,-. Belanja modal fisik lainnya belanja penelitian penguasaan teknologi
tahun
2008
menyisakan
anggaran
sebesar
Rp
21.640.000,- dari anggaran sebesar Rp 37.580.000,- dan realisasi sebesar Rp 15.940.000,-. Sehingga persentase selisihnya sebesar 57,58 persen. iv. Perekayasaan Produk/Proses Produksi Belanja perekayasaan produk/proses produksi tahun 2008 secara keseluruhan menghabiskan anggaran belanja sebesar Rp 395.095.538,- dari anggaran sebesar Rp 424.000.000,-. Sehingga menghasilkan varians sebesar Rp 28.904.462,- dan persentase selisih sebesar 6,82 persen seperti ditampilkan Tabel 14 berikut. Tabel 14. Varians perekayasaan produk/proses produksi tahun 2008 Satker/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 450103.01.0001 01.04.03 6866 0126 0126.512112 0126.521211 0126.524119 0126.532111 0126.536111
PUSAT PENELITIAN METALURGI PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN IPTEK Pengembangan dan Penyusunan Indikator Iptek Perekayasaan Produk/Proses Produksi Belanja Uang Honor Tidak Tetap Belanja Bahan Belanja Perjalanan Lainnya (DN) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Fisik Lainnya
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
9.736.991.000 2.440.000.000 2.440.000.000 424.000.000 135.864.000 134.596.000 68.530.000 70.050.000 14.960.000
8.999.633.784 2.148.873.984 2.148.873.984 395.095.538 135.735.300 134.558.438 55.850.000 61.474.300 7.477.500
Nilai Varians % Penyimpangan (Rp) 737.357.216 7,57 291.126.016 11,93 291.126.016 11,93 28.904.462 6,82 128.700 0,09 37.562 0,03 12.680.000 18,50 8.575.700 12,24 7.482.500 50,02
Sumber : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2008
U/F Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable
53
Anggaran
belanja
uang
honor
tidak
tetap
belanja
perekayasaan produk/proses produksi tahun 2008 sebesar Rp 135.864.000,- dengan realisasi sebesar Rp 135.735.300,-. Sehingga menyisakan varians sebesar Rp 128.700,- dengan persentase selisih sebesar 0,09 persen. Belanja bahan belanja perekayasaan produk/proses produksi tahun 2008 menghabiskan anggaran sebesar Rp 134.558.438,- dari anggaran sebesar Rp 134.596.000,-. Sehingga menyisakan varians sebesar Rp 37.562,- dengan persentase selisih sebesar 0,03 persen. Belanja
perjalanan
lainnya
(dalam
negeri)
belanja
perekayasaan produk/proses produksi tahun 2008 memiliki anggaran sebesar Rp 68.530.000,- dan realisasi sebesar Rp 55.850.000,-.
Sehingga
menghasilkan
varians
sebesar
Rp
12.680.000,- dan persentase selisih sebesar 18,50 persen. Belanja modal, peralatan dan mesin belanja perekayasaan produk/proses produksi tahun 2008 menyisakan anggaran sebesar Rp 8.575.700,-. Sehingga persentase selisih dihasilkan sebesar 12,24 persen dari anggaran sebesar Rp 70.050.000,- dan realisasi sebesar Rp 61.474.300,-. Belanja
modal
fisik
lainnya
belanja
perekayasaan
produk/proses produksi tahun 2008 hanya menghabiskan anggaran belanja sebesar Rp 7.477.500,- dari anggaran sebesar Rp 14.960.000,-.
Sehingga
menghasilkan
varians
sebesar
Rp
7.482.500,- dan persentase selisih sebesar 50,02 persen. 2. Anggaran Belanja Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI Tahun 2009 Pada anggaran belanja Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI tahun 2009, analisis varians dilakukan pada anggaran belanja sub kegiatan Program Penerapan Pemerintahan yang Baik dan anggaran belanja sub kegiatan Program Penguatan Kelembagaan IPTEK. Secara keseluruhan, anggaran belanja Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI tahun 2009 sebesar Rp 9.241.468.288,- dengan besarnya realisasi sebesar Rp 8.483.382.975,-. Sehingga setelah dilakukan analisis varians, selisih yang terjadi
54
favourable sebesar Rp 758.085.313,- sebagaimana ditampilkan pada Tabel 7 berikut. Tabel 15. Varians anggaran belanja Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI tahun 2009 Satker/ Program/ Subkegiatan 1
Uraian Satker/ Program/ Subkegiatan 2
450103 01.01.09 .0001 .0002 .0003 .6861 01.04.03 .6866.0002 .6866.0044 .6866.0047 .6866.0126
Pusat Penelitian Metalurgi Program Penerapan Pemerintahan yang Baik Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Pelayanan Publik atau Birokrasi Peningkatan Jasa Pelayanan Litbang IPTEK (PNBP) Program Penguatan Kelembagaan IPTEK Administrasi Kegiatan Penelitian Produk/Teknik Produksi Penelitian Penguasaan Teknologi Perekayasaan Produk/Proses Produksi
Anggaran
Realisasi
Nilai Varians
% Penyimpangan
7
8
5
6
9.241.468.288 7.766.926.288 5.784.730.288 1.294.990.000 205.153.000 482.053.000 1.474.542.000 158.112.000 415.350.000 513.490.000 387.590.000
8.483.382.975 7.219.191.150 5.565.469.411 1.053.234.938 130.345.000 470.141.801 1.264.191.825 120.969.700 355.168.025 419.081.600 368.972.500
758.085.313 547.735.138 219.260.877 241.755.062 74.808.000 11.911.199 210.350.175 37.142.300 60.181.975 94.408.400 18.617.500
8,20 7,05 3,79 18,67 36,46 2,47 14,27 23,49 14,49 18,39 4,80
Sumber : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2009
a. Belanja Program Penerapan Pemerintahan yang Baik Belanja program penerapan pemerintahan yang baik tahun 2009 terdiri dari belanja pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan, belanja penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, belanja pelayanan publik atau birokrasi dan belanja peningkatan jasa pelayanan litbang Iptek (PNBP). Secara keseluruhan, belanja program penerapan pemerintahan yang baik mengalami selisih anggaran sebesar Rp 547.735.138,- dengan persentase 7,05 persen dengan nilai anggaran belanja sebesar Rp 7.766.926.288,- dan realisasi sebesar Rp 7.219.191.150,- sehingga selisih yang terjadi favourable. i. Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan Belanja pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan secara keseluruhan memiliki anggaran sebesar Rp 5.784.730.288,- dan realisasi sebesar Rp 5.565.469.411,-. Sehingga menyisakan anggaran atau varians sebesar Rp 219.260.877,- dengan selisih favourable dengan persentase sebesar 3,79 persen seperti ditampilkan Tabel 16 berikut.
55
Tabel 16. Varians belanja pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan tahun 2009 Satker/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 450103.01.0001 01.01.09 0001 0001.511111 0001.511119 0001.511121 0001.511122 0001.511123 0001.511124 0001.511125 0001.511126 0001.511129 0001.511151
PUSAT PENELITIAN METALURGI PROGRAM PENERAPAN PEMERINTAHAN YANG BAIK Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS Belanja Tunjangan Anak PNS Belanja Tunjangan Struktural PNS Belanja Tunjangan Fungsional PNS Belanja Tunjangan PPh PNS Belanja Tunjangan Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunjangan Umum PNS
Anggaran (Rp) 9.241.468.288 7.766.926.288 5.784.730.288 3.680.766.196 100.000 304.373.240 81.159.612 231.920.000 492.240.000 129.819.000 195.672.240 479.820.000 188.860.000
Realisasi (Rp) 8.483.382.975 7.219.191.150 5.565.469.411 3.680.766.196 87.545 304.373.240 81.159.612 132.775.000 492.240.000 105.820.578 195.672.240 383.715.000 188.860.000
Nilai Varians % Penyimpangan (Rp) 758.085.313 8,20 547.735.138 7,05 219.260.877 3,79 0 0,00 12.455 12,46 0 0,00 0 0,00 99.145.000 42,75 0 0,00 23.998.422 18,49 0 0,00 96.105.000 20,03 0 0,00
Sumber : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2009
Belanja gaji pokok PNS, belanja tunjangan suami/istri PNS, belanja tunjangan anak PNS, belanja tunjangan fungsional PNS, belanja tunjangan beras PNS serta belanja tunjangan umum PNS mengalami persentase terhadap selisih sebesar 0 persen. Sehingga memiliki varians sebesar Rp 0,- atau alokasi anggaran yang disediakan habis terpakai. Sementara anggaran belanja pembulatan gaji PNS mengalami selisih favourable dengan persentase selisih sebesar 12,46 persen. Belanja tunjangan struktural PNS tahun 2009 menghabiskan anggaran sebesar Rp 132.775.000,- dan menyisakan anggaran sebesar Rp 99.145.000,- sehingga favourable dengan persentase selisih sebesar 42,75 persen. Belanja tunjangan PPh PNS memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 129.819.000,- dengan varians sebesar Rp 23.998.422,- sehingga favourable dengan persentase selisih sebesar 18,49 persen. Selisih belanja uang makan PNS favourable dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp 383.715.000,- dan menghasilkan varians sebesar Rp 96.105.000,- dengan persentase selisih sebesar 20,03 persen. ii. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Belanja penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran secara keseluruhan memiliki anggaran sebesar Rp 1.294.990.000,- dan realisasi sebesar Rp 1.053.234.938,- dengan varians yang dihasilkan sebesar Rp 241.755.062,-. Sehingga
U/F Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable
56
favourable dengan persentase selisih sebesar 18,67 persen seperti ditampilkan pada Tabel 17 berikut. Tabel 17. Varians belanja penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran tahun 2009 Satker/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 450103.01.0001 01.01.09 0002 0002.0024 0002.0034 0002.0205 0002.0256 0002.0926 0002.1138 0002.2005 0002.2007 0002.2176 0002.2178 0002.4863
PUSAT PENELITIAN METALURGI PROGRAM PENERAPAN PEMERINTAHAN YANG BAIK Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh/Uang Makan PNS Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Perawat/Dokter/Satpam/Tenaga Teknis Lainnya Perawatan Gedung Kantor Perbaikan Peralatan Kantor Pengadaan Perlengkapan Kantor Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 Langganan Daya dan Jasa Jasa Keamanan / Kebersihan Jasa Pos / Giro / Sertifikat Operasional Perkantoran dan Pimpinan
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
9.241.468.288 7.766.926.288 1.294.990.000 9.800.000 33.300.000 88.500.000 188.200.000 174.003.000 98.100.000 6.487.000 564.000.000 74.400.000 5.700.000 52.500.000
8.483.382.975 7.219.191.150 1.053.234.938 9.763.300 31.950.000 88.500.000 188.125.000 168.517.831 98.094.098 1.620.000 338.950.509 74.400.000 814.200 52.500.000
Nilai Varians % Penyimpangan (Rp) 758.085.313 8,20 547.735.138 7,05 241.755.062 18,67 36.700 0,37 1.350.000 4,05 0 0,00 75.000 0,04 5.485.169 3,15 5.902 0,01 4.867.000 75,03 225.049.491 39,90 0 0,00 4.885.800 85,72 0 0,00
Sumber : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2009
Belanja pengadaan makanan/minuman penambah daya tahan tubuh/uang makan PNS belanja penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran tahun 2009 menghabiskan anggaran sebesar Rp 9.763.300,- dari alokasi anggaran yang besarnya Rp 9.800.000,-. Sehingga favourable dengan varians sebesar Rp 36.700,- dan pesentase selisih sebesar 0,37 persen. Belanja pengadaan toga / pakaian kerja sopir / pesuruh / perawat / dokter / satpam / tenaga teknis lainnya belanja penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran tahun 2009 menyisakan anggaran atau varians sebesar Rp 1.350.000,dari alokasi anggaran sebesar Rp 33.300.000,-. Sehingga favourable dengan persentase selisih sebesar 4,05 persen. Belanja perawatan gedung kantor belanja penyelenggaraan operasional
dan
pemeliharaan
perkantoran
tahun
2009
menghabiskan seluruh alokasi anggaran. Sehingga favourable dengan realisasi sebesar Rp 88.500.000 ,-. Belanja perbaikan peralatan kantor belanja penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran tahun 2009 menyisakan anggaran sebesar Rp 75.000,- dari anggaran sebesar Rp 188.200.000,-. Sehingga persentase selisih sebesar 0,04 persen. Belanja pengadaan peralatan/perlengkapan kantor belanja penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran tahun
U/F Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable
57
2009 dialokasikan sebesar Rp 174.003.000,- dengan realisasi sebesar Rp 168.517.831,-. Sehingga favourable dan memiliki persentase selisih sebesar 3,15 persen. Belanja perawatan kendaraan bermotor roda 4 /6 /10 belanja penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran tahun 2009 menggunakan alokasi anggaran sebesar Rp 98.094.098,- dan menyisakan anggaran atau varians sebesar Rp 5.902,-. Sehingga favourable dengan persentase selisih sebesar 0,01 persen. Belanja perawatan kendaraan bermotor roda 2 belanja penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran tahun 2009 tidak banyak alokasi yang digunakan. Anggaran yang sebesar Rp 6.487.000,- menghasilkan varians sebesar Rp 4.867.000,sehingga favourable dengan persentase selisih sebesar 75,03 persen. Belanja langganan daya dan jasa belanja penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran tahun 2009 merupakan anggaran tertinggi sebesar Rp 564.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 338.950.509,-. Sehingga favourable dengan varians sebesar Rp 225.049.491,- dan persentase selisih sebesar 39,90 persen. Belanja jasa keamanan/kebersihan belanja penyelenggaraan operasional
dan
pemeliharaan
perkantoran
tahun
2009
menghabiskan seluruh alokasi anggaran belanjanya dengan realisasi sebesar Rp 74.400.000,-. Sehingga favourable dengan persentase selisih sebesar 0 persen. Belanja jasa pos/giro/sertifikat belanja penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran tahun 2009 menyisakan 85,72 persen dari anggaran belanjanya atau menghabiskan anggaran belanja sebesar Rp 814.200,-. Sehingga favourable dari anggaran sebesar Rp 5.700.000,-. Belanja operasional perkantoran dan pimpinan belanja penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran tahun
58
2009 digunakan sesuai alokasi anggaran belanjanya dengan realisasi sebesar Rp 52.500.000,-. Sehingga favourable dengan persentse selisih 0 persen. iii. Pelayanan Publik atau Birokrasi Belanja pelayanan publik atau birokrasi tahun 2009 secara keseluruhan memiliki anggaran belanja sebesar Rp 205.153.000,dengan realisasi belanja sebesar Rp 130.345.000,-. Sehingga favourable dengan varians sebesar Rp 74.808.000,- dan persentase selisih sebesar 36,46 persen seperti ditampilkan Tabel 18 berikut. Tabel 18. Varians pelayanan publik atau birokrasi tahun 2009 Satker/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 450103.01.0001 01.01.09 0003 0003.0012 0003.0029 0003.0042 0003.0062 0003.0084 0003.0887 0003.1175 0003.1434 0003.2444
PUSAT PENELITIAN METALURGI PROGRAM PENERAPAN PEMERINTAHAN YANG BAIK Pelayanan Publik atau Birokrasi Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian Penyelenggaraan Laboratorium Pameran/Visualisasi/Publikasi dan Promosi Evaluasi/Laporan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKA-KL) Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Pembinaan dan Konsultasi
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
9.241.468.288 7.766.926.288 205.153.000 20.000.000 39.200.000 40.000.000 43.700.000 15.900.000 7.260.000 13.500.000 11.413.000 14.180.000
8.483.382.975 7.219.191.150 130.345.000 0 0 39.825.000 41.000.000 15.900.000 7.260.000 5.050.000 7.150.000 14.160.000
Nilai Varians % Penyimpangan (Rp) 758.085.313 8,20 547.735.138 7,05 74.808.000 36,46 20.000.000 100,00 39.200.000 100,00 175.000 0,44 2.700.000 6,18 0 0,00 0 0,00 8.450.000 62,59 4.263.000 37,35 20.000 0,14
Sumber : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2009
Secara keseluruhan, belanja pendidikan dan pelatihan teknis dan belanja pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian dari anggaran belanja yang dialokasikan, tidak mempergunakannya. Sehingga memiliki realisasi Rp 0,-. Belanja penyelenggaraan laboratorium belanja pelayanan publik atau birokrasi tahun 2009 memiliki anggaran sebesar Rp 40.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 39.825.000,-. Sehingga favourable dengan varians sebesar Rp 175.000,- dan persentase selisih sebesar 0,44 persen. Belanja pameran / visualisasi / publikasi dan promosi belanja pelayanan publik atau birokrasi tahun 2009 menghabiskan anggaran belanja sebesar Rp 41.000.000,- dari alokasi anggaran sebesar Rp 43.700.000,-. Sehingga favourable dengan varans sebesar Rp 2.700.000,- dan persentase selisih 6,18 persen. Belanja evaluasi atau laporan kegiatan belanja pelayanan publik atau birokrasi tahun 2009 menghabiskan seluruh anggaran
U/F Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable
59
belanja yang dialokasikan dengan realisasi sebesar Rp 15.900.000,Sehingga favourable dengan persentase selisih 0 persen. Belanja peningkatan kualitas pelayanan publik belanja pelayanan publik atau birokrasi tahun 2009 menghabiskan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 7.260.000,-. Sehingga favourable dengan persentase selisih 0 persen. Belanja penyusunan program dan rencana kerja (RKA-KL) belanja pelayanan publik atau birokrasi tahun 2009 menyisakan anggaran sebesar Rp 8.450.000,- dari alokasi anggaran sebesar Rp 13.500.000,-. Sehingga favourable dengan persentase selisih sebesar 62,59 persen. Belanja pengelolaan sistem akuntansi pemerintah (SAP) belanja pelayanan publik atau birokrasi tahun 2009 memiliki anggaran belanja sebesar Rp 11.413.000,- dan realisasi sebesar Rp 7.150.000,-. Sehingga favourable dengan persentase selisih sebesar 37,35 persen dan varians sebesar Rp 4.263.000,-. Belanja pembinaan dan konsultasi belanja pelayanan publik atau birokrasi tahun 2009 menghasilkan persentase selisih sebesar 0,14 persen. Sehingga favourable dengan varians sebesar Rp 20.000,- dari anggaran sebesar Rp 14.180.000,-. iv. Peningkatan Jasa Pelayanan Litbang IPTEK (PNBP) Belanja peningkatan jasa pelayanan litbang Iptek (PNBP) hanya melaksanakan satu sub kegiatan yaitu penelitian penguasaan teknologi. Belanja PNBP seperti ditampilkan Tabel 19 terdiri dari belanja untuk menambah daya tahan tubuh, belanja bahan , belanja honor yang terkait dengan output kegiatan, belanja barang non operasional lainnya, belanja jasa profesi dan belanja perjalanan biasa (dalam negeri). Belanja peningkatan jasa pelayanan litbang Iptek (PNBP) tahun 2009 memiliki anggaran sebesar Rp 482.053.000,- lebih besar dibandingkan tahun 2008 dikarenakan target dan realisasi yang ditetapkan juga meningkat. Realisasi atau anggaran yang digunakan
60
sebesar Rp 470.141.801,- dengan varians selisih sebesar Rp 11.911.199,- dan persentase selisih sebesar 2,47 persen. Tabel 19. Varians peningkatan jasa pelayanan litbang IPTEK (PNBP) tahun 2009 Satker/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 450103.01.0001 01.01.09 6861 0047 0047.521113 0047.521211 0047.521213 0047.521219 0047.522115 0047.524111
PUSAT PENELITIAN METALURGI PROGRAM PENERAPAN PEMERINTAHAN YANG BAIK Peningkatan Jasa Pelayanan Litbang IPTEK (PNBP) Penelitian Penguasaan Teknologi Belanja Untuk Menambah Daya Tahan Tubuh Belanja Bahan Honor yang Terkait Dengan Output Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Biasa (DN)
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
9.241.468.288 7.766.926.288 482.053.000 482.053.000 30.000.000 233.125.000 154.560.000 31.113.000 18.480.000 14.775.000
8.483.382.975 7.219.191.150 470.141.801 470.141.801 29.979.342 233.123.800 154.560.000 19.813.659 18.480.000 14.185.000
Nilai Varians % Penyimpangan (Rp) 758.085.313 8,20 547.735.138 7,05 11.911.199 2,47 11.911.199 2,47 20.658 0,07 1.200 0,00 0 0,00 11.299.341 36,32 0 0,00 590.000 3,99
U/F Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable
Sumber : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2009
b Belanja Program Penguatan Kelembagaan IPTEK Belanja program penguatan kelembagaan IPTEK tahun 2009 secara keseluruhan memiliki anggaran sebesar Rp 1.474.542.000,atau lebih rendah
dibandingkan dengan tahun 2008, dikarenakan
termin penelitian yang memasuki tahun terakhir penelitian. Realisasi atau penggunaan anggarannya sebesar Rp 1.264.191.825,- dengan varians selisih sebesar Rp 210.350.175,- dan persentase selisih sebesar 14,27 persen. Belanja program penguatan kelembagaan IPTEK terdiri dari: i. Administrasi Kegiatan Belanja administrasi kegiatan secara keseluruhan pada tahun 2009 menghabiskan anggaran sebesar Rp 120.969.700,- dan varians selisih sebesar Rp 37.142.300,- dengan persentase selisih 23,49 persen dari anggaran sebesar Rp 158.112.000,- seperti ditampilkan Tabel 20 berikut. Tabel 20. Varians administrasi kegiatan tahun 2009 Satker/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 450103.01.0001 01.04.03 6866 0002 0002.521211 0002.521213 0002.524119 0002.536111
PUSAT PENELITIAN METALURGI PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN IPTEK Pengembangan dan Penyusunan Indikator Iptek Administrasi Kegiatan Belanja Bahan Honor yang Terkait Dengan Output Kegiatan Belanja Perjalanan Lainnya (DN) Belanja Modal Fisik Lainnya
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
9.241.468.288 1.474.542.000 1.474.542.000 158.112.000 56.882.000 15.900.000 30.330.000 55.000.000
8.483.382.975 1.264.191.825 1.264.191.825 120.969.700 46.264.600 15.900.000 4.145.000 54.660.100
Nilai Varians % Penyimpangan (Rp) 758.085.313 8,20 210.350.175 14,27 210.350.175 14,27 37.142.300 23,49 10.617.400 18,67 0 0,00 26.185.000 86,33 339.900 0,62
Sumber : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2009
U/F Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable
61
Belanja bahan belanja administrasi kegiatan tahun 2009 menyerap
realisasi
belanja
sebesar
Rp
46.264.600,-
dan
menyisakan varians sebesar Rp 10.617.400,-. Sehingga menyisakan pesentase selisih sebesar 18,67 persen dari anggaran sebesar Rp 56.882.000,-. Belanja honor yang terkait dengan output kegiatan belanja administrasi kegiatan tahun 2009 dialokasikan menyeluruh sehingga menyisakan varians sebesar Rp 0,- atau menghabiskan anggaran belanja sebesar Rp 15.900.000,-. Sehingga favourable dengan persentase selisih sebesar 0 persen. Belanja
perjalanan
lainnya
(dalam
negeri)
belanja
administrasi kegiatan tahun 2009 menggunakan anggaran belanja sebesar Rp 4.145.000,- dari anggaran sebesar Rp 30.330.000,-. Sehingga favourable menyisakan varians sebesar Rp 26.185.000,dengan persentase selisih sebesar 86,33 persen. Belanja modal fisik lainnya belanja administrasi kegiatan tahun 2009 menyisakan persentase selisih sebesar 0,62 persen. Realisasi belanja yang dihasilkan sebesar Rp 54.660.100,- dengan varians sebesar Rp 339.900,-. ii. Penelitian Produk/Teknik Produksi Belanja penelitian produk/teknik produksi tahun 2009 secara keseluruhan menghabiskan anggaran belanja atau realisasi sebesar Rp 355.168.025,- dari anggaran sebesar Rp 415.350.000,-. Sehingga favourable dengan varians sebesar Rp 60.181.975,- dan persentase selisih sebesar Rp 14,49 persen seperti ditampilkan pada Tabel 21 berikut. Tabel 21. Varians penelitian produk/teknik produksi tahun 2009 Satker/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 450103.01.0001 01.04.03 6866 0044 0044.521211 0044.521213 0044.524119
PUSAT PENELITIAN METALURGI PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN IPTEK Pengembangan dan Penyusunan Indikator Iptek Penelitian Produk/Teknik Produksi Belanja Bahan Honor yang Terkait Dengan Output Kegiatan Belanja Perjalanan Lainnya (DN)
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
9.241.468.288 1.474.542.000 1.474.542.000 415.350.000 87.910.000 262.920.000 64.520.000
8.483.382.975 1.264.191.825 1.264.191.825 355.168.025 87.508.025 262.920.000 4.740.000
Nilai Varians % Penyimpangan (Rp) 758.085.313 8,20 210.350.175 14,27 210.350.175 14,27 60.181.975 14,49 401.975 0,46 0 0,00 59.780.000 92,65
Sumber : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2009
U/F Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable
62
Belanja penelitian produk/teknik produksi tahun 2009 terdiri dari belanja bahan, belanja honor yang terkait dengan output kegiatan dan belanja perjalanan lainnya (dalam negeri). Belanja bahan menyerap anggaran sebesar Rp 87.508.025,- sehingga persentase selisihnya sebesar 0,46 persen. Belanja honor yang terkait dengan output kegiatan menyerap seluruh anggaran yang dialokasikan
sebesar
Rp
262.920.000,-
atau
menghasilkan
persentase selisih 0 persen. Sementara belanja perjalanan lainnya (dalam negeri) tidak terserap maksimum dengan realisasi sebesar Rp 4.740.000,- serta menyisakan anggaran atau varians sebesar Rp 59.780.000,- namun favourable dengan persentase selisih 92,65 persen. iii. Penelitian Penguasaan Teknologi Anggaran belanja penelitian penguasaan teknologi tahun 2009 seperti ditampilkan Tabel 22 terdiri dari belanja bahan, belanja honor yang terkait dengan output kegiatan, belanja perjalanan lainnya (dalam negeri) dan belanja modal peralatan dan mesin. Realisasi atau penyerapan anggaran belanja masih dibawah alokasi anggaran dikarenakan selisih belanja perjalanan lainnya (dalam negeri) yang menyisakan 82,50 persen atau Rp 22.365.000,dari anggaran sebesar Rp 27.110.000,- namun favourable. Tabel 22. Varians penelitian penguasaan teknologi Satker/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 450103.01.0001 01.04.03 6866 0047 0047.521211 0047.521213 0047.524119 0047.532111
PUSAT PENELITIAN METALURGI PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN IPTEK Pengembangan dan Penyusunan Indikator Iptek Penelitian Penguasaan Teknologi Belanja Bahan Honor yang Terkait Dengan Output Kegiatan Belanja Perjalanan Lainnya (DN) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
9.241.468.288 1.474.542.000 1.474.542.000 513.490.000 48.400.000 157.380.000 27.110.000 280.600.000
8.483.382.975 1.264.191.825 1.264.191.825 419.081.600 48.371.300 157.380.000 4.745.000 208.585.300
Nilai Varians % Penyimpangan (Rp) 758.085.313 8,20 210.350.175 14,27 210.350.175 14,27 94.408.400 18,39 28.700 0,06 0 0,00 22.365.000 82,50 72.014.700 25,66
Sumber : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2009
Belanja bahan belanja penelitian penguasaan teknologi tahun 2009 menyerap Rp 48.371.300,- dengan varians sebesar Rp 28.700,-. Sehingga menghasilkan persentase selisih sebesar 0,06 persen.
U/F Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable
63
Belanja honor yang terkait dengan output kegiatan belanja penelitian penguasaan teknologi tahun 2009 menyerap seluruh anggaran
yang
dialokasikan
dengan
realisasi
sebesar
Rp
157.380.000,-. Sehingga persentase selisihnya 0 persen. Belanja modal peralatan dan mesin belanja penelitian penguasaan teknologi tahun 2009 menyisakan anggaran sebesar Rp 72.014.700,- atau menyerap anggaran sebesar Rp 208.585.300,-. Sehingga favourable dengan persentase selisih sebesar 25,66 persen. iv. Perekayasaan Produk/Proses Produksi Belanja perekayasaan produk/proses produksi tahun 2009 memiliki anggaran sebesar Rp 387.590.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 368.972.500,-. Sehingga favourable dengan persentase selisih sebesar 4,80 persen. Belanja perekayasaan produk/proses produksi tahun 2009 terdiri dari belanja bahan, belanja honor yang terkait dengan output kegiatan dan belanja perjalanan lainnya (dalam negeri) seperti ditampilkan pada Tabel 23 berikut. Tabel 23. Varians perekayasaan produk/proses produksi Satker/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 450103.01.0001 01.04.03 6866 0126 0126.521211 0126.521213 0126.524119
PUSAT PENELITIAN METALURGI PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN IPTEK Pengembangan dan Penyusunan Indikator Iptek Perekayasaan Produk/Proses Produksi Belanja Bahan Honor yang Terkait Dengan Output Kegiatan Belanja Perjalanan Lainnya (DN)
Anggaran (Rp) 9.241.468.288 1.474.542.000 1.474.542.000 387.590.000 92.600.000 262.920.000 32.070.000
Realisasi (Rp) 8.483.382.975 1.264.191.825 1.264.191.825 368.972.500 92.492.500 262.920.000 13.560.000
Nilai Varians % Penyimpangan (Rp) 758.085.313 8,20 210.350.175 14,27 210.350.175 14,27 18.617.500 4,80 107.500 0,12 0 0,00 18.510.000 57,72
Sumber : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2009
Belanja bahan belanja perekayasaan produk/proses produksi tahun 2009 memiliki anggaran belanja sebesar Rp 92.600.000,dengan realisasi sebesar Rp 92.492.500,-. Sehingga favourable dengan varians sebesar Rp 107.500,- dan menghasilkan persentase selisih sebesar 0,12 persen. Belanja honor yang terkait dengan output kegiatan belanja perekayasaan produk/proses produksi tahun 2009 menyerap seluruh
U/F Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable
64
anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 262.920.000,-. Sehingga favourable dengan persentase selisih sebesar 0 persen. Belanja
perjalanan
lainnya
(dalam
negeri)
belanja
perekayasaan produk/proses produksi tahun 2009 menyisakan anggaran sebesar Rp 18.510.000,-. Sehingga favourable dengan persentase selisih sebesar 57,72 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 32.070.000,-. 4.5.2 Uji t Anggaran Belanja Setelah anggaran belanja diketahui serta dilakukan analisis varians berdasarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasi penggunaan anggaran/belanja, maka perlu dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji t (t-test) untuk mengetahui apakah selisih yang terjadi masih dalam batas pengendalian manajemen berdasarkan mata anggaran sub kegiatan program pemerintahan yang baik dan sub kegiatan program penguatan kelembagaan Iptek pada tahun 2008-2009. Uji t dilakukan dengan bantuan Software Statistical Packages for The Social Sciences/ SPSS 15.0 Windows Evaluation. Hasil uji t pada anggaran belanja ditampilkan pada Tabel 24 berikut : Tabel 24. Hasil uji t anggaran belanja tahun 2008 dan 2009 thitung
Jenis Belanja
2008
Nilai Taraf Nyata (%) 2009 2008 2009 2008 2009
ttabel
2009
2008
(df)
Hasil Hipotesis 2008
2009
Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan
0,322 1,708 1,833 1,833
9
9
5
5
H0 diterima H0 diterima
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
1,493 1,081 1,761 1,796
14
11
5
5
H0 diterima H0 diterima
Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana
1,956
-
2,920
-
2
-
5
-
H0 diterima
-
1,849
-
1,833
-
9
-
5
Peningkatan Jasa Pelayanan Litbang IPTEK (PNBP)
1,000 1,604 2,353 2,015
3
5
5
5
H0 ditolak H0 diterima H0 diterima
Administrasi Kegiatan
1,763 1,510 2,353 2,353
3
3
5
5
H0 diterima H0 diterima
Penelitian Produk/Teknik Produksi
2,156 1,010 2,132 2,920
4
2
5
5
H0 ditolak H0 diterima
Penelitian Penguasaan Teknologi
1,819 1,390 2,132 2,353
4
3
5
5
H0 diterima H0 diterima
Perekayasaan Produk/Proses Produksi
2,345 1,009 2,132 2,290
4
2
5
5
H0 ditolak H0 diterima
Pelayanan Publik atau Birokrasi
Sumber : data olahan
1. Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan Berdasarkan hasil uji t, belanja pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan tahun 2008 diperoleh thitung sebesar 0,322 dan ttabel sebesar 1,833 dengan derajat kebebasan (df) 9 dan nilai taraf nyata 5 persen. Sehingga berdasarkan hipotesis H0 yang menyatakan selisih yang terjadi
65
antara anggaran belanja dengan realisasinya masih dalam batas pengendalian dapat diterima. Uji t yang dilakukan pada anggaran belanja pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan tahun 2009 diperoleh thitung sebesar 1,708 dan ttabel sebesar 1,833 dengan nilai taraf nyata 5 persen dan derajat kebebasan (df) 9. Sehingga hipotesis H0 yang menyatakan selisih yang terjadi antara anggaran belanja dengan realisasinya masih dalam batas pengendalian dapat diterima. 2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Hasil uji t pada selisih anggaran belanja penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran tahun 2008 diperoleh thitung sebesar 1,493 dan ttabel sebesar 1,761 dengan nilai taraf nyata 5 persen dan derajat kebebasan (df) 14. Sehingga hipotesis H0 yang menyatakan selisih yang terjadi antara anggaran belanja dengan realisasinya masih dalam batas pengendalian dapat diterima. Sementara
pada
selisih
anggaran
belanja
penyelenggaraan
operasional dan pemeliharaan perkantoran tahun 2009 diperoleh thitung sebesar 1,081 dan ttabel sebesar 1,796 dengan nilai taraf nyata 5 persen dan derajat kebebasan (df) 11. Sehingga hipotesis H0 yang menyatakan selisih yang terjadi antara anggaran belanja dengan realisasinya masih dalam batas pengendalian dapat diterima. 3. Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Uji t pada belanja pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana hanya dilakukan pada tahun 2008, dengan perolehan thitung sebesar 1,956 dan ttabel sebesar 2,920 dengan nilai taraf nyata 5 persen dan derajat kebebasan (df) 2. Hipotesis H0 yang menyatakan selisih yang terjadi antara anggaran belanja dengan realisasinya masih dalam batas pengendalian dapat diterima. 4. Pelayanan Publik atau Birokrasi Belanja pelayanan publik dan birokrasi hanya terdapat pada tahun 2009, setelah dilakukan uji t, diperoleh thitung sebesar 1,849 dan ttabel
66
sebesar 1,833. Sehingga hipotesis H0 yang menyatakan selisih yang terjadi antara anggaran belanja dengan realisasinya masih dalam batas pengendalian ditolak atau Ha diterima. 5. Peningkatan Jasa Pelayanan Litbang IPTEK (PNBP) Hasil uji t pada belanja jasa pelayanan litbang Iptek (PNBP) tahun 2008 diperoleh thitung sebesar 1,000 dan ttabel sebesar 2,353 dengan nilai taraf nyata 5 persen dan derajat kebebasan (df) 3. Sehingga hipotesis H0 yang menyatakan selisih yang terjadi antara anggaran belanja dengan realisasinya masih dalam batas pengendalian dapat diterima. Demikian pula hasil uji t pada belanja jasa pelayanan litbang Iptek (PNBP) tahun 2009 yang memperoleh thitung sebesar 1,604 dan ttabel sebesar 2,015 dengan nilai taraf nyata 5 persen dan derajat kebebasan (df) 5. Sehingga hipotesis H0 yang menyatakan selisih yang terjadi antara anggaran belanja dengan realisasinya masih dalam batas pengendalian dapat diterima. 6. Administrasi Kegiatan Uji t yang dilakukan pada belanja administrasi kegiatan tahun 2008 diperoleh thitug sebesar 1,763 dan ttabel sebesar 2,353 dengan derajat kebebasan (df) 3 dan nilai taraf nyata 5 persen. Sehingga hipotesis H0 yang menyatakan selisih yang terjadi antara anggaran belanja dengan realisasinya masih dalam batas pengendalian dapat diterima. Selanjutnya pada anggaran tahun 2009, belanja administrasi kegiatan diperoleh thitung sebesar 1,510 dan ttabel sebesar 2,353 dengan nilai taraf nyata 5 persen dan derajat kebebasan (df) 3. Sehingga hipotesis H0 yang menyatakan selisih yang terjadi antara anggaran belanja dengan realisasinya masih dalam batas pengendalian dapat diterima. 7. Penelitian Produk/Teknik Produksi Uji t yang dilakukan pada belanja penelitian produk/teknik produksi tahun 2008 diperoleh thitung sebesar 2,156 dan ttabel sebesar 2,132 dengan nilai taraf nyata 5 persen dan derajat kebebasan (df) 4. Hipotesis
67
H0 yang menyatakan selisih yang terjadi antara anggaran belanja dengan realisasinya masih dalam batas pengendalian ditolak atau Ha diterima. Lain halnya uji t yang dilakukan pada belanja penelitian produk/teknik produksi tahun 2009, yaitu thitung diperoleh sebesar 1,010 dan ttabel diperoleh sebesar 2,920 dengan nilai taraf nyata 5 persen dan derajat kebebasan (df) 2. Sehingga hipotesis H0 yang menyatakan selisih yang terjadi antara anggaran belanja dengan realisasinya masih dalam batas pengendalian dapat diterima. 8. Penelitian Penguasaan Teknologi Hasil uji t pada belanja penguasaan teknologi tahun 2008 diperoleh thitung sebesar 1,819 dan ttabel sebesar 2,132 dengan nilai taraf nyata 5 persen dan derajat kebebasan (df) 4. Sehingga hipotesis H0 yang menyatakan selisih yang terjadi antara anggaran belanja dengan realisasinya masih dalam batas pengendalian dapat diterima. Uji t pada belanja penguasaan teknologi tahun 2009 diperoleh thitung sebesar 1,390 dan ttabel sebesar 2,353 dengan nilai taraf nyata 5 persen dan derajat kebebasan (df) 3. Sehingga hipotesis H0 yang menyatakan selisih yang terjadi antara anggaran belanja dengan realisasinya masih dalam batas pengendalian dapat diterima. 9. Perekayasaan Produk/Proses Produksi Uji t yang dilakukan pada belanja perekayasaan produk/proses produksi tahun 2008 diperoleh thitung sebesar 2,345 dan ttabel sebesar 2,132 dengan nilai taraf nyata 5 persen dan derajat kebebasan (df) 4. Sehingga hipotesis H0 yang menyatakan selisih yang terjadi antara anggaran belanja dengan realisasinya masih dalam batas pengendalian ditolak atau Ha diterima. Pada uji t yang dilakukan pada belanja perekayasaan produk/proses produksi tahun 2009 diperoleh thitung sebesar 1,009 dan ttabel sebesar 2,290 dengan nilai taraf nyata 5 persen dan derajat kebebasan (df) 2. Sehingga hipotesis H0 yang menyatakan selisih yang terjadi antara anggaran belanja dengan realisasinya masih dalam batas pengendalian dapat diterima.
68
KESIMPULAN DAN SARAN
1.
Kesimpulan Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada anggaran belanja Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1. Prosedur penyusunan anggaran belanja Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI dilakukan secara demokrasi atau Bottom Up dengan membentuk Tim Penyusun Anggaran, yang secara struktural terdiri dari Kepala Pusat dan Tim Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi (PME) selaku tim inti dan Kepala Bagian Tata Usaha selaku ketua. Anggota terdiri dari Kepala Sub Bagian Keuangan dan Peneliti Utama yang menjadi penanggung jawab kegiatan penelitian yang diselenggarakan. 2. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan penyusunan anggaran yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat programprogram pembangunan pemerintah yang menjadi dasar alokasi anggaran belanja Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI dalam kurun waktu satu tahun anggaran; kebijakan ekonomi pemerintah terkait segala peraturan pemerintah tentang arah kebijakan perekonomian; Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang merupakan instrumen manajemen Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI dalam menghasilkan pendapatan melalui jasa pengujian bidang material metalurgi; Rencana Strategis Lima Tahun yang mencerminkan arah program Kedeputian Ilmu Pengetahuan Teknik (IPT) selaku Eselon I atau secara struktural berada setingkat di atasnya; serta anggaran belanja dan realisasi tahun sebelumnya. 3. Berdasarkan hasil analisis varians yang dilakukan pada anggaran belanja tahun 2008 terdapat tujuh selisih unfavourable yaitu belanja pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan. Hal tersebut disebabkan peralihan pimpinan sehingga proses perencanaan tidak brjalan maksimal. Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI memperbaiki kinerja sehingga di tahun 2009 anggaran belanja pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan menjadi favourable. Pengalaman tersebut menandakan proses pengendalian sudah
69
berjalan. 4. Berdasarkan uji t pada anggaran belanja negara tahun 2008 dan 2009, secara keseluruhan diperoleh kesimpulan selisih belanja yang terjadi masih
dalam
batas
pengendalian,
kecuali
belanja
penelitian
produk/teknik produksi, perekayasaan produk/proses produksi dan pelayanan publik atau birokrasi di luar batas pengendalian. Belanja penelitian produk/teknik produksi tahun 2008 untuk belanja perjalanan lainnya (DN) tidak terealisasikan sesuai perencanaannya, begitupun belanja modal fisik lainnya. Belanja perekayasaan produk/proses produksi tahun 2008 berada diluar batas pengendalian dikarenakan terdapat dua penambahan belanja yaitu belanja modal peralatan dan mesin dan belanja modal fisik lainnya guna merevitalisasi peralatan dan dan perlengkapan penelitian, hanya saja perencanaan yang tidak akurat, menyebabkan peralatan dan perlengkapan tersebut tidak terealisasi sampai akhir tahun. Belanja pelayanan publik atau birokrasi tahun 2009 berada di luar batas pengendalian dikarenakan belanja pendidikan dan pelatihan teknis dan belanja pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian tidak direalisasikan meski terdapat dalam anggaran. 2.
Saran Saran yang dapat diberikan adalah : 1. Proses penyusunan anggaran harus melihat realisasi tahun sebelumnya, sehingga diperlukan forecasting anggaran yang sesuai dengan kebutuhan pada periode penggunaan dan pelaksanaan yang sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan dianggarkan. Belanja pendidikan dan pelatihan teknis serta belanja pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian perlu ditiadakan ditahun berikutnya bila memang tidak diprioritaskan. 2. Faktor perencanaan menjadi penting guna melakukan penarikan anggaran belanja dengan cara penyerapan anggaran yang sesuai rencana. Belanja penelitian produk/teknik produksi, belanja perekayasaan produk/proses produksi dan belanja pelayanan publik dan birokrasi berada di luar batas pengendalian sehingga diperlukan rancangan kegiatan bulanan yang dapat yang memuat rencana penarikan serta pengalokasian belanja.
70
3. Topik penelitian ini terbatas pada anggaran belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang melihat anggaran secara keseluruhan menggunakan pembanding Laporan Realisasi Anggaran. Namun belum menyentuh akun-akun yang dapat menggambarkan pengelolaan anggaran secara rinci yang memungkinkan diketahui selisih-selisih yang terjadi serta faktor-faktor yang menyebabkan selisih.
71
DAFTAR PUSTAKA [BPKP] Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/2004/01-04.pdf [13 Maret 2011] Dajan, A. 1986. Pengantar Metode Statistik. Jakarta: LP3ES [DB] Dana Bergulir. 2004. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L. http://www.danabergulir.com/peraturan-perundangan/PeraturanPemerintah/PP-no21.pdf [13 Maret 2011] [Depdagri] Departemen Dalam Negeri. 2010. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 Tentang RPJMN 2010-2014. http://www.depdagri.go.id/produk-hukum/2010/02/19/peraturan-presidenno-5-tahun-2010 [13 Maret 2011] [DJA] Direktorat Jenderal Anggaran. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. http://www.anggaran.depkeu.go.id/peraturan/UU persen2017 persen20persen202003 persen20- persen20Keuangan persen20Negara.pdf [13 Maret 2011] [DJA] Direktorat Jenderal Anggaran. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004 Tentang Pengawasaan Pelaksanaan APBN. http://www.anggaran.depkeu.go.id/peraturan/UU persen2015 persen20persen202004 persen20- persen20Pemeriksanaan persen20Keuangan.pdf [13 Maret 2011] [DJA] Direktorat Jenderal Anggaran. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2007 Tentang APBN 2008. http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/08-01-04, persen20UU45Thn2007ttgAPBN2008.pdf [13 Maret 2011] [DJPBN] Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. 2005. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-66/ PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan APBN. http://www.kppnternate.net/linkpdf/per_66_2005_pencairan_apbn.pdf [13 Maret 2011] Dedeh. 2009. Evaluasi Anggaran Operasional Sebagai Alat Pengendalian Manajemen (Studi Kasus PDAM Tirta Pakuan Bogor). Skripsi pada Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
72
Fokusmedia. 2011. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.Bandung: Fokusmedia. Hasan, M. I. 2008. Pokok-pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif). Jakarta: PT Bumi Aksara. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2010. Lembaga. http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php [30 Januari 2010] _____. 2010. Penelitian. http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php [30 Januari 2010] [LIPI] Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2008. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Pusat Penelitian Metalurgi. Jakarta. _____. 2009. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Pusat Penelitian Metalurgi. Jakarta. _____. 2008. Laporan Realisasi Anggaran. Pusat Penelitian Metalurgi. Jakarta. _____. 2009. Laporan Realisasi Anggaran. Pusat Penelitian Metalurgi. Jakarta. _____. 2008. Laporan Tahunan 2008. Pusat Penelitian Metalurgi. Jakarta. _____. 2009. Laporan Tahunan 2009. Pusat Penelitian Metalurgi. Jakarta. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta. Paket Kebijakan Ekonomi 2008-2009 Cakup 8 Bidang. http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view& id=7616&Itemid=686 [24 Februari 2011] Prawatiningsih, D. 2007. Evaluasi Anggaran Belanja Sebagai Alat Pengendalian Keuangan (Studi Kasus Badan Rumah Sakit Daerah Ciawi). Skripsi pada Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Riduwan. 2010. Dasar-dasar Statistika. Alfabeta. Bandung. Wikipedia. 2010. Penelitian dan pengembangan. http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_dan_pengembangan [5 Februari 2010] _____. 2011. Analisis Varians. http://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_varians [17 April 2011]
73
LAMPIRAN
74
Lampiran 1. Daftar pertanyaan wawancara EVALUASI ANGGARAN BELANJA NEGARA SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN KEUANGAN (Studi Kasus : Pusat Penelitian Metalurgi–LIPI)
Dalam rangka mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) bidang Manajemen, saya yang bernama Eko Prio Wibowo dengan NIM H24077012, mahasiswa Program Sarjana Alih Jenis Manajemen, Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, meminta kesediaan Bapak untuk melakukan wawancara guna kebutuhan penelitian saya yang berjudul Evaluasi Anggaran Belanja Negara Sebagai Alat Pengendali Keuangan (Studi Kasus : Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI) A.
Sumber Informasi 1. 3.
B.
Tim Penyusun Anggaran Staf Senior Bagian Keuangan
Daftar Pertanyaan 1.
Profil Lembaga a.
2.
Apa Tugas Pokok Fungsi (Tupoksi), Visi, Misi, Arah, Sasaran pada Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI? b. Bagaimana struktur organisasi pada Pusat Penelitian MetalurgiLIPI? c. Bagaimana sejarah dan perkembangan Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI? Konsep Anggaran Keuangan a. Bagaimana struktur penyusunan anggaran belanja Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI? b. Bagaimana prosedur penyusunan anggaran belanja pada Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI? c. Apa Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan anggaran belanja pada Pusat Penelitian MetalurgiLIPI? d. Apa target dan realisasi yang hendak dicapai terkait rencana strategis satuan kerja pada Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI?
Lampiran 2. Struktur organisasi Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI
75
76
Lampiran 3. Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI (PP No. 75 Tahun 2007)
77
Lanjutan Lampiran 3.
78
Lanjutan Lampiran 3.
79
Lanjutan Lampiran 3.
Pusat Penelitian Metalurgi Program Penerapan Pemerintahan yang Baik Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Peningkatan Jasa Pelayanan Litbang IPTEK (PNBP) Program Penguatan Kelembagaan IPTEK Administrasi Kegiatan Penelitian Produk/Teknik Produksi Penelitian Penguasaan Teknologi Perekayasaan Produk/Proses Produksi
2
1
450103 01.01.09 .0001 .0002 .0024 .6861 01.04.03 .6866.0002 .6866.0044 .6866.0047 .6866.0126
Uraian Satker/ Program/ Subkegiatan
Satker/ Program/ Subkegiatan
9.736.991.000 7.296.991.000 4.901.743.000 1.556.267.000 569.829.000 269.152.000 2.440.000.000 182.634.000 1.045.000.000 788.366.000 424.000.000
3
Anggaran
8.999.633.784 6.850.759.800 4.869.105.170 1.248.946.630 554.380.000 178.328.000 2.148.873.984 160.385.300 925.644.046 667.749.100 395.095.538
4
Realisasi
737.357.216 446.231.200 32.637.830 307.320.370 15.449.000 90.824.000 291.126.016 22.248.700 119.355.954 120.616.900 28.904.462
5
Nilai Varians
Lampiran 4. Data anggaran belanja dan realisasi Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI tahun 2008
7,57 6,12 0,67 19,75 2,71 33,74 11,93 12,18 11,42 15,30 6,82
6
% Penyimpangan
Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable
7
U/F
80
450103 01.01.09 .0001 .0002 .0003 .6861 01.04.03 .6866.0002 .6866.0044 .6866.0047 .6866.0126
1
Satker/ Program/ Subkegiatan 7
9.241.468.288 7.766.926.288 5.784.730.288 1.294.990.000 205.153.000 482.053.000 1.474.542.000 158.112.000 415.350.000 513.490.000 387.590.000
2
Pusat Penelitian Metalurgi Program Penerapan Pemerintahan yang Baik Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Pelayanan Publik atau Birokrasi Peningkatan Jasa Pelayanan Litbang IPTEK (PNBP) Program Penguatan Kelembagaan IPTEK Administrasi Kegiatan Penelitian Produk/Teknik Produksi Penelitian Penguasaan Teknologi Perekayasaan Produk/Proses Produksi
Anggaran
Uraian Satker/ Program/ Subkegiatan
8.483.382.975 7.219.191.150 5.565.469.411 1.053.234.938 130.345.000 470.141.801 1.264.191.825 120.969.700 355.168.025 419.081.600 368.972.500
8
Realisasi
758.085.313 547.735.138 219.260.877 241.755.062 74.808.000 11.911.199 210.350.175 37.142.300 60.181.975 94.408.400 18.617.500
5
Nilai Varians
Lampiran 5. Data anggaran belanja dan realisasi Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI tahun 2009
8,20 7,05 3,79 18,67 36,46 2,47 14,27 23,49 14,49 18,39 4,80
6
% Penyimpangan
Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable
7
U/F
81
82
Lampiran 6. Hasil uji t selisih anggaran belanja program pemerintahan yang baik tahun 2008
T-Test One-Sample Statistics N Selisih Belanja Pengelolaan Gaji, Honor dan Tunjangan 2008
10
Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean
10.126.073,00
99.539.838,495
31.477.260,757
One-Sample Test Test Value = 0
t Selisih Belanja Pengelolaan Gaji, Honor dan Tunjangan 2008
Sig. (2-tailed)
df
0,322
9
0,755
Mean Difference 10.126.073,000
95% Confidence Interval of the Difference Lower
Upper
-61.080.437,89
81.332.583,89
T-Test One-Sample Statistics N Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2008
15
Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean
20.488.024,67
53.141.219,334
13.721.003,832
One-Sample Test Test Value = 0
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2008
t
df
1,493
14
Sig. (2tailed) 0,158
Mean Difference 20.488.024,667
95% Confidence Interval of the Difference Lower -8.940.601,70
Upper 49.916.651,03
83
Lanjutan Lampiran 6.
T-Test One-Sample Statistics N Selisih Belanja Pembangunan/Pengadaan/ peningkatan Sarana dan Prasarana 2008
Mean 3
5.149.666,67
Std. Deviation
Std. Error Mean
4.560.513,385
2.633.013,630
One-Sample Test Test Value = 0
t Selisih Belanja Pembangunan/ Pengadaan/ peningkatan Sarana dan Prasarana 2008
Sig. (2tailed)
df
1,956
2
Mean Difference
0,190
5.149.666,667
95% Confidence Interval of the Difference Lower
Upper
-6.179.276,62
16.478.609,95
T-Test One-Sample Statistics N Selisih Belanja Peningkatan Jasa Pelayanan Litbang IPTEK (PNBP) 2008
4
Mean
Std. Deviation
22.706.000,00
45.389.336,163
Std. Error Mean 22.694.668,082
One-Sample Test Test Value = 0
t Selisih Belanja Peningkatan Jasa Pelayanan Litbang IPTEK (PNBP) 2008
1,000
Sig. (2tailed)
df
3
0,391
Mean Difference
22.706.000,000
95% Confidence Interval of the Difference Lower
Upper
-49.518.562,59
94.930.562,59
84
Lampiran 7. Hasil uji t selisih anggaran belanja program penguatan kelembagaan IPTEK tahun 2008
T-Test One-Sample Statistics N Selisih Belanja Administrasi Kegiatan 2008
Mean 4
Std. Deviation
5.562.175,00
Std. Error Mean
6.311.192,639
3.155.596,319
One-Sample Test Test Value = 0
t Selisih Belanja Administrasi Kegiatan 2008
Sig. (2tailed)
df
1,763
3
0,176
Mean Difference 5.562.175,000
95% Confidence Interval of the Difference Lower
Upper
-4.480.340,85
15.604.690,85
T-Test One-Sample Statistics N Selisih Belanja Penelitian Produk/Teknik Produksi 2008
5
Mean
Std. Deviation
29.871.190,80
30.986.716,405
Std. Error Mean 13.857.680,856
One-Sample Test Test Value = 0
t Selisih Belanja Penelitian Produk/Teknik Produksi 2008
2,156
Sig. (2tailed)
df 4
0,097
Mean Difference 29.871.190,800
95% Confidence Interval of the Difference Lower -8.603.899,38
Upper 68.346.280,98
85
Lanjutan Lampiran 7.
T-Test One-Sample Statistics N Selisih Belanja Penelitian Penguasaan Teknologi 2008
5
Mean
Std. Deviation
31.123.380,00
38.249.823,158
Std. Error Mean 17.105.840,942
One-Sample Test Test Value = 0
t Selisih Belanja Penelitian Penguasaan Teknologi 2008
Sig. (2tailed)
df
1,819
4
0,143
Mean Difference 31.123.380,000
95% Confidence Interval of the Difference Lower
Upper
-16.370.048,35
78.616.808,35
T-Test One-Sample Statistics N Selisih Belanja Perekayasaan Produk/Proses Produksi 2008
Mean 5
Std. Deviation
5.852.892,40
5.580.458,406
Std. Error Mean 2.495.656,868
One-Sample Test Test Value = 0
t Selisih Belanja Perekayasaan Produk/Proses Produksi 2008
2,345
Sig. (2tailed)
df 4
0,079
Mean Difference 5.852.892,400
95% Confidence Interval of the Difference Lower -1.076.161,90
Upper 12.781.946,70
86
Lampiran 8. Hasil uji t selisih anggaran belanja program pemerintahan yang baik tahun 2009
T-Test One-Sample Statistics N Selisih Belanja Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan 2009
10
Mean
Std. Deviation
21.926.087,70
40.598.704,475
Std. Error Mean 12.838.437,619
One-Sample Test Test Value = 0
t Selisih Belanja Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan 2009
Sig. (2tailed)
df
1,708
9
0,122
Mean Difference
21.926.087,700
95% Confidence Interval of the Difference Lower
Upper
-7.116.475,92
50.968.651,32
T-Test One-Sample Statistics N Selisih Belanja Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2009
12
Mean
Std. Deviation
20.146.255,17
64.562.753,540
Std. Error Mean
18.637.661,568
One-Sample Test Test Value = 0
Selisih Belanja Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2009
t
df
1,081
11
Sig. (2tailed)
0,303
Mean Difference
20.146.255,167
95% Confidence Interval of the Difference Lower
Upper
-20.874.961,36
61.167.471,70
87
Lanjutan Lampiran 8.
T-Test One-Sample Statistics N Selisih Belanja Pelayanan Publik atau Birokrasi 2009
Mean 10
Std. Deviation
7.480.800,00
Std. Error Mean
12.791.872,453
4.045.145,249
One-Sample Test Test Value = 0
t Selisih Belanja Pelayanan Publik atau Birokrasi 2009
Sig. (2tailed)
df
1,849
9
0,097
Mean Difference 7.480.800,000
95% Confidence Interval of the Difference Lower
Upper
-1.669.954,30
16.631.554,30
T-Test One-Sample Statistics N Selisih Belanja Peningkatan Jasa Pelayanan Litbang IPTEK (PNBP) 2009
Mean 6
Std. Deviation
1.985.199,83
Std. Error Mean
4.568.971,984
1.865.275,002
One-Sample Test Test Value = 0
t Selisih Belanja Peningkatan Jasa Pelayanan Litbang IPTEK (PNBP) 2009
1,064
Sig. (2tailed)
df
5
0,336
Mean Difference
1.985.199,833
95% Confidence Interval of the Difference Lower
-2.809.642,20
Upper
6.780.041,87
88
Lampiran 9. Hasil uji t selisih anggaran belanja program penguatan kelembagaan IPTEK tahun 2009
T-Test One-Sample Statistics N Selisih Belanja Administrasi Kegiatan 2009
Mean 4
Std. Deviation
9.285.575,00
Std. Error Mean
12.296.494,452
6.148.247,226
One-Sample Test Test Value = 0
t Selisih Belanja Administrasi Kegiatan 2009
Sig. (2tailed)
df
1,510
3
0,228
Mean Difference 9.285.575,000
95% Confidence Interval of the Difference Lower
Upper
-10.280.891,67
28.852.041,67
T-Test One-Sample Statistics N Selisih Belanja Penelitian Produk/Teknik Produksi 2009
3
Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean
20.060.658,33
34.398.546,086
19.860.009,842
One-Sample Test Test Value = 0
t Selisih Belanja Penelitian Produk/Teknik Produksi 2009
1,010
Sig. (2tailed)
df 2
0,419
Mean Difference 20.060.658,333
95% Confidence Interval of the Difference Lower
Upper
-65.390.067,23
105.511.383,89
89
Lanjutan Lampiran 9.
T-Test One-Sample Statistics N Selisih Belanja Penelitian Penguasaan Teknologi 2009
4
Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean
23.602.100,00
33.951.311,055
16.975.655,528
One-Sample Test Test Value = 0
t Selisih Belanja Penelitian Penguasaan Teknologi 2009
Sig. (2tailed)
df
1,390
3
0,259
Mean Difference 23.602.100,000
95% Confidence Interval of the Difference Lower
Upper
-30.422.012,21
77.626.212,21
T-Test One-Sample Statistics N Selisih Belanja Perekayasaan Produk/Proses Produksi 2009
Mean 3
Std. Deviation
6.205.833,33
Std. Error Mean
10.655.856,469
6.152.161,601
One-Sample Test Test Value = 0
t Selisih Belanja Perekayasaan Produk/Proses Produksi 2009
1,009
Sig. (2tailed)
df 2
0,419
Mean Difference 6.205.833,333
95% Confidence Interval of the Difference Lower -20.264.781,57
Upper 32.676.448,24
