6
BAB II BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD) KOTA MEDAN
A. Sejarah Ringkas Perusahaan BPKD dahulu masih berupa unit kerja yang kecil yaitu bagian keuangan sekretariat daerah kota Medan dengan tugas pokoknya mengelola keuangan pemerintah kota Medan. Mengingat pada saat itu potensi tugas pengelolaan keuangan pemerintah kota Medan belum begitu kompleks, maka bagian keuangan kota Medan terdiri dari 5 sub bagian yaitu : anggaran, pembendaharaan, gaji, verifikasi, dan pembukuan. Dengan
peningkatan
perkembangan
pembangunan
dan
laju
pertumbuhan penduduk kota Medan, maka melaluli peraturan daerah kota Medan, bagian tersebut diatas ditingkatkan menjadi badan pengelolakeuangan daerah yang tugas pokoknya mengelola keuangan pemerintah kota Medan. BPKD Kota Medan yang mampu sebagai konteks pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance). Pengembangan tata peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan penataan organisasi perangkat daerah yang profesional dan berkualitas dalam system dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai sarana pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah. Penataan organisasi perangkat daerah yang profesional guna pengawasan dan akuntabilitas, kualitas serta penyusunan pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah.
6
7
BPKD Kota Medan berkeinginan agar setiap Aparatur Pemerintahan Kota
Medan
berkemampuan
melaksanakan
tugasnya
dengan
baik,
berdayaguna, dan berhasil guna yang didukung dengan Kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien, sehingga dapat terwujud pelayanan Pemerintah Kota Medan yang prima sesuai dengan sistem dan prosedur (SOP). Organisasi BPKD, terdiri dari: 1. Badan 2. Sekretariat,membawahkan: a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Penyusunan Program. 3. Bidang Anggaran, membawahkan: a. Sub Bidang Pendapatan; b. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung; c. Sub Bidang Belanja Langsung. 4. Bidang Perbendaharaan,membawahkan: a. Sub Bidang Gaji; b. Sub Bidang Belanja; c. Sub Bidang Verifikasi dan Kas. 5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan: a. Sub Bidang Akuntansi; b. Sub Bidang Pelaporan.
8
6. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) 7. Kelompok Jabatan Fungsional BPKD berdiri pada tanggal 28 Desember 2011. Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan mulai 2011-2015. Berikut ini akan dijelaskan Visi dan Misi BPKD: 1. Visi BPKD Kota Medan Visi BPKD Kota Medan dirumuskan untuk mendukung visi dan misi Kota Medan. Secara dimensional pernyataan visi berfokus kemasa depan berdasarkan pemikiran masa kini dan pengalaman masa lalu. Upaya untuk mewujudkan keberhasilan visi ini tentunya sangat ditentukan oleh kinerja dan peran Aperatur Pemerintah Kota Medan. BPKD Kota Medan berkeinginan agar setiap Aparatur Pemerintah Kota
Medan
berkemampuan
melaksanakan
tugasnya
dengan
baik,
berdayaguna, dan berhasilguna, yang didukung dengan Kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien, sehingga dapat terwujud pelayanan Pemerintah Kota Medan yang prima sesuai dengan sistem dan prosedur (SOP). Sejalan dengan visi dan misi Kota Medan, maka visi BPKD Kota Medan Tahun 2011-2015 sebagai berikut: “TERWUJUDNYA SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH KOTA MEDAN YANG PROFESIONAL, BERWAWASAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN YANG SISTEMATIS, EFISIEN DAN EFEKTIF” Rasionalitas visi BPKD Kota Medan sebagaiman diatas adalah sebagai berikut:
9
a. Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang profesional Pelayanan administrasi yang profesional sebagai unsur yang utama dalam menjalankan fungsi pemerintah dalam pengaturan/Regulasi maupun fungsi Pelayanan, maka profesionalisme aparatur sangat memegang peranan dalam rangka menumbuhkembangkan pembangunan masyarakat, khususnya untuk menjawab permasalahan dan peluang pada era globalisasi sekarang ini. Untuk memungkinkan Pemerintah Kota Medan mampu mengambil bagian dalam proses globalisasi yang telah terjadi pada seluruh aspek kehidupan manusia, salah satu faktor penting yang harus dimiliki oleh pemerintah kota Medan adalah sumber daya aparatur yang profesional dengan meningkatkan mutu pelayanan administrasi. b. Sumber daya Aparatur Pemerintah Kota Medan yang berwawasan manajemen pengelolaan keuangan. Sumber daya aparatur yang profesional dimaksud adalah sumber daya aparatur yang memiliki intelektualitas dan kompetensi dalam hal merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses pembangunan Kota Medan sekaligus dapat segera merespon tuntutan dan harapan masyarakat. Hal ini akan berimplikasi pada terbentuknya sumber daya aparatur yang bersih, beribawa, bermoral yang menjunjung tinggi nilainilai agama dan budaya. Faktor-faktor tersebut akan berkembang sejalan dengan aparatur Kota Medan yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan spesialisasi
10
sesuai bidang tugasnya untuk menciptakan kualitas sumber daya aparatur serta peningkatan pengetahuan bagi aparaturnya, sehingga akan memungkinkan Pemerintah dan Masyarakat Kota Medan mampu mencapai keberhasilan pembangunan Kota sebagaimana Visi dan Misi Kota Medan yaitu: “Medan Kota yang berdaya saing, nyaman, peduli, dan sejahtera”. c. Sumber daya Aparatur Pemerintah Kota Medan yang berpengabdian Bahwa pada era globalisasi sekarang semakin terasa luasnya cakupan pembangunan yang harus dilaksanakan. Namun demikian dalam proses pembangunan untuk melayani semua kebutuhan tersebut hanya dapat kita lakukan secara bertahap. Dalam pembangunan dan pembinaan sumber daya aparatur khususnya dan masyarakat pada umumnya juga dilaksanakan dalam kerangka membangun persatuan dan kesatuan Bangsa. Oleh karena itu, profesionalisme sumber daya aparatur yang akan diwujudkan
tersebut
tidak
semata
hanya
membangun
kualitas,
kompetensi, menguasai ilmu, dan teknologi tetapi juga sangat penting memiliki integritas dan rasa pengabdian untuk membangun bangsa dan negara melalui pembangunan daerahnya, dengan demikian perbedaan kecepatan pencapaian kemajuan pembangunan antar daerah menjadi sebuah tantangan dan masukan untuk perbaikan kebijakan dan kinerja kearah yang lebih baik ke depan, sehingga penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan meningkatnya kualitas pelayanan aparatur.
11
d. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Bahwa dalam rangka pencapaian sistem pelaporan kinerja dan keuangan diperlukan pembinaan sumber daya aparatur yang mampu berdaya guna untuk menunjang peningkatan sistem capaian kinerja. Oleh karena peningkatan capaian kinerja dan keuangan bermuara dari kualitas sumber daya aparatur yang kompetensi, menguasai perkembangan ilmu, dan teknologi tetapi juga sangat penting memiliki integritas dan rasa pengabdian untuk membangun bangsa dan negara melalui pembangunan daerahnya, dengan demikian perbedaan kecepatan pencapaian kemajuan pembangunan antar daerah menjadi sebuah tantangan dan masukan untuk perbaikan kebijakan dan kinerja kea rah yang lebih baik. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sehingga dapat meningkatnya kualitas dan sistem pelaporan. e. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah BPKD Kota Medan yang mampu sebagai konteks pelayanan publik dalam rangka
penyelanggaraan
tata
pemerintahan
yang
baik
(good
goveranance). Pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan penataan organisasi perangkat daerah yang profesional dan berkualitas dalam sistem dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai sarana pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah. Penataan organisasi perangkat daerah yang profesional guna pengawasan dan akuntabilitas, kualitas, serta penyusunan pelaporan keuangan daerah.
12
2.
Misi BPKD Kota Medan Misi BPKD Kota Medan merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan agar harapan yang dicita-citakan pada masa mendatang akan tercapain yaitu: a. Meningkatkan transparasi, efisiensi, dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah Kota Medan. b. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui teknologi yang lebih baik. c. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Medan. Dalam mencapai visi organisasi, BPKD Kota Medan merumuskan misi organisasi sebagai tugas utama yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi dalam kurun waktu tertentu. Ketiga misi BPKD Kota Medan di atas dapat dijelaskan dengan rasionalitas sebagai berikut: a. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan Aparatur Pemerintahan Kota Medan Dengan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana administrasi perkantoran merupakan penunjang kelancaran tugas-tugas pelayanan bagi aparatur sebagai aparatur Pemerintah Kota Medan yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan sumber daya manusia (SDM) maka pelayanan administrasi dan aparatur dapat berjalan sesuai program dan rencana kerja yang telah disusun dan dapat menerapkan
13
mutu pelayanan administrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik. b. Meningkatkan transparansi, efiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah Kota Medan Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BPKD Kota Medan harus memiliki manfaat tepat guna yang berbasis kinerja sehingga dapat terlihat dari hasil pekerjaan yang dilakukan sehingga aparatur pemerintah semakin memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, maupun pengalaman yang sesuai dengan ruang lingkup wewenang dan
tanggung
jawab
yang
diemban
sesuai
prinsip-prinsip
penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas transparan, efisien, dan efektif. c. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui teknologi yang lebih baik Terkait dengan salah satu tujuan organisasi Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan kualita, kuantitas dan pemerataan pelayanan umum Pemerintah Kota Medan kepada masyarakat dengan pelayanan yang prima, terjangkau dan adil, maka disadari bahwa pada prakteknya, tujuan itu hanya dapat tercapai oleh sumber daya aparatur Pemerintah Kota Medan yang secara langsung berinteraksi dengan sistem teknologi yang harus diketahui oleh aparatur dan menyadari tugas pelayanan
yang harus
dilakukannya.
Oleh
karenanya, motivasi, disiplin, dan kualitas sumber daya aparatur
14
sangat dibutuhkan guna mendukung penerapan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang good governance. d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas struktur organisasi Perangkat Daerah Kota Medan Bahwa untuk dapat tercapainya tujuan organisasi Kinerja organisasi akan selalu ditentukan oleh kinerja sumber daya manusia dalam organisasi yang bersangkutan disamping adanya peran penting faktorfaktor lain. Oleh karena itu,peningkatan kinerja sumber daya aparatur Pemerintah Kota Medan mutlak harus dilakukan. Dalam batasan Misi diatas, peningkatan kinerja aparatur dapat terlepas dari makna peningkatan produktifitas kerja aparatur Pemerintah Kota Medan sehingga terbebas dari pemborosan dan ketidakefisienan. Menempatkan aparatur pada suatu gugus kerja yang jelas, peningkatan karier, dan kesejahteraan yang sesuai dengan prestasi aparatur, kepuasan kerja, budaya organisasi yang mendukung peningkatan kinerja dan sebagainya merupakan faktor-faktor yang secara simultan berkorelasi dalam proses peningkatan kinerja sumber daya aparatur Pemerintah Kota Medan.
15
B. Struktur Organisasi
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sumber: www.pemkomedan.go.id
C. Job description Tugas pokok dan fungsi dari organisasi BPKD terdiri dari: 1. Kepala BPKD BPKD dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah BPKD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
16
urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah lingkup anggaran, pembendaharaan, akuntansi dan pelaporan. Kepala BPKD menyelanggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah. b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah. c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan. d. Penyusunan
dan
penyelenggaraan
administrasi
keuangan,
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan daerah. f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.
Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program. Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan sekretariatan.
17
b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program BPKD. c. Pelaksanaan kesekretariatan
dan
penyelenggaraan
BPKD
yang
pelayanan
meliputi
administrasi
administasi
umum,
kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan BPKD. d. Pengelolaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia, pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan. e. Pelaksaan koordinasi penyelanggaraan tugas-tugas BPKD f. Pelaksanaan monitoring, pengawasan, dan pengendalian bidang kesekretariatan g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kesekretariatan h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat, membawahkan: a.
Sub bagian Umum Sub bagian umum dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub bagian umum mempunyai tugas pokok pelaksanaan sebagian tugas sekretariat lingkup administrasi umum. Sub bagian Umum menyelenggarakan fungsi: 1) Penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Umum. 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum.
18
3) Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata
naskah
dinas,
penyelenggaraan
piñata
kearsipan,
kerumah-tanggaan
perlengkapan,
dan
keprotokolan
BPKD. 4) Pengelolaan administrasi kepegawaian. 5) Penyiapan
bahan
pengembangan
pembinaan,
kelembagaan,
pengawasan,
dan
ketatalaksanaan
dan
kepegawaian. 6) Pelaksanaan hubungan masyarakat. 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas.’ 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris dengan tugas dan fungsinya b. Sub bagian Keuangan Sub bagian keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan. Sub bagian Keuangan menyelanggaran fungsi: 1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Keuangan. 2. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan.
19
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan
penyusunan
rencana,
penyusunan
bahan,
pemrosesan, pengusulan, dan verifikasi. 4. Penyiapan
bahan/pelaksanaan
koordinasi
pengelolaan
administrasi keuangan. 5. Penyusunan laporan keuangan BPKD. 6. Pelaksanaan tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 7. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. 8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya c.
Sub bagian Penyusunan Program Sub bagian Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub bagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub bagian Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas secretariat lingkup penyusunan program dan pelaporan. Sub bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program.
20
2. Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana program, dan kegiatan BPKD 3. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan Program BPKD 4. Penyusunan bahan evaluasi pelaporan kinerja kegiatan BPKD 5. Pelaksana monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. 6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 7. Pelaksanaan tugas lain yang lain diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3.
Bidang Anggaran Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup pendapatan, belanja tidak langsung, dan belanja langsung Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang anggaran. b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup anggaran yang meliputi pendapatan, pembiayaan, belanja tidak langsung, dan belanja langsung. c. Pengkoordinasian Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TPAD).
21
d. Pengkoordinasian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. e. Pengkoordinasian dan penyusunan Rancangan APBD dan Perubahan APBD atas susulan SKPD. f. Penyiapan bahan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD. g. Penyiapan Surat Penyediaan Dana (SPD) sesuai DPA/DPPA SKPD. h. Penyusunan laporan realisasi SPD SKPD. i.
Penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran.
j.
Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksaan tugas.
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepada Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Anggaran, membawahkan: a.
Sub bidang Pendapatan Sub bidang Pendapatan dipimpin oleh Kepala sub Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepadan Kepala Bidang anggaran. Sub bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang anggaran lingkup pendapatan dan pembiayaan. Sub bidang Pendapatan menyelenggarakan fungsi : 1) Penyiapan Pendapatan.
rencana,
program dan kegiatan
Sub
Bidang
22
2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pendapatan da penerimaan pembiayaan. 3) Pengkoordinasian
pelaksaan
dan
pengendalian
kegiatan
penyusunan rencana dan program pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. 4) Pengkoordinasian
Rencana
Keuangan
Anggaran
(RKA)
pendapatan SKPD. 5) Penyiapan
bahan
dan
koordinasi
penyusunan
anggaran
pendapatan dan penerimaan biaya. 6) Penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA pendapatan dan pembiayaan SKPD 7) Penyiapan bahan SPD pendapatan dan pembiayaan sesuai DPA/DPPA SKPD 8) Penyiapan laporan realisasi SPD pendapatan dan pembiayaan. 9) Pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pendapatan dan penerimaan pembiayaan. 10) Penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran lingkup pendaparan dan pembiayaan. 11) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang dengan tugas dan fungsinya
23
b. Sub bidang Belanja Tidak Langsung Sub bidang Belanja Tidak Langsung dipimnpin oleh Kepala Sub bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran, Sub bidang Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai tugas Bidang Anggaran lingkup belanja tidak langsung. Sub bidang Tidak Langsung menyelanggarakan fungsi: 1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Belanja Tidak Langsung. 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja tidak langsung. 3) Pengkoordinasi RKA belanja tidak langsung SKPD. 4) Pengkoordinasian perencanaan dan penyusunan anggaran belanja tidak langsung dengan SKPD. 5) Pemeriksaan dan penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA belanja tidak langsung SKPD 6) Penyiapan bahan SPD belanja tidak langsung sesuai DPA/DPPA SKPD. 7) Penyiapan laporan realisasi SPD Belanja tidak langsung. 8) Penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran lingkup belanja tidak langsung. 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
24
10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. c. Sub bidang Belanja Langsung Sub bidang Belanja Langsung dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran. Sub Bidang Belanja Langsung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Anggaran lingkup belanja langsung. Sub bidang Belanja Langsung menyelenggarakan fungsi: 1) Penyiapan rencana, program dan kegiatan Sub Bidang Belanja Langsung. 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja langsung. 3) Pengkoordinasian RKA belanja langsung SKPD 4) Pengkoordinasian perencanaan dan penyusunan anggaran belanja langsung dengan SKPD 5) Pemeriksaan dan penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA belanja langsung SKPD 6) Penyiapan SPD belanja langsung sesuai DPA/DPPA SKPD. 7) Penyiapan laporan realisasi SPD belanja langsung. 8) Penyusunan laporan anggaran kinerja bidang anggaran lingkup belanja langsung. 9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
25
10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Perbendaharaan Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup gaji, belanja, verifikasi dan kas. Bidang perbendaharaan menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan
rencana,
program,
dan
kegiatan
Bidang
Perbendaharaan. b. Peyusunan petunjuk teknis lingkup perbendaharaan. c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang gaji, belanja, verifikasi dan kas. d. Pengujian SP2D belanja tidak langsung, belanja langsung, dan pengeluaran pembiayaan. e. Pengujian terhadap pengajuan pembayaran gaji, belanja, verifikasi dan kas. f. Penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) belanja tidak langsung, belanja langsung, dan pengeluaran pembiayaan. g. Penyusunan laporan realisasi SP2D SKPD. h. Penyusunan laporan kinerja program bidang perbendaharaan.
26
i. Penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian masalah tuntutan perbendaharaan dan tuntunan ganti rugi. j. Penyiapan
bahan
pembinaan,
pengendalian,
evaluasi,
dan
pelaporan pelaksanaan tugas. k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang perbendaharaan, membawahkan: a. Sub bidang Gaji Sub bidang Gaji dipimpin oleh Kepala Sub bidang yang berada di bawah
dan
bertanggung
jawab
kepada
Kepala
Bidang
Perbendaharaan. Sub bidang Gaji mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian sebagian tugas Bidang Perbendaharaan lingkup gaji. Sub bidang Gaji menyelenggarakan fungsi: 1) Penyiapan rencana, program, dan, kegiatan Sub Bidang Gaji. 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup gaji pegawai. 3) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang gaji. 4) Pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan SPM gaji dari SKPD. 5) Penyiapan bahan penerbitan SP2D gaji. 6) Penyiapan bahan pembuatan dan penyusunan daftargaji SKPD. 7) Penyelesaian permasalahan lingkup.
27
8) Penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian masalah tuntutan perbendaharaan dan tuntuan ganti rugi lingkup gaji. 9) Penyiapan
bahan
untuk
penerbitan
Surat
Keputusan
Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji. 10) Penyiapan pembayaran uang bagi PNS yang meninggal dunia. 11) Penyusunan laporan realisasi SP2D gaji. 12) Penyusunan laporan kinerja program bidang pemberdaharaan lingkup gaji.. 13) Pelaksanaan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. 14) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. b. Sub bidang Belanja Sub bidang Belanja dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bidang Perbendaharaan. Sub bidang Belanja menyelenggarakan fungsi: 1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Belanja. 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja. 3) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang belanja.
28
4) Pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja dari SKPD. 5) Penyiapan register penolakan Surat Perintah Membayar (SPM). 6) Penyiapan bahan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja. 7) Penyiapan register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja. 8) Penyiapan
bahan
penyelesaian
masalah
tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi lingkup belanja. 9) Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran belanja. 10) Penyusunan laporan kinerja program bidang perbendaharaan lingkup belanja. 11) Pelaksanaan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan monitoring. 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. c. Sub bidang Verifikasi dan Kas Sub bidang Verifikasi dan Kas dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharan. Sub Bidang Verifikasi dan Kas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perbendaharaan.
29
Sub bidang Verifikasi dan Kas menyelenggarakan fungsi: 1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Verifikasi dan Kas. 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis verifikasi dan kas. 3) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang verifikasi dan kas. 4) Penyiapan bahan penerbitan SP2D bidang verifikasi dank as. 5) Penyiapan register SP2D bidang verifikasi dan kas. 6) Pemeriksaan kelengkapan surat bertanggungjawaban belanja. 7) Pelaksanaan pembinaan terhadap Bendahara SKPD. 8) Penyusunan laporan arus kas secara periodik. 9) Pencatatan penerimaan dan belanja kedalam buku register serta membuat laporan harian tentang penerimaan dan belanja daerah. 10) Pelaksanaan rekonsiliasi kas dengan bank per periode. 11) Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran verifikasi dan kas. 12) Pelaksanaan laporan kinerja program bidang perbendaharaan lingkup verifikasi dan kas. 13) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. 14) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
30
5.
Bidang Akuntansi dan Pelaporan Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab dengan Kepala Badan Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup akuntansi dan pelaporan. Bidang Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Akuntansi dan Pelaporan. b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup akuntansi dan pelaporan. c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang akuntansi dan pelaporan. d. Pelaksanaan
penyusunan,
sosialisasi,
dan
asistensi
sistem
penatausahaan akuntansi pemerintahaan daerah. e. Pengkoordinasian laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan manajerial
dari
SKPD
menjadi
laporan
keuangan
sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. f. Penyajian data dan informasi dibidang analisa, bidang pelaporan keuangan serta bidang penatausahaan keuangan. g. Penatausahaan Pembukuan Keuangan Pemerintah Daerah dan penyusunan Laporan Keuangan Daerah. h. Penyusunan laporan realisasi APBD setiap semester dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya.
31
i. Penelitian kelengkapan surat pertanggungjawaban belanja dan pengesahanan surat pertanggungjawaban pendapatan. j. Penyusunan laporan kinerja program bidang akuntansi dan pelaporan. k. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian di bidang akuntansi dan pelaporan. l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan: a. Sub bidang Akuntansi Sub bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Sub bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan lingkup akuntansi. Sub bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi : 1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Akuntansi. 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis dan perumusan lingkup akuntansi. 3) Pelaksanaan verifikasi atas SP2D yang telah terbit. 4) Penghimpunan proyeksi pendapatan dari seluruh SKPD dalam rangka pengelolaan anggaran kas. 5) Pelaksanaan
pembukuan
keuangan
daerah
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
dalam
rangka
32
6) Pengesahan surat pertanggungjawaban pendapatan. 7) Penyusunan laporan kinerja program bidang akuntansi dan pelaporan lingkup akuntansi. 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. b. Sub bagian Pelaporan Sub bidang Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Akuntansi dam Pelaporan lingkup pelaporan. Sub bidang Pelaporan menyelenggarakan fungsi: 1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Pelaporan. 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis dan perumusan kebijakan lingkup pelaporan. 3) Penghimpunan dan pengelolaan data serta informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan daerah. 4) Pelaksanaan konsolidasi dan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD dengan laporan keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD).
33
5) Pelaporan penerimaan darah secara terpadu pada semua unit pelaksana secara integrasi. 6) Penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan semester dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya. 7) Penyusunan laporan keuangan tahunan. 8) Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan laporan berkala tentang laporan keuangan daerah. 9) Penyiapan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 10) Penyusunan laporan kinerja program bidang akuntansi dan pelaporan lingkup pelaporan. 11) Pelaksanaan monitoring, evaluasi,dan pelaporan pelaksanaan tugas. 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 6. Unit Pelaksana Teknis Pembentukan, nomeklatur, dan tugas pokok, dan fungsi Unit Pelaksana Teknis akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 7. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas
34
melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan. Jumlah tenaga kerja tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
D. Jaringan Kegiatan Adapun jaringan kegiatan pada BPKD Kota Medan, yaitu dinasdinas di kota Medan yang merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), yang akan memberikan laporan keuangannya kepada BPKD Kota Medan untuk dikonsolidasi dan diberikan kepada Kepala Daerah sebagai Laporan Pertanggungjawaban.
E. Kinerja Kegiatan Terkini Kinerja terkini yang dilakukan pada BPKD kota Medan, yaitu Pendampingan Penatausahaan Keuangan SKPD di Lingkungan pemerintah kota Medan untuk meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan SKPD tahun 2015 dengan menggunakan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen dan Keuangan Daerah).
35
F. Rencana Kegiatan Rencana Program dan Kegiatan BPKD dirumuskan berdasarkan program dan kegiatan bidang-bidang pelaksana. Adapun rencana kegiatan pada BPKD Kota Medan, yaitu: 1.
Program pelayanan administrasi perkantoran.
2.
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3.
Program peningkatan disiplin aparatur.
4.
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
5.
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
6.
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
