PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR : ......... TAHUN 2009 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MEDAN TAHUN 2008 - 2028 DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MEDAN, Menimbang
: a. bahwa untuk mengarahkan pemanfaatan ruang di Kota Medan secara aman , nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wiayah Kota Medan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan rencana struktur dan pola ruang yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah, Masyarakat, dan/dunia Usaha; c. bahwa telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dipandang perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 2004); 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
1
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833); 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN dan WALIKOTA MEDAN MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MEDAN TAHUN 2028-2028 BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama PENGERTIAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Medan. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Medan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan. 5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 7. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. 8. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. 9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 10. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. 11. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 12. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 13. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang. 14. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 15. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 16. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 17. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. 18. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 19. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. 20. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 22. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. 23. Sistem internal perkotaan adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan. 24. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
3
25. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. 26. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 27. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 28. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. 29. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 30. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang mberdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa. 31. Kawasan megapolitan adalah kawasan yang terbentuk dari 2 (dua) atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem. 32. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. 33. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. 34. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. 35. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 36. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 37. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. 38. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
4
Bagian Kedua MUATAN RTRW KOTA MEDAN Pasal 2 Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan, mencakup: 1. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Medan; 2. Rencana Struktur Wilayah Kota Medan, memuat pengembangan dan kriteria sistem perkotaan wilayah Kota Medan, pengembangan dan kriteria sistem jaringan tranportasi, pengembangan dan kriteria sistem jaringan energi, pengembangan dan kriteria sistem jaringan telekomunikasi, pengembangan dan kriteria sistem jaringan sumber daya air, muatan rencana struktur ruang sistem Kota Medan. 3. Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Medan, memuat peruntukan dan rencana pengelolaan kawasan lindung, peruntukan dan rencana pengelolaan kawasan budidaya wilayah Kota Medan. 4. Penetapan Kawasan Strategis Kota Medan, memuat kawasan stretegis pertahanan keamanan, kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis sosial dan budaya, serta kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkung hidup Kota Medan. 5. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Medan, memuat arahan pengembangan infrastruktur, arahan pengembangan wilayah, arahan penatagunaan sumber daya alam Kota Medan, dan Indikasi program utama. 6. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Medan, memuat indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif disisentif, dan arahan sanksi. 7. Pengawasan Penataan Ruang Wilayah Kota Medan, memuat pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, fungsi dan manfaat, dan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta hak, kewajiban dan peran serta masyarakat Bagian Ketiga FUNGSI DAN MANFAAT RTRW KOTA MEDAN Pasal 3 1. Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan, adalah: a. Menjaga konsistensi perkembangan Kota Medan dengan strategi perkotaan nasional dan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Utara dalam jangka panjang; b. Menciptakan keserasian perkembangan Kota Medan dengan wilayah sekitarnya; c. Menciptakan keterpaduan pembangunan sektoral dan daerah. 2. Manfaat Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan, adalah sebagai pedoman untuk: a. Perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang di Wilayah Kota Medan; b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan dan keserasian antar sektor; c. Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat di Kota Medan (rujukan bagi penerbitan ijin lokasi bagi pembangunan);
5
d. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Medan; e. Pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan. Bagian Keempat LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN RTRW KOTA MEDAN Pasal 4 Lingkup wilayah perencanaan dalam kegiatan penyusunan Penyempurnaan RTRW Kota Medan ini, meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Medan dengan 21 Kecamatan dan 151 Kelurahan dengan luas 26.510 Ha serta Mebidang dengan Struktur Umum Bagian Kelima JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Pasal 5 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota adalah rencana tata ruang dalam wilayah administrasi Kota dengan jangka waktu perencanaan 20 tahun, yaitu mulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2028. Pasal 6 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan digambarkan dalam peta wilayah Kota Medan dengan tingkat ketelitian minimal skala 1 : 20.000, yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA MEDAN Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Medan Pasal 7 Tujuan Penataan Ruang Kota Medan yang akan dituju sesuai dengan visi Kota Medan adalah: “Mewujudkan wilayah Kota Medan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta mempunyai daya saing dan daya tarik sebagai daerah tujuan investasi” Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota Medan Pasal 8 Berdasarkan tujuan penataan ruang yang ingin dicapai, maka kebijakan penataan ruang Kota Medan adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan Kota Medan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan melalui pembangunan kota yang berkeadilan; 2. Mewujudkan perekonomian kota yang tangguh dan dinamis, melalui peningkatan daya saing dan daya tarik yang tinggi sebagai daerah tujuan investasi; 3. Mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Metropolitan dan sekaligus sebagai Pusat Kegiatan Nasional melalui pembangunan sarana dan prasarana kota yang modern, handal dan asri;
6
4. Mewujudkan masyarakat Kota Medan yang berilmu pengetahuan, menguasai teknologi, beriman, bertaqwa serta mandiri. Srategi Penataan Ruang Wilayah Kota Medan Pasal 9 Strategi penataan ruang untuk mendukung kebijakan penataan ruang yang ditetapkan adalah, sebagai berikut: 1). Memanfaatkan ruang daratan, lautan dan udara untuk semua aktifitas yang memberikan nilai tambah yang positif bagi Pembangunan Kota Medan. 2). Mengembangkan pemanfaatan ruang kota untuk mendukung berlangsungnya berbagai kegiatan sesuai dengan fungsi utama Kota Medan sebagai Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Perdagangan dan Jasa Regional dan Internasional, Pusat Kegiatan Industri, Pusat Pelayanan Sosial dan Pusat Kegiatan Transportasi Regional dan Internasional. 3). Pengembangan berkelanjutan;
kawasan
permukiman
yang
aman,
nyaman,
produktif
dan
4). Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota yang memadai, meliputi: a. Pengembangan RTH Publik seperti taman, lapangan olahraga, hutan kota, taman tempat bermain, RTH yang bersatu dengan fasilitas (konsep KDB), jalur hijau (daerah industri, jalur kereta api, gas, kuburan, dll) dan RTH privat; b. Pengembangan RTH konservasi (lindung) di Kota Medan berupa daerah resapan, sempadan sungai, sempadan pantai, kawasan hutan mangrove, dll. 5). Pengembangan kawasan eks Bandara Polonia sebagai Central Business Distrik (CBD), meliputi: a. Pengembangan kawasan perkantoran pemerintah provinsi dan kota; b. Pengembangan kawasan jasa dan perdagangan skala regional dan internasional; c. Pusat pelayanan umum. 6). Mengembangkan kawasan Utara Medan menjadi Kawasan Strategis Kota (KSK) dengan memperhatikan potensi dan peranan kawasan utara yang memiliki pelayanan regional dan internasional, antara lain: a. Pengembangan pelabuhan Belawan sebagai pelabuhan hub internasional; b. Pengembangan pelabuhan penumpang (TOD), pelabuhan laut peti kemas internasional, kawasan industri, pergudangan dan ekspedisi, Export Processing Zone (EPZ) dan pusat permukiman. c. Pusat perdagangan (TOD), pusat pelayanan kawasan industri, kawasan industri high technology (KEK), pusat permukiman industri, perlindungan kawasan dan bangunan bersejarah, water front city, dan theme park; d. Pelabuhan perikanan Samudera. 7). Pengembangan kawasan Utara harus berwawasan lingkungan/konservasi dan estetika, yaitu dengan menerapkan konsep waterfront city, penguatan ekosistem bakau (hutan bakau dan penanaman bakau dalam petak tambak), penataan ruang terbuka hijau dan zona hijau (buffer zone).
7
8). Pengembangan sistem sarana transportasi massal untuk mendukung Kota Medan sebagai Kota Metropolitan, yang meliputi bus line, busway, monorail, LRT atau heavy rail; 9). Pengembangan sistem jaringan drainase dan utilitas kota yang memiliki kapasitas yang sangat besar untuk mengantisipasi bahaya banjir. 10) Mengembangkan jaringan jalan baru untuk mengurangi beban pada pusat kota. Pengembangan jalan baru tersebut antara lain: a. Pengembangan jalan lingkar luar, jalan lingkar paling luar, jalan lingkar Mebidangro, jalan lingkar pesisir utara dan jalan lingkar kawasan utara medan; b. Pengembangan jalan tol Medan – Medan dan Medan Kuala Namo; c. Peningkatan jalur kereta api Medan – Belawan, Medan – Medan dan pembangunan jalur kereta api baru Medan – Kuala Namo; 11). Mengarahkan pengembangan kegiatan permukiman (terutama ke arah Utara) dan membatasai perkembangan permukiman ke arah selatan sebagai kawasan konservasi; 12). Mengembangkan Kawasan USU (Universitas Sumatera Utara) dan Kampus USU yang baru di Kuala Bekala sebagai kawasan pendidikan, penelitian dan pelatihan yang memiliki skala pelayanan regional. Sedangkan kawasan pendidikan tinggi lainnya yang sudah ada dikembangkan dengan pendekatan intensifikasi lahan.
BAB III RENCANA STRUKTUR WILAYAH KOTA MEDAN Bagian Pertama Umum Pasal 10 Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Medan, terdiri dari: 1. Rencana Sistem Pusat-pusat Pelayanan; 2. Rencana Sistem Jaringan Transportasi; 3. Rencana Sistem Jaringan Utilitas; Bagian Kedua Rencana Sistem Pusat-Pusat Pelayanan Pasal 11 Rencana Sistem Pusat-pusat Pelayanan Kota Medan, terdiri atas: 1. Pusat Primer Utara, terletak di antara Kecamatan Medan Labuhan dan Medan Marelan, tepatnya disekitar Mesjid Raya Labuhan, Kelurahan Pekan Labuhan. 2. Pusat Primer di Pusat Kota, meliputi 7 (tujuh Kecamatan) di Pusat Kota Medan antara lain: a. Kecamatan Medan Polonia; b. Kecamatan Medan Maimun;
8
c. Kecamatan Medan Baru (Kelurahan Darat dan Petisah Hulu); d. Kecamatan Medan Petisah (Kelurahan Petisah Tengah dan Sekip); e. Kecamatan Medan Barat (Kelurahan Kesawan dan Silalas); f.
Kecamatan Medan Timur (Kelurahan Persiapan Perintis dan Gang Buntu);
g. Kecamatan Medan Kota (Kelurahan Pusat Pasar, Pasar Baru dan Kelurahan Mesjid). 3. Pusat Sekunder Belawan terletak di Kecamatan Medan Belawan, tepatnya di Kelurahan Belawan Lama. 4. Pusat Sekunder Medan Labuhan, terletak di Kecamatan Medan Labuhan, tepatnya di persimpangan jalan Marelan Raya dan Jalan Yos Sudarso, diantara Kelurahan Pekan Labuhan dengan Kelurahan Martubung; 5. Pusat Sekunder Medan Marelan, terletak di Kecamatan Medan Marelan, tepatnya dipersimpangan Jalan Marelan Raya dan Jalan Rahmad Budin (Kelurahan Terjun); 6. Pusat Sekunder Medan Perjuangan, terletak di Kecamatan Medan Tembung tepatnya disekitar aksara; 7. Pusat Sekunder Medan Area, terletak di Kecamatan Medan Amplas tepatnya di sekitar persimpangan terminal Amplas, Kelurahan Timbang Deli; 8. Pusat Sekunder Medan Helvetia, terletak di antara Kecamatan Medan Helvetia dan Kecamatan Medan Petisah tepatnya di Gaperta; 9. Pusat Sekunder Medan Selayang, terletak di Kecamatan Medan Selayang tepatnya di sekitar simpang Pemda; 10. Pusat Sekunder Medan Timur, terletak Kecamatan Medan Timur tepatnya disekitar Pulo Brayan; Bagian Ketiga Rencana Sistem Jaringan Transportasi Pasal 12 Rencana sistem jaringan transportasi Kota Medan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), terdiri atas: 1. Angkutan Jalan Raya, terdiri atas: a. rencana dan fungsi jaringan jalan; b. rencana terminal; c. trayek angkutan umum; d. jaringan pejalan kaki; dan e. ruang evakuasi; 2. Angkutan Kereta Api; 3. Angkutan Laut; 4. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; 5. Angkutan Udara
9
Pasal 13 1. Rencana dan fungsi jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, terdiri atas jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, jaringan jalan arteri sekunder dan jaringan jalan kolektor sekunder; 3. Ruas jalan yang akan ditetapkan sebagai jalan arteri Primer antara lain: a. Jalan lingkar luar, yaitu meliputi ruas : Jalan Tritura, Jalan A.H Nasution, Jalan Ngumban Surbakti, Jalan Gagak Hitam (Simpang Setia Budi – Pondok Kelapa), Jalan Asrama, Jalan Kapten Sumarsono, Jalan Cemara, Jalan Jamin Ginting (Simpang Pos-ke arah Berasyagi), dan Jalan Yos Sudarso (Fly Over – hingga Belawan). Lebar jalan yang direncanakan minimal 33 meter dengan Garis Sempadan Bangunan (GSB) sekitar 18 meter. b. Jalan lingkar luar paling luar, yaitu meliputi ruas : Jalan Rahmad Buddin, Jalan Kelambir Lima, Jalan Pinang Baris, Jalan Terusan Pinang Baris (Pinang Baris – Simpang Melati) dan Jalan Plamboyan Raya. Lebar jalan yang direncanakan minimal 26 meter dengan Garis Sempadan Bangunan (GSB) sekitar 14 meter. c. Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera). Lebar jalan yang direncanakan minimal 100 meter dengan Garis Sempadan Bangunan (GSB) sekitar 52 meter. d. Rencana Jalan Tol Medan – Binjai. Lebar jalan yang direncanakan minimal 50 meter dengan Garis Sempadan Bangunan (GSB) sekitar 26 meter. e. Rencana Jalan Lingkar Luar Paling Luar bagian selatan (jalan perbatasan Kota Medan) yaitu meliputi ruas: Simpang Kuala Bekala, Jalan Bunga Rampai 3, Jalan Bunga Rampai, Jalan Stasiun, Jalan Bajak II, Jalan Sumber Utama 2, Jalan Supir, dan Jalan Bendungan. Lebar jalan yang direncanakan minimal 26 meter dengan Garis Sempadan Bangunan (GSB) sekitar 14 meter. 4. Ruas jalan yang akan ditetapkan sebagai jalan Arteri Sekunder, yaitu: Jalan Marelan Raya dan Jalan Sicanang. Lebar jalan yang direncanakan minimal 26 meter dengan Garis Sempadan Bangunan (GSB) sekitar 14 meter. 5. Ruas jalan yang akan ditetapkan sebagai jalan Arteri Sekunder antara lain: jalan Brigjen Katamso dan Jalan Letda Sujono. Lebar jalan yang direncanakan minimal 26 meter dengan Garis Sempadan Bangunan (GSB) sekitar 14 meter. 6. Ruas jalan yang akan ditetapkan sebagai jalan Kolektor Sekunder antara lain: a. Jalan Pancing dan Jalan Sunggal. Lebar jalan yang direncanakan minimal 33 meter dengan Garis Sempadan Bangunan (GSB) sekitar 18 meter; b. Jalan Tengku Amir Hamzah, Jalan Bambu, Jalan Pelita II, Jalan Bangau, Jalan Suka Ria, Jalan A.R Hakim, Jalan Halat, Jalan Juanda, Jalan Mongonsidi, Jalan Jamin Ginting (Simpang Dr. Mansyur – Simpang Pos), Jalan Rawe, Jalan Kasuari, Jalan Kawat 4, dan Jalan Alfaka 7. Lebar jalan yang direncanakan minimal 26 meter dengan Garis Sempadan Bangunan (GSB) sekitar 14 meter. c. Jalan Dr Mansyur, Jalan Setia Budi (Simpang Dr. Mansyur- Simpang Batang Hari), dan Jalan Kapten Muslim. Lebar jalan yang direncanakan minimal 20 meter dengan Garis Sempadan Bangunan (GSB) sekitar 12 meter; Pasal 14 1. Rencana Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, adalah dengan membangun terminal terpadu di CBD Polonia yang terintegrasi dengan stasiun Kereta Api dan terminal-terminal kelas A yang telah ada seperti Terminal Amplas, Terminal Belawan, Terminal Pinang Baris dan Terminal W. Iskandar.
10
2. Untuk mendukung pengembangan kawasan Utara, maka pada Pusat Primer Utara juga akan dibangun sebuah terminal yang terintegrasi dengan Stasin Kereta Api, yaitu terminal Labuhan. Pasal 15 1. Trayek Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, adalah Penataan rute angkutan umum dalam rangka meningkatkan distribusi pelayanan serta efisiensi penggunaan jalan adalah sebagai berikut: a. Memisahkan antara moda angkutan dalam kota dan luar kota. Moda angkutan luar kota (AKAP dan AKDP) tidak diijinkan memasuki pusat kota. Bagi Bus AKAP dan AKDP yang melintasi Kota Medan hanya diijinkan melintasi pada jalan Lingkar Luar, yaitu jalan Tritura, Jalan AH Nasution dan Jalan Ngumban Surbakti. b. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah besar, yang beroperasi secara cepat, nyaman, aman, terjadwal dan berfrekuensi tinggi pada koridor-koridor utama (jalur primer) berbasis rel atau jalan raya. Pasal 16 1. Jaringan Pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, adalah penataan jalur khusus untuk pejalan kaki yang aman dan nyaman; 2. Pengembangan sarana pejalan kaki lebih diprioritaskan pada jalan-jalan utama kota yang masih belum banyak terisi bangunan, sehingga berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai jalur khusus pejalan kaki, seperti jalan lingkar luar dan jalan arteri yang dibuat pemisah antara jalur cepat, jalur lambat dan jalur khusus pejalan kaki. Pasal 17 1. Ruang evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, adalah: jalur penyelamatan (escape road) adalah jalan-jalan kota yang dikembangkan/ direncanakan sebagai jalur pelarian ke bangunan/bukit penyelamatan dan wilayah yang aman apabila terjadi bencana alam (gempa atau tsunami); 2. Jalan-jalan yang dapat dikembangkan sebagai jalur penyelamatan (escape road) di Kota Medan antara lain : jalan Yos Sudar dan Jalan Tol, Jalan-jalan disekitar Lapangan Merdeka, Lapangan Benteng, Stadion Teladan dan jalan-jalan yang mengarah ke lapangan terbuka lainnya. Pasal 18 1. Angkutan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), terdiri atas pengembangan jaringan rel kereta api dan stasiun kereta api; 2. Jaringan jalan/rel kereta api dari Kota Medan yang dapat dikembangkan dimasa mendatang adalah ; a. Jalur Medan – Medan – Tanjung Pura – Hingga Banda Aceh; b. Jalur Medan – Tebingtingg- Rantauprapat- hingga Pekanbaru; c. Jalur Medan – Kuala Namo; 3. Beberapa Stasiun Kereta Api yang dapat dikembangkan lagi antara lain : a. Stasiun Kereta Api Polu Brayan; b. Stasiun Kereta Api Labuhan, dan; c. Stasiun Kereta Api di Kecamatan Helvetia.
11
Pasal 19 Angkutan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), adalah pengembangan pelabuhan laut Belawan menjadi Pelabuhan Hub Internasional. Pasal 20 Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), adalah rencana pengembangan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang dapat dikembangkan di Kota Medan seperti pelabuhan Sungai di Kecamatan Medan Labuhan (Kelurahan Nelayan Indah). Pasal 21 Angkutan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), adalah; rencana pemindahan Bandara Polonia ke Bandara Kuala Namo. Bagian Keempat Rencana Sistem Jaringan Utilitas Pasal 22 Rencana sistem jaringan utilitas Kota Medan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), terdiri atas: 1. Rencana sistem jaringan energi dan kelistrikan; 2. Rencana sistem jaringan telekomunkasi; 3. Rencana sistem jaringan gas 4. Rencana sistem jaringan air bersih; 5. Rencana sistem jaringan pembuangan air hujan; 6. Rencana sistem jaringan air limbah; 7. Rencana sistem persampahan Pasal 23 1. Rencana sistem jaringan energi dan kelistrikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), terdiri atas: bangunan pembangkit, gardu induk dan jaringan transmisi; 2. Bangunan pembangkit yang ada di Kota Medan saat ini hanya satu unit, yaitu Bangunan Pembangkit Listrik di Sicanang. 3. Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET), yang terdapat di wilayah Sumatera Utara baru terdapat 2 (dua) unit, yaitu; GITET Kuala Tanjung dan GITET Tebingtinggi. 4. Gardu Induk, memiliki tegangan 150 KV, yang ada saat ini di Kota Medan terdapat sekitar 10 unit. Pasal 24 Rencana sistem jaringan telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), terdiri atas: rumah kabel dan jaringan distribusi yang dikembangkan secara terus menerus untuk memberikan pelayanan jasa telekomunikasi di seluruh wilayah Kota Medan.
12
Pasal 25 Rencana sistem jaringan gas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), terdiri atas: pabrik gas dan jaringan distribusi yang dikembangkan secara terus menerus untuk memberikan pelayanan gas di seluruh wilayah Kota Medan. Pasal 26 Rencana sistem jaringan air bersih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), terdiri atas: bangunan pengolahan, jaringan transmisi dan jaringan distribusi yang dikembangkan secara terus menerus untuk memberikan pelayanan air bersih di seluruh wilayah Kota Medan. Pasal 27 1. Rencana sistem jaringan air hujan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), terdiri atas: sistem primer, sistem sekunder dan sistem tersier; 2. Saluran primer, terdiri dari; Sungai Badera, Sungai Belawan, Sungai Deli, Sungai Babura dan Sungai Percut. 3. Saluran drainase sekunder, terdiri dari : anak-anak sungai yang ada di Kota Medan; 4. Saluran drainase tersier, terdiri dari; saluran drainase perumahan dan saluran drainase permukiman. Pasal 28 Rencana sistem jaringan air limbah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6), terdiri atas: instalasi pengolahan air limbah dan jaringan air limbah yang dikembangkan secara terus menerus untuk memberikan pelayanan air limbah di seluruh wilayah Kota Medan. Pasal 29 Rencana sistem persampahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7), terdiri atas: TPA, TPS dan sarana pengangkutan sampah yang dikembangkan secara terus menerus untuk memberikan pelayanan persampahan di seluruh wilayah Kota Medan. BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA MEDAN Bagian Pertama Kawasan Lindung Pasal 30 Kawasan Lindung di Kota Medan, terdiri dari: 1. Hutan Rawa Sekunder (Hutan Manggrove Sekunder); 2. Sempadan Sungai; 3. Sempadan Danau; 4. Sempadan Rel Kereta api, dan 5. Jalur Hijau SUTET.
13
Pasal 31 Hutan Rawa Sekunder (Hutan Manggrove Sekunder), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), terdiri atas: Kawasan Pantai Berhutan Bakau (Hutan Mangrove) di wilayah Kecamatan Medan Belawan seluas 1.029 Ha yang berfungsi menjaga kelestarian lingkungan serta menjaga ekosistem ikan dan mencegah abrasi pantai. Pasal 32 Sempadan sungai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), adalah jalur disisi kiri dan kanan sungai yang ditetapkan sebesar: a. Sungai Belawan 15 m. b. Sungai Percut 15 m. c. Sungai Deli 15 m. d. Sungai Babura 15 m. e. Sungai Sei Selayang 15 m. f. Parit Emas 5 m. g. Sungai-sungai kecil 5 m. Pasal 33 Sempadan Danau, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), adalah: daratan sepanjang tepian danau buatan/bendungan yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau buatan/bendungan antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Rencana kawasan lindung danau buatan/bendungan direncanakan di Danau Siombak yang diperkirakan sebesar 26,4 Ha. Pasal 34 Sempadan rel kereta api, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), adalah: kawasan di sisi kiri dan kanan rel kereta api dengan jarak sekurangkurangnya 18 meter. Pasal 35 Jalur Hijau SUTET, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5), adalah: kawasan di sisi kiri dan kanan saluran udara tegangan ekstra tinggi dengan jarak sekurang kurangnya 60 meter. Bagian Kedua Kawasan Budidaya Pasal 36 Kawasan Budidaya di Kota Medan, terdiri dari: 1. Kawasan Perumahan dan Permukiman 2. Kawasan Komersial 3. Kawasan industri 4. Fasilitas pelayanan 5. Kawasan khusus 6. Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota, 7. Kawasan Pertanian
14
Pasal 37 1. Kawasan perumahan dan permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), adalah: lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan masyarakat sekaligus menciptakan interaksi sosial; 2. Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman terutama diarahkan ke arah Utara kota, yaitu di Kecamatan Medan Marelan dan Kecamatan Medan Labuhan; Pasal 38 1. Kawasan Komersial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), terdiri dari: kegiatan perdagangan, niaga, bisnis, perkantoran pemerintah dan swasta, dan kegiatan informal; 2. Arahan lokasi untuk kegiatan jasa tersebut adalah: a. BWK Pusat Kota (CBD Polonia) yang terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan; b. Kawasan Pelabuhan Belawan; c. Pusat Primer Utara dan setiap Pusat Sekunder. Pasal 39 1. Kawasan industri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), terdiri dari: kawasan industri, pergudangan dan kawasan ekonomi khusus (KEK); 2. Pengembangan kawasan industri di Kota Medan adalah kawasan industri di Kecamatan Medan Labuhan (Lamhotma) dan area industri di KIM di Kecamatan Medan Deli. Pasal 40 1. Kawasan fasilitas pelayanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), adalah: kawasan pelayanan sosial-budaya, seperti pendidikan, kesehatan, peribadatan, olahraga dan fasilitas sosial lainnya. 2. Lokasi kawasan pelayanan sosial-budaya tersebar di seluruh kawasan budidaya dan dipusatkan di pusat-pusat pelayanan sesuai dengan skala pelayanannya (fungsional, kecamatan dan kelurahan) Pasal 41 1. Kawasan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5), adalah: kegiatankegiatan yang memiliki fungsi tertentu dan tidak semua orang bisa masuk secara bebas (kawasan terbatas); 2. Kawasan-kawasan yang akan dikembangkan sebagai kawasan khusus di Kota Medan antara lain: a. Kawasan Pelabuhan Belawan di Kecamatan Medan Belawan dengan kegiatan utama, pelabuhan penumpang, pelabuhan peti kemas, dan perikanan samudera; b. Kawasan militer; c. Kawasan depot pertamina di Kecamatan Medan Labuhan; d. Bangunan Pembangkit listrik PLN di Sicanang Kecamatan Medan Belawan
15
Pasal 42 1. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), adalah: ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan; 2. Untuk memenuhi kebutuhan RTH Kota sebesar 7.953 Ha (30%) maka arahan lokasi RTH yang akan dikembangkan diluar kawasan lindung (hutan manggrove dan jalur hijau), antara lain: a. Kawasan Wisata b. RTH Hutan kota, c. RTH Taman kota d. RTH Tempat Pemakaman Umum. e. RTH Jalur Hijau Jalan f. RTH Ruang Pejalan kaki 3. Kawasan wisata yang dapat dikembangkan sekaligus berfungsi sebagai RTH adalah kawasan wisata di Utara Medan (Kecamatan Medan Marelan), yang meliputi: Theme Park, Water Front City, dan danau Siobak; 4. Kawasan yang dapat dikembangkan sebagai RTH Hutan Kota di Kota Medan antara lain adalah Taman Beringin dan Eks Kebun Binatang Medan; 5. Kawasan yang dapat dikembangkan sebagai RTH Taman Kota di Kota Medan antara lain adalah Taman Tingkat RW, Taman Lingkungan, Taman Kelurahan, dan Taman Kecamatan; 6. Kawasan yang dapat dikembangkan sebagai RTH Tempat Pemakaman Umum adalah TPU kristen dengan luas lebih kurang 6 ha dan TPU Muslim dengan luas lebih kurang 10 Ha di Kelurahan Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan; 7. Kawasan yang dapat dikembangkan sebagai RTH Jalur Hijau jalan adalah penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan 8. Kawasan yang dapat dikembangkan sebagai RTH ruang pejalan kaki adalah ruang yang disediakan bagi pejalan kaki pada kiri-kanan jalan atau di dalam taman. Pasal 43 Kawasan pertanian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (7), adalah: kawasan agropolitan yang terdapat di Kecamatan Medan Marelan dengan luas 200 Ha. BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA MEDAN Pasal 44 Jenis kawasan strategis, antara lain, adalah: 1. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, 2. kawasan strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi, 3. kawasan strategis dari sudut sosial dan budaya, 4. kawasan strategis dari sudut pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, 5. kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
16
Pasal 44 1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), adalah: kawasan perbatasan negara, termasuk pulau kecil terdepan, dan kawasan latihan militer; 2. Lokasi-lokasi strategis untuk kegiatan pertahanan dan keamanan, antara lain: a. Kawasan Pelabuhan Belawan, merupakan pantai yang relatif landai dan berada pada jalur pelayaran internasional yang padat, rawan terhadap invasi pihak asing, karena letaknya yang langsung berhadapan dengan Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran internasional paling padat di dunia. Kawasan Pantai Belawan juga rawan terhadap penyelundupan barang-barang dari luar negeri. b. Pada lokasi-lokasi pintu masuk dan keluar dari wilayah Kota Medan, seperti Pinang Baris, Amplas dan Tuntungan juga merupakan lokasi yang strategis untuk menjaga keamanan dan ketenteraman Kota Medan. Pasal 45 1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), adalah: kawasan metropolitan, kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas 2. Kawasan Strategis Kota (KSK) Medan yang dapat dikembangkan sebagai Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi, antara lain: a. Kawasan Metropolitan, di Kota Medan meliputi 7 (tujuh) kecamatan di Pusat Kota yang ditetapkan sebagai Pusat Kawasan Metropolitan Mebidangro, yaitu Kecamatan Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Barat, Medan Petisah, Medan Baru, Timur dan Medan Kota. b. Kawasan ekonomi khusus, yang akan di kembangkan adalah di Kecamatan Medan Labuhan; c. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, meliputi: Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Deli, Pusat Kota (CBD Polonia) dan Kecamatan Amplas. d. Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas, meliputi : Kawasan Pelabuhan Belawan di Kecamatan Medan Belawan dan Pusat-Pusat Primar dan Sekunder. Pasal 46 1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), adalah: kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia; 2. Kawasan-kawasan di Kota Medan yang dapat dikatagorikan sebagai kawasan strategis soaial budaya adalah: a. Kawasan Medan Polonia; b. Kawasan Kota Lama Labuhan Deli (Toapekong Labuhan, Rumah-rumah Toko Pekong, Rumah-rumah Melayu, Mesjid Raya Labuhan, Bangunan Eks Bea Cukai dan Stasin Kereta Api Belawan). c. Kawasan Perumahan dan Pergudangan Eks DSM di Pulo Brayan; d. Kawasan Istana Maimun;
17
e. Kawasan Kampung Keling; f.
Kawasan Kesawan; Pasal 47
1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4), adalah: kawasan pertambangan minyak dan gas bumi termasuk pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai, serta kawasan yang menjadi lokasi instalasi tenaga nuklir; 2. Kawasan-kawasan di Kota Medan yang dapat dikatagorikan sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi adalah tidak ada. Pasal 48 1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5), adalah: kawasan pelindungan dan pelestarian lingkungan hidup, termasuk kawasan yang diakui sebagai warisan dunia seperti Taman Nasional; 2. Kawasan-kawasan di Kota Medan yang dapat dikatagorikan sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, adalah: a. Kawasan Agropolitan di Kecamatan Medan Marelah; b. Kawasan Hutan Manggrove dan rawa di Kecamatan Medan Belawan; c.
Kawasan Wisata (Theme Park dan Natural Park) di Kecamatan Medan Marelan;
d. Kawasan rencana pengembangan waduk-waduk buatan yang menyebar di Kecamatan Medan Labuhan. BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA MEDAN Pasal 49 1. Pemanfaatan ruang wilayah Kota Medan berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang. 2. Pemanfaatan ruang wilayah Kota Medan dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya. 3. Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 50 1. Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 2. Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan/atau kerja sama pendanaan. 3. Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
18
BAB VII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA MEDAN Bagian Kesatu Umum Pasal 51 1. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Medan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kota Medan. 2. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas: a. indikasi arahan peraturan zonasi; b. arahan perizinan; c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan d. arahan sanksi. Bagian Kedua Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Pasal 52 1. Indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Medan dalam menyusun peraturan zonasi. 2. Indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, terdiri dari: a. Pemanfaatan ruang yang diijinkan dalan peraturan zonasi b. Pemanfaatan ruang yang diijinkan secara terbatas dalan peraturan zonasi c. Pemanfaatan ruang yang diijinkan bersyarat dalan peraturan zonasi d. Pemanfaatan ruang yang dilarang dalan peraturan zonasi 3. Indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, disusun berdasarkan klasifikasi penggunaan lahan dan sub katagori penggunaan lahan yang ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Ketiga Arahan Perizinan Pasal 53 1. Arahan Perizinan Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Medan dilaksanakan melalui mekanisme perizinan sesuai dengan peraturan perundangundangan. 2. izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pemerintah Kota Medan sesuai wewenangnya apabila sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan; 3. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi peraturan zonasi yang berlaku di lokasi kegiatan pemanfaatan ruang tersebut.
19
Bagian Keempat Arahan Insentif dan Disinsentif Pasal 54 1. Untuk mendorong pemanfaatan ruang wilayah Kota Medan yang sesuai dengan Peraturan Daerah ini dikembangkan perangkat insentif dan disinsentif; 2. Insentif dan disinsentif diberikan Pemerintah kepada pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Pasal 55 1. Insentif diberikan Pemerintah Kota Medan kepada masyarakat dan swasta yang melaksanakan pembangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan; 2. Disinsentif dibebankan Pemerintah Kota Medan kepada masyarakat dan/atau swasta yang melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan. Pasal 56 Insentif diberikan Pemerintah Kota Medan kepada masyarakat dan swasta dalam bentuk: 1. keringanan pajak; 2. pemberian kompensasi; 3. imbalan; 4. sewa ruang; 5. urun saham; 6. penyediaan infrastruktur; 7. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau 8. penghargaan. Pasal 57 Disinsentif diberikan Pemerintah Kota Medan kepada masyarakat dan swasta dalam bentuk: 1. pengenaan pajak yang tinggi; 2. pembatasan penyediaan infrastruktur; 3. pengenaan kompensasi; dan/atau 4. penalti. Bagian Kelima Arahan Pengenaan Sanksi Pasal 58 Arahan Pengenaan Sanksi diberikan apabila pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah Kota Medan, meliputi: 1. pelanggaran ketentuan arahan peratuan zonasi; 2. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota Medan;
20
3. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota Medan; 4. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota Medan; 5. pemanfataan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh 6. peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau 7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar. Pasal 59 1. pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana; 2. sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VIII PENGAWASAN PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA Bagian Kesatu Pemantauan dan Evaluasi Pasal 60 1. Pemantauan adalah usaha atau perbuatan mengamati, mengawasi dan memeriksa dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan. 2. Pemantauan merupakan dasar dalam melakukan kegiatan pelaporan. 3. Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh dinas teknis, seperti Bappeda, Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan, BPN, dan lain-lain atau disesuaikan dengan kelembagaan yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Pasal 61 1. Evaluasi adalah usaha untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang. 2. Kegiatan evaluasi dilaksanakan oleh dinas teknis, seperti Bappeda, Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan, BPN, dan lain-lain atau disesuaikan dengan kelembagaan yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Medan. 3. Untuk dapat melakukan evaluasi sejauhmana simpangan pemanfaatan ruang terhadap rencana yang ditetapkan, perlu diperhatikan kriteria bahwa pemanfaatan ruang kota dinyatakan sesuai atau tidak terjadi simpangan apabila terpenuhi : a. RTRW Kota Medan telah ditetapkan sebagai peraturan daerah dan terdiseminasi ke instansi pemerintah daerah dan masyarakat luas; b. RTRW Kota Medan benar-benar dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang memanfaatkan ruang sehingga RTRW Kota Medan merupakan dukumen resmi dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah seperti halnya dokumen rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah lainnya (RPJP maupun RPJM Daerah); c. Struktur dan pola pemanfatan ruang yang diwujudkan benar-benar sesuai dengan arahan dalam RTRW Kota Medan;
21
d. RTRW Kota Medan menjadi acuan dalam penyusunan rencana tata ruang rinci kawasan di bawahnya (RDTR dan RTR Kawasan); e. RTRW Kota Medan tidak menimbulkan konflik kepentingan antar sektor atau tumpang tindih alokasi kegiatan antar sektor; Bagian Kedua Pelaporan Pasal 62 1. Pelaporan adalah berupa kegiatan memberi informasi secara objektif mengenai pemanfaatan ruang baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. 2. Pelaporan didasarkan pada hasil pemantauan terhadap perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan. 3. Kegiatan pelaporan dilaksanakan oleh dinas teknis seperti Bappeda, Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan, BPN, dan lain-lain atau disesuaikan dengan kelembagaan yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Medan. 4. Sistem pelaporan pemanfaatan ruang dilaksanakan berupa pemberian laporan secara periodik dan berjenjang. Laporan secara periodik, yaitu penyampaian informasi pemanfaatan ruang secara rutin dalam jangka waktu tertentu. Laporan berjenjang, yaitu penyampaian laporan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari tingkat pemerintahan terkecil menyampaikan laporan ke tingkat di atasnya. 5. Penyampaian laporan pemanfaatan ruang dimulai dari tingkat desa, secara rutin setiap tiga bulan sekali kepala desa menyampaikan laporan kepada camat. Camat selanjutnya meneruskan laporan ini ke Walikota Medan melalui Kantor Bappeda atau Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan dan Walikota akan membentuk Tim Tata Ruang untuk menindaklanjuti laporan. 6. Materi laporan adalah ruang lingkup laporan yang perlu diinformasikan. Materi laporan sekurang-kurangnya berisi mengenai : a. Perkembangan perubahan fungsi dan perubahan peruntukan; b. Perkembangan pembangunan fisik dan ijin mendirikan bangunan; c. Perkembangan perubahan hak atas tanah; d. Masalah-masalah yang perlu segera diatasi; e. Masalah-masalah yang akan muncul dan perlu diantisipasi; BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT Bagian Pertama Pelaksanaan Kewajiban Masyarakat Pasal 63 Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kota Medan, setiap orang wajib : 1. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 2. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
22
3. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan 4. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai milik umum. Pasal 64 Setiap orang yang melanggar ketentuan, dikenai sanksi administratif. Pasal 65 Sanksi administratif dapat berupa: 1. peringatan tertulis; 2. penghentian sementara kegiatan; 3. penghentian sementara pelayanan umum; 4. penutupan lokasi; 5. pencabutan izin; 6. pembatalan izin; 7. pembongkaran bangunan; 8. pemulihan fungsi ruang; dan/atau 9. denda administratif. Pasal 66 Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang, dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, dan baku mutu sesuai dengan nilai kebenaran ilmiah serta aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. 1. mengetahui rencana tata ruang; 2. menikmati pertambahan nilai ruang 3. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; 4. mengetahui secara terbuka perencanaan penataan ruang wilayah provinsi, ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana detail lainnya; 5. menikmati manfaat ruang atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari pembangunan dan penataan ruang; 6. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan ruang. Pasal 67 1. untuk mengetahui perencanaan penataan ruang, masyarakat dapat melihat dan mempelajari dokumen penataan ruang, dan mengetahui dari pengumuman atau penyebarluasan atau informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 2. pengumuman atau penyebarluasan informasi tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diketahui masyarakat di kantor-kantor yang secara fungsional menangani kegiatan penataan ruang atau melalui media massa dan internet (Web Site).
23
Pasal 68 Masyarakat dapat menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya yang dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat atau kaidah yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat. Pasal 69 1. hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan Penataan Ruang diselenggaraan dengan cara musyawarah antara pihak-pihak yang berkepentingan. 2. dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka penyelesaiannya dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedua Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Pasal 70 Dalam pemanfaatan ruang di daerah, peran serta masyarakat dapat dilakukan, antara lain melalui: 1. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; 2. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan 3. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Pasal 71 1. tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhatikan tata nilai, paradigma, dan adat istiadat setempat. 2. pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinasikan oleh Walikota. Pasal 72 Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk : 1. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang dimaksud; 2. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang. Pasal 73 Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, dapat disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Kepala Daerah dan pejabat yang berwenang. Pasal 74 Apabila terjadi konflik tata ruang antara pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) maka penyelesaiannya diupayakan melalui musyawarah mufakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang berkepentingan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri setempat.
24
BAB X PENYIDIKAN Bagian Pertama Penyelidikan Pasal 75 1. Penyelidikan atas tindak pidana terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Medan yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal ini berwenang : a. Menerima pidana.
laporan
akan pengaduan dari seseorang
tentang adanya tindak
b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melukan pemeriksaan. c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat. e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. f.
Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa saksi.
g. Mendatangkan orang pemeriksaan perkara.
sebagai tersangka atau
ahli yang diperlukan dalam
hubungan dengan
h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya. i.
Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Penyidik Pengawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang : a. Pemeriksaan tersangka; b. Pemasukan rumah; c. Penyitaan benda; d. Pemeriksaan surat; e. Pemeriksaan saksi; f.
Pemeriksaan ditempat kejadian; dan mengirimkannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia
25
Bagian Kedua Ketentuan Pidana Pasal 76 1. Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 2. Jika pelanggaran tindak pidana mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 3. Jika pelanggaran tindak pidana mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). 4. Jika pelanggaran tindak pidana mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). BAB XI PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH Pasal 77 1. Untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan akan dilakukan peninjuaan kembali (evaluasi) secara berkala setiap lima tahun sekali. 2. Apabila diadakan revisi setelah peninjauan (evaluasi) sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini maka revisi tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 78 1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini. 2. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka semua rencana terkait pemanfaatan ruang dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan RTRW Kota Medan. Pasal 79 Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 80 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Medan Nomor .... Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 1995-2005, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
26
Pasal 81 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.
Ditetapkan di Medan Pada tanggal............2008 WALIKOTA MEDAN
Afifuddin Lubis Diundang di Medan Pada tanggal ....................2009
SEKKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN ……………………………………
LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2009 NOMOR……………
27
