PEMERINTAH KOTA BANDUNG. KERJASAMA PEMERINTAH dan BADAN USAHA (KPBU) UNTUK MENGATASI GAP PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DI KOTA BANDUNG

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

KERJASAMA PEMERINTAH dan BADAN USAHA (KPBU) UNTUK MENGATASI GAP PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DI KOTA BANDUNG

Pendahuluan Harapan Kota Bandung menjadi Kota Kelas Dunia (World Class City) telah didukung oleh pertumbuhan ekonomi

(Tahun 2014 sebesar 7,69%* )

Jumlah populasi dan demografi penduduk sehingga membutuhkan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik standar kelas dunia

Penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik terkendala oleh keterbatasan dana dan kompetensi

2

Gambaran Indikator Makro Kota Bandung

3

 No

CAPAIAN 15 INDIKATOR MAKRO KOTA BANDUNG tahun 2012 - 2014

Uraian

1 2 3 4

IPM Indeks Pendidikan Indeks Kesehatan Indeks Daya Beli

5

Angka Harapan Hidup (AHH)

6

Angka Melek Hurup (AMH)

7

Standar Hidup Layak Konsumsi per kapita yang Disesuaikan

8

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

9

LPE* (thn dasar 2010)

79,32 90,25 81,35 66,35

Tahun 2013 79,47 90,44 81,38 66,59

Tahun

73,81

73,83

73,84

%

99,58

99,62

99,63

(Ribu Rp.)

587,10

648,13

650,15

Tahun

10,74

10,81

10,85

%

8,53

7,82

7,69

(Juta Rupiah)

111.121.551

130.209.650

N/A

Rupiah

45.135.932

52.962.981

N/A

(Juta Rupiah)

37.558.320

40.890.010

N/A

Rupiah

15.255.635

16.632.078

N/A

Satuan

2012

2014 79,66 90,53 81,40 67,05

10

PDRB (Berlaku)

11

PDRB per Kapita (Berlaku)

12

PDRB (Konstan)

13

PDRB per Kapita (Konstan)

14

Inflasi

%

4,02

7,97

7,76

15

Tingkat Pengangguran Terbuka

%

9,17

10,98

8,05**

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) JAWA BARAT, 2014

5

Sumber : BPS (2015)

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) JAWA BARAT, 2010 - 2014

6

Sumber : BPS (2015)

IPM KOTA BANDUNG & KOMPOSITNYA Tahun 2010–2014

67.05

2014

81.4

90.53

79.66 66.59 2013

81.38

90.44

79.47

Perkembangan nilai IPM Kota Bandung terus mengalami peningkatan dari tahun 2010-2014, dan kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2014 sebesar 0,19 poin dibandingkan tahun 2013

66.35

2012

81.35 79.32

65.90 2011

81.32 79.15

65.66

2010

81.22 78.99

-

20

40

60

90.25

90.14

90.09

80

100

Point

Purchasing Power Index

Health Index

Education Index

(Sumber Data : BPS Kota Bandung 2014)

HDI

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung 2011-2014

** Tahun dasar 2010, sumber : BPS Kota Bandung, 2015

8

Pertumbuhan Ekonomi wilayah Bandung Raya dan Provinsi Jawa Barat, Tahun 2011-2014 (%)

Kabupaten/Kota

2011

2012

2013

2014

Kota Bandung

7,91

8,53

7,82

7,69

Kabupaten Bandung

5,82

6,28

5,89

5,88

Kabupaten Sumedang

4,79

6,56

4,84

4,70

Kabupaten Bandung Barat

5,68

6,04

5,94

5,71

Kota Cimahi

5,50

6,24

5,35

5,78

Provinsi Jawa Barat

6,50

6,50

6,34

5,06

PDRB Kota Bandung 2014 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010

Seri 2000

Seri 2010

Lapangan Usaha (Miliar Rp) 1

Pertanian

2

Pertambangan dan Penggalian

3

Industri Pengolahan

4

(%)

(Milyar Rp)

(%)

161,74

0,20

162,59

0,16

-

-

-

-

19.990,52

24,38

25.963,21

25,42

Listrik, Gas dan Air Bersih

1.892,66

2,31

319,17

0,31

5

Konstruksi

3.826,74

4,67

8.190,20

8,02

6

Perdagangan, Hotel dan Restoran

33.301,56

40,61

34.423,27

33,70

7

Pengangkutan dan Komunikasi

9.813,96

11,97

14.700,35

14,39

8

Keuangan, Real Estate dan jasa Perusahaan

5.110,88

6,23

7.661,80

7,50

9

Jasa-Jasa

7.904,12

9,64

10.734,31

10,51

82.002,18

100

102.154,92

100

PDRB

Struktur Ekonomi Kota Bandung Tahun 2014

12

Perkembangan APBD Kota Bandung 2010-2014 Dalam Triliun Rupiah

5.72

4.76

3.86

3.31 2.85

2010

2011

2012

2013

2014 13

Sumber : LKPJ Walikota Bandung 2014, DPKAD 2015 (belum diaudit BPK RI)

• Kebutuhan investasi, baik untuk infrastruktur yang telah ada maupun untuk infrastruktur baru, dibutuhkan biaya/anggaran yang besar.

• Kenyataan ini cukup memberatkan pemerintah Kota Bandung mengingat dana APBD Kota Bandung yang relatif terbatas.

• Untuk menghindari semakin lebarnya gap antara kebutuhan dan kesediaan infrastruktur yang memadai, maka perlu diambil langkah-langkah antisipasi.

Salah satu alternatif yang sangat mungkin untuk dilakukan adalah menyediakan infrastruktur dengan skema Kerjasama/Kemitraan Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Private Investment

(B to B)

Loans and Municipal Bonds

Social Investment (ex : Grants and CSR) Sumber : Kajian Pola Investasi, Bappeda (2015)

5 (lima) pola investasi di wilayah administrasi pemerintah daerah yang dapat dieksplor oleh Pemerintah Kota Bandung untuk mengejar kesenjangan pembiayaan pembangunan

Government Investment (G to B or G to G)

PublicPrivate Partnership

(PPP)

Rekomendasi arahan pola-pola investasi daerah untuk pembiayaan kegiatan prioritas pembangunan di Kota Bandung PRIVATE INVESTMENT Sources of Fund

Investment Size (IDR)

Criteria

GOVERNMENT INVESTMENT • • •

• • •

Local Private Foreign Inv. BUMN

• •

Med-High (>50M) • Low (<50M) if necessary

•

Commercially Feasible (High Financial IRR)

• • •

Role of Gov’t Agencies (Instruments)

• • •

Plans/Policy Regulations Investment Proposal

Sumber : Kajian Pola Investasi, Bappeda (2015)

• • • •

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

GRANTS, CSR

LOANS /BONDS

•

Private Investment Gov’t Investment

• • •

Central Gov’t Province Gov’t Privates

• • • •

Central Gov’t Province Gov’t Privates (Banks) Public (Obligasi)

Med-High (>50M) •

Med-High (>50M)

•

Low (<50M)

•

Med-High (<50M)

Central Gov’t Province Gov’t State-Budget

Economically Feasible(High Economic IRR) Commercially Feasible (High Financial IRR) Strategic services (BLUD/BUMD) Plans/Policy Regulations Budget Assets

•

• •

• • • • •

Economically Feasible(High Economic IRR) Tolerable Financial IRR

Plans/Policy Regulations Budget Investment Proposal Assets

• •

• • •

• Economically Feasible(High Economic IRR) • Non Commercial


• • •

Economically Feasible(High Economic IRR) Non Commercial to tolerable Financial IRR


Framework penentuan pola investasi untuk setiap kegiatan prioritas / proyek investasi berdasarkan kriteria kelayakan dan kebutuhan biaya Kebutuhan Pembiayaan

Generic Solution Framework (Non APBD) 2

5

INVESTASI PEMERINTAH

HI PINJAMAN &

1

3

OBLIGASI DAERAH

SWASTA KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA

MED

LOW

4

Economically Feasible Sumber: Kajian Pola Investasi, Bappeda (2015)

INVESTASI

2 INVESTASI PEMERINTAH

HIBAH, BANTUAN & CSR

Tingkat Kelayakan

Commercially Feasible

Investasi Swasta • Peran Pemerintah Kota hanya menyediakan Rencana dan Kerangka Peraturan Pendukung serta Melakukan Pengawasan & Pengendalian Pembangunan

Investasi Pemerintah • dimungkinkan melalui Penyertaan Modal pada BUMD atau Pembentukan/Pengelolaan BLUD. • sebaiknya difokuskan pada Jenis Layanan atau Infrastruktur yang bersifat kritis atau memiliki nilai strategis bagi daerah dan dari sisi komersial juga dapat menguntungkan. • Perlu diperhatikan prasyarat Pemerintah Daerah sebelum melakukan investasi, salah satunya adalah adanya surplus pada APBD. Oleh karena itu bersifat opsional.

kpbu • Pemerintah Kota bersama-sama dengan Swasta proaktif menjalankan peran dan tanggungjawabnya, masing-masing harus memiliki perencanaan yang matang terkait kelayakan proyek dan bekerjasama untuk mewujudkan sesuai kewenangan masing-masing

Hibah dan Bantuan • Pemerintah Kota dapat menggali potensi dari pemerintah propinsi dan pusat, sedangkan untuk CSR dapat menggali potensi dari swasta/BUMD dan BUMN

Pinjaman dan Obligasi Daerah • perlu dihitung terlebih dahulu Debt Service Coverage Ratio (Kemampuan Arus Kas untuk melakukan pembayaran kewajiban/utang) Pemerintah Kota Bandung • Perlu diperhatikan pula prasyarat dalam mengeluarkan obligasi daerah dimana diantaranya proyeksi pendapatan daerah dan opini BPK wajar tanpa pengecualian (WTP) setidaknya 2 tahun*

19

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS AN ALTERNATIVE SOLUTION FOR INFRASTRUCTURE FINANCING IN BANDUNG

Public Private Partnership (PPP), recently is becoming popular issue among stakeholders in infrastructure development in Indonesia. In other countries, infrastructure facilities such as Toll Road, Water Supply Network, Electricity Power, Harbour, Airport, Health Services, and Education have already been using PPP scheme

PPP is needed due to the limitation of government budget, infrastructure life time based on the quantity and the quality, and also the private sector skill/technology capability

20

Benefit yang dapat menjadi solusi Kota Bandung Skema KPBU dapat mengatasi masalah ketidakmampuan pemerintah dalam melakukan pemeliharaan dan peremajaan infrastruktur yang ada karena melalui beberapa bentuk skema KPBU, pihak swasta dapat membeli atau menyewa infrastruktur milik pemerintah yang telah ada, merenovasi atau mengembangkan/memperluasnya dan mengoperasikannya.

untuk mengatasi masalah pemerintah untuk menyediakan infrastruktur baru, pemerintah dapat bermitra dengan pihak swasta untuk penyediaan infrastruktur yang dimaksud, misalnya dengan mekanisme BOT, BDO ataupun BOO.

BENTUK /SKEMA KERJASAMA DALAM PPP

ROT

BOT

BTO

(Build, Operate, Transfer)

(Build, Transfer, Operate)

(Rehabilitate, Operate, Transfer)

Swasta membangun, mengoperasikan fasilitas dan mengembalikannya ke pemerintah setelah masa konsesi/kontrak berakhir.

Swasta membangun, menyerahkan asetnya ke pemerintah dan mengoperasikan fasilitas sampai masa konsesi/kontrak berakhir.

Swasta memperbaiki, mengoperasikan fasilitas dan mengembalikannya ke pemerintah setelah masa konsesi/kontrak berakhir.

BOO

O&M

(Build, Own, Operate)

(Operation and Maintenance)

Swasta membangun, swasta merupakan pemilik fasilitas dan mengoperasikannya.

Untuk kasus khusus, pemerintah membangun, swasta mengoperasikan dan memelihara.

22

Some Countries That Successfully Implement The Concept of PPP

Japan

US. America

• Konsep PPP yang diterapkan di Jepang……

• Konsep PPP yang diterapkan di amerika….

United Kingdom • Konsep PPP yang diterapkan di Inggris ….

Which one is most appropriate for Bandung? 23

Readiness Of Bandung In Appplying The Concept Of Public Private Partnership

Bandung city already has a multiyear regulations that guarantee will not pay installments in arrears.

Bandung is one of the area that suitable for investment destination, some of indocators include the high gross national domestic product (GRDP) of Bandung , great total populations, high score of human development index (HDI).

Belong to the 150 most competitives city in the world

Known as a creative city with international standard

One of the national center of activity and top priority of development

Hub for west java and close to Jakarta

24

Perpres No 38 th 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment)

• kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.

• pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU.

Jenis Infrastruktur dalam KPBU (19 jenis)

transportasi;

jalan;

sumber daya air dan irigasi;

sistem pengelolaan air limbah setempat;

sistem pengelolaan persampahan;

konservasi energi;

air minum;

sistem pengelolaan air limbah terpusat

telekomunikasi dan informatika;

ketenagalistrikan;

minyak dan gas bumi dan energi terbarukan;

fasilitas pendidikan;

fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian;

kawasan;

fasilitas perkotaan;

pariwisata;

kesehatan;

lembaga pemasyarakatan;

perumahan rakyat.

APBD KOTA BANDUNG TAHUN 2016 PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

6,355,754,514,638.00 2,751,416,770,000.00

2,186,416,770,000.00 203,756,058,000.00 20,000,000,000.00 341,243,942,000.00 2,802,754,414,240.00 291,171,316,000.00

Dana Alokasi Umum

1,672,456,589,000.00

Dana Alokasi Khusus

839,126,509,240.00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

801,583,330,398.00 15,500,000,000.00 744,980,302,398.00 0.00 41,103,028,000.00

7,214,820,553,022.00 2,901,243,729,732.00 2,604,092,443,310.00

Belanja Subsidi

25,336,000,000.00

Belanja Hibah

138,558,717,000.00

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai

1,000,000,000.00 132,256,569,422.00 4,313,576,823,290.00 281,111,023,713.00

Belanja Barang dan Jasa

1,986,747,668,886.00

Belanja Modal

2,045,718,130,691.00

Perlu dibentuk suatu institusi/lembaga yang secara aktif dapat mendorong dan menunjang terlaksananya pembangunan infrastruktur melalui pendekatan KPBU di Kota Bandung.

Saat ini pengelolaan kerjasama pemerintah dan swasta di Kota Bandung, masih dilaksanakan oleh banyak institusi, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi.

Hal ini berdampak pada efektivitas penanganan yang masih sering bersifat sporadis dan belum terintegrasi.

Lebih jauh lagi, bercermin pada pengalaman berbagai negara (seperti Jepang, Afrika Selatan, Australia, Korea, dan Kanada), keberadaan institusi lembaga ini sangat penting karena menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan penyelenggaraan proyek infrastruktur dengan skema KPBU.

Unit KPBU Sebuah organisasi yang didesain diantaranya untuk mempromosikan atau meningkatkan proyek KPBU dan mendapat mandat untuk mengelola berbagai proyek KPBU, seringkali pada lintas sektor.

Unit KPBU yang dibentuk oleh beberapa negara dikarenakan adanya kelemahankelemahan pemerintah terkait penyelenggaraan proyek KPBU, seperti pemerintah seringkali kurang transparan dan kurang melakukan koordinasi diantara agenagen pemerintah; pemerintah seringkali lemah dalam melakukan analisa proyek; dan lemahnya monitoring proyek KPBU.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa adanya KPBU unit dapat berkontribusi terhadap tinggi dan berhasilnya penyelanggaraan pembangunan infrastruktur dengan pendekatan kerjasama pemerintah dan swasta.

Beberapa Kelemahan pada Sektor Pemerintah dan Solusinya dalam Unit KPBU -

-

-

Kelemahan Sektor Pemerintah Membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan standar internasional Terbatasnya keahlian dalam melakukan identifikasi, analisa dan pengembangan kegiatan KPBU Proses pengadaan yang memakan waktu Lemahnya kordinasi antar lembaga pemerintah Biaya transaksi yang tinggi dalam pengadaan proyek Lemahnya capacity building

-

Solusi dalam Unit KPBU Memberikan konsultasi kebijakan

-

Memberikan konsultasi proyek

-

Memberikan konsultasi proyek dan kebijakan Fasilitasi

-

Memberikan konsultasi proyek

-

Memberikan Capacity building

Beberapa Kelemahan pada Sektor Swasta dan Solusinya dalam Unit KPBU Kelemahan Sektor Swasta

Solusi dalam Unit KPBU

-

Terbatasnya akses informasi atas proyek pemerintah

-

Tidak familiar dengan skema KPBU

-

Tidak familiar dengan lingkungan lokal kota/kabupaten

Promosi dan memberikan konsultasi proyek dan kebijakan

-

Kesulitan dalam melakukan hubungan dengan berbagai instansi pemerintah

Promosi dan memberikan konsultasi proyek dan kebijakan

-

Terbatasnya capacity building

-

-

Promosi

Memberikan capacity building

Memberikan Capacity building

Fungsi dan Tugas unit KPBU

Sebagai Pusat Informasi

Sebagai Penasihat Proyek KPBU

Alternatif terkait dengan kedudukan organisasi Unit PPP unit PPP dapat dibentuk dibawah departemen/dinas/badan yang berfungsi melakukan koordinasi/monitoring proyekproyek lintas dinas/sektor seperti departemen keuangan atau badan perencanaan.

unit PPP sebagai lembaga otonom, melekat pada pemerintah tetapi tidak dengan penuh terkait dengan birokrasi pemerintah.

unit PPP dibentuk sebagai Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD).

unit PPP yang dibentuk berupa perusahaan joint venture antara pemerintah dan swasta.

Alternatif pembentukan dengan BUMD ataupun joint venture, sepertinya tidak dapat dilakukan pada jangka pendek dikarenakan berbagai hal berikut: Akan sangat sulit untuk mendapatkan investor swasta yang berminat menanamkan modalnya pada Unit KPBU. Pengalaman Negara-negara lain yang membentuk unit KPBU dengan kedua bentuk ini adalah ketika mereka telah memiliki banyak proyek KPBU sehingga dapat menarik minat investor swasta.

Pembentukan BUMD maupun Joint Venture memerlukan persetujuan penerbitan Peraturan Daerah dan persetujuan DPRD

BENTUK UNIT   UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

 





UNIT PPP BLU

 BUMD 



 

 JOINT VENTURE

PERBANDINGAN KELEBIHAN KEKURANGAN Pembentukan Unitnya lebih mudah  Kewenangan terbatas karena secara  karena ditetapkan melalui Peraturan struktural kepala UPT hanya level Walikota eselon 4 dan dibantu oleh Kasubag TU Tidak perlu merubah Perda SOTK dan  UPT bersifat pelaksana teknis sehingga persetujuan DPRD lebih bersifat membantu dalam UPT ini berada dibawah SKPD yang pelaksanaan teknis proyek investasi bersifat koordinatif dan lintas SKPD  Bentuk UPT tidak leluasa dalam Posisi strukturalnya tidak dibawah penjabaran struktur organisasi karena Bidang/Bagian tetapi secara vertikal harus mengikuti ketentuan Peraturan bertanggung jawab langsung kepada Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun kepala SKPD 2013 tentang Pembentukan dan Unit ini dapat lebih fokus dalam Susunan Lemtek yang sudah ada  Terbatas pada proyek PPP skala kecil menjalankan tugasnya dan tidak komplek  Keterbatasan SDM profesional di lingkungan Pemkot Diberikan kewenangan melakukan tata  Pembentukan Unit BLU harus  kelola Keuangan secara ditetapkan dengan Peraturan Daerah mandiri/otonom sesuai ketentuan dan disetujui DPRD karena berkaitan Peraturan Pemerintah Nomor 74 dengan pelayanan umum dan Tahun 2012 tentang Pengelolaan ketentuan tarif  Unit BLU harus bersifat pelayanan Keuangan BLU umum dan ketentuan tarif pelayanan Pembentukan Struktur Organisasi lebih sesuai dengan kebutuhan BUMD sehingga dalam pelaksanaannya lebih profesional SDM dalam BUMD bukan PNS dan lebih profesional Pola Kerjasamanya mengacu pada ketentuan Perpres 38 Tahun 2012 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Skala investasi yang dilaksanakan tidak terbatas, tergantung kemampuan BUMD Bentuk badan hukum BUMD bisa berupa Perusahaan Perseroan Daerah dimana orientasi pelayanan publik tetap sebagai prioritas Unit PPP yang dibentuk berupa perusahaan kerjasama antara pemerintah dengan swasta



 



REKOMENDASI Bentuk Unit PPP berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT) lebih tepat dibentuk untuk kepentingan Jangka Pendek sebelum Unit PPP berupa BUMD terbentuk karena cukup ditetapkan dengan Peraturan Walikota

Tidak bisa diterapkan untuk Unit PPP karena dalam unit PPP tidak bersifat pelayanan publik

Pembentukan BUMD mengacu pada  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang hingga saat ini belum diturunkan dalam Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menterinya Pembentukan BUMD harus ditetapkan melalui Perda dan disetujui oleh DPRD sehingga perlu waktu dan proses Melibatkan penyertaan modal/saham dari Pemerintah Kota dalam pembentukan BUMD

Pembentukan Unit PPP berupa BUMD merupakan Unit Jangka MediumPanjang karena memerlukan waktu dan proses dalam pembentukannya

Berbentuk Perusahaan Perseroan  Terbatas (PT) yang lebih berorientasi profit daripada pelayanan publik

Belum bisa diterapkan untuk pola PPP di Indonesia pada saat ini karena orientasi utamanya adalah profit

Pembentukan Unit KPBU di bawah BAPPEDA merupakan opsi terbaik untuk jangka pendek. Namun untuk jangka menengah, diarahkan sebagai unit otonom di bawah Walikota. Dan sebagai target jangka panjang, unit KPBU ini dapat dibentuk sebagai BUMD atau Joint Venture, jika di Kota Bandung telah sukses menyelenggarkan KPBU

Struktur Organisasi UPT Unit KPBU Kota Bandung

Kepala UPT

Kasubag TU UPT

Fungsional Umum Bidang Sosialisasi dan Usulan Investasi

Fungsional Umum Bidang Analisa Kelayakan dan Pola Investasi

Fungsional Umum Bidang Pemasaran Investasi

Fungsional Umum Bidang Kerjasama Investasi

Fungsional Umum Bidang Advokasi dan Perizinan Investasi

Inventarisasi Proyek Investasi Kota Bandung

Bappeda Kota Bandung

Jumlah Usulan Total • 68 Proyek Total Kebutuhan Biaya (sementara s.d. 26 Jan 2016)

• Rp. 52,792,117,290,239,-

Rekapitulasi Usulan Proyek Investasi Daerah dan Kebutuhan Pembiayaan (sementara s.d. 26 Jan 2016) No

Kelompok

Jumlah Proyek

Total Kebutuhan (Rp.)

1

Ruang Terbuka Hijau

11

855,000,000,000

2

Transportasi dan Perhubungan

8

7,313,029,591,000

3

Kesehatan

6

7,970,968,000,000

4

Pendidikan

4

7,800,045,000,000

5

Pengembangan Kawasan

1

3,000,000,000,000

6

Perumahan dan Pemukiman

5

15,648,990,611,440

7

Air Minum

1

1,800,000,000,000

8

Air Limbah

1

824,841,925,000

9

Sampah

8

1,858,008,000,000

10

Teknologi Informasi dan Komunikasi

5

586,218,250,000

11

Penerangan Jalan Umum

3

1,096,165,000,000

12

Perdagangan Jasa dan Industri

6

1,881,896,957,658

13

Drainase dan Sungai

3

600,000,000,000

14

Jalan dan Jembatan

3

1,375,000,000,000

15

Kebakaran

1

14,300,000,000

16

Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan

2

167,653,955,141

Total

68

52,792,117,290,239

1. Ruang Terbuka Hijau No

6

Pekerjaan Penataan dan Pembangunan Taman Kota Wilayah Bandung Sebelah Barat Penataan dan Pembangunan Taman Kota Wilayah Bandung Sebelah Timur Penataan dan Pembangunan Taman Kota Wilayah Bandung Sebelah Utara Penataan dan Pembangunan Taman Kota Wilayah Bandung Sebelah Selatan Penataan dan Pembangunan Taman Kota Wilayah Bandung Sebelah Tengah Penataan RTH

7

Penataan RTH Pemakaman

Taman tematik, Taman RW (>200M2), Taman Pulau Jalan Taman tematik, Taman RW (>200M2), Taman Pulau Jalan Taman tematik, Taman RW (>200M2), Taman Pulau Jalan Cicabe, Pasir Impun dan Pasir Kunci 13 Lokasi

8

Penataan Hutan Kota

Babakan Siliwangi

9

Penataan Median Jalan

1

2

3

4

5

10

11

Uraian Nilai Taman tematik, Taman 20.000.000.000 RW (>200M2), Taman Pulau Jalan Taman tematik, Taman 30.000.000.000 RW, Taman Pulau Jalan

Pola Investasi CSR/ Hibah

SKPD Diskamtam

Keterangan Update data 25 Jan 2016

CSR/ Hibah

Diskamtam

Update data 25 Jan 2016

45.000.000.000

CSR/ Hibah

Diskamtam


15.000.000.000

CSR/ Hibah

Diskamtam


25.000.000.000

CSR/ Hibah

Diskamtam


150.000.000.000

CSR/ Hibah

Diskamtam

130.000.000.000

KPBU/ Hibah

Diskamtam

25.000.000.000

KPBU/ Hibah

Diskamtam

KPBU/ Hibah

Diskamtam

Update data 25 Jan 2016 Update data 25 Jan 2016 Update data 25 Jan 2016 Update data 25 Jan 2016

KPBU/ Hibah

Diskamtam


KPBU/ Hibah

Diskamtam


Linear Pahlawan, Jalan 65.000.000.000 Supratman, Jalan Sudirman, Jalan Lingkar Selatan Pengembangan Taman Rekreasi 150.000.000.000 Penataan Area Taman Konservasi Tegallega Pengembangan Taman Rekreasi 200.000.000.000 Pembangunan Tower Taman Konservasi Tegalega Total RTH

855.000.000.000

Kesiapan

2. Transportasi dan Perhubungan No

Pekerjaan

Uraian

Nilai

Pola Investasi KPBU -

Kesiapan

SKPD

Keterangan

RPJMD Pra fs 2013

Dishub


KPBU/ CSR

Dishub


CSR

Dishub

Update data 25 Jan 2016 Belum di update Belum di update Belum di update Belum di update Belum di update

1

Pembangunan LRT Koridor 1

2

Pembangunan Kereta Gantung (Cable Car)

3

Inteligent Transport System (ITS)

4

Sistem Parkir Otomatis

169.000.000.000

KPBU

5

Pengembangan Transportasi Massal Electric … koridor Bus Pengembangan Terminal dan Terminal Terpadu Gedebage Terminal dan Tempat Pemberhentian Bus

143.524.585.000

KPBU

Dishub

1.599.000.000.000

KPBU

Dishub

143.000.000.000

KPBU/ CSR

Dishub

Perbaikan Dan Pemeliharaan RambuRambu Lalu Lintas Total Transportasi dan Perhubungan

128.830.000.000

6

7 8

Babakan Siliwangi – 2.279.255.000.000 Leuwi Panjang, 10,147 km, 16 stasiun, termasuk pembebasan lahan 3 Trase, 41,12 km, 2.850.340.006.000 termasuk biaya pembebasan lahan 80.000.000.000

7,313,029,591,000

*belum di update, data bersumber dari Kajian Pola Investasi Bappeda (2015)

Dishub

3. Kesehatan No 1

Pekerjaan Pengembangan RSUD Berstandar Internasional

Uraian Gedung, lahan, alkes dan mebeulair

Nilai 3.750.000.000.000

2

Pembangunan RSKIA Standar Internasional

Gedung, lahan, alkes dan mebeulair

850.000.000.000

3

Pembangunan RSKGM Standar Internasional

Gedung, lahan, alkes dan mebeulair

802.780.000.000

4

Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 24 Jam di 89 Puskesmas

Gedung, perlengkapan kantor, alkes, kendaraan, IT dan SDM

2.200.988.000.000

5

Pengadaan Media Promosi Kesehatan

6

Pembanngunan Gedung Laboratorium

Mobil multimedia, 117.200.000.000 megatron, anjungan informasi, pembangunan health promotion center dan perpustakaan kesehatan 250.000.000.000 Total

7,970,968,000,000

Pola Investasi Kesiapan KPBU - Masuk Dalam RPJMD - Penyusunan Masterplan - Studi Kelayakan Dan Ded (Di APBD 2016) KPBU - Masuk RPJMD - Pre Eliminary Study - Pre Fs Dan Fs KPBU - Masuk RPJMD - Proposal dalam proses

SKPD RSUD

Keterangan Update data 25 Jan 2016

RSKIA

Update data 25 Jan 2016 Update data 25 Jan 2016

KPBU

- Masuk RPJMD - Ada RAB


CSR

-


CSR/ KPBU

-


4. Pendidikan

No

Pekerjaan

Uraian

Nilai

Pola Investasi

1

Pembangunan infrastruktur fisik SDN dan Ruang Kelas Digital

275 lokasi, 5.374 RK

5.758.000.000.000

Pemerintah

2

Pembangunan infrastruktur fisik SMPN

59 lokasi

676.500.000.000

Pemerintah

3

Pembangunan ruang kelas digital 59 lokasi di SMPN Peningkatan Fisik dan Mutu 30 lembaga PAUD

1.365.500.000.000 45.000.000.000

4

Total

7,800,045,000,000

Kesiapan

SKPD

Keterangan

Dinas Pendidikan


-

Dinas Pendidikan


Pemerintah

-

Pemerintah

-

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan


5. Pengembangan Kawasan

No. Pekerjaan 1.

Pembangunan Pusat Pemerintahan di Gedebage

Uraian

Nilai 3.000.000.000.000

Pola Investasi KPBU

Kesiapan -

SKPD Distarcip

Keterangan Konfirmasi 25 Jan 2016

6. Perumahan dan Pemukiman No. 1

2

Pekerjaan Pembangunan Apartemen Rakyat Perbaikan Kawasan Kumuh Perkotaan

3

Perbaikan Rutilahu

4

Pembebasan Lahan Untuk Lingkungan Pemukiman terpadu harapan (Peterpan)

5

Uraian 13 lokasi

Nilai 6.968.644.561.440

Ciroyom, Nyengseret, 1.050.000.000.000 Sukabungah, Pajajaran, Arjuna, Cigondewah Rahayu, Cempaka, Husein Sastranegara, Babakan, Antapani Wetan, Babakan Surabaya, Binong Jati, Taman Sari, Babakan Ciamis, Cigondewah Kidul ± 4421 Unit, untuk TA 93.906.000.000 2016 alokasi 26.5 Milyar (± 1480 unit rumah) 7.511.771.050.000

Rumah harapan untuk warga miskin dalam 1 wilayah kelurahan (bbk tarogong, bojongloa kaler, cikutra, cibeunying kidul, jamika, bojongloa kaler, sukapura, kiara condong, palasari dan cibiru Total Perumahan dan Pemukiman

24.669.000.000

15,648,990,611,440

Pola Investasi

Kesiapan

SKPD

Keterangan

KPBU

-

Pemerintah (APBN)

-

Distarcip

Hibah

-

Distarcip


Hibah/ Pemerintah CSR

-

DPKAD

Belum di update

-

BKBPM


Fs Di 4 Lokasi

Distarcip


7. Air Minum

No. 1.

Pekerjaan Pengembangan Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) Total Air Minum

Uraian

Pola Investasi 1.800.000.000.000 KPBU/ B to B Nilai

Kesiapan -

SKPD PDAM

Keterangan

8. Air Limbah

No.

1.

Pekerjaan

Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Total Air Limbah

Uraian

Nilai

824.841.925.000

Pola Investasi KPBU/ B to B

Kesiapan

-

SKPD

PDAM

Keterangan

9. Sampah No.

Pekerjaan

1

Pembangunan Biodigester

2

Pengembangan Biodigester

3

Mobil Penyapu Jalan

4

Biaya Operasional dan Maintenance Mobil Penyapu Jalan Truk Compactor

5

6

Mesin Pengepress sampah di TPS Lokasi @ 400 M2

7

Recycling Center Sampah Plastik TPS Bawah Tanah

8

Uraian

Nilai

Pola Investasi

Kesiapan

SKPD

Keterangan

1.120.000.000.000

KPBU/ B to B

-

BPLH/ PD Kebersihan


147.495.000.000

CSR/ Hibah

-

BPLH/ PD Kebersihan


302.000.000.000

CSR/ Hibah

-

69.913.000.000

Pemerintah

-

BPLH/ PD Kebersihan BPLH/ PD Kebersihan


30 unit, @Rp. 1.3M, 89.400.000.000 60 unit Arm Roll Truk+12 Unit Dumptruk @Rp. 700jt, untuk dialokasikan di 30 Kecamatan (stasiun peralihan 31.200.000.000 antara) + Pengolahan lindinya di 6 Lokasi @ Rp 4 M + lahan 6 4 Lokasi @ Rp. 3,5 M 14.000.000.000

CSR/ Hibah

-

BPLH/ PD Kebersihan


CSR/ Hibah

-

BPLH/ PD Kebersihan


KPBU B-B

-

CSR/ Hibah

-

BPLH/ PD Kebersihan BPLH/ PD Kebersihan


4 Wilayah kapasitas 200 ton/hari @Rp 280.000.000.000 Per RT se Bandung Jumlah RT= 9833 @Rp. 15.000.000 per Kelurahan 151 kel @ Rp. 2.300.000.000 151 Kel @ Rp 463.000.000

30 Unit (setiap Kecamatan 1) Total Sampah

84.000.000.000 1.858.008.000.000

10. Teknologi Informasi dan Komunikasi

No.

Pekerjaan

Uraian

Nilai

Pola Investasi

Kesiapan

SKPD

8.000.000.000

CSR/ Hibah

-

8.743.250.000

CSR/ Hibah

-

RAB

Diskominfo

3

Pengoptimalan Peralatan Pengadaan komputer Komputer dan Aplikasi RW Net Pengadaan CCTV Di 135 Lokasi ditambah bandwidth Pembangunan Ducting 1100 km, @250jt/km

275.000.000.000

KPBU

-

DED

4

Micro Cell Pole

2800 titik, 100 jt/km

280.000.000.000

-

DED

Diskominfo/ DBMP Diskominfo

5

Posyantek dan Wartek

Pos Pelayanan 14.475.000.000 Teknologi Tepat Guna dan Warung Teknologi di 30 kecamatan, 151 kelurahan

1 2

Tota l

586.2 1 8 . 2 5 0. 0 0 0

CSR/ Hibah

-

Diskominfo

BKBPM

Keterangan Belum dikonfirmasi Arahan pa wali 40.000 titik Update data 25 Jan 2016 Belum di update


11. Penerangan Jalan Umum No.

Pekerjaan

Nilai

Pola Investasi

Kesiapan

SKPD

PJU, 18.425 titik dan PJL, 5.025 titik

401.165.000.000

KPBU

-

DBMP

Penggantian jenis konvensional ke LED lengkap dengan sistem, 25.070 titik Revitalisasi PJU Di Pusat Tiang PJU klasik Kota Bandung (PJU Model 4.200 (8.400 titik), Klasik) kebutuhan 7.819 titik Total Penerangan Jalan Umum

500.000.000.000

Pemerintah

-

DBMP

195.000.000.000

Hibah

-

DBMP

1

Pembangunan PJU

2

Pemeliharaan PJU

3

Uraian

1,096,165,000,000

Keterangan Update data 22 Jan 2016, arahan pa wali 100.000 titik Update data 22 Jan 2016


12. Perdagangan Jasa dan Industri No. 1

Uraian Revitalisasi Pasar

Nilai 10 Lokasi : Cihaurgeulis, kosambi, gedebage, palasari, kordon, sederhana, wastukencana, kebon sirih, sukahaji, dago

Pola Investasi 1.707.646.957.658

Kesiapan KPBU

-

2

Pusat Ekonomi Kreatif

Jalan Serang (Pembangunan Gedung, Fasilitas)

13.800.000.000

APBD 2016

-

Distarcip, Bagian Perekonomian


3

Pembangunan UPT Balatkop

Lab komputer, tugu dan air mancur, aula gedung diklat (Tanah 50x50, Bangunan 30x20)

15.450.000.000

CSR/ Hibah/ Pemerintah

-

Dinas KUKM Indag


4

Pembangunan UPT dan gedung showroom binong jati

Gedung, mesin dan interior, akses jalan

35.000.000.000

-

Dinas KUKM Indag


5

Penataan Sentra boneka sukamulya

Pengadaan lahan dan Pembangunan showroom

50.000.000.000

-

Dinas KUKM Indag


6

Penataan Sentra Tahu Tempe Cibuntu

Pengadaan lahan dan Pembangunan showroom

60.000.000.000

-

Dinas KUKM Indag


Total Perdagangan Jasa dan Industri

1,881,896,957,658

SKPD FS

Keterangan PD Pasar


13. Drainase dan Sungai

No.

Uraian

Nilai

Pola Investasi

Kesiapan

SKPD

Keterangan

CSR/ Pemerintah

DBMP

Data belum diupdate Penataan ruang publik di sungai per titik 30 M ada 20 titik

Pembangunan Goronggorong

Pemerintah -

DBMP

Data belum diupdate

Pembangunan Danaudanau/ Embung

Pemerintah -

DBMP

Data belum diupdate

1

Penataan Ruang Publik di Sungai

2 3

20 Titik @30 M

Total Drainase dan Sungai

600.000.000.000

14. Jalan dan Jembatan

No. 1

Pekerjaan Bandung Sky Walk

Uraian 13 rute

Nilai 1.000.000.000.000

Pola Investasi KPBU/ CSR -

2

Pembangunan Under Pass dan Jalan Layang (5 persimpangan)

30 titik

225.000.000.000

Pemerintah

-

3

Penataan Trotoar di Kawasan Strategis Kota Bandung

Dalem kaum, Merdeka, Siliwangi, Cipaganti, Aceh dan DU

150.000.000.000

Pemerintah

-

Total Jalan dan Jembatan

1,375,000,000,000

Kesiapan

SKPD

Keterangan Data belum dikonfirmasi, Total ada 13 rute, 175 jt per rute, sekitar 1T Data belum diupdate, Gabungan seluruh under pass, 30 titik di RPJMD dan flyover Data belum diupdate, Dihitung sesuai grade, tengah kota, pedesterian

15. Kebakaran

No.

1.

Pekerjaan

Uraian

Sarpras Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran

Pengadaan 1 (unit) mobil darurat/ambulance Pengadaan 5(lima) unit motor pemadam kebakaran dan 5(lima) unit pompa portable (untuk menjangkau pemukiman padat penduduk), dll

Nilai

14.300.000.000

Pola Investasi

CSR

Kesiapan

-

SKPD

DPPK

Keterangan

16. Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan

No.

Pekerjaan

Uraian

Nilai

Pola Investasi

1

Pembangunan Training Center

Meliputi Assesment Center dan E Learning

50.500.000.000

Pemerintah

2

Pembangunan Gedung Kecamatan dan Kelurahan

16 Kecamatan, 104 kelurahan

167.653.955.141

Pemerintah

Total Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan

167,653,955,141

Kesiapan

SKPD -

Keterangan BKD


Bagian Pem Update data Um 25 Jan 2016

Terima Kasih 57

PEMERINTAH KOTA BANDUNG. KERJASAMA PEMERINTAH dan BADAN USAHA (KPBU) UNTUK MENGATASI GAP PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DI KOTA BANDUNG

Recommend Documents