PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

KECAMATAN BANDUNG KULON BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Untuk mewujudkan dinamika dan sinkronisasi antara kegiatan Kecamatan Bandung Kulon dengan kebutuhan dan kondisi faktual yang ada dalam organisasi, maka pengenalan lingkungan strategis sangat penting untuk diperhatikan dalam konteks analisis lingkungan strategis ini. Untuk itu Kecamatan Bandung Kulon berupaya mengenali lebih dalam faktorfaktor internal dan eksternal yang diprediksi dapat mempengaruhi terhadap kinerja pencapaian visi dan misi Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Bandung Kulon, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, Program Kegiatan dan teknis operasional. Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Bandung Kulon dapat didentifikasi

permasalahan

utama

pelayanan

Pemerintah

Kecamatan

Bandung Kulon sebagai berikut : 1. Belum Optimalnya kualitas pelayanan publik pada Kecamatan, nilai IKM Kecamatan Tahun 2013 = 73,94%; 2. Belum optimlanya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dintandai dengan nilai AKIP Kecamatan Tahun 2012 sebesar = 41,48; 3. Opini BPK WDP (Wajar Dengan Pengecualian) atas Laporan Keuangan Pemerintah

Kota

Bandung

dimana

Kecamatan

Bandung

Kulon

merupakan salah satu SKPD di dalamnya. Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian / Unit Kerja

di

lingkungan

Pemerintah

Kecamatan

Bandung

Kulon

dapat

diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Bandung Kulon, sebagai berikut: 1. Kelurahan yang telah melaksanakan tertib adminsitrasi Kelurahan sebesar 90%; 2. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan; 3. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD;

RENSTRA KECAMATAN BANDUNG KULON 2013-2018 | 25


KECAMATAN BANDUNG KULON 4. Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008; 5. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah; 6. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan; 7. Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah; 8. Masing

kurangnya

pemahaman

aparatur

terhadap

PBJ

(metode

swakelola). Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Bandung Kulon, sebagai berikut 1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan; 2. Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Kelurahan Program dan kegiatan kepada Pemerintah Kota Bandung; 3. Belum

dioptimalkannya

pemanfaatan

teknologi

informasi

dalam

membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Bandung Kulon sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang kewenangannya dilimpahkan sebagian oleh Walikota adalah factor internal dan eksternal Kecamatan

Bandung

Kulon,

masalah

internal

yang

mempengaruhi

Pemerintah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung antara lain : 1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja; 2. Masih

lemahnya

pemahaman

Tupoksi

para

aparat

pemerintah

mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi; 3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja; 4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efesien. Sedangkan

masalah

eksternal

yang

mempengaruhi

kinerja

Pemerintah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung adalah : 1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Lurah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan; 2. Belum adanya koordinasi yang baik dengan satuan kerja perangkat daerah lain di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.



KECAMATAN BANDUNG KULON Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dalam kurun waktu 2013-2018, adalah sebagai berikut : 1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik) Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan

berjalannya

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN. 2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services

excelent)

mempunyai

perlu

kompetensi

diimbangi yang

baik

dengan dalam

citra bidang

birokrasi

yang

profesionalisme

aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan

dan

kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-



KECAMATAN BANDUNG KULON sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Bandung Kulon dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

yang

pada

hakekatnya

merupakan

upaya

pembinaan,

penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi

guna

mengambil

langkah

pembaharuan

sektor

penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance. 3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik Perwujudan

penyelenggaraan

pemerintah

yang

baik

(good

governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure

pemerintahan

Kecamatan

dan

kelurahan,

sedangkan

penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada

pemberdayaan

aparatur

kecamatan

dan

kelurahan,

SKPD

dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder,

LPM,

PKK,

Karang

Taruna,

dan

lain-lain

Lembaga

Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai sebagai shareholder. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.



KECAMATAN BANDUNG KULON 4. Pengelolaan Keuangan dan Barang Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget). Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system)

merupakan

bagian

penting

dalam

rangka

mendukung

terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama

pentingnya

adalah

menata

perencaaan

penganggaran

dan

Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolasan anggaran dilakukan dengan

mendasarkan

konsep

value for

money

sehingga

tercipta

akuntabilitas publik (public accountability). Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1)

Terwujudnya

tertib

administrasi

mengenai

kekayaan

daerah,

menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.



KECAMATAN BANDUNG KULON 3.2

Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Sesuai

dengan

Visi dan

Misi

Kota Bandung

yang

tercantum

dalam Revisi RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018, yaitu : “TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA” Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut : Bandung adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak Tahun 1811 hingga sekarang. Unggul adalah menjadi yang terbaik dan terdepan serta contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyaman dan kesejahteraan warga Kota Bandung. Nyaman

adalah

terciptanya

suatu

kondisidi

mana

kualitas

lingkungan terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Sejahtera yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia dapat memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Kota Bandung merupakan kesejahteraan yang berbasis

pada

ketahanan

keluarga

dan

Iingkungan

sebagai

dasar

pengokohan sosial masyarakat. Masyarakat sejahtera tentunya tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materisaja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah.Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah sebuah manifestasi akan sebuah



KECAMATAN BANDUNG KULON sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk

mencapai

kualitas

kehidupan

yang

semakin

baik,

hingga

menjaditeladan bagi kota lainnya. Misi Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Misi Tahap III dalam RPJPD Kota Bandung 2005 – 2025 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi Tahap III tersebut. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan Iangkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah : Manusia yang berdaya saing, ekonomi kokoh, tata kelola pemerintah yang baik, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya

interaksi

sosial,

budaya

dan

kemasyarakatan

Kota

Bandung. Kelima hal ini merupakan bidang garapan besar yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang pembangunan di Kota Bandung. Adapun Misi tersebut terdiri dari: 1. Menata

Kota

Bandung

melalui

penataan

ruang,

pembangunan

infrastruktur, dan fasilitas publik yang berkelanjutan (sustainable) dan nyaman. 2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. 3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing. 4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. Hal penting yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung 2013-2018 adalah janji-janji politik selama masa kampanye dari Walikota dan Wakil Walikota

terpilih

yang

akan

dilaksanakan

pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut :


dalam

penyelenggaraan


KECAMATAN BANDUNG KULON Tabel 3.2a Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih No. Aspek Indikator 1 BANDUNG SEHAT 1. Asuransi Kesehatan 2. Ambulance gratis 3. Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa 4. Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam 2 BANDUNG RESIK 1. Bebas Sampah dalam 2 Tahun 2. Bebas Banjir dalam 3 Tahun 3. Jalan Mulus dan Caang dalam 3 Tahun 4. Bebas Macet dalam 4 Tahun 3 BANDUNG NYAMAN 1. Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW 2. Penyediaan sarana air bersih 3. Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni 4. Bantuan 100 juta/RW/tahun 5. Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun 6. Bantuan 100 juta/karang taruna kelurahan/tahun 4 BANDUNG 1. Menciptakan 100.000 wirausahawan SEJAHTERA 2. Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru 3. Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun 4. Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah 5. Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013



KECAMATAN BANDUNG KULON Tabel 3.2b Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Bandung Resik Bebas Sampah : 2 thn Bebas Banjir : 3 thn Jalan Mulus & Caang : 3 thn Bebas Macet : 4 thn

2014

2015

2018

2017

2016

Bandung Sehat  

Asuransi Kesehatan Ambulance gratis

 

Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam

 

Bantuan 100 juta/RW/tahun Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun Bantuan 100 juta/karang taruna kelurahan/tahun

Bandung Nyaman   

Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW Penyediaan sarana air bersih Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni





Bandung Sejahtera   

Menciptakan 100.000 wirausahawan Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru

 

Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg

Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013

Hal Bandung

tersebut Kulon

menjadi

bersama

tanggung

jawab

Pemerintah

stakeholder

untuk

turut

Kecamatan

mewujudkannya,

berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Bandung Kulon untuk mengawal janji-janji politik Walikota Bandung dan Wakil Walikota



KECAMATAN BANDUNG KULON Bandung terpilih, secara terkoordinasi bersama dengan Stakeholder di lingkungan Kecamatan Bandung Kulon dan Kota Bandung pada umumnya. Demikian pula adanya Instruksi Walikota Bandung Nomor 002 Tahun

2013 tanggal 20 September 2013 tentang Rencana Aksi Menuju

Bandung Juara telah mencanangkan 24 Kelompok Kerja meliputi 335 (tiga ratus tiga puluh lima) Program / Kegiatan untuk mewujudkan Bandung Juara atau unggul di bandingkan dengan Pemerintah Kota / Kabupaten lainnya di Indonesia, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Bandung Kulon, adapun rincian Rencana Aksi Menuju Bandung Juara yang digagas oleh Walikota Bandung secara lengkap sebagaimana terlampir, adapun rekapitulasi jumlah kegiatan rencana aksi Bandung Juara adalah sebagai berikut : Tabel 3.2c Rencana Aksi Menuju Bandung Juara No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

KELOMPOK KERJA KELOMPOK KERJA KEMACETAN BANDUNG KELOMPOK KERJA PEDAGANG KAKI LIMA KELOMPOK KERJA SAMPAH BANDUNG KELOMPOK KERJA BANDUNG HIJAU KELOMPOK KERJA BANDUNG AMAN (MASALAH SOSIAL) KELOMPOK KERJA BANJIR BANDUNG KELOMPOK KERJA KOTA KREATIF BANDUNG KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA BUDAYA KELOMPOK KERJA BANDUNG SMART CITY KELOMPOK KERJA KOLABORASI BANDUNG KELOMPOK KERJA KAMPUNG JUARA KELOMPOK KERJA REVITALISASI BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI PENDIDIKAN KELOMPOK KERJA PARIWISATA BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI PASAR BANDUNG KELOMPOK KERJA TAMAN TEMATIK KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA MUSIK/FILM KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA DESAIN KELOMPOK KERJA INDEX KEBAHAGIAAN (INDEX OF HAPINNES) BANDUNG KELOMPOK KERJA PUBLIC RELATION BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI DEKRANASDA BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI PKK BANDUNG KELOMPOK KERJA KESEHATAN KELOMPOK KERJA BANDUNG TO WTP Jumlah

Sumber : Bagian Orpad Setda Kota Bandung 2013


JUMLAH KEGIATAN / RENCANA AKSI 24 11 18 30 11 7 16 15 13 22 21 15 14 14 6 21 12 15 7 5 8 9 6 15 335


KECAMATAN BANDUNG KULON Berdasarkan telaahan visi, misi walikota terpilih diatas dapat dapat dikemukakan

beberapa

faktor

pendukung

yang

berpengaruh

pada

keberhasilan Kecamatan Bandung Kulon dalam mencapai Visi, Misi tersebut diantaranya : 1. Adanya

Perda

No

14

Tahun

2007

tentang

Struktur

Organisasi

Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bandung; 2. Adanya Perwal No 870 Tahun 2011 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat; 3. Keputusan

Walikota

Bandung

Nomor

250

Tahun

2008

tentang

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Walikota ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen / aparat Kecamatan Bandung Kulon; 4. Ketersediaan Kendaraan Dinas Operasional yang memadai di Kecamatan Bandung Kulon beserta Kelurahan; 5. Wilayah kerja dan lokasi kantor Kecamatan Bandung Kulon cukup strategis, terletak di pusat Kota Bandung dan berada di kawasan perdagangan dan jasa. Disamping beberapa

kekuatan

kelemahan

untuk

yang

disampaikan

pencapaian

Visi,

diatas Misi

terdapat

Walikota

pula

terpilih

diantaranya adalah : 1. Terbatasnya

sumber

daya

aparatur

pemerintah

Kecamatan

dan

Kelurahan baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas : a. Masih adanya kekosongan jabatan eselon IV b di Kelurahan sebanyak 3 jabatan kepala seksi; b. Jumlah PNS di Kecamatan dan Kelurahan sangat terbatas dimana para kepala seksi tidak mempunyai staf pelaksana dalam membantu pelaksanaan tugasnya; c. Tidak adanya PNS dengan kualifikasi pendidikan teknis di Kecamatan dan Kelurahan sehingga ketika ada pekerjaan yang berhubungan dengan teknis masih harus meminta bantuan ke Dinas Teknis terkait. 2. Keterbatasan sarana dan prasarana bangunan gedung kantor terutama di Kelurahan, adanya Kelurahan yang membutuhkan rehabilitasi gedung Kantor; 3. Keterbatasan anggaran yang dikelola oleh Kecamatan;



KECAMATAN BANDUNG KULON 4. Kewenangan Kecamatan masih pada taraf Koordinasi dan Fasilitasi sehingga berdampak pada terbatasnya Program dan Kegiatan yang bisa digunakan oleh Kecamatan terutama di bidang Teknis di lapangan; 5. Sebagai SKPD yang mempunyai Tupoksi yang sama seharusnya ada keseragaman setiap Kecamatan dalam menentukan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran di dalam perumusan Renstra Kecamatan. 3.3

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota 3.3.1 Kementrian Dalam Negeri, Propinsi, Kota Bandung Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 20102014

adalah

”Terwujudnya

sistem

Pemerintahan

yang

Desentralistik,

berkelanjutan,

serta

keberdayaan

dengan didukung

politik

yang

pembangunan masyarakat

demokratis, daerah

yang

yang

partisipatif,

sumber daya aparatur yang profesional dalam

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 yaitu

Menetapkan

Kebijaksanaan

Nasional

dan

Memfasilitasi

Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

a.

Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;

b.

Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;

c.

Memantapkan

efektivitas

dan

efisiensi

penyelenggaraan

pemerintahan yang desentralistik;

d.

Mengembangkan

keserasian

hubungan

pusat-daerah,

antar

daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan; Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta

e.

Mewujudkan

tata

pemerintahan

berwibawa.


yang

baik,

bersih,

dan


KECAMATAN BANDUNG KULON 3.3.2 SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan pada masa depan tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. 3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang. RTRW berfungsi sebagai : a.

Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota;

b. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota. Kedudukan RTRW yaitu sebagai pedoman bagi : a.

Penyusunan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya; b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota; c.

Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;

d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; e.

Penataan ruang kawasan strategis kota. Kebijakan

dan

strategi

perencanaan

tata

ruang

sebagaimana

dimaksud, terdiri atas: a.

Kebijakan dan strategi struktur ruang;

c.

Kebijakan dan strategi pola ruang; dan

d.

Kebijakan dan strategi kawasan strategis kota. Kebijakan struktur ruang kota, terdiri atas :

a.

Perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan



KECAMATAN BANDUNG KULON Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional; b.

Pengembangan

dan

peningkatan

kualitas

pelayanan

sarana

dan

prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; c.

Peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional. Strategi untuk perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif

dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional meliputi: a.

Mengembangkan 2 (dua) PPK untuk wilayah Bandung Barat dan wilayah Bandung Timur

b.

Membagi kota menjadi 8 (delapan) SWK, masing-masing dilayani oleh 1 (satu) SPK;

c.

Mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata;

d.

Menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai skala pelayanannya; dan

e.

Menyerasikan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan. Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan

sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali meliputi: a.

Membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi;

b.

Mengawasi fungsi dan hirarki jalan;

c.

Meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran

jalan,

manajemen

dan

rekayasa

lalu

lintas

serta

menghilangkan gangguan sisi jalan; d.

Memprioritaskan pengembangkan sistem angkutan umum massal yang terpadu;

e.

Menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusatpusat kegiatan;

f.

Mengembangkan sistem terminal dalam kota serta membangun terminal di batas kota dengan menetapkan lokasi yang dikoordinasikan dengan



KECAMATAN BANDUNG KULON Pemerintah Daerah yang berbatasan; g.

Mengoptimalkan pengendalian dan penyelenggaraan sistem transportasi kota. Kebijakan pola ruang kota terdiri atas:

a.

Perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;

b.

Optimalisasi pembangunan wilayah terbangun. Strategi untuk perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung

meliputi: a.

Menjaga

keseimbangan

proporsi

kawasan

lindung

khususnya

di

Kawasan Bandung Utara; b.

Mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;

c.

Mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;

d.

Mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;

e.

Mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;

f.

Melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural;

g.

Meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana. Penyusunan

rencana

pembangunan

harus

disesuaikan

dengan

perencanan tata ruang sebagai wadah dimana perencanan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan.

Dalam

kebijakan

Kebijakan

struktur

ruang

kota

untuk

mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Bandung sebagai kota jasa menjadi perhatian penting.



KECAMATAN BANDUNG KULON Hal ini sejalan dengan perencanaan di tingkat Provinsi Jawa Barat berdasarkan

Kesepakatan

Bersama

antara

Gubernur

dengan

Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Barat Nomor : 912/05/Bapp/2010, bahwa dalam Pendekatan Tematik Kewilayahan Kota Bandung bersama Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya termasuk dalam kota dengan tema pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif. 3.5

Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Bandung Kulon dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isuisu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif

sehingga

arah

pembangunan

sesuai

dengan

tujuan

pembangunan daerah. Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Bandung Kulon pada tahun 2014 – 2018 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain : 1)

Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.

2)

Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.

3)

Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

4)

Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.

5)

Meningkatkan

komitmen

aparatur

dalam

menyelenggarakan

Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Isu-isu

strategis

tersebut

memerlukan

penanganan

secara

komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi



KECAMATAN BANDUNG KULON program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bandung Kulon, sebagai berikut : 1)

Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.

2)

Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.

3)

Meningkatkan

komitmen

aparatur

dalam

penyelenggaraan

Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. 4)

Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat

5)

Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota

Bandung

dalam

menetapkan

kebijakan

strategis

dengan

memperhatikan kepentingan masyarakat. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih

besar

atau

sebaliknya,

dalam

hal

tidak

dimanfaatkan,

akan

menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan

hasil

analisis

terhadap

isu

strategis

Pemerintah

Kecamatan Bandung Kulon dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut : Tabel 3.5 Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bandung Kulon dan Dinamika Lingkungan Strategis No. 1.

Tupoksi

Isu Strategis 1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik) Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan



KECAMATAN BANDUNG KULON No.

Tupoksi

Isu Strategis masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Bandung Kulon dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance.

3.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK,



KECAMATAN BANDUNG KULON No.

4.

Tupoksi

Isu Strategis Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai sebagai shareholder. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi. 4. Pengelolaan Keuangan dan Barang Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecammatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget). Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencaaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolasan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability). Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.


PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON

Recommend Documents