PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

KECAMATAN BANDUNG KULON BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut

didasarkan

atas

pedoman

penyusunan

penetapan kinerja dan

Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Bandung Kulon selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan

dengan

pelaksanaan

Undang-undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2014 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. B. Gambaran Umum Kecamatan Kecamatan Bandung Kulon terletak pada posisi 6 0 54’38”- 6 0 57’11” lintang selatan dan antara 107 0 32’43”- 107 0 34’52” bujur timur. Berada di 675 meter di atas permukaan laut. LAKIP KECAMATAN BANDUNG KULON TAHUN 2014 | 1


KECAMATAN BANDUNG KULON

Gambar 1.1 Peta Kecamatan Bandung Kulon

Kecamatan Bandung Kulon merupakan salah satu Kecamatan dari 30 Kecamatan yang ada di Kota Bandung yang diresmikan pada tanggal 12 April 2007 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan batas-batasnya sebagai berikut : 

Sebelah Utara

: Kecamatan Andir



Sebelah Timur

: Kecamatan Babakan Ciparay



Sebelah Selatan

: Kabupaten Bandung



Sebelah Barat

: Kota Cimahi

Kecamatan Bandung Kulon memiliki luas wilayah 647,3 Ha, dengan tata guna lahan sebagian besar terbagi dalam : a.

Pemukiman dan Usaha

: 485,48 Ha (69,28 %)

b.

Fasos dan Fasum

: 161,82 Ha (25,12 %)

Secara geografis Kecamatan Bandung Kulon terletak disebelah Timur Kota Bandung dengan luas wilayah 647,3 Ha. Adapun Kelurahan-Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Bandung Kulon adalah sebagai berikut : 1)

Kelurahan Cijerah

2)

Kelurahan Cibuntu

3)

Kelurahan Warung Muncang

4)

Kelurahan Caringin

5)

Kelurahan Cigondewah Kaler

LAKIP KECAMATAN BANDUNG KULON TAHUN 2014 | 2


KECAMATAN BANDUNG KULON 6)

Kelurahan Gempolsari

7)

Kelurahan Cigondewah Rahayu

8)

Kelurahan Cigondewah Kidul Dengan kepadatan penduduk rata-rata 217 jiwa per Ha. Wilayah Kecamatan terbagi

dalam 8 Kelurahan, 73 rukun warga dan 446 rukun tetangga. Adapun rincian jumlah penduduk Kecamatan Bandung Kulon per Kelurahan pada Bulan Desember Tahun 2014 adalah sebagai berikut : Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Bandung Kulon No 1 2 3 4 5 6 7 8

Kelurahan Cijerah Cibuntu Wr. Muncang Caringin Cig. Kaler Gempolsari Cig. Rahayu Cig. Kidul Jumlah

RW

RT

KK

10 10 10 6 14 10 8 6

73 73 74 35 47 67 45 35

6.344 3.500 5.705 1.761 7.217 4.831 2.137 2.420

74

449

33.915

Laki-Laki (Jiwa) 11.708 8379 12.661 5.365 10.645 11.770 5.370 4.594

Perempuan (Jiwa) 12.284 8.015 12.825 5.298 10.514 11.182 5.399 4.777

Jumlah (Jiwa) 23.992 16.394 25.486 10.663 21.159 22.952 10.769 9.371

70.492

70.294

140.786

Sumber : Kecamatan Bandung Kulon Kecamatan Bandung Kulon jika ditinjau dari kondisi sosiologis sebagaian besar (82,5 %) asli penduduk Bandung Kulon dan sebagian besar memeluk agama Islam (93,7%). Kehidupan beragama penduduk Kecamatan Bandung Kulon sangat kental, hal ini ditandai dengan banyaknya jumlah pesantren yaitu sebanyak 4 pondok pesantren, 99 masjid, 5 gereja, 1 Kelenteng dan 1 Vihara. Seni budaya di Kecamatan Bandung Kulon cukup berkembang, hal ini ditandai dengan banyaknya potensi seni budaya yang ada di Kecamatan Bandung Kulon.

C. Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang (SOTK SKPD) Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Bandung Kulon mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan Bandung Kulon mempunyai fungsi : 1.

Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

2.

Mengkoordinasikan upaya penyelenggraan ketentraman dan ketertiban umum;

3.

Mengkordinasikan penerapan dan penegakanan peraturan perundang-undangan;

4.

Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

5.

Mengkoordinasikan penyelenggraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

6.

Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan. Adapun rincian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Pejabat Struktural yang

ada di Kecamatan Bandung Kulon, adalah sebagai berikut : a.

Camat



KECAMATAN BANDUNG KULON 1.

Camat

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

sebagian

kewenangan

Pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. 2.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Camat mempunyai fungsi : a)

mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat;

b)

mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum;

c)

mengkoordinasikan

penerapan

dan

penegakan

peraturan

perundang-

undangan; d)

mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan

e) b.

membina Pemerintahan Kelurahan di wilayah kerjanya.

Sekretariat Kecamatan 1.

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di Bidang Kesekretariatan.

2.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sekretariat mempunyai fungsi : a)

pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan Kecamatan;

b)

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

kesekretariatan

Kecamatan

dan

Kelurahan; c)

pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;

d)

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Seksi;

e)

fasilitas dan Pengkoordinasian kegiatan Kecamatan dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bandung Kulon

f)

pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administrative kegiatan kesekretariatan dan Kecamatan; dan

g)

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di Bidang Umum dan Kepegawaian;

2.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a)

menyusun Bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;

b)

pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Kecamatan, penyelenggaraan kerumahtanggaan Kecamatan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas, serta pelaksanaan administrasi kepegawaian; dan



KECAMATAN BANDUNG KULON c)

d.

pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Sub Bagian Program dan Keuangan 1.

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang program dan keuangan.

2.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi: a)

penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi program dan keuangan Kecamatan;

b)

pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program serta koordinasi pengendalian program serta koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan;

c)

pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan kecamatan; dan

d)

pengkoordinasian pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi program dan keuangan Kecamatan.

e.

Seksi Pemerintahan 1.

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di Bidang Pemerintahan.

2.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi: a)

penyusunan data dan materi bahan lingkup Pemerintahan;

b)

pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga;

c)

pelayanan administrasi pertanahan ;

d)

pembinaan administrasi Pemerintahan Kelurahan;

e)

fasilitas dan pengkoordinasian kegiatan Pemerintahan dengan Instansi terkait; dan

f) f.

pelaporan pelaksanaan lingkup Pemerintahan.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban 1.

Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban

2.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban mampunyai fungsi: a)

penyusunan data dan bahan materi lingkup ketentraman dan ketertiban;



KECAMATAN BANDUNG KULON b)

pembinaan ketentraman dan ketertiban;

c)

pembinaan potensi perlindungan masyarakat

d)

pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana;

e)

fasilitas dan pengkoordinasian kegiatan ketentraman dan ketertiban dengan Instansi terkait; dan

f)

g.

pelaporan pelaksanaan lingkup ketentraman dan ketertiban

Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan 1.

Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pendidikan dan kemasyarakatan;

2.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi: a)

penyusunan data dan bahan materi lingkup pendidikan dan kemasyarakatan

b)

inventarisasi dan fasilitas masalah sosial kemasyarakatan;

c)

inventarisasi potensi bidang pendidikan formal dan informal;

d)

pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan dan Kelurahan

e)

fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda;

f)

fasilitasi

dan

pengkoordinasian

kegiatan

bidang

pendidikan

dan

kemasyarakatan dengan Instansi terkait; dan g) h.

pelaporan pelaksanaan lingkup bidang pendidikan dan kemasyarakatan.

Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup 1.

Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan Hidup;

2.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi: a)

penyusunan data dan bahan materi lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup;

b)

fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;;

c)

inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan;

d)

fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial;

e)

fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup;

f)

fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan, pembangunan, serta lingkungan hidup dengan instansi terkait; dan

g) i.

pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup.

Seksi Pelayanan



KECAMATAN BANDUNG KULON 1.

Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pelayanan;

2.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pelayanan mempunyai fungsi: a)

penyusunan data dan bahan materi lingkup pelayanan;

b)

pelayanan data dan informasi Kecamatan;

c)

pelayanan administrasi kependudukan;

d)

pelayanan administrasi umum lainnya;

e)

fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan dengan Instansi terkait; dan

f)

pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Bandung Kulon

Berdasarkan struktur organisasi tersebut diatas Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat dengan eselon III-A, dengan membawahi : 1.

Sekretariat Kecamatan (eselon III-B), membawahi 2 sub bagian dengan eselon IV-B yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Program dan Keuangan;

2.

5 (lima) orang kepala seksi dengan eselon IV-A yaitu : Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban, Kasi Pendidikan dan Kemasyarakatan, Kasi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup, dan Kasi Pelayanan; dan

3.

8 (delapan) orang lurah dengan eselon IV-A, yaitu : Lurah Cijerah, Cibuntu, Warung Muncang, Caringin, Cigondewah Kaler, Gempolsari, Cigondewah Rahayu dan Cigondewah Kidul. Keadaan pegawai pada Bulan Desember 2014 di Kecamatan Bandung Kulon, adalah

sebagai berikut : Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Kecamatan Bandung Kulon No

Satuan Kerja

Jumlah Personil

VB


ESELON V A III B

III A

Fungsional Umum


KECAMATAN BANDUNG KULON 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kecamatan 19 Cijerah 8 Cibuntu 7 Wr. Muncang 7 Caringin 7 Cig. Kaler 7 Gempolsari 7 Cig. Rahayu 8 Cig. Kidul 6 Jumlah 77 Sumber : Kecamatan Bandung Kulon

2 5 5 5 4 5 4 5 4 39

5 1 1 1 1 1 1 1 1 13

1

1

1

1

11 2 1 1 2 1 2 2 1 23

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai di Kecamatan Bandung Kulon sebanyak 53 orang yang tersebar di Kecamatan dan 8 Kelurahan. Jabatan Struktural yang tidak terisi sebanyak 5 jabatan. Jumlah fungsional umum (staf pelaksana) hanya setengah dari jumlah pejabat struktural hal tersebut menyebabkan tidak semua pejabat struktural di Kecamatan dan Kelurahan mempunyai fungsional umum (staf pelaksana) untuk membantu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. D. Isu Strategis Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Bandung Kulon dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu–isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Bandung Kulon pada tahun 2014 – 2018 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain : 1)

Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.

2)

Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.

3)

Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

4)

Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.

5)

Meningkatkan

komitmen

aparatur

dalam

menyelenggarakan

Pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan masyarakat. Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bandung Kulon, sebagai berikut : LAKIP KECAMATAN BANDUNG KULON TAHUN 2014 | 8


KECAMATAN BANDUNG KULON 1)

Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.

2)

Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.

3)

Meningkatkan

komitmen

aparatur

dalam

penyelenggaraan

Pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan masyarakat. 4)

Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi

dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang.

Suatu

kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Pemerintah Kecamatan Bandung Kulon dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut : 1.

Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik) Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2.

Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal



KECAMATAN BANDUNG KULON itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan

dan

kemasyarakatan,

yang

menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Bandung Kulon dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan

upaya

pembinaan,

penyempurnaan,

penertiban,

pengawasan

dan

pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance. 3.

Penataan Organisasi dan Manajemen Publik Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan

tujuan

penataan

organisasi

tidak

terlepas

dari

daya

dukung

penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif

sesuai dengan

tuntutan perkembangan jaman. Faktor

kunci

keberhasilan

Penataan

kelembagaan

ini

terletak

pada

pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai

sebagai

shateholder. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4.

Pengelolaan Keuangan dan Barang Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecammatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget).



KECAMATAN BANDUNG KULON Sistem

manajemen

keuangan

daerah

(financial

management

system)

merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencaaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan

tersebut

adalah

agar

pengelolasan

anggaran

dilakukan

dengan

mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability). Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan

hingga

penghapusan

aset

daerah

harus

diketahui

dan

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah. E. Landasan Hukum LAKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP}; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor

03 Tahun 2014 tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018. F. Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2014 adalah : LAKIP KECAMATAN BANDUNG KULON TAHUN 2014 | 11


KECAMATAN BANDUNG KULON BAB I

PENDAHULUAN Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV

PENUTUP


PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON

Recommend Documents