PEMERINTAH KOTA BANDUNG. Page 1

Page —

1

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

http://birms.bandung.go.id


KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PEDOMAN UMUM BANDUNG INTEGRATED RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM (BIRMS)

Page —

2

Pengarah : DR. H. Edi Siswadi, M.Si Sekretaris Daerah Penanggungjawab : dr. H. Gunadi Sukma Bhinekas, M.Kes Kepala Bappeda Ketua Tim : H. Salman Fauzi, SIP., M.Si Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan WakilKetua : Srie Dhiandini, SST., MT Kepala UPT LPSE pada Bappeda Sekretaris : Tris Avianti R, SE Ka. Sub. Bid. Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah pada Bappeda Anggota :

1. Drs. Dharmawan : 2. Ir. Chairul Anwar, Msi : 3. H. Soni Bakhtiyar, S.Sos, MSi : 4. Hj. Lien Herlina, SE : 5. Dra. Iim Dewi Mulyani : 6. Adhitya Yanuarsyah, S.Si : 7. Kris Ibnu Prayogo, S.Kom : 8. Angga Fitrah, ST : 9. KurniawanYusup, SE : 10. Sonny Gantira,S.Sos.,M.AP : 11. Dasep Irawan Noor, S.Ap : 12. Usep Zenal Mutaqin, SE : 13. Yogi Yugasmana, S.STP : 14. Yunita C. Manurung, ST : 15. Eneng Mira, ST : 16. Titan Hadiyan, S.T :

Sekretaris DPKAD Kepala Bidang PPS pada Bappeda Kepala Bidang Perencanaan Sosbud dan Kesra pada Bappeda Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan pada Bappeda Kepala Bidang Telematika pada Diskominfo Pelaksana pada Bappeda Pelaksana pada Bappeda Pelaksana pada Bappeda Pelaksana pada Dinas Pendapatan Daerah Pelaksana pada Bagian Pembangunan dan SDA Pelaksana pada DPKAD Pelaksana pada DPKAD Pelaksana pada DPKAD Pelaksana pada Diskominfo Pelaksana pada Diskominfo Tim IT BIRMS

Editor : - Kabid Perencanaan Pemerintahan pada Bappeda - Kepala UPT LPSE pada Bappeda



KATA PENGANTAR WALIKOTA BANDUNG


Page —

Dalam konteks tersebut maka pengembangan Bandung Integrated Resources Management System (BIRMS) atau sistem yang mengintegrasikan sumber-sumber daya pemerintahan yang akan diterapkan secara keseluruhan pada Tahun 2013 merupakan salah satu terobosan penting dan mendasar dalam pengembangan e-government dan penerapan Reformasi Birokrasi di Kota Bandung.

3

P

eraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013 telah mengamanatkan secara tegas dan jelas agenda penerapan Reformasi Birokrasi serta agenda tata kelola pemerintah secara elektronik (e-government). Dua agenda ini merupakan hal yang saling terkait, saling memperkuat dan saling mempengaruhi. Penerapan sistem pemerintahan elektronik merupakan delapan puluh persen faktor dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, dan ke depan akan memberikan perubahan, dan pada gilirannya sangat bermanfaat sebagai leverage (pengungkit) dalam mendukung keberhasilan pemberantasan korupsi.


Bandung Integrated Resources Management System (BIRMS), sebagai sistem pengelolaan daerah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir yang diawali dari Proses Perencanaan Pembangunan Daerah, Pelaksanaan Anggaran dan Pengawasan Anggaran serta Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran di seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, akan membantu memudahkan dan mempercepat proses perencanaan dan penganggaran yang selama ini dilakukan secara manual, sehingga penggunaan anggaran diharapkan akan lebih tepat sasaran, lebih transparan, efektif dan efisien.

Page —

4

Namun demikian yang kiranya patut dipahami bahwa Teknologi Informasi adalah ‘tools’ yang tidak akan banyak memberikan dampak apabila tidak didukung dengan adanya relationship yang seimbang antara technology, business process, dan people sebagai penggerak inti dari IT itu sendiri. Kita tentu sangat menyadari bahwa memanfaatkan teknologi informasi se-optimum mungkin berarti harus mengubah mindset. Dengan demikian keberhasilan penerapan BIRMS bukan semata-mata didorong pemanfaatan teknologinya, tapi sejauh mana keinginan melakukan perubahan. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyusun dan menyelesaikan Pedoman Umum ini, semoga sumbangan tenaga dan fikiran yang telah dicurahkan memberi makna positif bagi pengembangan e-government dan Reformasi Birokrasi di Kota Bandung. WALIKOTA BANDUNG DR. H. DADA ROSADA, SH., M.Si



DAFTAR ISI Kelompok Kerja Penyusun — 2 Kata Pengantar Walikota Bandung — 3 Daftar Isi — 5

BAB II DESAIN SYSTEM — 11 A. Arsitektur BIRMS — 11 B. Cakupan System — 12 1. Electronic Revenue — 13 2. Electronic City Planning — 23 3. Electronic Budgeting — 31 4. Electronic Project Planning — 39 5. Electronic Procurement — 49 6. Electronic Contract— 59 7. Electronic Progress — 69 8. Electronic Project Performance — 77 9. Electronic Asset — 83 C. Persyaratan — 92

5

PENDAHULUAN — 7 A. Latar Belakang Pemikiran — 7 B. Maksud dan Tujuan — 9 C. Sasaran — 10 D. Manfaat — 10


Page —

BAB I


BAB III SPESIFIKASI SYSTEM — 93 1. Spesifikasi Fungsional — 93 2. Spesifikasi Nonfungsional— 94 IV PENUTUP — 95

Page —

6

BAB



BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pemikiran E-government secara umum merupakan program yang digagas oleh pemerintah dalam upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berbasis teknologi informasi. Keinginan /political will yang kuat dalam pelaksanaan e-Government ini dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan dan kondisi yang umum terjadi di seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia.

Bandung Intregrated Resources Management System dirancang untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas serta


Page —

Pemerintah Kota Bandung mengambil langkah-langkah antisipatif dan upaya strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengendalian APBD, dengan memanfaatkan Teknologi Informasi untuk membantu menyusun sebuah rancangan sistem tata kelola anggaran yang komprehensif secara elektronik dan terintegrasi, yang kemudian disebut dengan Bandung Integrated Resources Management System (BIRMS), yaitu sistem pengelolaan daerah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir yang diawali dari Proses Perencanaan Pembangunan Daerah, Pelaksanaan Anggaran dan Pengawasan Anggaran serta Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

7

Tata kelola pemerintahan secara manual selama ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan administratif, kesalahan prosedur dan seringkali berujung pada berbagai permasalahan hukum, penurunan motivasi kerja, inisiatif dan kreativitas aparatur birokrasi serta menjadi salah satu penyebab kinerja anggaran/APBD tidak dapat optimal.


sinkronisasi dalam tata kelola pemerintahan yang antara lain mengelola sistem perencanaan pembangunan Kota dengan sistem pengelolaan keuangan daerah, sebagai berikut:

1) Proses Perencanaan Pembangunan Kota Bandung, terdiri dari proses penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra, Renja SKPD dan RKPD. 2) Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, yang dimulai dari proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Plafond dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS), RAPBD, APBD, Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Pelaksanaan Anggaran serta Pengawasan Pelaksanaan Anggaran. Sub-sub system Bandung Integrated Resources Management System (BIRMS), sebagai berikut : 1) Proses Hulu terdiri dari Proses Perencanaan Pembangunan berupa: a.

b. c.

Electronic Revenue, output yang dihasilkan adalah laporan pendapatan Kota Bandung.

Electronic City Planning, output yang dihasilkan adalah dokumen RKPD (hasil Musrenbang), KUA dan PPAS. Electronic Budgeting, ouput yang dihasilkan adalah dokumen RKA

2) Proses Hilir terdiri dari Proses Pengelolaan Keuangan Daerah berupa:

Page —

8

a. b. c. d. e.

Electronic Project Planning, ouput yg dihasilkan adalah rincian paket pekerjaan setelah DPA disahkan; Electronic Procurement, ouput yang dihasilkan dokumen pengadaan barang/jasa;

Electronic Contract, ouput yang dihasilkan kontrak dan proses pengadaan langsung; Electronic Progress, output yang dihasilkan adalah dokumen kemajuan pekerjaan (fisik dan keuangan); Electronic Project Performance output yang dihasilkan penilaian kinerja (SKPD, Pengguna Anggaran, PPK dan Rekanan),



f.

Electronic Asset, output yang dihasilkan adalah pencatatan aset dari belanja modal belanja langsung tahun berjalan.

Prinsip dasar dalam perencanaan sistem BIRMS ini adalah mendesain sebuah sistem manajemen perencanaan, pengelolaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi anggaran secara terintegrasi antar SKPD, dengan basis elektronik.

Sistem BIRMS ini diharapkan dapat menjadi motor utama dalam peningkatan kinerja anggaran serta diharapkan dapat membawa perubahan “mind set” dan budaya kerja yang mendasar di lingkungan pemerintah daerah, sehingga dapat bermanfaat dalam mewujudkan transparansi, efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan APBD serta meningkatnya kinerja pelayanan kepada publik.

B. Maksud dan Tujuan 1.

Maksud

Pedoman Umum Bandung Integrated Resources Management System (BIRMS) dimaksudkan sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran terintegrasi dengan berbasis Web. Tujuan utama dari seluruh system BIRMS ini adalah untuk memudahkan Pimpinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam mengambil kebijakan anggaran dan memantau seluruh penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah serta untuk memudahkan penyusunan Pertanggungjawaban Walikota Bandung yang akurat, akuntabel dan transparan.

9

Tujuan

C. Sasaran

Sasaran Bandung Intregrated Resources Management System adalah :

1) Tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman tentang penyelenggaraan Operasionalisasi BIRMS di seluruh instansi pemerintah Kota Bandung;


Page —

2.


2) Terwujudnya keterpaduan Operasionalisasi BIRMS di seluruh instansi pemerintah Kota Bandung; 3) Lancarnya komunikasi dan kemudahan dalam Operasionalisasi BIRMS di seluruh instansi pemerintah Kota Bandung; 4) Tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam Operasionalisasi BIRMS di seluruh instansi pemerintah Kota Bandung;

5) Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi Operasionalisasi BIRMS di seluruh instansi pemerintah Kota Bandung.

D. Manfaat

Manfaat Operasionalisasi BIRMS sebagai berikut :

1) Terwujudnya percepatan Pemerintahan Elektronik (e-Goverment). Pemanfaatan Operasionalisasi BIRMS akan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi;

Page —

10

2) Mewujudkan efisiensi, efektifitas dan transparansi proses pertanggung jawaban anggaran yang akuntabel di lingkungan instansi pemerintah Kota Bandung.



BAB II DESAIN SISTEM A. ARSITEKTUR BIRMS

BIRMS didesain seefektif mungkin agar dapat menghimpun informasi yang valid dan mampu merekam segala aktivitas pelaksanaan anggaran di seluruh paket pekerjaan dan di seluruh level fungsi antara lain : informasi laporan keuangan, data asset dan kinerja pegawai. Pada akhirnya, BIRMS


Page —

Secara umum, desain BIRMS terbagi dalam 4 bagian besar yakni tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan integrasi. Pengembangan tahap ini disesuaikan dengan alur perencanaan pembangunan di daerah yang secara umum diawali pada tahap perencanaan program dan kegiatan di tingkat kota (sesuai dengan RPJP,RPJMD dan RKPD), kemudian berlanjut pada tahap perencanaan dan pengelolaan kegiatan di seluruh SKPD; sebagai ujung tombak keberhasilan/capaian program di tingkat kota. Dengan demikian, esensi awal dari BIRMS adalah pengendalian program dan kegiatan.

11

BIRMS disusun dan didesain untuk membantu system pengelolaan managemen/ tata kelola anggaran terintegrasi di Kota Bandung. Sebagai system pengelolaan anggaran, BIRMS bersifat sebagai “back-office system”, mengarah ke internal management pemerintahan. Hal ini diawali dengan filosofi bahwa perbaikan pelayanan kepada masyarakat (eksternal) dalam bentuk apa pun tidak akan dapat mencapai hasil yang optimal jika kinerja management pengelolaan anggaran di internal pemerintahan belum berjalan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, perbaikan kinerja pelayanan kepada publik hendaknya diawali dengan perbaikan di sisi internal tata kelola anggaran.


terimplementasi sebagai sistem perencanaan dan pengendalian anggaran proyek yang terintegrasi dengan berbagai fungsi pengendalian anggaran lain di luar proyek. BIRMS berfungsi sebagai alat bantu pembuat kebijakan dalam memutuskan berbagai kebijakan internal dalam rangka meningkatkan efektifitas pembangunan di daerah dan pelayanan kepada publik.

Page —

12

Secara umum digambarkan alur Bandung Integrated Resources Management System – BIRMS adalah sebagai berikut:

B. CAKUPAN SISTEM Cakupan sistem meliputi: Electronic Revenue, Electronic City Planning, Electronic Budgeting, Electronic Project Planning, Electronic Procurement, Electronic Contract, Electronic Progress, Electronic Project Performance, dan Electronic Asset, berikut adalah penjelasannya.



Page —

13

e-REVENUE



e-REVENUE

LATAR BELAKANG : Dalam pengelolaan keuangan daerah unsur Pendapatan merupakan hal yang cukup penting yang perlu dikelola, karena dengan informasi pendapatan yang akurat, maka Pemerintah Daerah dapat merencanakan belanja daerah sesuai dengan kebutuhan dan kesediaan dana yang ada sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam PP tersebut yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah perolehan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Page —

14

Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Perusahaan Milik Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dilaksanakan oleh beberapa SKPD, yaitu : 1) Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; (2) Dinas Kesehatan; (3) Rumah Sakit Umum Daerah; (4) Rumah Sakit Ibu dan Anak; (5) Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut; (6) Dinas Bina Marga dan Pengairan; (7) Dinas Kebakaran; (8) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu; (9)Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; (10) Dinas Pemuda dan Olah Raga; (11) Dinas Perhubungan; (12) Dinas Pemakaman dan Pertamanan; (13) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; (14) Dinas Pendapatan. Pengelolaan PAD terdiri dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dikelola oleh masing-masing SKPD tersebut, dalam pelaporannya dilakukan secara berkala. Namun demikian pada kenyataannya, saat pembahasan RAPBD maupun ketika pimpinan membutuhkan informasi mengenai realisasi pendapatan dari seluruh SKPD



Penghasil, tidak serta merta informasi tersebut dapat diperoleh dengan cepat, hal ini dikarenakan diperlukan proses koordinasi terlebih dahulu. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pengembangan sistem informasi berbasis web diharapkan dapat membantu tugas-tugas pemerintahan dalam bidang pendapatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Bandung memandang perlu membuat aplikasi berbasis teknologi informasi yang membantu proses penyusunan laporan penyetoran pendapatan, yang mampu menyajikan laporan yang dapat diakses oleh pimpinan, sehingga dapat diperoleh informasi besarnya pendapatan yang update secara mudah kapanpun dan dimanapun.

KONDISI EKSISTING :

Dengan adanya proses manual ini berakibat pada hasil pembuatan laporan pendapatan yang berbeda antara SKPD dan DPKAD, sehingga kesulitan memperoleh data yang akurat dan update dan hal ini dapat menghambatan dalam pengambilan keputusan.


Page —

Bendahara pendapatan di SKPD masing-masing mempunyai tugas untuk menyetorkan pendapatannya ke Bank BJB dan melaporkan hasil setoran tersebut kepada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) secara manual.

15

Data pendapatan dari masing-masing SKPD yang akan disetorkan ke Kas Daerah dicatat secara manual oleh SKPD masing-masing dan di laporkan ke pengelola SIMDA di DPKAD dengan memberikan soft copy file untuk verifikasi data pendapatan. Proses ini belum dilakukan secara online.


Permasalahan yang timbul yaitu transfer data base pendapatan masih dilakukan dengan cara manual sehingga realisasi pendapatan tidak bisa dilihat secara real time karena SKPD penghasil mengirimkan data pendapatan ke DPKAD sebagai verifikator tidak secara rutin setiap hari dan dalam bentuk file.

ALUR INTEGRASI E-REVENUE : E-revenue merupakan aplikasi teknologi informasi berbasis Web untuk membantu SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang anggaran pendapatan untuk menyajikan laporan pendapatan berdasarkan jumlah pendapatan yang disetorkan ke Bank dan yang telah diverifikasi leh Dinas Pengelola Pendapatan dan Aset Daerah (DPKAD) .

16 Page —

Admin

Pimpinan

TAPD

DPKAD

Kadis

URAIAN HAK AKSES

Verifikator

PENGGUNA

Operator

Pengguna aplikasi dan hak akses dapat dilihat pada matriks berikut :

Login

●

● ● ● ● ● ●

Input Data Realisasi Pendapatan

●

●

●

Input Data Target Pendapatan

●

Cetak STS

●

Lihat/Cetak Laporan

●

●

Lihat Grafik Verifikasi Data Realisasi Pendapatan

●

●

● ●

● ●

● ●

● ●

●

●

Kelola Pengguna Sistem

●

Kelola SKPD

●

Kelola Rekening Pendapatan

●



Aplikasi alur dari e-Revenue sebagai berikut : E-Revenue

BANK JABAR

DPKAD

Laporan Rekening Koran

Verifikasi data setor

MULAI

Upload data realisasi pendapatan

STS

TIDAK Update eRevenue

YA

Data valid? YA

SELESAI

Update SIMDA

SELESAI

2. 3. 4.

SKPD penghasil memasukkan data realisasi pendapatan melalui modul yang terdapat di dalam portal BIRMS.

Sistem akan mencetak Surat Tanda Setoran (STS) sebagai surat pengantar setoran pendapatan. Petugas dari SKPD menyetorkan pendapatan melalui Bank BJB.

Petugas Bank BJB mencetak Laporan Rekening Koran.


Page —

1.

17

Keterangan alur dari e-Revenue adalah sebagai berikut :


5.

6.

Petugas DPKAD melakukan verifikasi antara data realisasi pendapatan yang telah di masukkan oleh SKPD dengan hasil Laporan Rekening Koran dari Bank BJB. Sistem BIRMS akan menampilkan laporan realisasi pendapatan per rekening dari SKPD Penghasil apabila data tersebut telah di verifikasi.

Input Data Realisasi Pendapatan Menginput data realisasi dapat dilakukan oleh kelompok pengguna Operator dan Admin. Pengguna dapat mengakses modul ini melalui tombol navigasi yang tertera di bagian atas (lihat gambar).

Page —

18

Cetak STS Bendahara Pendapatan (sebagai Operator) dari masingmasing SKPD diwajibkan membuat Surta Tanda Bukti Setor (STS) dari BIRMS yang hanya dapat dilakukan oleh kelompok pengguna Operator. Untuk mencetak STS, terlebih dahulu pengguna harus mengakses halaman “Lihat/Cari Data Realisasi” (lihat gambar).



Setelah data pendapatan yang dicari berhasil ditemukan, selanjutnya menekan tombol “Cetak STS”.

Lihat /Cetak Laporan

Page —

19

Modul ini dapat diakses melalui menu sebagai berikut:

Pimpinan dapat melakukan akses untuk melihat tampilantampilan sebagai berikut : Grafik Laju Pendapatan yang menggambarkan laju pendapatan Kota Bandung dari tahun ke tahun.



Page —

20

Grafik Laju Pendapatan (per jenis pendapatan) Per-periode yang menggambarkan laju pendapatan Kota Bandung dari bulan ke bulan dalam satu periode/tahun anggaran.

Grafik Progress Pendapatan menggambarkan progress total pendapatan Kota Bandung yang dibandingkan dengan besaran target pendapatan per jenis pendapatan.


PEMERINTAH KOTA BANDUNG. Page 1

Recommend Documents