PEMBAHASAN KERANGKA PANDUAN UMUM PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU) DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
MATERI PEMBAHASAN MATERI PEMBAHASAN RAPAT: LATAR BELAKANG POKOK DISKUSI PERBANDINGAN KERANGKA RANCANGAN PANDUAN UMUM KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN
BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DENGAN PERMEN 3/2012 TUJUAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI JENIS INFRASTRUKTUR YANG DAPAT DIKERJASAMAKAN TAHAPAN KEGIATAN PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR KERANGKA RANCANGAN LAMPIRAN PANDUAN UMUM KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DISKUSI DAN TANYA JAWAB
2
LATAR BELAKANG Latar Belakang Dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur, Pemerintah telah mengundangkan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Dengan berlakunya Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 maka Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 47 ayat (1) Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha Pelaksana dalam Penyediaan Infrastruktur ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Presiden ini diundangkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami mengadakan rapat pembahasan ini untuk memperoleh masukan terhadap rancangan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
3
POKOK DISKUSI Dalam rapat pembahasan ini, pokok diskusi yang akan dibahas meliputi: •
Pembahasan mengenai Rancangan Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
•
Tanggapan dan masukan dari para peserta rapat.
4
KERANGKA RANCANGAN PANDUAN UMUM PELAKSANAAN KPBU DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR Perbandingan Ketentuan Permen 3/2012
• • • • • • • • • • • • •
Ketentuan umum; Tujuan panduan umum; Jenis infrastruktur; Tahapan proyek kerjasama; PJPK; Konsultasi publik; Daftar Rencana Proyek Infrastruktur; Prastudi kelayakan; Dukungan Pemerintah; Jaminan Pemerintah; Proyek Prakarsa Badan Usaha; Perjanjian Kerjasama; Proyek Kerjasama;
Rancangan Permen • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ketentuan Umum; Tujuan panduan umum KPBU; Jenis Infrastruktur PJPK; Proyek multi-infrastruktur; Hybrid financing; Ruang lingkup KPBU; Konsultasi Publik; Penjajakan minta pasar (Market Sounding); Penganggaran KPBU; Sumber pendanaan KPBU; Kategori proyek KPBU; Studi pendahuluan; Prastudi kelayakan; Daftar Rencana Proyek Infrastuktur (DRPI); Konsultan Penyiapan; Dukungan Pemerintah; Jaminan Pemerintah; Konsultan Penyiapan/Badan Usaha Penyiapan Studi Kelayakan; Perolehan pembiayaan (financial close) Proyek Prakarsa Badan Usaha (unsolicited project) Simpul KPBU Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability 5 Payment);
KERANGKA RANCANGAN PANDUAN UMUM PELAKSANAAN KPBU DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR Tujuan Rancangan Peraturan Menteri Panduan Umum ini bertujuan untuk: 1. Memberikan pedoman bagi menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan pemangku kepentingan untuk melaksanakan KPBU dalam rangka mendorong partisipasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; 2. Memberikan pedoman bagi Menteri dalam penyusunan panduan pelaksanaan KPBU secara spesifik terkait secara sektor yang berada dalam kewenanganya.
6
JENIS INFRASTRUKTUR YANG DAPAT DIKERJASAMAKAN Jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan
INFRASTRUKTUR
KETERANGAN
infrastruktur transportasi
Termasuk: pelayanan jasa kebandarudaraan; penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan; sarana dan prasarana perkeretaapian; angkutan massal perkotaan dan prasarana lalu lintas; terminal penumpang dan barang; dan/atau sarana dan prasarana penyeberangan laut, sungai, dan/atau danau.
infrastruktur jalan
Termasuk: Jalan tol dan jembatan tol
infrastruktur sumber daya air dan irigasi
Termasuk: saluran pembawa air baku; jaringan irigasi dan prasarana penampung air beserta bangunan pelengkapnya, antara lain waduk, bendungan, bending, saluran pembuangan air, dan sanitasi.
infrastruktur air minum
Termasuk: bangunan pengambilan air baku; jaringan transmisi; jaringan distribusi; dan/atau instalasi pengolahan air minum.
infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat
Termasuk: Unit pelayanan; Unit pengumpulan; Unit pengolahan; dan/atau Unit pembuangan akhir.
7
JENIS INFRASTRUKTUR YANG DAPAT DIKERJASAMAKAN INFRASTRUKTUR
KETERANGAN
infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat
Termasuk: Unit pengolahan setempat; Unit pengangkutan; Unit pengolahan lumpur tinja; dan/atau Unit pembuangan akhir.
infrastruktur sistem pengelolaan persampahan
Termasuk: pengangkutan; pengolahan; dan/atau pemrosesan akhir sampah
infrastruktur telekomunikasi dan informatika
Termasuk: jaringan telekomunikasi; infrastruktur e-government; dan/atau infrastruktur pasif, seperti menara bersama dan ducting (pipa saluran media transmisi kabel).
infrastruktur energi dan sumber daya mineral
Yakni: infrastruktur ketenagalistrikan, termasuk: pembangkit, termasuk pengembangan tenaga listrik yang berasal dari panas bumi; transmisi tenaga listrik; distribusi tenaga listrik; dan/atau instalasi tenaga listrik infrastruktur minyak, gas bumi, dan energi terbarukan, termasuk: instalasi pengolahan; penyimpanan; pengangkutan; transmisi; dan/atau distribusi. infrastruktur konservasi energi
8
JENIS INFRASTRUKTUR YANG DAPAT DIKERJASAMAKAN INFRASTRUKTUR
KETERANGAN
infrastruktur fasilitas perkotaan
Termasuk: Penerangan jalan umum saluran utilitas (tunnel); pasar umum.
infrastruktur ekonomi kawasan
Termasuk: kawasan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi; dan/atau kawasan industri.
infrastruktur pariwisata
Termasuk: pusat informasi pariwisata (tourism information center/TIC); terminal pariwisata (marina); dan/atau kawasan pariwisata dengan luas minimal 100 (seratus) hektar.
infrastruktur fasilitas pendidikan
Termasuk: Sarana pembelajaran, termasuk sekolah sampai dengan tingkat pendidikan tinggi; Laboratorium; Pusat pelatihan; Pusat penelitian/pusat kajian; Inkubator bisnis; Galeri pembelajaran; dan/atau Fasilitas pendukung pembelajaran dan pelatihan.
infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya
Termasuk: Gedung/stadion olahraga; Gedung kesenian dan budaya.
9
JENIS INFRASTRUKTUR YANG DAPAT DIKERJASAMAKAN INFRASTRUKTUR
KETERANGAN
infrastruktur sosial kawasan
Termasuk: kawasan siap bangun; dan lingkungan siap bangun.
infrastruktur kesehatan
Termasuk: rumah sakit antara lain bangunan rumah sakit, prasarana rumah sakit, dan peralatan medis; pusat kesehatan masyarakat, antara lain bangunan puskesmas, prasarana puskemas dan peralatan medis; dan/atau laboratorium kesehatan, antara lain bangunan laboratorium kesehatan, prasarana laboratorium kesehatan dan peralatan laboratorium.
infrastruktur lembaga pemasyarakatan
Lembaga pemasyarakatan
infrastruktur perumahan rakyat
Termasuk: perumahan rakyat untuk golongan rendah; dan/atau rumah susun sederhana sewa.
10
TAHAPAN KEGIATAN KPBU SOLICITED PENYIAPAN
PERENCANAAN Penganggaran Tahap Perencanaan
Identifikasi + Penyusunan Usulan Rencana KPBU (Termasuk untuk gabungan 2 atau lebih PJPK)
TRANSAKSI
Penganggaran Tahap Penyiapan
Studi Pendahuluan
Penganggaran Tahap Transaksi Diatur dengan Peraturan Kepala LKPP
OBC Penyiapan Kajian KPBU
Pengadaan KPBU
LARAP
Pengajuan Penetapan Lokasi
Monitoring Perjanjian
Laporan Berkala KPBU
FBC
Konsultasi Publik
Penandatanganan Perjanjian KPBU Keputusan lanjut/tidak
Nota Kesepahaman untuk gabungan 2 atau lebih PJPK
Pengajuan Dukungan Pemerintah Financial Close
Penetapan Dasar Usulan KPBU
Daftar Rencana KPBU
Penganggaran Dana KPBU
RKP/RKPD Renja Pusat/Renja Daerah
Pengajuan Jaminan Pemerintah
Manajemen Pelaksanaaan Perjanjian Kerjasama
Dukungan Pemerintah
Kegiatan Lain
Jaminan Pemerintah
UNSOLICITED BU
PreFS (OBC+FBC) dan Usulan Kompensasi BU
Persetujuan PJPK atas PreFS dan Persetujuan Kompensasi
Feasibility Study
Persetujuan PJPK dan Penetapan Kompensasi
11
KERANGKA RANCANGAN LAMPIRAN PANDUAN UMUM PELAKSANAAN KPBU DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR BAB I
KETENTUAN Pendahuluan, yang terdiri dari: Latar belakang; Maksud dan tujuan; Ruang lingkup lampiran; Pengertian umum; Peraturan perundang-undangan terkait.
II
Tahap Perencanaan KPBU, yang terdiri dari: Ketentuan umum, Penganggaran dana KPBU, Identifikasi dan penetapan KPBU, Proyek multi-infrastruktur, Hybrid financing Pengambilan keputusan lanjut atau tidak lanjut rencana KPBU, Daftar rencana proyek KPBU, Pengkatogerian proyek KPBU, Kegiatan pendukung selama tahap perencanaan KPBU Dokumen-dokumen pada tahap perencanaan: kerangka acuan pangadaan konsultan dan dokumen studi pendahuluan
III
Tahap Penyiapan KPBU, yang terdiri dari: Ketentuan umum; Penyiapan Kajian Prastudi Kelayakan (OBC & FBC) Konsultasi Publik Kegiatan pendukung selama tahap penyiapan Dokumen-dokumen pada tahap penyiapan: dokumen prastudi kelayakan (OBC&FBC)
IV
Tahap Transaksi KPBU, yang terdiri dari: Ketentuan umum Penjajakan minat pasar (market sounding) Penetapan lokasi proyek KPBU Pengadaan Badan usaha pelaksana proyek KPBU Penandatanganan perjanjian KPBU Perolehan pembiayaan (financial close) Kegiatan-kegiatan lain selama tahap transaksi Dokumen-dokumen pada tahap transaksi: dok. Perjanjian KPBU, dok Pelelangan umum, dok persetujuan prinsip dukungan kelayakan, dok perjanjian penjaminan, dan dok perjanjian regres.
V
Proyek atas Prakarsa Badan Usaha (Unsolicited Project), yang terdiri dari: ketentuan umum, tahapan proses 12 persetujuan usulan, pelaksanaan pelelangan, dokumen-dokumen yang diperlukan
TERIMAKASIH
13
