Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur PLTSa RAWA KUCING

Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding)

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur PLTSa RAWA KUCING

24 Januari 2017

Daftar Isi G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Latar Belakang Penjajakan Minat Pasar Tahap Pelaksanaan KPBU Kerangka Peraturan Perundang-undangan terkait Pembangunan PLTSa Dasar Hukum Pelaksanaan KPBU PLTSa Dasar Pertimbangan PJPK Dasar Pertimbangan KPBU Kondisi Eksisting TPA Rawa Kucing Layout dan Lokasi TPA Rawa Kucing Tantangan Yang Dihadapi Rencana Pengembangan PLTSa Rawa Kucing Lingkup Kegiatan KPBU PLTSa Bentuk dan Masa Kerjasama Aspek Keuangan Persyaratan Badan Usaha Pelaksana Standar Kinerja

Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) (Perpres 38 Tahun 2015 dan Permen PPN 4 Tahun 2015)

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

PJPK dapat melakukan Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) antara lain melalui kegiatan pertemuan dua pihak (one-on-one meeting) dan promosi KPBU dengan calon investor, lembaga keuangan nasional dan internasional, serta pihak lain yang memiliki ketertarikan terhadap pelaksanaan KPBU

Tujuan kegiatan adalah memperoleh masukan dan tanggapan terhadap KPBU dari pemangku kepentingan yang berasal dari Badan Usaha / Lembaga / Institusi / Organisasi Nasional atau Internasionalz

Penjajakan Minat Pasar ini merupakan bagian dari penyusunan studi Kajian Awal Prastudi Kelayakan

Tahapan Pelaksanaan KPBU

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

Kerangka Peraturan Perundang-undangan Terkait Pembangunan PLTSa

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

Kerangka Peraturan Perundang-undangan : 1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi; 3. Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; 4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perubahannya; 5. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; 6. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; 7. Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; 8. Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; 9. Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan; 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; dan 11. Peraturan perundang-undangan terkait lainnya

Dasar Hukum Pembangunan PLTSa

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

Pasal 5 UU 18/2008

Pemerintah dan Pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam UU 18/2008

Pasal 6 UU 18/2008

Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah dalam penyelenggaaraan pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam UU 18/2008 antara lain: a. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah; b. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah; dan c. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah.

Pasal 27 UU 18/2008

Pemerintah daerah kabupaten/kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah

Dasar Pertimbangan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) Pasal 6 Perpres 38/2015

(2)

(1) Dalam pelaksanaan KPBU, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah bertindak selaku PJPK Penentuan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagai PJPK dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang sektor

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

Kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota Dalam Pengelolaan Sampah Pasal 9 ayat 1 UU 18/2008

“Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan: a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah; e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya”

Aset Yang Digunakan

Aset yang digunakan merupakan Milik Pemerintah Kota Tangerang dalam wilayah Kota Tangerang. Penggunaan aset milik Pemerintah Kota Tangerang dilakukan berdasarkan PP 27/2014 serta peraturan pelaksananya.

Perizinan Dalam Pengelolaan Sampah Pasal 17 ayat 1 UU 18/2008

“Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya”

WA L I K O TA TA N G E R A N G

Dasar Pertimbangan KPBU

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

Kuantitas sampah Kota Tangerang semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dengan segala kegiatannya

Pemrosesan akhir dengan sistem Sanitary Landfill membutuhkan lahan yang sangat besar

Keterbatasan lahan untuk pemrosesan sampah dengan sistem Sanitary Landfill

Diperlukan sistem dan teknologi pengolahan sampah yang dapat mereduksi sampah dan ramah lingkungan

Proyeksi Jumlah Penduduk dan Timbulan Sampah 4.500.000 jiwa

3.000,0 tpd

3.500.000 jiwa

3.000.000 jiwa

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

4.000.000 jiwa

2.775,7 tpd

2.500,0 tpd 2.637,6 tpd 2.000,0 tpd

1.420,0 tpd

2.500.000 jiwa 1.137,5 tpd 2.000.000 jiwa

1.500.000 jiwa

1.000.000 jiwa

1.223,1 tpd

1.500,0 tpd

1.000,0 tpd

910,6 tpd

500,0 tpd

500.000 jiwa Jumlah Penduduk 0 jiwa

Timbulan

Tiba di TPA

Linear (Jumlah Penduduk) 0,0 tpd

Kondisi Eksisting TPA Rawa Kucing Kota Tangerang

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

Lokasi pengolahaan sampah perlu dijaga supaya tidak memerlukan perluasan lahan

Lokasi TPA Rawa Kucing sudah sesuai dengan peruntukannya (sesuai dengan RTRW Kota Tangerang sebagaimana diatur dalam Perda Tangerang 6 Tahun 2012)

Lokasi TPA terletak disekitar Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) Bandara yang membatasi ketinggian bangunan, batasan jarak pandang, dan potensi gangguan radar

Layout TPA Rawa Kucing G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

Lokasi TPA Rawa Kucing

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

Lokasi pekerjaan berada di wilayah administrasi Kota Tangerang, terletak di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Rawa Kucing yang merupakan aset Pemerintah Kota Tangerang

Posisi TPA terhadap Bandara Soekarno-Hatta G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

Kawasan horizontal dalam bandara: adalah bidang datar di atas dan di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan pesawat udara melakukan terbang rendah pada waktu akan mendarat atau setelah lepas landas. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan KM 14 Tahun 2010, kawasan ini ditentukan oleh lingkaran dengan radius 4.000 m dari ujung permukaan utama Saat in TPA Rawa Kucing berada pada titik 2,900m dari ujung taxiway, dan berdasarkan bangunan tertinggi yang diperbolehkan adalah 46m

Apabila ujung taxi-way diperpanjang untuk pesawat besar (A380), maka radius semakin kecil, dan ketinggian bangunan yang diperbolehkan semakin pendek.

Lokasi PLTSa

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

Tantangan Yang Dihadapi

2

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

1

Lokasi TPA Rawa Kucing

Lokasi TPA Rawa Kucing berada pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandar Udara Soekarno Hatta  Resiko pembatasan ketinggian bangunan Dasar Pertimbangan  Relative proximity terhadap run-way Soekarno-Hatta (± 3 km)  Berada dalam kawasan horizontal dengan Batas ketinggian +46 meter dihitung dari elevasi runway  Resiko emisi stack-gas waste to energy mengganggu jarak pandang lepas landas pesawat (dapat dimitigasi oleh penggunaan teknologi yang tepat) & operasi radar.

Perencanaan PLTSa perlu diintegrasikan dengan Rencana Operasi TPA  Mengingat jumlah sampah yang terus meningkat, maka penentuan kapasitas PLTSa mempertimbangkan daya tampung TPA.  Setelah tahun 2020, PLTSa 1,000 tpd tidak lagi mampu menampung 100% beban sampah yang masuk TPA, sehingga sebagian akan diproses di Sanitary Landfill  Perlu dipertimbangkan peningkatan kapasitas PLTSa lebih dari 1000 ton/hari untuk mengantisipasi peningkatan jumlah sampah tersebut

RENCANA PENGEMBANGAN PLTSa RAWA KUCING G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

Pembangunan Sistem/Fasilitas Pengolahan Sampah dengan teknologi Thermal Process dan Teknologi Lainnya  Kapasitas pengolahan sampah minimum 1000 ton/hari  Luas lahan yang tersedia 5 Ha  Tingkat reduksi minimum 90%

 Kelebihan  Pembangunan dan pelaksanaan incinerator di kota Tangerang akan lebih cepat, tanpa pembebasan lahan baru & penetapan tata ruang (RUTR/RDTR)  Dapat diintegrasikan dengan kondisi existing TPA Rawa Kucing  Kelemahan  Memiliki resiko penutupan incinerator apabila terjadi perpanjangan runway Bandara Soeta  Nilai investasi yang cukup tinggi karena penyesuaian teknologi untuk memenuhi syarat minimum KKOP  Pemerintah wajib menjamin investor & perbankan bahwa Pemerintah Tangerang akan memberikan kompensasi yang layak apabila terjadi perluasan bandara yang berdampak pada proyek.  Perlu pengelolaan TPA dengan standar tinggi sehingga dapat menghindari resiko kebakaran & pencemaran lingkungan lainnya, yang dapat mengakibatkan penutupan fasilitas secara keseluruhan

L i n g k u p K e g i a t a n K P B U P LT S a

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

Ruang Lingkup Kegiatan Badan Usaha Pelaksana, terdiri dari :  Merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara PLTSa dengan seluruh sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan, dengan teknologi Thermal Procces dan teknologi lainnya yang ramah lingkungan dan telah terbukti (Proven) dalam pengolahan sampah dengan kapasitas pengolahan minimum 1000 Ton/hari  Menyusun Feasibility Study, AMDAL, Detailed Engineering Design (DED) untuk seluruh Prasarana dan Sarana yang akan dibangun dengan mengikuti Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang berlaku baik secara nasional maupun internasional  Mengurus dan mendapatkan seluruh perizinan yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku  Menyiapkan pembiayaan (Equity dan Loan) yang diperlukan dalam melaksanakan proyek ini untuk mencapai sasaran dan standar kinerja yang telah ditetapkan  Menyiapkan sumber daya manusia yang berpengalaman, terlatih dan terampil untuk melaksanakan proyek ini  Memberdayakan tenaga kerja lokal termasuk pemulung

Bentuk dan Masa Kerjasama G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

Bentuk Kerjasama Build, Operate, Transfer (BOT)

Masa Kerjasama 23 Tahun (3 Tahun Pembangunan + 20 Tahun Operasional)

Aspek Keuangan Berdasarkan Asumsi G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

No

Asumsi

Satuan

Nilai

1

Nilai Investasi (CAPEX)

USD

94,2 juta

2

Biaya Operasi (OPEX)

USD

5,97 juta/tahun

3

Power Export

MW

12

4

Total Residue

Persentase

10%

5

Total Reduksi Sampah

Persentase

90%

6

IRR

Persentase

14%

Equity : Loan

Persentase

30 % : 70 %

7

Persyaratan Badan Usaha Pelaksana  Akte perusahaan  Ijin-ijin perusahaan

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

Aspek administrasi :

 Perusahaan yang berbadan hukum berupa Badan Usaha Dalam dan Luar negeri serta Badan Usaha Milik Negara/Daerah Aspek Keuangan:

 Memiliki kemampuan/kapasitas keuangan untuk membiayai proyek  Memiliki kekayaan total minimum 3 kali biaya investasi (CAPEX)  Memiliki kekayaan bersih minimum 3 kali Ekuitas Aspek Teknis/Teknologi :

 Memiliki teknologi pengolahan sampah (Thermal Process) dan teknologi lainnya yang ramah lingkungan dan telah terbukti (Proven)  Memiliki pengalaman EPC teknologi Thermal Process dan teknlogi lainnya minimal 3 proyek dalam 10 tahun terakhir dengan kapasitas pengolahan minimal 500 Ton/hari dan telah beroperasi minimal 5 tahun secara terus-menerus  Memiliki pengalaman pengoperasian dan pemeliharaan teknologi Thermal Procces dan teknologi lainnya minimal 3 proyek dalam 10 tahun terakhir dengan kapasitas minimal 500 ton/hari dan telah beroperasi minimal 5 tahun secara terus-menerus

Standar Kinerja G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

 Memenuhi Standar Kinerja yang berlaku baik secara nasional maupun internasional meliputi Arsitektur, Sipil, Mekanikal, Elektrikal dan Tata Lingkungan  Memenuhi Standar Kualitas/Baku Mutu Lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku baik secara Nasional maupun Internasional meliputi Air ,Tanah, Udara, Kebisingan dan Kesehatan Masyarakat/Lingkungan

Tata Kelola Keuangan : Struktur Aliran Uang Masuk dan Keluar KPBU PLTSa

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

PJPK

1.

2.

9

3.

5

1

4. 5.

BADAN USAHA PELAKSA NA

3 dan 8

6

6. 7.

LENDER

2

4

a) Lembaga Perbankan b) Lembaga NonPerbankan (PT. SMI, IIF, dll)

8.

PLTSa

7

9.

PENJELASAN Pemerintah Kota Tangerang melakukan kontrak kerjasama dengan BUP untuk merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara PLTSa (“Proyek”); BUP melakukan kontrak kerjasama dengan perbankan/ lembaga keuangan untuk membiayai Proyek; BUP melakukan kontrak kerjasama dengan PT PII (IIGF) untuk penjaminan Proyek (apabila diperlukan); BUP menyelesaikan seluruh kegiatan Proyek; BUP mendapatkan tipping fee dari PJPK atas pengelolaan sampah; PLN melakukan pembelian tenaga listrik dari BUP atas pengoperasian PLTSa; Tanggung Jawab dan Risiko dalam pelaksanaan Proyek berada pada BUP, selama masa perjanjian kerjasama; Apabila terjadi risiko dalam penjaminan, maka PT PII (IIGF) akan membayar klaim kepada BUP; selanjutnya Pemerintah Kota Tangerang akan membayar kepada PT PII (IIGF) berdasarkan Regres

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

TERIMA KASIH Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding)

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur PLTSa RAWA KUCING 24 Januari 2017