Komitmen Pemerintah Dalam. Percepatan Penyediaan Infrastruktur di Indonesia, 2012

Komitmen Pemerintah Dalam Percepatan Penyediaan Infrastruktur di Indonesia1 Oleh: Sri Bagus Guritno2 dan Praptono Djunedi3

A. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup mencengangkan dunia di tengah krisis ekonomi global, dimana negara ini tercatat sebagai negara yang pertumbuhan ekonominya tertinggi setelah China. Pendapatan per kapita Indonesia juga tumbuh sebesar 17,7 persen pada tahun 2011.4 Bahkan, PDB Indonesia (US$845 miliar) menempati urutan ke-16 PDB terbesar di dunia, menggeser posisi Belanda (US$840 miliar).5 1 Paper ini merupakan pengembangan dari Laporan Tim Komitmen Pemerintah Dalam Percepatan Penyediaan Infrastruktur di Indonesia, 2012. 2 Kepala Bidang Peraturan Pengelolaan Risiko Fiskal. 3 Peneliti pada Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. 4 “BPS Klaim Pendapatan Per Kapita Naik 17,7 Persen”, 6 Februari 2012, dalam http://www. pelitaonline.com/mobile/detail.php?id=12399 5 Posisi ke-13, 14 dan 15 PDB Terbesar Dunia ditempati oleh Australia (USD1.488 miliar), Meksiko (USD1.154 miliar) dan Korea Selatan (USD1.116 miliar), lihat “20 Besar GDP Dunia”, 26 Juni 2012, dalam http://urbocharge.wordpress.com/2012/06/26/20-besar-gdp-dunia/

“Bunga Rampai Pengelolaan Risiko Fiskal – Kumpulan Hasil Kajian Tahun 2011-2012”.

Sementara itu, lingkungan makro ekonomi Indonesia berada pada posisi ke-23 dari 142 negara berdasarkan data pada Global Competitiveness Report 2011-2012 (tahun 2007 Indonesia di peringkat 89). Defisit anggaran yang rendah dan utang negara yang semakin mengecil mengantarkan Indonesia naik peringkat menjadi investment grade. Secara keseluruhan, daya saing Indonesia berada pada peringkat 46 dari 142 negara. Peringkat ini lebih baik daripada India, Vietnam, dan Filipina tetapi masih di bawah Malaysia dan China. Namun, kondisi makro ekonomi yang bagus tersebut ternyata tidak diikuti dengan kondisi infrastruktur Indonesia. Berdasarkan data Global Competitiveness Report 2011-2012, kondisi infrastruktur Indonesia masih berada pada peringkat ke-76 dari 142 negara. Jika dibandingkan dengan negara Asean lainnya, posisi Indonesia relatif tertinggal. Sebagai contoh Malaysia, negara ini berada di peringkat ke-26, atau Thailand yang berada di peringkat ke-42.6 Padahal, seperti diketahui, tersedianya infrastruktur yang memadai menjadi kunci untuk mempertinggi pertumbuhan ekonomi.7 Jika dilihat secara rinci beberapa fasilitas infrastruktur dasar (misalnya fasilitas pelabuhan, ketenagalistrikan, air minum dan lainnya), Indonesia masih berada pada peringkat ke-103 (turun tujuh peringkat dibandingkan tahun sebelumnya). Sebagai ilustrasi adalah sektor ketenagalistrikan, misalnya. Dari sisi rasio elektrifikasi (RE), RE Indonesia masih berada pada kisaran 72,9 persen.8 Bandingkan dengan RE Singapura yang sudah mencapai 100 persen, Brunei Darussalam 99,7 persen, Malaysia 99,4 persen, Thailand 99,3 persen, dan Vietnam 89,3 persen. Posisi Indonesia 6

“Infrastruktur Indonesia Ranking 76 dari 142 Negara”, 19 Juni 2012, dalam http://ekonomibisnis.pelitaonline.com/news/2012/06/19/infrastruktur-indonesia-ranking-76-dari-142negara#.Us9CUfvy7IU 7 Bank Dunia: Infrastruktur Kunci Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Kompas, 7 Oktober 2013, dalam http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/10/07/1321547/Bank.Dunia. Infrastruktur.Kunci.Pertumbuhan.Ekonomi. Indonesia 8 “Statistik Listrik 2012”, Kementerian ESDM, dalam http://prokum.esdm.go.id/Publikasi/ Statistik/Statistik%20Listrik_2012.pdf

130

Komitmen Pemerintah Dalam Percepatan Penyediaan Infrastruktur di Indonesia

hanya lebih baik daripada negara seperti Myanmar (13,0 persen) atau Kamboja (24 persen).9 Dalam hal air bersih, kondisi Indonesia juga masih sangat jauh dari yang diharapkan. Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2010 jumlah rumah tangga yang memperoleh air bersih masih berkisar di 44,19 persen.10 Di tengah keterbatasan anggaran pemerintah untuk mengalokasikan belanja modal untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintah memilih suatu konsep yang mengundang para investor untuk bekerjasama dan berkontribusi secara aktif dalam penyediaan pembangunan infrastruktur. Konsep itu dikenal dengan skema Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Konsep ini secara intensif mulai diperkenalkan sejak tahun 2005. Bentuk kebijakan dan dukungan yang strategis yang sudah dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan skema KPS diantaranya adalah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan telah direvisi dengan Perpres Nomor 13 Tahun 2010 (perubahan pertama), Perpres Nomor 56 Tahun 2011 (perubahan kedua), dan Perpres Nomor 66 Tahun 2013 (perubahan ketiga). 1.2. Permasalahan dan Tujuan Penelitian Dalam perkembangannya, dari puluhan proyek infrastruktur berskema KPS yang ditawarkan pemerintah, baru satu proyek (Proyek Central Java 9

Suryadi, Beni, “Towards A 100% Electrified Southeast Asia’, dalam http://theenergycollective. com/benisuryadi/60017/towards-asean-100-electrified 10 Sementara itu, menurut Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, layanan air minum mencapai 53,25 persen (tahun 2010) dan 55 persen (tahun 2011), lihat ”Air Untuk Generasi, Bukan Untuk Kepentingan Lima Tahun”, 5 Maret 2013, dalam http://megapolitan. kompas.com/read/2013/03/05/ 03091995/ air.untuk.generasi..bukan.untuk.kepentingan. lima.tahun

131


Power Plant, 2x1.000 MW) saja yang progress-nya signifikan dan masih dalam tahap penyelesaian financial closing.11 Pada titik ini, komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dengan skema KPS menimbulkan pertanyaan, terutama terkait dengan apa saja hambatan yang dihadapi proyek-proyek infrastruktur yang berskema KPS sehingga membuat pembangunan infrastruktur skema KPS berjalan lamban. Niat baik pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur berskema KPS dengan menerbitkan beberapa aturan yang telah dipaparkan di atas pada kenyataannya tidak diikuti oleh lancarnya implementasi pembangunan infrastruktur berskema KPS ini. Terkait dengan hal tersebut, tujuan kajian ini adalah melakukan identifikasi atas hambatan-hambatan yang dihadapi proyek-proyek yang berskema KPS. Dengan teridentifikasinya hambatan-hambatan tersebut, diharapkan tersedianya solusi kongkrit untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. 1.3. Metode Penelitian Sebagaimana diketahui, dalam rangka pelaksanaan proyek KPS ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Tahap pertama, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), baik pemerintah pusat, pemerintah daerah 11 Dokumen pelaksanaan Proyek PLTU Jawa Tengah 2.000 MW tersebut pada tanggal 6 Oktober 2011 telah ditandatangani sekaligus penjaminan proyek yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta. Pihak-pihak yang terlibat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI), Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Badan Usaha Milik Negara a.i, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Batang dan Duta Besar Jepang, Dirut PT PLN (Persero), Dirut PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), J-Power, Itochu, dan PT Adaro. Lihat http://www.ekon.go.id/press-release/2011/10/06/ proyek-pembangkit-listrik-tenaga-uap-jawa-tengah-2x1000-mw; “Financial Closing PLTU Jateng Molor” dalam www.indii.co.id/.../201210221234550. Namun, sampai tulisan ini dibuat, ternyata proses penyelesaian atas financial closing proyek CJPP belum tuntas dan persetujuan prinsip pemberian penjaminan infrastruktur masih berlaku, mengacu pada Perpres Nomor 66 Tahun 2013.

132


atau BUMN yang mendapat penugasan, mengusulkan suatu proyek kepada Bappenas untuk dilakukan identifikasi, dipilih dan kemudian ditetapkan sebagai proyek KPS. Kumpulan proyek tersebut selanjutnya didokumentasikan dalam bentuk PPP Book. Kedua, penyiapan proyek oleh PJPK yang diantaranya adalah penyiapan awal pra FS, pengecekan kesiapan kelayakan proyek KPS, pengadaan tanah serta pengajuan usulan Dukungan Pemerintah (jika ada).

Gambar 1: Kerangka Penelitian

Ketiga, tahap transaksi yang diantaranya adalah proses pengadaan badan usaha. Keempat, manajemen perjanjian KPS. Berangkat dari pemahaman atas berbagai tahap pelaksanaan proyek KPS tersebut, diduga muncul berbagai hambatan pada setiap tahapan tersebut (lihat Gambar 1). Untuk menemukan berbagai hambatan proyek, pendekatan yang digunakan adalah pengumpulan data primer melalui observasi lapang

133


(lihat Lampiran A) di lima koridor ekonomi12 di Indonesia yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, serta Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Pengambilan sampel proyek berdasarkan wilayah diharapkan bisa menangkap variasi masalah berdasarkan variasi wilayah. Sedangkan data sekunder melalui wawancara dan diskusi mendalam pada Focus Group Discussion (FGD) dan konsinyering. B. Pengelolaan KPS Di Indonesia Sebagaimana dipaparkan di bagian sebelumnya, pemerintah menjadikan skema KPS sebagai pilihan strategis untuk mendukung tersedianya infrastruktur secara memadai di Indonesia. Konsep KPS bisa diartikan sebagai “contractual agreement formed between a government agency and a private sector entity that allows for greater private sector participation in the delivery of public infrastructure projects”.13 Intisari dari definisi tersebut terkandung makna bahwa dibukanya peran swasta yang semakin membesar untuk mendorong penyediaan infrastruktur publik. Dengan kata lain, pemerintah menciptakan pasar untuk barang-barang publik dimana swasta memiliki posisi sebagai penyedia dan menyelenggarakan pelayanan tersebut. Bagi Indonesia, KPS menjadi pilihan strategis mengingat kebutuhan dana investasi yang terus meningkat selaras dengan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan target pertumbuhan ekonomi lebih dari enam persen per tahun maka alokasi anggaran infrastruktur idealnya sebesar lima persen dari total PDB.14 12 Istilah koridor ekonomi ini mengutip dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) Indonesia 13 Deloitte. 2006. “Closing the Infrastructure Gap: The Role of Public Private Partnerships”; (http://www.deloitte.com/us/publicprivatepartnerships, diakses 10 Januari 2012). 14 Pusat Kajian Strategis. 2008. “Analisis Isu-Isu Kebijakan Strategis Infrastruktur Guna Mendukung Perumusan Kebijakan Strategis Bidang Pekerjaan Umum”. (http: // www. pu.go .id/ 2nd_index_ produk, diakses 10 Januari 2011). Kementerian Pekerjaan Umum mencatat bahwa dari total kebutuhan anggaran infrastruktur sebesar Rp1.343 triliun, APBN hanya mampu berkontribusi sebesar Rp223 triliun, dana domestik Rp270 triliun. Terdapat celah fiskal (fiscal gap) sebesar Rp810 triliun atau sebesar 61 persen. Dari Rp810 triliun tersebut, sebesar Rp90 triliun diantaranya diharapkan berasal dari luar negeri dan Rp 720 triliun berasal dari domestik.

134


Pengenalan konsep KPS secara intens sudah dilakukan pemerintah sejak 2005. Bahkan sejak 2009, pemerintah telah menerbitkan daftar proyek berskema KPS (PPP Book) untuk ditawarkan kepada para investor (lihat Grafik 2). Dalam PPP Book tersebut, status proyek dikelompokkan dalam empat kategori yaitu potential, priority, ready for offer dan already tendered.15

Sumber: PPP Book berbagai tahun, diolah Keterangan: Status “priority” diubah menjadi “prospective” sejak PPP Book 2013

Grafik 2: Perkembangan Usulan Proyek KPS, 2009 s.d. 2013

Dari Grafik 2 dapat diketahui bahwa jumlah proyek yang ditawarkan dalam PPP Book relatif banyak dan mengalami perubahan setiap tahunnya. Dari sisi kuantitas, jumlah usulan proyek KPS periode 2009 s.d. 2013 ratarata sebanyak 78 proyek per tahun. Jumlah usulan proyek KPS terbesar

15 Penjelasan lebih lanjut untuk setiap kategori proyek bisa dibaca pada PPP Book 2011

135


terjadi pada tahun 2010 (sebanyak 104 proyek) dan jumlah terkecil pada tahun 2013 (48 proyek). Sedangkan dari sisi kualitas, ada perkembangan proyek yang seringkali mengarah ke downgrade (sudah berada pada tahap ready for offer tetapi tahun berikutnya malah kembali menjadi priority). Contohnya adalah proyek South Banten Airport di Pandeglang Provinsi Banten dan Surakarta Water Supply. Pada tahun 2013, keduanya bahkan sudah tidak tercantum lagi dalam PPP Book. Selain itu, terdapat empat proyek bandara yang tidak tercantum lagi dalam daftar proyek potensial PPP Book 2012 (semula tercantum dalam PPP Book 2011) yaitu bandara Karimun Jawa (Jawa Tengah), bandara Singkawang (Kalimantan Barat), bandara Tjilik Riwut di Palangka Raya (Kalimantan Tengah) dan bandara New Samarinda (Kalimantan Timur) tanpa ada penjelasan yang memadai. Dari puluhan proyek KPS yang ditawarkan pemerintah kepada investor swasta tersebut, seperti dijelaskan di depan, hanya proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Jawa Tengah berkapasitas 2x1.000 MW yang secara prinsip memperoleh penjaminan pemerintah dan masih dalam tahap financial closing. Banyak regulasi yang telah diterbitkan pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan peran serta swasta dalam skema KPS, misalnya Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, terakhir dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013.. Pasal 4 Perpres 67/2005 tersebut menjelaskan jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan mencakup : 1. Infrastruktur transportasi, seperti pelabuhan laut, sungai dan danau, bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta api; 2. Infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol; 3. Infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku;

136


4. Infrastruktur air minum yang meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum; 5. Infrastruktur air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkutan dan tempat pembuangan; 6. Infrastruktur telekomunikasi yang meliputi jaringan telekomunikasi; 7. Infrastruktur ketenagalistrikan yang meliputi pembangkit, transmisi atau distribusi tenaga listrik; 8. Infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi atau distribusi minyak Selanjutnya terkait dengan penjaminan infrastruktur, telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjamin Infrastruktur. Daftar regulasi lainnya dapat dilihat pada Lampiran B. Dari aspek institusional, menurut regulasi yang ada, terdapat berbagai lembaga/institusi penting yang terlibat di dalam proses kerjasama ini. Misalnya Kementerian Keuangan memiliki kewenangan dalam hal pemberian fasilitas Dukungan Pemerintah berupa dukungan pendanaan,16 melakukan pengendalian dan pengelolaan risiko,17 serta menetapkan tata cara pembayaran kewajiban pemerintah yang timbul dari pelaksanaan proyek KPS.

16 Dukungan pendanaan itu bisa berupa dana Land Capping, Land Revolving dan Land Acquisition. 17 Di tingkat daerah, tugas ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau dengan nama yang sejenis.

137


Kemudian, Bappenas yang bertugas menjaga konsistensi perencanaan proyek KPS dengan RPJMN dengan cara mengumpulkan dan mengkaji proyek yang diusulkan dalam skema KPS. Fungsi ini berlaku sebelum daftar proyek KPS dipasarkan dan berjalan secara teknis di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Selanjutnya, BKPM melaksanakan tugas yang berkaitan dengan penciptaan pasar investasi KPS (market making). Dalam rangka market making, institusi tersebut memiliki dua fungsi yaitu sebagai front office agent dan clearing house agent. Namun, akibat belum adanya kesepahaman yang sama tentang konsep KPS dan lemahnya koordinasi antar institusi pemerintah, BKPM/BKPMD belum difungsikan secara optimal dalam mempromosikan proyek-proyek KPS yang sudah layak jual kepada para investor. Sedangkan badan usaha yang dibentuk pemerintah cq Kementerian Keuangan yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) adalah terkait dengan penyediaan infrastructure fund dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) adalah terkait dengan penyediaan dana penjaminan infrastruktur. C. Pembahasan dan Analisis Dalam PPP Book tahun 2011, total proyek yang ditawarkan sebanyak 84 proyek (lima proyek already tendered, 13 proyek ready for offer, 21 proyek priority dan 45 proyek potential). Pada tahun 2012, total proyek yang ditawarkan menurun menjadi 70 proyek (12 proyek already tendered, 3 proyek ready for offer, 26 proyek priority dan 29 proyek potential). Berdasarkan dinamika proyek KPS dalam PPP Book 2011, dipilih sebanyak 13 proyek, dari mulai proyek potential sampai already tendered dan proyek yang berlokasi mulai di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara sampai di Sulawesi. Ketiga belas proyek tersebut meliputi:

138


 Maros Regency Water Supply Sulawesi Selatan (Already tendered)18  Water Treatment Plant and Distribution of Cimahi Municipal Water Supply Jawa Barat (Potential)19  Solid Waste Management Improvement Project Bandung Municipal di Bandung (Ready for offer)20  Development of Karya Jaya Integrated Terminal di Palembang Sumatera Selatan (Potential)21  Development of Tjilik Riwut Airport di Palangka Raya Kalimantan Tengah (Potential)22  Kertajati International Airport di Majalengka Jawa Barat (Potential)23  Southern Bali Water Supply (Priority)24  Solid Waste Treatment and Final Disposal Bogor Depok di Bogor Jawa Barat (Priority)25  Solid Waste Treatment and Final Disposal Greater Bandung Area di Bandung Jawa Barat (Priority)26  South Banten Airport di Pandeglang Banten (Priority)27  Integrated Terminal of Gede Bage Bandung Jawa Barat (Potential)28  Nusa Dua Ngurah Rai Benoa Toll Road di Bali (Already tendered)29  Proyek enam ruas jalan tol dalam kota Jakarta (Already tendered)30

18 Masih tercantum dalam PPP Book 2013 (proyek already tendered) 19 Tidak tercantum lagi dalam PPP Book 2013 20 Masih tercantum dalam PPP Book 2013 (proyek already tendered) 21 Tidak tercantum lagi dalam PPP Book 2013 22 Tidak tercantum lagi dalam PPP Book 2013 23 Tidak tercantum lagi dalam PPP Book 2013 24 Masih tercantum dalam PPP Book 2013 (proyek prospective) 25 Masih tercantum dalam PPP Book 2013 (proyek prospective) 26 Tidak tercantum lagi dalam PPP Book 2013 27 Tidak tercantum lagi dalam PPP Book 2013 28 Masih tercantum dalam PPP Book 2013 (proyek prospective) 29 Proyek ini sudah selesai pada pertengahan tahun 2013 dan sudah operasional. 30 Masih tercantum dalam PPP Book 2013. Pembangunan proyek ini masih belum jelas kapan mulai pelaksanaannya. Lihat “Kementerian PU Tetap Ngotot Bangun Enam Jalan Tol”, 10 Desember 2013 dalam http://www.tubasmedia.com/berita/kementerian-pu-tetap-ngototbangun-enam-jalan-tol/

139


Namun, dalam tulisan ini, hanya tiga proyek saja yang dielaborasi dan diharapkan bisa merepresentasikan berbagai kendala yang menjadi hambatan percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. 3.1 Proyek Maros Regency Water Supply Berdasarkan data PDAM Kabupaten Maros, dari 71 ribuan rumah tangga yang ada di Maros, baru sekitar sepuluh ribu rumah tangga yang memperoleh fasilitas air bersih,31 Dengan semakin berkembangnya kemajuan Kabupaten Maros sebagai kota penyangga Makasar, maka permintaan akan air bersih juga semakin meningkat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros berupaya untuk menambah jumlah pasokan air bersih yang dapat disediakan oleh PDAM setempat. Mengingat keterbatasan dana APBD, maka Pemkab Maros berinisiatif untuk membangun proyek penyediaan air bersih melalui pola KPS. Pemkab Maros sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama telah mengajukan proyek ini kepada Bappenas dan oleh Bappenas telah dicantumkan dalam PPP Book 2011 dengan status Ready for Offer Project. Dukungan pemerintah diberikan dalam bentuk pengadaan tanah, konstruksi new intake (pompa pengambilan air dari sungai), pipa transmisi dari sungai ke WTP dan pipa distribusi ke masyarakat.32 Sedangkan yang dibangun oleh swasta adalah pembangunan WTP dan jaringan distribusi utama dengan perkiraan dana yang dibutuhkan sekitar Rp75 miliar. Untuk biaya operasional dan pemeliharaan dibagi menjadi dua bagian, yang ditanggung oleh swasta dan pihak PDAM. 3.1.1 Hambatan Feasibility Study 31 Data BPS Sulawesi Selatan tahun 2010 yang diperoleh dari http://sulsel.bps.go.id/ subyek/3/116/banyaknya-penduduk-rumah-tangga-dan-rata-rata-anggota-rumah-tanggamenurut-kabupaten-kota-di-sulawesi-selatan-2010 diakses tanggal 4 April 2012 32 Nilai fasilitas Dukungan Pemerintah tersebut diperkirakan sebesar Rp46 miliar

140


Proyek ini telah dilakukan Feasibility Study dan hasilnya adalah proyek tersebut dinilai feasible dengan kapasitas air yang diambil dari sumber air baku yaitu sungai Bantimurung sebesar 250 l/s. Skema KPS yang digunakan adalah Build Operate Transfer (BOT) dengan modifikasi menjadi ROT (Rehabilitation, Operation and Transfer) sehingga Water Treatment Plant (WTP) existing dan yang baru dapat dikelola bersama dalam satu manajemen yaitu pihak swasta. Berdasarkan perkembangan yang ada, ternyata kapasitas air yang bisa diperoleh dari sungai Bantimurung (lokasi sumber air baku) tidak mencapai 250 l/s.33 Hal ini disebabkan debit air sungai Bantimurung berkurang ketika musim kering dan peruntukan air dari sungai Bantimurung sebagian besar digunakan untuk pengairan irigasi pada sawah masyarakat. Dengan demikian, kajian FS di atas tidak bisa dijadikan dasar bagi kelanjutan proses pelaksanaan proyek kerjasama ini sehingga perlu dibuat FS yang baru. Di sisi lain, pada tahun 2011, ternyata Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum sudah membangun fasilitas new intake34 dan pipa transmisi dari sungai Bantimurung ke WTP (berjarak sekitar delapan km) dan lokasinya sekitar PDAM Maros. 3.1.2 Hambatan Dukungan Publik Dari hasil konsultasi publik yang telah dilakukan Pemkab Maros diketahui bahwa masyarakat, dalam hal ini P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) Maros, menolak rencana proyek yang menjadikan sungai Bantimurung sebagai sumber air baku proyek air bersih. Masyarakat menilai jika sumber air baku proyek diambil dari sungai tersebut, maka jatah air untuk pengairan sawah masyarakat akan sangat berkurang, padahal pengairan sawah tersebut terkadang masih kekurangan air. 33 Pada saat kunjungan Tim Peneliti BKF ke Maros, sedang dilakukan FS ulang untuk mengkaji fisibilitas sumber air baku yang berbeda. 34 Nilai fasilitas intake building diprediksi sekitar Rp12 miliar.

141


Di sisi lain, PDAM Maros juga sudah menggunakan sungai Bantimurung sebagai sumber air baku bagi sebagian produksinya (80 l/s dari total 130 l/s produksi). Sedangkan hasil konsultasi kepada calon investor cukup prospektif karena diketahui ada sekitar 12 investor yang tertarik dengan proyek tersebut. 3.1.3 Hambatan Regulasi Walaupun kurang memperoleh dukungan publik, PJPK tetap meneruskan tahapan pelaksanaan proyek KPS dengan memulai tahap pra kualifikasi (PQ). Pada tahap PQ ini, ternyata ada tiga investor yang memasukkan dokumen. Setelah dilakukan verifikasi, hanya ada dua investor yang memenuhi kualifikasi sehingga tim Unit Layanan Pengadaan Pemkab Maros melakukan pengumuman ulang (syarat lelang minimal harus ada tiga investor yang memenuhi kualifikasi). Dari pengumuman ulang ternyata masih juga tiga investor yang memasukkan dokumen dan setelah diverifikasi ternyata seluruhnya memenuhi persyaratan. Tetapi tahapan lelang kedua tersebut tidak bisa dilakukan karena ternyata Surat Ijin Penggunaan Air (SIPA) belum dikeluarkan oleh Ditjen SDA, Kementerian PU. Hal ini terkait dengan aturan dalam UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang antara lain menyebutkan bahwa peruntukan air diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari penduduk dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada. Selain tahapan lelang berikutnya yang tidak bisa dilanjutkan serta belum keluarnya SIPA, fasilitas intake dan pipa transmisi dari sungai ke WTP yang sudah dibangun oleh Ditjen SDA, Kementerian PU ternyata tidak diutilisasi. Itulah beberapa hambatan yang membuat proyek Pemkab Maros ini belum memperoleh progres yang signifikan. Berdasarkan perkembangan terakhir, Pemkab Maros masih belum bisa menentukan lokasi mana yang akan dijadikan sumber air baku untuk proyek air bersih tersebut. Di sisi lain, walaupun, pihak swasta masih 142


berminat untuk ikut tender dengan skema KPS, ternyata Pemkab Maros malah mengharapkan pembiayaan bersumber dari APBN. Kondisi ini bisa memperburuk citra proyek KPS di hadapan investor.35 Selanjutnya, Pemkab Maros berencana memanfaatkan Sungai Lekopaccing untuk penyediaan air bersih masyarakat Maros. Hal ini kemungkinan bisa berdampak pada kinerja PDAM Makassar yang juga memanfaatkan sungai Lekopaccing.36 Kesulitan menentukan lokasi yang akan menjadi sumber air baku menunjukkan bahwa kualitas Feasibility Study yang dibuat belum memadai. Studi Kelayakan yang berkualitas tentu sudah bisa mengidentifikasi lokasi mana yang layak sebagai sumber air baku serta dapat menjadi tools yang membantu PJPK mempersuasi masyarakat dalam forum konsultasi publik sehingga masyarakat bisa menerima pembangunan proyek ini. Di sisi lain, perlunya PJPK secara aktif untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan proyek skema KPS. Sebaliknya, Kementerian Keuangan cq Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal (PPRF) perlu lebih meningkatkan koordinasi dengan Bappenas agar kasus seperti ini tidak terulang lagi di masa depan dan ini bisa sebagai trigger untuk memperkuat peran PPRF agar dapat terlibat sejak penentuan proyek KPS ke dalam PPP Book. Untuk itu, Perpres Nomor 56 Tahun 2011 Pasal 9 ayat (3) perlu direvisi dengan menambahkan keterlibatan Kementerian Keuangan dalam mengidentifikasi risiko dalam rangka pemberian Dukungan dan/atau Penjaminan Pemerintah atas proyekproyek infrastruktur dengan skema KPS 3.2. Proyek Development of Karya Jaya Integrated Terminal Dampak dari meningkatnya jumlah kendaraan di kota Palembang adalah meningkatnya kemacetan, polusi udara, semakin terbatasnya area parkir 35 Lihat “SPAM Maros Terancam Dicoret”, Bisnis Indonesia, 10 Oktober 2013 36 Lihat “PDAM Butuh Sumber Air Baku”, 9 November 2013, dalam http://www.koran-sindo. com/ node/314193, diakses 13 Januari 2014

143


yang ada dan lainnya. Disamping itu, kota Palembang dilalui sungai Musi yang mempunyai posisi strategis dan menjadi salah satu sarana transportasi utama kota tersebut. Untuk mengatasi eksternalitas negatif di atas dan mempertimbangkan keunggulan kota ini maka pemerintah kota Palembang berupaya mengembangkan pusat transportasi multi moda dengan skema KPS37 dan menjadikan Terminal Transportasi di Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, sebagai terminal terpadu di kota Palembang. Di sekitar lokasi telah terdapat jalur kereta api dari stasiun Kertapati menuju Bandar Lampung, sungai Musi dan terminal antar kota antar propinsi. Adapun tujuan utama dari proyek ini adalah memadukan seluruh sarana transportasi yang telah ada (yaitu angkutan penumpang moda darat, moda sungai, moda kereta api serta angkutan barang dan pergudangan) untuk melancarkan perpindahan penumpang dan barang di seluruh kota yang berujung pada tujuan mengurangi kemacetan lalu lintas. Tujuan lain dari proyek ini adalah mengurangi degradasi lingkungan hidup, mengurangi kebutuhan akan area parkir, meningkatkan jasa transportasi publik, penyimpanan barang baru yang lebih efisien, pemuatan dan penghubung ke jaringan barang dan jasa dalam kota. Pemkot Palembang telah melakukan konsultasi publik pada tahap perencanaan dengan melibatkan masyarakat dan konsultasi publik pada tahap pra studi dengan melibatkan masyarakat, calon investor dalam dan luar negeri, lembaga keuangan, BUMD dan perguruan tinggi dalam suatu forum yang disebut dengan “Forum Lalu Lintas” yang telah diadakan lebih dari dua kali. Informasi yang disampaikan dalam konsultasi publik pada tahap perencanaan yaitu tentang jenis proyek, manfaat dan dampak sosial ekonomi, urgensi proyek dan permintaan dukungan publik, secara umum masyarakat mendukung proyek ini. Dalam mengelola proyek ini, 37 Usulan ini disampaikan dalam surat Pemkot Palembang tertanggal 28 Januari 2009 yang ditujukan ke Bappenas

144


Pemkot Palembang menyatakan telah mempunyai tim yang integratif yang terdiri dari berbagai instansi terkait Secara umum pembebasan tanah belum mulai dilakukan, tetapi penggunaan lahan tersebut tidak boleh untuk kepentingan selain kepentingan pengembangan terminal terpadu Karya Jaya. Karena tanah yang akan dijadikan lahan proyek tersebut tidak digunakan oleh masyarakat (baik sebagai tempat tinggal maupun tempat mencari pekerjaan) maka permasalahan yang mungkin muncul hanyalah pada masalah kesepakatan harga tanah. 3.2.1 Proyek Dinilai Tidak Layak Beberapa poin penting hasil penilaian konsultan meliputi (1) pemkot Palembang tidak mempunyai sumber keuangan yang cukup untuk membeli lahan tersebut, (2) sistem tarif yang berlaku di sekitar terminal terlalu rendah seperti biaya parkir, sewa gudang penyimpanan, biaya kedatangan kendaraan truk, bus dan lainnya diatur dalam PERDA sehingga investor tidak akan tertarik karena tidak akan mendapatkan return yang menguntungkan jika berinvestasi di proyek ini, (3) terjadi penyempitan sungai sehingga memerlukan biaya yang banyak untuk membangun dermaga dan lalu lintas sungai yang mendukung proyek tersebut. Pihak konsultan merekomendasikan agar proyek Terminal Terpadu dipindahkan ke daerah Jakabaring karena di lokasi tersebut juga sudah tersedia terminal, dermaga di daerah ini terbuka peluang besar untuk mengembangkan Pusat Real Estate Dalam Kota sehingga diharapkan akan meningkatkan pendapatan dan profit dari Proyek Terminal Terpadu di masa yang akan datang. Namun, pihak pemkot menolak usulan ini karena beranggapan bahwa proyek ini merupakan proyek yang layak dan sejalan dengan RTRW Pemkot. Lagi pula, jika Pemkot mencari lokasi alternatif untuk proyek tersebut maka hal ini akan memakan waktu yang cukup lama lagi. 145


3.2.2 Hambatan Regulasi Di sisi lain, menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal,38 proyek terminal terpadu ini termasuk proyek yang tidak diperbolehkan masuknya investasi swasta. Pada Pasal 1 Perpres Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal menyatakan bahwa bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal. Dalam Lampiran Perpres ini disebutkan bahwa penyediaan dan penyelenggaraan terminal darat tertutup untuk penanaman modal. Mengingat adanya hambatan regulasi, padahal proyek ini merupakan prioritas Pemda (sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah) maka pelaksanaannya diserahkan ke Pemda dan diusulkan untuk difasilitasi oleh Pemerintah Pusat melalui pendanaan APBN. 3.3 Proyek Solid Waste Treatment and Final Disposal Bogor Depok Masalah persampahan di wilayah Jawa barat terutama di Bandung dan sekitarnya termasuk masalah yang mendesak untuk diselesaikan. Hal ini disebabkan oleh relatif sulitnya mencari lokasi untuk dijadikan sebagai tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Kasus longsornya TPA Leuwigajah pada tanggal 21 Februari 2005 telah menewaskan sedikitnya 140-an jiwa, yang tertimpa longsoran sampah sekitar 2,7 juta meter kubik. Peristiwa ini merupakan yang kedua setelah kejadian tahun 1992 dengan jumlah korban yang relatif sedikit. Proyek ini merupakan bagian dari penataan persampahan di wilayah provisnsi Jawa barat, yang didedikasikan untuk menuntaskan permasalahan 38 Dalam kegiatan konsinyering Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal di Jakarta tanggal 3-4 Mei 2012

146


persampahan kabupaten Bogor, kota Bogor dan kota Depok. Ada tiga tujuan dalam pengolahan sampah di Jawa barat yakni: (1) meningkatkan kesehatan masyarakat, (2) meningkatkan kualitas lingkungan, dan (3) menjadikan sampah sebagai sumber daya.39 Berdasarkan PPP Book 2011, nilai investasi proyek diperkirakan sekitar USD40 juta (ekuivalen Rp360 Miliar) dengan skema Build Operate Transfer (BOT) selama 20 tahun. Dukungan Pemerintah (pemerintah provinsi Jawa barat) terhadap proyek ini berupa pembebasan lahan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) dan jalan akses ke site gate (termasuk dua jembatan dan satu underpass). Jalan sepanjang 1,2 km dibiayai dari APBD Propinsi Jawa barat dan jalan beton sepanjang 5,5 km dibiayai oleh PT Indocement sudah selesai dibangun. 3.3.1 Hambatan Pembebasan Lahan Lokasi TPPAS direncanakan di daerah Nambo (Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor) seluas 100 Ha. Dari rencana tersebut, lahan yang sudah dibebaskan baru seluas 15 Ha yang pendanaannya berasal dari APBD Kabupaten Bogor. Sisanya, seluas 85 Ha sedang dalam proses pembebasan yang pendanaannya dari APBD Propinsi Jawa barat dengan cara negosiasi dengan Perum Perhutani karena lahan tersebut masuk wilayah Kawasan Pemangkuan Hutan (KPH) Bogor. Kapasitas pelayanan pengolahan dan pemrosesan sampah ditargetkan 1.000 s.d. 1.500 ton per hari. Ini hambatan pertama yang membuat pelaksanaan proyek menjadi tertunda. Dalam perkembangannya, persoalan lahan sudah dinyatakan selesai dengan tersedianya 56 ha di desa Nambo. Permasalahan yang tersisa hanyalah akses ke lokasi yang masih terhalang oleh pabrik semen.40 39 Keterangan / Slide BPSR Jawa barat, 29 Mei 2012 40 “Pemerintah Tawarkan Proyek Pengolahan Sampah Ke Swasta Pada 2014”, 5 Desember 2013, dalam http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/463959-pemerintah-tawarkan-proyek-

147


3.3.2 Hambatan Feasibility Study Feasibility Study telah dilakukan dengan bantuan JICA tahun 2011. Terdapat perbedaan pendapat antara PJPK dan JICA terkait umur pakai dan teknologi yang digunakan serta tipping fee.. Dalam study tersebut dinyatakan bahwa umur pakai Nambo selama 19 tahun, teknologi untuk composting dan sanitary landfill, serta besarnya biaya pengelolaan sampah (tipping fee) USD18 per ton. Pihak PJPK cq BPSR provinsi Jawa barat berpandangan bahwa umur pakai Nambo seharusnya lebih panjang (misal 25 tahun) dengan menggunakan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF), tidak hanya composting dan sanitary landfill serta tipping fee yang lebih rendah. Pada tahun 2012, pihak PJPK dengan pendanaan APBD Provinsi Jawa barat melakukan Revisi atas FS JICA dengan dibantu oleh Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM).41 Dengan adanya revisi FS ini, pelaksanaan proyek masih tertunda. Terkait dengan muatan FS, setelah memperoleh penjelasan dari pihak BPSR provinsi Jawa barat, ternyata FS belum memuat substansi mengenai identifikasi jenis risiko, alokasi risiko dan mitigasi risiko atas proyek tersebut. Tentu saja informasi tersebut sangat diperlukan apabila proyek persampahan ini akan dikerjasamakan dengan pihak swasta.

3.4. Telaah Atas Peraturan Presiden Tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

pengolahan-sampah-ke-swasta-pada-2014 41 Menurut pihak BPSR Provinsi Jawa barat, aturan khusus persampahan belum ada dan instansi pemerintah pusat mana yang bertanggungjawab atas persampahan juga belum jelas sehingga untuk sementara konsultasi tentang persampahan mereka lakukan ke BPPSPAM.

148


Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 yang mengatur kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir direvisi melalui Perpres Nomor 56 Tahun 2011. Dari dinamika regulasi di atas, belum diketahui jawaban atas beberapa pertanyaan sebagai berikut: 1. Apakah peranan Kementerian Keuangan cq PPRF dalam pemberian Dukungan Pemerintah dan atau Jaminan Pemerintah terhadap proyek PPP senantiasa menunggu setelah proses penyiapan proyek PPP selesai? 2. Bagaimana jika proyek yang telah ditetapkan sebagai proyek PPP dinilai tidak layak memperoleh Dukungan Pemerintah dan atau Jaminan Pemerintah akibat buruknya kualitas penyiapan proyek tersebut? Jawaban pada nomor 1 di atas menjadi penting manakala masyarakat umum termasuk investor memiliki persepsi bahwa selama ini hambatan utama tidak tersedianya proyek infrastruktur berskema KPS terletak pada faktor pembiayaan. Padahal, sejak konsep KPS diperkenalkan, pada tahun 2006 Kementerian Keuangan telah membentuk unit pengelola risiko (sekarang: Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal) yang tugas utamanya menyediakan Dukungan Pemerintah dan atau Jaminan Pemerintah. Kedua instrumen tersebut dapat diberikan kepada proyek berskema KPS apabila proyek telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Tata kelola yang kurang kondusif membuat peran PPRF seolah-olah pasif dan bahkan dipersepsikan turut menjadi penghambat terlaksananya penyediaan proyek KPS. Berdasarkan regulasi yang ada, terutama Perpres Nomor 56 Tahun 2011, peran PPRF baru dapat dilakukan setelah proses penyiapan proyek selesai atau sedang dalam penyelesaian dan pihak PJPK mengajukan usul

149


permintaan Dukungan Pemerintah dan atau Jaminan Pemerintah kepada PPRF. Karena tidak dilibatkan sejak awal pada tahap perencanaan maka ketika suatu proyek diusulkan untuk memperoleh Dukungan Pemerintah dan atau Jaminan Pemerintah, PPRF tentu perlu melakukan penelaahan ulang atas kualitas penyiapan proyek. Tentu tahapan ini memerlukan waktu yang tidak sebentar karena minimnya informasi yang dimiliki PPRF. Kalau tahapan ini dinilai berkontribusi menambah waktu proses penyiapan proyek skema KPS, tentu perlu dicarikan solusi agar keberadaan PPRF tidak dianggap sebagai pihak yang terlibat memperlama proses di atas. Apalagi, jika penyiapan proyek berskema KPS tersebut memiliki kualitas yang buruk. Contoh penyiapan proyek yang berkualitas buruk sudah banyak diungkap. Tentu saja, buruknya penyiapan proyek justru menjadi hambatan yang kemungkinan berujung pada batalnya proyek berskema KPS ditawarkan kepada investor. Berdasarkan paparan di atas, solusi yang ditawarkan adalah penguatan peran PPRF. Sebagai unit pengelola risiko, PPRF perlu diberi peran untuk terlibat sejak perencanaan proyek KPS, tidak hanya menunggu delivery proposal permintaan Dukungan dan Jaminan Pemerintah dari PJPK, tetapi juga harus proaktif mulai tahap perencanaan bersamasama dengan Bappenas. Dalam kondisi demikian, PPRF dapat memiliki informasi yang sangat baik atas penyiapan suatu proyek KPS. Dengan informasi yang dimiliki tersebut, tentu saja PPRF dapat memutuskan apakah suatu proyek KPS layak diberikan Dukungan Pemerintah dan atau Jaminan Pemerintah dalam waktu relatif cepat. Guna mendukung usulan di atas, diperlukan perubahan atas regulasi yang ada. Regulasi yang relevan dengan hal tersebut adalah Perpres Nomor 56 Tahun 2011 Pasal 9. D. Kesimpulan dan Rekomendasi 150


Dari paparan di atas, kiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dengan skema KPS menghadapi banyak hambatan. 2. Mulai dari tahap penetapan proyek hingga pada tahap akhir dimungkinkan munculnya hambatan. Dengan adanya banyak hambatan ini, sebagain besar proyek mengalami penundaan dari jadwal waktu yang telah ditetapkan. Penundaan ini akan mempengaruhi peran PT SMI dan PT PII dalam memberikan dukungan (sebagai fiscal tools) untuk mengatasi masalah pembiayaan yang dibutuhkan. 3. Hambatan banyak terjadi pada tahap penyiapan proyek. Penyebabnya antara lain penyusunan Feasibility Study yang terburu-buru, kurangnya konsultasi publik, lemahnya koordinasi antar instansi, lambatnya penerbitan ijin prinsip dan adanya hambatan regulasi (Daftar Negatif Investasi, prioritisasi penggunaan sumber daya air, atau Kawasan Pemangkuan Hutan). 4. Hambatan dari setiap proyek berbeda-beda, tergantung jenis proyek infrastruktur dan strategi dari masing-masing pelaksana proyek. Spesifikasi bottleneck tersebut antara lain : (1) kurangnya konsultasi publik (terjadi pada proyek air bersih Maros), (2) buruknya penyiapan proyek sehingga kurang menarik minat investor (pada proyek pembangunan terminal terpadu Palembang), (3) penyusunan FS yang kurang berkualitas (proyek pengelolaan sampah Bogor-Depok, proyek air bersih Maros) dan seterusnya. 5. Berdasarkan Perpres Nomor 56 Tahun 2011, peran PPRF terkesan pasif dan dapat dipersepsikan turut berkontribusi memperpanjang waktu proses penyiapan proyek skema KPS.

151


Selanjutnya, beberapa rekomendasi yang diusulkan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan proyek infratsruktur skema KPS adalah sebagai berikut : 1. Konsultasi publik perlu dioptimalkan (Proyek Air Bersih Maros). 2. Merubah pembiayaan dari skema KPS menjadi skema APBD/APBN (Proyek Terminal Terpadu Palembang). 3. Merestrukturisasi muatan FS agar lebih komprehensif termasuk mencakup identifikasi jenis risiko, alokasi risiko dan mitigasi risikonya (Proyek Pengelolaan Sampah Bogor-Depok). 4. Sebagai unit pengelola risiko, peran PPRF perlu diperkuat. PPRF perlu diberi peran untuk terlibat sejak perencanaan proyek KPS, tidak hanya menunggu delivery proposal permintaan Dukungan dan Jaminan Pemerintah dari PJPK, tetapi juga harus proaktif mulai tahap perencanaan bersama-sama dengan Bappenas. Tujuannya agar PPRF memperoleh informasi yang memadai tentang perencanaan dan penyiapan proyek KPS. Terkait dengan usulan tersebut, Perpres Nomor 56 Tahun 2011 perlu direvisi.

Daftar Pustaka Badan Perencanaan Book 2009 Badan Perencanaan Book 2010 Badan Perencanaan Book 2011 Badan Perencanaan Book 2012 Badan Perencanaan Book 2013

Pembangunan Nasional, Public Private Partnerships Pembangunan Nasional, Public Private Partnerships Pembangunan Nasional, Public Private Partnerships Pembangunan Nasional, Public Private Partnerships Pembangunan Nasional, Public Private Partnerships

152


Kementerian Keuangan, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Laporan Tim Komitmen Pemerintah Dalam Percepatan Penyediaan Infrastruktur di Indonesia, 2012. Kementerian Keuangan, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal Badan Kebijakan Fiskal, 2008, “Kumpulan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penyediaan Infrastruktur”. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013. Andri Wibisono dkk., “Unlocking the Public-Private Partnerships Deadlock in Indonesia”, 2011 Deloitte, 2006, “Closing the Infrastructure Gap: The Role of Public Private Partnerships” dalam http://www.deloitte.com/us/ publicprivatepartnerships, diakses 10 Januari 2012. Pusat Kajian Strategis, 2008, “Analisis Isu-Isu Kebijakan Strategis Infrastruktur Guna Mendukung Perumusan Kebijakan Strategis Bidang Pekerjaan Umum” dalam http: // www. pu.go .id/ 2nd_ index_produk, diakses 10 Januari 2011. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), 2012,”Progres, Permasalahan dan Solusi Terkait Penyiapan Proyek Infrastruktur dengan Skema KPS” (bahan presentasi) dalam Konsinyering PPRF badan Kebijakan Fiskal, 3-4 Mei 2012. “Pendapatan Per Kapita Orng Indonesia Naik 17% Jadi Rp31 Juta”, 6 Februari 2012, dalam http://finance.detik.com/read/2012/02/06/ 113822/1834983/4/pendapatan-per-kapita-orang-indonesia-naik17-jadi-rp-31-juta “Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1000 MW”, 6 Oktober 2011, dalam http://www.ekon.go.id/pressrelease/2011/10/06/proyek-pembangkit-listrik-tenaga-uap-jawatengah-2x1000-mw

153


“Financial Closing PLTU Jateng Molor” dalam www.indii. co.id/.../201210221234550.... “BPS Klaim Pendapatan Per Kapita Naik 17,7 Persen”, 6 Februari 2012, dalam http://www.pelitaonline.com/mobile/detail.php?id=12399 “20 Besar GDP Dunia”, 26 Juni 2012, dalam http://urbocharge. wordpress.com/ 2012/06/26/20-besar-gdp-dunia/ “Infrastruktur Indonesia Ranking 76 dari 142 Negara”, 19 Juni 2012, dalam http://ekonomi-bisnis.pelitaonline.com/news/2012/06/19/ infrastruktur-indonesia-ranking-76-dari-142-negara#. Us9CUfvy7IU “Bank Dunia: Infrastruktur Kunci Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”, Kompas, 7 Oktober 2013, dalam http://bisniskeuangan.kompas. com/read/2013/10/07/1321547/ Bank.Dunia.Infrastruktur.Kunci. Pertumbuhan.Ekonomi. Indonesia “Infrastruktur Indonesia Ranking 76 dari 142 Negara”, 19 Juni 2012, dalam http://ekonomi-bisnis.pelitaonline.com/news/2012/06/19/ infrastruktur-indonesia-ranking-76-dari-142-negara#. Us9CUfvy7IU “Statistik Listrik 2012”, Kementerian ESDM, dalam http://prokum. esdm.go.id/Publikasi/Statistik/Statistik%20Listrik_2012.pdf Suryadi, Beni, “Towards A 100% Electrified Southeast Asia’, dalam http://theenergycollective.com/benisuryadi/60017/towards-asean100-electrified ”Air Untuk Generasi, Bukan Untuk Kepentingan Lima Tahun”, 5 Maret 2013, dalam http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/05/ 03091995/ air.untuk.generasi..bukan.untuk.kepentingan.lima.tahun “Kementerian PU Tetap Ngotot Bangun Enam Jalan Tol”, 10 Desember 2013 dalam http://www.tubasmedia.com/berita/kementerian-putetap-ngotot-bangun-enam-jalan-tol/

154


http://sulsel.bps.go.id/subyek/3/116/ banyaknya-penduduk-rumahtangga-dan-rata-rata-anggota-rumah-tangga-menurut-kabupatenkota-di-sulawesi-selatan-2010 diakses l 4 April 2012 “PDAM Butuh Sumber Air Baku”, 9 November 2013, dalam http:// www.koran-sindo.com/ node/314193, diakses 13 Januari 2014 “Pemerintah Tawarkan Proyek Pengolahan Sampah Ke Swasta Pada 2014”, 5 Desember 2013, dalam http://bisnis.news.viva.co.id/news/ read/463959-pemerintah-tawarkan-proyek-pengolahan-sampah-keswasta-pada-2014 “SPAM Maros Terancam Dicoret”, Bisnis Indonesia, 10 Oktober 2013

Lampiran A: Daftar Proyek Sampel No

Nama dan Lokasi Proyek

Sektor

Instansi yang Dikunjungi

155

Tanggal


1

Water Treatment Plant and Distribution of Cimahi Municipal Water Supply (Jawa Barat)

Air Bersih

Kantor Walikota Cimahi dan Bappeda Kota Cimahi

21-23 Mei 2012

2

Karya Jaya Integrated Terminal (Palembang Sumatera Selatan)

Perhubungan/ Transportasi

Bappeda Kota Palembang dan Dinas Perhubungan Kota Palembang

20-22 Maret 2012

3

Development of Tjilik Riwut Airport (Palangkaraya Kalimantan Tengah)


Bappeda Kota Palangka Raya dan Bandara Tjilik Riwut

14-16 Maret 2012

4

Maros Regency Water Supply (Sulawesi Selatan)

Air Bersih

PDAM, Bappeda Kab Maros

28-30 Maret 2012

5

Terminal Terpadu Gedebage (Bandung Jawa Barat)


Dinas Perhubungan Kota Bandung

21-23 Mei 2012

6

Bandar Udara Banten Selatan (Pandeglang Jawa Barat)


Bappeda Propinsi Banten

21-23 Mei 2012

7

Bandar Udara Kertajati (Majalengka Jawa Barat)


Bappeda dan Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat

28-30 Mei 2012

8

Solid Waste Treatment and Final Disposal Bogor Depok (Jawa Barat)

Pengelolaan Sampah

Bappeda dan BPSR Propinsi Jawa Barat

28-30 Mei 2012

9

Solid Waste Treatment and Final Disposal Greater Bandung Area (Jawa Barat)

Pengelolaan Sampah

Bappeda dan BPSR Propinsi Jawa Barat

28-30 Mei 2012

10 Perbaikan Pengelolaan Sampah Kota Bandung (Jawa Barat)

Pengelolaan Sampah

BPLH Kota Bandung

21-23 Mei 2012

11 Southern Bali Water Supply (Bali)

Air Bersih

Bappeda Provinsi Bali

28-30 Maret 2012

12 Jalan Tol Nusa DuaBandara Ngurah Rai (Bali)

Jalan Tol

PT Jasa Marga Bali Toll

28-30 Maret 2012

13 6 Ruas Tol Dalam Kota Jakarta

Jalan Tol

Badan Pengatur Jalan Tol

14-16 Maret 2012

156


Lampiran B: Himpunan Peraturan Terkait KPS42 No

Peraturan

Substansi

Waktu Penetapan

1

Keppres 81/2001

KKPPI

21 Juni 2001

2

Perpres 36/2005

Pengadaan Lahan Untuk Penyediaan Infrastruktur

3 Mei 2005

3

Perpres 42/2005

Perubahan atas Kepres 81/2001

23 Mei 2005

4

Perpres 67/2005

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

9 Nov 2005

5

PMK 38/2006

Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Risiko Atas Penyediaan Infrastruktur

19 Mei 2006

6

Perpres 65/2006

Perubahan atas Perpres 36/2005

5 Juni 2006

7

Permenko Bidang Perekonomian Per-03/2006

Tata Cara dan Kriteria Penyusunan Daftar Prioritas Proyek Infrastruktur Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

22 Juni 2006

8

Permenko Bidang Perekonomian Per-04/2006

Tata Cara Evaluasi Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Yang Membutuhkan Dukungan Pemerintah

22 Juni 2006

9

Perpres 86/2006

Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara

18 Oktober 2006

10 Perpres 91/2007

Perubahan atas Perpres 86/2006

19 September 2007

11 Perpres 13/2010

Perubahan Atas Perpres 67/2005

28 Januari 2010

12 PermenPPN/ Ka.Bappenas 4/2010

Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

21 Juni 2010

13 Peprres 78/2010

Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

21 Desember 2010

42 Karena keterbatasan waktu dan ruangan, dinamika atas berbagai regulasi dalam daftar ini tidak dibahas dalam tulisan ini.

157


14

PMK 260/2010

Perubahan Atas PMK 38/2006

31 Desember 2010

15

PermenPPN/ Ka.Bappenas 3/2012

Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (pengganti PermenPPN/ Ka.Bappenas 4/2010)

27 Juni 2012

Sumber: Andri Wibisono dkk., “Unlocking the Public-Private Partnerships Deadlock in Indonesia”, 2011, diolah

158

Komitmen Pemerintah Dalam. Percepatan Penyediaan Infrastruktur di Indonesia, 2012

Recommend Documents