KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Yogyakarta, 03 Oktober 2012
Perkembangan Perekonomian Global
2
1
Perkembangan Perekonomian Global Terkini (Eropa & Amerika Serikat) Perkembangan Ekonomi EROPA: • Perekonomian Eropa mengalami kontraksi sebesar 0,5%(yoy) atau 0,2% (ytd) pada Q2:2012 lebih rendah dari kuartal sebelumnya sebesar 0,0% (yoy). • ECB menurunkan perkiraan pertumbuhan Eropa pada 2012 berkisar antara -0,6% s.d -0,2% dan pada 2013 berkisar antara 0,4% s.d 1,4%. • Tingkat pengangguran Eropa pada Juli ‘12 naik dari 11,2% menjadi 11,3%. • Pertumbuhan Ekonomi Inggris pada kuartal kedua 2012 mengalami revisi dari yang sebelumnya -0,5% (qoq) menjadi -0,4% (qoq). • ECB meluncurkan program outright monetary transaction (OMT) yaitu pembelian obligasi di pasar sekunder yang jatuh tempo antara satu hingga tiga tahun dengan tingkat yield tertentu. Jumlah pembelian obligasi ini tidak terbatas. • ESM akan mulai beroperasi pada bulan depan, mengantikan program EFSF, dengan total dana sebesar €500 miliar. AMERIKA SERIKAT: • Pertumbuhan AS Q2:2012 direvisi menjadi sebesar 1,3% (QoQ) lebih rendah dari perkiraan sebelumnya 1,7% (QoQ). • • • •
Tingkat pengangguran AS pada Agustus ’12 turun dari 8,3% menjadi 8,1% The Fed memutuskan untuk melalukan pembelian obligasi melalui program QE 3 dengan membelu aset baru berjangka sebesar US$85 miliar, termasuk surat berharga berbasis kredit perumahan sebesar US$40 miliar. The Fed tetap mempertahankan suku bunga acuan di level terendah antara 0%-0,25% sampai akhir tahun 2014. The Fed menaikkan perkiraan pertumbuhan AS pada 2013 dari sebelumnya berkisar antara 2,2%-2,8% menjadi 2,5%-3% dan pada 2014 dari perkiraan sebelumnya sebesar 3%-3,5% menjadi 3%-3,8%. Sementara itu, tingkat pengangguran diperkirakan sebesar 6,7% s.d 7,3% pada akhir 2014. 3
Perkembangan Perekonomian Global Terkini (Asia) Perkembangan Ekonomi •
Pertumbuhan ekonomi China pada Q2-2012 China turun ke level 7,6% (yoy), lebih rendah dari kuartal sebelumnya sebesar 8,1% (yoy). Bahkan Bank Sentral Cina memperkirakan pada Q3-2012 pertumbuhan akan kembali melambat ke 7,4% (yoy).
•
Inflasi Cina pada Agutus ‘12 kembali meningkat dari 1,8% (yoy) menjadi 2,0% (yoy) peluang pelonggaran moneter mulai tertekan.
•
Surplus perdagangan Cina pada Agustus ‘12 sebesar US$26,66 miliar naik dari bulan sebelumnya sebesar US$25,15 miliar, dimana ekspor tumbuh 2,7% (yoy), impor turun 2,6% (yoy).
•
Perekonomian Jepang pada Q2:2012 tumbuh sebesar 0,2% (qoq) lebih rendah dari perkiraan sebelumnya sebesar 0,3% (qoq).
•
Neraca perdagangan Jepang mengalami defisit pada Juli ‘12 sebesar ¥517,4 miliar atau sebesar US$6,6 miliar setelah pada periode sebelumnya mengalami surplus sebesar ¥61,7 miliar (atau sebesar US$789), kinerja ekspor Jepang turun sebesar 8% (yoy) dan impor turun sebesar 2% (yoy).
•
BOJ kembali melakukan program pembelian aset sebesar 10 trilliun yen atau sebesar US$126 miliar.
•
India mengumumkan rencananya untuk menaikkan harga solar sebesar 14% untuk menekan defisit anggarannya. Di samping itu, bank sentral India memangkas rasio cadangan modal menjadi 4,5% , langkah tersebut dapat menambah dana sebesar 170 miliar rupee (atau US$3 miliar) ke sistem perbankan.
•
Setelah mengalami penurunan, laju inflasi India pada Agustus kembali naik dari 9,86% (yoy) menjadi 10,03% (yoy).
•
Vietnam mengalami “bank rush” dimana para deposan menarik dana dari Asia Commercial Bank (ACB). Selain itu sektor perbankan juga terpukul oleh meningkatnya kredit macet yang berasal dari kerugian di BUMN besar. 4
2
Update Proyeksi Perekonomian Global dan Indonesia oleh beberapa Institusi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global World Economic Outlook (WEO)
GDP
Volume Perdagangan
Global AS Eropa China India Asean-5 Dunia
2011 3.9 1.7 1.5 9.2 7.1 4.5 5.9
2012 April 3.5 2.1 -0.3 8.2 6.9 5.4 4.0
2013 Juli 3.5 2.0 -0.3 8.0 6.1 5.4 3.8
April 4.1 2.4 0.9 8.8 7.3 6.2 5.6
Juli 3.9 2.3 0.7 8.5 6.5 6.1 5.1
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Proyeksi PDB Oleh Bank Dunia
Proyeksi PDB Oleh Bank Indonesia
Continuing Turmoil (Baseline)
Return to 2009 (Possible)
Severe Global Slowdown (Less Likely)
2012
6.0
5.8
5.7
2013
6.4
4.7
3.8
Tahun 2012
Banggar 29 Mei 2012 6.3 -6.7
RDG 12 Juli 2012 6.1 - 6.5
2013
6.4 - 6.8
6.3 - 6.7
5
Perkembangan Perekonomian Domestik
6
3
Perkembangan Perekonomian Domestik Terkini Indikator
Kinerja
Nilai Tukar
• Rp 9.591/US$ depresiasi 5,44% (ytd) per 28 Sept 2012
IHSG
• IHSG 4262,561 menguat 11,53 % (ytd) per 28 Sept 2012
Inflasi
• Inflasi Sem I 2012: 4,53% (yoy) • Inflasi Agustus 2012: 0,01%(mtm) – 3,49% (ytd) – 4,31 %(yoy) per September 2012
Arus Modal Masuk
• Pada Agustus 2012 terjadi perlambatan inflow dana asing yang cukup signifikan sehingga sampai dengan 31 Agustus 2012 hanya Rp0,41T dana asing masuk ke Saham, bahkan pada SUN sampai dengan 30 Agustus 2012 terjadi outflow sebesar Rp1,09T • S.d 27 Sept 2012, sejumlah Rp0,88 T dana asing masuk ke pasar saham dan terjadi net buying sebesar Rp7,92 triliun ke pasar SUN.
Pertumbuhan PDB
• Q2 2012: 6,4% (yoy) • Sem I- 2012: 6,3% (yoy)
Indikator Konsumsi
•
Investasi
• Pada Sem.I 2012 realisasi investasi sebesar Rp 148,1 T atau naik 28,1% (yoy) : PMA : Rp 107,6 T naik 30,4% (yoy) PMDN : Rp 40,5 T naik 22,7% (yoy) • Pertumbuhan sektor manufaktur 6,1% di H1-2012, dan estimasi FY 2012 7,1%.
Perdagangan Internasional
• Agustus 2012: Ekspor turun 12,3% (mtm) atau turun 5,6% (ytd) menjadi US$ 14,1 miliar Impor turun 15,2% (mtm) atau naik 10,3% (ytd) menjadi US$ 13,9 miliar Surplus Neraca Perdagangan Agustus sebesar US$ 248,5 juta Surplus Neraca Perdagangan Kumulatif (Jan-Agust) sebesar US$ 496,7 juta • Semester I 2012: Ekspor turun 1,76% (ytd) menjadi US$96,88 miliar Impor naik 15,35% (ytd) menjadi US$96,41 miliar Surplus neraca perdagangan US$476 juta
Neraca Pembayaran
• Defisit transaksi berjalan Q2 2012 sebesar US$6,9 miliar (3,1% PDB), lebih besar dari defisit pada Q1-2012 (US$3,2 M atau 1,5% PDB). • Surplus transaksi modal dan finansial Q2-2012 sebesar US$5,5 miliar (2,5% PDB), lebih besar dibandingkan pada Q12012 (US$2,5 M atau 1,1% PDB). • Defisit neraca pembayaran sebesar US$2,8 miliar (1,3% PDB) lebih besar dari defisit pada Q1-2012 (US$ 1,0 M atau 0,5% PDB).
Indeks Keyakinan Konsumen pada Agustus 2012 naik dari 113,5 menjadi 115,7.
7
Perkembangan Investasi
8
4
Kinerja investasi semester I 2012 kembali meningkat sebesar 28,1% (yoy) Perkembangan Investasi (triliun Rp)
170
40.5
150
130 110
90 70
50 30
7
16.6
15
22
20.8
18.9
19
24
19.7
46.2
51.1
56.1
Q4
Q1
Q2
107.6
• Pencapaian realisasi investasi sampai dengan semester I 2012 sebesar 52,2% dari target investasi sebesar Rp 283,4 T pada akhir 2012.
14.1
35.4
35.6
40.1
36.9
39.5
43.1
46.4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
10
2010
PMA
2011 PMDN
2012
• Secara kumulatif sampai dengan semester I 2012 realisasi investasi sebesar Rp 148,1 T atau naik 28,1% (yoy) : PMA : Rp 107,6 T naik 30,4% (yoy) PMDN : Rp 40,5 T naik 22,7% (yoy)
Sem I 2012
• BKPM memperkirakan investasi pada Q3:2012 akan mencapai Rp81,5T atau meningkat 25% (yoy).
• Sektor dengan proporsi investasi terbesar pada sem I 2012 yakni: PMDN : Pertambangan (18,0%) ; Tanaman Pangan dan Perkebunan (10,7%) ; Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik (10,3%) PMA : Pertambangan (17,5%) ; Industri Kimia dasar, Barang Kimia dan Farmasi (11,4,0%); Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (9,0%) • Berdasarkan lokasi, investasi sem I 2012 lebih tersebar di wilayah berikut: PMDN : Jawa Timur (17,0%) ; DKI Jakarta (13,9%) ; Riau (9,5%) PMA : Jawa Barat (17,1%) ; DKI Jakarta (15,2%) ; Banten (11,7%) • Berdasarkan negara asal investor Singapura (16,6%) merupakan investor terbesar di Indonesia, disusul oleh Jepang (9,4%) , dan Korea Selatan (8,4%) 9
Kebijakan-kebijakan Dalam Rangka Meningkatkan Investasi Pembebasan Bea Masuk • Berdasarkan PMK No. 176/PMK.011/ 2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal
Tax Holiday
Tax Allowance
• Berdasarkan PMK No. 130/PMK.011/ 2011 entang Pemberian Fasilitas Pembebasan
• Berdasarkan PP No. 52 Tahun 2011 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di BidangBidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu
Mengurangi the bottle necking investasi • Berbagai peraturan insentif, jaminan pemerintah, tata cara dan persyaratan diperkirakan dapat membuka hambatan investasi • Memanfaatkan momentum rating investment grade
Terobosan Kebijakan Mendorong Pertumbuhan Investasi • Program-program pembangunan infrastruktur seperti MP3EI melalui pengembangan potensi ekonomi di berbagai wilayah Indonesia (pengembangan koridor ekonomi), penguatan konektivitas nasional, serta dukungan penguatan kemampuan SDM dan iptek nasional. • Adanya alokasi dan tambahan dari SAL sekitar Rp24 Triliun yang dikhususkan untuk pembangunan infrastruktur. • Perbaikan penyerapan anggaran belanja modal pemerintah (TEPPA)
5
Peningkatan Investasi Melalui Tax Holiday Berdasarkan PMK No. 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) badan yang diberikan berupa: 1. Pembebasan PPh badan dalam jangka waktu 5 s.d. 10 tahun, terhitung sejak tahun pajak dimulainya produksi komersial; 2. Tambahan fasilitas berupa pengurangan PPh badan sebesar 50% dari PPh terutang selama 2 tahun pajak sejak berakhirnya fasilitas pembebasan pajak penghasilan badan sebagai masa transisi sebelum melaksanakan kewajiban perpajakan secara penuh. Wajib Pajak yang berhak mendapatkan fasilitas adalah: 1. Industri pionir; 2. Penanaman modal baru paling sedikit sebesar Rp1 Triliun; 3. Menempatkan dana di perbankan di Indonesia paling sedikit 10% dari total penanaman modal; 4. Berstatus badan hukum Indonesia. Industri Pionir yang berhak mendapatkan fasilitas mencakup: a. Industri logam dasar; b. Industri pengilangan minyak bumi dan/atau kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam; c. Industri permesinan; d. Industri di bidang sumberdaya terbarukan; dan/atau e. Industri peralatan komunikasi.
11
Peningkatan Investasi Melalui Tax Allowance Berdasarkan PP No. 52 Tahun 2011 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu Merupakan pelengkap insentif pajak Tax Holiday Fasilitasnya berupa:
a. Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah Penanaman Modal, yang dibebankan selama 6 (enam) tahun; b. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat; c. Pengurangan tarif Pajak Penghasilan atas penghasilan dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri; d. Perpanjangan masa kompensasi kerugian, dari 5 (lima) tahun menjadi maksimal 10 (sepuluh) tahun, apabila memenuhi kriteria yang diberikan. Cakupan bidang usaha dan daerah tertentu yang berhak mendapatkan fasilitas diperluas Fasilitas PPh
PP No.1/ 2007
PP No. 62/ 2008
PP No.52/ 2011
Bidang usaha tertentu
53
67
52
Bidang usaha tertentu di daerah tertentu
19
34
77
Total
72
101
129
Dari tahun 2007 hingga 2011, sebanyak 77 Wajib Pajak telah menerima fasilitas Tax Allowance tersebut. 12
6
Proyeksi Investasi infrastruktur 2013 mencapai Rp434 triliun atau 4,56% PDB.. Proyek Investasi Infrastruktur Pemerintah dan Swasta 2013 Rp434 triliun Dana belanja infrastruktur (RAPBN 2013) *) dapat dinaikan hingga Rp200 triliun jika terjadi kenaikan TTL
Rp188,4 triliun
Dana investasi infrastruktur (rencana belanja infrastruktur daerah dalam dana transfer daerah RAPBN 2013)
Rp96,56 triliun
BUMN
Rp77 triliun
Swasta
Rp60 triliun
Fokus Pemerintah: USD 20 miliar pembangunan infrastruktur sektor energi dan transportasi Transportasi: menambah kapasitas jalan-jalan nasional sepanjang 4.278 km dari existing membangun jalan-jalan baru sepanjang 559 km rel kereta api sepanjang 380 km 15 pelabuhan udara baru Energi Peningkatan kapasitas listrik 188 megawatt (MW) Pembangunan transmisi sekitar 3.625 kilometer sirkuit (kms) Pembangunan Gardu Induk 4.740 Mega Volt Ampere (MVA) Pembangunan Jaringan Distribusi 9.319 kms Pembangunan Gardu Distribusi 213 MVA
13
Dukungan Pengembangan Infrastruktur
14
7
Daya Saing Infrastruktur Indonesia Masih Belum Optimal Peringkat Daya Saing Tahun 2012 pada peringkat 50 dari144 negara Items
Argentina
Indonesia 2011
2012
Philippines
Brazil
Korea
China
Vietnam Thailand Malaysia
Infrastructure
86
76
78
65
48
9
48
95
46
32
Roads
106
83
90
87
123
17
54
120
39
27
Railroad
103
52
51
94
100
10
22
68
65
17
Port
101
103
104
120
135
20
59
113
56
21
Air Transport
115
80
89
112
134
26
70
94
33
24
Electricity
108
98
93
98
68
32
59
113
44
35
Telephone
50
82
78
103
55
4
58
86
95
85
Sumber: The Global Competitiveness Report, 2012 – 2013 • Secara umum daya saing infrastruktur di Indonesia lebih baik dibanding Argentina dan Vietnam namun masih jauh tertinggal dibanding Korea, Malaysia, dan Thailand; • Pada tahun 2012 daya saing Infrastruktur kereta api & listrik sedikit mengalami peningkatan; • Upaya untuk meningkatkan daya saing dilakukan dengan meningkatkan dukungan dana untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
15
Tiga faktor utama penghambat investasi adalah birokrasi yg tdk efisien, korupsi dan Infrastruktur belum memadai…
Sumber: The Global Competitiveness Report, 2012 – 2013
8
Kebutuhan Investasi Infrastruktur 2010-2014 Triliun Rp
Triliun Rp
1,600.00 Pemda
1,400.00
600.00 400.00
Rp.407 T
Peran Swasta Pemda
1,000.00 800.00
200.00
600.00 Rp.523, 3T (36,6%)
800.00
Swasta
Pemerintah
1,000.00
1,200.00
TOTAL Rp. 1.429 T
1,200.00
1,400.00
Rp.233, T
Rp.905, T (63,4% )
1,600.00
400.00 200.00 -
Kebutuhan Investasi Infrastruktur 2010 - 2014
Kemampuan Pemerintah
Gap
Kebutuhan investasi Infrastruktur tahun 2010-2014 diperkirakan mencapai Rp. 1.429,2 T; Kemampuan Pemerintah Pusat dalam penyediaan pendanaan diperkirakan Rp. 523,27 T atau 36,6%; Gap pembiayaan sebesar Rp. 905,92 trilyun atau 63,4% diharapkan dapat didanai melalui pengembangan KPS, dan Pemerintah Daerah 17
Sasaran Pembangunan Infrastruktur RAPBN 2013* *) data prakiraan tahun 2013 dalam RKP 2013
Pembangunan jaringan rel kereta api 383,37 km jalur ganda, dan pengadaan 92 unit lokomotif, kereta rel diesel (KRD), kereta rel listrik (KRL), tram, dan railbus
Jumlah jalan yang dipreservasi 35.017 km dan jembatan yang dipreservasi 247.692 m
Pengembangan dan rehabilitasi 120 bandara, dan pembangunan 15 bandar udara baru
Pembangunan 110 rusunawa, 1.088 rumah khusus, dan rumah sejahtera yang terbangun melalui penyediaan PSU Kawasan sebanyak 65.000 unit *)
Terbangunnya transmisi sepanjang 3.625 kms, gardu induk sebesar 4.740 mva, peningkatan kapasitas pembangkit 118 MW *)
Luas layanan jaringan irigasi sekitar 107.302 ha, mengembangkan jaringan dan optimasi air sepanjang 524.084 ha, membangun 164 embung/situ
*) berdasarkan Renja K/L 2013
9
Dukungan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur Bentuk Dukungan Infrastruktur 1. 2. 3. 4.
Pemerintah
pada
Proyek
Pembangunan
Land Capping dana dukungan pemerintah atas risiko kenaikan harga tanah dalam pembangunan jalan tol (Rp. 4,89 triliun 20082013) Land Revolving Fund Dana Bergulir Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol (Land Revolving Fund) Land Acquisition Fund dana pembebasan tanah untuk proyek dengan skema Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS) Project Development Facility (dialokasikan sampai 2014) Fasilitas Dana Geotermal dukungan fasilitas untuk mengurangi risiko usaha panas bumi dalam rangka pengembangan pembangkit listrik.(dikelola Pusat Investasi Pemerintah (PIP) nilai kumulatif sampai 2012 sebesar Rp2,003 triliun)
19
Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur Bentuk Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur 1. Jaminan Pemerintah pada Proyek 10.000 MW Tahap I 2. Jaminan Pemerintah pada Proyek 10.000 MW Tahap II 3. Jaminan pada Proyek Penyediaan Air Minum oleh PDAM 4. Penjaminan Bersama antara Pemerintah dan PT PII untuk Proyek IPP PLTU Jawa Tengah 5. Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
20
10
Alokasi Anggaran untuk Dukungan dan Jaminan Pemerintah pada proyek Pembangunan Infrastruktur Alokasi Anggaran untuk Dukungan dan Jaminan Pemerintah pada proyek Pembangunan Infrastruktur Tahun 2008-2012 (miliar Rp) 2008
2009
2010
2011
Keterangan APBN Land Capping (Belanja Lain2) Pembiayaan Nonutang Dana Bergulir Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol Fasilitas Dana Geotermal Kewajiban Penjaminan Pemerintah untuk Proyek 10.000 MW Tahap I Kewajiban Penjaminan untuk PDAM
APBN-P -
APBN
APBN-P
1.000,0 2.000,0 1.000,0
APBN
APBN-P
2012
APBNP
APBN
APB N
APBN-P
1.200,0
1.000,0
890,2
610,0 500,0
500,0
-
-
-
-
-
2.300,0
-
3.850, 900.0 0
900,0
-
-
-
-
-
-
1.126, 5
1.126, 876,5 5
876,5
323,1 1.000,0 1.000,0
1.000,0
1.000,0
889,0
889,0 623,3
623,3
50,0
50,0
147,0
-
-
-
-
-
15,0
10,0
10,0
21
PEMANFAATAN SAL UNTUK INFRASTRUKTUR APBN-P 2012
Dari Rp 30T Rp6 T (anggaran pendidikan) dan Rp24T Infrastruktur
URAIAN
JUMLAH Rp. Miliar
Perkiraan SAL yang dapat digunakan
30.000,0
Rencana Penggunaan:
30.000,0
a. Anggaran Pendidikan (20%) → untuk memperbesar Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
6.000,0
b. Infrastruktur Konektivitas Kawasan Timur Indonesia
9.498,3
c. Infrastruktur pendukung lainnya (Domestic Connectivity dan Koridor Ekonomi, Ketahanan Pangan, Klaster 4 dan Mitigasi Bencana)
9.698,1
d. Kebutuhan mendesak lainnya
2.165,0
e. Biaya Konversi Energi
2.638,7 22
11
ANGGARAN INFRASTRUKTUR, 2007-2013 ANGGARAN INFRASTRUKTUR, 2007 -2013 188,4
200,0
174,9 180,0
160,0
128,7 140,0
99,4
(triliun Rp)
120,0
91,3 78,7
100,0
80,0
59,8
60,0
40,0
20,0
0,0
2007
2008
Non K/L
2009
2010
K/L Lainnya
2011
PERHUBUNGAN
Catatan: • Dalam RAPBN 2013, termasuk cadangan infrastruktur Rp11,8 T
2012
PU
2013
• Pembangunan infrastruktur: Sarana dan prasarana pengairan dan irigasi; Transportasi; Perumahan dan permukiman; Komunikasi dan informatika (Palapa ring); Pertanahan dan penataan ruang. • Fokus prioritas: Peningkatan dukungan daya saing sektor riil; Penyediaan infrastruktur dasar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Terima Kasih
24
12
Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur 1. Jaminan Pemerintah pada Proyek 10.000 MW Tahap I Item
Keterangan
Dasar Hukum Pengadaan
Perpres No. 71 Tahun 2006
Karakteristik Pembiayaan
Porsi equity sebesar 15% dan porsi debt sebesar 85%
Dasar Hukum Penjaminan
Perpres No. 91 Tahun 2007 dan PMK No. 44/PMK.01/2008
Produk Penjaminan
Surat Jaminan Pemerintah / Full credit guarantee
Syarat dan Ketentuan Penjaminan
Irrevocable dan unconditional Mencakup seluruh kewajiban PLN dalam Perjanjian Kredit
Penerima Jaminan
Perbankan domestik dan internasional
Status
Pemerintah telah mengeluarkan sebanyak 35 Surat Jaminan Pemerintah termasuk untuk tiga paket proyek transmisi porsi rupiah dan satu paket proyek transmisi porsi dolar Amerika Serikat dengan total nilai kredit yang dijamin sebesar Rp71,8 triliun. Bersifat kontinjen, dan pada saat terjadi klaim akan berdampak langsung ke APBN dengan jangka waktu pembayaran yang relatif singkat (30 sd 45 hari)
Eksposure terhadap APBN
25
Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur
2. Jaminan Pemerintah pada Proyek 10.000 MW Tahap II Item
Keterangan
Dasar Hukum Pengadaan
Perpres No. 4 Tahun 2010
Dasar Hukum Penjaminan
PMK No. 139/PMK.011/2011
Produk Penjaminan
Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU)
Syarat dan Ketentuan Penjaminan
Jaminan kelayakan diberikan terhadap risiko gagal bayar kewajiban finansial PT PLN (Persero) yang terjadi pada sebagian atau sepanjang masa operasi proyek pembangkit listrik sebagaimana tertuang dalam perjanjian jual beli tenaga listrik dengan pendekatan positive list.
Status
Telah diterbitkan SJKU untuk dua proyek PLTP, yaitu PLTP Muara Laboh (Project Cost ~ USD 635 million) dan PLTP Rajabasa (Project Cost ~ USD 653 million) dan satu proyek PLTA, yaitu PLTA Wampu (Project Cost ~ USD 174 million) 26
13
Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur 3. Jaminan pada Proyek Penyediaan Air Minum oleh PDAM Item
Keterangan
Dasar Hukum Penjaminan
Perpres 29/2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Penyediaan Air Minum dan PMK 91/2011 tentang Perubahan Atas PMK 229/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga.
Produk Penjaminan
Surat Jaminan Pemerintah Pusat (SJPP)
Syarat dan Ketentuan Penjaminan
Jaminan Pemerintah Pusat diberikan sebesar 70% dari jumlah pokok kredit investasi PDAM yang telah jatuh tempo, sedangkan sisanya sebesar 30% menjadi risiko bank yang memberikan kredit investasi. Sementara itu, tingkat bunga kredit investasi yang disalurkan bank kepada PDAM ditetapkan sebesar BI rate ditambah paling tinggi 5%, dengan ketentuan tingkat bunga sebesar BI rate ditanggung PDAM, dan selisih bunga di atas BI rate paling tinggi sebesar 5% menjadi subsidi yang ditanggung Pemerintah Pusat.
Penerima Jaminan
Bank yang memberikan kredit investasi
Status
Pada tahun 2011, Pemerintah telah menerbitkan SJPP untuk tiga PDAM, yaitu PDAM Kabupaten Bogor, PDAM Kabupaten Ciamis, dan PDAM Lombok Timur. Tiga PDAM yang menyusul adalah PDAM Malang, PDAM Tasikmalaya, dan PDAM Banjarmasin
Eksposure terhadap APBN
Bersifat kontinjen.
27
Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur 3. Jaminan pada Proyek Penyediaan Air Minum oleh PDAM (Lanjutan) PDAM yang Telah Mendapat Jaminan PDAM Kabupaten Ciamis Nilai Pinjaman Bank Nomor SJPP Tanggal SJPP
Rp14,7 miliar BJB S-016/MK.11/2011 12 Desember 2012
PDAM Kabupaten Bogor Rp24,312 miliar BRI S-015/MK.11/2011 12 Desember 2012
PDAM Kabupaten Lombok Timur Rp11,175 miliar BNI S-017/MK.11/2011 22 Desember 2012
Jaminan yang Sedang Diproses PDAM Kabupaten Malang Nilai Pinjaman Bank
Rp44,9 miliar BNI
PDAM Kota Banjarmasin Rp110 miliar BPD Kalimantan Selatan
PDAM Kabupaten Tasikmalaya Rp29,7 miliar BJB
28
14
Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur 4.
Penjaminan Bersama antara Pemerintah dan PT PII untuk Proyek IPP PLTU Jawa Tengah •
•
•
•
•
Proyek IPP PLTU Jawa Tengah (Central Java Power Plant/CJPP) merupakan salah proyek showcase KPS/PPP skala besar pertama dengan nilai investasi sekitar Rp30 triliun yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden No.67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Proyek CJPP diperkirakan mulai beroperasi komersial (Commercial Operation Date/COD) pada akhir 2016. Sementara teknologi yang digunakan adalah ultrasupercritical, yang memiliki tingkat efisiensi dan emisi karbon lebih baik dari pembangkit batu bara yang dimiliki PLN saat ini sehingga merupakan proyek PLTU yang ramah lingkungan. Proyek ini mendapatkan Penjaminan Pemerintah dengan skema penjaminan bersama antara Pemerintah dan PT PII berdasarkan Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. Pada tanggal 6 Oktober 2011 bertempat di Kantor Menko Perekonomian telah dilakukan penandatangan dokumen pelaksanaan dan penjaminan proyek KPS IPP PLTU Jawa Tengah, yang meliputi: (1) Perjanjian Regres (Recourse Agreement); (2) Perjanjian Penjaminan (Guarantee Agreement); dan (3) Perjanjian Jual Beli Listrik (Power Purchase Agreement). Proyek ini diperkirakan akan mulai beroperasi komersial (Commercial Operation Date/COD) pada akhir 2016. 29
Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur 5. Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) •
•
•
KUR merupakan kredit yang diberikan bank kepada UMKM dengan fasilitas penjaminan apabila terdapat nasabah yang gagal bayar. Perusahaan penjamin tidak menutup seluruh kredit macet karena adanya sharing risiko antara perusahaan penjamin dan bank pelaksana. Akumlasi penyaluran KUR per Mei 2012 sebesar Rp75,5 triliun.
30
15
