National Summit 2009
KOMISI : PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 29 – 30 Oktober 2009
Percepatan Pembangunan Infrastruktur 2009 - 2014
Komisi Infrastruktur KADIN INDONESIA
Kerangka Pemikiran Peraturan PERUNDANGAN
KONDISI EXISTING
Road Map Kadin 2010-2014
Dinamika Lingkungan Bisnis
Menghilangkan Bottleneck Investasi infrastruktur
Terciptanya Iklim Usaha Yang Kondusif
Bottleneck ???
PEMBANGUNAN JALAN TOL Status 2009 Terealisasi 1978 - 2009 sepanjang 690 km ( 23 km / Th ) Direncanakan Total 1.700 km. Sisa belum terbangun 1.010 km Realisasi 2004-2009 = 101 km • • • • •
Waru Juanda Jembatan Suramadu Makassar seksi IV JORR E Cipularang
13 5 12 13 58
km km km km km
Ada 21 PPJT dari 23 PPJT yang sudah ditandatangani, belum bisa terlaksana
APA MASALAHNYA?
PENGADAAN TANAH ( saat ini)
Dukungan Kebijakan Pemerintah PERPRES No 36 Th. 2005 • PERPRES No 65 Th. 2007 • BLU – Dana Talangan Pembebasan Lahan • LAND CAPPING •
TIDAK EFEKTIF Pengadaan Tanah masih tetap terhambat MASALAH UTAMA MEKANISME PENGADAAN TANAH • Rumitnya melaksanakan UU No.20/1961 tentang pencabutan hak atas tanah • Penetapan ganti berdasarkan musyawarah. • Pemerintah tidak dapat mengendalikan resiko waktu dan biaya pengadaan tanah 5
Progres Pengadaan Tanah
Terhadap 21 ruas jalan tol, yang lahannya bebas 100% baru 1 ruas
Terhadap total kebutuhan tanah 6.734 Ha, selama 3 tahun baru bebas 939 Ha atau setara 14 %
Tidak ada Pihak yang bisa dimintakan tanggung jawabnya dalam pembebasan lahan dari unsur beaya dan waktu.
DAMPAK KETERLAMBATAN PENGADAAN TANAH
Harga tanah naik
Beaya konstruksi naik
Beaya operasi bertambah
Sistem Jaringan tidak terhubung tepat waktu
KELAYAKAN MENURUN bahkan menjadi TIDAK LAYAK
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN TOL 2004 – 2009 SISA 1.010 km
Jalan Tol Sudah Terbangun Jalan Tol Belum Terbangun
Masalah Infrastruktur
Masalah Jalan Tol lainnya: >Melanjutkan dg resiko Vs diputus? >Keragu2an Penyandang Dana. Pelabuhan: Keterbatasan akses investasi. Perkereta-apian: Keterbatasan akses invest Telekomunikasi: Belum sinkron antar Regulasi. Listrik&Gas: Belum ada PP UU Kelistrikan 2009 Air Bersih: Belum ada Regulator di Kab/Kota
UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN (REKOMENDASI ATI 2004) 1. UU tentang Jalan Tol serta PP-nya TERLAKSANA Peran JM sebagai regulator dihapuskan Dibentuk ‘Badan Otorita Jalan Tol’ berdasarkan UU •Penghapusan kendali politik atas penetapan Tarif TERLAKSANA Kepastian secara otomatis atas kapan dan berapa jumlah kenaikan Tarif Tol Penetapan tarif oleh Badan Otorita Jalan Tol
3. Kejelasan Hukum ttg pembebasan lahan BELUM TERLAKSANA KepUU khusus, ‘lex spesialis’, tentang cara pembebasan
tanah khusus untuk kepentingan publik. Segala tuntutan hukum menyangkut masalah pembebasan tanah, tidak boleh menghambat atau menghentikan pembangunan Jalan Tol
10
REKOMENDASI 1 Diterbitkan PERPPU tentang Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum
(PERUBAHAN UU 20/1961 PASAL 3 & 6) 2.Untuk kepentingan umum, demi hukum hak tanah dapat dicabut secara otomatis 3.Ganti rugi secara musyawarah yg didasarkan pada appraisal oleh kedua belah pihak. 4.Sengketa diselesaikan Pengadilan. 5.Pembangunan dapat berjalan terus.
REKOMENDASI 2
BPN (Badan Pertanahan Nasional) Menjadi Pelaksana Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum Diperlukan peningkatan peran dan tanggung jawab BPN Pelaksanaan Pengadaan Tanah dapat menggunakan jasa Pihak Ketiga 12
REKOMENDASI 3
Diterbitkan Revisi Perpres No. 67 Th 2005 tentang Kerjasama Badan usaha dalam penyediaan Infrastruktur
PPP diatur dgn memahami kondisi investasi infrastruktur ada yg layak dan tidak layak. Pemerintah memberi dukungan agar investasi infrastruktur yang tidak layak menjadi layak. Dimungkinkan ada insentif fiskal dgn syarat tertentu.
REKOMENDASI 3 (lanjutan) Revisi Perpres 67/2005
Penyediaan lahan dilakukan Pemerintah dengan dana APBN Beaya Pengadaan Tanah bukan bagian dari Investasi. Sistem tender disederhanakan. Dimungkinkan penunjukkan langsung. Ide proyek oleh investor (unsolicited) dimungkinkan.
Dibuat Ketentuan Peralihan berisi : Bagi badan usaha yang telah menandatangani Perjanjian Kerjasama sebelum berlakunya Perpres ini dan mengalami penurunan kelayakan investasi maka diberlakukan Perpres ini.
REKOMENDASI 4 Jangka Panjang
Perlu model BPJT yang lebih INDEPENDEN dan “One Stop Service” Perlu persamaan persepsi terhadap manfaat investasi, baik ditingkat pusat maupun daerah. Besarnya Dukungan Pemerintah bergradasi dari nol s/d “Pemerintah membangun terlebih dahulu baru kemudian dijual kepada Investor”. Perlu adanya alternatif pembiayaan yang khusus untuk infrastruktur
Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Alternatif apa yg tersedia?
>Bank Loan, Bond, SMI, IPO. Apa yg diperlukan? >Huge Invest, Long Term, Infrastructure-friendly. Perlu Struktur Pembiayaan yg tepat: ‘Project Finance/Multilateral/Private Equity’
7. 8. 9. 10.
Private Equity Fund: cepat. Multilateral Fund: Dev Banks (GDB, FDB). Project Finance. IPO: exit to Pension Fund etc.
REKOMENDASI 5 Peran Pemerintah dalam memperbaiki Iklim Usaha Infrastruktur Non Tol
Perlu dibentuk Badan/Regulator (semacam BPJT) yang mengatur investasi infrastruktur non tol. Mengidentifikasi proyek-proyek yang layak dikerjasamakan antara pemerintah dan swasta. (Contoh: Bandara, Pelabuhan, Kereta Api)
REKOMENDASI 5 (lanjutan) Peran Pemerintah dalam memperbaiki Iklim Usaha Infrastruktur Non Tol Perkeretapian dan Pelabuhan laut • Dibukanya kesempatan investasi yang lebih luas dan pembebasan tanah oleh Pemerintah . Air bersih • Perlu dibentuk regulator untuk pengaturan kerjasama investasi dan pembebasan tanah oleh Pemerintah • Kepastian mekanisme kenaikan tarif berdasarkan inflasi. Listrik
•Kepastiasn ketersediaan jaringan transmisi disinergikan dengan rencana pembangunan pembangkit •Peraturan pelaksanaan UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan segera disusun dan diundangkan
REKOMENDASI 5 (lanjutan) Telekomunikasi • Perubahan dan Peninjauan kembali UU 36/1999 ttg Telekominsai dan UU
32/2002 ttg Penyiaran • Pemanfaatan penghasilan negara bukan pajak bagi pembangunan infrastruktur di-daerah tertinggal. •Penyelarasan Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pusat dan Daerah terkait dengan pembangunan infrastruktur •Minyak & Gas
•Direalisasikannya Rencana pembangunan Jaringan Pipa Gas Nasional yang terintegrasi dengan Trans ASEAN Gas Pipeline (TAGP) •Sinkronisasi kebijakan antar instansi dilingkungan ESDM dan pemerintah pusat/daerah untuk mensinergikan infrastruktur transmisi pipa gas antara pipa hulu dan hilir.
Manfaat Terbangunnya 21 Ruas Jalan Tol
Menyerap tenaga langsung 900 ribu dan tidak langsung + 2 juta orang
Menghemat Beaya Transportasi + Rp 3.7 trilliun per tahun
Mendapat pemasukan pajak selama masa konstruksi + Rp 8 trilliun dan pajak lain selama operasi
Mengurangi biaya pemeliharaan jalan non tol + Rp 500 milyar/thn
Menumbuhkan sentra-sentra industri baru dan kawasan pengembangan ekonomi lainnya.
Debottlenecking !!!
Supply & Demand Outlook, 2010-2015 4.75 29.7% 0.48
4.5
25.9% 18.8%
13.11% 6.7%
13.41%
2.4
3.31
67.2%
Note:
2.44
Gas Demand (2010 = 2,3 billion MMBTU) Gas Source
PROGRES PENGADAAN TANAH
2006 - 2009
