KOMISI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

KOMISI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Rapat Hari/Tanggal Tempat Penyelenggara Waktu

: : : : :

Sidang Komisi Pembangunan Infrastruktur – National Summit 2009 Kamis, 29 Oktober 2009 Hotel Ritz Carlton Lantai 4, Ruang 1B KADIN Indonesia 14.33 – 16.47 WIB

1.

Sidang Komisi Pembangunan Infrastruktur Sidang dipandu oleh Lucky Eko Wuryanto (BKPM) sebagai fasilitator dengan pemicu diskusi I Frans Sunito (Jasa Marga) dan pemicu diskusi II Lukman Purnomosidi (KADIN), dan dihadiri oleh : • Menteri Pekerjaan Umum, • Menteri Perdagangan, • Menteri Keuangan, • Menteri Kominfo, • Menteri Perumahan Rakyat, • Meneg PPN/Kepala Bappenas, • Ketua Umum KADIN, beberapa Gubernur/Kepala Daerah, pelaku usaha, dan lain lain.

2.

Pembukaan Sidang • Sidang dibuka pada pukul 14.33 WIB oleh Lucky Eko Wuryanto, dengan pengantar sekilas tentang pembangunan infrastruktur dan alternatif pendanaannya, sidang berlangsung hingga pukul 16.47 WIB. • Sebelum memberikan kesempatan kepada 25 penanya/pemrasaran, kedua pemicu diskusi terlebih dahulu menyampaikan paparan dengan tayangan slide.

3.

Frans Sunito (Jasa Marga) • Menjelaskan bahwa konsep dasar pembangunan jalan tol adalah konsep pendanaan : bersifat swadana oleh pengguna tol yang dijembatani oleh Investor dan Perbankan • 3 kendala utama kelancaran pembangunan jalan tol adalah : 1. Pengadaan tanah, 2. Pengadaan tanah, dan 3. Pengadaan tanah • 3 kendala bagi investor dalam menanamkan modalnya adalah : 1. Carrying cost (cashflow dan beban bunga yang tidak terkendali) untuk biaya pengadaan tanah dengan jadwal berkepanjangan, 2. Ketidakpastian realisasi biaya pengadaan tanah yang bisa melonjak tinggi jauh melampaui plafon kelayakan, dan 3. Ketidakpastian realisasi waktu selesainya pengadaan tanah hingga bisa memulai konstruksi • Inti permasalahan pengadaan tanah adalah pada proses musyawarah sehingga pelepasan hak menjadi bersifat voluntary, Halaman 1 dari 14


• •

•

•

•

4.

: : : : :


seharusnya kembali kepada prinsip eminent domain dimana negara memiliki kewenangan dalam pengambilan hak atas tanah untuk kepentingan umum. Kompensasi tidak harus berbentuk cash, tetapi bisa juga dalam bentuk lain misalnya dalam bentuk program resettlement Yang lebih penting dari musyawarah kesepakatan harga adalah terlebih dahulu diadakan sosialisasi proyek untuk mendapatkan public acceptance yang luas Dana talangan (BLU) dan dana land capping seyogyanya dikelola oleh satu pihak yang membebaskan lahan, yaitu Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum Dana talangan (BLU) dan land capping seharusnya juga bisa digunakan untuk penggantian/pemindahan utilitas yang terkait dengan lahan yang bersangkutan Bunga dan pokok dana talangan tersebut dibayar oleh investor pada saat tanah bebas 100% minimum untuk satu bagian jalan tol yang memiliki kelayakan finansiil sesuai rencana

Lukman Purnomosidi (KADIN) • Mengawali presentasi dengan penjelasan adanya bottleneck kucuran “madu asli” senilai Rp 95 Triliun plus plus, yaitu khususnya di subsektor jalan tol dengan progress selama 5 tahun hanya sepanjang 101 km saja, sedangkan sejak tahun 1978 progress rata-rata hanya 23 km/tahun alias lebih lambat dari Malaysia • Prosedur Pengadaan Tanah yang ada sekarang harus melalui mekanisme yang rumit termasuk proses musyawarah dan ternyata dalam semua proses yang melibatkan banyak pihak tersebut, tidak ada SATU pihakpun yang bertanggung-jawab atas realisasi BIAYA dan WAKTU Pengadaan Tanah • Ketidakpastian biaya dan waktu Pengadaan Tanah tersebut berdampak pada menurunnya tingkat kelayakan hingga bahkan menjadi tidak layak, sehingga tidak jelas kapan jaringan jalan tol senilai Rp 95 Triliun bisa terbangun • Permasalahan jalan tol selain pengadaan tanah adalah timbulnya dua pilihan yang sulit bagi investor untuk 1) melanjutkan proyek dengan menanggung semua risiko sepenuhnya atau 2) diputus kontraknya, padahal keraguan penyandang dana (baik pemegang

Halaman 2 dari 14


: : : : :


saham maupun bank) adalah karena faktor ketidakpastian pengadaan tanah yang berujung pada ketidaklayakan investasi • Beberapa masalah infrastruktur lainnya adalah keterbatasan akses investasi pelabuhan laut dan perkeretaapian, ketidaksinkronan regulasi telekomunikasi, belum ada PP untuk UU Tenaga Listrik yang baru, serta belum ada regulator penyediaan air bersih di kabupaten/kota • Pada tahun 2004 ATI sudah menyampaikan beberapa rekomendasi, dan beberapa sudah terlaksana, sedangkan yang belum adalah kejelasan hukum pengadaan tanah. Untuk ke depan beberapa rekomendasi yang disarankan khususnya ke dalam program 100 hari Pemerintah sekarang ini adalah : 1. Rekomendasi 1 : penerbitan PERPPU tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 2. Rekomendasi 2 : peningkatan peran BPN menjadi pelaksana Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 3. Rekomendasi 3 : Revisi Perpres No.67 Thn 2005 antara lain : 1) Pengadaan Tanah dibiayai dengan dana APBN, dan tidak masuk dalam komponen biaya investasi 2) Proyek prakarsa Badan Usaha (unsolicited) lebih diperbaiki lagi 3) Penunjukan langsung (direct assignment) dimungkinkan 4) Proses tender investasi disederhanakan 5) Ketentuan Peralihan berisi : Bagi badan usaha yang telah menandatangani Perjanjian Kerjasama sebelum berlakunya Perpres ini dan mengalami penurunan kelayakan investasi maka diberlakukan Perpres ini 4. Rekomendasi 4 : rekomendasi jangka panjang yaitu model BPJT sebagai one-stop service institution, kesamaan persepsi di tingkat pusat dan daerah, Dukungan Pemerintah yang memadai dan alternatif pembiayaan infrastruktur ¾ Alternatif pembiayaan infrastruktur bermacam-macam, diusulkan struktur pembiayaan yang lebih tepat yaitu Project Finance / Multilateral / Private Equity 5. Rekomendasi 5 : beberapa peran pemerintah memperbaiki iklim usaha infrastruktur non tol antara lain melalui : 1. Perlu dibentuk semacam BPJT untuk infrastruktur non-tol

Halaman 3 dari 14


: : : : :


2. Menyusun shopping list untuk investor yang berminat, termasuk untuk peluang investasi di daerah 3. Membuka peluang investasi perkeretaapian dan pelabuhan laut 4. Membentuk regulator untuk air bersih, dan menyusun mekanisme tarif yang lebih baik 5. Mensinergi jaringan transmisi listrik dengan pembangkit listrik 6. Menerbitkan peraturan pelaksanaan untuk UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan 7. Melakukan review UU telekomunikasi dan pemanfaatan PNBP serta penyelarasan UU 8. Mengintegrasi jaringan pipa gas nasional dengan TAGP, dan sinkronikasi kebijakan antar instansi • Berbagai manfaat jalan tol yang cukup luar biasa, seperti penyerapan 2,9 juta tenaga kerja, efisiensi biaya transportasi Rp 3,7 Triliun per tahun, pemasukan pajak Rp 8 Triliun, dll disajikan khusus kepada bapak Menteri Pekerjaan Umum • Presentasi diakhiri dengan ilustrasi de-bottlenecking untuk realisasi 1.010 km jalan tol Lucky Eko Wuryanto membuka sesi pertanyaan/masukan usulan dari peserta pada pukul 15.15, yang ternyata ada 25 penanya/pengusul untuk ditanggapi sekaligus di akhir sidang oleh kedua pemicu diskusi Frans Sunito dan Lukman Purnomosidi. 5.

Penanya 1 (Dedi Heryadi – Departemen Kelautan & Perikanan) : • Potensi Sumber Daya Ikan tidak bisa optimal diekspor karena adanya keterbatasan infrastruktur, dan untuk mengatasinya mengusulkan dibangunnya pelabuhan-pelabuhan perikanan • Hambatan pengadaan tanah justru sering terjadi untuk tanah yang menjadi milik BUMN, karena BUMN tersebut juga mencari keuntungan untuk negara

6.

Penanya 2 (Rachmat - Telematika) : • Bagaimana melakukan semacam “earmarking” bagi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sektor telekomunikasi agar bisa diperuntukkan bagi daerah tertinggal, yaitu disarankan bisa untuk membangun backbone – terkait hal ini diusulkan membuat ICT Fund Halaman 4 dari 14


•

: : : : :


Harus ada solusi untuk ketidaksinkronan aturan sektor telematikan antara Pusat dengan Daerah (contoh yang berdampak pada pembongkaran tower)

7.

Penanya 3 (Harsoyo – Jasa Konstruksi KADIN) : • Bottleneck PP/Perpres untuk sektor Jasa Konstruksi – revisi pembentukan Asosiasi Jasa Konstruksi di PP 28/2000 yang sulit syaratsyaratnya – diusulkan perbaikan kepranataan agar ada asosiasi yang lebih terakredisasi baik kualitas dan kuantitas sehingga secara nasional akan lebih kompetitif • Revisi Keppres 80 : masih ada yang menghambat industri Jasa Konstruksi : o Disarankan agar tetap bisa memberlakukan jaminan dari bank umum / perusahaan asuransi o Atas nama 140.000 penyedia Jasa Konstruksi mengusulkan agar tetap diberlakukan segmentasi pasar sehingga persaingan bisa berlangsung lebih sehat

8.

Penanya 4 (Awang Farouk – Gubernur Kaltim) : • Agar dilakukan inventarisasi permasalahan yang bersifat nasional, dan memberikan masukan untuk pembangunan infrastruktur di daerah sebagai berikut : 1. Kendala dalam membangun freeway (pengadaan tanah oleh Pemda, dan konstruksi dengan investor) adalah harus melewati hutan lindung Taman Hutan Rakyat – UU harusnya bisa diubah 2. 1.038 km jalan perbatasan sbg kawasan strategis nasional hanya bisa dibangun 56 ribu ha dari ratusan ribu ha – seharusnya bisa dikompensasikan saja untuk pembangunan 3. Pembangunan 150 km jaringan KA angkutan batubara (tahap awal) perlu regulasi yang kondusif 4. Kaltim kaya batubara dan gas tetapi keetrsediaan listrik sangat kurang 5. 95% batubara untuk ekspor, tidak ada yang untuk Kaltim – diusulkan membangun PLTU Batubara terbesar, baru kemudian didistribusikan ke Jawa dll • Berharap agar forum National Summit ini juga bisa memecahkan permasalahan di daerah.

Halaman 5 dari 14


9.

: : : : :


Penanya 5 (Teras Narang – Gubernur Kalteng) : • Perlu identifikasi dan inventarisasi masalah infrastruktur secara nasional, jangan hanya untuk wilayah tertentu – susun permasalahan per regional • Harus dibahas juga mengenai trans Sumatera, Kalimantan, Sulawesi • Dipertanyakan apakah program Jalan Tol wants atau needs ? • UUPA 5/1960 harus dirujuk lagi, proses musyawarah dan mufakat seharusnya bukan kendala hanya caranya harus sosial bukan B to B • Jangan 100 hari hanya untuk program jalan tol

Lucky Eko Wuryanto menegaskan bahwa forum ini memang tidak hanya untuk membahas jalan tol, jadi dipersilahkan saja kalau ada masukan untuk infrastruktur lain di pusat atau daerah tidak akan dibatasi 10. Penanya 6 (Soekarwo – Gubernur Jatim) : • Setuju solusi permasalahan pengadaan tanah untuk PPP – segera pembenahan UU, setuju dengan rencana penerbitan Perppu Pengadaan Tanah • Proses musyawarah harus tetap ada tetapi ada batas atas nilai UGK, misalnya sebesar 2 x NJOP atau 2 x pasar tertinggi lalu diumumkan sehingga calo tidak bergerak – bisa saja lebih besar dari nilai tertinggi NJOP atau harga tertinggi pasar – seperti di Perancis calo tidak ada – tetapi musyawarah bukan meminta harga dari Rp 50 ribu jadi Rp 1,5 juta • Setuju dengan opsi Pemegang Hak Atas Tanah yang etrkena lahannya dimungkinkan sebagai Pemegang Saham • Terkait program penanggulangan banjir Bengawan Solo, optimis bahwa rencana 7 bendungan akan bisa dibangun • Permasalahan investasi pelabuhan laut – Tanjung Perak idle time 4,2 hari seharusnya max 2 hari – menghambat kelancaran eksport – setuju harus ada langkah ekstrim untuk de-bottlenecking 11. Penanya 7 (Fatchurrochman – Ketua ATI) : • Contoh parahnya masalah pengadaan tanah adalah proyek Banjir Kanal Timur yang bukan komersial tetapi tetap saja pengadaan tanah masih sangat terkendala – untuk itulah harus ada Perppu Pengadaan Tanah

Halaman 6 dari 14


: : : : :


• Land Capping ternyata ada batas atas dari Pemerintah, setelah itu kembali menjadi risiko Investor – seharusnya ada batas atas bagi Investor juga karena kalau tidak kelayakan investasi akan turun dan bisa berubah menjadi tidak layak • Prosesnya bukan dengan menghilangkan musyawarah, tetapi ada kontrol appraisal independen, sehingga masih bisa proses banding • Pembangunan Jalan Tol dengan kelayakan finansial marginal yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Pemerintah, ke depan apabila menjadi layak (traffic berkembang) sebaiknya dijual saja kepada Badan Usaha • Pajak final konstruksi 3% padahal UU baru max 2% masih belum jelas penerapannya • Mendukung revisi Perpres 67/2005 : o Dengan pasal peralihan untuk ruas-ruas yang sekarang posisinya serba salah : diteruskan salah berhenti juga salah o ATI akan menyampaikan resmi draft revisi Perpres 67/2005 yang disusun oleh Tim ATI kepada fasilitator 12. Penanya 8 (sektor Kelistrikan) : • Pertama, UU 30/2009 tentang Kelistrikan harus segera diikuti penerbitan PPnya dst agar tidak ada hambatan bagi investor maupun Pemerintah dalam implementasi UU tersebut • Kedua, memang perlu sinkronikasi pembangkit dan transmisi – apabila dibangun 10.000 MW perlu 200 miliar USD di transmisi distribusi – aturan sudah ada tetapi perlu diatur kembali • Investasi pembangkitan yang berhenti/lambat agar diatur ulang khususnya mengenai review tarifnya dalam waktu yang secepatnya 13. Penanya 9 (Distribusi Gas Bumi) : • Potensi terbesar gas bumi ada di wilayah : Kalimantan, Natuna dan Sumatra – lalu Sulawesi dan Papua • Perlu distribusi gas bumi yang baik – perlu aturan untuk prioritas penggunaan gas bumi bagi keperluan domestik 14. Penanya 10 (Himawan Arief – Dirut Perumnas) : • Pengembangan Kawasan terhambat oleh kesiapan infrastruktur – untuk solusi permasalahan tersebut diperlukan sinkronisasi program infrastruktur dengan pengembangan kawasan Halaman 7 dari 14


: : : : :


• Pengadaan tanah untuk infrastruktur memerlukan land banking seperti di bidang perumahan 15. Penanya 11 (LSM Infrastruktur) : • Merujuk UU 32/2004, ternyata infrastruktur yang menjadi kewajiban Daerah tidak bisa dilaksanakan – walaupun sesuai UU 33/2004, PP 56/2005 dan PP 54/2008 bahwa Pemerintah Daerah boleh menandatangani kerjasama pendanaan membangun infrastruktur, pertanyaannya adalah bagaimana pendanaan oleh Daerah yang tidak mempunyai kemampuan pendanaan khususnya untuk infrastruktur non komersial • Perlu memperhatikan infrastruktur sosial (misal Rumah Sakit) yang harus dibangun seiring dengan infrastruktur ekonomi (misal transportasi, energi) • Diusulkan pertama mengubah UU, kedua membentuk Badan Kerjasama Pembiayaan Infrastruktur antar Daerah atau IDFC Infrastructure Development Financing Community : o Melakukan inventarisasi apa saja kebutuhan infrastruktur spesifik di Daerah – dilakukan dari IDFC dengan lingkup yang nasional tidak hanya kawasan tertentu o Menyusun kerjasama antar provinsi dan kabupaten dengan koordinasi Gubernur 16. Penanya 12 (Komite II DPD-RI – dari Kalimantan) : • Dalam forum National Summit ini seharusnya dilakukan inventarisasi permasalahan infrastruktur di 33 Provinsi, tidak hanya di wilayah tertentu • Rekomendasi : 1. Jalan Trans Kalimantan perlu ada Perpres – program ini sesuai dengan kampanye SBY yang menjanjikanTrans Kalimantan 2. Daerah perbatasan Kaltim dan Kalbar sebagai teras bangsa, perlu ada Perpresnya juga agar Menteri PU tidak bingung 3. DPD-RI sedang menyusun RUU Pengadaan Tanah untuk pembangunan infrastruktur 4. Kaltim juga akan membangun freeways • Pada prinsipnya kalau Daerah sejahtera maka Indonesia juga akan sejahtera

Halaman 8 dari 14


: : : : :


17. Penanya 13 (Frans Lebu Raya - Gubernur NTT) : • Mengulang perlunya inventarisasi secara nasional, walaupun memahami kebutuhan pembangunan jalan tol di pulau Jawa • Pendekatan bisnis, ekonomi perlu tetapi penting diperhatikan bagaimana keutuhan negeri, sehingga infrastruktur yang tidak layak ekonomi tetap harus dibangun untuk keutuhan negeri • NTT sebagai daerah kepulauan mempunyai kebutuhan infrastruktur yang berbeda : tidak cukup hanya dengan 1 Bandara, tidak cukup hanya dengan 1 Pelabuhan Laut – untuk itu jangan hanya melakukan pendekatan ekonomi finansial tetapi juga keutuhan dan kesejahteraan negeri secara keseluruhan 18. Penanya 14 (Alida Paliati – Unhalu Sultra) : • Komponen produksi kita terlalu banyak yang masih merupakan bahan import • Perlu optimalisasi aspal Buton untuk membangun jaringan jalan dengan kandungan lokal (aspal Buton) yang lebih besar, untuk ini perlu Dukungan Pemerintah membangun industri terintegrasi mengolah bahan baku 19. Penanya 15 (Anwar Saleh – Gubernur Sulbar) : • Mengulang inventarisasi permasalahan untuk lingkup 33 provinsi • 524 km jaringan jalan kondisinya sudah bagus, Bandara dan Pelabuhan juga sudah bagus, tetapi pasokan listrik hanya 2 jam menyala lalu 3 jam padam • Inventarisasi permasalahan 1. Juga ada batubara tetapi harus membangun jalan melewati hutan dan ijin Departemen Kehutanan belum juga keluar 2. Lahan untuk perkebunan sawit dan coklat harus diijinkan agar menjadi penghasil coklat nomor 1 dunia, ini perlu ijin karena masih dianggap milik perusahaan 3. Ada 10 sungai potensial untuk pembangkit listrik 20. Penanya 16 (ibu dari Papua Barat) : • Jaringan jalan melewati hutan lindung sehingga tidak bisa dibuka, masalah ini memerlukan solusi karena untuk kepentingan masyarakat • Pembukaan jalan di Papua Barat perlu memperhatikan kebutuhan perniagaan masyarakat bawah Halaman 9 dari 14


: : : : :


21. Penanya 17 (Dephan) : • Permasalahan saat pembangunan Suramadu – TNI Angkatan Laut sudah mengingatkan adanya kawasan gudang mesiu tetapi tidak diindahkan – akan berbahaya – Dephan sudah menyiapkan untuk memindah gudang amunisi • RUTR harus ditepati • Pembangunan di Luar Negeri oleh tenaga Indonesia ternyata bisa lebih baik hasilnya • Perlu dicermati rencana pembangunan jaringan jalan tol ASEAN 22. Penanya 19 (Sulteng) : • Permasalahan energi listrik – pembangkitan seharusnya diserahkan ke swasta dan Pemda, dan PLN hanya fokus pada distribusi jaringan interkoneksi – harga jual harus di atas tetapi harga beli di bawah sedikit • Kenaikan harga harus disetujui oleh Menteri ESDM tetapi terkendala oleh birokrasi PLN • Jaringan sebaiknya menjadi tanggung-jawab Pemerintah 23. Penanya 20 (Kelistrikan) : • UU Kelistrikan cukup progresif karena PLN tidak lagi monopoli termasuk transmisi distribusi • Mutlak segera diikuti peraturan pelaksanaannya (PP dst) - sekitar 6 bulan PP harus terbit agar benar-benar klimaks • 50 IPP (Independent Power Producer) yang sudah tandatangan PPA (Power Purchase Agreement) tidak bisa berjalan, karena parameter sudah berubah tetapi PLN sulit menyentuh masalah ini karena masuk post bidding – Wapres sudah menginisiasi keterlibatan BPKP agar clear tetapi pendekatan BPKP ini harus ada deadline penyelesaian negosiasi harga jual ke off-taker 24. Penanya 21 (Angkasa Pura) : • Kapasitas bandara umumnya sudah terlampaui padahal pembangunan bandara baru sangat mahal • Perlu harmonisasi pendanaan pembangunan bandara antara public service (non-komersial) dengan commercial yang bisa cost recovery – harus unbundling sehingga yang non komersial dibiayai APBN/APBD Halaman 10 dari 14


: : : : :


• Pengadaan Tanah harus cepat dan bersih 25. Penanya 22 (Jaka – praktisi jalan tol) : • Filosofi Perpres 67/2005 Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) adalah bahwa Investor diundang karena adanya keterbatasan dana Pemerintah. • Jaka tidak sependapat jika Nasional Summit 2009 dikatakan hanya membahas masalah Jalan Tol saja, karena sebenarnya lebih luas kepada mempermasalahkan/membahas Implementasi Perpres No.67 Thn 2005 yang masih kurang sempurna. • Mengusulkan Kepada Pemerintah bahwa jika mengajak Badan Usaha khususnya Swasta supaya : bisnis Swasta dilaksanakan dengan cara Swasta bukan bisnis Swasta tetapi dengan cara Pemerintah, seharusnya tetap berprinsip pada commercial viablility sesuai dengan private code • Contoh : Investor harus mengeluarkan dana pengadaan tanah tetapi tidak tahu kapan selesainya pengadaan tanah dan berapa biaya akhirnya, jadi dalam hal ini investor jalan tol hanya menjadi korban Lucky Eko Wuryanto memberi kesempatan untuk tambahan 4 (empat) penanya lagi pada pukul 16.20 26. Penanya 23 (Rudy Resnawan – Walikota Banjar Baru Kalsel) : • Pulai terbesar adalah Kalimantan, tetapi jalan Trans Kalimantan belum terwujud sejak 50 tahun yang lalu hingga kini • Berbagai ketentuan tidak sejalan dengan otonomi daerah – pembangunan jalan daerah pemukiman masih harus dengan dana pemerintah pusat - perlu upaya agar daerah bisa lebih berdaya 27. Penanya 23 (Syamsul Arifin – Gubernur Sumut) : • Pengadaan Tanah untuk Bandara Kualanamu justru terbelit lahan yang dikuasai Departemen, dan prosesnya memerlukan waktu hingga bertahun-tahun • Tim appraisal masih dikomplain masyarakat, karena tidak akurat misalnya desa terletak bersebelahan tetapi nilai ganti rugi bisa sangat jauh berbeda

Halaman 11 dari 14


: : : : :


• Infrastruktur yang lemah akan mendorong kemiskinan masyarakat, seg=hingga perlu diprioritaskan seperti alokasi dana pendidikan dengan plafon tertentu • Pembangunan infrastruktur terhambat hutan sehingga harus memutarmutar – mengapa margasatwa dilindungi tetapi marga lubis harahap dll tidak ? 28. Penanya 24 (BP Air Minum) : • Untuk penyediaan air minum sudah ada badan tetapi hanya memfasilitasi daerah (tidak melaksanakan tender) – masih ada keraguan pada regulasi apakah harus melalui tender atau tidak agar Daerah tidak ragu dalam mengundang Investor • Contoh hal-hal yang membuat swasta tidak tertarik di Air Minum : o Ada Dati II sudah tender sesuai Perpres 67/2005 tetapi belum ada keputusan sehingga membuat calon Investor jera o Ada PDAM yang tidak bersedia membayar kewajibannya ke Investor sesuai yang telah diperjanjikan semula • Ada Investor yang meminta cost recovery hanya dari efisiensi perbaikan kebocoran tetapi tidak bisa dipenuhi 29. Penanya 25 (Jakarta Japan Club Foundation) : • Within the next 5 years is critical for infrastructure improvement such as toll road, etc • Government of Indonesia has launched PPP for more private partisipation, but need improvement • Based on Japan experience, suggest : o Establishment of concrete bidding procedure o Improvement of current procurement regulation o Government of Indonesia should be willing to take appropriate responsibility such as land acquisition • When the regulation has been revised, Indonesia PPP will enjoy more private participation • People in Indonesia respect each other, having enthusiasm • Japanese Government and JCF will support Indonesia development Lucky Eko Wuryanto memberi kesempatan kepada kedua pemicu diskusi (Frans Sunito dan Lukman Purnomosidi) memberikan closing remarks masingmasing selama sekitar 2 atau 3 menit Halaman 12 dari 14


: : : : :


30. Frans Sunito (Jasa Marga) : • Untuk permasalahan Pengadaan Tanah maka Jalan Tol hanya sebagai contoh yang lebih tampak karena sedang digiatkan pembangunannya – sehingga pembahasan di forum ini memang tetap bersifat nasional • Problem proses musyawarah adalah karena dengan musyawarah diinterpretasikan sebagai ajang tawar menawar layaknya antara pembeli private dengan pemilik lahan seperti Rp 800.000 minta Rp 10 juta, dan tidak ada batas waktu hingga dicapai kesepakatan • Jasa Marga sudah melakukan study pengadaan tanah di negara lain – musyawarah tentang kesepakatan pembangunan infrastruktur harus dilakukan terlebih dahulu untuk mencapai public acceptance – appraisal independen harus disepakati oleh kedua pihak – nilai kompensasi sesuai dengan harga pasar seandainya dijual ke pihak lain – kemudian itupun masih juga diberi kesempatan banding • Pencabutan Hak Atas Tanah jangan baru dilakukan setelah timbul ketidaksepakatan, tetapi harus dilakukan sejak awal • Setuju dengan Himawan Arief (Dirut Perumnas) agar jenis kompensasi bisa berbentuk resettlement – sehingga pembangunan infrastruktur tetap bermanfaat bagi masyarakat luas • Pembangunan tol di Jawa mempunyai manfaat agar APBN bisa untuk pembangunan jaringan jalan di luar Jawa – ini bentuk subsidi nasional, mengalihkan dana dari wilayah yang sangat berkembang ke luar Jawa • Dukungan Pemerintah sudah ada tetapi tanpa perbaikan regulasi Pengadaan Tanah untuk mengatasi ketidakpastian waktu dan biaya, maka Land Capping yang dibiayai APBN bisa membuat APBN bleeding 31. Lukman Purnomosidi (KADIN) : • Semua masukan akan dicatat karena framework KADIN adalah : 1. Setuju dengan prinsip inventarisasi permasalahan infrastruktur dalam lingkup nasional 2. Perppu Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum dan Revisi Perpres 67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur adalah hal yang sangat krusial Halaman 13 dari 14


: : : : :


• Infrastruktur membutuhkan Rp 250 Triliun per tahun – Pemerintah 30% dan Private 70% yaitu sekitar Rp 175 Triliun per tahun • Mengulang bahwa prinsip PPP tidak hanya untuk jalan tol – juga untuk pelabuhan bandara dll – digarisbawahi adanya kelompok proyek : 1. Layak ekonomi layak finansial 2. Layak ekopnomi tidak layak finansial 3. Tidak layak ekonomi tidak layak finansial • Perbedaan itu perlu Dukungan Pemerintah yang memadai agar bisa saleable ke mitra Badan Usaha Lucky Eko Wuryanto selanjutnya akan melakukan kompilasi masukanmasukan peserta, dan menutup sidang komisi pembangunan infrastruktur pada pukul 16.47

Halaman 14 dari 14

KOMISI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Recommend Documents