PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN

I.

Pendahuluan Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan seperti halnya infrastruktur jalan dan jembatan. Keterbatasan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, menyebabkan melambatnya laju investasi. Tahun 2008, Pemerintah mencurahkan perhatian lebih pada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan demi mengejar target pertumbuhan 6,8%, mendorong laju investasi, dan menggerakkan sektor riil. Anggaran yang dikeluarkan pun membengkak hingga puluhan persen dari tahun sebelumnya. Pemerintah mengalokasikan anggaran bagi Departemen PU sebesar Rp 35,6 triliun atau naik 41,4% dibandingkan dengan perkiraan realisasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) tahun 2007. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk program peningkatan dan pembangunan jalan. Sasaran peningkatan pembangunan jalan di antaranya Lintas Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua sebesar Rp 15,5 triliun. Kemudian, program rehabilitasi dan pemeliharaan dengan anggaran Rp 3,1 triliun yang ditujukan bagi sekitar 30.000 kilometer jalan nasional dan 50.500 meter jembatan di seluruh provinsi di Indonesia1. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2009, alokasi DAK bidang infrastruktur mencapai Rp 7,2 triliun, mengalami kenaikan sebesar 7,6 persen dibandingkan dengan alokasi tahun lalu yakni Rp 6,7 triliun. Tiga bidang yang tercakup di dalam sektor infrastruktur yaitu bidang infrastruktur jalan mendapatkan porsi paling besar yakni Rp 4,5 triliun, infrastruktur irigasi sebesar Rp 1,6 triliun dan infrastruktur air minum serta sanitasi sebesar Rp 1,1 triliun2.

II.

Pembahasan Definisi Jalan dan Jembatan Pasal 1 angka 4 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, memberikan definisi mengenai Jalan yaitu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas

1

2

Sumber:http://www.madani-ri.com/2008/01/24/outlook-pembangunan-infrastruktur-2008mengguyur-dana-menggapai-asa/ Sumber: http://www.pu.go.id

Sie Infokum – Ditama Binbangkum

1

permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Adapun definisi Jembatan secara umum adalah suatu Konstruksi yang dibangun untuk melewatkan suatu massa atau traffic lewat atas suatu penghalang atau rintangan seperti sungai, rel kereta api ataupun jalan raya3. Penjelasan Pasal 86 ayat (3) PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “jembatan” adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah. Wewenang Penyelenggaraan Penguasaan infrastruktur berupa jalan dan jembatan berada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dalam penyelenggaraan dilimpahkan dan/atau diserahkan kepada instansi-instansi di daerah atau diserahkan kepada badan usaha atau perorangan. Pelimpahan dan/atau penyerahan wewenang penyelenggaraan jalan dan jembatan tidak melepas tanggung jawab pemerintah. Adanya otonomi daerah, maka penyelenggaraan jalan dan jembatan dipisahkan berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur menurut Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yaitu : 1. Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional [Pasal 14 ayat (1)]; 2. Wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi [Pasal 15 ayat (1)]; 3. Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa [Pasal 16 ayat (1)]; 4. Wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota [Pasal 16 ayat (2)]. Anggaran Pembangunan Penyelenggaraan jalan menjadi tanggung jawab Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, oleh karenanya mempunyai kewajiban untuk mengatur, membina, membangun, dan mengawasi jalan dan jembatan. Dalam upaya untuk membangun jalan dan jembatan secara umum, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan (termasuk jembatan). Anggaran pembangunan jalan dan jembatan bersumber dari APBN/APBD sebagaimana diatur dalam UU tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara, UU tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta PP tentang Dana Perimbangan. Dana pembangunan tersebut diperoleh dari penerimaan negara/daerah maupun dari pinjaman atau hibah luar negeri.

3

sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Jembatan


2

Pemerintah Pusat mengalokasikan APBN di bidang infrastruktur khususnya jalan dan jembatan, baik untuk pembangunan, peningkatan maupun pemeliharaan ke dalam anggaran Departemen Pekerjaan Umum. Untuk Pemerintah Daerah, dana untuk pembangunan jalan dan jembatan dialokasikan dalam APBD masing-masing daerah, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan yaitu bahwa: “Penganggaran dalam rangka pelaksanaan program penanganan jaringan jalan merupakan kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran program”.

Namun jika Pemerintah Daerah tidak mampu membiayai pembangunan jalan secara keseluruhan maka Pemerintah Pusat akan membantu, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (2) dan (3) PP No. 34 Tahun 2006 yang menyebutkan : (2) “Dalam hal pemerintah daerah belum mampu membiayai pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, Pemerintah dapat membantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian bantuan pembiayaan kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri”.

Untuk membantu Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, maka Pemerintah Pusat memberikan bantuan pembiayaan yang diberikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Infrastruktur ataupun Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Bidang Infrastruktur. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan jenis transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada daerah yang bersifat spesific grant (bantuan spesifik). DAK bidang Infrastruktur ataupun DAK Non Reboisasi bidang Infrastruktur ini, penetapan alokasi dan pedoman umumnya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (misal : PMK No. 128/PMK.07/2006 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus TA 2007 dan PMK No. 142/PMK.07/2007 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus TA 2008) Dari sisi teknis, penggunaan/pemanfaatannya DAK diatur dalam Peraturan/Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (misal : Peraturan Menteri PU No. 39/PRT/M/2006 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Tahun 2007 dan Peraturan Menteri PU No. 42/PRT/M/2007 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Tahun 2008). DAK dialokasikan untuk pemeliharaan berkala jalan sebesar minimal 70% danpeningkatan jalan sebesar maksimal 30%. Kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan pembangunan jalan tidak dapat dibiayai dengan DAK. DAK infrastruktur jalan terutama dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan berkala jalan dan peningkatan prasarana jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan yang secara resmi berstatus jalan kabupaten/kota. Untuk pemanfaatan DAK, Menteri PU membentuk Tim Koordinasi dan Tim Teknis tingkat departemen, dan departemen menyediakan biaya khusus untuk kegiatan operasional tim-tim tersebut. Di tingkat provinsi, gubernur juga


3

membentuk tim penyelenggara yang terdiri dari unsur Bappeda, dinas teknis terkait, dan satuan kerja pusat di daerah (Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan–P2JJ). Untuk melaksanakan kegiatan di tingkat kabupaten/kota yang didanai oleh DAK, bupati/walikota membentuk tim penyelenggara yang terdiri dari unsur Bappeda dan dinas terkait. Kepala SKPD yang membidangi urusan jalan bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan DAK. Dalam Peraturan Menteri PU di atas, terdapat pasal tentang sanksi bagi penyelenggara DAK yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Menteri PU ini dalam bentuk penilaian kinerja yang akan dituangkan dalam laporan menteri kepada Menkeu, Meneg PPN, Mendagri, dan DPR. Untuk memberikan penilaian yang dimaksud menteri memerlukan laporan pelaksanaan kegiatan DAK setiap daerah penerima. Pelaporan pelaksanaan kegiatan DAK dilakukan secara berjenjang oleh kepala SKPD, kepala daerah, dan menteri. Dalam Pasal 102 UU No. 33 Tahun 2004, memberi kewenangan kepada Menkeu untuk memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana perimbangan, termasuk DAK, kepada daerah yang tidak menyampaikan informasi. Hal ini kemungkinan akan berakibat bahwa setiap penundaan penyaluran dana ke daerah berdampak pada terhambatnya perekonomian rakyat di daerah. Pembangunan Jalan dan Jembatan Dalam rangka pembangunan jalan dan jembatan, maka penyelenggara harus memperhatikan UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, dan peraturan teknis lainnya yang terkait langsung dalam penyelenggaraan pembangunan jalan dan jembatan. Namun dengan banyaknya kerusakan jalan dan jembatan hampir pada sebagian besar daerah di Indonesia, Pemerintah dianggap gagal membangun jalan dan jembatan sesuai standar teknisnya. Untuk itu, perlu segera dilakukan engineering audit terhadap penyelenggara jalan. Kerusakan struktural jalan dipengaruhi tiga faktor penting, yaitu: Pertama, kendaraan berat dengan muatan lebih (overloading); Kedua, kondisi drainase permukaan jalan; dan Ketiga, mutu pelaksanaan konstruksi jalan. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah mutu pelaksanaan konstruksi jalan. Mulyono (2008) menyimpulkan ada lima aspek teknis yang memengaruhi mutu pelaksanaan, yaitu: Pertama, ketepatan pemilihan material; Kedua, ketepatan kualitas peralatan lapangan; Ketiga, ketepatan pengujian mutu; Keempat, ketepatan disain; Kelima, kompetensi pelaksana di lapangan. Fakta lapangan menunjukkan ketidaktepatan pelaksanaan yang terjadi karena lemahnya pengendalian aspek mikro oleh kontraktor dan pengawas4. 4

Ibid.


4

Salah satu kendala yang sering diungkapkan penyelenggara jalan adalah ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003, yang mensyaratkan tender terbuka sehingga memerlukan jeda waktu dalam tender penanganan jalan. langkah untuk mengantisipasi kendala tersebut dapat dilakukan dengan : 1. Melakukan kontrak multi tahun berbasis kinerja (performance based contract) kepada kontraktor, sehingga tidak ada alasan untuk tidak segera memperbaiki kerusakan jalan dalam jangka waktu terkontrak. 2. Melakukan audit mutu konstruksi jalan, audit sistem drainase dan tata air penunjang, serta audit beban muatan lebih angkutan barang. 3. Kontrak berbasis kinerja dapat juga dilakukan dengan pengelolaan jembatan timbang dengan pemeliharaan jalan5.

membundel

4. Melakukan engineering audit terhadap jalan dan jembatan yang telah selesai dibangun dan diperbaiki, sehingga apabila ditemukan penyelewengan dapat segera ditindak. Engineering audit tersebut meliputi proses konstruksi, perencanaan, pelaksanaan, konsultan, proses tender, pengawas, hingga proses penyerahan dari kontraktor ke penyelenggara jalan saat perbaikan jalan dinyatakan selesai. Beberapa Peraturan Yang Terkait Dengan Pembangunan Jalan dan Jembatan Anggaran 1. UU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan UU tentang Perubahan APBN (APBN-P); 2. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 3. PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 4. PP No. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri; 5. Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 72 Tahun 2004; 6. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 119/PMK.05/2006 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pengelolaan Dana Dukungan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 136/ PMK.05/2006; 7. PMK tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus, antara lain : a. PMK No. 128/PMK.07/2006 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus TA 2007; b. PMK No. 142/PMK.07/2007 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus TA 2008; c. PMK No. 171.1/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus TA 2009. 5

Ibid.


5

8. Peraturan/Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Pemanfaatan/Penggunaan Dana Alokasi Khusus, antara lain :

tentang

d. Keputusan Menteri PU No. 63/KPTS/M/2004 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Bidang Infrastruktur Tahun 2004; e. Keputusan Menteri PU No. 607/KPTS/M/2005 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Bidang Infrastruktur Tahun 2006; f.

Peraturan Menteri PU No. 39/PRT/M/2006 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Tahun 2007;

g. Peraturan Menteri PU No. 42/PRT/M/2007 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur. 9. Peraturan Menteri PU No. 18/PRT/M/2006 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri Bidang Pekerjaan Umum. Penyelenggaraan 1. UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; 2. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 3. PP No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi; 4. PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; 5. PP No. 30 Konstruksi;

Tahun

2000

tentang

Penyelenggaraan

Pembinaan

Jasa

6. PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol; 7. PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 8. PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan; 9. Keppres No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan; 10. Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 95 Tahun 2007; 11. Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006; 12. Peraturan Menteri PU No. 78/PRT/M/2005 tentang Leger Jalan, Format Leger, Catatan Hasil Leger, Hasil Leger, Contoh Kartu Leger; 13. Peraturan Menteri PU No. 207/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik; 14. Peraturan Menteri PU No. 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol;


6

15. Peraturan Menteri PU No. 392/PRT/M/2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol; 16. Peraturan Menteri PU No. 603/PRT/M/2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana Dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum; 17. Peraturan Menteri PU No. 22/PRT/M/2006 tentang Pengamanan dan Perkuatan Hak Atas Tanah Departemen Pekerjaan Umum; 18. Peraturan Menteri PU No. 28/PRT/M/2006 tentang Perizinan Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing; 19. Peraturan Menteri PU No. 32/PRT/M/2006 tentang Petunjuk Teknis Dokumen Pemasukan Barang dan/atau Peralatan Dalam Rangka Bantuan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Dilingkungan Departemen Pekerjaan Umum; 20. Peraturan Menteri PU No. 37/PRT/M/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah Dan Dilaksanakan Sendiri Tahun 2007; 21. Peraturan Menteri PU No. 38/PRT/M/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah Dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi Dan Tugas Pembentukan Tahun 2007; 22. Peraturan Menteri PU No. 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi; 23. Peraturan Menteri PU No. 02/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum yang merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan sendiri; 24. Peraturan Menteri PU No. 03/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum yang merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 25. Keputusan Menteri PU No. 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Oleh Instansi Pemerintah; 26. Keputusan Menteri PU No. 257/KPTS/M/2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi; 27. Keputusan Menteri PU No. 16/KPTS/KE/2004 tentang Sistem Manajemen Mutu Konstruksi Bagi Badan Usaha Pelaksana Konstruksi Golongan Kecil; 28. Keputusan Menteri PU No. 349/KPTS/M/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan); 29. Keputusan Menteri PU No. 362/KPTS/M/2004 tentang Sistem Manajemen Mutu Konstruksi Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah; 30. Keputusan Menteri PU No. 369/KPTS/M/2005 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional;


7

31. Surat Edaran Menteri PU No. 03/SE/IJ/2006 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pemilihan Penyedia Jasa Pelaksanaan Konstruksi/Pemborongan dan Jasa Konsultansi Konstruksi tertentu; 32. Surat Edaran Menteri PU No. 12.1/SE/M/2006 tentang Pelaksanaan Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebelum dokumen anggaran disahkan; 33. Surat Edaran Menteri PU No. 13/SE/M/2006 tentang Persyaratan Perusahaan Asing dalam Mengikuti Proses Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia; 34. Surat Edaran Menteri PU No. 59/SE/M/2006 tentang Prosedur Perizinan Penyewaan Tanah Departemen Pekerjaan Umum; 35. Surat Edaran Menteri PU No. 01/SE/M/2007 tentang Pendapat Ahli Hukum Kontrak untuk Kontrak Pekerjaan Barang/Jasa bernilai diatas Rp.50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milliar Rupiah).

III. Penutup Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara jalan sebagaimana diamanatkan Pasal 13 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan mempunyai kewajiban wajib memrioritaskan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Pembiayaan pembangunan jalan umum dan jembatan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pembangunan jalan dan jembatan: 1. Pemerintah pusat dapat membantu sesuai dengan peraturan perundangundangan, bantuan pembiayaan yang diberikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Infrastruktur ataupun Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Bidang Infrastruktur. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan jenis transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada daerah yang bersifat spesific grant (bantuan spesifik). 2. Dalam perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan serta pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan serta jembatan, Penyelenggara Jalan (Pemerintah dan Pemerintah Daerah) harus memperhatikan dan mengacu pada UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan peraturan teknis lainnya yang terkait langsung dalam penyelenggaraan pembangunan jalan (termasuk jembatan).


8

3. Engineering audit (audit tehnik) meliputi proses konstruksi, perencanaan, pelaksanaan, konsultan, proses tender, pengawas, hingga proses penyerahan dari kontraktor ke penyelenggara jalan saat perbaikan jalan dinyatakan selesai. Referensi : 1. UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; 2. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 3. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 4. PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; 5. PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 6. PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan; 7. http://www.madani-ri.com/2008/01/24/outlook-pembangunan-infrastruktur-2008-mengguyurdana-menggapai-asa/; 8. Bambang Susantono & A. Taufik Mulyono, “Jalan rusak dan good governance”, Bisnis Indonesia, 1 April 2008; 9. http://id.wikipedia.org/wiki/Jembatan; 10. http://www.pu.go.id/bapekin/Mutu/default_referensi.htm; 11. http://www.pu.go.id, Senin 24 November 2008; 12. “Audit Penyelenggara Jalan”, Harian Kompas, edisi Rabu, 18 Februari 2009.


9

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN

Recommend Documents