SEMINAR NASIONAL PEMBANGUNAN JUDESA (JEMBATAN UNTUK DESA) GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN Tema:
Kebijakan Kementerian PUPR 2015 – 2019 dalam Mendukung Daerah Tertinggal (Membangun Daerah Pinggiran) Oleh: Ir. Rido Matari Ichwan, MCP
Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi
Banten, 14 September 2016
OUTLINE
1
Kebijakan Pembangunan Nasional
2
Target Dan Pendekatan WPS Dalam Penyelenggaraan Infrastruktur PUPR 2015-2019
3
Kebijakan Dan Strategi Kementerian PUPR Dalam Mendukung Kawasan Perbatasan, Tertinggal, Dan Pulau-pulau Kecil Terluar (Kewenangan Pusat Dan Kewenangan Daerah)
4
Dukungan Anggaran Infrastruktur Pupr Mendukung Kawasan Perbatasan 2016 Dan Program Prioritas Ta 2017 1
1 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
2
TRISAKT I
TRISAKTI (TIGA IDEOLOGI PEMBANGUNAN) DAN NAWACITA (SEMBILAN AGENDA PRIORITAS)
N 1.
NAWACITA
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
T
RISAKTI Tiga Ideologi Pembangunan
AWACITA
Sembilan Agenda Prioritas
Berdaulat Secara Politik Berdikari Secara Ekonomi Berkepribadian Dalam Kebudayaan
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daaerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercya. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Melakukan revolusi karakter bangsa Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
3
PDB Indonesia per Pulau tahun 2013
TANTANGAN NASIONAL
YANG SELARAS NAWACITA
1.
Disparitas antar wilayah, terutama antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI)
Sumber: BPS, 2014
Urbanisasi yang tinggi (meningkat 6 kali dalam 4 dekade) belum dapat diimbangi pemenuhan infrastruktur pendukungnya
2.
3.
Pemanfaatan sumber daya masih belum optimal terutama mendukung kedaulatan pangan dan energi, serta masih rendahnya nilai tambah SDA
Belum mantapnya konektivitas antara infrastruktur di darat dan laut, serta pengembangan kota maritim atau pantai
4. 4
STRATEGI PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS PENGEMBANGAN WILAYAH/KAWASAN
“
Seimbangnya pembangunan, tingginya kualitas SDM, pesatnya perkembangan IPTEK, luasnya lapangan pekerjaan, dan tingginya ekspor barang jadi ataupun setengah jadi, menjadi beberapa tolok ukur yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara dikatakan baik.
PENGURANGAN DISPARITAS
PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PENGUATAN PRODUK UNGGULAN PENINGKATAN KUALITAS SDM
•Menyusun instrumen program berdasarkan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) •Membangun kawasan-kawasan pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa dan Sumatera •Optimalisasi investasi pemerintah dan swasta bagi pembangunan kawasan industri di wilayah untuk memicu terjadinya multiplier effect bagi daerah sekitarnya •Mempercepat pelaksanaan sektor real bidang PUPR melalui penyerapan anggaran untuk pembangunan infrastruktur
• Mempercepat pembangunan 13 bendungan di tahun 2015 (total 65 waduk selama 2015-2019) • Membangun irigasi seluas 1 juta hektar selama 2015-2019 • Rehabilitasi irigasi seluas 3 juta hektar selama 2015-2019
• Mengintensifkan hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah produk serta membuka lapangan pekerjaan
• Mendorong kerjasama Triple Helix: Pemerintah-Perguruan Tinggi-Ristek dan Industri, terutama di bidang infrastruktur • Mendorong inovasi teknologi untuk industri 5
2 TARGET DAN PENDEKATAN WPS DALAM PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PUPR 2015-2019
6
ARAH KEBIJAKAN
KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019
Permen PUPR No.31.1 Tahun 2015
1) Mewujudkan kedaulatan pangan dan ketahanan air nasional melalui dukungan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalaian daya rusak air; 2) Mewujudkan penguatan konektivitas nasional melalui dukungan penyediaan infrastruktur jalan yang memenuhi standar pelayanan; 3) Mewujudkan permukiman yang nyaman dan bekelanjutan melalui dukungan penyediaan rumah hunian (program 1 juta rumah) , peningkatan cakupan pelayanan air minum dan sanitasi serta pengurangan kawasan kumuh (program 100, 0, 100);
4) Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan. perumahan rakyat yang efektif, efisien, dan terpadu melalui dukungan sumber daya yang akuntabel, transparan, berkualitas dan profesional
7
SASARAN OUTPUT DUKUNGAN SEKTOR JALAN 1.000 km
• terhadap pembangunan 24 Pelabuhan baru
Konstruksi jalan bebas hambatan
• terhadap pelabuhan penyeberangan di 60 lokasi • terhadap restrukturisasi jaringan jalan perkotaan
47.017 km Pemeliharaan jalan nasional
2.650 km Pembangunan jalan nasional
500 km
28.059 m
Dukungan jalan daerah
Pembangunan Jembatan
• terhadap pembangunan jalan lingkar perkotaan di Metropolitan dan kota besar • terhadap 15 kawasan industri prioritas • terhadap kawasan
prioritas • terhadap pembangunan 15 Bandara baru • terhadap intermoda dengan jalur KA
pembangunan pembangunan
65 waduk waduk DUKUNGAN SEKTOR SUMBER DAYA AIR
pariwisata pada 25 KSPN
67,52 m3/detik Air Baku
[intake, jaringan, embung]
Pengendalian Banjir
[normalisasi sungai, kanal banjir, bangunan pengendali banjir, dll]
3 ribu Km
Pengamanan abrasi pantai
500 Km
• Pembangunan Rumah Susun : 550.000 unit
DUKUNGAN SEKTOR CIPTA KARYA
Irigasi Baru Baru Irigasi
Rehabilitasi Irigasi
• Fasilitasi PSU untuk Pembangunan Rumah Umum Tapak Layak Huni: 676.950 unit • Pembangunan Rumah Khusus : 50.000 unit
• Bantuan Stimulan Pembngnan Rumah Swadaya: 250.000 unit dan Peningkatan Kualitas 1.5 jt
juta Ha Ha 11 juta
3 juta Ha
SEKTOR PERUMAHAN
INDIKATOR Akses Air Minum Layak Kawasan permukiman kumuh perkotaan Akses Sanitasi Layak
KONDISI AKHIR THN 2014
TARGET AKHIR THN 2019
70 %
100 %
38.431 Ha
0 ha
62 %
100 % 8
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019
INFRASTRUKTUR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KEBUTUHAN PENDANAAN
931,5 T
1 Kedaulatan Pangan/Ketahanan Air a. Pembangunan jaringan irigasi 1 juta ha b. Rehabilitasi jaringan irigasi 3 juta ha c. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pengamanan pantai sepanjang 530 km d. Pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir sepanjang 3.080 km e. Pembangunan 65 waduk (49 waduk baru dan 16 waduk lanjutan) termasuk 29 waduk selesai f. Pembangunan 1.893 embung/bangunan penampung air lainnya g. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air baku sebesar 67,52 m3/detik
2 Konektivitas a. Pembangunan jalan baru 2.650 km (perbatasan, trans Sumatera, trans Kalimantan, dan trans Papua) b. Peningkatan kapasitas jalan nasional 3.073 km c. Pembangunan jembatan 29.859 m d. Peningkatan jembatan 19.951 m e. Pembangunan jalan tol 1.000 km (pemerintah dan swasta)
3 Perumahan dan Permukiman a. Pembangunan rumah susun untuk MBR sebanyak 550.000 unit b. Pembangunan rumah khusus dalam rangka penanganan paska bencana/konflik, maritim, daerah tertinggal dan perbatasan negara sebanyak 50.000 unit c. Pembangunan rumah swadaya untuk penurunan backlog dan rumah tidak layak huni sebanyak 1.750.000 unit d. Penyaluran bantuan pembiayaan untuk pembangunan 900.000 unit rumah umum (rumah tapak dan rusunami, dan sewa beli) dan 450.000 unit rumah swadaya e. Penyaluran bantuan uang muka untuk MBR sebanyak 476.000 unit f. Pembangunan SPAM 24.544 liter/detik (regional 3.500 ltr/dtk, perkotaan 12.270 ltr/dtk, perdesaan 7.274 ltr/dtk, dan kawasan khusus termasuk di daerah terpencil dan permukiman nelayan 1.500 ltr/dtk) g. Pembangunan infrastruktur di 38.431 ha permukiman kumuh h. Pembangunan kawasan perbatasan di 87 PLBN i. Pembangunan pengolahan air limbah untuk melayani 3.732.084 KK j. Pembangunan sistem penanganan persampahan untuk melayani 8.431.250 KK k. Revitalisasi kawasan tematik perkotaan di 195 kawasan (45 kawasan pusaka dan 150 kawasan strategis nasional)
9
CAPAIAN OUTPUT PRIORITAS TA.2015-2016 INFRASTRUKTUR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT No
PROGRAM PRIORITAS / OUTPUT
1 Ketahanan Pangan - Pembangunan jaringan irigasi - Rehabilitasi jaringan irigasi - Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana pengamanan pantai - Pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir 2 Ketahanan Air - Pembangunan bendungan
- Pembangunan embung/bangunan penampung air - Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air baku 3 Konektivitas - Pembangunan jalan baru - Peningkatan kapasitas jalan nasional - Pembangunan jembatan - Penggantian jembatan - Pembangunan jalan tol (Pemerintah) 4 Permukiman - Pembangunan SPAM - Penanganan kawasan kumuh - Penanganan kawasan perbatasan - Pelayanan pengolahan air limbah - Pelayanan melalui sistem persampahan - Revitalisasi kawasan tematik 5 Perumahan - Pembangunan rumah susun - Pembangunan rumah khusus - Pembangunan rumah swadaya - Penyaluran bantuan pembiayaan rumah umum untuk MBR - Penyaluran bantuan uang mukaperumahan untuk MBR
SATUAN
hektar hektar km km bendungan
buah m 3 /dtk/buah
RENSTRA PUPR 2015 - 2019 1,000,000 3,000,000 530 3,080 65 bendungan (49 baru/16 lanjutan/ 29 selesai) 1,893 67.52
SASARAN (OUTPUT) 2015
TARGET SD 2019
2016 182,000 480,000 62 288
29 bendungan (13 baru/16 lanjutan) 332 8.74
52,000 348,000 38 288
766,000 2,172,000 430 2,504 -
32 bendungan (8 baru/24 lanjutan/ 2 selesai) 388 6.27
62 bendungan (35 baru/27 lanjutan/ 26 selesai) 1,173 52.51 -
km km meter meter km
2,650 3,073 29,859 19,951 1,000
1,286 2,045 7,221 8,084 21
663 1,370 8,261 4,747 29
701 (342) 14,377 7,120 950 -
ltr/dt hektar PLBN KK KK kawasan
24,544 38,431 87 3,732,084 8,431,250 150
9,286 2,680 7 549,000 4,160,440 -
7,470 2,161 7 667,940 1,700,000 110
7,788 33,590 73 2,515,144 2,570,810 40 -
unit unit unit unit unit
550,000 50,000 1,750,000 900,000 476,000
15,660 6,713 83,575 73,416 400
11,144 5,906 93,229 87,390 106,000
523,196 37,381 1,573,196 739,194 369,600
10
CAPAIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TAHUN 2015 1
Ketahanan Pangan
•Pembangunan jaringan irigasi 186 ribuHa •Rehabilitasi jaringan irigasi 496 ribu Ha
2
ANGGARAN
119, 8 T
Ketahanan Air
•Pembangunan 29 bendungan (13 bendungan baru dan 16 bendungan lanjutan) •Pembangunan 364 embung/bangunan penampung air
3
Konektivitas
•Pembangunan jalan baru 1.200 km •Pembangunan jalan tol 53 km (Pemerintah)
4
Permukiman
•Pembangunan SPAM untuk 3.200 Liter/detik •Pembangunan TPA di 123 kab/kota •Pembangunan infrastruktur di 2.500 Ha kawasan kumuh
5
Perumahan
•Pembangunan Rusunawa 15.700 Unit •Pembangunan Rumah Khusus 6.700 Unit
6
Turbinwas
•Pelatihan tenaga kerja konstruksi, penyusunan strategi pengembangan wilayah, penelitian, pengembangan inovasi, pengawasan kinerja dan keuangan, penyediaan informasi publik
11
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR 2015-2019
DENGAN PENDEKATAN PENGEMBANGAN
Pembangunan infrastruktur PUPR difokuskan pada
WILAYAH
35 Wilayah
Pengembangan Strategis (WPS) untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi disparitas antar wilayah Esensi: 1.memadukan antara pengembangan wilayah dengan “market driven”. 2.mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan 3.memfokuskan pengembangan infrastruktur menuju wilayah strategis 4.mendukung percepatan pertumbuhan kawasan-kawasan pertumbuhan di WPS 5.mengurangi disparitas antar kawasan di dalam WPS. Untuk itu diperlukan: •Keterpaduan Perencanaan antara Infrastruktur dengan pengembangan kawasan strategis dalam WPS. •Sinkronisasi Program antar infrastruktur (Fungsi, Lokasi, Waktu, Besaran, dan Dana).
12
ILUSTRASI
Network Infrastructure Connectivity PELABUHAN LAUT PELABUHAN LAUT
PUSAT EKONOMI
KAWASAN INDUSTRI
BANDARA
PUSAT EKONOMI
KEK
PUSAT EKONOMI (IBUKOTA PROVINSI) Pusat komersial & perdagangan
KEK
KAWASAN INDUSTRI
BANDARA
Konektivitas utama
KSPN
KAWASAN INDUSTRI
Arus pergerakan orang, barang dan jasa
Konektivitas pendukung Pengembangan listrik, air, dan serat optik Listrik, air, dan serat optik 13
14
KETERPADUAN TERHADAP PENGEMBANGAN 10 PKSN PERBATASAN 2015-2019 [PERBATASAN] SABANG
RANAI
PALOH - ARUK
ENTIKONG
NUNUKAN
JAYAPURA
TAHUNA
NANGA BADAU
10
PKSN Konsentrasi Pengembangan 2015-2019
16
PKSN Tahapan Persiapan Pengembangan
Sumber: Rencana Induk Perbatasan 2015-2019
ATAMBUA
SAUMLAKI
PKSN Perbatasan
PKSN Perbatasan
PKSN Perbatasan
PKSN Perbatasan
Jagoi Babang
Long Pahangai
Tanah Merah
Kalabahi
Jasa
Simanggaris
Dumai
Ilwaki
Long Nawang
Kefamenanu
Batam
Dobo
Long Midang
Merauke
Melonguane
Daruba 15
3
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PUPR DALAM MENDUKUNG KAWASAN PERBATASAN, TERTINGGAL, DAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR (KEWENANGAN PUSAT DAN KEWENANGAN DAERAH)
16
TUJUAN PEMBANGUNAN PERBATASAN NEGARA
1. Pengembangan kawasan perbatasan ditujukan untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman 2. Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan: • pendekatan keamanan (security approach), • pendekatan kesejahteraan masyarakat (prosperity approach) • Pendekatan lingkungan (environment sustainability)
17
AMANAT RENSTRA PUPR 2015-2019 •
•
Pengembangan kawasan perbatasan mengutamakan pemenuhan pelayanan dasar serta peningkatan konektivitas sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan. Kegiatan Kementerian PUPR yang dilaksanakan di kawasan perbatasan, sesuai dengan amanat Renstra PUPR 2015-2019 yaitu : - Pembangunan jalan baru di perbatasan Kalimantan, Papua, dan lain-lain. - Pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar di 86 kawasan. - Pembangunan rumah khusus di daerah perbatasan negara yang dilengkapi PSU pendukung.
18
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR KEWENANGAN PUSAT PADA KAWASAN PERBATASAN
1 2 3 4
Mendukung pembangunan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) melalui infrastruktur permukiman (9 PKSN sampai dengan tahun 2019) Membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) pada pintu keluar masuk yang telah disepakati oleh kedua negara (7 PLBN prioritas sampai dengan tahun 2019)
Membangun konektivitas paralel perbatasan dan radial dari perbatasan menuju pusat permukiman (PKN dan PKW). Perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR pada 4 (empat) Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), yaitu: • WPS Temajuk – Sebatik di Pulau Kalimantan; • WPS Kupang – Atambua di Provinsi NTT; • WPS Jayapura – Merauke di Provinsi Papua; dan • WPS Pulau-Pulau Kecil Terluar (92 Pulau) 19
STRATEGI PENANGANAN INFRASTRUKTUR PUPR DI KAWASAN PERBATASAN Untuk itu, strategi pembangunan infrastruktur pada kawasan perbatasan dilakukan melalui:
1) Pembangunan konektivitas mendukung pengembangan wilayah yang mencakup: a. Pembangunan tulang punggung 3 wilayah pertumbuhan (WPS) Perbatasan Darat di Kalimantan untuk mendukung pertahanan keamanan dan pengembangan wilayah. b. Pembangunan tulang punggung di beberapa wilayah pertumbuhan sedang berkembang dan pertumbuhan baru (WPS) yang berupa konektivitas untuk mengembangkan potensi ekonomi. 2) Pemanfaatan sumber daya dengan membangun: a. Infrastruktur penampung air untuk mendukung ketahanan air; b. Infrastruktur irigasi untuk mendukung kedaulatan pangan; c. Pemanfaatan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung kedaulatan energi. 3) Peningkatan kualitas hidup di pusat-pusat pertumbuhan dan permukiman melalui pembangunan: a. Infrastruktur permukiman termasuk infrastruktur perumahan maupun pengembangan permukiman baru; b. Pembangunan dan perbaikan perumahan terutama untuk MBR.
20
LOKUS DAN SUMBER PEMBIAYAAN PENANGANAN INFRASTRUKTUR PUPR DI PERBATASAN, DAERAH TERTINGGAL, PULAU KECIL TERLUAR
• Lokasi dukungan Kementerian PUPR di Kawasan Perbatasan, Daerah Tertinggal, dan Pulau Terluar mengacu pada peraturan dan perundangan yang berlaku: a. Perbatasan: Perka BNPP No 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 b. Tertinggal: Perpres No 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 • Pemerataan pembangunan antar wilayah oleh kementerian PUPR melalui APBN dilaksanakan melalui pendekatan WPS (Wilayah Pengembangan Strategis). • Penanganan Infrastruktur kewenangan Pemerintah Daerah di Kab/Kota Tertinggal dapat dilakukan melalui mekanisme DAK (Reguler,
Penugasan, dan Afirmasi)
21
TA 2015-2019
Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Baru Pulau-Pulau Kecil Terluar Peningkatan jalan Pusat Kota Sabang-COT DamarKm 0 P.weh (27,32 KM)
Pembangunan Rayaseunara
waduk
• Pembangunan Infrastruktur Kws Permukiman Perkotaan Kota Sabang • Pembangunan TPST/3R
Peningkatan Struktur Jalan Lingkar Pulau Sebatik
Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di Ranai Kota, Bunguran Timur
Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Miangas (Lanjutan)
Pembangunan Pengaman Pantai & SID pembangunan Infrastruktur Pantai
Pelebaran Jalan & rehabilitasi minor di P.Sangihe
Pembangunan infrastruktur permukiman di Kawasan Pelabuhan bebas Sabang
PBL di Kawasan Pelabuhan bebas Sabang
Sanimas & Spam Kawasan Rawan Air Kec.Pagai Selatan
Pembangunan perumahan di Kawasan Pelabuhan bebas Sabang
Pembangunan SPAM IKK Baa dan IKK Rote Barat Laut Pembangunan SPAM Di Kws Khusus Kep. Mentawai
Peningkatan Struktur Jalan Di Pulau Rote
Pelebaran jalan Dobo-Dermaga • Pelebaran jalan di P.Yamdena • Peningkatan Jembatan Wear Aruibab Besar
22
PERPRES 3 TAHUN 2016 PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL.
a) Pembangunan Proyek Strategis Nasional dapat dimulai setelah memperoleh izin lokasi, izin lingkungan dan/ atau izin mendirikan bangunan. b) Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dilakukan sesuai dengan RTRW, RDTR Daerah atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil, dan jika tidak sesuai, dimungkinkan penyesuaian tata ruang. c) Penyediaan tanah untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau Badan Usaha dengan menggunakan waktu minimum. d) Pemerintah dapat memberikan Jaminan Pemerintah Pusat terhadap Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Pemerintah Daerah yang bekerja sama dengan Badan Usaha. e) Percepatan pengadaan barang/ jasa Proyek Strategis Nasional dapat dilakukan dengan cara: 1) Pengadaan langsung Jasa Konsultansi bernilai paling tinggi Rp 500 juta, 2) Penunjukan langsung kepada Penyedia Jasa Konsultansi sejenis dengan kinerja baik pada Kementerian, 3) Penunjukan langsung 1 (satu) kali kepada Penyedia Barang/ Jasa Konstruksi yang telah melaksanakan Kontrak sejenis dengan kinerja baik pada Kementerian.
23
23
LINGKUP PERPRES 3 TAHUN 2016
Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat a. Bidang Sumber Daya Air: Pembangunan Bendungan dan NCICD b. Bidang Bina Marga: Pembangunan Jalan Tol dan Jalan Nasional/Strategis Nasional Non-Tol, c. Bidang Cipta Karya: Penyediaan Infrastruktur Air Minum, Sistem Air Limbah Komunal, serta Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Sarana Penunjang, d. Bidang Penyediaan Perumahan: Program Satu Juta Rumah.
24
ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PUPR KEWENANGAN DAERAH MELALUI DAK TA 2016
• Kebijakan bidang DAK tahun 2016 ditentukan berdasarkan: – Kebutuhan pada dukungan terhadap pencapaian prioritas nasional (Tiga dimensi pembangunan dan sembilan agenda prioritas (nawacita) sesuai RPJMN 2015-2019) – Difokuskan pada kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat (khususnya sesuai SPM) • Menu (ruang lingkup) DAK didasarkan pada sasaran prioritas dari setiap bidang dan sesuai pembagian urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. • Pemerintah akan lebih memperhatikan pengalokasian DAK kepada daerah-daerah tertinggal, perbatasan, terluar, terpencil, kepulauan, dan pasca bencana. • DAK juga diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan nonfisik. Kegiatan non fisik yang dimaksud adalah kegiatan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik di daerah.
25
DAK INFRASTRUKTUR PUBLIK DAERAH
•
Besaran Alokasi berkisar ± Rp 100 M per Kab/Kota.
•
Penggunaannya diarahkan untuk pembangunan/rehabilitasi infrastruktur pelayanan publik di daerah yang belum di danai dari DAK Reguler (sebagai komplementer DAK Reguler)
•
Pilihan penggunaan untuk Bidang Infrastruktur Publik disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
•
Besaran alokasi mempertimbangkan usulan percepatan pembangunan infrastruktur dari daerah (proposal based), diluar yang didanai dari DAK reguler dan belanja murni APBD.
•
Tidak ada kewajiban penyediaan dana pendamping.
•
Maksimal 5% dari alokasi DAK infrastruktur per daerah dapat digunakan untuk penunjang kegiatan fisik.
26
DAK AFFIRMASI DALAM APBN 2016
1. Menggunakan pendekatan wilayah sebagai kebijakan afirmasi untuk mempercepat pembangunan di daerah perbatasan, tertinggal, terpencil, terluar, pesisir dan/atau kepulauan. 2. Jumlah daerah yang masuk kategori perbatasan, tertinggal, terpencil, terluar, pesisir dan/atau kepulauan akan dikoordinasikan dengan Bappenas, Kemendes PDTT, BNPP, Kemendagri. DAK affirmasi diperuntukkan bagi Bidang Infrastruktur Dasar: • Infrastruktur Transportasi (sub bidang jalan dan sub bidang transportasi perdesaan); • Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum; dan • Infrastruktur Irigasi 3. Besaran alokasi DAK didasarkan pada data kebutuhan teknis
27
4 DUKUNGAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR PUPR MENDUKUNG KAWASAN PERBATASAN 2016 DAN PROGRAM PRIORITAS TA 2017
28
DUKUNGAN ANGGARAN KEMENTERIAN PUPR MENDUKUNG KAWASAN PERBATASAN (APBN + DAK) NO. PROVINSI 1 NAD Aceh Singkil 2 Sumatera Utara Nias Barat Nias Utara Nias Nias Selatan 3 Sumatera Barat Kepulauan Mentawai Pasaman Barat Solok Selatan 4 Sumatera Selatan Musi Rawas Musi Rawas Utara (DOB) 5 Bengkulu Seluma 6 Lampung Lampung Barat Pesisir Barat (DOB) 7 Jawa Timur Bondowoso Situbondo Bangkalan Sampang 8 Banten Pandeglang Lebak
ALOKASI APBNP 2016 ALOKASI DAK 2016 16,953,116 72,585,296 16,953,116 72,585,296 15,829,905 323,650,638 67,797,245 86,991,633 15,829,905 91,684,280 77,177,480 241,928,056 303,579,891 63,085,785 100,607,076 137,501,575 101,464,610 41,340,696 101,508,205 98,047,217 273,338,138 91,547,217 142,387,295 6,500,000 130,950,843 66,478,798 129,070,910 66,478,798 129,070,910 251,592,824 298,826,617 174,479,995 164,726,273 77,112,829 134,100,344 169,865,137 575,787,135 18,920,685 92,102,839 51,613,082 120,976,135 2,367,063 214,104,122 96,964,307 148,604,039 591,717,265 184,813,407 133,038,479 74,874,217 458,678,786 109,939,190
NO. PROVINSI 9 Nusa Tenggara Barat Lombok Barat Lombok Tengah Lombok Timur Sumbawa Dompu Bima Lombok Utara Sumbawa Barat 10 Nusa Tenggara Timur Sumba Barat
(Dalam Rp Ribu) ALOKASI APBNP 2016 ALOKASI DAK 2016 1,653,910,742 1,173,839,045 130,662,192 130,719,951 280,295,509 207,490,245 49,965,146 191,851,017 310,238,231 166,001,045 377,497,133 67,117,050 255,452,803 209,283,575 40,918,764 142,978,983 208,880,964 58,397,179 1,197,533,127 2,031,724,476 94,380,273 89,988,213
Sumba Timur Kupang Timor Tengah Selatan
67,349,469 131,186,007 54,854,631
145,740,988 138,336,071 76,133,683
Timor Tengah Utara Belu Alor
69,675,203 342,877,961 28,409,083
105,627,716 97,238,578 148,828,106
Lembata Ende Manggarai
14,227,518 107,546,479 28,945,420
130,581,978 185,988,755 103,241,689
Rote Ndao
29,857,323
104,772,820
Manggarai Barat
32,087,592
111,469,276
Sumba Barat Daya
31,573,247
137,422,778
Sumba Tengah
29,117,883
62,977,913
Nagekeo
29,079,999
78,767,084
Manggarai Timur Sabu Raijua
61,593,554
93,216,673
39,336,564 5,434,921
96,716,982 124,675,173
Malaka (DOB)
29
1
PROGRAM PRIORITAS 2017
KEDAULATAN PANGAN/KETAHANAN AIR
4,45
m3/dtk
Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air baku Antara lain: • Air Baku-Prov. NTB, NTT • Sungai Maro-Merauke • SPAM Regional Kota Sorong • SPAM Regional Kota Bengkulu • Gunung Mentas-Kab. Belitung • Bojong Renged-Kab. Tangerang • SPAM Regional WososukasKab.Wonogiri
39
bendungan
(9 baru dan 30 lanjutan) • • • • • • • • •
Rukoh-Aceh Lausimeme-Sumut Komering II-Sumsel Bener-Jateng Sidan-Bali Temef-NTT Pamukkulu-Sulsel Way Apu-Maluku Baliem-Papua
154
km
Pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir Antara lain: • JUMFP-DKI Jakarta • FMSRB-Banten, Ambon • UFC-Kota Manado • Banjir Kota Jambi • Sudetan Kali Ciliwung-Jakarta • Floodway Cisangkuy-Kab. Bandung
105
21
km
Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pengamanan pantai Antara lain: • NCICD-Jakarta • Bali Beach-Bali • Penaganan Rob Semarang dan Pekalongan
embung/
bangunan penampung air lainnya Pengembangan dan Perluasan Embung Konservasi di Jakabaring Kota Palembang untuk mendukung Asian Games 2018 Pembangunan Embung Antara lain: • Embung Pangkaran Kab. Kapuas Hulu • Embung Serbaguna Tanjung Agung Kab. Bulungan • Embung Rawasari Kota Tarakan • Embung Batang Dareh Bulakan Kota Payakumbuh
323
ribu Ha
Rehabilitasi jaringan irigasi Antara lain: • DI Pacal Kab. Bojonegoro • DI Colo Kab. Sukoharjo • DI Gondang Kab. Lamongan • DI Rentang Kab. Majalengka, Cirebon, Indramayu
84
ribu Ha
Pembangunan jaringan irigasi Antara lain: • DI Baliase Kab. Luwu Utara • DI Jabung Kab Lampung Timur • DI Jambo Aye Kanan Kab. Aceh Utara • DI Pitap Kab. Balangan • D.I Batang Alai Kab. Hulu Sungai Tengah • DI Bomberay Kab. Fakfak, • DI Oransbari Kab. Manokwari • DI Malaos Kab. Sorong Papua Barat
30
2
PROGRAM PRIORITAS 2017
KONEKTIVITAS
796
23 km
km
Pembangunan jalan baru (Jalan perbatasan, Jalan Pansela Jawa, dan Trans Papua) 1. Penanganan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa 158 km 2. Pembangunan Jalan Perbatasan Kalimantan 197,7 km 3. Pembangunan Jalan Perbatasan NTT 176,19 4. Pembangunan Jalan Perbatasan Papua 56,51 5. Pembangunan Jalan Trans Papua 176,1 km Pembangunan Jalan di 5 Prioritas KSPN 1. D.Toba 2. Bromo 3. Mandalika 4. Labuan Bajo 5. Raja Ampat
7.898 m
Pembangunan jalan tol (Pemerintah) 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Medan – Kualanamu Akses Tanjung Priok Cisumdawu Solo – Kertosono Balikpapan – Samarinda Manado – Bitung
808 km
Peningkatan kapasitas jalan nasional
Pembangunan jembatan 1. 2. 3. 4.
Jembatan Teluk Kendari Jembatan Holtekamp Jembatan Pulau Balang Dan lain lain
7.787 m
Peningkatan jembatan
31
3
PROGRAM PRIORITAS 2017
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
11.400 unit
Pembangunan rumah susun untuk MBR 1. Penyelesaian Rusun Untuk Perkampungan Atlet (Kemayoran) 2. Penyelesaian Rusun Untuk Tingkat Tinggi Untuk MBR Pasar Minggu, Pasar Rumput, Pondok Kelapa
1.900 unit
Pembangunan rumah khusus dalam rangka penanganan paska bencana/konflik, maritim, daerah tertinggal dan perbatasan negara
375.000 unit
Rumah umum (rumah tapak dan rusunami) melalui KPR FLPP
109.500 unit
Pembangunan rumah swadaya untuk penurunan backlog dan rumah tidak layak huni
225.000 unit Subsidi selisih bunga
32
3
PROGRAM PRIORITAS 2017
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
7 PLBN
Pembangunan kawasan perbatasan (Inpres 6/2015) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Entikong, Kalbar Nanga Badau, Kalbar Aruk, Kalbar Mota’ain, NTT Motamassin, NTT Wini, NTT Skouw, Papua
433 ha
Drainase lingkungan untuk penanganan genangan
1.431 ha
Pembangunan infrastruktur permukiman kumuh (kondisi kumuh 45%) Peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan di 5 Kota/Kabupaten (Banjarmasin, Yogyakarta, Bandar Lampung, Malang, Pontianak).
PENATAAN BANGUNAN LINGKUNGAN Revitalisasi dan Pengembangan Kawasan Tematik Perkotaan (Kota Hijau, Pusaka dan Cerdas), 20 Pengembangan Ruang Terbuka Hijau / Publik, 6 Kawasan Pusaka, pengembangan 14 Kebun Raya Perkotaan/Pedesaan (Baturaden, Cibinong, Cibodas, Wamena, Kuningan, Liwa, Megawati Soekarno Putri, Purwodadi, Eka Karya, Balikpapan, Banua, Bogor, Kendari, Jompie).
PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
1. Penataan Bangunan Kawasan Strategis, kawasan destinasi wisata di 10 KSPN (Danau Toba, Mandalika, Borobudur, dll), serta Direktif Presiden (Kws Masjid Raya Padang, Monumen Kapsul Waktu Merauke, Menara Salib Wamena, Sail Sabang); 2. Pemb. Prasarana dan Sarana Asian Games XVIII di GBK dan Palembang; 3. Rehabilitasi/Renovasi Istana Negara, Bogor, dan Cipanas, Kraton Kasunanan dan Puri Mangkunegaran Solo;
4. Peningkatan kualitas kawasan permukiman perdesaan di 36 Kabupaten (agro/minapolitan) termasuk Pembangunan Infrastruktur Wilayah dalam rangka mendukung Pengembangan Sosial Ekonomi Wilayah untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah di 200 Kecamatan; 5. Penataan Kawasan Kampung Nelayan di 6 Kab/Kota Prioritas (Tegalsari-Kota Tegal, Sumber JayaBengkulu, Kampung Beting-Pontianak, Karangsong-Indramayu, Morodemak-Demak, Kuin-Banjarmasin).
33
3
PROGRAM PRIORITAS 2017
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
4.180 ltr/dtk
Pembangunan SPAM (regional 350 ltr/dtk, perkotaan 2.020 ltr/dtk, perdesaan 1.530 ltr/dtk, dan kawasan khusus 280 ltr/dtk termasuk di permukiman nelayan) 1. Pencapaian 100% Akses Aman Air Minum di 11 Kabupaten/Kota yang termasuk Showcase City (Kota Binaan);
130.500
KK
Pembangunan pengolahan air limbah
2. Pengembangan SPAM untuk mendukung sistem perkotaan nasional 2015-2019 yaitu 12 kawasan metropolitan (Mebidangro, Jabodetabek, Cekungan Bandung, Kedung Sepur, Gerbang Kertasusila, Sarbagita, Maminasata, Kaw. Perkotaan Palapa, Patungraya Agung, Banjarbakula, Mataram Rata, Bimindo), 20 kota sedang, 10 kota baru (Sofifi, Pontianak, Maja, dll), dan 39 kawasan pusat pertumbuhan baru;
1. Percepatan pembangunan IPAL Terpusat Skala Regional di 2 kab/kota, skala kab/kota di 7 kab/kota, skala kawasan di 34 kab/kota, skala komunal di 108 kab/kota (termasuk prioritas lokasi penanganan kawasan kumuh);
3. Pembangunan SPAM Regional Baru di 2 kawasan (Mebidangro, Maminasata) dan SPAM Regional Lanjutan di 5 kawasan (Keburejo, Petanglong, Kertamantul, Mojolamong, Durolis);
2. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 53 kab/kota diprioritaskan untuk kab/kota yang belum memiliki IPLT dengan cakupan akses sanitasi layak lebih dari 50% jumlah penduduk.
4. Pengembangan SPAM di Kawasan Khusus yaitu kawasan perbatasan (Long Nawan, Long Bawan, Tulin Onsoi, Tahuna Barat, Rote Barat Daya, Molos Oan, Mutis), 1 pulau kecil terluar (Werwaru-Maluku), 2 kawasan nelayan (Aceh Besar, Halmahera Timur), dan 8 mendukung operasional kegiatan RSUD (Sulteng, Jayapura, Nabire, Merauke, Sampit, Banten, Maluku Tengah, Ambon), pengembangan SPAM di 5 Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan prioritas;
2.905.400
KK
Pembangunan sistem persampahan 1. Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R skala komunal di 96 Kab/Kota a.l. Kota Banda Aceh, Kab. Bangka Barat, Kota Palangkaraya, Kota Makasar, Kota Denpasar (termasuk mendukung prioritas lokasi penanganan kawasan kumuh); 2. Pembangunan TPA di 52 kab/kota yang diprioritaskan: Kota Balikpapan, Kota Jambi, Kab. Pandeglang, Kb. Bolaangmongondow, Kota Sorong, yang disesuaikan dengan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan untuk menghindari idle capacity. TPA Skala Regional di 3 kab/kota (Legok Nangka, Nambo, Banjar Kuala).
5. PAMSIMAS dengan target 5.000 desa di 33 provinsi. 34
35
