KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MINAPOLITAN

KEGIATAN PERDESAAN POTENSIAL DUKUNGAN INFRASTRUKTUR KE-CIPTA KARYA-AN

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MINAPOLITAN RAPAT KOORDINASI MINAPOLITAN TAHUN 2014 BATAM 21 – 23 SEPTEMBER 2014

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Materi Bahasan POTRET PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DI INDONESIA KEBUTUHAN PEMBANGUNAN PERDESAAN KONSEP PEMBANGUNAN PERDESAAN KONSEP PENYUSUNAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERDESAAN

PERAN PEMERINTAH DAERAH DUKUNGAN KE-CIPTA KARYA-AN PADA MINAPOLITAN PENUTUP 2

Potret Pembangunan Permukiman Tingkat Urbanisasi: 55%

Transformasi sumberdaya ke Perkotaan Berlebihan

hidup di kota

Jumlah Perkotaan: >100 perkotaan Penduduk Perkotaan 2010: 118,8 juta

3

POTRET PERKOTAAN

Sumberdaya Manusia Terbatas

MISKIN/ KESEJAHTERAAN RENDAH/ DISPARITAS

Layanan Infrastruktur Terbatas/ Degradasi/ KUMUH

POTRET PERDESAAN

Infrastruktur Minim

Sumber: BPS, Ditjen Tata Ruang dan Ditjen CK.

Rencana Penataan Spasial

Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2008

RTRWN beserta turunannya menetapkan kawasan-kawasan strategis dengan sudut pandang kepentingan budidaya pertanian/perikanan/pariwisata dalam bentuk kawasan perdesaan dan kawasan agropolitan/minapolitan 4

Rencana Pembangunan Ekonomi

Dokumen MP3EI Perpres No. 32 Tahun 2011

MP3EI mendesain pembangunan ekonomi dengan membentuk 6 Koridor Ekonomi. Koridor Ekonomi yang dibentuk berdasarkan keunggulan aset (sumber daya alam, SDM, lainnya) dan akses strategis wilayah (pelabuhan, bandara internasional, lainnya) 5

Kebutuhan Pembangunan Perdesaan Tantangan Perkotaan

Spasial Plan

Tantangan Perdesaan

Masterplan Pembangunan Ekonomi Kebutuhan pembangunan yang seimbang

Kawasan Perdesaan sebagai Penggerak Pertumbuhan

Pembangunan Minapolitan Agropolitan, KTM Dan lainnya

6

Paradigma pembangunan permukiman perdesaan adalah dengan menjadikan kawasan strategis sebagai pengerak pertumbuhan (engine of development ) perdesaan Pengembangan kawasan perdesaan yang strategis sebagai pusat pertumbuhan seperti kawasan agropolitan, minapolitan, KTM, dan lainnya.

Program Pembangunan Perdesaan Perdesaan Belum Berkembang

Pembangunan Kawasan Perdesaan Ditjen Cipta Karya

  

PPIP RIS PNPM PNPM PISEW

Kawasan Rawan Bencana

Fasilitasi infrastruktur permukiman rawan bencana/ tanggap bencana

Kawasan Strategis Perbatasan

Fasilitasi infrastruktur permukiman dan infrastruktur fungsional di kawasan perbatasan (Pos Lintas Batas, dan lainnya)

Perdesaan Berkembang

  

KSK Agropolitan/Minapolitan KTM

Sejauh ini, Ditjen Cipta Karya belum memiliki dokumen perencanaan strategis pembangunan kawasan perdesaan di masing-masing kabupaten yang dapat diacu secara umum untuk mendukung rencana program investasi dalam RPIJM Bidang Cipta Karya dalam lingkup pengembangan kawasan perdesaan, baik secara fisik maupun non fisik.

7

Konsep Pembangunan Perdesaan Perdesaan Berkembang

Perdesaan Belum Berkembang Penyiapan Kawasan  Penyusunan strategi pembangunan kawasan perdesaan  Penyediaan Infrastruktur perdesaan

Pemberdayaan Masyarakat  Pemberdayaan Pelaku Usaha Masyarakat perdesaan  Penguatan Kelembagaan perdesaan Orientasi Ekspor dan Nilai Tambah  Penyediaan permodalan untuk pengembangan potensi unggulan, usaha lokal dan pemasaran

8

Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Kawasan     

Pengurangan kesenjangan wilayah Peningkatan Pendapatan Masy Penyediaan Lapangan Kerja Penurunan Tingkat Pengangguran Penurunan Tingkat Kemiskinan

Konsep Penyusunan Strategi STRATEGI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN Sistem Usaha     

Sistem Permukiman

Pengembangan Potensi Peningkatan Program Budidaya Peningkatan Industri Perdesaan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan SDM

 



Pengembangan Permukiman Peningkatan Prasarana dan Sarana Pengembangan Fasiltas Sosial dan Umum

integrasi Pertumbuhan Sosial-Ekonomi Perdesaan  

9

Strategi Pembangunan Kawasan Perdesaan mengintegrasikan komponen sistem usaha pertanian/perikanan/pariwisata dengan sistem satuan permukiman guna menumbuhkan ekonomi kawasan. Pemerintah Daerah (Kota/Kabupaten) merupakan pemeran utama dalam penyusunan strategi pembangunan perdesaan ini

Konsep Penyusunan Strategi RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

(RTRW) KABUPATEN

(RPJPD)

RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERDESAAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(RPJMD)

(RTR PERDESAAN)

Kedudukan Strategi Pembangunan Kawasan Perdesaan

RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

STRATEGI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

DALAM KERANGKAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN

RENCANA SEKTOR PERTANIAN (AGROPOLITAN & KTM)

PERIKANAN (MINAPOLITAN)

PARIWISATA (AGRO/WANA/PESISIR)

RENCANA SEKTOR LAINNYA

RENCANA INDUK SISTEM (RIS) RENCANA INDUK SANITASI & AIR MINUM

RENCANA INDUK PERSAMPAHAN

MASTERPLAN SEKTOR LAINNYA

RENCANA PEMBANGUNAN INVESTASI JANGKA MENENGAH

(RPIJM)

sinkronisasi diacu/diterjemahkan/didetailkan

10

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN POTENSIAL PRIORITAS

Konsep Penyusunan Strategi NASIONAL PROVINSI

Kedudukan Strategi Pembangunan Kawasan Perdesaan DALAM KERANGKAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN

KEBIJAKAN SPASIAL

KEBIJAKAN SEKTORAL

RTRWN

RPJMN

RTRW Provinsi

RPJM Provinsi

RTRW Kota/Kabupaten

RPJM Kota/Kabupaten

SELURUH SEKTOR

STRATEGI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

STRATEGI KETERPADUAN SUB SEKTOR

KOTA/ KABUPATEN

STRATEGI PEMBANGUNAN KAWASAN

RPIJM PROGRAM MULTI SEKTOR (AM-PLP-BANGKIM-PBL) PROGRAM MULTI TAHUN PROGRAM MULTI SUMBER DANA

MEMORANDUM PROGRAM DAN PROGRAM TAHUNAN

11

SEKTOR CIPTA KARYA

Konsep Penyusunan Strategi

Lingkup Wilayah

Lingkup Substansi

Strategi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan Potensial Prioritas

Kawasan Perdesaan

Kawasan Perdesaan Potensial Prioritas (fungsional)

 Strategi Pembangunan  Arahan Program Pembangunan  Identifikasi Kawasan Perdesaan Potensial Prioritas

Rencana Aksi Pembangunan  Pembangunan Sistem Permukiman (Cipta Karya)  Pembangunan Sistem Usaha

Lingkup Substansi dari Strategi Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah arahan pembangunan dalam bentuk strategi dan program serta penentuan prioritas kawasan perdesaan potensial dengan mengintegrasikan komponen sistem usaha budidaya pertanian/perikanan/kehutanan/ pariwisata dengan sistem satuan permukiman (infrastruktur bidang cipta karya)

12

Peran Pemerintah Daerah UU

NO.32/2004 Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah

NO.38/2007 Pembagian Urusan Pemerintah

Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Permukiman Perdesaan

Penyerahan wewenang Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan

Mengamanahkan PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR & PEKERJAAN UMUM sebagai Subbidang yang menjadi urusan PEMERINTAH DAERAH a. Penyiapan Strategi Pembangunan dan RPIJM kawasan perdesaan b. Pelaksanaan Program Pembangunan pemerintah pusat dapat memfasilitasi pelaksanaan program pembangunan

c. Pembiayaan Program Pembangunan pemerintah pusat dapat memfasilitasi pembiayaan program dan pihak swasta juga dapat mendukung pembiayaan pembangunan

13

DUKUNGAN DITJEN KE-CIPTA KARYA-AN PADA MINAPOLITAN

Pengembangan Air Minum

Dukungan Ditjen CK Pada n Minapolitan

Pengembangan Permukiman

Peningkatan Kapasitas Daerah

Dukungan SPAM untuk pelayanan air minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan permukiman di sekitar PPI dan dukungan untuk kegiatan PPI/pelabuhan perikanan.

Pembangunan unit air baku (bangunan intake, bangunan penangkap mata air) Pembangunan unit produksi (Instalasi Pengolah Air [IPA], sumur bor) Pembangunan unit jaringan distribusi

Pembangunan unit pelayanan berupa Hidran Umum (HU)

Meningkatkan Kualitas produksi

Jalan produksi, jalan poros dalam kawasan atau menghubungkan pusat produksi ke jalan utama menuju pemasaran dan Penyediaan Air Bersih dan saluran air untuk perikanan, dalam skala kawasan

Meningkatkan nilai tambah & pemasaran

Infrastruktur pendukung pengolahan seperti lantai jemur dan Packing House, serta Infrastruktur pendukung pemasaran seperti pergudangan.

Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan & permukiman

Sanitasi Lingkungan seperti persampahan dan drainase dalam skala kawasan

Pembinaan proses perencanaan pembangunan Pendampingan, Pengawasan dan Evaluasi

Penutup  RTRW telah menetapkan kawasan-kawasan strategis untuk budidaya pertanian/perikanan/pariwisata dengan basis perdesaan. MP3EI menetapkan koridorkoridor eknomi berorientasi pada aset dan akses wilayah. Pembangunan kawasan perdesaan wajib menyelaraskan dengan rencana spasial dengan rencana pembangunan ekonomi tersebut dan juga memperhatikan daya dukung kawasan dan keterkaitan antar kawasan.  Diperlukan pembangunan perdesaan sebagai pengerak pertumbuhan (engine of development) melalui pembangunan kawasan agropolitan, minapolitan, KTM, dan lainnya untuk menjawab tantangan pembangunan perdesaan dan mendukung pengembangan ekonomi.  Pembangunan perdesaan antara lain melalui penyiapan kawasan dengan penyusunan master plan dan dukungan infrastruktur ; pemberdayaan masyarakat untuk penguatan pelaku usaha dan kelembagaan pengelola; dan pengembangan aktivitas usaha berorientasi ekspor dan juga memiliki nilai tambah terhadap komoditas unggulan.  Pemerintah daerah merupakan aktor utama dalam pembangunan kawasan permukiman perdesaan yang terintegrasi antara pembangunan sistem permukiman dan juga pembangunan sistem usaha perdesaan.

15

TERIMA KASIH

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM