KEGIATAN PERDESAAN POTENSIAL DUKUNGAN INFRASTRUKTUR KE-CIPTA KARYA-AN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MINAPOLITAN RAPAT KOORDINASI MINAPOLITAN TAHUN 2014 BATAM 21 – 23 SEPTEMBER 2014
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Materi Bahasan POTRET PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DI INDONESIA KEBUTUHAN PEMBANGUNAN PERDESAAN KONSEP PEMBANGUNAN PERDESAAN KONSEP PENYUSUNAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERDESAAN
PERAN PEMERINTAH DAERAH DUKUNGAN KE-CIPTA KARYA-AN PADA MINAPOLITAN PENUTUP 2
Potret Pembangunan Permukiman Tingkat Urbanisasi: 55%
Transformasi sumberdaya ke Perkotaan Berlebihan
hidup di kota
Jumlah Perkotaan: >100 perkotaan Penduduk Perkotaan 2010: 118,8 juta
3
POTRET PERKOTAAN
Sumberdaya Manusia Terbatas
MISKIN/ KESEJAHTERAAN RENDAH/ DISPARITAS
Layanan Infrastruktur Terbatas/ Degradasi/ KUMUH
POTRET PERDESAAN
Infrastruktur Minim
Sumber: BPS, Ditjen Tata Ruang dan Ditjen CK.
Rencana Penataan Spasial
Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2008
RTRWN beserta turunannya menetapkan kawasan-kawasan strategis dengan sudut pandang kepentingan budidaya pertanian/perikanan/pariwisata dalam bentuk kawasan perdesaan dan kawasan agropolitan/minapolitan 4
Rencana Pembangunan Ekonomi
Dokumen MP3EI Perpres No. 32 Tahun 2011
MP3EI mendesain pembangunan ekonomi dengan membentuk 6 Koridor Ekonomi. Koridor Ekonomi yang dibentuk berdasarkan keunggulan aset (sumber daya alam, SDM, lainnya) dan akses strategis wilayah (pelabuhan, bandara internasional, lainnya) 5
Kebutuhan Pembangunan Perdesaan Tantangan Perkotaan
Spasial Plan
Tantangan Perdesaan
Masterplan Pembangunan Ekonomi Kebutuhan pembangunan yang seimbang
Kawasan Perdesaan sebagai Penggerak Pertumbuhan
Pembangunan Minapolitan Agropolitan, KTM Dan lainnya
6
Paradigma pembangunan permukiman perdesaan adalah dengan menjadikan kawasan strategis sebagai pengerak pertumbuhan (engine of development ) perdesaan Pengembangan kawasan perdesaan yang strategis sebagai pusat pertumbuhan seperti kawasan agropolitan, minapolitan, KTM, dan lainnya.
Program Pembangunan Perdesaan Perdesaan Belum Berkembang
Fasilitasi infrastruktur permukiman dan infrastruktur fungsional di kawasan perbatasan (Pos Lintas Batas, dan lainnya)
Perdesaan Berkembang
KSK Agropolitan/Minapolitan KTM
Sejauh ini, Ditjen Cipta Karya belum memiliki dokumen perencanaan strategis pembangunan kawasan perdesaan di masing-masing kabupaten yang dapat diacu secara umum untuk mendukung rencana program investasi dalam RPIJM Bidang Cipta Karya dalam lingkup pengembangan kawasan perdesaan, baik secara fisik maupun non fisik.
7
Konsep Pembangunan Perdesaan Perdesaan Berkembang
Perdesaan Belum Berkembang Penyiapan Kawasan Penyusunan strategi pembangunan kawasan perdesaan Penyediaan Infrastruktur perdesaan
Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Pelaku Usaha Masyarakat perdesaan Penguatan Kelembagaan perdesaan Orientasi Ekspor dan Nilai Tambah Penyediaan permodalan untuk pengembangan potensi unggulan, usaha lokal dan pemasaran
8
Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Kawasan
Pengurangan kesenjangan wilayah Peningkatan Pendapatan Masy Penyediaan Lapangan Kerja Penurunan Tingkat Pengangguran Penurunan Tingkat Kemiskinan
Konsep Penyusunan Strategi STRATEGI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN Sistem Usaha
Sistem Permukiman
Pengembangan Potensi Peningkatan Program Budidaya Peningkatan Industri Perdesaan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan SDM
Pengembangan Permukiman Peningkatan Prasarana dan Sarana Pengembangan Fasiltas Sosial dan Umum
Strategi Pembangunan Kawasan Perdesaan mengintegrasikan komponen sistem usaha pertanian/perikanan/pariwisata dengan sistem satuan permukiman guna menumbuhkan ekonomi kawasan. Pemerintah Daerah (Kota/Kabupaten) merupakan pemeran utama dalam penyusunan strategi pembangunan perdesaan ini
Konsep Penyusunan Strategi RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
(RTRW) KABUPATEN
(RPJPD)
RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERDESAAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
(RTR PERDESAAN)
Kedudukan Strategi Pembangunan Kawasan Perdesaan
RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
STRATEGI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
DALAM KERANGKAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN
RENCANA SEKTOR PERTANIAN (AGROPOLITAN & KTM)
PERIKANAN (MINAPOLITAN)
PARIWISATA (AGRO/WANA/PESISIR)
RENCANA SEKTOR LAINNYA
RENCANA INDUK SISTEM (RIS) RENCANA INDUK SANITASI & AIR MINUM
RENCANA INDUK PERSAMPAHAN
MASTERPLAN SEKTOR LAINNYA
RENCANA PEMBANGUNAN INVESTASI JANGKA MENENGAH
(RPIJM)
sinkronisasi diacu/diterjemahkan/didetailkan
10
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN POTENSIAL PRIORITAS
Konsep Penyusunan Strategi NASIONAL PROVINSI
Kedudukan Strategi Pembangunan Kawasan Perdesaan DALAM KERANGKAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN
KEBIJAKAN SPASIAL
KEBIJAKAN SEKTORAL
RTRWN
RPJMN
RTRW Provinsi
RPJM Provinsi
RTRW Kota/Kabupaten
RPJM Kota/Kabupaten
SELURUH SEKTOR
STRATEGI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
STRATEGI KETERPADUAN SUB SEKTOR
KOTA/ KABUPATEN
STRATEGI PEMBANGUNAN KAWASAN
RPIJM PROGRAM MULTI SEKTOR (AM-PLP-BANGKIM-PBL) PROGRAM MULTI TAHUN PROGRAM MULTI SUMBER DANA
MEMORANDUM PROGRAM DAN PROGRAM TAHUNAN
11
SEKTOR CIPTA KARYA
Konsep Penyusunan Strategi
Lingkup Wilayah
Lingkup Substansi
Strategi Pembangunan Kawasan Perdesaan
Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan Potensial Prioritas
Kawasan Perdesaan
Kawasan Perdesaan Potensial Prioritas (fungsional)
Strategi Pembangunan Arahan Program Pembangunan Identifikasi Kawasan Perdesaan Potensial Prioritas
Rencana Aksi Pembangunan Pembangunan Sistem Permukiman (Cipta Karya) Pembangunan Sistem Usaha
Lingkup Substansi dari Strategi Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah arahan pembangunan dalam bentuk strategi dan program serta penentuan prioritas kawasan perdesaan potensial dengan mengintegrasikan komponen sistem usaha budidaya pertanian/perikanan/kehutanan/ pariwisata dengan sistem satuan permukiman (infrastruktur bidang cipta karya)
12
Peran Pemerintah Daerah UU
NO.32/2004 Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah
NO.38/2007 Pembagian Urusan Pemerintah
Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Permukiman Perdesaan
Penyerahan wewenang Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
Mengamanahkan PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR & PEKERJAAN UMUM sebagai Subbidang yang menjadi urusan PEMERINTAH DAERAH a. Penyiapan Strategi Pembangunan dan RPIJM kawasan perdesaan b. Pelaksanaan Program Pembangunan pemerintah pusat dapat memfasilitasi pelaksanaan program pembangunan
c. Pembiayaan Program Pembangunan pemerintah pusat dapat memfasilitasi pembiayaan program dan pihak swasta juga dapat mendukung pembiayaan pembangunan
13
DUKUNGAN DITJEN KE-CIPTA KARYA-AN PADA MINAPOLITAN
Pengembangan Air Minum
Dukungan Ditjen CK Pada n Minapolitan
Pengembangan Permukiman
Peningkatan Kapasitas Daerah
Dukungan SPAM untuk pelayanan air minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan permukiman di sekitar PPI dan dukungan untuk kegiatan PPI/pelabuhan perikanan.
Pembangunan unit air baku (bangunan intake, bangunan penangkap mata air) Pembangunan unit produksi (Instalasi Pengolah Air [IPA], sumur bor) Pembangunan unit jaringan distribusi
Pembangunan unit pelayanan berupa Hidran Umum (HU)
Meningkatkan Kualitas produksi
Jalan produksi, jalan poros dalam kawasan atau menghubungkan pusat produksi ke jalan utama menuju pemasaran dan Penyediaan Air Bersih dan saluran air untuk perikanan, dalam skala kawasan
Meningkatkan nilai tambah & pemasaran
Infrastruktur pendukung pengolahan seperti lantai jemur dan Packing House, serta Infrastruktur pendukung pemasaran seperti pergudangan.
Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan & permukiman
Sanitasi Lingkungan seperti persampahan dan drainase dalam skala kawasan
Pembinaan proses perencanaan pembangunan Pendampingan, Pengawasan dan Evaluasi
Penutup RTRW telah menetapkan kawasan-kawasan strategis untuk budidaya pertanian/perikanan/pariwisata dengan basis perdesaan. MP3EI menetapkan koridorkoridor eknomi berorientasi pada aset dan akses wilayah. Pembangunan kawasan perdesaan wajib menyelaraskan dengan rencana spasial dengan rencana pembangunan ekonomi tersebut dan juga memperhatikan daya dukung kawasan dan keterkaitan antar kawasan. Diperlukan pembangunan perdesaan sebagai pengerak pertumbuhan (engine of development) melalui pembangunan kawasan agropolitan, minapolitan, KTM, dan lainnya untuk menjawab tantangan pembangunan perdesaan dan mendukung pengembangan ekonomi. Pembangunan perdesaan antara lain melalui penyiapan kawasan dengan penyusunan master plan dan dukungan infrastruktur ; pemberdayaan masyarakat untuk penguatan pelaku usaha dan kelembagaan pengelola; dan pengembangan aktivitas usaha berorientasi ekspor dan juga memiliki nilai tambah terhadap komoditas unggulan. Pemerintah daerah merupakan aktor utama dalam pembangunan kawasan permukiman perdesaan yang terintegrasi antara pembangunan sistem permukiman dan juga pembangunan sistem usaha perdesaan.
15
TERIMA KASIH
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
