KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK PERCEPATAN AKSES ENERGI DI INDONESIA: OPSI PELUANG DAN TANTANGANNYA Jakarta, 4 Februari 2016

OUTLINE 1 PENDAHULUAN 2 KONDISI SAAT INI 3 DRAFT RUKN 2015-2034 4 PROGRAM PEMBANGUNAN 35,000 MW 5 PROGRAM LISTRIK PERDESAAN 6 KENDALA PEMBAGUNAN INFRASTRUKTUR PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

1 PENDAHULUAN

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM SECTOR KETENAGALISTRIKAN

1 Pembangunan

ketenagalistrikan ketersediaan tenaga listrik :

bertujuan

untuk

menjamin

• Dalam jumlah yang cukup • Kualitas yang baik • Harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

2 Pemanfaatan Sumber Energi Primer

• Sumber energy primer dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional untuk menjamin penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan • Mengutamakan sumber energi baru dan energi terbarukan • Sumber energi primer dalam negeri  diutamakan untuk kepentingan ketenagalistrikan nasional


3

KEBIJAKAN PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK NASIONAL

PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT MENIKMATI LISTRIK ENERGY MIX PP NO. 79 TAHUN 2014

PROGRAM PEMANFAATAN EBT

PROGRAM PEMANFAATAN ENERGI FOSIL

RUEN, RUKN, RUKD, & RUPTL PP NO. 14 TAHUN 2014 TENTANG KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

UU NO. 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

UU NO. 30 TAHUN 2007 TENTANG ENERGI

UUD 1945


4

PENGELOLAAN PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK PENGUASAAN

PENGUSAHAAN BUMN*

NEGARA

BUMD

PEMERINTAH PEMERINTAH DAERAH

SWASTA

REGULASI KEBIJAKAN STANDAR Menyediakan dana untuk:

KOPERASI SWADAYA MASYARAKAT *: Prioritas Pertama

• Kelompok masyarakat tidak mampu; • Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang; • Pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan • Pembangunan listrik perdesaan. DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

5

LANDASAN HUKUM PERENCANAAN BIDANG ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN UU 30/2007

UU 30/2009

(EnergI)

(Ketenagalistrikan)

PP 79/2014 (Kebijakan Energi Nasional) Disusun oleh Dewan Energi Nasional kemudian ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Rencana Umum Energi Nasional

Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional

Disusun oleh Pemerintah berdasarkan Kebijakan Energi Nasional kemudian ditetapkan oleh Dewan Energi Nasional.

Disusun dan ditetapkan oleh Menteri berdasarkan Kebijakan Energi Nasional setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

PP 14/2012 jo PP 23/2014 (Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik)

[Kepmen ESDM No. 2682.K/21/MEM/2008]

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik [RUPTL PT PLN (Persero) – Kepmen ESDM No. 0074 K/21/MEM/2015] Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan RUK dan RUPTL. RUPTL disusun oleh memperhatikan RUK.


Badan

Usaha

dengan

6

2 KONDISI SAAT INI


7

GAMBARAN UMUM PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK NASIONAL TAHUN 2015

PLN 70%

54.488 MW

PPU 4% IO non BBM 5%

KAPASITAS TERPASANG PEMBANGKIT

54.488 MW

IPP 21%

KAPASITAS TERPASANG PEMBANGKIT

PLN: 38.204 MW IPP: 11.519 MW PPU: 2.349 MW IO non BBM: 2.416 MW EBT 11%

PRODUKSI TENAGA LISTRIK

KONSUMSI TENAGA LISTRIK

283 TWh

228 TWh

Gas 25%

283 TWh

Batubara 50%

Minyak Bumi 14% ENERGI MIX *)

RASIO ELEKTRIFIKASI

88.30 %

PUBLIC 6%

kWh PER KAPITA

910 kWh

RESIDENTIAL 38%

228 TWh

INDUSTRY 40%

BUSINESS 16%

KONSUMSI TENAGA LISTRIK PER GOLONGAN *) *) Termasuk Non-PLN


8

VIETNAM 98 %

THAILAND 99.3%

BRUNEI 99.7 %

MALAYSIA 99 %

SINGAPORE 100 %

RASIO ELEKTRIFIK ASI DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

INDONESIA ??? 9

RASIO ELEKTRIFIKASI 2015 INFORMASI KALTIM NAD

> 70%

95,41%

94,77% SUMUT

93,15%

JAMBI

KALTARA

GORONTALO

85,32%

73,48%

79,18%

50% - 70% < 50%

KEPRI RIAU

KALBAR

73,53%

89,19%

SULTENG

82,38%

SULUT

MALUT

89,17%

94,46%

79,56% PABAR

82,70%

BABEL

PAPUA

99,97%

45,93%

SULBAR

76,91%

SUMBAR

DKI JAKARTA

83,20%

JATENG

99,80% 91,36%

KALTENG

69,54%

BENGKULU

KALSEL

MALUKU

86,77%

84,80% SULSEL

87,30%

88,30%

SULTRA

68,84%

SUMSEL

80,44% LAMPUNG

INDONESIA

88,30%

84,71%

JABAR

94,27%

BANTEN

JATIM DIY

86,27%

86,69%

72,77%

BALI

58,64%

89,19%

95,64%


NTT

NTB

67.15%

2010

72.95%

2011

76.56%

2012

80.51%

2013

84.35%

2014

88.30%

2015

90.15% 92.75%

2016

2017

95.15%

2018

97.35%

2019 10

3 DRAFT RUKN 2015-2034


11

ASUMSI DAN PROYEKSI DRAFT RUKN 2015-2034

TAHUN URAIAN

UNIT

2015

2019 2020 2024 2025 2029 2030 2031 2034

ASUMSI DAN TARGET Pertumbuhan Ekonomi*) Inflasi**) Pertumbuhan Penduduk***) Rasio Elektrifikasi HASIL PROYEKSI Kebutuhan Tenaga Listrik Konsumsi Tenaga Listrik Per Kapita Pertumbuhan Kebutuhan Tenaga Listrik Elastisitas Kebutuhan Tambahan Kapasitas (Kumulatif)

TWh

239

kWh

935

1,293 1,407 1,977 2,161 2,636 2,764 2,898 3,347

%

9.3

10.0

10.1

10.0

10.3

5.7

5.6

5.6

1.6

1.3

1.3

1.3

1.3

0.8

0.7

GW

8

38

47

94

108

150

Kapasitas Pembangkit (DMN)

GW

57

82

90

132

146

183

% % % %

5.7 8.0 8.0 5.0 3.5 3.5 1.3 1.2 1.1 87.35 97.35 99.35 347

381

8.0 3.5 1.0 100

8.0 3.5 0.9 100

7.6 3.5 0.8 100

7.5 3.5 0.7 100

7.4 3.5 0.7 100

7.3 3.4 0.6 100

558

616

776

819

865

1,017

RATA-RATA 2015-2024 2015-2034 7.7 3.8 1.1

7.6 3.6 0.9

5.6

9.9

7.9

0.7

0.8

1.3

1.1

161

173

211

9.4 ****)

10.6 ****)

194

204

240

Sumber: *) APBN-P 2015, RPJMN 2015-2019, KEN **) APBN-P 2015, RPJMN 2015-2019, regresi dgn pertumbuhan ekonomi ***) Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 (Bappenas-BPS-United Nation Population Fund), 2013 ****) Bukan kumulatif DMN = Daya Mampu Netto DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

12

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DRAFT RUKN 2015-2034 784 TWh

Sistem Non PLN IPP & Excess Power PLN

PPU AND IZIN OPERASI NON BBM (10%)

395 TWh

IPP AND EXCESS POWER (75%)

WILAYAH USAHA PLN (90%)

PLN (25%)

2015

2020

KEBUTUHAN TAMBAHAN SISTEM NON PLN KEBUTUHAN TAMBAHAN IPP & EXCESS POWER KEBUTUHAN TAMBAHAN PLN KEBUTUHAN TAMBAHAN PLN SYSTEM TOTAL KEBUTUHAN TAMBAHAN (TERHADAP 2014) DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2025

2030

2015 2 12 4 16

2016 4 28 9 37

2017 6 45 15 60

2018 8 64 21 86

2019 11 86 29 115

2020 14 110 37 147

2025 32 272 91 363

2030 44 412 137 550

2034 55 547 182 730

18

41

66

94

126

161

395

593

784 13

BAURAN ENERGI PEMBANGKIT LISTRIK

EBT Minyak Bumi Gas Batubara

BAURAN ENERGI FINAL (Kebijakan Energi Nasional, PP No.79/2014) 6%

23%

23% 41%

30%

30%

REALISASI 2013

22% 25%

TARGET 2025

BAURAN ENERGI PEMBANGKIT LISTRIK (Draft of RUKN 2015-2034)

12%

25% 24%

53% 11%

REALISASI 2014 DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

50% 1%

24%

TARGET 2025 14

4 PROGRAM PEMBANGUNAN 35,000 MW


15

PROGRAM 35,000 MW Pembangunan Ketenagalistrikan 2015-2019 untuk Memenuhi Pertumbuhan Listrik dan target Rasio Elektrifikasi pada 2019

Kapasitas pembangkit saat ini RASIO ELEKTRIFIKASI DAN KAPASITAS baru dapat memenuhi KONDISI SAAT SATUAN JUMLAH kebutuhan listrik sekitar 87,88% INI rumah tangga, lebih rendah dari % 87.88 Singapore (100,0%), Brunei ELEKTRIFIKASI (99,7%), Thailand (99,3%), KAPASITAS MW 54,725 Malaysia (99,0%), dan Vietnam (98,0%) RATIO ELEKTRIFIKASI Dalam 5 (lima) tahun ke depan, 100.00 97.35% 95.15% kebutuhan listrik akan tumbuh 95.00 92.75% 90.15% rata-rata sekitar 8,7% per tahun, 90.00 87.35% dengan target rasio elektrifikasi 85.00 97,35% pada akhir tahun 2019

Untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan listrik dan target rasio elektrifikasi, diperlukan tambahan kapasitas terpasang sekitar 35.000 MW (di luar 7.400 MW yang dalam konstruksi) pada tahun 2015-2019

PROGRAM 35,000 MW

80.00

2015

2016

2017

2018

2019

FAKTOR DI LUAR CAKUPAN PROGRAM 35.000 MW NAMUN MEMPENGARUHI TUJUAN PROGRAM:

1

Perubahan asumsi yang berdampak pada perubahan kebutuhan listrik per tahun

2

Ketersediaan demand yang dapat menyerap ketersediaan listrik untuk mengembalikan investasi


16

SEBARAN RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK 2015-2019 KALIMANTAN SUMATERA 11.327 MW

JUTA USD

76 Pembangkit 14.282

19.305 kms

210 Transmisi

3.840

32.406 MVA

398 Gardu Induk

2.475

TOTAL INDONESIA

291 Pembangkit 53.663

46.597 kms

732 Transmisi 10.893

Total

2.852 MW

40 Pembangkit

4.000

7.883 kms

68 Transmisi

1.122

3.910 MVA

115 Gardu Induk

324

SULAWESI & NUSA TENGGARA

JUTA USD

4.159 MW

83 Pembangkit

5.434

7.207 kms

90 Transmisi

1.169

5.620 MVA

165 Gardu Induk

412

JUTA USD

42.940 MW 108.789 MVA

JUTA USD

1.375 Gardu Induk

8.386 72.942*

*belum termasuk kebutuhan dana untuk tanah, Interest During Construction (IDC) dan pajak-pajak

JAWA-BALI

MALUKU & PAPUA

JUTA USD

23.863 MW

49 Pembangkit

28.955

739 MW

43 Pembangkit

992

11.185 kms

349 Transmisi

4.615

1.017 kms

15 Transmisi

148

66.083 MVA

672 Gardu Induk

5.114

770 MVA

25 Gardu Induk

61

Legend: DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

JUTA USD

MW: Megawatt

kms: Kilometer-sirkuit

MVA: Mega-volt ampere 17

KEGIATAN EKONOMI PROGRAM 35,000 MW * INVESTASI : 72,942 JUTA USD**

1375 UNIT GARDU INDUK

732 SEGMEN TRANSMISI 75,000 SET TOWER

291 PEMBANGKIT

301,300 KM KONDUKTOR ALUMUNIUM 2,600 SET TRAFO 3.5 JUTA TON BAJA

* **

TENAGA KERJA

TKDN

LANGSUNG: 650 RIBU TIDAK LANGSUNG: 3 JUTA

~40% DARI INVESTASI (~29.2 JUTA USD)

Perkiraan belum termasuk kebutuhan dana untuk tanah, Interest During Construction (IDC) dan pajak-pajak


18

STATUS KEMAJUAN PROGRAM 35.000 MW

IPP 25.070 MW 71%

PLN 10.471 MW 29%

KEPEMILIKAN

Perencanaan 13.177 MW 37%

Selesai PPA/ proses FC, Konstruksi, dan COD/SLO 14.427 MW 41%

Pengadaan 7.938 MW 22%

FASE

PLN 2.815 MW 20% IPP 11.612 MW 80%

TERKONTRAK/PPA 14.427 MW

Sumber: PLN, Januari 2016 DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

19

5 PROGRAM LISTRIK PERDESAAN


20

LISTRIK PERDESAAN DAN INSTALASI LISTRIK GRATIS BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU A. REALISASI TAHUN 2015 Pembangunan Listrik Perdesaan Tahun 2015 adalah : a. Jaringan distribusi sepanjang 11.536,69 kms tersebar di 33 Provinsi b. Gardu distribusi dengan total kapasitas 219,28 MVA tersebar di 33 Provinsi c. Instalasi listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu sebanyak 144.777 RTS tersebar di 33 Provinsi B. RENCANA TAHUN 2016 a. Pembangunan Listrik Perdesaan sesuai kesepakatan dengan Komisi VII DPR RI pada Panja RKA-KL TA. 2016 di Cikopo, akan didanai melalui anggaran PMN atau APLN b. Untuk pembangunan instalasi listrik garis bagi masyarakat tidak mampu, Ditjen Ketenagalistrikan akan mengusulkan pemanfaatan ouput cadangan dari DIPA KESDM TA. 2016 sebesar Rp.276 M untuk 110.051 RTS di 33 provinsi. DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

21

RINCIAN PEMANFAATAN ANGGARAN OUTPUT CADANGAN UNTUK INSTALASI LISTRIK GRATIS BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU TA. 2016 No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Propinsi

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Bengkulu Lampung Sumatera Selatan Kepulauan Riau Bangka Belitung Banten Jawa Barat Jawa Tengah DIY Jawa Timur Bali NTB Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Selatan


Jumlah RTS 2.787 1.169 1.369 1.999 3.361 2.046 5.705 2.134 680 1.153 3.024 2.581 6.149 4.136 1.024 485 2.190 1.376 2.386 1.546 273 3.816 7.625

Anggaran (Ribu Rp.) 6.270.750 2.630.250 3.080.250 4.497.750 7.562.250 4.603.500 12.836.250 4.801.500 1.530.000 2.594.250 6.804.000 5.807.250 13.835.250 9.306.000 2.304.000 1.091.250 4.927.500 3.096.000 5.368.500 3.478.500 614.250 8.586.000 17.156.250

No 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Propinsi Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Sulawesi Barat Sulawesi Tengah Gorontalo NTT Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat Total Usulan RTS

Jumlah RTS 4.817 2.021 4.458 3.284 4.614 11.755 3.428 4.366 6.602 5.692 110.051

Anggaran (Ribu Rp.) 10.838.250 4.547.250 10.030.500 7.389.000 10.381.500 26.448.750 7.713.000 9.823.500 14.854.500 12.807.000 247.614.750

Rp Ribu Total Anggaran

276.000.000

Anggaran RTS

247.614.750

Pengawasan dan Administrasi Kegiatan

28.385.250

22

RENCANA SEBARAN RTS TA.2016 Aceh 2.787

Kalbar 1.376

Kalteng 1.546

Kalsel 2.386

Kaltim 273

Sulteng 3.284

Sulbar 4.458

Sulsel 7.625

Sultra 4.817

Gorontalo 4.614

Sulut 2.021

Sumut 1.169 Sumbar 1.369 Riau 1.999 Kepri 680 Jambi 3.361 Babel 1.153

Jumlah: 110.051

Bengkulu 2.046 Sumsel 2.134

Lampung 5.705

Banten 3.024

Jabar 2.581


Jateng 6.149

DIY 4.136

Jatim 1.024

Bali 485

NTB 2.190

NTT 11.755

Malut 4.366

Maluku 3.428

Pabar 5.692

Papua 6.602 23

6

KENDALA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK


24

KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT DALAM PEMBANGUNAN KETENAGALISTRIKAN NASIONAL KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

KEMENTERIAN KEUANGAN

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jaminan Pemerintah

Izin prinsip dan kelancaran PTSP

Kebijakan dan regulasi teknis sektor

Izin usaha, IMB, Rekomendasi Iziin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan dukungan pengadaan lahan

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG

Iziin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan AMDAL

Izin jetty, jalur pelayaran batubara, dan penggunaan jalur kereta api.

Penerbitan Bluebook

Pengadaan dan sertifikasi lahan.


PEMERINTAH DAERAH

25

8 LANGKAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN 35.000 MW SOLUSI

PERMASALAHAN Penyediaan Lahan

Penerapan UU No 2/2012

Negosiasi Harga

Menetapkan Harga Patokan Tertinggi untuk IPP dan Excess Power (Permen ESDM No.3/2015 )

Proses Pengadaan dari IPP Proses Perizinan Kinerja Pengembang dan Kontraktor Manajemen Proyek

Koordinasi Lintas Sektor Permasalahan Hukum DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Percepatan proses pengadaan melalui “penunjukan langsung & pemilihan langsung” untuk EBT, mulut tambang, gas marginal, ekspansi, dan & excess power (Permen ESDM No.3/2015) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di BKPM (Permen ESDM No. 35/2014) Melakukan uji tuntas (Due Delligence) terhadap pengembang dan kontraktor, baik dari aspek teknis maupun aspek finansial (Permen ESDM No.3/2015) Membentuk Project Management Office (PMO) & menunjuk Independent Procurement Agent (Permen ESDM No. 3/2015 dan Kepmen ESDM No. 3066 K/73/MEM/2015) Membentuk Tim Nasional Lintas Kementerian (Kepmenko Bidang Perekonomian No.129/2015)

Perpres Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) 26

TERIMA KASIH

DIREKTORAT HENDERAL KETENAGALISTRIKAN JL. H. R. RASUNA SAID BLOK X2 KAV 7 & 8 KUNINGAN JAKARTA TELP : (021) 5225180 FAX : 5256044 WEBSITE : WWW.DJK.ESDM.GO.ID

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Recommend Documents