KEBIJAKAN PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI
J. PURWONO Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Disampaikan pada: Pertemuan Nasional Forum Komunikasi Pendidikan Tinggi Teknik Elektro Indonesia Yogyakarta, 5 Desember 2007
Materi Paparan 1. Kondisi Kelistrikan Saat Ini 2. Tantangan Penyediaan Tenaga Listrik 3. Kebijakan Sektor Ketenagalistrikan 4. Kebijakan Pemanfaatan Energi Primer 5. Regulasi Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik ¾
Rencana Pengembangan Sektor Ketenagalistrikan
6. Regulasi Keteknikan Sektor Ketenagalistrikan 7. Penutup
2
Perkembangan Kondisi Kelistrikan 1. Kondisi sistem ketenagalistrikan: a. Interkoneksi: Jawa-Madura-Bali, dan Pulau Sumatera b. Lainnya : masih terisolasi 2. Total kapasitas terpasang: 29,083 MW a. PLN : 24.887 MW (85,57%); b. IPP : 3.450 MW (11,86%); c. PPU : 746 MW (2,57%). 3. Kebutuhan listrik terus meningkat dengan pertumbuhan diperkirakan 7.1% per tahun 4. Pangsa minyak bumi untuk pembangkit listrik masih dominan (24%) 5. Rasio Elektrifikasi : 58%, Rasio Elektrifikasi Desa : 89% 6. Krisis listrik terjadi di beberapa daerah
3
Energy Mix untuk Pembangkit Tenaga Listrik Tahun 2006 Batubara 46%
Gas 14%
BBM 24%
EBT 1%
Panas Bumi 5%
Air 10%
4
Potensi Energi Nasional A. Energi Fosil
Tahun 2006 (Proven + Possible)
Produksi (per Tahun)
Rasio (Cadangan/ Produksi)
87 miliar barel
9 miliar barel
500 juta barel
18 Tahun
385 TSCF
182 TSCF
3 TSCF
61 Tahun
57 miliar ton
19 miliar ton
130 juta ton
147 Tahun
Sumber Daya
Setara
Pemanfaatan
Air
845 juta SBM
76 GW
6,851 GWh
Kapasitas Terpasang 4,200 MW
Panas Bumi
219 juta SBM
27 GW
2,593 GWh
850 MW
459 MW
459 MW
84 MW
50 GW
445 MW
Surya
4.8 kWh/m2/hari
8 MW
Angin
9.29 GW
0.6 MW
Jenis Energi
Sumber Daya
BBM Gas Batubara
Cadangan
B. Energi Baru dan Terbarukan Jenis Energi
Mini/ Mikro hidro Biomassa
Uranium (Nuklir)
24,000 Ton *)
3 GW
* Hanya di Kalan – Kalimantan Barat
5
Tantangan Penyediaan Tenaga Listrik 1. “Mismatch” keberadaan sumber energi primer vs keberadaan penduduk 80% penduduk Indonesia tinggal di Jawa-Bali; sumber energi primer mayoritas berada di luar Jawa-Bali. 2. Penggunaan energi primer untuk pembangkitan tenaga listrik masih mengandalkan BBM: cadangan batubara di beberapa daerah cukup melimpah, namun penyediaan tenaga listrik didominasi PLTD. 3. Keterbatasan dana investasi pemerintah di sektor ketenagalistrikan: diperlukan untuk membangun tambahan pembangkit, sarana transmisi dan distribusi.
6
Kebijakan Sektor Ketenagalistrikan 1. Usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh Negara dan diselenggarakan oleh BUMN sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK); 2. Koperasi, Swasta dan Badan Usaha lain diberikan kesempatan ikut berperan dalam usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan izin usaha penyediaan tenaga listrik; 3. Tarif listrik secara bertahap dan terencana diarahkan untuk mencapai nilai ekonominya; 4. Dimungkinkan adanya kebijakan tarif listrik yang tidak seragam (non-uniform tariff).
7
Kebijakan Pemanfaatan Energi Primer 1. Memanfaatkan energi yang tersedia setempat terutama energi baru dan terbarukan untuk pembangkit listrik (khususnya skala kecil) dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi di daerah terpencil dan perdesaan 2. Memanfaatkan energi yang tersedia dalam jumlah besar untuk pembangkit listrik skala besar dalam rangka penyediaan sistem besar dengan tingkat kebutuhan listrik yang tinggi (Jawa-Madura-Bali dan Sumatera) 3. Mempertimbangkan aspek lingkungan serta keberlanjutan untuk pembangunan sektor ketenagalistrikan
8
Regulasi Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik 1. Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik: -
Dilaksanakan berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang ditetapkan oleh Menteri;
-
Diprioritaskan penggunaan sumber energi setempat dengan kewajiban mengutamakan pemanfaatan sumber energi terbarukan;
2. Kelangsungan Pasokan Tenaga Listrik (Security of Supply): -
Merupakan Kewajiban Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (PIUKU) yang memiliki daerah usaha;
3. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik: -
PKUK dan PIUKU yang memiliki jaringan transmisi tenaga listrik berkewajiban untuk membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi.
9
Rencana Pengembangan Sektor Ketenagalistrikan Jangka Menengah 1. Transmisi Interkoneksi Jawa – Sumatera Pengembangan Transmisi di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi 2. Pembangkit Listrik Suplai Gas untuk Pembangkit Listrik Pemanfaatan Low Rank Coal untuk Pembangkit Listrik Penggantian Pembangkit Listrik BBM dengan Non-BBM 3. Rasio Elektrifikasi Desa mencapai 100% di tahun 2015 4. Rasio Elektrifikasi Nasional mencapai 76% di 2015 5. Sertifikasi kompetensi bagi tenaga yang bekerja di bidang usaha ketenagalistrikan, diharapkan pada tahun 2015 semua tenaga teknik sudah disertifikasi. 10
Rencana Pengembangan Sektor Ketenagalistrikan: Jangka Panjang 1. Transmisi a. Perluasan Transmisi di Sumatera Sumatera,, Kalimantan dan Sulawesi b. Interkoneksi Sumatera dengan Malaysia c. Interkoneksi Kalimantan Barat and Serawak 2. Pembangkit Listrik a. Pemanfaatan Nuklir untuk Pembangkit Listrik b. Rasio Elektrifikasi mencapai 93% di tahun 2025
11
Program Percepatan 1. Sasaran: a. Mempercepat diversifikasi energi, khususnya batubara untuk pembangkit listrik; b. Mengurangi biaya produksi tenaga listrik; c. Mengurangi tingkat subsidi; d. Mengatasi kekurangan pasokan listrik 2. Total kapasitas : 10.000 MW 3. Lokasi: a. Jawa-Madura-Bali: 6900 MW; b. Luar Jawa-Madura-Bali: 3100 MW. 4. Pengadaan proyek oleh PT. PLN (Persero) melalui Penawaran terbuka yang kompetitif sesuai dengan peraturan perundangundangan 12
REGULASI KETEKNIKAN SEKTOR KETENAGALISTRIKAN Peraturan Perundang-undangan Standar Peralatan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik Standar Kompetensi Baku Mutu Lingkungan Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2000 Inspeksi Ketenagalistrikan Sanksi-sanksi
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Instalasi Tenaga Listrik Aman Andal Akrab Lingkungan
Usaha Penunjang Tenaga Listrik Usaha Jasa Penunjang Industri Penunjang Tenaga Listrik Tenaga Listrik
Tenaga Teknik yang Kompeten dan Bersertifikat
STANDARDISASI KOMPETENSI Menunjang usaha ketenagalistrikan dalam mewujudkan penyediaan tenaga listrik yang aman, andal dan akrab lingkungan; Mewujudkan peningkatan teknik dan asesor;
kompetensi tenaga
Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan pada usaha ketenagalistrikan; Mewujudkan tertib penyelenggaraan kompetensi tenaga teknik dan kompetensi asesor.
sertifikasi sertifikasi
14
PROSES PERUMUSAN STANDAR KOMPETENSI Perumusan Standar Kompetensi Oleh Panitia Teknik Konsep SKP
Forum Konsensus Standar Kompetensi
Rancangan Standar Kompetensi
Menteri ESDM Menetapkan & Memberlakukan
Standar Kompetensi
Penerapan Standar Kompetensi 15
Jenis Usaha Ketenagalistrikan 1. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, meliputi jenis usaha : a. Pembangkitan b. Transmisi c. Distribusi 2. Usaha Penunjang Tenaga Listrik : a. Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik meliputi jenis usaha : - Jasa Konsultansi Ketenagalistrikan - Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik - Jasa Pengujian Instalasi Tenaga Listrik - Jasa Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik - Jasa Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik - Jasa Penelitian dan Pengembangan - Jasa Pendidikan dan Pelatihan; dan - Usaha Jasa Lain yang Secara Langsung berkaitan dengan Penyediaan Tenaga Listrik (a.l : Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Telematika). b. Industri Penunjang Tenga Listrik meliputi jenis usaha : - Industri Peralatan Tenaga Listrik; dan - Industri Pemanfaat Tenaga Listrik. 16
TUJUAN USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK • MENUNJANG USAHA PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK DALAM RANGKA PELAYANAN TENAGA LISTRIK KEPADA MASYARAKAT SECARA MERATA • MENJAMIN MUTU PELAYANAN TENAGA LISTRIK KEPADA MASYARAKAT • MENUMBUHKEMBANGKAN BADAN USAHA PENUNJANG YANG BERKUALITAS • MENDORONG PERTUMBUHAN AHLI SPESIALIS DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN (TENAGA TEKNIK YANG KOMPETEN) • MELINDUNGI KEPENTINGAN KONSUMEM TENAGA LISTRIK DAN PENGUSAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
17
PENGATURAN AKREDITASI/SERTIFIKASI Kebijakan No. 1, 2, 4, 5 Kebijakan No. 1, 2, 4, 5
Kebijakan No. 3, 6, 7 (Sedang Proses)
LEMBAGA AKREDITASI
PEMERINTAH
KAN
LPJK
DJLPE
(PUSAT/DAERAH)
(MSTQ)*
( JK )*
(JNK)*
Izin Usaha Izin Kerja
Akreditasi LEMBAGA SERTIFIKASI ASOSIASI
PROFESI
ASOSIASI
PERUSAHAAN
LAB.
PERUSAHAAN
INSPEKSI TEKNIK
UJI
BADAN USAHA
Sertifikasi Produk INDUSTRI PENUNJANG TENAGA LISTRIK (IPTL) Sertifikasi Instalasi Sertifikasi Perusahaan
USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (UPL) USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (UJPTL)
Sertifikasi Personil *) Keterangan: MSTQ : Metrology, Standard, Testing & Quality JK : Jasa Konstruksi Listrik JNK : Jasa Non Konstruksi Listrik KAKK : Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan
TENAGA TEKNIK
18
PENUTUP 1. Kebergantungan terhadap sumber energi minyak bumi harus dikurangi secara bertahap dan penggunaan energi non-BBM dan EBT untuk Pembangkit Listrik harus ditingkatkan; 2. Pemerintah memprioritaskan penggunaan energi alternatif, termasuk energi baru terbarukan, serta meningkatkan efisiensi energi dalam rangka menjamin kelangsungan pasokan tenaga listrik (security of supply); 3. Program percepatan diharapkan dapat meningkatan efisiensi penggunaan Bahan Bakar dengan menggantikan penggunaan BBM hingga tingkat yang rendah dengan Bahan Bakar yang lebih murah (Batu Bara dan Gas alam) 4. Pemerintah memprogramkan bahwa nantinya seluruh Tenaga Teknik yang bekerja pada usaha ketenagalistrikan harus memiliki sertifikat standar kompetensi, dalam rangka mewujudkan usaha penunjang tenaga listrik yang berdaya saing tinggi dan berskala internasional. 19
TERIMA KASIH
20
