KEBIJAKAN STANDARDISASI KETENAGALISTRIKAN DIREKTORAT JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEBIJAKAN STANDARDISASI KETENAGALISTRIKAN

Disampaikan pada Sosialisasi Regulasi Teknik Ketenagalistrikan Medan,, 29 Maret 2007 Medan

DIREKTORAT JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


DASAR HUKUM (1)

Ø UNDANG-UNDANG NO. 8/1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PASAL 2 : PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN MANFA’AT KEADILAN, KESEIMBANGAN & KESELAMATAN KONSUMEN SERTA KEPASTIAN HUKUM.

Ø UNDANG-UNDANG NO. 15 / 1985 TENTANG KETENAGALISTRIKAN PASAL 17 : SYARAT-SYARAT PENYEDIAAN, PENGUSAHAAN, PEMANFAATAN, INSTALASI, DAN STANDARDISASI KETENAGALISTRIKAN DIATUR OLEH PEMERINTAH.

Ø PERATURAN PEMERINTAH NO. 102 / 2000 TENTANG STANDARDISASI NASIONAL PASAL 12 : (3) Dalam hal SNI berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomi, instansi teknis dapat memberlakukan wajib sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan atau parameter dalam SNI (4) Tata cara pemberlakuan SNI sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan instansi tek nis sesuai dengan bidangtugasnya.

Ø SISTEM STANDARDISASI NASIONAL (SSN), BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)

2


DASAR HUKUM (2)

Ø PERATURAN PEMERINTAH NO. 03 / 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 / 1989 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK PASAL 24 : (1) Menteri dapat memberlakukan SNI di bidang ketenagalistrikan sebagai SNI wajib (2) Setiap peralatan tenaga listrik wajib memenuhi SNI yang diberlakukan wajib dan dibubuhi tanda SNI; (3) Setiap pemanfaat/piranti tenaga listrik wajib memenuhi SNI yang diberlakukan wajib dan dibubuhi tanda keselamatan; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembubuhan tanda SNI dan tanda keselamatan diatur dengan Peraturan Menteri.

Ø PERMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 02.P/0322/M.PE/1995 TENTANG STANDARDISASI, SERTIFIKASI DAN AKREDITASI DALAM LINGKUP PERTAMBANGAN DAN ENERGI PASAL 12 : (2) SNI yang berkaitan langsung dengan kepentingan keselamatan dan kesehatan konsumen, pemakai produk atau masyarakat dan kelestarian fungsi lingkungan hidup diterapkan secara wajib. (3) Direktur Jenderal dapat mengusulkan SNI sukarela menjadi SNI wajib kepada Menteri berdasarkan pertimbangan teknis maupun ekonomis dan atau pertimbangan lainnya

Ø PERMEN ESDM NO. 0027 / 2005 TENTANG TATA CARA PEMBUBUHAN3 TANDA SNI DAN TANDA KESELAMATAN


PENGERTIAN/DEFENISI q

STANDARDISASI : PROSES MERUMUSKAN, MENETAPKAN, MENERAPKAN DAN MEREVISI STANDAR SECARA TERTIB DAN KERJA SAMA SEMUA PIHAK

q

STANDAR : SPESIFIKASI TEKNIS ATAU SESUATU YANG DIBAKUKAN TERMASUK TATA CARA DAN METODE YANG DISUSUN BERDASARKAN KONSENSUS SEMUA PIHAK YG TERKAIT

q

PENERAPAN STANDAR : KEGIATAN PENGGUNAAN SNI (SUKARELA ATAU WAJIB) OLEH PELAKU USAHA DI WILAYAH INDONESIA

q

PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR : KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SNI (SUKARELA ATAU WAJIB) OLEH PELAKU USAHA DI WILAYAH INDONESIA


TUJUAN STANDARDISASI BIDANG KETENAGALISTRIKAN TERWUJUDNYA KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN DAN JAMINAN MUTU PRODUK (PERALATAN DAN PIRANTI TENAGA LISTRIK), DALAM RANGKA : q MENINGKATKAN PERLINDUNGAN KEPADA KONSUMEN TERHADAP PRODUK-PRODUK YANG SUB-STANDAR, BAIK PRODUKSI DALAM NEGERI MAUPUN IMPOR; q MENINGKATKAN KEUNGGULAN KOMPETITIF PRODUK DALAM NEGERI DI PASAR INTERNASIONAL DAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT DALAM PERDAGANGAN; q KELAIKAN INSTALASI PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK; q MEMPERBAIKI KEANDALAN DAN KESELAMATAN PADA SISI PEMBANGKITAN, PENYALURAN, DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK; q MENJAGA KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN.


MANFAAT SNI 1. Dari sisi produsen, ada kejelasan target kualitas produk yang akan diproduksi, sehingga terjadi persaingan usaha yang lebih adil. 2. Dari sisi konsumen, dapat mengetahui kualitas produk yang ditawarkan, sehingga dapat melakukan evaluasi baik terhadap kualitas maupun harga produk. 3. Dari sisi Pemerintah, dapat melindungi produk dalam negeri dari produk luar yang murah tapi tidak terjamin kualitas dan keamanan penggunanya, serta dapat meningkatkan keunggulan kompetitif produk dalam negeri di pasaran internasional.


PEMBINAAN DAN PENGAWASAN q PIMPINAN INSTANSI TEKNIS DAN PIMPINAN DAERAH MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP PELAKUK USAHA DAN MASYARAKAT DALAM MENERPAKAN STANDAR; q PEMBINAAN MELIPUTI KONSULTANSI, PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PEMASYARAKATAN STANDARDISASI; q PENGAWASAN PELAKU USAHA, BARANG DAN ATAU JASA YANG TELAH MEMPEROLEH SERTIFIKAT DAN ATAU DIBUBUHI TANDA SNI YANG DIBERLAKUKAN SECARA WAJIB, DILAKUKAN OLEH PIMPINAN INSTANSI TEKNIS SESUAI KEWENANGANNYA DAN ATAU PEMERINTAH DAERAH; q PENGAWASAN TERHADAP UNJUK KERJA PELAKU USAHA YANG TELAH MEMPEROLEH SERTIFIKAT PRODUK DAN ATAU TANDA SNI DILAKUKAN OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG MENERBITKAN SERTIFIKAT YANG DIMAKSUD; q MASYARAKAT DAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP BARANG YANG BEREDAR DI MASYARAKAT.


PERUMUSAN SNI BIDANG KETENAGALISTRIKAN

Usulan/materi Rancangan SNI (RSNI) : § Publikasi IEC atau Standar Nasional negara tertentu § Pemerintah - DJLPE § Asosiasi Produsen § Pemilik Instalasi Tenaga Listrik § Masyarakat Standardisasi RSNI2

PANITIA PANITIA TEKNIS TEKNIS Pakar Bidang Ketenagalistrikan dari unsurunsur : Pemerintah Pelaku Usaha Konsumen Ilmuwan

PERDAGANGAN

RSNI3

PRA PRAKONKONKONSENSUS SENSUS Terkait dengan : Keselamatan Standar Internasional Masukan dari Masyarakat Program Nasional Standardisasi

BSN

• E-BALLOTING (RSNI4) • PENETAPAN (SNI)

SNI BIDANG KETENAGALISTRIKAN

Pemangku Kepentingan (Stakeholder) : Pemerintah Pelaku Usaha Konsumen Ilmuwan

KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

I N D U S T R I


MEKANISME PERUMUSAN SNI USULAN PNPS

PENETAPAN PNPS

Inventarisasi Bahan Acuan

DJLPE

DJLPE

Penterjemahan Bahan Acuan

PANTIS

Review Terjemahan RSNI 1

PANTIS

RATNIS RSNI

DJLPE & PANTIS

BSN

RSNI 2 RATNO RSNI 2

PANTIS

Edit RSNI 2

DJLPE

PRA KONSENSUS DJLPE

RSNI 3

Mekanisme dan DJLPE & PANTIS Jadwal

RATNIS RSNI4 PANTIS HASIL EBALLOT RSNI 4 E-BALLOTING WEB SITE BSN

PENETAPAN SNI

BSN

BSN


PROSES PERUMUSAN RSNI DAN PEBERLAKUAN SNI SEBAGAI SNI WAJIB PENETAPAN SNI OLEH BSN

SNI SNI SUKARELA

PEMBERLAKUAN SNI WAJIB MELALUI PERMEN ESDM

SNI SNI WAJIB WAJIB

ü KESELAMATAN ü KEAMANAN ü KEANDALAN ü KESEHATAN ü KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN ü ATAU PERTIMBANGAN TERTENTU

NOTIFIKASI WTO

PANTIS PERUMUS KONSEP RANCANGAN SNI BIDANG KETENAGALISTRIKAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Panitia Teknis Istilah Teknik Ketenagalistrikan (PTIT) Panitia Teknis Keselamatan Pemanfaat Tenaga Listrik (PTSM) Panitia Teknis Meter Listrik (PTML) Panitia Teknis Pengujian Tegangan Tinggi dan Perpetiran (PTUP) Panitia Teknis Turbin Listrik (PTTB) Panitia Teknis Energi Baru Terbarukan (PTEB) Panitia Teknis Sistem Ketenagalistrikan (PTSK) Panitia Teknis Perlengkapan dan Sistem Proteksi Listrik (PTLK) Panitia Teknis Insulasi Listrik (PTIS) Panitia Teknis Jaringan Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik (PTTD) Panitia Teknis Transformator (PTTR) Panitia Teknis Instalasi dan Keandalan Ketenagalistrikan (PTIK) Panitia Teknis Kabel dan Konduktor Listrik (PTKK) Panitia Teknis Lengkapan Listrik (PTLK) Panitia Teknis Mesin Listrik (PTML)


HASIL KEGIATAN STANDARDISASI BIDANG KETENAGALISTRIKAN Maret 2007

NO

URAIAN

HASIL

1

SNI yang telah ditetapkan oleh BSN

3

SNI yang telah diberlakukan Wajib

8 buah

4

Rencana Pemberlakuan SNI sebagai SNI Wajib

6 buah

5

Usulan Penetapan SNI sampai dengan tahun 2006 oleh Dirjen LPE kepada Kepala BSN (dalam proses evaluasi) Program Perumusan RSNI tahun 2006

6

669 buah

160 buah

17 buah


KESESUAIAN DENGAN SNI WAJIB q PERALATAN TENAGA LISTRIK - MEMPEROLEH SERTIFIKAT PRODUK - DIBUBUHI TANDA SNI ( SNI ) q PEMANFAAT TENAGA LISTRIK - MEMPEROLEH SERTIFIKAT PRODUK - DIBUBUHI TANDA SNI ( SNI ) - DIBUBUHI TANDA KESELAMATAN ( S ) q INSTALASI TENAGA LISTRIK MEMPEROLEH SERTIFIKAT LAIK OPERASI


No

TABEL SNI WAJIB

NOMOR DAN JUDUL SNI

OBJEK

1

04–0225 04– 0225– –2000 Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000)

Instalasi Tenaga Listrik Tegangan Rendah

2

04–3892.1 04– 3892.1– –2001 Tusuk--kontak dan Kotak Tusuk Kotak--kontak untuk keperluan rumah tangga dan sejenis sejenis.. Bagian 1 : Persyaratan umum

TUSUK-KONTAK DAN TUSUKKOTAK--KONTAK KOTAK

3

04–6203.1 04– 6203.1– –2001 Saklar untuk instalasi listrik tetap rumah tangga dan sejenis Bagian 1 : Persyaratan umum

SAKLAR

4

19–6659 19– 6659– –2002 Tanda Keselamatan untuk pemanfaat/piranti tenaga listrik

PIRANTI LISTRIK

5

04–6292.1 04– 6292.1– –2003 Keselamatan pemanfaat listrik untuk rumah tangga dan sejenis Bagian 1 : Persyaratan umum

PIRANTI LISTRIK (KIPAS ANGIN, DLL)

6

04–1922 04– 1922– –2002 Frekuensi standar 50 Hz

INSTALASI TENAGA LISTRIK

7

04–6507.1 04– 6507.1– –2002 Pemutus sirkit untuk proteksi arus lebih pada instalasi rumah tangga dan sejenis (MCB) – Bagian 1 : Pemutus sirkit untuk operasi arus bolak bolak--balik

MINIATUR CIRCUIT BREAKER (MCB)

8

04–6292.2.80 04– 6292.2.80– –2003(2) Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya – Keselamatan Bagian 2-80 : Persyaratan khusus untuk kipas angin

KIPAS ANGIN


No.

RENCANA SNI WAJIB BIDANG KETENAGALISTRIKAN TAHUN 2007

KODE SNI

JENIS PRODUK

NAMA PRODUK

1

SNI 0404- 6292.2.3 6292.2.3-2003 200 3

PIRANTI

SETRIKA LISTRIK

2

SNI 0404- 6292.2.7 6292.2.7-2003 200 3

PIRANTI

MESIN CUCI

3

SNI 0404- 6292.2.4 6292.2.4--

PIRANTI

PENGERING MESIN CUCI

4

SNI 0404- 6292.2.41 6292.2.41-2003 200 3

PIRANTI

POMPA AIR

5

SNI 0404- 6292.2.24 6292.2.24-2003 200 3

PIRANTI

LEMARI PENDINGIN (KULKAS)

6

SNI 0404- 6292.2.40 6292.2.40-2001 200 1

PIRANTI

PENGKONDISI UDARA (AC)


SCHEDULE RENCANA PEMBERLAKUAN SNI WAJIB (2)

No.

1

URAIAN

SETRIKA

DRAFT

NOTIFI

REVISI

PENEPENETAPAN

PENEPENETAPAN EFEKTIF

APR ‘07

MEI ‘07

JUL ‘07

SEP ‘07

SEP ‘08

APR ‘07

MEI ‘07

JUL ‘07

SEP ‘07

SEP ‘08

APR ‘07

MEI ‘07

JUL ‘07

SEP ‘07

SEP ‘08

APR ‘07

MEI ‘07

JUL ‘07

SEP ‘07

SEP ‘08

APR ‘07

MEI ‘07

JUL ‘07

SEP ‘07

SEP ‘08

APR ‘07

MEI ‘07

JUL ‘07

SEP ‘07

SEP ‘08

SNI 0404-6292.2.3 6292.2.3--200 2003 3

2

MESIN CUCI SNI 0404-6292.2.7 6292.2.7--200 2003 3

3

PENGERING MESIN CUCI SNI 0404-6292.2.4 6292.2.4--200 2003 3

4

POMPA AIR SNI 0404-6292.2.41 6292.2.41--200 2003 3

5

LEMARI PENDINGIN SNI 0404-6292.2.24 6292.2.24--200 2003 3

6

PENGKONDISI UDARA (AC) SNI 0404-6292.2.40 6292.2.40--200 2003 3

KET

TENGGANG WAKTU 1 (SATU) TAHUN

Terima Kasih

www.djlpe.esdm.go.i d

KEBIJAKAN STANDARDISASI KETENAGALISTRIKAN DIREKTORAT JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Recommend Documents