DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

,_ _ _ _ _ _ t _ _ _.... __ ...... __

Ii

~"'

......... _ _ .

".~

Lampiran II Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1088 K/20/MEM/2003 Tanggal : 17 September 2003

PEDOMANPELAKSANAAN PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGATURAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KAlA PENGANlAR Sebagaimana diketahui bahwa guna menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang

merupakan

pembinaan,

landasan

pengawasan,

hukum

bagi

pengaturan,

penataan dan

atas

pelaksanaan

penyelenggaraan dari

kegiatan

pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia.

Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tersebut secara jelas telah diatur peranan masing-masing institusi yang diberi kewenangan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dimana Pemerintah merupakan pembina, pengawas, dan pengatur kegiatan sektor Minyak dan Gas Bumi, sedangkan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan gas Bumi melalui Pipa (BPHMIGAS) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2002 dan Keputusan Presiden No. 86 Tahun 2002 adalah instansi pengatur dan pelaksana penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengakutan Gas Bumi melalui Pipa. Pada tataran operasional, dalam menjalankan masing-masing tugas dan fungsinya Pemerintah cq. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan BPHMIGAS harus bersinergi guna memberikan kontribusi bagi kepentingan nasional yang menyangkut aspek : a.

terlaksana dan terjaminnya ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b.

mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing;

c.

meningkatnya pendapatan negara dan memberikan kontribusi yang sebesarbesarnya bagi perekonomian nasional, mengembangkan dan memperkuat

..

L. ___ _

industri dan perdagangan Indonesia;

------_..__.2

d.

menciptakan

lapangan

kerja,

memperbaiki

lingkungan,

meningkatnya

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengaturan mengenai kewenangan masing-masing institusi tersebut, maka dalam rangka untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap tugas dan fungsi antara Pemerintah cq. Direktorat Jenderal Minyak ·dan Gas Bumi dan BPHMIGAS agar dapat menjadi pedoman bagi investor atau calon investor maka ditetapkanlah Pedoman dan Fungsi antara Pemerintah cq. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan BPHMIGAS sebagaimana terlampir dalam buku ini. Jakarta,

•

September 2003

3 PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGATURAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

I.

PENDAHULUAN

Dalam menghadapi perkembangan dan tantangan global dimasa yang akan datang, kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Indonesia dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuannya dalam mendukung kesinambungan pembangunan nasional guna mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi pada beberapa aspek seperti perdagangan bebas, lingkungan hidup, hak asasi manusia, demokratisasi, dan semangat reformasi telah mendorong perlunya dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan tentang minyak dan gas bumi, karena peraturan perundangundangan sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan minyak dan Gas Bumi Negara dianggap tidak sejalan dengan perkembangan yang terjadi sekarang dan masa yang akan datang. Usaha pembaharuan

peraturan perundang-undangan yang mengatur

kegiatan usaha minyak dan gas bumi tersebut tercapai pada saat diundangkannya Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pad a tanggal 23 Nopember 2001.

Undang-undang No. 22 Tahun 2001

tersebut telah

memberikan landasan berpijak bagi terciptanya kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, transparan,

berdaya saing, efisien,

dan berwawasan

lingkungan serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional. Selain itu undang-undang tersebut menjadi landasan hukum bagi penataan atas penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengaturan, dan pelaksanaan dari kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia.

4

Dengan

ditetapkannya

Undang-undang

No.

22 Tahun

2001,

maka

penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dari aspek filosofis mengalami perubahan yang sangat mendasar dimana Pemerintah merupakan pemegang kebijakan sektor minyak dan gas bumi. Dalam keterkaitan ini untuk kegiatan usaha hilir pemerintah memandang perlu bahwa guna menjamin kepentingan pemerintah, investor, produsen, dan konsumen dalam kegiatan tertentu yaitu penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak serta pengangkutan gas bumi melalui pipa dibentuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (BPH MIGAS) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2002 dan Keputusan Presiden No. 86 Tahun 2002. Sedangkan untuk kegiatan hulu, Pemerintah telah membentuk Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau disebut dengan BPMIGAS. Badan tersebut merupakan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002. Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2001 secara jelas telah diatur peranan masing-masing institusi yang diberi kewenangan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan maksud agar fungsi Pemerintah sebagai pembina, pengawas, dan pengatur dapat berjalan lebih efisien dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2002 dan Keputusan Presiden No. 86 Tahun 2002, secara optimal dapat melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak serta pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir, sehingga ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan pemerintah dapat

terjamin di seluruh

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi dalam negeri melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

5

II.

Tugas dan fungsi Pemerintah cq. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2001 serta Tugas, Fungsi, dan Wewenang Badan pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2002 dan Keputusan Presiden No. 86 Tahun 2002,

PP67<2002

"ck~iitAtAN

,; :usAHA HltlR

'' '

6

A. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Sesuai dengan Undang-undang No 22 Tahun 2001 tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintah cq. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi meliputi:

1.

Melakukan pembinaan penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang minyak dan gas bumi;

2.

Melakukan pembinaan atas penetapan kebijakan usaha minyak dan gas bumi yang meliputi:

a.

Izin Usaha yang diberikan kepada Badan Usaha;

b.

jenis, standar dan mutu Bahan Bakar Minyak, Gas Bumi, Bahan Bakar Gas, dan Bahan Bakar Lain serta Hasil Olahan Lain;

c.

ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d.

pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;

e.

cadangan strategis Minyak Bumi guna mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri;

f.

Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional;

g.

teknis keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan;

h.

mekanisme dan/atau formulasi harga

Bahan Bakar Gas dan Bahan

Bakar Minyak jenis tertentu pad a masa sebelum harga dapat diserahkan pad a mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar; i.

tata niaga Bahan Bakar Minyak jenis tertentu

j.

peningkatan potensi kemampuan nasional;

k.

pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;

7

3.

Melakukan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan minyak dan gas bumi yang meliputi: a.

jenis, standar dan mutu Bahan Bakar Minyak, Gas Bumi, Bahan Bakar Gas dan Bahan Bakar Lain serta Hasil Olahan Lain;

b.

keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan;

c.

penggunaan tenaga kerja asing dan pengembangan tenaga kerja Indonesia;

d.

pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;

e.

pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;

f.

penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi;

g.

pelaksanaan Izin Usaha;

h.

kaidah keteknikan yang baik;

i.

penggunaan peralatan sebagai alat ukur pad a kegiatan usaha hilir.

B. Badan PEmgatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 dan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 fungsi, tugas, dan wewenang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, adalah: 1.

Fungsi Melakukan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan

penyediaan

dan

pendisribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.

8

2.

Tugas

a.

ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak;

b.

cadangan Bahan Bakar Minyak nasional;

c.

Pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;

3.

d.

menetapkan tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;

e.

menetapkan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil;

f.

pengusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi.

Wewenang

a.

menetapkan kewajiban Badan Usaha yang akan atau telah melakukan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Indonesia untuk melakukan operasi di daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan daerah terpencil.

b.

menetapkan volume alokasi cadangan Bahan Bakar Minyak dari masingmasing Badan Usaha sesuai dengan Izin Usaha untuk memenuhi cadangan nasional Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan Pemerintah.

c.

menetapkan pemanfaatan bersama atas fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak serta fasilitas penunjang milik Badan Usaha dalam kondisi yang sangat diperlukan dan/atau untuk menunjang optimasi distribusi di daerah terpencil.

d.

menetapkan tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sesuai dengan prinsip tekno ekonomi.

e.

menetapkan harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil dengan mempertimbangkan kemampuan dan daya beli masyarakat.

f.

menetapkan dan memberlakukan sistem informasi pengusahaan dan akun pengaturan pada Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.

g.

menyelesaikan perselisihan yang timbul terhadap pemegang hak khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dan latau yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.

9

h.

mengusulkan kepada Menteri Keuangan mengenai besaran iuran Badan Usaha yang mempunyai kegiatan usaha di bidang penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, dan menetapkan biaya hak khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.

i.

memberikan hak khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pad a ruas tertentu dari transmisi gas Bumi dan pada wilayah tertentu dari jaringan distribusi Gas Bumi melalui lelang, berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi nasional.

Pergeseran tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan adanya organisasi baru BPMIGAS dan BPHMIGAS sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 2001 dapat digambarkan sebagai berikut :

PINelLOLAAN KIIIATAN IIGAI

..

l~~a~~~!~~~~~

_____ _

10

Selanjutnya penjabaran operasionalisasi mengenai tugas dan fungsi Pemerintah cq. Drektorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan BPHMIGAS dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hilir yang akan ditindak lanjuti dengan hubungan tata institusional sebagaimana terlampir pada bagian berikut dalam buku ini.

11 PELAKSANAAN PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGATURAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

FILOSOFI OASAR

1.

KEGIATAN

KEWENANGAN OITJEN MIGAS

KEWENANGAN BPH MIGAS

- Menyusun dan menetapkan kebijakan pengolahan minyak bumi Nasional.

- Mengusulkan kebijakan pengolahan minyak bumi yang berkaitan dengan lokasi. jenis dan jumlah SSM yang diproduksi.

I

I Menguasai Hajat Hidup a. Penyediaan dan pendistribusian Orang Banyak

BBM di seluruh NKRI

- Pengolahan

- Menyusun dan menetapkan perencanaan pengembangan kilang minyak bumi. - Memberikan Izin Usaha Pengolahan. - Mengevaluasi dan menetapkan kebijakan kegiatan pengolahan minyak bumi. - Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pengolahan dan atas ditaatinya ketentuan persyaratan Izin Usaha. - Memberikan sanksi atas persyaratan Izin Usaha.

- Pengangkutan dan Penyimpanan

pelanggaran

Menyusun dan menetapkan kebijakan pengangkutan dan penyimpanan SSM termasuk cadangan SSM Nasional.

1-

Memberikan pertimbangan berkaitan dengan pemberian sanksi atas pelanggaran Izin Usaha.

Mengusulkan kebijakan penyimpanan SSM yang berkaitan dengan lokasi. jenis dan jumlah. - Menetapkan volume alokasi cadangan SBM untuk masingmasing Sadan Usaha yang telah mendapat Izin Usaha.

12

FtLOSOFI OASAR

KEGIATAN

- Memberikan Izin Usaha Pengangkutan. - Memberikan Izin Usaha Penyimpanan.

- Mengatur dan mengawasi pemantaatan bersama atas fasilitas pengangkutan dan penyimpanan 88M termasuk penetapan tarit.

- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pengangkutan dan penyimpanan serta atas ditaatinya ketentuan persyaratan Izin Usaha.

- Melakukan pengaturan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pengangkutan dan penyimpanan 88M berdasarkan Izin Usaha - Melakukan pengaturan dan pengawasan cadangan 88M pada masing-masing 8adan Usaha.

pelanggaran

1-

Memberikan pertimbangan kaitan dengan pemberian sanksi atas pelanggaran Izin Usaha.

- Menyusun dan menetapkan kebijakan niaga 88M.

1-

Mengusulkan kebijakan yang berkaitan dengan penetapan wilayah niaga 88M.

- Memberikan sanksi atas persyaratan Izin Usaha.

- Niaga


KEWENANGAN OtTJEN MIGAS

- Merumuskan dan menetapkan kebijakan ' - Mengusulkan kebijakan harga untuk harga 88M Nasional. setiap jenis 88M yang terkait dengan daerah yang pasarnya belum terbuka dan/atau daerah - Memberikan Izin Usaha Niaga.

- Memberikan rekomendasi impor. - Memberikan rekomendasi ekspor.

- Mengusulkan untuk menutup atau membuka wilayah usaha yang sudah dipandang penuh atau usaha. Mengusulkan untuk membuka atau menutup impor atau ekspor 88M berdasarkan pertimbangan teknis dan ekonomis.

13

FJLOSOFI DASAR

KEWENANGAN DITJEN MIGAS


- Mengatur dan mengawasi volume aJokasi cadangan BBM Nasional kepada Badan Usaha. - Pengaturan dan pengawasan ketersediaan BBM hasil kegiatan usaha pengolahan oleh Badan Usaha untuk pemenuhan cadangan BBM dan kebutuhan daJam negeri. - Melakukan pengaturan dan pengawasan atas produksi BBM hasil kegiatan usaha pengolahan sesuai Jzin Usaha. - Pemantauan dan pengawasan cadangan BBM yang dikeloJa oleh Badan Usaha. - Menetapkan kriteria daerah terpencil dan 1- Mengusulkan daerah terpencil dan daerah yang mekanisme pasarnya belum daerah yang mekanisme pasarnya belum hpri::ll;m Menyusun dan menetapkan cadangan BBM NasionaJ.

- Menetapkan daerah terpencil dan daerah yang mekanisme pasarnya belum be~alan.

- Merumuskan kebijakan harga BBM dalam negeri dan mengusulkan besaran subsidi BBM. - Melakukan sosialisasi harga dan subsidi BBM. Melakukan evaluasi kebijakan harga dan subsidi BBM.

- Menetapkan kewajiban Badan Usaha yang akan/telah melakukan penyediaan dan distribusi BBM di Indonesia untuk melakukan operasi di daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan/atau daerah Memberi masukan untuk kebijakan harga dan subsidi BBM dalam rangka memperlancar ketersediaan dan distribusi BBM di seluruh wil::lv::Ih Indonesi. - Melakukan pemantauan perkembangan harga BBM dalam rangka menjaga kestabilan penyediaan dan pendistribusian BBM.

-~-----~

----~-~---

14

FILOSOFI OASAR

KEGIATAN



- Merumuskan

kebijakan

pentahapan

Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha niaga dan atas ditaatinya ketentuan persyaratan Izin Usaha.

- Mengusulkan kebijakan pentahapan bukaan - Melakukan pengaturan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha niaga 88M berdasarkan Izin Usaha.

pelanggaran

1-

- Menyusun dan menetapkan kebijakan pengolahan gas bumi Nasional.

1-

Mengusulkan kebijakan pengolahan gas bumi dalam rangka peningkatan bumi.

1-

Memberikan pertimbangan berkaitan dengan pemberian sanksi atas pelanggaran Izin Usaha.

- Memberikan sanksi atas persyaratan Izin Usaha.

Memberikan pertimbangan berkaitan dengan pemberian sanksi atas pelanggaran Izin Usaha. - Mengusulkan kepada Menteri Keuangan mengenai besaran iuran 8adan Usaha. - Menagih dan/atau memungut iuran dari 8adan Usaha.

b. Pemanfaatan Gas 8umi untuk kebutuhan dalam negeri - Pengolahan Gas Bumi

Pengolahan gas Petrokimia dsb.

- Melakukan pengawasan atas kegiatan usaha pengolahan gas bumi dan atas ditaatinya ketentuan persyaratan Izin Usaha. - Memberikan sanksi atas pelanggaran persyaratan Izin Usaha.

15 FILOSOFI DASAR

- Pemanfaatan LNG Nasional

- Menyusun dan menetapkan kebijakan LNG Nasional. Memberikan Izin Usaha Pengolahan Regasifikasi LNG. - Memberikan Izin Usaha Pengangkutan LNG. - Memberikan Izin Usaha Penyimpanan LNG. Memberikan Izin Usaha Niaga LNG.

I-

-

-

-

- Melakukan pengawasan atas kegiatan usaha pengolahan regasifikasi LNG, pengangkutan, penyimpanan dan niaga LNG serta atas ditaatinya ketentuan ratan Izin Usaha. - Memberikan sanksi atas pelanggaran persyaratan Izin Usaha.

-

1-

Mengusulkan kebijakan pemanfaatan LNG dalam Memberikan informasi mengenai ruas pipa transmisi atau wilayah distribusi tertentu berkaitan dengan pemberian Izin Usaha Pengangkutan gas hasil regasifikasi LNG melalui pipa. Menetapkan persyaratan dan melaksanakan lelang dalam kegiatan pengangkutan gas hasil regasifikasi LNG melalui pipa pada ruas tertentu atau wilayah distribusi tertentu. Menetapkan dan memberitahukan pemenang lelang kepada Menteri. Menetapkan tarif pengangkutan gas hasil regasifikasi LNG melalui pipa dengan prinsip tekno ekonomi. Memberikan hak khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa pada ruas tertentu atau wilayah distribusi tertentu pengangkutan Gas hasil regasifikasi LNG melalui 8adan Usaha. Melakukan pengaturan dan pengawasan atas kegiatan usaha pengolahan regasifikasi LNG, pengangkutan, penyimpanan dan niaga LNG berdasarkan Izin Usaha. Memberikan pertimbangan berkaitan dengan pemberian sanksi atas pelanggaran Izin Usaha.

16

- Pengangkutan dan Penyimpanan Gas Bumi.

I-

Menyusun dan menetapkan kebijakan pengangkutan dan penyimpanan gas bumi.

- Mengusulkan kebijakan pengangkutan gas bumi melalui pipa. - Mengusulkan kebijakan pengangkutan gas bumi melalui pipa yang termasuk dalam kegiatan usaha hilir atau kegiatan usaha hulu. - Menyusun dan menetapkan Rencana - Mengusulkan perubahan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Induk Jaringan Transmisi dan Gas Bumi Nasional. Gas Bumi Nasional. Memberikan Izin Usaha Pengangkutan. Memberikan informasi mengenai - Memberikan Izin Usaha Penyimpanan. ruas pipa tertentu berkaitan dengan pemberian Izin Usaha Pengangkutan gas bumi melalui pipa. - Menetapkan persyaratan dan melaksanakan Ie lang dalam kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa pada ruas tertentu. - Menetapkan dan memberitahukan pemenang lelang kepada Menteri - Menetapkan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa dengan prinsip tekno ekonomi. - Memberikan hak khusus pengangkutan gas bumi pada ruas tertentu kepada Badan Usaha. - Menghitung dan menetapkan panjang ruas pipa transmisi dalam rangka pemberian hak khusus kepada Badan Usaha. - Menetapkan biaya hak khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa. - Menyelesaikan perselisihan yang timbut terhadap pemegang hak khusus dan/atau berkaitan dengan naan

17



FILOSOFI OASAR

- Melakukan pengawasan atas kegiatan usaha pengangkutan dan penyimpanan dan atas ditaatinya ketentuan persyaratan Izin Usaha. - Memberikan sanksi atas pelanggaran persyaratan Izin Usaha.

- Niaga Gas Bumi

- Mengusulkan kepada Menteri Keuangan mengenai besaran iuran Badan Usaha. - Menagih dan/atau memungut iuran dari Badan Usaha. - Menetapkan dan mengatur mekanisme pemanfatan bersama fasilitas pengangkutan gas bumi. - Menetapkan akun pengaturan pada Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui - Melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap Badan Usaha pemegang hak khusus penganakutan aas bumi melalui - Memberikan pertimbangan berkaitan dengan pemberian sanksi atas pelanggaran Izin Usaha. - Memberikan sanksi terhadap pelanggaran persyaratan hak khusus.

- Menyusun dan menetapkan kebijakan! - kebijakan Niaga Gas Bumi Nasional niaga gas bumi Nasional. - Menyusun dan menetapkan kebijakan harga gas bumi termasuk untuk rumah tangga dan pelanggan kecil. - Menetapkan kriteria pelanggan kecil.

I-

Mengusulkan kebijakan harga gas bumi.

- Mengusulkan kriteria pelanggan kecil. - Menetapkan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil.

~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18

FILOSOFI OASAR

KEGIATAN



- Menetapkan wilayah distribusi gas bumi untuk dilelang kepada Badan Usaha pemegang izin usaha niaga gas bumi. - Menghitung dan menetapkan kebutuhan gas bumi di setiap wilayah distribusi gas bumi. Memberikan informasi mengenai wilayah distribusi tertentu berkaitan dengan pemberian Izin Usaha distribusi gas bumi. - Menetapkan persyaratan, kriteria pemenang Ie lang dan melaksanakan lelang atas wilayah distribusi gas bumi. - Menetapkan dan memberitahukan pemenang lelang kepada Menteri. - Memberikan hak khusus wilayah distribusi tertentu kepada Badan Usaha. - Menetapkan jumlah Badan Usaha yang dapat beroperasi di seluruh wilayah distribusi. Menyelesaikan perselisihan yang timbul terhadap pemegang hak khusus dan/atau berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan distribusi gas bumi. - Memberikan rekomendasi ekspor limpor I - Memberikan hak khusus berkaitan gas bumi. dengan pengangkutan gas bumi melalui pipa untuk ekspor/impor. - Menetapkan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa untuk ekspor/impor.

- Memberikan Izin Usaha Niaga.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 FILOSOFI DASAR

KEGIATAN


- Melakukan pengawasan atas kegiatan usaha niaga gas bumi dan atas ditaatinya ketentuan persyaratan Izin Usaha.


- Melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap 8adan Usaha yang telah mendapat hak khusus. - Melakukan pengaturan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha niaga gas bumi melalui pipa berdasarkan Izin Usaha. - Melakukan pengaturan dan pengawasan distribusi gas bumi pad a wilayah distribusi yang telah kan - Memberikan sanksi atas pelanggaran 1- Memberikan pertimbangan berkaitan dengan pemberian sanksi atas persyaratan Izin Usaha. I",nnn",r"'n Izin Usaha.

c. Pemanfaatan

Hasil

Olahan

Lainnya

- Penyediaan pelumas

dan

pelayanan I - Menyusun dan menetapkan kebijakan penyediaan dan pelayanan pelumas. - Memberikan Izin Usaha Pengolahan (pabrikasi pelumas, dan pengolahan pelumas bekas). - Memberikan rekomendasi imporl ekspor pelumas. - Mengeluarkan Nomor Pelumas Terdaftar untuk pelumas yang beredar/dipasarkan di dalam negeri. - Melakukan pengawasan atas pelaksana an kegiatan usaha pengolahan dan atas ditaatinya ketentuan persyaratan Izin Usaha Pengolahan (pabrikasi pelumas, dan pengolahan pelumas bekas). - Memberikan sanksi atas pelanggaran persyaratan Izin Usaha Pengolahan (pabrikasi pelumas, dan pengolahan pelumas bekas) dan pelanggaran Nomor Pelumas Terdaftar.

20 FllOSOFI OASAR

KEGIATAN


- Menyusun dan menetapkan kebijakan penyediaan dan pelayanan LPG. - Memberikan Izin Usaha Pengangkutan LPG. - Memberikan Izin Usaha Penyimpanan LPG. - Memberikan Izin Usaha niaga LPG termasuk SPB LPG dan SPPB LPG. - Melakukan pengawasan atas ditaatinya ketentuan persyaratan Izin Usaha. - Memberikan sanksi atas pelanggaran persyaratan Izin Usaha. - Penyediaan dan pelayanan BBG

I-

- Penyediaan dan Naphtha dan LSWR

pelayanan

I-

Menyusun dan menetapkan kebijakan penyediaan dan pelayanan BBG. Memberikan Izin Usaha Pengangkutan BBG. Memberikan Izin Usaha Niaga termasuk SPBG. Melakukan pengawasan atas ditaatinya ketentuan persyaratan Izin Usaha. Memberikan sanksi atas pelanggaran ratan Izin Usaha.

Menyusun dan menetapkan kebijakan ekspor Naphtha dan/atau LSWR. - Memberikan rekomendasi ekspor Naphtha dan/atau LSWR. - Melakukan pengawasan atas ditaatinya ketentuan persyaratan rekomendasi ekspor. - Memberikan sanksi atas pelanggaran persyaratan rekomendasi ekspor.


21

FllOSOFI OASAR


KEGIATAN

- Pemanfaatan Dalam Negeri

Minyak

8umi

(1) Pengolahan

Melakukan penilaian tekno-ekonomi atas pemanfaatan minyak bumi dalam negeri. - Menetapkan ketersediaan Cadangan (stock) Strategis Minyak 8umi untuk kilang dalam rangka memenuhi kebutuhan 88M dalam negeri. - Menyusun dan menetapkan kebijakan penggunaan Cadangan (stock) Strategis Minyak Bumi.

(2) Pengangkutan dan Penyimpanan

- Menyusun dan menetapkan kebijakan kegiatan usaha pengangkutan dan penyimpanan minyak bumi dalam rangka pemenuhan kebutuhan BBM dalam negeri. - Memberikan Izin Usaha Pengangkutan dan Izin Usaha Penyimpanan minyak bumi. - Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pengangkutan dan penyimpanan minyak bumi dan atas ditaatinya ketentuan persyaratan Izin Usaha. - Memberikan sanksi atas pelanggaran ratan Izin Usaha. - Menyusun dan menetapkan kebijakan kegiatan usaha niaga minyak bumi. - Memberikan Izin Usaha Niaga. Menyusun dan menetapkan harga minyak bumi. - Memberikan rekomendasi impor minyak bumi.

(3) Niaga


22

- Memberikan rekomendasi ekspor minyak bumi. - Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha niaga minyak bumi dan atas ditaatinya ketentuan persyaratan Izin Usaha. - Memberikan sanksi atas pelanggaran "<>r"\I<>r<>+<>,, Izin Usaha.

2.

I Perlindungan Kepentingan Umum

a. Keselamatan dan kesehatan kerja

(1) Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja kegiatan usaha hilir yang dilakukan meliputi perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pasca operasi

- Melakukan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha hilir terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain: • Menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja kegiatan usaha hilir. • Merumuskan dan menetapkan pedoman teknis keselamatan dan kesehatan kerja kegiatan usaha hilir. • Menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja pelabuhan khusus, dermaga untuk keperluan sendiri (OKUS) dan fasilitas bongkar muat. • Menetapkan kebijakan penggunaan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri. • Memberikan persetujuan pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Teknik. • Melakukan pembinaan keselamatan pekerja operasi kegiatan usaha hilir. • Menetapkan pemberian tanda penghargaan keselamatan kerja kegiatan usaha hilir.

Memberikan persyaratan mengenai keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan dalam kaitannya dengan pembangunan pipa transmisi dan jaringan distribusi untuk 8adan Usaha yang telah memperoleh hak khusus. - Menetapkan dan memberlakukan sistem informasi penyediaan dan distribusi 88M serta pengangkutan gas bumi melalui pipa.

23 FILOSOFI OASAR


KEWENANGAN 8PH MIGAS

• Memberikan sanksi atas pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja kpni~t::1n usaha hilir. (2) Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja kegiatan usaha hilir meliputi perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pasca operasi.

- Melakukan pengawasan pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha hilir atas keselamatan dan kesehatan kerja terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain: • Melakukan verifikasi dan pengesahan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja kegiatan pengolahan, dan penyimpanan, pengangkutan niaga. • Melakukan verifikasi prosedur, program dan kompetensi tenaga kerja yang akan digunakan dalam kegiatan pengolahan, dan penyimpanan, pengangkutan niaga. • Melakukan verifikasi dan evaluasi penggunaan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri. • Memberikan IZIn penggelaran pipa penyalur pengolahan dan penyimpanan. • Melakukan pemeriksaan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap instalasi dan peralatan penunjang yang digunakan dalam kegiatan pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan niaga. • Memberikan izin operasi kelayakan instalasi dan peralatan serta sistem alat ukur/meter termasuk

- Melakukan pengawasan atas dan kelancaran penyediaan distribusi 88M dan gas bumi serta pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan jaringan distribusi yang berkaitan dengan gangguan operasional - Melakukan pengumpulan data kebutuhan 88M dan gas bumi di seluruh wilayah NKRI. - Melakukan pengumpulan data sarana fasilitas penyediaan dan distribusi 88M dan gas bumi di seluruh wilayah NKRI. - Melakukan pengumpulan data sarana pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

r

24 FILOSOFI CASAR

•

•

•

•

•

•

•

•

penunjang yang digunakan dalam kegiatan pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan niaga. Memberikan izin operasi kelayakan keselamatan dan kesehatan ke~a pelabuhan khusus, DKUS dan fasilitas bongkar muat. Melakukan inspeksi keselamatan dan kesehatan ke~a atas pelaksanaan kegiatan pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan niaga. Mengesahkan prosedur teknis yang digunakan dan prosedur penyerahan minyak dan gas bumi. Melakukan inspeksi keselamatan dan kesehatan ke~a pelabuhan khusus, DKUS dan fasilitas bongkar muat. Melakukan pemeriksaan teknis alat transportasi minyak dan gas bumi yang akan memasuki daerah operasi pengolahan dan penyimpanan. Melakukan verifikasi laporan kecelakaan yang disampaikan 8adan Usaha kegiatan usaha hilir. Melakukan investigasi kecelakaan kegiatan usaha hilir dalam rangka menentukan apakah berhubungan dengan masalah pidana atau kecelakaan operasional. Melakukan verifikasi dan pemberian izin pembongkaran instalasi dan peralatan pasca operasi kegiatan pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan niaga.

25 NO.

FILOSOFI OASAR

KEGIATAN

KEWENANGAN 011JEN MIGAS

b. Pengelolaan Lingkungan Hidup

(1) Pembinaan

- Melakukan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha hilir: • Menetapkan kebijakan pedoman dan prosedur teknis pengelolaan lingkungan. • Melakukan pembinaan sistem dan pelaksanaan teknis pengelolaan lingkungan. • Memberikan penghargaan kepada perusahaan yang berhasil mengelola lingkungan dan menerapkan sistem manajemen lingkungan. • Melaksanakan sosialisasi peraturan dan pedoman teknis lindungan lingkungan. • Memberikan persetujuan sistem tanggap darurat. • Memberikan sanksi atas pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup ke~a kegiatan usaha hilir.

(2) Pengawasan

- Melakukan pengawasan dilaksanakannya pengelolaan lingkungan hidup : • Melakukan pengesahan dan verifikasi sistem manajemen lingkungan. • Memberikan rekomendasi teknis persetujuan dokumen Amdal. • Memberikan persetujuan UKUUPL tidak memerlukan studi


21'\ FILOSOFI CASAR


Amdal. • Melaksanakan inspeksi pelaksanaan RKURPL dan UKUUPL. • Memberikan rekomendasi teknis hasil inspeksi pelaksanaan RKURPL dan UKUUPL aspek fisika, kimia dan biologi. • Memberikan rekomendasi penggunaan bahan kimia yang aman terhadap lingkungan. • Memberikan rekomendasi pemanfaatan kembali dan pemusnahan limbah hasil kegiatan operasi. • Memberikan persetujuan atas rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan. • Melakukan pemeriksaan teknis peralatan pencegahan dan pengendalian pencemaran. • Melakukan investigasi kasus-kasus pencemaran lingkungan. • Melakukan pengawasan atas penerapan sistem manajemen lingkung an di sekitar kegiatan operasi. • Memberikan rekomendasi hasil investigasi kasus-kasus pencemaran lingkungan.

c. Standarisasi (1) Pembinaan

- Menyusun dan menetapkan kebijakan standar instalasi dan peralatan yang digunakan dalam operasi kegiatan usaha hilir. - Menyusun dan menetapkan kebijakan standar dan mutu produk minyak bumi dan gas bumi antara lain BBM, BBG, LPG. Bahan Bakar Lain dan Hasil Olahan

27 FILOSOFI OASAR

KEGIATAN


Lain serta pelumas. - Merumuskan kebijakan standar instalasi dan peralatan serta standar dan mutu produk minyak bumi dan gas bumi antara lain BSM, SSG, LPG, Sahan Sakar Lain dan Hasil Olahan Lain serta pelumas untuk menjadi SNI. - Menyusun dan menetapkan pemberlakuan SNI. - Melakukan sosialisasi perumusan dan penerapan SNI. - Mengadakan kerjasama standardisasi dengan International Organization for Standardization ISO (2) Pengawasan

- Melakukan sosialisasi stan dar instalasi dan peralatan serta standar dan mutu produk minyak bumi dan gas bumi antara lain SSM, SBG, LPG, Sahan Sakar Lain dan Hasil Olahan Lain serta pelumas. - Melakukan pengawasan atas ditaatinya ketentuan standar instalasi dan peralatan serta standar dan mutu produk minyak bumi dan gas bumi antara lain SBM, SSG, LPG, Bahan Sakar Lain dan Hasil Olahan Lain serta pelumas. - Melaksanakan verifikasi atas penerapan SNI. - Memberikan sanksi atas pelanggaran ketentuan standar instalasi dan peralatan serta standar dan mutu produk minyak bumi dan gas bumi antara lain SSM, SBG, LPG, Sahan Sakar Lain dan Hasil Olahan Lain serta pelumas.


28 FILOSOFI OASAR

3.

Peningkatan Kemampuan Nasional



- Memberikan rekomendasi kemampuan produksi dalam negeri: • Melakukan pemeriksaan kemampuan proses produksi di lokasi produsenl jasa. • Melakukan verifikasi kemampuan produsen barang/jasa dalam negeri untuk menunjang operasi Migas. • Melakukan pendataan kemampuan barana/iasa dalam

- Merekomendasikan kepada Badan Usaha untuk mengutamakan penggunaan barang dan jasa dalam negeri.

KEGIATAN

a.

Pemberdayaan Produksi Barang/Jasa dalam Negeri sektor Migas : (1) Penilaian kemampuan produsen barang dan jasa dalam negeri.

(2) Penilaian besarnya tingkat kandungan lokal barang dan jasa produksi dalam negeri.

1-

Memberikan rekomendasi penilaian besaran tingkat komponen dalam negeri • Menetapkan tata cara perhitungan local content.

• Melakukan verifikasi dan penilaian local content dalam pengadaan barang dan produsen dalam negeri.

- Merekomendasikan kepada Badan Usaha untuk meningkatkan penggunaan kandungan local barang dan jasa produksi dalam negeri yang terkait dengan penyediaan dan distribusi BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa.

- Melakukan pendataan local content pada setiap proyek dan produsen/jasa dalam negeri. b. Evaluasi penggunaan TKA

- Memberikan konsultasi teknis atas pengajuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). - Memberikan rekomendasi penggunaan TKA dan pengembangan TKI pada kegiatan pengolahan minyak dan gas bumi.

- Menyampaikan usulan penggunaan TKA oleh Badan Usaha yang terkait dengan penyediaan dan distribusi BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa.

•

29 KEGIATAN

FILOSOFI DASAR

c.

4.

Pengembangan dan Pembinaan Industri

Pembinaan dan tenaga kerja


pengawasan

1-

Menyusun dan menetapkan kebijakan sertifikasi tenaga teknik khusus minyak dan gas bumi. - Melakukan pengawasan penggunaan TKA.

d. Pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat

- Menyusun dan menetapkan kebijakan - Pemantauan atas pelaksanaan kegiatan pengembangan lingkungan teknis mengenai pengembangan lingkung an dan masyarakat setempat di dan masyarakat setempat yang sekitar operasi kegiatan usaha hilir. dilakukan oleh 8adan Usaha yang - Melakukan sosialisasi kebijakan teknis terkait dengan penyediaan dan distribusi 88M dan pengangkutan mengenai pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat di sekitar gas bumi melalui pipa. operasi kegiatan usaha hilir. - Melakukan pengawasan pelaksanaan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat di sekitar operasi kegiatan usaha hilir.

e.

- Melakukan penyuluhan dan bimbingan teknis, sosialisasi serta penyebaran informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha hilir.

Penyebarluasan informasi

Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga

Memberikan informasi mengenai peluang usaha kegiatan pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan serta niaga pelayanan prima kepada untuk menanamkan modal.

- Menetapkan dan memberlakukan sistem informasi dan akun pengaturan pada 8adan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa. - Memberikan informasi yang terkait dengan penyediaan dan distribusi 88M dan pengangkutan gas bumi melalui

'.

~

•

30

FILOSOFI OASAR

KEGIATAN



- Melakukan pengumpulan, evaluasi dan pengkajian data/informasi dalam rangka penetapan kebijakan mengenai pemberian insentif.

khusus melalui - Memberikan bimbingan kepada 8adan Usaha dalam bentuk pengaturan dan pengawasan yang terkait Penyediaan dan pendistribusian 88M serta peningkatan pemanfaatan aas bumi di dalam

- Menyusun dan menetapkan kebijakan mengenai keikutsertaan koperasi, usaha kecil dan badan usaha nasional dalam kegiatan pengolahan, pengangkutan dan opovimo;:ao;:an serta - Melaksanakan bimbingan dan pengawasan teknis, pemberian rekomendasi dan kerjasama dalam kegiatan pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan serta niaga. 5.

Koordinasi Instansi

Antar I a. Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga

- Melaksanakan koordinasi dengan instansi - Menyampaikan permasalahan yang terkait dengan instansi lain terkait dan dalam rangka penyelesaian mengenai penyediaan dan distribusi permasalahan yang berkaitan dengan 88M serta pengangkutan gas bumi persiapan dan pelaksanaan kegiatan melalui pipa disertai pertimbangan pengolahan, pengangkutan dan penyimpenyelesaiannya. panan serta niaga. - Menyampaikan pemberitahuan kepada 8PH Migas mengenai Izin Usaha yang - Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam diberikan kepada 8adan Usaha yang rangka penetapan ruas transmisi dan terkait dengan penyediaan dan distribusi wilayah distribusi gas bumi serta 88M serta pengangkutan gas bumi pemberian hak khusus. melalui pipa.

I

I

.,

4>

..

(~,

. 31

b. Pernbinaan dan pengawasan Keselarnatan Kerja dan Lindungan Lingkungan

- Melakukan kerja sarna dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan aspek Keselamatan Ke~a dan Lindungan Lingkungan kepada karyawan dan mitra kerja operasi. - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan pedoman teknis pengawasan aspek Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan. - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka evaluasi dokumen Amdal Migas. - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan masyarakat (Community Development) - Melakukan pengawasan dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pengelolaan lingkungan - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan dalam rangka penerbitan izin penggelaran pipa penyalur di daerah Ie pas pantai. - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penerbitan rekomendasi penggunaan bahan peledak. - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemberian rekomendasi retribusi pembuangan limbah.

..

.

...

..

~

,"

.. 32


FILOSOFI DASAR

c. Pengumpulan data

- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan, penyusunan dan evaluasi datal informasi kegiatan usaha hilir. - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyuluhan dan bimbingan teknis/sosialisasi serta penyebaran informasi mengenai kebijakan kegiatan usaha hilir.

d. Pembinaan

- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan dan penetapan kebijakan pembinaan atas Ic",ni;:!t;:!n usaha hilir.

e. Pengaturan

- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan dan penetapan kebijakan kegiatan usaha hilir - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan dan penetapan kebijakan mengenai jenis, standar, dan mutu produk minyak bumi dan gas bumi yang antara lain meliputi 88M, 88G, LPG, 8ahan 8akar lain serta Hasil Olahan serta

f. Pengawasan

- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menyusun dan menetapkan kebijakan pelaksanaan pengawasan atas ditaatinya peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Kegiatan Usaha Hilir.

- Pengumpulan data kebutuhan 88M dan gas bumi di seluruh wilayah NKRI. - Pengumpulan data yang berkaitan dan sarana dengan fasilitas penyediaan dan distribusi 88M dan gas bumi di seluruh wilayah NKRI. - Pengumpulan data yang berkaitan dengan fasilitas dan sarana pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

4U2Z2i!22&I

,I

--r\

lA

~

iii..., 33

FILOSOFI CASAR

KEGIATAN

g. Pemberian sanksi

- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan BPH Migas dalam rangka pemberian sanksi kepada Badan Usaha atau pihak lain yang melakukan pelanggaran persyaratan Izin Usaha dan/atau ketentuan peraturan perundangberlaku.

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Recommend Documents