Lampiran I Keputusan Menteri Energi dan Sumber Oaya Mineral Nomor : 1088 K/20/MEM/2003 Tanggal : 17 September 2003
PEDOMANPELAKSANAAN PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGATURAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KATA PENGANTAR
Sebagaimana diketahui. bahwa guna menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan,
serta
mendorong
perkembangan
potensi
dan
peranan
nasional,
Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang merupakan landasan
hukum bagi penataan atas penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengaturan, dan pelaksanaan dari kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tersebut secara jelas telah diatur peranan masing-masing institusi yang diberi kewenangan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dimana Pemerintah merupakan pembina, pengawas, dan pengatur kegiatan sektor Minyak dan Gas Bumi, sedangkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2002, adalah instansi pengawas dan
pengendali kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi. Pada tataran operasional, dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, Pemerintah cq. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi harus bersinergi guna memberikan
peningkatan manfaat dan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional yang menyangkut aspek: a.
terlaksana dan terkendalinya pengelolaan minyak dan gas bumi sebagai sumber daya pembangunan yang bersifat strategis dan vital;
b.
terwujudnya dukungan dan pengembangan kemampuan nasional yang lebih
c.
mampu bersaing; terlaksananya peningkatan pendapatan negara yang memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dalam
mengembangkan dan
memperkuat industri dan perdagangan Indonesia; dan d. it
terciptanya lapangan kerja, perbaikan lingkungan hidup, dan meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
______________________________________________________
I
~d
2
Berdasarkan
pengaturan
mengenai
kewenangan
masing-masing
institusi
tersebut, maka dalam rangka untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai tugas dan fungsi antara Pemerintah cq. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta agar dapat menjadi pedoman bagi investor atau calon investor, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan, dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
Jakarta,
September 2003
3
PEDOMANPELAKSANAAN PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGATURAN, DAN PENGENDALIAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
Dalam menghadapi perkembangan dan tantangan global dimasa yang akan datang, kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Indonesia dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuannya dalam
mendukung kesinambungan pembangunan
nasional guna mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi pada beberapa aspek seperti perdagangan bebas, lingkungan hidup, hak asasi manusia, demokratisasi, dan semangat reformasi
telah
mendorong perlunya dilakukan
perubahan
peraturan
perundang-undangan tentang minyak dan gas bumi, karena peraturan perundangundangan sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun
1960 tentang
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun
1971
tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara dianggap telah tidak sejalan dengan perkembangan yang terjadi sekarang dan masa yang akan datang.
Usaha pembaharuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha minyak dan gas bumi tersebut tercapai pada saat diundangkannya Undangundang Nomor 22 Tahun
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada tanggal 23
November 2001. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tersebut telah memberikan landasan berpijak bagi terciptanya kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional. Selain itu undang-undang tersebut menjadi
landasan
hukum
bagi
penataan
atas
penyelenggaraan
pembinaan,
pengawasan, pengaturan, dan pelaksanaan dari kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia.
Dengan
ditetapkannya
Undang-undang
Nomor 22
Tahun
2001,
maka
penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dari aspek filosofis mengalami perubahan yang sangat mendasar dimana pemerintah merupakan pemegang kuasa
.
pertambangan yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Salah satu implementasi dari kewenangan penyelenggaraan
4 kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan membentuk Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau disebut dengan BP Migas. Badan tersebut merupakan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Badan Pelaksana tersebut dibentuk untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu dibidang Minyak dan Gas Bumi, dimana kedudukannya adalah sebagai pengendali manajemen operasional. Sedangkan untuk kegiatan usaha hilir, Pemerintah telah membentuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa atau BPH Migas yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002.
Selanjutnya sebagai konsekuensi yuridis dari implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun
2001 tersebut, kewenangan yang menyangkut tugas dan fungsi
Pemerintah cq. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hulu mencakup pembinaan dan pengawasan pada masa pra-kontrak, pelaksanaan kontrak, dan pasca kontrak. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 secara jelas telah diatur peranan masing-masing institusi yang diberi kewenangan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan maksud agar fungsi pemerintah sebagai pembina, pengawas, dan pengatur dapat berjalan lebih efisien dan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi secara optimal dapat mengendalikan pelaksanaan Kontrak Kerja Sarna, sehingga diperoleh manfaat
dan
penerimaan
yang
maksimal
bagi
negara
kemakmuran rakyat.
petAkSANAAN KKS
,
OITJEN MIGAS -- PEMBINAAN PENGAWASAN ~---
•
--~
.
untuk
sebesar-besar
5 Tugas dan fungsi Pemerintah cq. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun
2001 serta Tugas, Fungsi, dan
Wewenang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun
2001 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2002.
PEt~YElENGG'~RAAN
KEGIATAN HUlU MIG/.J.S
PENGUASAAN MGAS NEGARA
'r\iGASbANFum~.. PP4212002 -' c_
'
•
':~'.' <.0 i ", '<'
......_ _ _..... .•..•. KEGIAtAN ····;.lISAH~:HUi.U u
BPMJv~:·
..
........._ _ _ _••
A. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun
2001 tug as dan fungsi
pembinaan dan pengawasan pemerintah cq. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi meliputi : 1. Melakukan pembinaan penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang minyak dan gas bumi, antara lain:
..
a.
perencanaan;
b.
perizinan, persetujuan, dan rekomendasi;
c.
pengelolaan dan pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi;
d.
pendidikan dan pelatihan;
e.
penelitian dan pengembangan teknologi;
f.
penerapan standardisasi;
g.
pemberian akreditasi;
h.
pemberian sertifikasi;
6 i.
pembinaan industrilbadan usaha penunjang;
j.
pembinaan usaha kecillmenengah;
k.
pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
I.
pemeliharaan keselamatan dan kesehatan kerja;
m.
pelestarian lingkungan hid up;
n.
penciptaan iklim investasi yang kondusif;
o.
pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
2. Melakukan pembinaan atas penetapan kebijakan usaha minyak dan gas bumi yang meliputi:
a.
pelaksanaan Survei umum;
b.
pengelolaan dan pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi;
c.
penyiapan, penetapan dan penawaran serta pengembalian Wilayah Kerja;
d.
bentuk dan syarat-syarat Kontrak Kerja Sama;
e.
perpanjangan Kontrak Kerja Sama;
f.
rencana pengembangan lapangan yang pertama kali;
g.
pengembangan lapangan dan pemroduksian cadangan Minyak dan Gas Bumi;
h.
pemanfaatan Gas Bumi;
i.
penerapan kaidah keteknikan yang baik;
j.
kewajiban
penyerahan
bag ian
Minyak
dan
Gas
Bumi
Kontraktor untuk
memenuhi kebutuhan dalam negeri (DMO); k.
penguasaan, pengembangan. dan penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi;
I.
kewajiban membayar penerimaan negara;
m.
pengelolaan lingkungan hid up;
n.
keselamatan dan kesehatan kerja;
o.
penggunaan tenaga kerja asing;
p.
pengembangan tenaga kerja Indonesia;
q.
pengembangan lingkungan hidup dan masyarakat setempat;
r.
standardisasi;
s.
pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
..
t
konservasi suber daya dan cadangan Minyak dan Gas Bumi;
u.
pengusahaan Goa/bed Methane;
7
v. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum.
3. Melakukan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang meliputi: a. konservasi sumber daya alam dan cadangan minyak dan gas bumi; b. pengelolaan data Minyak dan Gas Bumi; c. kaedah keteknikan yang baik; d. keselamatan dan kesehatan kerja; e. pengelolaan lingkungan hidup;
f.
pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
g. penggunaan tenaga kerja asing; h. pengembangan tenaga kerja Indonesia; i.
pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;
j.
penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi;
k. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum.
B. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas)
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun Pemerintah Nomor 42 Tahun
2001
dan Peraturan
2002, fungsi, tugas dan wewenang Badan Pelaksana
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dalam mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan Kontrak Kerja Sarna, adalah :
1. Fungsi Melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
-
..
-.~ .. ~~~----------------------
8
2. Tugas a.
memberikan
pertimbangan
kepada
Menteri
atas
kebijakannya
dalam
hal
penyiapan dan penawaran wilayah kerja serta Kontrak Kerja Sama b.
melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama
c.
mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapat persetujuan;
d.
memberikan persetujuan pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas;
e.
memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
f.
melaksanakan monitoring pelaksanaan Kontrak Kerja Sama dan melaporkannya kepada Menteri;
g.
menunjuk penjual minyak dan/atau gas bumi bagian negara.
3. Wewenang a.
membina kerja sama dalam rangka terwujudnya integrasi dan sinkronisasi kegiatan operasional kontraktor Kontrak Kerja Sama;
b.
merumuskan kebijakan atas anggaran dan program kerja kontraktor Kontrak Kerja Sama;
c.
mengawasi kegiatan utama operasional kontraktor Kontrak Kerja Sama;
d.
membina seluruh aset kontraktor Kontrak Kerja Sama yang menjadi milik negara;
e.
melakukan koordinasi dengan pihak lain dan/atau instansi terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu.
Pergeseran tug as dan fungsi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan adanya organisasi baru BP Migas sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun dapat digambarkan sebagai berikut:
2001
9
..
,ha'!!.mJ:.a !LU E·~.!.te~g.!Y'~lL
_____ _
Selanjutnya penjabaran operasionalisasi mengenai tugas pokok dan fungsi Pemerintah cq. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hulu yang akan ditindaklanjuti dengan hubungan tata kerja institusional sebagaimana terlampir di bagian berikutnya dalam buku ini.
10
PELAKSANAAN PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGATURAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUM I NO.
1.
KEGIATAN
FILOSOFI OASAR
Pengelolaan SOA Strategis
a.
KEWENANGAN BP MIGAS
Survei Umum - Open area & sebagian WK Kontrak Kerja Sama. - Jenis survei; geologi, geofisika dan aeokimia.
- Pelaksanaan komitmen pasti Kontrak Kerja Sama tiga tahun Survei Sama area.
seismic Kontrak Kerja yang menerus ke open ,___
~ _____ ,~,_____
- Memberikan izin masuk apabila kegiatan survei umum melintas pad a Wilayah Kerja.
- Menyusun dan menetapkan kebijakan eksplorasi. - Memberikan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangn dalam keaiatan eks
- Memberi masukan kebijakan eksplorasi kepada Ditjen Migas. - Memberikan masukan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Kontraktor KKS.
- Memberikan rekomendasi kepada MESDM persetujuan perubahan komitmen pasti Kontrak Keria Sama. Memberikan izin survei yang keluar dari wilayah kerja kontraktor.
- Mengusulkan perubahan komitmen pasti Kontrak Kerja Sama kepada Ditjen
I
Pertukaran Data antar Kontrak Kerja Sama.
II
I
Memberikan izin pertukaran data antar kontraktor Kontrak Kerja Sama.
- Memberikan izin ekspor data eksplorasi.
- Ekspor data eksplorasi.
Pembukaan data (disclosure data).
- Menunjuk pelaksana survei (dana sendiri) Memberikan IZJn kepada pihak lain (termasuk perolehan data, pengolahan data dan pemasvarakatan
M Mengusulkan permohonan IZln dan memberikan rekomendasi survei yang keluar dari Wilayah Kerja kontraktor ke Ditjen Migas .. Mengusulkan permohonan izin dan memberikan rekomendasi pertukaran data antar kontraktor Kontrak Kerja Sama ke Mengusulkan permohonan IZJn dan memberikan rekomendasi ekspor data ke
tertutup
Memberikan izin pembukaan data tertutup (disclosure data).
Mengusulkan permohonan izin dan memberikan rekomendasi pembukaan data tertutup(disclosure data) ke Ditjen
Pengelolaan dan penyimpanan data Kontrak Kerja Sama.
Memberikan IZJn pengelolaan, penyimpanan dan pengendalian data.
Melakukan pemantauan pengelolaan, penyimpanan dan pengendalian data.
11
- Pergantian operator Kerja Sama.
Kontrak
- Memberikan izin penggantian Kontrak Kerja Sama.
- Penyisihan sebagian wilayah kerja Kontrak Kerja Sama.
- Pengakhiran wilayah Kontrak Kerja Sama.
kerja
- Perpanjangan masa eksplorasi.
- Pengalihan Kerja Sama.
interest
Memberikan rekomendasi kepada MESDM persetujuan pengakhiran Kontrak Kerja Sama. Memberikan persetujuan masa eksplorasi.
Kontrak i - Memberikan I interest.
Mengusulkan permohonan IZln dan memberikan rekomendasi penggantian operator Kontrak Kerja Sam a ke Ditjen
penyisihan I - Mengusulkan permohonan persetujuan dan memberikan rekomendasi penyisihan sebagian wilayah kerja ke
- Memberikan persetujuan sebagian wilayah kerja.
I -
operator I .
perpanjangan
persetujuan
pengalihan
I
- Mengusulkan permohonan persetujuan dan memberikan rekomendasi pengakhiran Kontrak Kerja Sam a ke as. Mengusulkan permohonan persetujuan dan memberikan rekomendasi perpanjangan masa Eksplorasi ke Ditjen M Mengusulkan permohonan persetujuan dan memberikan rekomendasi pengalihan interest ke Ditjen Migas.
-"-~~---~~~~-""
c. Eksploitasi ~~----
...
- Menyusun dan menetapkan . - '. . •• ' nasional.
kebijakan
~-
- Memberikan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam keaiatan eksoloitasi. - Melaporkan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan dalam kegiatan eksploitasi yang dapat dikenakan sanksi pidana.
- POD pertama lapangan Migas dalam suatu Wilavah Keria.
- Memberikan rekomendasi kepada MESDM untuk oersetuiuan POD nprt::lm::l
- Memberi masukan kebijakan eksploitasi gas nasional keIJ. - Memberikan masukan atas pelanggaran yang dilakukan oleh kontraktor Kontrak Sama. - Memberikan masukan kepada yang berwenang atas terjadinya pelanggaran oleh Kontraktor KKS terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat dikenakan sanksi na. Ditjen
12
KEWENANGAN BP MIGAS
POD pertama POD ke dua
- POD kedua dan berikutnya.
dan data
- Pengelolaan dan pengendalian i - Memberikan izin ekspor data eksploitasi. data eksploitasi. ' - Melakukan pendataan cadangan, produksi Migas serta kegiatan pemboran.
- Menyediakan data cadangan, produksi Migas serta kegiatan pemboran yang dibutuhkan ke Ditien Miaas.
- Memberikan izin pengelolaan sumur tua dan lapangan Migas di luar Wilayah Kerja. - Memberikan izin ekspor, contoh minyak mentah/gas bumi.
- Laporan produksi.
- Mengkoordinasikan laporan produksi.
-
- WP&B Kontrak Kerja Sama.
- Ikut serta melakukan pembahasan WP&B.
-
- Enhanced Oil Recovery (EaR).
- Menerima laporan EaR.
-
- Evaluasi mutu minyak dan gas bumi.
- Meminta hasil klasifikasi mutu minyak dan gas bumi.
-
- Konsultasi dengan Pemda untuk POD oertama. - Unitisasi Produksi.
dengan
Pemda
i
-
Izm dan Mengajukan permohonan memberikan rekomendasi ekspor contoh minyak mentah/gas bumi ke Ditjen M Melaporkan data produksi Kontrak Kerja Sama ke MESDM. Membahas dan menyetujui WP&B Kontrak Kerja Sama. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan WP&B Kontrak Kerja Sama. Membahas dan menyetujui usulan EaR Mengawasi dan mengendalikan elaksanaan EaR. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengambilan contoh minyak dan gas bumi. Memfasilitasi pelaksanaan konsultasi Pemda untuk POD n",rt::lm::l
~----------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------
13
NO.
FILOSOFIDASAR
KEGIATAN
KEWENANGAN DITJEN MIGAS
- Melaporkan hasil kajian ke Ditjen Migas. - Good engineering practice.
- Membuat kebijakan tentang pedoman keteknikan yang baik dan laik terap untuk lapangan Migas Indonesia. - Melakukan pengawasan atas ditaatinya pedoman penerapan Good engineering practice para kontraktor KKS.
- Memberi masukan atas pembuatan pedoman keteknikan yang baik dan laik terap untuk lapangan Migas Indonesia. dan - Melakukan pengawasan pengendalian atas pelaksanaan dan penerapan teknologi sesuai kaidah keteknikan yang baik (Good engineering practice).
d.
Penyiapan Wilayah Kerja
- Evaluasi prospektivitas Wilayah Kerja. - Evaluasi data hasil survei umum. - Dokumen tender wilayah kerja.
- Memberikan masukan tentang potensi sumber daya minyak dan gas bumi di open area (ex relinquiest). Memberikan masukan tentang konsep eksplorasi di open area (ex relin Memberi pertimbangan kepada MESDM - Mengusulkan kepada MESDM tatacara! tentang tatacara proses tender, term & proses tender, term & condition, konsep . condition, konsep Kontrak Kerja Sama Kontrak Kerja Sama dan informasi umum • dan informasi umum geologi daerah geologi daerah yang ditawarkan yang ditawarkan. - Menetapkan kebijakan dan mengelola dana education
- Memanfaatkan data Migas untuk kajian prospektivitas potensi Migas di open area.
- Penetapan luas dan batas-batas wilayah kerja.
Mengusulkan konsep luas dan batas-batas koordinat wilayah kerja baru yang akan ditawarkan menteri.
- Konsultasi wilayah kerja dengan Pemda.
- Melaksanakan konsultasi dengan Pemda Propinsi terhadap Wilayah Kerja yang akan ditawarkan.
- Memberi masukan konsep luas dan batas-batas koordinat wilayah kerja baru vana akan ditawarkan menteri.
e. Penawaran Wilayah Kerja - Promosi wilayah kerja.
- Melaksanakan promosi wilayah kerja yang akan ditawarkan kepada calon investor di
Ikut serta dalam pelaksanaan promosi wilayah kerja yang akan ditawarkan
14
KEWENANGAN BP MIGAS
KEWENANGAN DIT JEN MIGAS
kepada calon investor di dalam maupun luar negeri.
dalam negeri maupun luar negeri. - Melaksanakan Mi
- Tender Wilayah Kerja.
Tender
Wilayah
Kerja
- Ikut serta dalam pelaksanaan Tender \/I/ib"!:lh Ke
- Melaksanakan evaluasi dan menyampaikan rekomendasi urutan calon tender. tender. Penandatanganan Kontrak Kerja Sama baru.
- Menyiapkan Kerja Sama.
penandatanganan
Kontrak
- Melakukan penandatanganan Kerja Sama.
Kontrak
- Menyampaikan salinan Kontrak Kerja Sama kepada DPR-RI dan instansi - Perpanjangan pembaharuan Sama.
f.
atau ,- Memberikan rekomendasi kepada MESDM Kerja, atas usulan perpanjangan dan atau pembaharuan Kontrak Kerja Sama.
- Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada MESDM perihal usulan perpanjangan Kontrak Kerja Sama. - Melakukan penandatanganan perpanjangan dan atau pembaharuan Kontrak Kerja Sama.
Pengembangan Eksplorasi dan eksploitasi
- Insentif ekonomis. g.
dan Kontrak
lapangan
Pengembangan Gas Bumi
tidak: - Menetapkan dan memberikan persetujuan insentif. - Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan gas bumi nasional. - Memberikan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan dalam kegiatan pengembangan bumi.
- Memberi masukan kebijakan pengembangan gas bumi kepada Ditjen M' - Memberikan masukan atas pelanggaran yang dilakukan oleh kontraktor Kontrak Kerja Sama.
15
NO.
FILOSOFI DASAR
KEGIATAN
- Pembinaan pengembangan nasional.
gas
kegiatan bumi
Perlindungan Kepentingan Umum
studi
i
- Harga gas bumi.
- Memberikan rekomendasi kepada MESDM harga gas bumi selain untuk rumah tangga dan pelanggan kecil. ____ _ Melakukan pengawasan atas pelaksanaan penetapan harga gas bumi.
- Mengusulkan harga gas bumi kepada MESDM.
- Pasokan gas bumi dalam negeri.
- Memberikan rekomendasi kepada MESDM prioritas pemanfaatan gas bumi dalam
- Memberi masukan penetapan prioritas pemanfaatan gas bumi dalam negeri MESDM. - Mengkoordinir pemasaran gas bumi.
Rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas bumi nasional. Ekspor gas bumi melalui pipa maupun LNG.
2.
- Memprakarsai dan melakukan pengembangan gas bumi nasional.
2.1 Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kegiatan Usaha Hulu
i
- Melakukan pengawasan pelaksanaan prioritas pemanfaatan gas bumi dalam neaeri. - Melakukan koordinasi antar instansi terkait dalam kaitan dengan prioritas gas bumi dalam negeri. - Menyiapkan rencana induk Janngan' transmisi dan distribusi gas bumi nasional untuk diaiukan ke MESDM Melakukan monitoring pelaksanaan ekspor qas bumi melalui pipa maupun LNG.
Memberi masukan rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas bumi nasional Menqkoordinir pemasaran gas bumi
- Melakukan pembinaan penyelenggaraan - Melakukan pengawasan dan urusan pemerintah dan pengawasan atas : pengendalian operasional kegiatan pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan' usaha hulu Migas atas aspek teknis dan biaya keselamatan dan kesehatan kerja. usaha hulu Migas terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan . keselamatan dan kesehatan kerja. - Memberikan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan Keselamatan dan Kesehatan Keria.
Memberikan masukan atas pelanggaran yang dilakukan oleh kontraktor Kontrak Kerja Sama.
16
KEGIATAN
KEWENANGAN DITJEN MIGAS
. 2.1.1 Survei Umum
a.
Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja kegiatan Survei Umum.
pekerjaan dan Melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan survei umum atas keselamatan dan kesehatan kerja terhadap ketentuan peraturan dan dipenuhinya antara lain: - Menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan keria survei umum. - Merumuskan dan menetapkan pedoman teknis keselamatan dan kesehatan - Melakukan pembinaan keselamatan dan kesehatan keja survei umum.
b.
Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja kegiatan Survei Umum.
Melakukan pengawasan pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan survei umum atas keselamatan dan kesehatan kerja terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan dan antara lain: dan pengesahan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan keria keaiatan survei umum. - Melakukan verifikasi prosedur , program dan kompetensi tenaga kerja yang akan dipergunakan dalam kegiatan survei umum. - Melakukan pemeriksaan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap peralatan dan sarana penunjang kegiatan survei umum. Memberikan Izm operasi kelayakan peralatan dan sarana penunjang kegiatan survei umum.
17
KEWENANGAN BP MIGAS
- Melakukan inspeksi keselamatan kesehatan kerja pelaksanaan kegiatan survei umum. - Melakukan investigasi kecelakaan kegiatan survei umum dalam rangka penentuan apakah berhubungan dengan masalah pidana atau kecelakaan operasional. i
2.1.2 Eksplorasi a.
Pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja survei geologi dan geofisika serta pemboran (dilakukan sejak saat perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan fl§s~a operasi).
Melakukan pembinaan pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan eksplorasi atas keselamatan dan kesehatan kerja terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundangundangan, antara lain:
Melakukan pengawasan dan pengendalian operasional kegiatan eksplorasi atas aspek teknis dan biaya keselamatan dan kesehatan kerja, antara lain:
- Menetapkan kesehatan ke pedoman teknis keselamatan operasi,
b.
Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja survei geologi dan geofisika serta pemboran (dilakukan sejak sa at perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pasca
o
pengangkatan : lidik. Tanda Penghargaan dan Kesehatan Kerja
penyelidikl MIGAS. Mengajukan calon penerima Tanda dan Penghargaan Keselamatan Kesehatan Kerja Eksplorasi.
I
Melakukan pengawasan pengendalian operasional kegiatan eksplorasi atas aspek teknis dan biaya keselamatan dan kesehatan kerja, antara lain:
Melakukan pengawasan pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan eksplorasi atas keselamatan dan kesehatan kerja terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
I'
18
- Melakukan verifikasi dan pengesahan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja kegiatan eksplorasi.
- Melakukan verifikasi prosedur, program dan kompetensi tenaga kerja yang akan dipergunakan dalam kegiatan eksplorasi. - Memberikan rekomendasi pembelian dan pemusnahan bahan peledak kegiatan geologi, geofisik, dan pemboran. Memberikan izin penyimpanan dan penggunaan bahan peledak kegiatan geologi, geofisik, dan pemboran. - Melakukan pemeriksaan teknis keselamatan dan kesehatan kerja tempat penyimpanan, penggunaan dan pemusnahan bahan peledak kegiatan geologi, geofisik, dan pemboran.
- Melakukan pemeriksaan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap instalasi dan peralatan serta sarana penunjang kegiatan geologi, geofisik, dan pemboran.
Memberikan Izin Operasi kelaikan instalasi dan peralatan kegiatan geologi, geofisik, dan pemboran.
Sistem - Menyampaikan usulan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK) yang akan diterapkan di kontraktor Kontrak Kerja Sama. - Menyampaikan prosedur, program dan kompetensi tenaga kerja yang akan diterapkan di kontraktor Kontrak Kerja Sama. - Mengusulkan pembelian dan pemusnahan bah an peledak kegiatan geologi, geofisik, dan pemboran kepada Ditjen Mig - Mengusulkan penyimpanan dan penggunaan bahan peledak kegiatan geologi, geofisik, dan pemboran kepada en M - Melakukan pengawasan dan pengendalian operasional atas aspek teknis dan biaya keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat penyimpanan, penggunaan dan pemusnahan bahan peledak kegiatan eofisik. dan oemboran. - Melakukan pengawasan dan pengendalian operasional atas aspek teknis dan biaya keselamatan dan kesehatan kerja terhadap instalasi dan peralatan serta sarana penunjang dan kegiatan geologi, geofisik, mboran. Mengajukan permohonan izin operasi kelaikan penggunaan instalasi dan peralatan kegiatan geologi, geofisik, dan pemboran kepada Ditjen Migas.
19
KEGIATAN
KEWENANGAN BP MIGAS
KEWENANGAN DITJEN MIGAS
I-
Melakukan inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja pelaksanaan kegiatan geologi, geofisik, dan pemboran.
- Melakukan investigasi kecelakaan kegiatan penentuan eksplorasi dalam rangka apakah berhubungan dengan masalah atau kecelakaan ooerasional. Melakukan verifikasi dan memberikan izin kegiatan penutupan sumur permanen atau sementara. : 2.1.3 Eksploitasi a. Pembinaan keselamatan dan 'Melakukan pembinaan dan pengawasan kesehatan kerja eksploitasi pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan (dilakukan sejak saat eksploitasi atas keselamatan dan kesehatan perencanaan, pembangunan, kerja terhadap dipenuhinya ketentuan pengoperasi-an dan pasca peraturan perundang-undangan, antara lain:
- Melakukan pengawasan dan pengendalian operasional atas aspek biaya keselamatan dan teknis dan kesehatan kerja pada kegiatan geologi, dan n<>mhnr",n Melakukan investigasi kasus-kasus penyebab kecelakaan kerja operasi survei geologi dan geofisika untuk tindak an ooerasional. Menyampaikan laporan penutupan sumur permanen atau sementara kepada Ditjen Migas.
Melakukan pengawasan dan pengendalian operasional kegiatan eksploitasi atas aspek teknis dan biaya keselamatan dan kesehatan kerja antara lain:
o - Menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja kegiatan eksploitasi.
- Merumuskan dan menetapkan pedoman teknis keselamatan dan kesehatan kerja
- Memberikan masukan dan rekomendasi dalam perumusan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja i. - Memberikan masukan dalam perumusan pedoman teknis keselamatan dan kesehatan
n dan - Memberikan persetujuan pengangkatan Kepala Teknik Tambang dan Wakil. Memberikan Tanda Penghargaan keselamatan dan kesehatan kerja.
- Mengusulkan pengangkatan Kepala Teknik Tambang dan Wakil kepada as. Mengajukan calon penerima Tanda keselamatan dan Penghargaan kesehatan
20
KEWENANGAN BP MIGAS
b.
Pengawasan Eksploitasi meliputi kegiatan pemboran dan produksi yang (dilakukan sejak saat perencanaan, pembangunan, pengoperasian pasca
Melakukan pengawasan pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan eksploitasi atas keselamatan dan kesehatan kerja terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundangundangan, antara lain:
Melakukan pengawasan dan pengendalian operasional kegiatan eksploitasi atas aspek teknis dan biaya keselamatan dan kesehatan kerja antara lain:
- Melakukan verifikasi dan pengesahan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja kegiatan eksploitasi.
Sistem usulan - Menyampaikan dan Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK) yang akan diterapkan di kontraktor Kontrak Kerja Sama. - Melakukan verifikasi prosedur , program - Menyampaikan prosedur, program dan kompetensi tenaga ke~a yang akan dan kompetensi tenaga kerja yang akan dipergunakan dalam kegiatan eksploitasi. dipergunakan di kontraktor Kontrak Kerja Sama. - Memberikan rekomendasi pembelian dan - Mengusulkan pembelian dan pemusnahan bahan peledak pemboran pemusnahan bahan peledak kegiatan mboran eksoloitasi. eksoloitasi Memberikan izin penyimpanan dan I penyimpanan dan Mengusulkan penggunaan bahan peledak kegiatan I penggunaan bahan peledak kegiatan
!
-
Melakukan pemeriksaan teknis keselamatan dan kesehatan kerja tempat penyimpanan, penggunaan dan pemusnahan bahan peledak kegiatan eksploitasi.
Memberikan IZln penggelaran pipa penyalur dan penempatan platform lepas pantai. - Melakukan keselamatan
pemeriksaan dan kesehatan
pengawasan dan - Melakukan pengendalian operasional atas aspek teknis dan biaya keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat penyimpanan, penggunaan dan pemusnahan bahan peledak kegiatan itasi. izin Mengajukan permohonan penggelaran pipa penyalur dan penempatan platform Ie pas pantai en Miaasdan Ditien Hubla.
21
han khusus, DKUS, dan fasilitas r muat. Memberikan izin operasi kelayakan keselamatan kerja pelabuhan khusus, DKUS. dan fasilitas bonakar muat. - Melakukan verifikasi dan pengesahan daerah terlarang dan terbatas pad a kegiatan eksploitasi.
pelabuhan khusus, kar muat. Menerus sampaikan usulan penggunaan pelabuhan khusus, DKUS, dan fasilitas bonakar muat keoada Ditien Miaas. - Menyampaikan usulan daerah terlarang dan terbatas pada kegiatan eksploitasi kepada Ditjen Migas.
- Pemeriksaan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap instalasi dan peralatan termasuk sistem alat ukur/meter yang serta fasilitas penunjangnya digunakan dalam kegiatan eksploitasi.
pengawasan - Melakukan dan pengendalian operasional atas aspek biaya keselamatan dan teknis dan terhadap instalasi dan kesehatan serta sarana penunjang peralatan
- Memberikan izin operasi kelaikan instalasi dan penggunaan peralatan termasuk sistem alat ukur/meter yang digunakan dalam kegiatan eksploitasi.
Mengajukan pemohonan izin operasi kelaikan instalasi dan penggunaan alat peralatan termasuk sistem ukur/meter yang digunakan dalam kegiatan eksp - Melakukan pengawasan dan pengendalian operasional atas aspek biaya keselamatan dan teknis dan pad a kegiatan kesehatan kerja
- Melakukan inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja pelaksanaan kegiatan eksploitasi.
- Mengesahkan prosedur teknis digunakan dan penyerahan Migas.
yang
- Melakukan investigasi kecelakaan kegiatan eksploitasi dalam rangka penentuan apakah berhubungan dengan masalah pidana atau kecelakaan
- Mengusulkan prosedur teknis yang digunakan dan penyerahan Migas aD - Melakukan investigasi kasus-kasus penyebab kecelakaan kerja operasi kegiatan eksploitasi untuk tindak lanjut penanganan operasional.
Melakukan verifikasi kegiatan penutupan sumur permanen atau sementara.
Menyampaikan laporan penutupan sumur permanen atau sementara kepada
22
KEGIATAN
" 2.2 Pengelolaan Iingkungan hidup
- Melakukan verifikasi pembongkaran instalasi dan peralatan pasca eksploitasi.
- Menyampaikan laporan pembongkaran instalasi dan peralatan pasca eksploitasi kepada Ditjen Migas.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha Migas atas pengelolaan lingkungan hidup terhadap dipenuhinya ketentuan nda
- Melakukan dan pengawasan pengendalian operasional atas aspek pengelolaan biaya teknis dan lingkungan hidup.
- Memberikan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Memberikan masukan atas pelanggaran yang dilakukan oleh kontraktor Kontrak Kerja Sama.
pengelolaan umum dan
pembinaan operasional - Melakukan kegiatan eksplorasi atas aspek teknis dan biaya pengelolaan lingkungan hidup antara lain: - Memberikan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan prosedur teknis pengelolaan lingkungan
2.2.1 Survei Umum dan Eksplorasi
a.
Pembinaan
- Melakukan pembinaan lingkungan hidup survei eksplorasi, antara lain:
- Menetapkan kebijakan, pedoman dan prosedur teknis pengelolaan lingkungan hidup. - Melakukan pembinaan sistem dan pelaksanaan teknis pengelolaan linakunaan hidu Memberikan tanda penghargaan kepada perusahaan yang berhasil mengelola lingkungan hidup dan menerapkan sistem manaiemen - Menetapkan kompetensi pelaksana/penanggung jawab UKUUPL.
Mengajukan calon penerima penghargaan lingkungan hidup.
tanda
- Menyampaikan kompetensi pelaksana/penanggung jawab UKUUPL as.
23
KEWENANGAN DITJEN MIGAS
- Memberikan persetujuan sistem tanggap darurat. - Melakukan verifikasi dan pengesahan sistem manajemen lingkungan hidup
b.
Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup survei umum dan eksplorasi sa at (dilakukan sejak perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pasca o .
Melakukan pengawasan hid up survei lingkungan eksplorasi, antara lain:
pengelolaan umum dan
KEWENANGAN BP MIGAS
- Menyampaikan usulan Sistem Manajemen lingkungan hidup yang akan diterapkan di kontraktor Kontrak Kerja Sama Melakukan pengawasan dan pengendalian operasional kegiatan eksplorasi atas aspek teknis dan biaya pengelolaan lingkungan hidup, antara lain:
Memberikan persetujuan UKU UPL jenis ' Menyampaikan dokumen UKUUPL dari kegiatan tidak wajib Amdal, survei umum, Kontrak Kerja Sama jenis kegiatan tidak survei geologi dan geofisika serta wajib Amdal, survei geologi dan geofisika mboran. serta oemboran ke 0 - Melakukan inspeksi pelaksanaan UKUUPL - Melakukan pengawasan dan aspek Fisika, kimia dan biologi. pengendalian operasional atas aspek teknis dan biaya UKUUPL aspek Fisika, kimia dan bioi - Melakukan investigasi pencemaran - Melakukan investigasi kasus-kasus lingkungan hidup kegiatan survei umum operasi penyebab pencemaran dan eksplorasi dalam rangka menentukan lanjut eksplorasi untuk tindak apakah berhubungan dengan masalah penanganan operasional. idana atau oelaksanaan ooerasional. - Melakukan verifikasi pengelolaan limbah - Menyampaikan laporan pengelolaan non 83 dan limbah 83. limbah non 83 dan lim bah 83 kepada Ditien M - Melakukan pemeriksaan teknis peralatan pengawasan dan pencegahan, pengendalian dan pengendalian operasional atas aspek penanggulangan pencemaran. teknis dan biaya peralatan pencegahan, dan penanggulangan pengendalian maran.
24
KEWENANGAN DITJEN MIGAS
- Memberikan rekomendasi kembali dan pemusnahan kegiatan operasi.
pemanfaatan limbah hasil
- Mengusulkan pemanfaatan kembali dan pemusnahan limbah hasil kegiatan operasi Kontrak Kerja Sama ke Ditjen Migas.
Melakukan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup kegiatan eksploitasi.
- Melakukan pembinaan operasi kegiatan eksploitasi atas aspek teknis dan biaya pengelolaan lingkungan hidup antara lain:
- Menetapkan kebijakan. peraturan dan pedoman teknis pengelolaan lingkungan hidup.
- Memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan. peraturan dan pedoman teknis pengelolaan lingkungan hidup.
2.2.2 Kegiatan Eksploitasi a.
Pembinaan lingkungan hidup meliputi kegiatan pemboran dan produksi (dilakukan sejak saat perencanaan. pembangunan. pengoperasian dan
- Melakukan pembinaan sistem dan pelaksanaan teknis pengelolaan Ii penghargaan kepada perusahaan yang berhasil mengelola lingkungan hidup dan menerapkan sistem
m
b.
P
tanda
.
Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi kebijakan. peraturan dan pedoman teknis lindungan lingkungan hidu - Memberikan persetujuan sistem tanggap - Menyampaikan dokumen tanggap darurat kontraktor Kontrak Kerja Sama darurat. ke Ditien Miaas. Melakukan dan Pengesahan Verifikasi Menyampaikan usulan Sistem sistem manajemen lingkungan hidup. Manajemen lingkungan hidup yang akan diterapkan di kontraktor Kontrak Kerja ---~~-----~-l__--~-~-~--~.+__ Sama. atas I Melakukan npnn::lw::I n Ii Melakukan dan Denaendalian Melaksanakan sosialisasi kebijakan. peraturan dan pedoman teknis lindungan lingkungan hidup.
_______ . .__
Mengajukan calon penerima penghargaan lingkungan hid up.
25
hidup meliputi kegiatan pemboran dan produksi sa at (dilakukan sejak perencanaan, pembangunan, pengoperasi dan
dilaksanakannya kebijakan pengelolaan lingkungan hidup kegiatan eksploitasi antara lain:
atas operasional kegiatan eks aspek teknis dan biaya pengelolaan lingkungan hid up, antara lain:
- Memberikan rekomendasi teknis kepada Komisi Amdal Pusat untuk proses mendapatkan persetujuan dan/atau revisi Amdal.
- Menyampaikan dokumen Amdal, RKLlRPL Kontrak Kerja Sama ke Ditjen Migas.
- Melakukan pengawasan pelaksanaan hasil studi Amdal meliputi RKL dan RPL.
- Melakukan pengawasan dan pengendalian operasional atas aspek teknis dan biaya Amdal, RKLlRPL aspek Fisika, kimia dan biologi Kontrak Kerja Sam a ke Ditjen Migas, Menyampaikan laporan pengujian bahan kimia yang digunakan pad a kegiatan operasi pemboran dan proses produksi serta pipa penyalur.
_~__ ~ __ ~________
Pemeriksaan teknis dan pengujian bahan kimia pada operasi pemboran dan proses produksi serta pipa penyalur.
- Memberikan rekomendasi penggunaan 1 - Menyampaikan laporan bahan kimia bahan kimia. i kepada Ditjen Migas. ---~-----r--=:-- Melakukan verifikasi pengelolaan--limbah[-- Menyampaikan laporan pengelolaan 83. limbah non 83 dan limbah 83 kepada n MIGAS. Melakukan Melaksanakan inspeksi pelaksanaan RKL pengawasan dan dan RPL aspek Fisika, kimia dan biologi. pengendalian operasional atas aspek teknis dan biava RKURPL. - Melakukan pemeriksaan teknis peralatan - Menyampaikan laporan peralatan pencegahan, penanggulangan dan pencegahan, penanggulangan dan pengendalian pencemaran kepada Ditjen pengendalian pencemaran. Mi investigasi kasus-kasus - Melakukan investigasi pencemaran I lingkungan hidup kegiatan eksploitasi· pencemaran operasi untuk tindak dalam ranaka menentukan
i
1
-
26
NO.
KEWENANGAN BP MIGAS
FILOSOFI DASAR
penanganan operasional. berhubungan dengan masalah atau pelaksanaan operasional pencemaran Ii rekomendasi pemanfaatan i - Menyampaikan laporan pemanfaatan kembali dan pemusnahan limbah hasil pemusnahan lim bah hasil I I I
2.3 Pengembangan Lingkungan dan Masyarakat Setempat (Community Development)
2.4 Standardisasi
a. Pembinaan
Melakukan pengawasan kegiatan usaha Migas atas pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan,
Melakukan pengawasan dan pengendalian operasional atas aspek teknis dan biaya dan pengembangan lingkungan masyarakat setempat sebagaimana tercantum dalam WP&B,
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan program pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat di sekitar kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Migas.
- Melakukan pengawasan, pengendalian verifikasi, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat di sekitar kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Migas.
- Merumuskan kebijakan standar instalasi peralatan untuk menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI).
- Memberi masukan bahan kebijakan standar instalasi untuk menjadi SNI.
rumusan peralatan
- Merumuskan standar kompetensi tenaga teknis khusus dan tenaga ahli menjadi SNI.
- Memberi masukan bahan kebijakan standar instalasi untuk meniadi SNI.
rumusan peralatan
27
- Membuat kebijakan pemberlakuan SNI.
kebijakan r-"'--"
- Memfasilitasi pelaksanaan an SNI.
- Menyelenggarakan kerja sama standardisasi dengan International
- Memfasilitasi pelaksanaan kerja sama standardisasi dengan International
+ - Melaksanakan standar SNI.
b. Pengawasan
verifikasi
Organization for Standardization ISO.
1 - Melakukan pengawasan operasional atas aspek teknis dan biaya ditaatinya ketentuan standar instalasi dan n<>r",l",t"'n.
---------------
- Memberikan sanksi atas pelanggaran ketentuan standar instalasi dan peralatan.
- Memberikan pertimbangan berkaitan dengan pemberian sanksi atas pelanggaran ketentuan standar instalasi dan peralatan.
+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -_______1------______ _
Menunjang Kepentingan Nasional
sosialisasi
penerapan
Melakukan pengawasan atas ditaatinya ketentuan standar instalasi dan peralatan.
3.
. ...
- Melakukan sosialisasi penerapan SNI.
Organization for Standardization ISO.
- . - -- -
.--_..
a. Pemberdayaan Produksi Barang/Jasa dalam Negeri sektor Migas:
- Penilaian kemampuan produsen· - Melakukan pemeriksaan kemampuan ________~rang daQ.j§~dalam n~~i_.____LJirose~produksi di lokasi pro~usen/jasa. __ t__---.-... ----. I
I
I
-
Melakukan verifikasi kemampuan produsen barang/jasa dalam negeri untuk
Memberikan informasi dalam neaeri.
tentang
produk
28
'i
dan dan
Rekayasa dan rancang bangun i - Melakukan dalam negeri. Penyaksian proses produksi barang dan jasa dalam negeri.
- Menyampaikan usulan penggunaan rekayasa dan rancang bangun dalam eri.
evaluasi rancang
- Melakukan penyaksian proses produksi untuk memastikan bahwa barang benar dari hasil produksi dalam negeri dan mengurangi penyalahgunaan fasilitas yang diberikan oleh n",m",rint!:lh - Melakukan pendataan.
- Penilaian besarnya tlngkat kandungan lokal barang dan jasa produksi dalam negeri.
I II
Rekomendasi penilaian besaran komponen dalam negeri :
tingkat local
- Ikut serta dalam penetapan tata cara perhitungan local content.
_ Melakukan verifikasi dan penilaian local content dalam pengadaan barang dan dalam n",,,,,,ri
- Ikut serta melakukan verifikasi dan penilaian local content dalam pengadaan barang dan produsen dalam negeri.
- Menetapkan content.
tatacara
perhitungan
- Melakukan pendataan local content pad a setiap proyek dan produsen/jasa dalam negeri. b. Penggunaan Barang Sebagai aset negara:
Operasii Rekomendasi Ipenandasahan Rencana Impor Barang:
Pengendalian melalui rencana oleh impor barang operasi Kontraktor KKS untuk tidak dipungut Bea Masuk dan pungutan/Pajak Oalam Rangka Imoor (PORI
i
- Melakukan verifikasi dan penilaian rencana impor barang oleh Kontraktor KKS meliputi: aspek legal (sesuai KKS), dan kemungkinan disubstitusi dari produksi dalam negeri,
29
Rekomendasi perpanjangan Rencana Impor BaranglMaster List golongan I dan golongan II. Melakukan - Alih Tanggung jawab, alih status, hibah, surplus dan penjualan barang operasi dari BPMIGAS lain.
pendataan
impor
- Rekomendasi kepada Menteri Energi dan Sumber Oaya Mineral perihal alih tanggung jawab, alih status, hibah. n
-------------------------
barang
atas
- Mengusulkan pengalihan tanggung jawab, status, hibah kepada Menteri Keuangan melalui Menteri Energi dan Sumber Oava Mineral.
kondisi
+-----:------~---
:
- Melakukan pendataan aset negara (barang I operasi) yang digunakan oleh Kontraktor KKS. - Melakukan inventarisasi atas barang i operasi sebagai aset negara dalam: rangka terminasi KKS. Melakukan verifikasi atas barang operasi. I[
- Barang Operasi terminasi KKS
dalam
rangka
- Melakukan pendataan barang aset negara.
---..-~----
Menyampaikan secara berkala data aset negara yang dikelola BPMIGAS dan diaunakan oleh Kontraktor KKS. Ikut serta dalam kegiatan inventarisasi barang-barang operasi sebagai aset negara dalam rangka terminasi KKS: Ikut serta melakukan verifikasi atas barang operasi. - Ikut serta melakukan pendataan barang aset
c. Pengadaan Barang dan Jasa
- Menetapkan kebijakan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kontrak Kerja Sama.
- Mengusulkan kebijakan barang dan jasa.
d. Penentuan daerah penghasil dan lifting Migas
- Melakukan Perhitungan, menyampaikan dan mensosialisasikan realisasi lifting
- Memberikan data perhitungan lifting.
- Melakukan koordinasi penentuan daerah penghasil dan lifting Migas.
- Menyiapkan inventarisasi jumlah dan lokasi sumur serta besarnya lifting Migas per daerah penghasil.
pengadaan
dalam
rangka
1
30
. e. Penghitungan Realisasi Penerimaan Negara Migas .
, f. Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP)
g. Penetapan Harga LNG
- Evaluasi administrasi kemampuan perusahaan nasional.
- Mengusulkan kepada Menteri Energi dan Sumber Oaya Mineral harga minyak mentah Indonesia. - Mengusulkan kepada Menteri Energi dan Sumber Oaya Mineral kebijakan penetapan haraa Indonesian Crude oil Price. - Menyampaikan konsep ICP setiap bulan dan formula ICP setiap semester kepada Menteri Enerai dan Sumber Oava Mineral.
Memberikan data dalam rangka realisasi penerimaan negara.
- Memberikan data dalam rangka penetapan kebijakan harga minyak mentah Indonesia. - Ikut serta dalam tim harga minyak.
dalam data - Mengeluarkan sertifikat Harga ekspor ICP - Memberikan penetapan harga LNG. sebagai dasar penetapan harga LNG I setiap bulan. !
h. Kewajiban dan setoran Kontraktor Kontrak Kerja Sarna kepada Pemerintah. i. Pembinaan perusahaan penunjang Migas :
Menghitung realisasi penerimaan negara ' sektor Migas secara triwulan/tahunan, baik untuk penghitungan Rencana Anggaran Pendapatan dan 8elanja Negara dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 8elanja Negara.
Mengkoordinasikan penghitungan dan evaluasi kewajiban dan setoran Kontraktor Kontrak Kerja Sama terhadap Pemerintah.
jasa dan jasa
- Penilaian perusahaan jasa asing.
- Menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar Migas (SKT) bagi perusahaan jasa nasional sektor hulu. - Menerbitkan izin usaha bagi perusahaan
rangka
- Memberikan data dalam rangka penghitungan dan evaluasi kewajiban dan setoran Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
31
untuk pend irian perusahaan dalam rangka nenaman modal. - Menetapkan tatacara pendaftaran perusahaan jasa. - Menetapkan pemberian jenis usaha sesuai kemampuan perusahaan jasa. : j. Pengawasan penggunaan barang/peralatan Migas yang dipakai perusahaan jasa penunjang di sektor hulu
k. Implementasi e-Commerce sektor Migas
Memberikan rekomendasi kepada dep. Keuangan, Dep. Perindag dan BKPM untuk: • Impor penggunaan sementara • Impor sebagai asset • Restrukturisasi peralatan - Menetapkan kebijakan Implementasi e-Commerce Migas. - Melakukan pelaksanaan Migas.
koordinasi e-Commerce
tentang sub sektor
- Memberikan masukan kebijakan tentang implementasi e-Commerce di sub sektor Migas.
monitoring sub sektor
pengawasan dan - Melakukan pengendalian operasional pelaksanaan e-Commerce Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
- Melakukan kajian terhadap perkembangan dan penerapan teknologi informasi/ eCommerce sub sektor Migas. I. Evaluasi dan Penggunaan TKA
Penilaian I Pemberian Konsultasi Teknis RPTKA: - Melakukan koordinasi konsultasi Teknis antara Ditjen Migas, Ditjen Binalatpendagri, BP Migas dan kontraktor KKS terkait atas usulan penggunaan TKA dari BP Migas.
- Menyampaikan usulan pengesahan atas persetujuan RPTKA ke Dirjen. Migas dan Dirjen Binalatpendagri.
32
- Pemberian Konsultasi Teknis IKTA dan menyampaikan hasil konsultasi teknis kepada Menakertrans.
- Menyampaikan permohonan persetujuan IKTA ke Ditjen Migas, Ditjen Binalatpendagri dan Ditjen Imigrasi.
m. Pengawasan Penggunaan TKA
- Melakukan evaluasi laporan penggunaan TKA termasuk program penggantiannya.
- Melakukan pengawasan penggunaan TKA dan mengambil keputusan bila terjadi permasalahan serta menyampaikan pada Ditjen Migas dan akertrans.
n. Pengawasan Pembinaan TKI
- Melakukan evaluasi perkembangan pembinaan TKI.
laporan
II
-
Melakukan pengawasan komitmen tentang pelaksanaan pembinaan dan pengembangan TKI termasuk an TKA ..
- Melakukan monitoring penggunaan TKA di lapangan dan pembinaan TKI di o. Pengembangan TKI
4.
Fasilitator Iklim Bisnis
- Melakukan pengawasan terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam rangka pengembangan TKI.
- Melakukan pengawasan dan mengkoordinir kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam rangka pengembangan TKI.
p. Pembinaan Hubungan Industrial
; - Melakukan koordinasi Lembaga Kerjasama Tripartit Sub Sektor Migas dengan instansi terkait dan merumuskan kebijaksanaan hubunqan industrial sub sektor
- Melakukan pengawasan penerapan Hubungan Industrial, norma dan syaratsyarat kerja pad a kontraktor KKS.
Eksplorasi dan Eksploitasi Migas
- Memberikan informasi mengenai peluang usaha kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Migas. Memberikan . • investor untuk
33
KEGIATAN
5.
Koordinasi Antar Instansi
- Melakukan pengumpulan, evaluasi dan pengkajian data/informasi dalam rangka Menteri Energi dan Sumber Oaya Mineral menetapkan kebijakan mengenai n",mh",ri::>n insentif . - Menyusun dan menetapkan kebijakan mengenai keikutsertaan koperasi, usaha kecil dan badan usaha nasional dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sesuai skala ekonominya.
- Mengusulkan kepada Menteri Energi dan Sumber Oaya Mineral mengenai terms and conditions KKS dan insentif yang perlu diberikan untuk Kontraktor Kontra Keria Sama.
- Memberikan masukan jenis-jenis usaha sektor hulu yang dipromosikan untuk penanaman modal.
a.
Peningkatan investasi penunjang Migas
jasa
- Menetapkan jenls peluang usaha sektor hulu bagi penanaman modal melalui BKPM.
b.
Pelaksanaan liberalisasi energi sub sektor Migas
jasa
- Sebagai koordinator, fasilitator dan mediator bagi dengan Asosiasi Usaha dan Asosiasi Profesi. - Menyusun request/offer kepada negara L_~ __rl1itr~~~gan.!Ld~I}~,_~ ___._
C.
i I
Pembinaan dan pengawasan - Kerja sama dalam pembinaan aspek Keselamatan Kerja dan Keselamatan Kerja dan Lindungan, Lindungan Lingkungan bersama • Lingkungan kepada karyawan dan mitra ' dengan instansi terkait i. - Koordinasi dalam penyusunan pedoman teknis pengawasan aspek Keselamatan dan tindih ----~-~----
- Koordinasi dalam evaluasi dokumen Amdal Mi pengembangan . I
34
- Pengawasan pelaksanaan pengelolaan lingkungan secara bersama -sama dengan Pemda dan Kementerian Lingkungan kegiatan - Pelaporan pelaksanaan Keselamatan Keria ke - Penerbitan izin penggelaran pipa penyalur di daerah - Penerbitan rekomendasi penggunaan bahan - Rekomendasi limbah.
retribusi
pembuangan
d. Tumpang tindih lahan kegiatan eksplorasi
- Menyampaikan permohonan pemanfaatan lahan tumpang tindih lahan kegiatan instansi terkait.
- Rekomendasi teknis tumpang lahan kegiatan eksplorasi ke
e.
- Melakukan terkait.
- Memberikan masukan terhadap rekomendasi penggunaan lahan.
Penggunaan sebagian lahan Wilayah Kerja oleh sektor lain
koordinasi
dengan
instansi
- Memberikan pertimbangan kepada MESDM mengenai rekomendasi naan lahan . . f.
Masalah Pertanahan
- Mengkoordinasikan penyelesaian masalah pertanahan yang terkait dengan kegiatan eksplorasi dan ekspoitasi. - Memberikan rekomendasi dalam hal pemanfaatan wilayah kerja untuk kegiatan lain.
tindih Ditjen
