4. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi

4. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2012 telah

dialokasikan

anggaran

APBD Provinsi Kalimantan Selatan (Belanja

Langsung) sebesar Rp 11.466.229.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp

9.891.610.211,00

atau

86,27%.

Anggaran

tersebut

untuk

menyelenggarakan program dan kegiatan urusan Energi dan SDM yang dilaksanakan oleh SKPD/UPT pada :1) Dinas Pertambangan dan Energi, dan 2) Unit Pelayanan Jasa Sumber Daya Mineral dan Energi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2012

berdasarkan data pelaksanaan kegiatan dengan mengukur capaian kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 ini dilakukan dengan cara membandingkan

program/kegiatan. 

antara

target

dengan

realisasi

masing-masing

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : Adapun program pokok urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

yang dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012 dijelaskan sebagai berikut:

a. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dan Energi. Realisasi fisik untuk Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang

Pertambangan dan Energi adalah 100 %, ini ditunjang dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1) Promosi dagang/pameran, dengan target kegiatan selama 1 tahun

adalah 3 kegiatan, realisasi fisiknya terlaksana 3 kegiatan atau 100%.

2) Pengawasan pengangkutan dan distribusi bahan bakar minyak

bersubsidi, dengan target kegiatan selama 1 tahun adalah 12 kegiatan, realisasi fisiknya terlaksana 12 kegiatan atau 100 %.

3) Pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja dan lindung

lingkungan PT. Pertamina (persero) pertamina EP (tanjung),

LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012

382

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi dengan target kegiatan selama 1 tahun adalah 2 kegiatan, realisasi fisiknya terlaksana 2 kegiatan atau 100 %.

4) Inventarisasi pemanfaatan energy, dengan target kegiatan selama 1 tahun adalah 7 kegiatan, realisasi fisiknya terlaksana 7 kegiatan atau 100 %.

5) Peningkatan kerjasama program dalam rangka pertukaran

program dan data, dengan target kegiatan selama 1 tahun adalah 2 kegiatan, realisasi fisiknya terlaksana 2 kegiatan atau 100 %.

6) Pengawasan penimbunan dan niaga BBM pada depot pertamina, dengan target kegiatan selama 1 tahun adalah 4 kegiatan, realisasi fisiknya terlaksana 4 kegiatan atau 100 %.

7) Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan

terhadap PKP2B, dengan target kegiatan selama 1 tahun adalah 16 kegiatan, realisasi fisiknya terlaksana 16 kegiatan atau 100 %.

8) Pengawasan produksi dan penjualan terhadap PKP2B, dengan target kegiatan selama 1 tahun adalah 16 kegiatan, realisasi fisiknya terlaksana 16 kegiatan atau 100 %.

9) Pengawasan lindung lingkungan pertambangan terhadap PKP2B, dengan target kegiatan selama 1 tahun adalah 15 kegiatan, realisasi fisiknya terlaksana 15 kegiatan atau 100 %.

10) Verifikasi produksi terhadap pemegang IUP di kabupaten/kota, dengan target kegiatan selama 1 tahun adalah 5 kegiatan, realisasi fisiknya terlaksana 5 kegiatan atau 100 %.

11) Monitoring dan evaluasi kegiatan/program sumur bor di dinas

pertambangan dan energy, dengan target kegiatan selama 1 tahun adalah 9 dokumen, realisasi fisiknya terselesaikan 9 dokumen atau 100 %.

12) Pengembangan informasi/updating pertambangan dan energi

melalui teknologi informasi, dengan target kegiatan selama 1 tahun adalah 6 laporan, realisasi fisiknya terselesaikan 6 laporan atau 100 %.

b. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kelistrikan. Realisasi fisik untuk Program Pembinaan dan Pengembangan

Bidang Kelistrikan adalah 100 %, ini ditunjang dengan kegiatankegiatan sebagai berikut :

LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012

383

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi 1) Pembinaan dan pengawasan usaha ketenagalistrikan, dengan target kegiatan selama 1 tahun adalah 8 kegiatan, realisasi fisiknya terlaksana 8 kegiatan atau 100 %.

2) Inventarisasi dan monitoring captive power, Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan Komite Nasional Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL), dengan target kegiatan selama 1 tahun adalah 25 kegiatan, realisasi fisiknya terlaksana 25 kegiatan atau 100 %.

c. Program Pengembangan Potensi Energi Lokal.

Realisasi fisik untuk Program Pengembangan Potensi Energi Lokal

adalah 100 %, ini ditunjang dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1) Pengembangan pemanfaatan energi alternatif biogas, dengan target kegiatan adalah 30 unit biogas, realisasi fisiknya terpasang 30 unit instalasi biogas atau 100 %.

2) Pemantauan pemanfaatan energi alternatif biogas, dengan target kegiatan selama 1 tahun adalah 5 dokumen, realisasi fisiknya terselesaikan 5 dokumen atau 100 %.

3) Sosialisasi pemanfaatan energi alternatif briket batubara, dengan target kegiatan adalah 125 unit kompor dan briket batubara, realisasi fisiknya

terlaksananya sosialiasi kompor dan briket

batubara sebanyak 125 unit atau 100 %.

4) Bimbingan pemanfaatan batubara pada pembakaran batubata, dengan target kegiatan adalah 2 dokumen, realisasi fisiknya terlaksana 100 %.

5) Inventarisasi lokasi yang diusulkan untuk rencana bantuan PLTS

terpusat, dengan target kegiatan adalah 8 dokumen, realisasi fisiknya terlaksananya 8 dokumen atau 100 %.

d. Program Pengembangan Listrik Perdesaan.

Realisasi fisik untuk Program Pengembangan Listrik Perdesaan

adalah 100 %, ini ditunjang dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1) Monitoring pemanfaatan listrik perdesaan, dengan target kegiatan adalah 1 dokumen, realisasi fisiknya terselesaikannya 1 dokumen atau 100 %.

2) Pengadaan dan pemasangan jaringan distribusi listrik dan PLTS, dengan target kegiatan adalah 153 unit PLTS, realisasi fisiknya terpasangnya PLTS sebanyak 153 unit atau 100 %.

LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012

384

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi

e. Program Pengembangan, Pembinaan, Pengawasan Sumberdaya Mineral dan Air Tanah serta Lingkungan Geologi. Realisasi fisik untuk Program Pengembangan, Pembinaan,

Pengawasan Sumberdaya Mineral dan Air Tanah serta Lingkungan

Geologi adalah 87 %, ini ditunjang dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1) Survey potensi dan pemanfaatan air tanah, dengan target kegiatan adalah 5 unit sumur bor, realisasi fisiknya

pembangunan sumur bor sebanyak 5 unit atau 86,90 %.

terlaksana

2) Evaluasi cadangan dan sumberdaya batubara, dengan target kegiatan adalah 1 dokumen, realisasi fisiknya dokumen atau 100 %.

terselesainya 1

3) Inventarisasi dan pemutakhiran data sumberdaya mineral, dengan target kegiatan adalah 1 dokumen, realisasi fisiknya terselesainya 1 dokumen atau 100 %.

4) Inventarisasi kawasan rawan bencana geologi, dengan target kegiatan adalah 1 kegiatan, realisasi fisiknya terlaksana 1 kegiatan atau 36 %.

5) Sosialisasi dan koordinasi kebijakan mitigasi bencana geologi

wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan target kegiatan adalah 9 kegiatan, realisasi fisiknya terlaksana 9 kegiatan atau 100 %.

6) Pengawasan pemanfaatan air tanah, dengan target kegiatan adalah 77 sumur bor, realisasi fisiknya terlaksana pengawasan sebanyak 77 sumur bor 100 %. 

Unit Pelayanan Jasa Sumber Daya Mineral dan Energi Realisasi program pokok yang dilaksanakan oleh Unit Pelayanan

Jasa Sumber Daya Mineral dan Energi, sebagai berikut:

a. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dan Energi. Realisasi fisik untuk Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang

Pertambangan dan Energi adalah 90,33 %, ini ditunjang dengan kegiatan sebagai berikut :

LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012

385

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi 1) Penyebaran Informasi Unit Pelayanan Jasa Sumber Daya Mineral dan Energi, dengan target 1 kegiatan, realisasi fisiknya 97 %.

2) Akreditasi, dengan target kegiatan 15 %, realisasi fisiknya 91 %.

3) Penyediaan peralatan eksplorasi dan plotting data digital ijin

usaha pertambangan, dengan target 1 kegiatan, realisasi fisiknya 83 %.

Permasalahan

Permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan program dan kegiatan

Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:



Pada program pengembangan, pembinaan, pengawasan sumberdaya

mineral dan air tanah serta lingkungan geologi dengan kegiatan survey potensi dan pemanfaatan air tanah dengan target 5 unit sumur bor dan realisasi fisik 86,90 %, ini dikarenakan sumur bor sudah terbangun 5 unit tapi yang diterima hanya 2 buah dan 3 buah lagi cacat mutu sehingga perlu 

dilakukan perbaikan.

Realisasi kegiatan di lapangan ternyata tidak sesuai dengan perencanaan

kegiatan, hal ini mengakibatkan adanya sisa penyerapan realisasi anggaran yang disebabkan oleh faktor-faktor berikut :

- Adanya pembatasan jumlah hari tugas kegiatan untuk pejabat eselon yang telah direncanakan.

- Adanya perubahan pelaksana kegiatan yang seharusnya dilaksanakan oleh pejabat eselon dilaksanakan oleh staf.

- Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai

Tidak Tetap Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang

membatasi perjalanan dalam daerah maksimal selama 4 hari dalam 

perencanaan ada yang lebih dari 5 hari.

Keterbatasan dalam penyediaan peralatan Eksplorasi untuk mendeteksi

keterdapatan sumberdaya mineral masih terbatas pada jenis mineral 

tertentu.

Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) dalam kompetensi, baik teknis

maupun non teknis, jika dilihat dari banyaknya kegiatan / beban kerja Unit Pelayanan Jasa Sumber Daya Mineral dan Energi.

LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012

386

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi  

Terbatasnya anggaran pendidikan dan pelatihan dalam menunjang

kegiatan Unit Pelayanan Jasa Sumber Daya Mineral dan Energi.

Terbatasnya fasilitas gedung kantor yang masih menjadi satu dengan

Dinas Pertambangan dan Energi, serta lokasi / ruang laboratorium kurang 

sesuai / tidak mampu mengakomodasi kegiatan operasional laboratorium



dan peralatan laboratorium serta pelayanann eksplorasi.

Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan pangadaan / pemeliharaan alat Masih belum terakreditasi Laboratorium Unit Pelayanan Jasa Sumber

Daya Mineral dan Energi (masih dalam tahap proses panduan mutu), 

sehingga belum mampu untuk bersaing dengan pihak ketiga (swasta).



untuk memenuhi keinginan pasar atas tarif pelayanan.

Dalam penetapan Perda Tarif No : 9 Tahun 2006 masih belum mampu Masih belum adanya jabatan fungsional bagi tenaga analis laboratorium.

Solusi

Dengan adanya permasalahan yang dihadapi selama menjalankan kegiatan ini

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan dan Unit Pelayanan Jasa Sumber Daya Mineral dan Energi, mengambil beberapa solusinya sebagai berikut : a.

Penyesuaian dana yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan dalam

b.

Membuat matrik kegiatan atau perencanaan sehingga kegiatan dapat

c. d. e. f. g.

satu tahun anggaran.

terlaksana sesuai waktu yang telah direncanakan.

Mengevaluasi perencanaan terhadap hasil pelaksanaan kegiatan secara rutin.

PPTK harus aktif dalam membuat matrik kegiatan atau perencanaan sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah direncanakan.

Mengirimkan staf mengikuti pelatihan dan pendidikan pengadaan barang dan jasa.

Memperbanyak pelatihan Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT), yang akan dapat mempengaruhi tingkat kecepatan dan ketepatan pelaksanaan pengawasan terutama pengelolaan lingkungan pertambangan umum. Meningkatkan sumber daya manusia bagi tenaga teknis.

LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012

387

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi h. i. j. k. l.

Penyesuaian/tambahan anggaran yang diperlukan dalam melaksanakan program kegiatan, khususnya penambahan sarana transportasi dalam upaya mobilisasi peralatan eksplorasi.

Mengevaluasi perencanaan terhadap hasil pelaksanaan kegiatan secara rutin.

PPTK dengan kartu kendali kegiatan dapat mensinergikan dengan

bendahara pengeluaran keuangan, agar antara kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan dapat berjalan dengan baik.

Meningkatkan sumber daya manusia bagi tenaga teknis.

Mengusulkan penambahan personil SDM, khususnya untuk tenaga-tenaga teknis laboratorium dan eksplorasi.

m. Mengusulkan penyediaan anggaran secara kontinyu dalam mendukung n. o. p.

kegiatan Unit Pelayanan Jasa Sumber Daya Mineral dan Energi.

Perlu adanya penambahan fisik bangunan dan sarana transportasi untuk meningkatkan dan mempermudah pelayanan operasional laboratorium dan eksplorasi.

Untuk peningkatan mutu pelayanan prima jasa laboratorium, perlu

diusulkan untuk mendapatkan akreditasi laboratorium dari badan Standarisasi Nasional.

Perlu adanya revisi Perda Tarif yang disesuaikan dengan kondisi agar berjalan fleksibel sesuai dengan kondisi pangsa pasar.

LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012

388